Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 132/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 286/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 132/DKPP-PKE- III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1.Nama : Fadly L Silawane Tempat/Tanggal Lahir : Tehua, 27 April 1973 Pekerjaan : Bawaslu Provinsi Maluku Alamat : Jl. Ot Pattimaipauw, Talake, Ambon Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Husain Ali Fadhil Renwarin Jabatan : Ketua KPU Kota Tual Alamat Kantor : Kota Tual Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Hanra Renleuw Jabatan : Anggota KPU Kota Tual Alamat Kantor : Kota Tual Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu II; 1  3. Nama : Muh Rasyid Nur Renhoran Jabatan : Anggota KPU Kota Tual Alamat Kantor : Kota Tual Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Eirene Henderina Jamalaay Jabatan : Anggota KPU Kota Tual Alamat Kantor : Kota Tual Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Amir Fauzan Tamher Jabatan : Anggota KPU Kota Tual Alamat Kantor : Kota Tual Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Zaky Kabalmay Jabatan : Sekretaris KPU Kota Tual Alamat Kantor : Kota Tual Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu VI; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan dan keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Mendengarkan keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti- bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang pada pokoknya menduga Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pengadu menguraikannya dalam pengaduan dan persidangan Kode Etik sebagai berikut: 1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku untuk Kota Tual, terjadi permasalahan sebelum dibukanya Kotak Suara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 2  terkait dengan pergerakan Kotak Suara dari Kota Tual yang tidak langsung dibawa ke Kantor KPU Provinsi Maluku tetapi di bawa ke Hotel Amans tempat Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tual menginap. Sehingga KPU Provinsi Maluku menunda Rapat Pleno sampai pada tanggal 27 April 2014 pukul 14.00 WIT; 2. Bahwa pada tanggal 27 April 2014 pukul 14.00 WIT, KPU Provinsi Maluku membuka Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan memberikan kesempatan kepada KPU Kota Tual untuk membacakan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tual; 3. Bahwa hasil Rekapitulasi yang dibacakan oleh KPU Kota Tual, tidak dapat diterima oleh Saksi Partai Politik khusus untuk perolehan suara pada Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi oleh karena terjadi perbedaan perolehan jumlah suara pada Data yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual dengan data yang ada pada Saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sehingga KPU Provinsi Maluku menyarankan untuk membentuk Tim Kecil guna melakukan singkronisasi data yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, Saksi Partai Politik dan Panwaslu Kota Tual; 4. Bahwa pada tanggal 23 April 2014 Komisi Pemilihan Umum Kota Tual telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berakhir pada hari itu juga; 5. Bahwa pada tanggal 24 April 2014 pukul 05.00 WIT, Terlapor (Ketua, Anggota dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tual) berangkat dari Kota Tual menuju Kota Ambon dengan menumpangi Pesawat Udara Wings Air. 6. Bahwa kehadiran Terlapor (Ketua, Anggota dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tual) di Kota Ambon pada tanggal 24 April 2014 tidak bersamaan dengan Kotak Suara yang merupakan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk Kota Tual; 7. Bahwa berdasarkan keterangan klarifikasi yang disampaikan oleh Terlapor (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Husain Ali Fadhil Renwarin, SH) terkait dengan kehadiran Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tual pada tanggal 24 April 2014 yang oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tual (Zaky Kabalmay) adalah merupakan perintah Sekretaris KPU Provinsi Maluku untuk segera ke Kota Ambon; 3 8. Bahwa Kotak Suara yang merupakan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Kota Tual tiba di Kota Ambon yaitu pada tanggal 25 April 2014; 9. Bahwa berdasarkan keterangan klarifikasi yang disampaikan oleh Terlapor (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Husain Ali Fadhil Renwarin, SH) membenarkan bahwa Kotak Suara yang merupakan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota baru tiba di Kota Ambon pada tanggal 25 April 2014 pukul 15.00 WIT dan tidak langsung dibawa ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tetapi dibawa ke Hotel Amans. Terlapor (Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kota Tual) dan dimasukan ke dalam kamar Anggota Polisi (Fidel. C. Rahakbauw) yang mengawal Kotak Suara dan Staf KPU Kota Tual (Ari Kabalmay) dari Kota Tual ke Kota Ambon; 10. Bahwa berdasarkan keterangan klarifikasi yang disampaikan oleh Terlapor (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Husain Ali Fadhil Renwarin, SH) menyatakan adanya perbedaan data pada hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut, baru diketahui pada proses rekapitulasi di tingkat Provinsi, tetapi data yang dipegang oleh saksi adalah Berita Acara yang belum ditanda tangani oleh Komisioner KPU Kota Tual; 11. Bahwa berdasarkan keterangan klarifikasi yang disampaikan oleh Terlapor, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tual atas nama Husain Ali Fadhil Renwarin, SH menyatakan, Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Kota Tual, tidak ditandatangani oleh Terlapor (Ketua dan Anggota KPU Kota Tual) di Tual tetapi baru ditandatangani di Hotel Amans dan kemudian dimasukan ke dalam kotak suara; 12. Bahwa berdasarkan keterangan klarifikasi yang disampaikan oleh Terlapor (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tual atas nama Hamra Renleuw, SH) menyatakan, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang berlangsung di Kantor KPU Kota Tual pada tanggal 23 April 2014 berjalan dengan lancar. Semua saksi partai politik hadir dan tidak ada keberatan maupun kajadian khusus yang disampaikan pada saat itu; 13. Bahwa berdasarkan keterangan klarifikasi yang disampaikan oleh Terlapor (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tual atas nama Hamra Renleuw, SH) menyatakan, Berita Acara hasil rekapitulasi berada di luar Kotak Suara dan terlapor (Hamra Renleuw, SH) sarankan untuk Berita Acara dimasukan ke dalam Kotak Suara setelah dilakukannya tanda tangan di Hotel Amans sebelum diantar ke Hotel The Natsepa untuk dilakukannya Rekapitulasi di Tingkat KPU Provinsi Maluku; 4 14. Bahwa berdasarkan keterangan klarifikasi yang disampaikan oleh Terlapor (Hamra Renleuw, SH) menyatakan bahwa Terlapor (Hamra Renleuw, SH) menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Tual yaitu pada 26 April 2014 kira-kira pukul 4 sore di Hotel Amans; 15. Bahwa berdasarkan keterangan klarifikasi yang disampaikan oleh Terlapor (Hamra Renleuw, SH) menyatakan bahwa ada perbedaan Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh KPU Kota Tual dan Saksi-Saksi Partai Politik serta Panwaslu Kota Tual sehingga hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh KPU Kota Tual tidak dapat diterima; 16. Bahwa berdasarkan keterangan klarifikasi yang disampaikan oleh Terlapor (Muh Rasyid Nur Renhoran dan Eirene Henderina jamlaaay) menyatakan bahwa Kotak Suara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dibawa dari Kota Tual, tidak di bawa langsung ke kantor KPU Provinsi Maluku tetapi terlebih dahulu di bawa ke Hotel Amans pada tanggal 25 April 2014; 17. Bahwa berdasarkan keterangan klarifikasi yang disampaikan oleh Terlapor (Muh Rasyid Nur Renhoran dan Eirene Henderina Jamlaaay) menyatakan bahwa Kotak Suara setelah tiba di Hotel Amans diamankan di ruang kamar Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tual (Husain Ali Fadhil Renwarin, SH); 18. Bahwa berdasarkan keterangan klarifikasi yang disampaikan oleh Terlapor (Muh Rasyid Nur Renhoran dan Eirene Henderina Jamlaaay) menyatakan bahwa penandatanganan Berita Acara yaitu pada tanggal 26 April 2014 dilakukan di Hotel Amans tepatnya di ruang kamar Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tual (Husain Ali Fadhil Renwarin, SH); 19. Bahwa berdasarkan keterangan klarifikasi yang disampaikan oleh Saksi (Anggota Polisi atas nama Fidel. C. Rahakbauw) menyatakan bahwa pada saat tiba di Bandara, saya (Fidel. C. Rahakbauw) minta Staf atas nama Ary Kabalmay untuk membawa Kotak Suara ke Kantor KPU Provinsi Maluku, namun saat disampaikan, Ary Kabalmay mengarahkan agar membawa Kotak Suara ke Hotel Amans karena ada Komisioner yang menunggu, nanti bersama-sama dari Hotel Amans baru ke kantor KPU Provinsi Maluku; 20. Bahwa berdasarkan keterangan klarifikasi yang disampaikan oleh Saksi (Anggota Polisi atas nama Fidel. C. Rahakbauw) menyatakan bahwa pada saat tiba di Hotel Amans, staf Komisi Pemilihan Umum Kota Tual atas nama Ary Kabalmay langsung memesan kamar, kemudian Kotak Suara diamankan di dalam kamar yang dipesan oleh Ary Kabalmay. Jelang beberapa saat, Terlapor (Husain Ali Fadhil Renwarin, SH) datang untuk melihat Kotak Suara dan kemudian Terlapor (Husain Ali Fadhil Renwarin, SH) meminta Ary Kabalmay (Staf KPU Kota Tual) untuk membawa Kotak Suara ke kamar Terlapor (Husain Ali Fadhil Renwarin, SH) dan pada saat itu juga 5  saya (Fidel. C. Rahakbauw) menyerahkan kunci dan Kotak Suara kepada Terlapor (Husain Ali Fadhil Renwarin, SH); 21. Bahwa berdasarkan keterangan klarifikasi yang disampaikan oleh Saksi (Anggota Polisi atas nama Fidel. C. Rahakbauw) menyatakan bahwa Kotak Suara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Kota Tual tidak digembok sama sekali, justru saya (Fidel. C. Rahakbauw) mengarahkan untuk menggunakan selot (gembok) dan pada saat itu juga Ary Kabalmay menggunakan selot (gembok) yang lama tetapi stiker segel tidak digunakan. [2.2] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Mengadili teradu dengan seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut: No. Tanda Bukti Keterangan 1. T-1 Photo copy Model B.10-DD, No. 83/Bawaslu-Mal/V/2014 tentang Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 2. T-2 Photo copy Model B.9-DD, No. 12/TM/Pileg/Bawaslu- Mal/IV/2014 tentang Temuan Dugaan Pelanggaran Terjadinya Perubahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota SPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat KPU Kota Tual; 3. T-3 Photo copy Model DC-1 DPD tentang Sertifikasi Rekapitualsi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014; 4. T-4 Photo copy Model DB-1 DPRD Provinsi tentang Sertifikasi Rekapitualsi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014; 5. T-5 Photo copy Model DB-1 DPR tentang Sertifikasi Rekapitualsi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014; 6  6. T-6 Photo copy Model DB tenatng Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kota Tual dalam Pemilu Tahun 2014; 7. T-7 Photo copy Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Provinsi tertanggal 3 Mei Tahun 2014; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 16 dan 25 Juni 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa, apa yang disangkakan oleh Pengadu pada uraian singkat pengaduan dalam Resume Dugaan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu No. 286/I-P/L- DKPP/2014 tentang tidak profesionalnya KPU Kota Tual sebagai pelaksana teknis dalam menjaga keaslian serta kemurnian Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 2. Bahwa, perlu Kami sampaikan kepada Majelis Sidang yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan ini, Kami Komisi Pemilihan Umum se Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku dilantik pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 2014, Jam 15.00 bertempat di Kantor KPU Provinsi dan Kami berada di Ambon sejak tanggal 29 Maret 2014 s/d 1 April 2014, berhubung karena adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku tentang pemahaman Kepemiluan. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan dalam waktu yang singkat mengingat waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif semakin dekat, dan pada tanggal 1 April 2014 Kami berangkat menuju Kota Tual; 3. Bahwa, Kami melaksanakan tugas sebagai Komisioner KPU Kota Tual. Di Kota Tual terhitung sejak tanggal 2 April 2014, dengan agenda memperkenalkan diri sebagai Komisioner KPU Kota Tual kepada staf sekertariat KPU Kota Tual dan untuk itu, dalam jawaban ini Kami menyampaikan struktur KPU Kota Tual sebagai berikut: Ketua Husain Ali Fadhil Renwarin. Anggota Hamra Renleew (Devisi Hukum dan Sosialisasi), Anggota Muhamad Rasyid Nur Renhoran (Devisi Data), Anggota Eirene Henderina Jamlaay (Devisi Logistik) dan Anggota Fauzan Amir Fauzan Tamher (Devisi Tehnik); 4. Bahwa semenjak Kami berada di Kota Tual salah satu Anggota KPU Kota Tual yang membidangi Hukum dan sosialisasi yakni Saudara Hamra Renleew tidak masuk melaksanakan tugas sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 (21 hari), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 5 Tahun 2011 7  Tentang Penyelenggara Pemilu. Menjadi catatan penting bagi Majelis Sidang yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pengaduan ini adalah Saudara Hamra Renleew menjabat sebagai Komisioner KPU sejak tahun 2003 s/d 2014 pada periode pertama yang bersangkutan menjabat sebagai Komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara oleh karena pada tahun 2007 Kabupaten Maluku Tenggara dimekarkan menjadi dua wilayah otonom yakni Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, dan saat itu pula Saudara Hamra Renlew memilih meniadi Komisioner KPU Kota Tual sampai dengan saat ini dikarenakan yang bersangkutan terpilih lagi menjadi Komisioner KPU Kota Tual, sampai dengan saat ini; 5. Bahwa, ketidakhadiran Sdr. Hamra Renleew kurang lebih 21 hari membuat banyak permasalahan yang timbul sebagai akibat dari ketidakhadirannya Kami empat Komisioner KPU Kota Tual sesungguhnya adalah sebagai pendatang baru yang tidak memiliki pengalaman kerja sebagaimana yang dimiliki oleh Sdr. Hamra Renleew, namun dengan kerja keras Kami empat orang Komisioner KPU Kota Tual sehingga proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tanggal 1 April 2014 dapat berjalan lancar, aman, damai dan tertib sampai dengan saat Kami melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat Kota Tual barulah saudara Hamra Renleew hadir alias bengong dengan kondisi yang ada, seakan mau berkata "bisa juga ya walau saya tidak masuk”; 6. Bahwa, Kami selesai melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara pada tanggal 23 April 2014, sekitar jam 18.30 menjelang magrib Kami diinformasikan oleh Sdr. Sekertaris KPU Kota Tual bahwa tiket pesawat menuju Ambon sudah di-booking atau dengan kata lain sudah dibeli dan tanggal keberangkatannya pada tanggal 24 April 2014 jam 05.30 WIT. Hal ini saya pertanyakan kepada Sdr. Hamra Renleew selaku Divisi Hukum dan Sosialisasi tentang keberangkatan Kami yang sifatnya mendadak namun tidak dikomentari oleh Sdr. Hamra Renleew sebagai orang yang memiliki pengalaman teknis dan pengetahuan kepemiluan. Malahan yang bersangkutan ikut berangkat bersama- sama dengan Kami Komisioner lainnya, yang pada saat itu juga kotak suara yang berisi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Caleg dan Partai tidak disertakan disebabkan keberangkatan yang secara mendadak dan lagi pula para Saksi Partai dan Saksi DPD belum menandatangani Berita Acara tersebut. Akan tetapi hal ini juga didiamkan saja oleh Sdr. Hamra Renleew, sehingga dugaan tentang kurangnya Profesionalisme Komisioner KPU Kota Tual, sejujurnya Kami keberatan, karena Kami punya tenaga Profesional yang handal tetapi sayang tidak dimanfaatkan oleh yang bersangkutan. Alasan mengenai Sdr. Hamra Renleew dengan tidak hadirnya, sampai dengan saat ini Kami tidak memahami, oleh karena yang bersangkutan tidak memberikan alasan yang jelas kepada Kami, terutama saya sebagai Ketua KPU Kota Tual; 8 7. Bahwa, dengan kondisi inilah yang memungkinkan terjadinya ketidakjujuran sebagian dari Kami dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai orang yang dipercaya oleh Bangsa dan Negara dalam melaksanakan tugas sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum di Kota Tual. Berkaitan dengan temuan Bawaslu Maluku, sejujurnya Kami Teradu I dan lV sangat terkejut dengan kondisi demikian oleh karena pada saat kotak suara diserahkan kepada Kami pada tanggal 25 April 2014 dalam keadaan disegel dan karena Kami kelima Komisioner KPU Kota Tual belum menandatangani Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Partai dan Caleg maka Sdr. Fauzan Amir Fauzan Tamher yang membidangi Divisi Tehnik membuka kotak suara tersebut untuk memeriksa tentang kelengkapannya; 8. Bahwa, Kotak Suara di antar ke Ambon oleh Sdr. Operator KPU Kota Tual atas nama Sdr. Ari Kabalmay dengan didampingi Anggota Provost Polres Maluku Tenggara atas nama Serda Fidel Rahakbaw pada tanggal 25 April 2014 dan diketahui oleh semua Komsioner KPU Kota Tual Sekertaris KPU Kota Tual yang tiba duluan di Ambon pada tanggal 24 April 2014, kotak suara tersebut dipindahkan ke kamar saya pada tanggal 26 April 2014 jam 10.30, dengan alasan bahwa kotak suara tersebut, salah satu anggota Komisioner KPU Kota Tual atas nama Amir Fauzan Tamher ingin membuka kotak suara tersebut tetapi dicegat oleh anggota Provost Polres Maluku Tenggara Sdr. Fidel Rahakbaw oleh karena Sdr. Amir tidak memberitahukan saya selaku ketua. Hal ini disampaikan oleh Sdr. Fidal Rakabaw anggota Provost Polres Maluku Tenggara kepada saya sehingga saya memerintahkan Sdr. Fidal Rahakbaw untuk membawa kotak suara tersebut ke dalam kamar tempat saya menginap; 9. Bahwa, pada saat kotak suara di bawa ke kamar tempat saya menginap di Hotel Amans (nomor kamar sudah lupa) turut diketahui oleh semua Komisioner KPU Kota Tual dan Sekertaris KPU Kota Tual. Selanjutnya Kami persilahkan Sdr. Amir untuk membuka kotak suara tersebut dan kemudian yang bersangkutan mengambil beberapa lembaran surat suara dari dalam kotak suara tersebut dan saya menanyakan kepada Sdr. Amir untuk apakah surat suara dibawa? Akan tetapi Sdr. Amir mengatakan surat suara ini mau dikroscek dulu, walaupun demikian kotak suara tetap berada di dalam kamar tempat saya menginap dan tetap dalam keadaan terkunci; 10. Bahwa, pada tanggal 26 sore Kami bersiap–siap untuk mengantarkan kotak suara ke Hotel Aston tempat dilaksanakannya Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku. Namun sebelumnya Sdr. Amir membuka kotak suara untuk memasukan lembaran–lembaran surat suara yang di bawa sejak pagi, dengan alasan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan kroscek dan tidak ada permasalahan; 11. Bahwa, selanjutnya Kami Teradu I dan IV tidak mengetahui kejadian pergeseran angka pada suara partai dan atau suara caleg, dan yang Kami lakukan hanyalah 9  menandatangani Berita Acara tersebut dan selebihnya Kami Teradu I dan IV pada saat Kami melaksanakan acara rekapitualsi pada tanggal 3 Mei 2014 tingkat KPU Provinsi Maluku hanya Kami Teradu I dan IV yang hadir dalam proses rekapitulasi tersebut. Selebihnya Komisioner KPU Kota Tual terkadang hadir dan terkadang tidak hadir, dan kalau dijumlahkan presentase ketidakhadirannya mereka lebih dari hadirnya, dan hal ini sudah menjadi rahasia umum diketahui oleh semua saksi partai yang hadir dan terutama pihak KPU Provinsi Maluku dan Bawaslu Maluku; 12. Bahwa, dengan niat dan beritikad baik Kami Teradu I dan IV, setelah mengetahui telah terjadinya pergeseran angka pada suara partai dan suara caleg maka Kami tetap melakukan pembedahan dan atau koreksi berdasarkan Rekomendasi Bawaslu kepada KPU Provinsi sehingga KPU Provinsi memerintahkan Kami Teradu Komisioner KPU Kota Tual yang dalam hal ini dihadiri oleh Teradu I dan IV untuk melakukan pembedahan atau koreksi sehubungan dengan adanya temuan pergeseran angka maupun laporan secara tertulis dari salah satu caleg DPR dari partai Golkar atas nama Edison Betaubun, SH, MH; 13. Bahwa, Kami sangat menyadari apa yang Kami lakukan walaupun dengan tidak ada unsur kesengajaan adalah suatu kekeliruan yang berdampak penistaan Demokrasi di negeri ini, namun sebagai manusia tentunya Kita memiliki kelemahan, yang kadang-kadang kelemahan ini datang secara sengaja dan atau tidak sengaja; 14. Bahwa, jika terdapat hal–hal yang belum dan atau tidak ditanggapi dalam jawaban Teradu I dan IV maka tidak berarti Kami Teradu I dan IV mengakui kebenarannya melainkan menolak secara keras dan tegas. [2.5] PETITUM Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan a quo memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan tindakan Para Teradu adalah sah menurut Undang-undang dan bukan merupakan pelanggaran kode etik; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu tetap dapat melaksanakan tugasnya; 3. Memohon kepada DKPP untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Panwaslu Kota Tual sebagai Pihak Terkait, memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dullah Utara, Ketua PPK tidak merekap sesuai dengan amanat PKPU 27 Tahun 2013 hal ini dengan sengaja dilakukan untuk 10  lebih leluasa mengalihkan hasil perolehan suara caleg tertentu maupun hasil perolehan Partai tertentu. Selain itu Ketua PPK juga melakukan hal lain yang tidak selayaknya dilakukan dalam rapat Pleno antara lain: (a) Proses rekap yang seharusnya dimulai dari perolehan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tual, namun yang dilakukan oleh Ketua PPK dimulai dari DPRD Kota Tual, DPRD Provinsi, DPD dan DPR; (b) PPK tidak melibatkan PPS dalam lingkup wilayah kerjanya agar mempresentasikan hasil rekap di tingkat PPS walaupun ada keberatan saksi dan Panwaslu terhadap angka perolehan suara yang bersumber dari PPS; (c) PPK tidak memberikan kesempatan kepada saksi dan Panwascam untuk melakukan koreksi atupun keberatan berkaitan dengan pengalihan perolehan suara dari peserta pemilu tertentu dan pengelumbungan pada peserta pemilu atau partai politik tertentu; (d) PPK tidak membacakan hasil perolehan berdasarkan data rekap dari masing-masing peserta pemilu melainkan hanya membacakan hasil rekap yang diperoleh partai politik. Berdasarkan fakta di atas maka Panwaslu Kota Tual merekomendasikan kepada KPU Kota Tual agar menginstruksikan kepada PPK Dullah Utara melakukan Pleno ulang karena menurut pencermatan Panwaslu Kota Tual, proses rekap yang dilakukan oleh PPK Dullah Utara tidak merujuk pada amanat PKPU 27 Tahun 2013; 2. Berdasarkan rekomendasi Panwaslu tersebut, maka KPU Kota Tual, menginstruksikan kepada Ketua PPK Dullah Utara agar merekap ulang pada esok harinya tepatnya pada tanggal 22 April 2014 Pukul, 14.0. Namun undangan untuk merekap suara tingkat PPK disampaikan bersama-sama dengan undangan rekapitulasi pada tinggkat KPU Kota Tual yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2014, tepatnya pukul 09.00. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan yang melibatkan PPK Dullah Utara adalah bagian dari perintah Ketua KPU Kota Tual, karena dari proses rekapitulasi di tingkat PPK Dullah Utara yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2014 pukul 14:00 WIT belum bisa dipastikan tuntas terhadap segala persoalan yang muncul sebagai bagian dari indikasi perubahan dan penggelembungan yang menyebabkan Panwaslu kota Tual merekomendasikan perekapan ulang formulir Berita Acara DA 01 untuk Kecamatan Dullah Selatan dan Dullah Utara baru diserahkan pada saat rekap tingkat KPU Kota Tual tepatnya padan tanggal 23 April 2013 pada pukul 09:00 WIT. Hal ini sengaja dilakukan dengan tujuan agar Panwaslu Kota Tual tidak memiliki ruang untuk melakukan pencermatan terhadap angka-angka yang dituangkan dalam format DA 01, baik Kecamatan Dullah Selatan maupun Kecamatan Dullah Utara; 3. Pada saat proses rekap di Tingkat KPU Kota Tual, Panwaslu Kota Tual telah merekomendasikan secara lisan dihadapan para saksi dan seluruh Komusioner KPU agar menunda proses perekapan di tingkat KPU Kota Tual dengan dasar pertimbangan bahwa proses perekapan untuk Kecematan Dullah Utara belum tuntas dan tidak memenuhi amanat PKPU 27 karena tidak mempersetasikan hasil perolehan dari masing masing peserta pemilu maupun dari partai politik peserta Pemilu, juga penyempaian Berita Acara DA 01 baik Kecematan Dullah Selatan dan Dullah Utara 11  baru diberikan pada saat rekap tingkat KPU Kota Tual, sehingga Panwalu Kota Tual tidak memiliki waktu untuk menguji angka-angka yang dituangkan dalam formulir Berita Acara DA 01 milik PPK dengan hasil rekap yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Tual. namun jawaban ketua KPU bahwa apabila ada selisih perolehan suara baik para calon dalam satu partai maupun antar partai peserta Pemilu maka akan dilakukan koreksi pada format DB 01; 4. Pada saat perekapan tingkat KPU Kota Tual, KPU Kota Tual menyampaikan kepada saksi dan Panwaslu agar tidak mempresentasikan pengunaan surat suara, namun Panwaslu Kota Tual berkeberatan, mengingat penggunaan surat suara adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hasil perolehan suara mengingat ada indikasi hasil perolehan suara partai politik melebihi penggunaan surat suara yang didistribusikan ke TPS-TPS sehingga terindikasi penggelembungan. Akan tetapi Ketua KPU Kota Tual tidak memperdulikan keberatan Panwaslu Kota Tual dan meminta persetujuan saksi agar tidak mempresentasikan penggunaan surat suara tersebut; 5. Pada tanggal 26 April 2014 Pukul 05.00 WIT. Kami berangkat menuju Kota Ambon dan tiba di Bandara Ambon Pukul 07.30 WIT. Kami dijembut oleh Ketua KPU Kota Tual dan langsung di bawa ke Hotel Amans yang kamar hotelnya langsung dibayar oleh Ketua KPU Kota Tual. Mengingat dalam pengamatan Kami dalam hotel tersebut telah di diami oleh seluruh Komisioner KPU Kota Tual dan sebagian besar caleg dan Tim sukses maka wajar bila Kami memilih pindah ke hotel yang lain dan memilih untuk menyerahkan Berita Acara yang dimiliki Panwaslu Kota Tual kepada Bawaslu Provinsi dengan maksud untuk mengamankan dan menghindar dari tekanan-tekanan pihak manapun yang ingin merubah hasil perolehan baik perorangan maupun partai politik peserta pemilu tertentu; 6. Bahwa berdasarkan Berita Acara klarifikasi Kami terhadap Sdr. Fidel Rahakbauw diperoleh keterangan bahwa setelah kotak suara tiba di Bandara Ambon yang diantarkan oleh Ari Kabalmay dan dikawal oleh Sdr. Fidel Rahakbauw anggota Polres Maluku Tenggara kotak suara tersebut langsung di antar ke Hotel Amans sesuai perintah Ketua KPU Kota Tual dan langsung ditempatkan di kamar milik Sdr. Ari Kabalmay dan Fidel Rahakbauw. Namun pada tengah malam pukul 00.15 WIT. Operator meminta kepada Sdr. Fidel Rahakbauw agar kotak tersebut di bawa ke kamar Ketua KPU Kota Tual bersama dengan kunci kotak suara tersebut, yang di dalam kamar tersebut telah ada Sdr. Husain Ali Fadhil Renwarin, Sdr. Amir Fauzan Tamher dan Ireny Yamlay. Kemudian kotak suara dibuka oleh ketiga Komisioner tersebut; 7. Pada proses rekap tingkat Provinsi Maluku yang dijadwalkan pada tanggal 26 April 2014 pukul 16.00 WIT bertempat di Hotel Aston Natsepa Ambon dimundurkan ke Pukul 20.00 WIT karena alasan teknis sehingga Komisioner KPU Kota Tual belum bisa hadir dalam pleno tersebut. Namun dari hasil klarifikasi Kami terhadap Sekertaris dan Operator bahwa penundaan tersebut akibat dari perubahan dari Berita Acara 12  yang dilakukan oleh Ketua KPU Kota Tual, Saudara Ireni Yamlay dan Saudara Amir Fauzan Tamher; 8. Bahwa pada saat penyerahan kotak suara dan pembukaan kotak suara di kamar hotel ketua KPU Kota Tual juga disaksikan oleh Sekertaris dan Operator kamar hotel Ketua tersebut. Penyerahan uang dari Saudara Fauzan Amir Fauzan Tamher kepada Sdr. Airine Jamlaay juga terjadi di kamar Hotel tempat Ketua KPU Kota Tual menginap. Diduga transaksi tersebut diketahui Ketua KPU Kota Tual, karena di kamar tersebut sudah berada Sdri. Airine Jamlaay. [2.6] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan, yang merupakan satu- kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi : Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu : “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu: 13 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo. Kedudukan Hukum Pengadu [3.5] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan a quo.Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan Para Teradu. Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kota Tual terkait tidak diserahkannya Kotak Suara hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ditingkat KPU Kota Tual kepadaa KPU Provinsi Maluku pada saat tiba di Kota Ambon, tetapi diinapkan selama 1 (satu) malam yakni dari tanggal 25 s/d 26 April 2014 di Hotel Amans; dan adanya perubahan data perolehan suara sesuai Formulir Model DB dan DB-1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki para Saksi Partai politik dan KPU Kota Tual; [4.2] Menimbang bahwa Para Teradu dalam keterangannya menolak sebagian dalil Pengadu dan menyatakan tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Teradu I, II, III, IV dan V, juga menyatakan tidak terlibat dan tidak 14 mengetahui siapa yang bertanggungjawab atas perubahan hasil rekap perhitungan suara. Para Teradu mengakui, bahwa atas pemberitahuan Sekretaris, harus segera berangkat ke Ambon untuk menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Provinsi Maluku. Pada malam itu Para Teradu berangkat tanpa terlebih dahulu menuangkan hasil rapat pleno rekapitulasi ke dalam formulir DB, DB1, DB2 dan yang lainnya. Para Teradu tidak langsung menuju tempat dilangsungkannya rekapitulasi KPU Provinsi, tetapi ke tempat lain yaitu Hotel Amans pada tanggal 25 April 2014. Kotak suara tidak dibawa Para Teradu tetapi menyusul kemudian dan diinapkan di Hotel Amans selama 1 (satu) hari. Kotak suara juga sempat dibuka Para Teradu dan Sekretaris KPU kota Tual, tanpa disaksikan pihak lain; [4.3.] Berdasarkan keterangan para pihak, terkait, bukti dan dokumen yang disampaikan para pihak dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat, bahwa seluruh hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Kota Tual telah kehilangan legitimasi dan kepercayaan akibat tindakan Para Teradu yang tidak mengisi hasil rekapitulasi ke dalam formulir yang ditentukan, serta membiarkan pengisiaan dilakukan jajaran sekretariat, khususnya Operator, tanpa kendali dan kontrol Para Teradu selaku Komisioner dan pananggungjawab keseluruhan proses dan hasil rekapitulasi. Dalam sidang pemeriksaan, muncul pengakuan dan penyerahan bukti dari Teradu IV berupa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Menurut Teradu IV, uang tersebut diterima dari Teradu V dan uang itu hendak dikembalikan melalui persidangan. Namun Teradu V membantah pengakuan Teradu IV dan sama sekali tidak mengetahui orang yang menyerahkan uang tersebut. Teradu II secara tidak langsung menguatkan pengakuan Teradu IV dengan mengatakan bahwa telah terjadi perolehan suara yang transaksional, dan benar pada waktu di Kota Tual suara untuk Calon legislatif Edison (calon dari Golkar) lebih tinggi dari pak Hamzah, tetapi telah diubah ketika disampaikan dalam rekapitulasi di KPU Provinsi Maluku. Dengan demikian, dalil Pengadu terbukti dan Para Teradu I-VI terbukti melanggar kode etik sumpah jabatan Pasal 3, kepastian hukum Pasal 5 huruf d, keterbukaan Pasal 5 huruf g, jujur dan adil b dan c Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. [4.4] Menimbang bahwa tentang dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

15 Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV, V dan VI terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa DKPP harus menjatuhkan sanksi terhadap Teradu I, II, III, IV, V dan VI sesuai derajat pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I atas nama Husain Ali Fadhil Renwarin selaku Ketua KPU Kota Tual, Teradu II atas nama Hanra Renleuw, Teradu III atas nama Muh Rasyid Nur Renhoran, Teradu IV atas nama Eirene Henderina Jamalaay, Teradu V atas nama Amir Fauzan Tamher masing- masing sebagai Anggota KPU Kota Tual, dari Jabatan Ketua dan Anggota KPU Kota Tual Sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu VI atas nama Zaky Kabalmay dari Jabatan Sekretaris KPU Kota Tual sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melaksanakan Putusan ini; dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina SIngka Subekti, MSi., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, MSi., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari hari Jumat tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, 16  M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. dan Ida Budhiati, S.H., M.H., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 17