Arsip Putusan DKPP RI

Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id       PUTUSAN No. 85/DKPP-PKE-IV/2015 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 183/I- P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 85/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Zubair S. Mooduto, SH. MH Pekerjaan/Lembaga : Divisi Hukum & Tindak Lanjut Pelanggaran Panwas Kabupaten Pohuwato Alamat : Jalan Pelabuhan Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : ArifinUtina Jabatan : Ketua PPS Desa Kenari Alamat Kantor : Desa Kenari Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Yunita Monoarfa Jabatan : Anggota PPS Desa Kenari Alamat Kantorjjjjjjjjjjjjjjjjjjj : Desa Kenari Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Empi Pakaya Jabatan : Ketua PPS Desa Yipilo Alamat Kantorjjjjjjjjjjjjjjjjjjj : Desa Yipilo Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu III; Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id       4. Nama : Ali Hantai Jabatan : Ketua PPS Desa Lomuli Alamat Kantorjjjjjjjjjjjjjjjjjjj : Desa Lomuli Kecamatan Lemito Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Herman Pangulu Jabatan : Anggota PPS Desa Lomuli Alamat Kantorjjjjjjjjjjjjjjjjjjj : Desa Lomuli Kecamatan Lemito Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Fatmah Laiya Jabatan : Anggota PPS Desa Lomuli Alamat Kantorjjjjjjjjjjjjjjjjjjj : Desa Lomuli Kecamatan Lemito Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu VI; 7. Nama : Maryati Pakaya Jabatan : Anggota PPS Desa Suka Damai Alamat Kantorjjjjjjjjjjjjjjjjjjj : Desa Suka Damai Kecamatan Lemito Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu VII; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengarkan keterangan Pengadu; Mendengarkan jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Teradu; Mendengarkan keterangan Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang dicatat dengan Pengaduan Nomor 183/I-P/L- DKPP/2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 85/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1]Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 26 November 2015 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Pengadu telah melakukan Klarifikasi terhadap para Teradu yaitu Ketua dan Anggota PPS Desa Kenari, Desa Lomuli, Desa Suka Damai, dan Desa Yipilo yang berkedudukan di Kecamatan Lemito dan Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato pada tanggal 06 Oktober dan 07 Oktober Tahun 2015; Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id       2. Setelah Pengadu mengundang Pihak Teradu, Ketua PPS Desa Lomuli atas nama ALI HANTAI tidak pernah mengindahkan undangan Panwas Pemilihan Kabupaten Pohuwato sampai dengan Undangan yang Kedua Kalinya Pada tanggal 5 September 2015; 3. Berdasarkan Fakta Klarifikasi yang ada, Ketua dan Anggota PPS Desa yang wilayah kerjanya ada di Kecamatan Lemito dan Kecamatan Wanggarasi membuat surat Pernyataan dan menandatangani diatas materai 6000 tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan pasangan calon perseorangan atas nama Salahudin Pakaya dan Burhan Mantulangi; [2.2] Pengadu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-8 dengan keterangan sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Deskripsi Temuan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato; 2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS Desa Kenari, Desa Lomuli, Desa Suka Damai, dan Desa Yipilo; 3. Bukti P-3 : BA Klarifikasi Ketua dan Anggota PPS Desa Kenari, Desa Lomuli, Desa Suka Damai, dan Desa Yipilo Wilayah Kecamatan Lemito dan Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato; 4. Bukti P-4 : Putusan PT.TUN Makassar Nomor: 4/G/Pilkada 2015/PT.TUN.MKS; 5. Bukti P-5 : Tanda Terima atau Register Temuan Kode Etik; 6. Bukti P-6 : Kajian Panwas Pemilihan Kabupaten Pohuwato Nomor: 02/TM/Panwas-Kab/X/2015; 7. Bukti P-7 : Berita Acara Nomor:800/Panwaslu-PHWT/PILKADA/BA/11/X/2015 Tanggal 10 Oktober 2015; 8. Bukti P-8 : Surat Penerusan Pelanggaran Kode Etik Panwas Pemilihan Kabupaten Pohuwato ke Bawaslu Provinsi Gorontalo Pada Tanggal 10 Oktober dan Berkas Penerusan Pelanggaran Kode etik tanggal 17 Oktober 2015; [2.3] PETITUM Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pohuwato untuk melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Teradu yakni Ketua dan Anggota PPS yang telah terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id       [2.4] Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 26 November 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Teradu I menyatakan bahwa sudah melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Terkait dengan surat pernyataan tidak melakukan verifikasi, Teradu I mengakui tidak melakukan verifikasi pada 93 nama, karena antara daftar nama dan KTP berbeda. Teradu I membuat surat pernyataan tersebut karena ditakuti-takuti oleh Tim sukses Pasangan Calon Salahudin Pakaya dan Burhan Mantulangi. Kalau tidak membuat surat pernyataan tersebut KPU akan mencari tumbal. Teradu I membuat surat pernyataan itu jam 23.00 di rumah Ali Hantai, yang datang adalah Tim Sukses Pasangan Calon Salahudin Pakaya-Burhanudin Mantulangi yaitu Sam Nuntu dan Peni Niati. 2. Teradu II menyatakan bahwa Teradu dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan tersebut karena KPU akan mencari tumbal, yang memaksa adalah Tim Sukses Salahudin Pakaya-Burhan Mantulangi yaitu Sam Nuntu dan Peni Niati. 3. Teradu V menyatakan bahwa sudah melakukan verifikasi administrasi. Kemudian Verifikasi faktual sudah tidak dilibatkan oleh ketua PPS, karena dia yang akan melaksanakan semua tugas. Teradu hanya tinggal menandatangani Berita Acara pleno. 4. Teradu VI menyatakan bahwa PPS desa Lomuli telah melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual. Teradu VI menyatakan bahwa dia tidak membuat atau menulis surat pernyataan tersebut. Teradu VI hanya tinggal menandatanganinya. Kata Tim sukses Salahadin Pakaya , kalau dia tidak menandatangani Surat Pernyataan tersebut, KPU akan mencari tumbal. [2.5] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik para Teradu; atau 4. Jika Majelis DKPP berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. KETERANGAN PIHAK TERKAIT KPU Kota Pohuwato sebagai pihak terkait diwakili oleh Ketua KPU yaitu Mirnawati Modanggu, memberikan keterangan pada sidang tanggal 26 November 2015 sebagai berikut: 1. Secara garis besar kami sampaikan bahwa teman-teman PPS dalam pembuktiannya di Panwas dan PT PTUN mempunyai surat pernyataan bahwa tidak melaksanakan Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id       verifikasi faktual. Ada yang menyatakan verifikasi faktual ganda dan ada yang verifikasi faktual. Setelah menerima pemberitahuan dari Panwas terkait dengan surat pernyataan mereka, KPU Kabupaten Pohuwato mengundang PPS untuk mengklarifikasi kenapa mereka menandatangani surat pernyataan tersebut. 2. Bahwa pada prinsipnya mereka sudah melaksanakan verifikasi faktual. Buktinya adalah mereka mengisi berita acara hasil verifikasi administrasi BA3.1 dan BA3.2 verifikasi faktual. 3. Pada saat pelaksanaan verifikasi di desa Lomuli dua anggota PPS tidak dilibatkan dalam verifikasi faktual. Hanya dilibatkan dalam verifikasi administrasi dan Ali Hantai sebagai Ketua PPS Desa Lomuli yang akan melaksanakan verifikasi faktual. 4. Pada pembuktian di sidang panwas, Ali Hantai mengakui bahwa tidak melaksanakan verifikasi faktual, bahkan dia menandatangani 58 dukungan untuk Pasangan Calon. 5. KPU Kabupaten Pohuwato menyatakan bahwa hal ini terkait dengan SDM, para Teradu mau saja ditakut-takuti bahwa ada persoalan besar di KPU dan mereka akan dijadikan tumbal. [2.6] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagiantak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id       a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang mendalilkan Teradu I, II, III, IV,V,VI, dan VII telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena tidak melakukan Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id       verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan pasangan calon perseorangan atas nama Salahudin Pakaya dan Burhan Mantulangi; [4.2]Menimbang jawaban dan keterangan Teradu I, II, III, IV, V, VI, VII; Teradu I menyatakan bahwa sudah melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Terkait dengan surat pernyataan tidak melakukan verifikasi, Teradu I mengakui tidak melakukan verifikasi pada 93 nama, karena antara daftar nama dan KTP berbeda. Teradu I membuat surat pernyataan tersebut karena ditakuti-takuti oleh Tim sukses Pasangan Calon Salahudin Pakaya dan Burhan Mantulangi. Teradu II menyatakan bahwa Teradu dipaksa menandatangani surat pernyataan tersebut karena KPU akan mencari tumbal, yang memaksa adalah Tim Sukses Salahudin Pakaya-Burhan Mantulangi yaitu Sam Nuntu dan Peni Niati. Teradu V menyatakan bahwa sudah melakukan verifikasi administrasi. Namun tidak dilibatkan dalam Verifikasi faktual karena ketua PPS yang akan melaksanakan semua tugas. Teradu tinggal menandatangani Berita Acara pleno. Teradu VI menyatakan bahwa PPS Desa Lomuli telah melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual. Teradu VI menyatakan bahwa tidak membuat atau menulis surat pernyataan dan hanya menandatanganinya. Ada intimidasi dari tim sukses Pasangan Calon Salahudin Pakaya-Burhan Mantulangi kalau Teradu tidak menandatangani Surat Pernyataan tersebut, KPU akan mencari tumbal. [4.3]Menimbang keterangan Para Pihak, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu IV yang secara sadar hadir dan menjadi saksi meringankan dalam persidangan PT TUN untuk Pasangan Calon Salahudin Pakaya dan Buhan Mantulangi merupakan tindakan yang melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Teradu IV terbukti tidak profesional dan tidak netral. Tindakan Teradu yang secara nyata tidak melakukan verifikasi faktual dan bahkan ikut menandatangani dukungan untuk Pasangan Calon menunjukkan bahwa Teradu IV tidak profesional dan tidak netral sebagai penyelenggara Pemilu. Tindakan Teradu IV yang tidak menghadiri sidang Majelis DKPP membuktikan bahwa Teradu IV tidak menghargai kehormatan Majelis. Ketidakhadiran Teradu IV dalam sidang tersebut, secara otomatis yang bersangkutan kehilangan hak membela diri di depan Majelis Sidang DKPP. Tindakan Teradu I, II, III, V, VI, dan VII yang membuat atau menandatangani Surat pernyataan tidak melakukan verfikasi Faktual terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Penyelenggara Pemilu seharusnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan sumpah dan janji serta asas penyelenggara pemilu. Walaupun mereka menandatangani surat pernyataan tersebut dalam keadaan terpaksa dan ditakut-takuti, tidak serta merta menggugurkan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sehingga tidak bisa dimaklumi begitu saja, penyelenggara pemilu harus tetap melaksanakan dan menegakkan aturan dalam kondisi apapun secara mandiri. Para Teradu terbukti telah melanggar sumpah jabatan dan asas penyelenggara pemilu mandiri, jujur, adil, dan profesionalitas sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 5 huruf (a), (b), Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id       (c), dan (i) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Permilu nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dalil Pengadu Terbukti dan Penjelasan Para Teradu tidak dapat diterima. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, keterangan Saksi, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan Para Teradu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menerima permohonan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu IV atas nama Ali Hantai selaku Ketua merangkap Anggota PPS Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato. 3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I atas nama Arifin Utina selaku Ketua PPS Desa Kenari, Teradu II atas nama Yunita Monoarfa selaku Anggota PPS Desa Kenari, Teradu III atas nama Empi Pakaya selaku Ketua PPS Desa Yipilo, Teradu V atas nama Herman Pangulu selaku Anggota PPS Desa Lomuli, Teradu VI atas nama Fatmah Laiya selaku Anggota PPS Desa Lomuli, dan Teradu VII atas nama Maryati Pakaya selaku Anggota PPS Desa Suka Damai; 4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pohuwato untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggotaDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id       merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Minggu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.,Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota,dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si