III. DUDUK PERKARA
2
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU I
[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 3 Oktober 2013 telah mengajukan
pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut
DKPP) dengan akta penerimaan pengaduan Nomor 286/I-P/L-DKPP/2013, yang
diregistrasi dengan Nomor Perkara 124/DKPP-PKE-II/2013 , yang pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut :
1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak
menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor. 001/TM/PILEG/VII/2013, Tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu
dalam Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten
Maluku Tenggara Barat Yang Meloloskan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDI-P) Dapil MTB.1, Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil MTB.1, dan 3, serta
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil MTB 3 Yang tidak memenuhi Syarat
(TMS) paling sedikit 30% keterwakilan Perempuan dan penempatan paling sedikit
1 (satu) orang Calon Perempuan diantara 3 (tiga) orang Calon pada Dapil Masing-
Masing ;
2. Komisi Pemilihan Umum Kab. MTB telah melakukan perubahan Daftar Calon
Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. MTB pada Tahapan Pencalonan Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang
tidak sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Bahwa sehubungan
dengan Pokok Pengaduan di atas, maka ijinkanlah kami melakukan perbaikan
redaksi sebagaimana dimaksud juga pada pokok masalah dalam kajian
rekomendasi Panwaslu Kab. MTB No. 002/TM/PILEG/IX/2013 (Terlampir) . Oleh
karena itu sehingga Pokok Pengaduan dimaksud mengalami perubahan redaksi
sebagai berikut : “Komisi Pemilihan Umum Kab. MTB telah melakukan perubahan
Daftar Calon Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota
DPRD Kab. MTB pada Tahapan Pencalonan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang tidak sesuai
peraturan perundang – undangan yang berlaku”.
3. Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan
Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada
tanggal 29 Mei 2013, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Teradu) telah melakukan penyusunan Daftar Calon Sementara
(DCS) Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan menggunakan
Form Model BE (P-2 dan P-13) ;
4. Bahwa Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Maluku
Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada angka ke-1 (satu) di atas telah
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara
3
Barat (Teradu) pada tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Teradu I s/d
Teradu V, dan telah diumumkan pada media cetak dan eloktronik sejak tanggal
13 s/d 17 Juni 2013 untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat.
Terlampir (P-2) ;
5. Bahwa untuk memastikan apakah sudah terpenuhinya syarat administrasi
seluruh Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari 12
(dua belas) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemilu, maka Panwaslu Kabupaten
Maluku Tenggara Barat telah menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Maluku Tenggara Barat perihal permintaan data (Surat Nomor.
29/Panwalu Kab-MTB/VI/2013, Tertanggal .01 Juni 2013, dan Surat
Nomor.30/Panwaslu Kab-MTB/VI/2013, Tertanggal 08 Juni 2013) yang pada
pokoknya telah memintakan i). salinan Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan
Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Form Model BB 13) ; dan ii). salinan Daftar Calon Sementara
(DCS) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
(Form Model BE) ;
6. Bahwa setelah memperoleh data sebagaimana dimaksud pada point ke-3 (tiga) di
atas, maka Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan
verifikasi terhadap berkas dokumen sebagaimana dimaksud, dan dari hasil
verifikasi telah ditemukan permasalahan sebagai berikut : i), Tidak terpenuhinya
keterwakilan 30% Bakal Calon Perempuan di setiap Daerah Pemilihan ; dan ii).
Tidak terpenuhinya Penempatan 1 (satu) Bakal Calon Perempuan dalam setiap 3
(tiga) Bakal Calon di 4 (empat) Daerah Pemilihan dari 3 (tiga) Partai Politik ;
7. Bahwa, dari Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah ditemukan dugaan pelanggaran
sebagai berikut : i). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara
Barat (Teradu) telah meloloskan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
yang tidak memenuhi keterwakilan 30% Calon Perempuan dan penempatan 1
(satu) Calon Perempuan dalam setiap 3 (tiga) Calon pada Daerah Pemilihan
Maluku Tenggara Barat I (Dapil MTB I) ; ii). Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah meloloskan Partai Amanat Nasional
(PAN) yang tidak memenuhi keterwakilan 30% perempuan di Daerah Pemilihan
Maluku Tenggara Barat I dan III (Dapil MTB I dan III ) ; iii). Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah meloloskan Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) yang tidak memenuhi keterwakilan 30% Calon
Perempuan pada Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat III (P-2) ;
8. Bahwa, presentasi keterwakilan perempuan menjadi berkurang yaitu ; (22,22 %)
Calon Perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Dapil
MTB I (satu) sebagai akibat dilakukannya Verifikasi Tahapan Kedua yang telah
4
menyisahkan 9 (sembilan) orang Calon yang terdiri dari : 7 (tujuh) orang Calon
Laki-Laki dan 2 (dua) orang Calon Perempuan, sehingga syarat paling sedikit 30
% (tiga puluh perseratus) keterwakilan Calon Perempuan berdasarkan Daftar
Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2014 (Form Model BE) untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi
tidak terpenuhi (P-2) ;
9. Bahwa, Penempatan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Calon Perempuan di
antara 3 (tiga) orang Calon berdasarkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota
DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Form Model BE)
untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P) pada Dapil MTB I (satu) mengalami pergeseran urutan
penempatan Calon Perempuan karena salah satu Calon Perempuan dalam Daftar
Calon pada Nomor Urut. (5) a/n : Maria Kanety, S.Pi, dinyatakan tidak memenuhi
syarat (TMS) sebagai akibat dari dilakukannya Verifikasi Tahap Kedua . Adapun
2 (dua) 0rang Calon Perempuan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagai
berikut : Calon Nomor Urut. (2). a/n : Maria Singeran, dan Calon Perempuan
berikutnya pada Nomor Urut. (8) a/n : Dra. Magdalena Batmamolin telah
mengalami pergeseran pada (urutan ke - 7) (P-2 dan P-12) ;
10. Bahwa presentasi keterwakilan perempuan menjadi berkurang yaitu ; (14,28 %)
dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada Dapil MTB I (satu) sebagai akibat
dilakukannya Verifikasi Tahapan Kedua yang telah menyisahkan 7 (tujuh) orang
Calon yang terdiri dari : 6 (enam) orang Calon Laki-Laki dan 1 (satu) orang Calon
Perempuan, sehingga syarat paling sedikit 30 % keterwakilan Calon Perempuan
berdasarkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Form Model BE) untuk Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, menjadi tidak terpenuhi (P-2) ;
11. Bahwa Penempatan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Calon Perempuan di
antara 3 (tiga) orang Calon berdasarkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota
DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Form Model BE)
untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka Partai Amanat Nasional (PAN)
pada Dapil MTB I (satu) mengalami pergeseran urutan penempatan Calon
Perempuan karena 2 (dua) orang Calon Perempuan dalam Daftar Calon pada
Nomor Urut. (6) a/n : Dolfina Kusaly, dan Nomor Urut. (9) a/n : Susana Daingmas
Lamere, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai akibat dari
dilakukannya Verifikasi Tahap Kedua . Adapun 1 (satu) 0rang Calon Perempuan
yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) adalah : Calon Nomor Urut. (3). a/n :
Bernardeta Tomyar, diantara 7 (tujuh) orang Calon (P-2 dan P-12) ;
12. Bahwa, presentasi keterwakilan perempuan menjadi berkurang yaitu ; (14,28 %)
dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada Dapil MTB III (tiga) sebagai akibat
dilakukannya Verifikasi Tahapan Kedua yang telah menyisahkan 7 (tujuh) orang
5
Calon yang terdiri dari : 6 (enam) orang Calon Laki-Laki dan 1 (satu) orang Calon
Perempuan, sehingga syarat paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus)
keterwakilan Calon Perempuan berdasarkan Daftar Calon Sementara Anggota
DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Form Model BE)
untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat, menjadi tidak terpenuhi (P-2) ;
13. Bahwa Penempatan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Calon Perempuan di
antara 3 (tiga) orang Calon berdasarkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota
DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Form Model BE)
untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka Partai Amanat Nasional (PAN)
pada Dapil MTB III (tiga) mengalami pergeseran urutan penempatan Calon
Perempuan karena 2 (dua) orang Calon Perempuan dalam Daftar Calon pada
Nomor Urut. (6) a/n : Thadea Ohoiwutun, dan Nomor Urut. (9) a/n : Yani Yolanda
Kore dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai akibat dari dilakukannya
Verifikasi Tahap Kedua . Adapun 1 (satu) 0rang Calon Perempuan yang
dinyatakan memenuhi syarat (MS) adalah : Calon Nomor Urut. (3). a/n : Marlena,
diantara 7 (tujuh) orang Calon . Terlampir (P-2 dan P-12) ;
14. Bahwa presentasi keterwakilan perempuan menjadi berkurang yaitu ; (12,5%) dari
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Dapil MTB III sebagai akibat
dilakukannya Verifikasi Tahapan Kedua yang telah menyisakan 8 (delapan) orang
Calon yang terdiri dari : 7 (tujuh) orang Calon Laki-Laki dan 1 (satu) orang Calon
Perempuan, sehingga syarat paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus)
keterwakilan Calon Perempuan berdasarkan Daftar Calon Sementara Anggota
DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Form Model BE)
untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat, menjadi tidak terpenuhi (P-2) ;
15. Bahwa Penempatan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Calon Perempuan di
antara 3 (tiga) orang Calon berdasarkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota
DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Form Model BE)
untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) pada Dapil MTB III (tiga) mengalami pergeseran urutan penempatan Calon
Perempuan karena 2 (dua) orang Calon Perempuan dalam Daftar Calon pada
Nomor Urut. (3) a/n : Fauzia Luturmas, dan Nomor Urut. (8) a/n : Zubaeda Laode
Malik dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai akibat dari dilakukannya
Verifikasi Tahap Kedua . Adapun 1 (satu) 0rang Calon Perempuan yang
dinyatakan memenuhi syarat (MS) adalah : Calon Nomor Urut. (3). a/n : Marlena,
diantara 8 (delapan) orang Calon (P-2 dan P-12) ;
16. Bahwa, berdasarkan pada Kajian dan Pembahasan serta Kesimpulan, maka
Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerbitkan Rekomendasi
Nomor: 001/TM/PILEG/VII/2013 Tanggal 01 Agustus 2013 kepada Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk
6
menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana
telah diuraikan di atas (P-1 ) ;
17. Bahwa, dalam menindaklanjuti setiap Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran
Pemilu kepada instansi yang berwenang,maka Panwaslu Kabupaten Maluku
Tenggara Barat sesuai dengan tugas dan wewenangnya telah menyurati Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk
mempertanyakan perkembangan tindaklanjut dari Rekomendasi dimaksud sesuai
dengan Surat Nomor: 40/PANWASLU KAB-MTB/VIII/2013 Perihal : Tindak
Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kab.MTB pada Tanggal 21 Agustus 2013 (P-20 ) ;
18. Bahwa selain menyurati secara tertulis, maka Ketua Panwaslu Kabupaten Maluku
Tenggara Barat a/n : Florentina Laiyan, SE (Pengadu) juga telah berkoordinasi
dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat
a/n : Ir.Johanna.J.J.Lololuan (Teradu I) untuk mempertanyakan tindak lanjut
dari Rekomendasi dimaksud pada tanggal 22 Agustus 2013 ;
19. Bahwa setelah menyurati dan koordinasi secara lisan, ternyata Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak kooperatif dan transparan
untuk memberikan jawaban kepada Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara
Barat terkait tindak lanjut Rekomendasi Nomor. 001/TM/PILEG/VII/2013 ;
20. Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor.
001/TM/PILEG/VII/2013 adalah merupakan bentuk koreksi terhadap Tata Cara,
Prosedur dan Mekanisme penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota
DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Teradu) yang tidak berdasarkan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemilu, oleh karena itu Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Teradu) memiliki
kewajiban hukum untuk menjelaskan tentang Keputusan yang diambil apakah
sudah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Tata Tertib dan
Prosedur yang ditetapkan serta memberikan penjelasan terhadap pertanyaan
yang diajukan mengenai keputusan yang diambil terkait proses Pemilu (Pasal 12
huruf a dan f) Peraturan Bersama antara KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor. 13
Tahun 2012, Nomor.11 Tahun 2012, dan Nomor.01 Tahun 2012 Tentang Kode
Etik Penyelenggara Pemilu ;
21. Bahwa pada tenggang waktu tanggal 26 Juli s/d 01 Agustus 2013, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Teradu) telah menerima
Pengajuan Calon Pengganti dan Penambahan Calon Baru dari 6 Partai Politik
untuk dilakukan perbailkan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) sebelum
ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maluku
Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 ;
22. Bahwa terhadap penambahan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Barat dari Daftar Calon Sementara (DCS) ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT)
7
terjadi pada 3 (tiga) Partai Politik yang terdiri dari : i). Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P) pada Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat 1 (Dapil
MTB.1) penambahan Calon untuk Nomor Urut.5 a/n : YULEN YULANDA
SAUNUNU. Untuk Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat. 2 (Dapil MTB.2)
penambahan Calon untuk Nomor Urut. 4 a/n : SIMON PETRUS BARLOY ; dan
Nomor Urut. 5 a/n : KATERINA SELANGUR ; ii). Partai Amanat Nasional (PAN)
pada Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat 1 (Dapil MTB.1) terjadi
penambahan Calon untuk Nomor Urut. 6 a/n : SUSANA NAMSA, Nomor Urut.9
a/n : HENDRIKA BARITO ; dan Nomor Urut.10 a/n : Drs.PONSIUS SAKLIRESSY,
M.Si . Pada Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat.3 (Dapil MTB.3) terjadi
Penambahan Calon pada Nomor Urut.6 a/n : TIDORA LUTURMAS ; Nomor Urut.7
a/n : YOSIAS JAFLAUN ; dan Nomor Urut.9 a/n : MARLEN DORSILA ; iii). Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) pada Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat.1
(Dapil MTB.1) terjadi penambahan Calon pada Nomor Urut.6 a/n : BERNARDUS
BWARDALAM . Pada Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat 3 (Dapil MTB.3)
terjadi pembahan Calon pada Nomor Urut.3 a/n : SANY DANDERWALU ; dan
Nomor Urut.8 a/n : THERESIA ANGWARMAS ;
23. Bahwa setelah dilakukan pencermatan dan penelitian secara menyeluruh
terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Barat (Form Model BE.1) dengan membandingkannya dengan Daftar Calon
Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Form Model
BE), maka ternyata telah terjadi pergantian sejumlah 4 (empat) Calon Anggota
DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk 4 (empat) Partai Politik (P-2 dan
P-3) ;
24. Bahwa terhadap pergantian Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Barat dari Daftar Calon Sementara (DCS) ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT)
yang terjadi pada 4 (empat) Partai Politik yang terdiri dari : i). Partai Golongan
Karya (GOLKAR) di Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat 2 (MTB.2) telah
terjadi pergantian Calon pada Nomor Urut.2 (dua) yaitu dari PHILIPUS
ANGARMAS yang digantikan dengan FRANSISKUS KORA ; ii). Partai Nasional
Demokrat (NASDEM) di Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat 1 (Dapil MTB.1)
telah terjadi pergantian Calon pada Nomor Urut.6 (enam) yaitu dari MARIA
REBEKA MITAKDA digantikan dengan RENLY HULKIAWAR ; iii). Partai Amanat
Nasional (PAN) di Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat 2 (Dapil MTB.2) telah
terjadi pergantian Calon pada Nomor Urut.4 (empat) yaitu dari RULAND
ROBINSON LEREBULAN digantikan dengan NIKSON LARTUTUL,SH ; iv). Partai
Bulan Bintang (PBB) di Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat 1 (Dapil MTB.1)
telah terjadi pergantian Calon pada Nomor Urut.9 (Sembilan) yaitu dari NELCY
MIEN BULURDITY, SE digantikan dengan GODELIFA KILAMASE (P-3) ;
8
25. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Maluku Tenggara Barat telah melaksanakan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat sejumlah : 300 (tiga ratus)
Calon yang sebelumnya dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sejumlah : 288 (dua
ratus delapan puluh delapan) orang untuk 12 (dua belas) Partai Politik Peserta
Pemilu Tahun 2014 (P-3);
26. Bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan tugas Pengawasan terhadap
Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Barat, maka Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Pengadu) telah
menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Teradu) sebanyak 4 (empat) kali yang pada pokoknya selain untuk memintakan
salinan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Barat untuk Pemilu Tahun 2014, juga memintakan Daftar Pemilih Sementara
(DPS) , Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dan Daftar Pemilih
Tetap (DPT) . Adapun 4 (empat) surat permintaan Data yang ditujukan Kepada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah
masing-masing sebagai berikut ; i). Surat Nomor. 39/PANWASLU KAB-
MTB/VIII/2013 Perihal : Permintaan Data Tanggal. 21 Agustus 2013, yang
diteruskan pada Tanggal. 22 Agustus 2013 ; ii). Surat Nomor . 42/PANWASLU
KAB-MTB/VIII/2013 Perihal : Permintaan Data Tanggal. 26 Agustus 2013, yang
diteruskan pada Tanggal. 28 Agustus 2013 ; iii). Surat Nomor. 44/PANWASLU
KAB-MTB/VIII/2013 Perihal : Permintaan Data Tanggal. 30 Agustus 2013, yang
diteruskan pada Tanggal 31 Agustus 2013 , dan iv). Surat Nomor. 49/PANWASLU
KAB-MTB/IX/2013 yang diteruskan pada Tanggal 16 September 2013 (P-19, P-
21, P-22, dan P-23) ;
27. Bahwa selain menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku
Tenggara Barat untuk permintaan Data sebagaimana dimaksud pada angka ke-
24 (dua puluh empat) di atas, maka Sdr.Florentina Laiyan, SE (Ketua) Panwaslu
Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah berkoordinasi dengan Sdr.Ir.
Johanna.J.J.Lololuan (Ketua) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku
Tenggara Barat untuk memperoleh Data dalam kaitan dengan tugas-tugas
Pengawasan Pemilu yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten Maluku
Tenggara Barat ;
28. Bahwa walaupun sudah sebanyak 4 (empat) kali Surat permintaan Data dan
koordinasi secara lisan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Maluku
Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada angka ke-24 (dua puluh empat) dan
angka ke-25 (dua puluh lima) di atas, ternyata sampai dengan Temuan Dugaan
Pelanggaran Pemilu Nomor. 002/TM/PILEG/IX/2013 diteruskan, tidak pernah
permintaan Data dimaksud direspon secara positif oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
9
29. Bahwa, karena akibat tidak diperolehnya Salinan Dokumen Daftar Calon Tetap
(DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka fungsi dan tugas
Pengawasan Pemilu pada Tahapan Pencalonan oleh Panwaslu Kabupaten Maluku
Tenggara Barat tidak maksimal . Oleh karena itu cara yang dipergunakan
Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk mendapatkan Data secara
Elektronik, dengan menggunakan Foto Digital terhadap dokumen Daftar Calon
Tetap (DCT) Anggota DPRD yang diumumkan di Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (P-3) ;
30. Bahwa berdasarkan pada Fakta Hukum dan Laporan Hasil Pengawasan,maka
Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Pengadu) telah melakukan
Kajian/Pembahasan yang pada pokoknya menegaskan beberapa hal sebagai
berikut :
a. Yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) pengajuan calon pengganti yaitu :
Pergantian calon pada Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Dapil MTB. I
(satu) Nomor Urut. 6 atas nama = MARIA REBEKA MITAKDA digantikan
RENLY HULKIAWAR, dengan alasan bahwa MARIA REBEKA MITAKDA
telah meninggal dunia dan dibuktikan dengan Surat Kematian
Nomor.474.3/Um/45/2013 a/n : MARIA REBEKA MITAKDA (Alm) . Hal ini
telah sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1, dan 4) PKPU Nomor. 07 Tahun 2013
Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota (P-40) ;
b. Yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pengajuan calon pengganti
yaitu :
Pergantian calon pada Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil MTB. II (dua)
Nomor Urut. (4) a/n : NIKSON LARTUTUL, SH yang menggantikan RULAND
ROBINSON LEREBULAN dengan alasan pengunduran diri (Pasal 32 Ayat
4 PKPU Nomor.07 Tahun 2013) Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ;
Pergantian Calon pada Partai Golongan Karya (GOLKAR) Dapil MTB. II
(dua) Nomor Urut. (2) a/n : FRANSISCUS KORA yang menggantikan
PHILIPUS ANGARMAS dengan alasan pengunduran diri (Pasal 32 Ayat 4
PKPU Nomor.07 Tahun 2013) Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ;
Pergantian Calon pada Partai Bulan Bintang (PBB) Dapil MTB.I (satu)
Nomor Urut.(9) a/n : GODELIFA KILAMASE yang menggantikan NELCY
MIEN BULURDITY, SE dengan alasaan pengunduran diri (Pasal 32 Ayat 4
PKPU Nomor.07 Tahun 2013) Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ;
10
c. Yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Karena Pengajuan Calon
Baru/ Penambahan Calon Dalam Daftar Calon Tetap oleh 3 (tiga) Partai
Politik sebagai berikut :
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Dapil MTB.1 (satu)
karena melakukan penambahan Calon Baru ke dalam Daftar Calon Tetap
(DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Nomor
Urut.5 a/n : YULEN YULANDA. SAUNUNU, dan pada Dapil MTB.2 (dua)
pada Nomor Urut.4 a/n : SIMON PETRUS BARLOY ; dan Nomor Urut.5
(lima) a/n : KATERINA SELANGUR ;
Partai Amanat Nasional (PAN) pada Dapil MTB.1 (satu) dan 3 (tiga)
melakukan penambahan sejumlah 6 (enam) Calon Baru ke dalam Daftar
Calon Tetap (DCT) yang terdiri dari : i). Dapil MTB.1 (satu) Nomor Urut.(6)
a/n : SUSANA NAMSA , Nomor Urut. (9) a/n : HENDRIKA BARITO, dan
Nomor Urut. 10 a/n : Drs.PONSIUS SAKLARESSY, M.Si ; dan ii). Dapil
MTB.3 (tiga) Nomor Urut. 6 a/n : TIDORA LUTURMAS, Nomor Urut. (7) a/n
: YOSIAS JAFLAUN, dan Nomor Urut. 9 a/n : MARLEN DORSILA
LINANSERA ;
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Dapil MTB.1 (satu) dan 3 (tiga)
melakukan penambahan sejumlah 3 (tiga) Calon Baru ke dalam Daftar
Calon Tetap (DCT) yang terdiri dari : i). Dapil MTB.1 (satu) Nomor Urut.(6)
a/n : BERNARDUS BWARDALAM, dan ii).Dapil MTB.3 (tiga) Nomor Urut.
(3) a/n : SANY DANDERWALU ; dan Nomor Urut. 8 a/n : THERESIA
ANGWARMAS ;
31. Bahwa berdasarkan pada Kajian/Pembahasan dari Panwaslu Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : i)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak
menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor. 001/TM/PILEG/VII/2013, Tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu
dalam Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten
Maluku Tenggara Barat Yang Meloloskan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDI-P) Dapil MTB.1, Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil MTB.1, dan 3, serta
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil MTB 3 Yang tidak memenuhi Syarat
(TMS) paling sedikit 30% keterwakilan Perempuan dan penempatan paling sedikit
1 (satu) orang Calon Perempuan di antara 3 (tiga) orang Calon pada Dapil Masing-
Masing ; ii). “Komisi Pemilihan Umum Kab. MTB telah melakukan perubahan
Daftar Calon Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota
DPRD Kab. MTB pada Tahapan Pencalonan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang tidak sesuai
peraturan perundang – undangan yang berlaku” ;
11
32. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor. 07/BA/PANWASLU-
MTB/IX/2013 Tanggal 24 September 2013, Panwaslu Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Pengadu) telah menetapkan Rekomendasi Nomor.
002/TM/PILEG/IX/2013 Tentang Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi
Pemilu dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang telah diteruskan kepada Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Pengadu) dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI pada tanggal 25 September 2013 (P-42 dan
P-43) ;
33. Bahwa Rekomendasi Nomor.001/TM/PILEG/VII/2013 Tanggal 01 Agustus 2013
dan Rekomendasi Nomor. 002/TM/PILEG/IX/2013 Tanggal 25 September 2013
Tentang Pelanggaran Administrasi wajib untuk ditindaklanjuti paling lama 7
(tujuh) hari oleh Komiisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara
Barat (Teradu) sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf l
Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu jo Pasal
254 Ayat (2) dan Pasal 255 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.08 Tahun 2012
Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ;
34. Bahwa pada kenyataannya sampai dengan Pokok Pengaduan tentang Dugaan
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ini disampaikan kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Teradu tidak pernah memeriksa dan
memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Tentang Pemilihan Umum . Oleh karena itu patut diduga
Teradu (I) s/d Teradu (V) tidak melaksanakan tugas dan wewenang serta
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf l UU No. 15
Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu jo Pasal 255 Ayat (1) UU No 8 Tahun
2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;
[2.2] KESIMPULAN
Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan
tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengaduan yang dirumuskan
sebagai berikut :
1. Bahwa, terhadap tindakan dan perbuatan dari Ketua dan Anggota Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Pokok
Pengaduan ini selanjutnya disebut sebagai Teradu I s/d Teradu V, maka patut
diduga telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan bertindak
melanggar sumpah dan janji sebagai Penyelenggara Pemilu, melanggar asas
Penyelenggara Pemilu, bertindak tidak cermat, tidak professional, tidak
transparan, tidak menghargai dan bekerja sama dengan sesama Penyelenggara
Pemilu, sehingga telah mengakibatkan ketidakkepastian hukum pada Tahapan
Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam
12
penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR,DPD, dan DPRD Tauh 2014 di Kabupaten
Maluku Tenggara Barat ;
2. Bahwa, berdasarkan pada Fakta Hukum dan Bukti yang Pengadu ajukan dalam
persidangan, maka menurut Pengadu tindakan para Teradu yang bersikeras
untuk menetapkan 3 (tiga) Partai Politik yang tidak memenuhi syarat (TMS) 30%
Keterwakilan Calon Perempuan dan Penempatan 1 (satu) Calon Perempuan di
antara 3 (tiga) Calon pada setiap Dapil yaitu masing-masing : i) Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada DAPIL MTB.1 ; ii). Partai Amanat Nasional
(PAN) pada DAPIL MTB.1 dan 3 ; dan iii). Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
pada DAPIL MTB.3 dalam Daftar Calon Sementara (DCS) serta menerima 12 (dua
belas) orang Bakal Calon Baru dan 2 (dua) orang Calon Pengganti untuk
selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Barat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) menjadi Calon yang Memenuhi Syarat
(MS). Terhadap tindakan Teradu, maka secara langsung telah mengakibatkan
terjadinya proses menggiring rakyat pada umumnya dan Pemilih pada khususnya
di Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk memilih Peserta Pemilu dan Calon
Anggota Legislatif yang tidak memenuhi syarat (TMS) ;
3. Bahwa, Teradu di dalam persidangan tetap bersikukuh pada pendapatnya dan
sedikitpun tidak menunjukan perasaan bersalah atas keputusannya bahkan
sebaliknya menyampaikan Tuduhan secara sepihak bahwa Pengadu lah yang
bersalah, meskipun secara nyata Teradu telah mengabaikan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun
2014. Hal ini terungkap ketika ditanyakan oleh Anggota Majelis Pemeriksa dalam
persidangan ketiga Tanggal 20 November 2013, bahwa setelah Teradu
mendapatkan Rekomendasi dari Pengadu apakah masih tetap menganggap
Keputusan tentang Penetapan DCS dan DCT Anggota DPRD Kabupaten Maluku
Tenggara Barat adalah sudah benar atau merasa bersalah, namun Teradu tetap
pada pendapatnya sudah benar Keputusan dimaksud ;
4. Bahwa, Teradu dalam seluruh jawabannya terhadap Pokok Pengaduan tidak
fokus menjelaskan alasan-alasan hukum apa yang mendasari Keputusan tentang
Penetapan DCS dan DCT Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
namun lebih banyak menjelaskan hal-hal yang tidak memiliki relevansi dengan
Pokok Pengaduan sehingga menimbulkan kesan bahwa Teradu tidak menguasai
Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Penyelenggara Pemilu yang harus Profesional
dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya. Di samping itu pula Fakta dalam
Persidangan Tanggal 20 November 2013 telah menegaskan kembali bahwa
Teradu menyatakan memiliki hubungan kemitraan yang harmonis dengan
Pengadu sebagai Penyelenggara Pemilu, dan seluruh kegiatan Tahapan
Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 senantiasa
dihadiri dan diawasi oleh Pengadu. Dengan demikian Pernyataan Teradu I (satu)
13
a/n : Sdri . Ir. Johanna. J.J. Lololuan yang disampaikan kepada Majelis
Pemeriksa secara langsung telah menegaskan apa yang didalilkan sebelumnya
oleh Teradu dalam Jawaban terhadap Pokok Pengaduan bahwa Pengadu tidak
pernah melaksanakan fungsi Pengawasan menjadi terbantahkan ;
[2.3] PETITUM
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal
sebagai berikut :
1. Teradu telah terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu yakni melanggar
sumpah dan janji sebagai Penyelenggara Pemilu, melanggar asas Penyelenggara
Pemilu, bertindak tidak cermat, tidak professional, tidak transparan, tidak
menghargai dan bekerja sama dengan sesama Penyelenggara Pemilu, dan telah
mengakibatkan ketidakkepastian hukum ;
2. Menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik kepada para Teradu (I) s/d
Teradu (V) berupa : Pemberhentian secara tetap sebagai Ketua dan Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
3. Membatalkan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten
Maluku Tenggara Barat, dengan memerintahkan KPU Kabupaten Maluku
Tenggara Barat mengembalikan Daftar Calon Tetap kepada Partai Politik untuk
melakukan hal-hal berikut :
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Daerah Pemilihan Maluku
Tenggara Barat 1 (DAPIL MTB.1) dinyatakan telah Memenuhi Syarat (MS)
Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, apabila
sepanjang melakukan perbaikan terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota
DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan mengikutsertakan paling
banyak sejumlah : 6 (enam) Calon yang terdiri dari : paling banyak 4 (empat)
Calon Laki-Laki dan 2 (dua) Calon Perempuan yaitu; Calon Nomor Urut. (2) a/n
: MARIA YOSEFA SINGERAN ; dan Calon Nomor Urut. (9) a/n : Dra.
MAGDALENA BATMAMOLIN sebagai pemenuhan syarat minimal 30% (tiga
puluh perseratus) Keterwakilan Calon Perempuan di DAPIL MTB.1
Partai Amanat Nasional (PAN) pada Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat
1, dan 3 (DAPIL MTB.1, dan 3) dinyatakan telah Memenuhi Syarat (MS)
Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, apabila
sepanjang melakukan perbaikan terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota
DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan mengikutsertakan paling
banyak sejumlah : 3 (tiga) Calon yang terdiri dari : paling banyak 2 (dua) Calon
Laki-Laki dan 1 (satu) Calon Perempuan yaitu; Calon Nomor Urut. (3) a/n :
BERNARDETA TOMYAR untuk (DAPIL MTB.1) ; dan paling banyak 3 (tiga)
Calon yang terdiri dari : paling banyak 2 (dua) Calon Laki-Laki dan 1 (satu)
Calon Perempuan yaitu; Calon Nomor Urut.(3) a/n: MARLENA untuk (DAPIL
14
MTB.3) sebagai pemenuhan syarat minimal 30% (tiga puluh perseratus)
Keterwakilan Calon Perempuan di DAPIL MTB.1 dan 3
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Daerah Pemilihan Maluku Tenggara
Barat 3 (DAPIL MTB.3) dinyatakan telah Memenuhi Syarat (MS) Pencalonan
Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, apabila sepanjang
melakukan perbaikan terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD
Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan mengikutsertakan paling banyak
sejumlah : 3 (tiga) Calon yang terdiri dari : paling banyak 2 (dua) Calon Laki-
Laki dan 1 (satu) Calon Perempuan yaitu; Calon Nomor Urut. (6) a/n : GRACE
NANARIAIN, sebagai pemenuhan syarat minimal 30% (tiga puluh perseratus)
Keterwakilan Calon Perempuan di DAPIL MTB.1
Partai Bulan Bintang (PBB) pada Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat 1
(DAPIL MTB.1) dinyatakan telah Memenuhi Syarat (MS) Pencalonan Anggota
DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, apabila sepanjang melakukan
perbaikan terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten
Maluku Tenggara Barat dengan mengikutsertakan paling banyak sejumlah : 6
(enam) Calon yang terdiri dari : paling banyak 4 (empat) Calon Laki-Laki dan 12
(dua) Calon Perempuan yaitu : Calon Nomor Urut. (3) a/n : ADE MARGARITA.
MALISNGORAR, dan Calon Nomor Urut. (6) a/n : MATHILDA BULURDITY,
sebagai pemenuhan syarat 30% (tiga puluh perseratus) Keterwakilan Calon
Perempuan di DAPIL MTB.1
4. Menyatakan bahwa:
Calon Nomor Urut. (5) a/n : YULEN YULANDA SAUNUNU, pada (DAPIL MTB.1)
, Calon Nomor Urut, (4) a/n : SIMON PETRUS BARLOY ; dan Calon Nomor
Urut.(5) a/n : KATERINA SELANGUR, pada (DAPIL MTB.2) Tidak Memenuhi
Syarat (TMS) Pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku
Tengara Barat, dan untuk selanjutnya dicoret dalam Daftar Calon Tetap (DCT)
Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P), pada (DAPIL MTB. 1 dan 2)
Calon Nomor Urut. (6) a/n : SUSANA NAMSA, Calon Nomor Urut. (9) a/n :
HENDRIKA BARITO, Calon Nomor Urut. (10) a/n : Drs. PONSIUS
SAKLARESSY, M.Si ,pada (DAPIL MTB.1), Calon Nomor Urut.(4) a/n : NIKSON
LARTUTUL, SH, pada (DAPIL MTB.2), Calon Nomor Urut.(6) a/n : TIDORA
LUTURMAS, Calon Nomor.(7) a/n : YOSIAS JAFLAUN, dan Calon Nomor Urut.
(9) a/n : MARLEN DORSILA, pada (DAPIL MTB.3) Tidak Memenuhi Syarat
(TMS) Pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Barat, dan untuk selanjutnya dicoret dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota
DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN)
pada (DAPIL MTB.1, 2, dan 3)
15
Calon Nomor Urut.(6) a/n : BERNARDUS BWARDALAM, pada (DAPIL MTB.1),
Calon Nomor Urut. (3) a/n : SANY DANDERWALU, Calon Nomor Urut. (8) a/n :
THERESIA ANGWARMAS, pada (DAPIL MTB.3) Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
Pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
dan untuk selanjutnya dicoret dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD
Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
pada (DAPIL MTB.1, dan 3)
Calon Nomor Urut.(2) a/n : FRANSISCUS KORA Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
Pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
dan untuk selanjutnya dicoret dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD
Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) pada
Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat 2 (DAPIL MTB.2)
Calon Nomor Urut. (9) a/n : GODELIFA KILAMASE Tidak Memenuhi Syarat
(TMS) Pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Barat, dan untuk selanjutnya dicoret dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota
DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Partai Bulan Bintang (PBB) pada
Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat 1 (DAPIL MTB.1)
5. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)
[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan
alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-44, sebagai
berikut :
DAFTAR ALAT BUKTI
No. Tanda Bukti Keterangan
1. P-1 Copy Kajian Rekomendasi Nomor.001/TM/PILEG/VII/2013,
Tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 01
Agustus 2013 ;
2. P-2 Copy Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2014 (Form Model BE) Kabupaten Maluku Tenggara
Barat, tertanggal 12 Juni 2013 ;
3. P-3 Copy Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD
Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
Maluku Tenggara Barat (Form Model.BE.1) Kabupaten
Maluku Tenggara Barat ;
4. P-4 Copy Surat Pencalonan (Form Model B) Partai Demokrasi
Indonesia-Perjuangan (PDIP) Nomor : 050/ DPC,22,7/ EX/
IV/ 2013 ;
16
5. P-5 Copy Surat Pencalonan (Form Model B) Partai Amanat
Nasional (PAN) Nomor. PAN/MTB/25.2/SPCN/2013 ;
6. P-6 Copy Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten (Form
Model BA) Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P)
Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat 1 dan 2 (Dapil
MTB.1, dan 2) ;
7. P-7 Copy Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten (Form
Model BA) Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan
Maluku Tenggara Barat 1 (Dapil MTB satu) ;
8. P-8 Copy Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten (Form
Model BA) Partai Amanat Nasional III (Dapil MTB Tiga) ;
9. P-9 Copy Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten (Form
Model BA) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah
Pemilihan Maluku Tenggara Barat 3 (Dapil MTB Tiga) ;
10. P-10 Copy Surat Pencalonan (Form Model B) Partai Bulan Bintang
Nomor: 14/2013 ;
11. P-11 Copy Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten (Form
Model BA) Partai Bulan Bintang (PBB) Daerah Pemilihan
Maluku Tenggara Barat.1, 2, dan 3 (Dapil MTB 1, 2, dan 3) ;
12. P-12 Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk
PDI-P, PAN, PPP, GOLKAR, NASDEM, PBB (Form Model.BB
12) ;
13. P-13 Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan
Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku
Tenggara Barat untuk PDI-P, PAN, PPP, GOLKAR, NASDEM
(Form Model BB 13) ;
14. P-14 Copy Berita Acara Klarifikasi Sdr.Johanis Kelbulan (Ketua)
Kelompok Kerja (POKJA) Pencalonan Anggota DPRD Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
15. P-15 Copy Berita Acara Klarifikasi di bawah sumpah Sdr.
Harisandy Wuritimur (Ketua) Partai Amanat Nasional (PAN)
Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
16. P-16 Copy Berita Acara Klarifikasi di bawah sumpah Sdr.Drs.
Guido Sarfunin (Ketua) Partai Bulan Bintang (PBB)
Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
17. P-17 Copy Berita Acara Klarifikasi di bawah sumpah Sdr.Simon
Johan.Liur (Pengurus) Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
17
18. P-18 Copy Berita Acara Klarifikasi di bawah sumpah Sdr.Abdul
Rahman Luturmas (Pengurus) Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
19. P-19 Copy Surat Nomor: 39/PANWASLU KAB-MTB/VIII/2013
Perihal : Permintaan Data Tanggal. 21 Agustus 2013 ;
20. P-20 Copy Surat Nomor: 40/PANWASLU KAB-MTB/VIII/2013
Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kab.MTB
Tanggal. 22 Agustus 2013 ;
21. P-21 Copy Surat Nomor: 42/PANWASLU KAB-MTB/VIII/2013
Perihal : Permintaan Data Tanggal. 26 Agustus 2013 ;
22. P-22 Copy Surat Nomor: 44/PANWASLU KAB-MTB/VIII/2013
Perihal : Permintaan Data Tanggal. 30 Agustus 2013 ;
23. P-23 Copy Surat Nomor: 49/PANWASLU KAB-MTB/IX/2013
Perihal : Permintaan Data Tanggal. 16 September 2013 ;
24. P-24 Copy Surat Nomor: 50/PANWASLU KAB-MTB/IX/2013
Perihal : Undangan Klarifikasi Tanggal 19 September 2013 ;
25. P-25 Copy Surat Nomor: 51/PANWASLU KAB-MTB/IX/2013
Perihal : Undangan Klarifikasi Tanggal 19 September 2013 ;
26. P-26 Copy Surat Nomor: 52/PANWASLU KAB-MTB/IX/2013
Perihal : Undangan Klarifikasi Tanggal 19 September 2013 ;
27. P-27 Copy Surat Nomor: 53/PANWASLU KAB-MTB/IX/2013
Perihal : Undangan Klarifikasi Tanggal 19 September 2013 ;
28. P-28 Copy Surat Nomor: 54/PANWASLU KAB-MTB/IX/2013
Perihal : Undangan Klarifikasi Tanggal 19 September 2013 ;
29. P-29 Copy Surat Nomor: 55/PANWASLU KAB-MTB/IX/2013
Perihal : Undangan Klarifikasi Tanggal 19 September 2013 ;
30. P-30 Copy Surat Nomor: 56/PANWASLU KAB-MTB/IX/2013
Perihal : Undangan Klarifikasi Tanggal 19 September 2013 ;
31. P-31 Copy Surat Nomor: 57/PANWASLU KAB-MTB/IX/2013
Perihal : Undangan Klarifikasi Tanggal 19 September 2013 ;
32. P-32 Copy Surat Nomor: 58/PANWASLU KAB-MTB/IX/2013
Perihal : Undangan Klarifikasi Tanggal 20 September 2013 ;
33. P-33 Copy Surat Nomor: 59/PANWASLU KAB-MTB/IX/2013
Perihal : Undangan Klarifikasi Tanggal 20 September 2013 ;
34. P-34 Copy Surat Nomor: 60/PANWASLU KAB-MTB/IX/2013
Perihal : Undangan Klarifikasi Tanggal 20 September 2013 ;
35. P-35 Copy Surat Nomor: 61/PANWASLU KAB-MTB/IX/2013
Perihal : Undangan Klarifikasi Tanggal 21 September 2013 ;
36. P-36 Copy Surat Nomor: 62/PANWASLU KAB-MTB/IX/2013
18
Perihal : Undangan Klarifikasi Tanggal 21 September 2013 ;
37. P-37 Copy Surat Nomor: 64/PANWASLU KAB-MTB/IX/2013
Perihal : Undangan Klarifikasi Tanggal 21 September 2013 ;
38. P-38 Copy Surat Nomor: 65/PANWASLU KAB-MTB/IX/2013
Perihal : Undangan Klarifikasi Tanggal 21 September 2013 ;
39. P-39 Copy Berita Acara Klarifikasi di bawah sumpah Sdr.Paulus
Jambormias, S.Sos Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
40. P-40 Copy Copy Akta Kematian Nomor: 474.3/Um/45/2013 a/n :
Maria Rebeka Mitakda (Alm) ;
41. P-41 Copy Berita Acara Klarifikasi di bawah sumpah dari Sdr.
Drs.Arie Anthon Keliduan (Ketua) DPC Partai NASDEM
Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
42. P-42 Copy Kajian Rekomendasi Nomor: 002/TM/PILEG/IX/2013
Tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Kode Etik ;
43. P-43 Copy Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Maluku
Tenggara Barat Nomor. 07/BA/PANWASLU-MTB/IX/2013
Tanggal 24 September 2013 ;
44. P-44 Copy Kajian Rekomendasi Nomor: 003/ TM/ PILEG/ X/
2013, tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu ;
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
[2.5] Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan
jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan
hal-hal sebagai berikut :
A. Pokok Perkara KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tidak Menindak
Lanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat
1. Bahwa Pokok Pengaduan Para Pengadu terkaitPara Teradu tidak menindaklanjuti
Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor
001/TM/PILEG/VII/2013 yang disampaikan melalui surat nomor 36/Panwaslu
Kab-MTB/VII/2013 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, maka
untuk menjawab dalil Pengadu tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Bahwa sesuai Laporan Temuan Pengawasan Pemilu yang disampaikan oleh
Pengadu 1 (satu)bersama saksi-saksi atas nama Moses Sabono (staf pada
sekretariat Panwaslu Kabupaten MTB) dan Paskalis Kempirmase, S. Kom
Suami dari Pengadu 1 (satu) sekaligius merupakan sesama penyelenggara
pemilu (staf sekretariat Panwaslu Kabupaten MTB) yang mana Laporan
Temuan Pengawasan Pemilu dituangkan pada Rekomendasi Panwaslu
Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan mencantumkan dua temuan
pelanggaran administrasi yaitu :
19
Tidak terpenuhi syarat 30 % keterwakilan perempuan dalam DCS dan
Tidak ditempatkan calon perempuan di antara tiga calon pria (T-1)
b. Bahwa berdasarkan Laporan Temuan Pengawasan Pemilu tersebut, maka
Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan tiga hal
sebagai berikut :
Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk
menindak lanjuti Laporan temuan Pengawas Pemilu sesuai dengan
Prosedur dan mekanisme dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD
Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk
menindaklanjuti dan memutuskan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Umum Dalam Surat Keputusan
Mengumumkan status penanganan laporan dengan menggunakan Formulir
B.13-DD sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata
Cara Pelaporan dan Penanganan Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota (T-2)
2. Bahwa sebelum menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, maka Para Teradu mengevaluasi kembali pelaksanaan tahapan
dan jadwal yang telah dilakukan untuk mengetahui tahapan mana yang tidak
sesuai dengan Prosedus dan mekanisme dalam Tahapan Pencalonan Anggota
DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana yang direkomendasikan
Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
3. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan jadwal tahapan tersebut adalah Partai
Politik belum diberikan Kesempatan Untuk Mengajukan Bakal Calon Pengganti
Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Tahapan Perbaikan
Daftar Calon dan syarat calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti anggota
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupate/kota pada tanggal 9 s.d 22 Mei 2013 ;
4. Bahwa kesempatan yang diberikan oleh para Teradu kepada Partai Politik dan
Bakal Calonpada tahapan ini adalah hanya memperbaiki syarat bakal calon yang
tidak memenuhi syarat pada verifikasi tahap 1 (satu) tanggal 23 April hingga 6
mei 2013, bukan menggantikan bakal calon, keculi Bakal Calon Anggota DPR
maupun DPRD yang telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih dalam Pemilukada
sebelum masa Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) ;
5. Bahwa Pemahaman sebagaimana butir 4 (empat) di atas didasarkan pada Surat
edaran KPU Nomor 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tentang Petunjuk
Teknis Tata cara Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang mana lampiran surat edaran KPU
pada poin B butir 2 huruf e (Masa Perbaikan) menyebutkan :
20
Angka 1) : Partai Politik menyerahkan perbaikan dokumen syarat pengajuan
calon dan/atau syarat calon pada tanggal 9 s.d 22 Mei 2013.
Angka 5) : Dalam hal bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/kota telah ditetapkan sebagai calon terpilih
dalam pemilukada sebelum masa penetapan Daftar Calon
Sementara (DCS), bakal calon yang bersangkutan dinyatakan tidak
memenuhi syarat, dan partai politik mengajukan calon pengganti.
Berdasarkan Petunjuk teknis tersebut maka para Teradu berpendapat bahwa
pergantian bakal calon pada tenggang waktu antara tanggal 9 s.d 22 Mei 2013
adalah hanya kepada bakal calon Anggota DPR dan DPRD yang telah ditetapkan
sebagai calon terpilih dalam pemilukada. Sementara Bakal Calon baik laki-laki
maupun perempuan yang tidak memenuhi syarat pada masa verifikasi tahap
pertama dan kedua, bakal calon yang mengundurkan diri, dan bakal calon yang
meninggal dunia, baru akan dilakukan pergantian setelah penetapan dan
pengumuman DCS bersama-sama dengan bakal calon yang tidak memenuhi
syarat akibat dari laporan dan tanggapan masyarakat yaitu tanggal 26 Juli s/d 1
Agustus 2013 sebagaimana yang dimaksudkan pada lampiran Peraturan KPU
Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan KPU nomor
07 tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 (T-3) ;
6. Bahwa hasil verifikasi tahap 1 (satu) tanggal 23 April hingga 6 Mei 2013
menunjukan semua dokumen Pencalonan dan syarat calon dari 12 (dua belas)
Partai Politik Peserta Pemilu semuanya tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga
pada masa perbaikan/pergantian calon tanggal 9 s.d. 22 Mei 2013, Para Teradu
hanya memberikan kesempatan kepada Bakal Calon untuk memperbaiki dan
melengkapi dokumen persyaratan administrasi sementara Pergantian Calon, baru
akan diajukan pada tanggal 26 Juli hingga 1 Agustus 2013 ;
7. Bahwa akibat dari belum diberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk
mengajukan Bakal Calon Pengganti tanggal 9 s.d. 22 Mei 2013 tersebut, maka
pada saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten
Maluku Tenggara Barat tanggal 12 Juni 2013, ada 3 (tiga) Partai Politik yaitu
PDIP Dapil 1 (satu), PAN Dapil 1 (satu) dan 3 (tiga), serta PPP dapil 3 (tiga) terbaca
pada DCS tidak mencapai 100 % jumlah calon pada suatu Daerah Pemilihan dan
tidak memenuhi syarat 30 % keterwakilan perempuan serta tidak ditempatkannya
calon perempuan di antara tiga calon pria karena nama bakal calon pengganti
baik yang laki-laki maupun perempuan belum diisi pada nomor urut calon yang
dikosongkan dalam DCS ;
8. Bahwa sebagai jawaban terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara
Barat untuk menindaklanjuti Laporan temuan Pengawas Pemilu sesuai dengan
21
Prosedur dan mekanisme dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten
Maluku Tenggara Barat), para Teradu berpendapat bahwa Pergantian Calon
adalah salah satu bagian dari hak Politik Peserta Pemilu dalam tahapan
Pencalonan yang apabila hak tersebut tidak diberikan, maka akan menyalahi
Prosedur dan Mekanisme dalam tahapan pencalonan sebagaimana yang
dimaksudkan dalam isi Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara
Barat. Oleh karena itu dengan memberikan kesempatan kepada Partai Politik
yang bakal calonnya tidak memenuhi syarat pada masa verifikasi tahap pertama
dan kedua, bakal calon yang mengundurkan diri, dan bakal calon yang meninggal
dunia serta calon yang tidak memenuhi syarat akibat laporan dan tanggapan
masyarakat untuk mengajukan calon pengganti pada masa Pengajuan pergantian
bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada
tanggal 26 Juli s/d 1 Agustus 2013 ;
9. Bahwa langkah ini ditempuh tanpa bermaksud mengabaikan jadwal tahapan,
namun dilakukan dengan tujuan agar tetap menjunjung tinggi hak konstitusional
warga Negara dalam menyalurkan hak Politiknya. Jika tidak demikian, maka
Partai Politik akan kehilangan haknya dalam mengajukan pergantian calon
karena belum diberikan kesempatan untuk mengajukan calon pengganti sebelum
penetapan Daftar Calon Sementara. Akibatnya Partai Politik akan kehilangan
suatu Daerah Pemilihan karena tidak memenuhi kuota 30 % keterwakilan
perempunan dan penempatan sekurang-kurangnya satu orang perempuan di
antara setiap tiga orang calon laki-laki dalam daftar calon ;
10. Sebagai Yurisprudensi dari tidak bermaksud untuk mengabaikan jadwal tahapan
akan tetapi menjunjung tinggi hak konstitusional warga negara adalah merujuk
pada rekomendasi Panwaslu Kabupaten MTB. dan beberapa putusan badan
peradilan antara lain :
a. Rekomendasi Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat Nomor 01/PANWASLU. KADA. MTB/VIII/2011 yang
disampaikan melaui surat Nomor 01/Lap/Panwaslu Kada.MTB/IX/2011
tanggal 02 September 2011 tentang Penerusan Laporan Pelanggaran
Administrasi Pemilu yang mana walaupun tahapan Pendaftaran Bakal Calon
Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat tanggal 1 s.d 7 Agustus
2011, Verifikasi dokumen Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 8 s.d
13 Agustus 2013, dan Perbaikan/mengajukan calon baru tanggal 14 s.d 21
Agustus 2011 telah terlewati, namun Panwaslu Kada Kabupaten Maluku
Tenggara Barat baru mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten
Maluku Tenggara Barat untuk menerima dan melakukan verifikasi terhadap
dokumen salah satu pasangan calon yang tidak mendaftarkan diri pada masa
pendaftaran tanpa mempertimbangkan jadwal tahapan Pendaftaran yang
telah terlewati (T-4)
22
b. 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati
Maluku Tenggara Barat tanggal 17 November 2011, Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon mengeluarkan Penetapan atas Perkara Nomor
16/G/2011/PTUN.ABN yang salah satu isi Penetapanya adalah menunda
tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat (T–5)
c. Bahwa walaupun KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menetapkan
Pasangan Calon Terpilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku
Tenggara Barat pada tanggal 27 November 2011, namun tanggal 23 Desember
2011 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan
terhadap perkara Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 yang salah satu amar
putusannya adalah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Maluku Tenggara Barat untuk menerima berkas pencalonan Pasangan Calon
Isai Wuritimur, S.H., M.H dan Angwarmase Lukas, BCKN., (pemohon), serta
melakukan verifikasi administrasi dan klarifikasi faktual (T-6)
11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi di atas, maka para Teradu berkesimpulan
bahwa hak konstitusional warga negara adalah lebih diutamakan daripada jadwal
tahapan yang telah ditetapkan untuk setiap pemilihan umum. Dengan demikian
maka tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal
calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang
ditempatkan pada tanggal 26 Juli s.d 1 Agustus 2013 adalah tidak bertentangan
dengan Peraturan Perundang-Undangan ;
12. Bahwa langkah ini selain untuk memenuhi hak Konstitusional Warga Negara,
juga merupakan perwujudan dari salah satu kewajiban Para Teradu sebagai
Penyelenggara Pemilu dalam memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan
setara sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU RI Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (4) huruf b menyebutkan
bahwa :
Ayat 4 (empat) : KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
berkewajiban :
Huruf (b) :
Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden,
calon Gubernur, Bupati, dan Walikota secara adil dan setara
Dengan demikian maka untuk memenuhi rasa keadilan tersebut, Para Teradu
harus memberikan kesempatan kepada Partai Politik yang belum mengajukan
calon pengganti agar dapat mengajukan pada tanggal 26 Juli hingga 1 Agustus
2013
23
B. Pokok Pengaduan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Telah
Melakukan Perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar
Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten MTB. Pada Tahapan
Pencalonan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota Yang tidak Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang
Berlaku
1. Bahwa Pokok Pengaduan ini mengandung 2 (dua) hal antara lain pertama adalah
merubah Daftar Calon Sementara (DCS) dan yang kedua adalah Penetapan Daftar
Calon Tetap (DCT) tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku;
2. Bahwa Perubahan Daftar Calon Sementara yang diadukan oleh para Pengadu
adalah tidak benar karena Para Teradu menetapkan DCS hanya 1 (satu) kali yaitu
tanggal 12 Juni 2013 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten
Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/2013 tanggal 20 Juli
2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Dalam Pemilu 2014 (T-7) ;
3. Bahwa jumlah Calon Anggota DPRD Kabupaten MTB. pada Daftar Calon
Sementara (DCS) sebagaimana pada Surat Keputusan KPU Kabupaten MTB.
tersebut adalah sebanyak 282 calon, lebih kurang dari Daftar Bakal Calon (Form
Model BA) yang diajukan oleh 12 (dua belas) Partai Politik sebanyak 300 orang
dengan jumlah Bakal Calon rata-rata 100 % di 3 (tiga) Daerah Pemilihan ;
4. Bahwa Jumlah Bakal Calon pada DCS lebih kurang dari Daftar Bakal Calon
(Form Model BA) karena hak Partai Politik untuk menggantikan calon yang tidak
memenuhi syarat belum diajukan sebelum penetapan DCS ;
5. Bahwa setelah hak Partai Politik diberikan untuk menggantikan Calon Pengganti
pada tanggal 26 Juli hingga 1 Agustus 2013 kemudian diverifikasi, maka pada
tanggal 8 Agustus 2013 ditetapkan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan
(DCSHP) terhadap beberapa Partai Politik yang baru mengajukan calon pengganti
(T-8) ;
6. Bahwa berdasarkan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Sementara
Hasil Perbaikan (DCSHP) maka pada tanggal 22 Agustus 2013, Para Teradu
menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) sebanyak 294 Calon Anggota DPRD
Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2013 (T-9)
bukan 300 (tiga ratus) orang sebagaimana yang dikatakan oleh Panwaslu
Kabupaten MTB. dalam uraian singkat kejadian nomor 23 (dua puluh tiga) pada
Surat Penyampaian Perbaikan Pokok Pengaduan Panwaslu Kabupaten MTB
tanggal 24 Oktober 2013 ;
7. Bahwa dengan demikian maka Terkait dengan Pokok aduan bahwa Para Teradu
menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan adalah tuduhan yang tidak benar karena Penetapan DCT didasarkan
24
pada proses pelaksanaan tahapan Pencalonan sebagaimana yang telah dijelaskan
di atas ;
C. Kendala Yang Dihadapi Para Teradu Dalam Pelaksanaan Tahapan
Pencalonan
1. Bahwa Para Teradu di samping melakukan tahapan Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, juga melaksanakan
tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dalam
waktu yang bersamaan dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang secara
kuantitas sangat terbatas jumlahnya. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja para
Teradu yang harus membagi konsentrasi untuk melaksanakan beberapa tahapan
Pemilu baik Pemilu Legislatif maupun Pemilukada Provinsi Maluku ;
2. Bahwa Para Teradu dalam menghadapi volume pekerjaan yang sangat padat yang
didukung oleh staf sekretariat yang jumlahnya hanya mencapai 11 (sebelas) orang
PNS dan 3 (tiga) orang tenaga honor dikerahkan seluruhnya untuk membantu
para Teradu dalam menyelesaikan semua tahapan Pemilu. Pekerjaan yang cukup
berat dengan jumlah tenaga yang sangat terbatas tentunya membutuhkan
perhatian dan kerja sama dari lembaga penyelenggara pemilu lainya yaitu
Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk melaksanakan fungsi
pengawasanya secara sungguh-sungguh agar sejak dini dapat mendeteksi dan
mencegah jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian para Teradu yang dapat
merugikan bakal Calon dan Partai Politik ;
3. Bahwa fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh Panwaslu berdasarkan
amanat Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR,
DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa :
Ayat 1(satu) :
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan
atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Ayat 2 (dua) :
Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur
kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
sehingga merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu
Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
4. Bahwa apa yang diharapkan para Teradu dan amanat Undang-Undang tersebut
dari Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat itu tidak terlaksana sejak masa
Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon sampai
ditetapkanya Daftar Calon Sementara (DCS), Pengumuman DCS untuk mendapat
tanggapan masyarakat, pemberitahuan untuk mengajukan calon pengganti
tanggal 26 Juli s.d 1 Agustus 2013. Semua tahapan ini dilaksanakan tanpa
dukungan pengawasan dari Panwaslu ;
25
5. Bahwa walaupun Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak melakukan
fungsi Pengawasan sebagaimana yang diharapkan, namun semua tahapan
berjalan lancar, aman dan damai di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Termasuk Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) untuk mendapatkan
tanggapan masyarakat, tidak ada satupun warga masyarakat Kabupaten Maluku
Tenggara Barat termasuk Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang
memberikan keberatan terhadap DCS sekalipun nampak pada DCS ada partai
yang tidak memenuhi syarat keterwakilan 30 % perempuan dan penempatan
satu orang perempuan di antara tiga orang calon laki-laki. Namun seteleh
Penyampaian dokumen pergantian calon, barulah Panwaslu Kabupaten MTB.
mengeluarkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti ;
6. Sebagai bukti bahwa Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak
melakukan fungsi pengwasan adalah suatu Surat Edaran Badan Pengawas
Pemilu RI Nomor 282/Bawaslu/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 Tentang Pelaksanaan
Pengawasan Verifikasi Pencalonan Anggota DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota Pada poin ke 5 (lima) dari surat tersebut menyebutkan bahwa
Waktu pelaksanaan audit terhadap kebenaran persyaratan bakal calon Anggota
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yakni tanggal 9 s.d 29 Mei 2013
atau sebelum penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (T-10). Namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh Panwaslu
Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
7. Bahwa jika surat edaran Bawaslu tersebut ditindaklanjuti oleh Panwaslu
Kabupaten MTB, maka apa yang dianggap Panwaslu terhadap para Teradu yang
melakukan tahapan penyelenggaraan Pemilu khususnya verifikasi, penyusunan
dan penetapan DCS, DCSHP, dan DCT yang tidak peosedural itu tidak akan
pernah terjadi karena temuan tersebut telah terdeteksi sejak dini sehingga dapat
dicegah dan ditindaklanjuti oleh para Teradu agar tidak merugikan bakal calon
maupun Partai Politik ;
8. Bahwa karena kelalaian Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang tidak
menindaklanjuti surat Bawaslu RI tersebut, maka temuan ini baru disampaikan
setelah penetapan DCS yaitu bersamaan dengan penutupan penyerahan
dokumen calon pengganti tanggal 1 Agustus 2013. Jika Panwaslu mengatakan
telah melakukan fungsi pengawasan/mengaudit hasil verifikasi yang dilakukan
oleh para Teradu tanggal 9 s.d 29 Mei 2013, maka ini adalah suatu pembohongan
dan merupakan proses pembiaran dengan tujuan untuk mencari-cari kesalahan
para Teradu dan membiarkan para bakal calon dan Partai Politik mengalami
kerugian karena akan mengalami pengurangan bakal calon akibat dari tidak
diberikan kesempatan untuk mengajukan bakal calon pengganti bahkan Partai
Politik juga terancam kehilangan suatu daerah pemilihan karena bakal calon
26
perempuan tidak diperbolehkan untuk dilakukan pergantian setelah penetapan
DCS ;
9. Bahwa bukti lain yang memperkuat para Teradu berani menuding Panwaslu
Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang tidak melakukan fungsi pengawasan
adalah pada saat rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh para
Teradu tanggal 13 September 2013, tidak diawasi oleh Panwaslu Kabupaten
Maluku Tenggara Barat. Ini adalah puncak dari pertanyaan warga masyarakat
Maluku Tenggara Barat melalui DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang
hadir dalam rapat pleno mempertanyakan keberadaan Panwaslu Kabupaten
Maluku Tenggara Barat ;
10. Bahwa tindak lanjut dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah dilakukan Rapat
Dengar Pendapat antara DPRD, Panwaslu dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara
Barat yang rencananya dilakukan tanggal 24 September 2013 namu Panwaslu
juga tidak hadir karena bertepatan dengan kegiatan Pelantikan Panwaslu
Kecamatan se-Kabupaten MTB. sehingga Rapat Dengar Pendapat baru
dilanjutkan pada tanggal 25 September 2013 (T-11) ;
11. Bahwa alasan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten MTB.dalam Rapat
Dengar Pendapat tentang ketidakhadirannya dalam mengawasi proses penetapan
Daftar Pemilih Tetap dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten MTB. adalah
karena para Teradu tidak memberikan data kepada Panwaslu. Ini adalah alasan
yang sangat tidak rasional dan tidak profesional karena Panwaslu Kabupaten
Maluku Ternggara Barat dalam melaksanakan fungsi pengawasanya adalah ibarat
mengharapkan hujan turun dari langit tanpa harus berusaha ;
12. Bahwa jika ada aturan yang memperbolehkan para penyelenggara untuk
mendapatkan sanksi karena tidak memberikan data kepada Panwaslu, silahkan
saja para Teradu diproses, bukan menjadi alasan bagi para Pengadu untuk tidak
melaksanakan fungsi pengawasan. Sikap Panwaslu seperti ini sangat meragukan
integritasnya dalam melakukan tugas-tugas pengawasan terhadap tahapan-
tahapan Pemilu berikutnya seperti kampanye, pemungutan dan penghitungan
suara dan lain-lain sebagainya. Apa yang para Teradu uraikan di atas,
menggambarkan bahwa Para Pengadu lebih penting mencari-cari kesalahan para
Teradu daripada pelaksanaan tugas-tugas pengawasanya ;
13. Bahwa surat Panwaslu Kabupaten MTB. nomor 49/PANWASLU
KAB.MTB/IX/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Permintaan Data adalah
merupakan surat terakhir dari 4 (empat) surat Panwaslu Kabupaten MTB. yang
didalikan oleh para Pengadu bahwa tidak diberikan oleh para Teradu
sebagaimana yang disampaiakn dalam uraian singkat kejadian (nomor 24 s/d 26)
pada Surat Penyampaian Perbaikan Pokok Pengaduan Panwaslu Kab. MTB
tanggal 24 Oktober 2013, yang intinya telah merangkum isi dari 4 (empat) surat
tersebut adalah Permintaan Data Sehubungan dengan Proses Pengawasan
27
Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Tahapan Pencalonan Penetapan Daftar
Calon Tetap dengan jenis data yang diminta adalah :
Salinan dokumen Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014
Salinan Dokumen Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
(DPSHP) untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014
Salinan Dokumen Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota DPRD
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Form Model BE2)
Salinan Dokumen Daftar Calon Tetap (DPT) Anggota DPRD Kabupaten
Maluku Tenggara Barat (Form Model BE 1) untuk Pemilu Tahun 2014
Salinan Dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Syarat Calon Pengganti
Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Form Model BB-14)
Salinan Dokumen Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 (T-12)
14. Bahwa ada 6 (enam) jenis data yang diminta dalam surat tersebut adalah Salinan
Dokumen yang akan dijadikan sebagai bahan Pengawasan terhadap Tahapan
Pemutakhiran Data Pemilih dan Tahapan Pencalonan Penetapan Daftar Calon
Tetap.Para teradu menilai bahwa kebiasaan Panwaslu selalu meminta data
berupa Salinan Dokumen menggambarkan bahwa Tugas Pengawasan Panwaslu
Kabupaten MTB. seolah-olah hanya sebatas menilai hasil dari suatu keputusan
KPU Kabupaten MTB, bukan mengawasi proses pelaksanaan tahapan Pemilu
yang merupakan bagian dari upaya pencegahan pelanggaran Pemilu sebagaimana
yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan ;
15. Para Pengadu berdalih bahwa tidak pernah menerima data apapun dari para
Teradu adalah pengakuan yang tidak benar karena Para teradu pernah
menyerahkan Daftar Calon Sementara Kepada Pengadu melalui mantan Ketua
Panwaslu, Hendrikus Serin, SH tanggal 13 Juni 2013 (T-13). Para Teradu pada
saat menyerahkan DCS kepada Pengadu, para Teradu meminta agar jika ada
kekeliruan, tolong disampaikan secepatnya agar segera diperbaiki sebelum DCS
dipublikasikan, namun apa yang para Teradu minta tidak dihiraukan malah
dijadikan sebagai temuan pelanggaran administrasi bahkan lebih dari itu
diperkarakan menjadi pelanggaran Kode Etik ;
16. Bahwa Jika para Pengadu tetap menyangkal bahwa para Teradu tidak pernah
memberikan data apapun, lalu dari mana para Pengadu memperoleh DCS untuk
dijadikan bahan penyelidikan hingga mendapat temuan pelanggaran
administrasi? Para Teradu akui bahwa DCSHP dan DCT tidak diberikan kepada
Panwaslu sehingga mereka mengambilnya sendiri pada Papan Pengumuman di
Kantor KPU Kabupaten Maluku tenggara Barat dengan menggunakan kamera
digital. Sikap para Teradu untuk tidak memberikan DCSHP dan DCT kepada
Panwaslu karena para Teradu merasa dibohongi ketika Pengadu meminta data
28
DCS dengan alasan untuk membuat laporan pengawasan kepada Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu RI, namun kenyataanya tidak seperti itu ;
17. Bahwa surat Panwaslu Kabupaten MTB. Nomor 24/PANWASLU KAB-
MTB/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 Perihal Permintaan Data (T-14) dan surat
nomor 30/PANWASLU KAB-MTB/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang
ditandatangani oleh Pengadu 1 (satu) atas nama Florentina Laiyan, SE yang saat
itu masih sebagai anggota Panwaslu Kabupaten MTB, namun anehnya surat
tersebut dibubuhi stempel Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tanimbar Utara (T-
15) yang mana inti dari kedua surat tersebut adalah membutuhkan data dalam
mengaudit verifikasi administrasi Bakal Calon DPD dan DPRD Kabupaten/Kota ;
18. Bahwa alasan para Teradu tidak memberikan salinan data DCSHP dan DCT
kepada Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana permintaanya
disampaikan melalui kedua surat tersebut adalah jangka waktu untuk mengaudit
verifikasi administrasi Bakal Calon Anggota DPD dan DPRD Kabupaten/Kota
telah berakhir tanggal 29 Mei 2013 sebagaimana tercantum peda surat Bawaslu
RI Nomor 282/Bawaslu/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 Perihal Pemberitahuan
Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Pencalonan Anggota DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota (T-10) yang mana isi surat tersebut secara singkat
menggambarkan beberapa hal pokok antara lain :
a. Poin 1 (satu) mengatur tentang tugas Pengawas Pemilu antara lain mengawasi
Penyelenggara Pemilu dalam rangka Pencegahan Pelanggaran Pemilu.
b. Poin 2 (dua) Pemberitahuan akan diadakan pengawasan terhadap verifikasi
Pencalonan
c. Poin 3 (tiga) menjelaskan metode pengawasan verifikasi pencalonan adalah
audit hasil verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon oleh KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota;
d. Poin 4 (empat) Menjelaskan proses metode pengawasan audit adalah
berdasarkan sampling melalui langkah penarikan sampel, cara penentuan
sampel Dapil, cara penentuan sampel Bakal Calon Anggota DPRD dan cara
penentuan sampel bakal calon anggota DPD
e. Poin 5 (lima) menjelaskan tentang waktu pelaksanaan audit terhadap
kebenaran persyaratan bakal calon anggota DPD dan DPRD yaitu :
Tanggal 9 s/d 29 Mei 2013 atau sebelum penyusunan dan penetapan
Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD
Tanggal 5 s/d 21 Mei 2013 atau sebelum pemberitahuan hasil verifikasi
administrasi Bakal Calon Anggota DPD
f. Poin 6 (enam) dan poin 7 (tujuh) menjelaskan selain pengawasan melalui
metode audit, juga melalui laporan/masukan dan tanggapan masyarakat dan
pelaksanaan penanganan laporan/masukan dan tanggapan masyarakat
tersebut dimulai dari sub tahapan verifikasi administrasi Bakal Calon Anggota
29
DPR, DPD, DPRD Provinsin dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan
Sebelum Penetapan DCT Anggota DPR, DPD dan DPRD ;
g. Poin 8 (delapan) menjelaskan KPU memfasilitasi pelaksanaan pengawasan
audit dan hasil penanganan laporan/masukan dan tanggapan masyarakat
dapat direkomendasikan kepada penyelenggara Pemilu di semua tingkatan ;
19. Bahwa berdasarkan gambaran singkat dari Surat Bawaslu Nomor
282/Bawaslu/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan
Pengawasan Verifikasi Pencalonan Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota tersebut di atas, maka para Teradu berkesimpulan bahwa :
a. Surat Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat nomor 24/PANWASLU
KAB-MTB/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 Perihal Permintaan Data tidak perlu
dipenuhi karena :
Metode Pengawasan Audit, jumlah dan jenis data yang diminta tidak
memenuhi syarat sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Bawaslu;
Waktu Permintaan data untuk diaudit telah melampaui batas waktu yang
ditentukan oleh Bawaslu RI yaitu tanggal 9 s/d 29 Mei 2013;
Tempat untuk melakukan audit oleh Panwaslu terhadap hasil verifikasi
administrasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat
adalah harus di ruang/kantor KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat
dimana tempat tersimpannya dokumen syarat calon karena berdasarkan
surat Bawaslu tersebut, Para Teradu siap memfasilitasi Panwaslu untuk
mengaudit dokumen syarat bakal calon
b. Batas waktu penanganan temuan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara
Barat melalui hasil audit administrasi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten
Maluku Tenggara Barat seharusnya berpedoman pada waktu yang telah
ditentukan Bawaslu RI yaitu tanggal 9 s/d 29 Mei 2013 atau sebelum
penetapan DCS sebagai langkah Pencegahan Pelanggaran Pemilu pada tahap
Pendaftaran, verifikasi, penyusunan, dan Penetapan DCS anggota DPRD
Kabupaten Maluku Tenggara Barat
c. Kecuali pelaksanaan penanganan laporan/masukan dan tanggapan
masyarakat dimulai dari sub tahapan verifikasi kelengkapan administrasi
Bakal Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD sampai dengan sebelum penetapan
Daftar Calon Tetap (DCT)
d. Bahwa surat Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diterima para
Teradu bertepatan dengan Hari Penetapan DCS tanggal 12 Juni 2013
membuktikan bahwa Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat benar-
benar tidak melakukan tugas pengawasanya secara tertanggung jawab karena
waktu pelaksanaan audit verifikasi administrasi bakal calon DPD, DPRD
Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa terlupakan dan terabaikan
30
20. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Pengadu, tujuanya hanya mencari-cari
kesalahan para Teradu.Salah satu bukti konkrit yang para Teradu tunjukan di
sini adalah merekayasa dan merubah isi rekomendasi nomor
001/TM/PILEG/VII/2013 untuk dijadikan sebagai bukti 1 (satu) pada
rekomendasi Panwaslu Nomor 002/TM/PILEG/IX/2013. Pada rekomendasi
nomor 001/TM/PILEG/VII/2013 yang diberikan Panwaslu Kabupaten Maluku
Tenggara Barat kepada para Teradu tanggal 1 Agustus 2013 untuk ditindaklanjuti
adalah hanya terdapat 3 (tiga) poin isi rekomendasi (T-2) sementara isi
rekomendasi 001/TM/PILEG/VII/2013 yang dijadikan sebagai bukti 1(satu)pada
rekomendasi 002/TM/PILEG/IX/2013 telah berubah menjadi 5 (lima) poinisi
rekomendasi (T-16) ;
21. Bahwa perubahan isi rekomendasi yang dilakukan oleh Para Teradu tersebut di
atas dapat digambarkan pada table berikut :
ISI REKOMENDASI 001/TM/PILEG/VII/2013
Versi Diserahkan Panwaslu Kab. MTB Versi Dijadikan Panwaslu Kab. MTB sebagai
Kepada Teradu Untuk Ditindak Lanjuti Bukti 1 (satu) pada Rekomendasi Nomor
002/ TM/ PILEG /IX / 2013
Rekomendasi Rekomendasi
1. Merekomendasikan kepada KPU 1. Merekomendasikan Kepada KPU
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kabupaten Maluku Tenggara Barat
untuk menindaklanjuti Laporan temuan Untuk Melakukan Pencoretan Terhadap
Pengawas Pemilu sesuai dengan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai
Prosedur dan mekanisme dalam Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-
Tahapan Pencalonan Anggota DPRD P) Dapil MTB I (Satu) Karena Tidak
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Memenuhi Syarat (TMS) 30 % (Tiga
berdasarkan ketentuan Peraturan Puluh Perseratus) Keterwakilan Calon
Perundang-Undangan Tentang Pemilihan Perempuan Pada Dapil MTB I (Satu),
Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Dan Penempatan Sekurang-Kurangnya
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; 1 (Satu) Orang Calon Perempuan Di
2. Merekomendasikan kepada KPU Antara 3 (Tiga) Orang Calon;
Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2. Merekomendasikan Kepada KPU
untuk menindaklanjuti dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
memutuskan Pelanggaran Administrasi Untuk Melakukan Pencoretan Terhadap
Pemilihan Umum Dalam suatu Surat Daftar Calon Sementara (DCS) Partai
Keputusan Amanat Nasional (PAN) Dapil MTB I
3. Mengumumkan status penanganan (Satu), Dan III (Tiga) Karena Tidak
laporan dengan menggunakan Formulir Memenuhi Syarat (TMS) 30 % (Tiga
B.13-DD sesuai Peraturan Bawaslu Puluh Perseratus) Keterwakilan Calon
Nomor 14 Tahun 1012 Tentang Tata Perempuan Pada Dapil MTB I (Satu)
Cara Pelaporan dan Penanganan Tindak Dan III (Tiga), Dan Penempatan
Lanjut Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, Sekurang-Kurangnya 1 (Satu) Orang
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Calon Perempuan Di Antara 3 (Tiga)
Kabupaten/kota Orang Calon;
3. Merekomendasikan Kepada KPU
Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Untuk Melakukan Pencoretan Terhadap
Daftar Calon Sementara (DCS) Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil
MTB III (Tiga) Karena Tidak Memenuhi
Syarat (TMS) 30 % (Tiga Puluh
Perseratus) Keterwakilan Calon
Perempuan Pada Dapil MTB III (Tiga),
Dan Penempatan Sekurang-Kurangnya
1 (Satu) Orang Calon Perempuan Di
Antara 3 (Tiga) Orang Calon;
4. KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Untuk Menindaklanjuti Rekomendasi
31
Sebagaimana Termaktub Pada Angka
Ke-1, 2, Dan 3 Dalam Suatu Surat
Keputusan;
5. Mengumumkan Status Penanganan
Laporan Dengan Menggunakan
Formulir B.13-DD Sesuai Peraturan
Bawaslu Nomor 14 Tahun 1012
Tentang Tata Cara Pelaporan Dan
Penanganan Tindak Lanjut Pelanggaran
Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
22. Tabel di atas menggambarkan bahwa Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maluku
Tenggara Nomor 001/TM/PILEG/VII/2013 yang diserahkan kepada para Teradu
tanggal 1 Agustus 2013 untuk ditindaklanjuti, isinya sedikitpun tidak pernah
meminta para Teradu untuk mencoret Daftar Calon dari suatu Partai Politik pada
suatu Daerah Pemilihan, akan tetapi meminta para teradu untuk menindaklanjuti
tahapan sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Menurut para Teradu, tahapan yang tidak sesuai dengan prosedur
dan mekanisme yang harus ditindaklanjuti adalah tahap perbaikan daftar calon
dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten
Maluku Tenggara Barat yang menurut Panwaslu seharusnya dilakukan tanggal 9
s.d 22 Mei 2013 namun Para Teradu menempatkannya pada tanggal 26 Juli
hingga 1 Agustus 2013 ;
23. Bahwa pada kolom Versi Dijadikan Panwaslu kab. MTB sebagai Bukti 1 (satu)
pada Rekomendasi Nomor 002/TM/PILEG/IX/2013menggambarkan bahwa telah
terjadi rekayasa Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang telah
melakukan perubahan yang sangat menonjol dari isi rekomendasi Panwaslu
Nomor 001/TM/PILEG/VII/2013 yang diserahkan kepada para Teradu untuk
ditindaklanjuti. Isi rekomendasi yang dijadikan sebagai salah satu bukti pada
rekomendasi 002/TM/PILEG/IXI/2013 tersebut meminta para teradu untuk
mencoret DCS dari beberapa Partai Politik pada beberapa Daerah pemilihan
sementara isi rekomendasi yang diserahkan kepada para Teradu hanya meminta
untuk menindaklanjuti tahapan yang tidak sesuai dengan mekanisme dan
prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan
24. Bahwa perubahan isi rekomendasi 001/TM/PILEG/VII/2013 dari 3 (tiga) butir isi
rekomendasi menjadi 5 (lima) butir isi rekomendasi tersebut ketika para Teradu
mengkonfirmasikan dengan mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara
Barat (sdr. Hendrikus Serin, SH), yang bersangkutan menerangkan bahwa selama
menjadi Ketua Panwaslu maupun Anggota Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara
Barat hingga menyatakan mengundurkan diri pada tanggal 10 Oktober 2013,
tidak pernah menandatanganai rekomendasi 001/TM/PILEG/VII/2013 yang
berisikan 5 (lima) butir rekomendasi sebagaimana lampiran 1 (satu) Rekomendasi
32
Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 002/TM/PILEG/IX/2013 (T-
17) ;
25. Bahwa yang bersangkutan mengakui bahwa rekomendasi yang pernah ditanda
tangani adalah hanya rekomendasi nomor 001/TM/PILEG/VII/2013 yang
berisikan 3 (tiga) butir rekomendasi. Jadi rekomendasi yang berisikan 5 (lima)
butir rekomendasi yang dijadikan sebagai lampiran 1 atas rekomendasi
002/TM/PILEG/IX/2013 apabila terdapat tanda tangan mantan Ketua Panwas
(Hendrikus Serin, SH) adalah tidak benar ;
26. Bahwa rekayasa Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan cara
merubah isi Rekomendasi adalah merupakan cara untuk mencari-cari kesalahan
para Teradu agar dapat menutupi kesalahanya yang tidak pernah melakukan
tugas-tugas pengawasan dalam setiap tahapan Pemilihan Umum teristimewa
tahapan mengaudit hasil verifikasi administrasi Bakal Calon ;
27. Bahwa para Pengadu lebih puas jika akibat dari upaya mereka, ada
penyelenggara Pemilu (Teradu) yang dilengserkan. Mereka merasa akan mendapat
predikat dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat umumnya dan khususnya
Bawaslu yang ada diatasnya. Perbuatan upaya melengserkan tidak hanya
dilakukannya terhadap para Teradu, akan tetapi di internal Panwaslu Kabupaten
Maluku Tenggara Baratpun dilakukan, sampai-sampai mantan Ketua Panwas,
Hendrikus Serin, SH harus mengundurkan diri karena merasa terganggu dan
tidak nyaman dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten
Maluku Tenggara Barat ;
28. Bahwa konflik internal mereka tidak sekedar beradu mulut atau beradu
argument, akan tetapi sampai terjadi adu fisik antar sesama anggota Panwaslu,
ujung-ujungnya seorang staf sekretariat Panwaslu atas nama Frangki Patiapon
harus dibekuk dalam tahanan karena membantu seorang anggota Panwaslu
Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama Thomas Tomalatu Wakano, SH
untuk menganiaya mantan Ketua Panwaslu, Sdr. Hendrikus Serin, SH. Yang
mengambil untung dari konflik internal Panwaslu MTB. ini adalah Pengadu
(Florentina Laiyan, SE) yang mendapat dukungan suara dari mantan ketua
Panwaslu, Hendrikus Serin, SH untuk memilihnya sebagai Ketua Panwaslu yang
baru sebelum Sdr. Hendrikus Serin, SH mengundurkan diri dari keanggotaanya
sebagai Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat karena merasa tidak
nyaman bekerja bersama-sama dengan Pengadu dan rekan-rekannya ;
29. Inilah alasanya, mengapa Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak
melakukan tugas-tugas pengawasanya selama masa verifikasi, karena banyak
waktunya tersita hanya untuk menyelesaikan konflik internal mereka. Jadi tidak
mengherankan jikalau saat ini juga Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat
harus membuang-buang waktu begitu banyak di kota Jakarta dan mengabaikan
tugas-tugas pengawasanya hanya untuk mengurusi 5 (lima) orang Teradu yang
33
sudah hampir selesai masabhaktinya bersamaan dengan selesainya tahapan
Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2013 ;
[2.6] KESIMPULAN
Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu menyampaikan kesimpulan
tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban Teradu terhadap
pengaduan Pengadu yang dirumuskan sebagai berikut :
1. Bahwa isi Rekomendasi Panwaslu Kabupaten MTB. adalah Merekomendasikan
kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk menindak lanjuti Laporan
temuan Pengawas Pemilu sesuai dengan Prosedur dan mekanisme dalam
Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan isi Rekomendasi Panwaslu Kabupaten MTB. tesebut, maka
Para Teradu mengevaluasi kembali pelaksanaan tahapan dan jadwal yang telah
dilakukan untuk mengetahui tahapan mana yang tidak sesuai dengan Prosedur
dan mekanisme dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;
3. Bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan jadwal tahapan tersebut adalah
Partai Politik belum Mendapat Kesempatan Untuk Mengajukan Bakal Calon
Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Tahapan
Perbaikan Daftar Calon dan syarat calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 9 s.d 22
Mei 2013.
4. Demi menjunjung tinggi hak konstitusional warga Negara dalam pencalonan
anggota DPRD di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan tetap terlaksananya
salah satu kewajiban para Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu dalam
memperlakukan peserta Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, pasangan calon
Presiden dan wakil Presiden, calon Gubernur, Bupati, dan Walikota secara adil
dan setara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang
Penyelenggara Pemilu maka, para Teradu tetap memberikan kesempatan kepada
semua Partai Politik untuk mengajukan Calon Pengganti pada tanggal 26 hingga 1
Agustus 2013 untuk menggantikan bakal calon yang tidak diakomodir dalam
DCS karena tidak memenuhi syarat, mengundurkan diri dan meninggal dunia.
Dengan demikian ketidakpenuhan 30 % keterwakilan perempuan dan
penempatan salah satu calon perempuan di antara setiap tiga orang calon dapat
terpenuhi.
5. Bahwa jika Pengadu tidak mengakui langkah yang ditempuh oleh para Teradu
sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan dalam menyalurkan hak
konstitusional warga Negara dan tetap berdalih bahwa para Teradu telah
melakukan Pelanggaran Kode Etik, maka para Teradu menyatakan bahwa semua
34
ini terjadi juga karena fungsi pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Maluku
Tenggara Barat tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan sehingga Panwaslu
kabupaten Maluku Tenggara Barat juga harus dinyatakan bersalah dan ikut
bertanggung jawab. Karena akibat dari perbuatanya yang tidak melakukan
tugas-tugas pengawasan pada masa verifikasi sehingga lambat menyampaikan
temuanya kepada para Teradu, akibatnya akan menimbulkan kerugian bagi bakal
calon anggota DPRD dan Partai Politik di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
6. Bahwa tindakan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam merekayasa
dan merubah isi dari Rekomendasi Panwaslu Nomor 001/TM/PILEG/VII/2013
merupakan upaya untuk melengserkan para Teradu sebagaimana yang telah
dilakukan terhadap rekan sesama Panwaslu sendiri, dengan tujuan untuk
menutup-nutupi kesalahannya yang tidak melaksanakan fungsi pengawasanya
dengan baik akibatnya akan menimbulkan kerugian bagi Partai Politik dan Bakal
Calon.
7. Bahwa jikalau penilaian Hakim DKPP terhadap para Teradu benar-benar keliru
dalam Aduan ini, para Teradu siap menerima sanksi apapun. Para Teradu
memohon pertimbangan Para hakim yang mulia terhadap :
a. Bahwa agar tetap memenuhi rasa keadilan dan menjunjung tingga hak
konstitusional Warga Negara dalam Pencalonan Anggota DPRD di Kabupaten
Maluku tenggara Barat di mana hak Partai Politik yang tidak tersalurkan
pada masa pergantian calon tanggal 9 s/d 22 Mei 2013 dan baru
disampaikan pada tanggal 26 Juli s/d 1 Agustus 2013 berdasarkan jadwal
tahapan adalah sah, dan mohon dengan hormat agar Para Hakim DKPP yang
mulia tetap mengakui keputusan Para Teradu terhadap Daftar Calon
Sementara (DCS), Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP), dan
Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah ditetapkan oleh para Teradu adalah sah.
b. Bahwa sesungguhnya sukses Pemilihan Umum di Indonesia adalah
merupakan berkat dukungan dan kerja sama yang baik dari semua Lembaga
Penyelenggara Pemilu. Untuk itu moral Panwaslu Kabupaten Maluku
Tenggara Barat juga harus dievaluasi keanggotaanya karena akibat dari
kelalaiannya yang tidak melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik
dan selalu mencari-cari kesalahan orang lain tanpa melakukan pencegahan
terhadap potensi pelanggaran Pemilu, akan membuat tahapan-tahapan
Pemilu akan terganggu dan terhambat serta sangat dikhawatirkan bahwa
tindakan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat seperti ini akan
membahayakan peserta Pemilu dan calon Anggota DPR, DPD dan DPRD pada
tahapan-tahapan Pemilu berikutnya.
[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan
alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17
sebagai berikut :
35
DAFTAR ALAT BUKTI
No. Tanda Bukti Keterangan
1. T-1 Copy Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tertanggal 27 Juli
2013 ;
2. T-2 Copy Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara
Barat Nomor : 001/TM/PILEG/VII/2013 yang disampaikan
melalui surat Nomor : 36/Panwaslu Kab-MTB/VII/2013
Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi, tertanggal 1
Agustus 2013 ;
3. T-3 Copy Lampiran Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2013
Tentang Perubahan keempat atas Peraturan KPU Nomor 07
tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,
DPRD Tahun 2014 ;
4. T-4 Copy Rekomendasi Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor
01/PANWASLU. KADA. MTB/VIII/2011 yang disampaikan
melaui surat nomor 01/Lap/Panwaslu Kada.MTB/IX/2011
tanggal 02 September 2011 tentang Penerusan Laporan
Pelanggaran Administrasi Pemilu ;
5. T-5 Copy Penetapan PTUN Ambon atas Perkara Nomor
16/G/2011/PTUN.ABN Tanggal 10 November 2011 ;
6. T-6 Copy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
terhadap perkara Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 ;
7. T-7 Copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara
Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/2013 tanggal 20 Juli
2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)
Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Dalam
Pemilu Tahun 2014 ;
8. T-8 Copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara
Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Kab.MTB/2013 tanggal 8
Agustus 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara
Hasil Perbaikan (DCSHP) Anggota DPRD Kabupaten Maluku
Tenggara Barat Dalam Pemilu Tahun 2014 ;
9. T-9 Copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara
Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Kab.MTB/2013 tanggal 22
Agustusi 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Dalam
Pemilu Tahun 2014 ;
36
10. T-10 Copy Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 282/Bawaslu/V/2013
tanggal 8 Mei 2013 Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan
Pengawasn Verifikasi Pencalonan Anggota DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;
11. T-11 Copy Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Maluku
Tenggara Barat Dalam Rangka Dengar Pendapat Bersama
KPU dan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat
tanggal 24 – 25 September 2013 ;
12. T-12 Copy Surat Panwaslu Kabupaten MTB. Nomor
49/PANWASLU KAB.MTB/IX/2013 tanggal 16 September
2013 tentang Permintaan Data ;
13. T-13 Copy Tanda terima Daftar Calon Sementara Anggota DPRD
Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
14. T-14 Copy Surat Panwaslu Kabupaten MTB. Nomor
24/PANWASLU KAB-MTB/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013
Perihal Permintaan Data ;
15. T-15 Copy Surat Panwaslu Kabupaten MTB. Nomor
30/PANWASLU KAB-MTB/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013
Perihal Permintaan Data ;
16. T-16 Copy Bukti 1 (satu) rekomendasi Panwaslu Nomor
002/TM/PILEG/IX/2013 yang disampaikan melalui surat
Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor
70/PANWASLU KAB-MTB/IX/2013 tanggal 25 September
2013 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi ;
17. T-17 Copy Surat Pernyataan Mantan Ketua Panwaslu Kabupaten
Maluku Tenggara Barat ;
Selain itu, Teradu juga mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang telah didengar
keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan Tanggal 20 November 2013,
yang menerangkan sebagai berikut :
SAKSI-SAKSI
1. Simson Loblobly, S.Sos
Saksi adalah Sekretaris PDI-P Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
Saksi mengatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak
melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
Hal ini dikuatkan dengan tidak hadirnya Panwaslu Kabupaten Maluku
Tenggara Barat dalm rapat penetapan DPT ;
Saksi mengatakan terkait dengan keterwakilan perempuan pada dasarnya
telah dipenuhi hampir semua parpol ;
37
2. Drs.Petrus Paulus Abeyaman
Saksi adalah Caleg PDI-P No Urt. 6 Dapil Maluku Tenggara Barat 1 ;
Saksi mengatakan bahwa Pengadu (Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara
Barat) tidak bisa melakukan peran dan tugas dengan baik ;
Saksi mengatakan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat perlu
diberikan teguran yang keras oleh Majelis sidang DKPP agar dapat melakukan
tugas dan fungsi pengawasannya dengan baik ;
3. Julius Fransiscus PA. Laiyan, S.Sos
Saksi merupakan Caleg GOLKAR No Urt. 2 Dapil MTB.3 ;
Saksi mengatakan adanya ego sektoral antara KPU Kabupaten MTB dengan
Panwaslu Kabupaten MTB, hal ini dapat dilihat dari Rapat Dengar Pendapat
DPRD Maluku Tenggara Barat yang tidak dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten
Maluku Tenggara Barat ;
Saksi juga mengatakan bahwa Pengadu tidak melakukan fungsi pengawasan
dengan baik, hal ini dibuktikan dengan keterlambatan Panwaslu Kabupaten
Maluku Tenggara Barat dalam memberikan rekomendasi hasil kajian sesudah
penetapan DCS ;
[2.8] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang
terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang
merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Para Teradu yakni Ketua dan Anggota
KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat terkait dugaan telah melakukan pelanggaran
kode etik penyelenggara Pemilu dalam penetapan DCS dan DCT pada Tahapan
Pencalonan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2014 dengan pokok-pokok pengaduan
sebagai berikut :
1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak
menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor. 001/TM/PILEG/VII/2013, Tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu
dalam Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten
Maluku Tenggara Barat Yang Meloloskan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
39
(PDI-P) Dapil MTB.1, Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil MTB.1, dan 3, serta
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil MTB 3 Yang tidak memenuhi Syarat
(TMS) paling sedikit 30% keterwakilan Perempuan dan penempatan paling sedikit
1 (satu) orang Calon Perempuan di antara 3 (tiga) orang Calon pada Dapil Masing-
Masing ;
2. Komisi Pemilihan Umum Kab. MTB telah melakukan perubahan Daftar Calon
Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab.
MTB pada Tahapan Pencalonan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang tidak sesuai peraturan
perundang – undangan yang berlaku ;
[4.2] Menimbang bahwa dalam pokok aduan, Pengadu mendalilkan para Teradu
telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan tidak
menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor:
001/TM/PILEG/VII/2013, mengenai DCS yang Tidak Memenuhi Syarat dalam
penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Partai PDIP,
PPP, PAN, Golkar karena keterwakilan 30 % Perempuan dan penempatan paling
sedikit 1 (satu) orang Calon Perempuan di antara 3 (tiga) orang Calon pada Masing-
Masing Dapil. Terhadap dalil yang diadukan, para Teradu mengatakan telah
menerima rekomendasi Panwaslu Kabupaten MTB tersebut. Namun, berdasarkan
jadwal tahapan, rekomendasi yang disampaikan pada tanggal 1 Agustus 2013
tersebut, telah kehilangan relevansi. Teradu mengungkapkan, bahwa sesuai jadwal,
penetapan DCS dilakukan pada tanggal 12 Juni 2013, sehingga rekomendasi
Pengadu terkait penetapan DCS yang TMS sudah terlambat. Teradu juga
mengungkapkan adanya kendala dalam proses pendaftaran dan verifikasi bakal calon
legislatif yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, karena pada saat yang
bersamaan harus melaksanakan 3 (tiga) kegiatan besar, yakni Pemilihan Gubernur,
Bupati dan tahapan Pemilu Legislatif. Di tengah kondisi yang demikian, Teradu
mengakui adanya kekurangan dan kelemahan dalam proses penetapan DCS dan
DCT, namun Teradu menyatakan senantiasa berupaya keras untuk melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum rekomendasi Panwaslu
disampaikan, para Teradu telah melakukan upaya semaksimal mungkin, dengan
melibatkan para pemangku kepentingan, khususnya partai-partai peserta Pemilu di
Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Bahkan, meskipun rekomendasi Panwaslu
terlambat, para Teradu tetap memperhatikan dan mengkomunikasikannya dengan
pelbagai pihak, termasuk meminta bimbingan dari atasan, KPU Provinsi Maluku.
Meskipun dari KPU Provinsi Maluku hanya mengatakan melihat peraturan yang
berlaku dan lihat website, para Teradu secara terbuka melakukan konsultasi dengan
Pimpinan Partai dan kepada DPRD Maluku Tenggara Barat, agar seluruh ketentuan
peraturan perundang-undangan dan hak konstitusional partai-partai terpenuhi.
40
Saksi yang diajukan Teradu, Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Barat, yakni Simson
Loblobly, S.Sos, Drs. Petrus Paulus Abeyaman dan Julius Fransiscus PA. Laiyan,
S.Sos masing-masing menyatakan bahwa Teradu telah sangat maksimal melakukan
tugasnya. Menurut ketiga saksi, justru Panwaslu yang mengabaikan tugasnya dan
nyata-nyata berupaya keras untuk mencari kesalahan dan kelemahan Teradu.
Bahkan menurut para saksi, undangan RDP dalam Paripurna Dewan mengenai
pembahasan pendaftaran calon legislatif, justru Pengadu sama sekali tidak hadir.
Dengan melihat upaya maksimal yang dilakukan Teradu, DKPP berpendapat bahwa
para Teradu sama sekali tidak memiliki motivasi buruk, niat sadar, sengaja dan
terencana melakukan kesalahan. Bahkan ditengah kondisi dan beban berat
melakukan 3 (tiga) kegiatan yang berat, berupa Pemilu Gubernur, Bupati dan
tahapan Pemilu Legislatif yang bersamaan waktunya, para Teradu telah
menunjukkan kerja keras. Di samping itu, di dalam sidang pemeriksaan terungkap,
bahwa tidak satupun partai peserta Pemilu yang keberatan terhadap proses yang
ditempuh para Teradu, malahan sebaliknya, mendukung seluruh proses yang telah
ditempuh para Teradu. Dengan demikian dalil aduan Pengadu dapat dikesampingkan;
[4.3] Menimbang bahwa mengenai pokok aduan Pengadu mendalilkan para Teradu
telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yakni dengan
melakukan perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) dalam Penetapan Daftar Calon
Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2014. Menurut
Pengadu bahwa Teradu telah melanggar sumpah dan janji sebagai Penyelenggara
Pemilu, melanggar asas Penyelenggara Pemilu, bertindak tidak cermat, tidak
profesional, tidak transparan, tidak menghargai dan bekerja sama dengan sesama
Penyelenggara Pemilu, sehingga telah mengakibatkan ketidakpastian hukum pada
Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam
penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR,DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten
Maluku Tenggara Barat. Terhadap aduan tersebut, Teradu menyatakan, bahwa
proses perbaikan itu dilakukan secara transparan dan dalam rangka memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh pihak dilibatkan, baik pemangku
kepentingan, terutama partai-partai dan sesungguhnya juga dengan Pengadu.
Penghormatan terhadap sesama penyelenggara Pemilu tetap dijaga dan dipelihara
dengan pelibatan dan keterbukaan yang dilakukan Teradu. Berdasarkan keterangan
para pihak, saksi, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam persidangan, DKPP
berpendapat, bahwa Teradu melakukan dan menempuh seluruh proses dengan
terbuka kepada semua pihak. Di dalam dan melalui proses yang terbuka, seluruh
pihak memperoleh kepastian terhadap proses dan hasil yang jujur dan adil. Dengan
demikian dalil Pengadu dapat dikesampingkan;
[4.4] Menimbang bahwa di dalam persidangan Teradu mengakui adanya beberapa
kesalahan akibat beban yang menumpuk di saat yang bersamaan dengan
pelaksanaan Pemilu Gubernur, Bupati dan tahapan Pemilu Legislatif, DKPP
41
mengingatkan para Teradu untuk bersungguh-sungguh melakukan persiapan yang
matang, belajar keras menguasai seluruh peraturan perundang-undangan dan
melakukan konsultasi yang intensif dan efektif, sebelum pelaksanaan tahapan
dilaksanakan. Demikian juga terhadap Pengadu, agar betindak sesuai waktu dan
tidak menunggu-nunggu diakhir proses, apalagi setelah pihak yang diawasi telah
menghasilkan keputusan. Pola berpikir dan bertindak yang senantiasa dipenuhi
semangat untuk menyelesaikan masalah (solution making) harus senantiasa
dikedepankan untuk menjamin demokrasi yang berkualitas di dalam dan melalui
penyelenggaraan Pemilu. Di samping itu, sebagaimana terungkap di dalam sidang
pemeriksaan, peran dominan suami dari Ketua Panwaslu Maluku Tenggara Barat
sebagai sekretariat, harus dihindari dan sesegera mungkin diakhiri.
[4.5] Menimbang bahwa tentang dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi
dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP
bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut kode etik.
