Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 153/DKPP-PKE-VII/2018 Nomor 176/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 153/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 153/DKPP-PKE- VII/2018, dan Pengaduan Nomor 181/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 176/DKPP-PKE-VII/2018, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PERKARA NOMOR 153/DKPP-PKE-VII/2018 [1.1.1] PENGADU Nama : 1. Musdalim Zakkir 2. Aswaluddin 3. Makmur Pekerjaan : Advokat (Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka 2018 Nomor Urut 1) Alamat : Jl. Abadi No. 133, Kabupaten Kolaka Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Pengadu I;

Terhadap: [1.1.2] TERADU 1. Nama : Juhardin Pekerjaan : Ketua Panwas Kabupaten Kolaka Alamat : Jl. Pintu Selatan No. 20, Kel. Laloeha, Kabupaten Kolaka Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Iswanto Pekerjaan : Anggota Panwas Kabupaten Kolaka Alamat : Jl. Pintu Selatan No. 20, Kel. Laloeha, Kabupaten Kolaka Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Teradu II; [1.2] PERKARA NOMOR 176/DKPP-PKE-VII/2018 [1.2.1] PENGADU 1. Nama : Dr. Hj. Asmani Arif, SE., M.M. Pekerjaan : Calon Bupati Kolaka Tahun 2018 Alamat : Jl. Mekongga Indah No. 2, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara 2. Nama : H. Syahrul Beddu, S.Ip., M.H. Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018 Alamat : BTN Palemas Kota Kendari, Sulawesi Tenggara MEMBERIKAN KUASA KEPADA Nama 1. Andi Muh. Hasgar AS, S.H., M.H. : 2. Asman, S.H. 3. Dedi Ferianto, S.H. 4. Beni Suswanto, S.H., M.H. 5. La Samiru, S.H. Pekerjaan : Advokat (Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka 2018 Nomor Urut 2) Alamat : Jl. Mekongga Indah No. 2, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------- Pengadu II; Terhadap: [1.2.2] TERADU 1. Nama : Juhardin Pekerjaan : Ketua Panwas Kabupaten Kolaka Alamat : Jl. Pintu Selatan No. 20, Kel. Laloeha, Kabupaten Kolaka Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Iswanto Pekerjaan : Anggota Panwas Kabupaten Kolaka Alamat : Jl. Pintu Selatan No. 20, Kel. Laloeha, Kabupaten Kolaka Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Rusdi Pekerjaan : Anggota Panwas Kabupaten Kolaka Alamat : Jl. Pintu Selatan No. 20, Kel. Laloeha, Kabupaten Kolaka Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Teradu III; Teradu I, II dan III selanjutnya disebut sebagai------------------- Para Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu I dan II; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu I dan II; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu I, II, dan Para Teradu.

A. PERKARA NOMOR 153/DKPP-PKE-VII/2018 ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU I [2.1] Menimbang bahwa Pengadu I pada tanggal 7 Juni 2018 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu membiarkan seseorang atas nama Ivan Darmawan yang tidak terdaftar sebagai Juru Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Nomor Urut 2 melakukan orasi saat acara kampanye pada 18 Maret 2018. Orasi yang dilakukan oleh Ivan Darmawan tidak memuat visi, misi, dan program paslon. Akan tetapi hanya memuat materi ujaran kebencian, penghinaan, pelecehan, fitnah, hasutan, dan adu domba yang ditujukan dan/atau merugikan paslon nomor urut 1; 2. Dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang dilakukan oleh Ivan Darmawan ini telah dilaporkan ke Teradu. Teradu telah menindaklanjuti dengan proses klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, dan Terlapor dan telah dikaji oleh Sentra Gakkumdu. Teradu pada tanggal 29 Maret 2018 mengeluarkan surat penerusan status laporan Nomor 083/K/Bawaslu-Prov.SG-06/PM.06.02/III/2018 yang berisi keputusan/kesimpulan bahwa orasi Ivan Darmawan bukan tindak pidana pemilihan dan rekomendasinya laporan Pengadu tidak ditindaklanjuti dalam proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. Namun, ada kejanggalan bahwa kesimpulan tersebut tidak disertai uraian alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar yuridisnya; 3. Atas kejanggalan tersebut Pengadu telah meminta penjelasan kepada Teradu dan dijanjikan akan diberikan penjelasan secara tertulis. Akan tetapi, sampai saat ini Teradu belum memberikan penjelasan sebagaimana yang dijanjikan; 4. Teradu pada tanggal 26 Maret 2018 membiarkan acara pelantikan pengurus cabang organisasi masyarakat (Ormas) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Kolaka yang disisipi oleh kegiatan kampanye terhadap paslon Nomor Urut 2 di mana dalam yel-yelnya menyebutkan "Bersama Asmani Arif Wujudkan Perubahan Kolaka". Dalam acara pelantikan tersebut juga terjadi pelanggaran karena memasang foto Presiden Joko Widodo dalam spanduk kegiatan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017. Acara ini diketahui oleh Teradu II Iswanto, akan tetapi tidak ada tindakan apapun oleh yang bersangkutan; 5. Pada tanggal 21 April 2018 ormas Pospera kembali melakukan pengerahan massa dengan dalih kegiatan Kartini's Day. Dalam acara ini, calon Bupati Nomor Urut 2 Asman Arif yang juga Dewan Pembina Ormas Pospera melakukan orasi politik untuk memilih Paslon Nomor Urut 2. Teradu II Iswanto yang hadir dalam acara tersebut tidak melakukan tindakan apa pun atas terjadinya pelanggaran tersebut. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu I mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Laporan Tim Advokasi/Hukum Paslon Nomor Urut 1 Nomor 002/A/ADV-SMS/III/2018, tanggal 22 Maret 2018; Bukti P-2 : CD Rekaman Orasi Kampanye Ivan Darmawan; Bukti P-3 : Surat Penerusan Status Laporan No. 083/K/Bawaslu-Prov.SG- 06/PM.06.02/III/2018, tanggal 29 Maret 2018; Bukti P-4 : Foto papan pengumuman status penanganan temuan/laporan dalam Formulir A-13 Panwas Kabupaten Kolaka; Bukti P-5 : CD rekaman acara Pospera Kolaka Bukti P-6 : CD rekaman acara Kartini's Day's; Bukti P-7 : Foto Teradu II Iswanto dalam acara Pospera; [2.3] PETITUM PENGADU I Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu I memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu I seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu I, dan Teradu II telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar DKPP segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. B. PERKARA NOMOR 176/DKPP-PKE-VII/2018 ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU II [2.4] Menimbang bahwa Pengadu II pada tanggal 19 Juli 2018 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut: 1. Bahwa para Teradu selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Kolaka diduga tidak profesional dalam menangani Laporan Dugaan Politik Uang yang telah dilaporkan. Bahwa Panwas Kabupaten Kolaka telah mengirimkan surat dengan Nomor: 152/K/BAWASLU-PROV.SG-06/P.M.06.02/VII/2018, tertanggal 9 Juli 2018 Perihal Penerusan Laporan kepada para Saksi Pelapor. Adapun Nomor Laporan dugaan politik uang berikut status laporannya adalah sebagai berikut: a. Laporan Nomor: 020/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan pelapor Masniati T. Masniati T. melaporkan perihal dugaan politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Nurhana.Sdr. Nurhana yang merupakan ASN di Dinas Dispora Kab.Kolaka dan Anggota KPPS di TPS 1 Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka memberikan uang kepada Pelapor sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Suami Pelapor dan Saksi Muin. Terlapor Nurhana memberikan uang kepada Pelapor disertai dengan pemberian Undangan untuk memilih (Form C6). Terhadap Laporan pelapor, Panwaslu Kabupaten Kolaka menyatakan Terlapor Tidak Melanggar Pasal 73 ayat (4) huruf c jo. Pasal 187 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2018 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Laporan Terlapor kemudian dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti/diteruskan karena tidak memenuhi unsur pidana. Terhadap Laporan ini seharusnya Panwas Kabupaten Kolaka menelusuri lebih jauh motif pemberian uang oleh Terlapor dengan statusnya sebagai seorang petugas KPPS di TPS 1 yang bersamaan dengan pemberian Form C6. Tindakan Panwas Kabupaten Kolaka yang tidak menindaklanjuti laporan Pelapor tersebut diduga kuat telah bersikap secara tidak profesional. b. Laporan Nomor: 021/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan pelapor Erni Erni melaporkan perihal pemberian uang kepada dirinya yang dilakukan oleh Hj. Hanning sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) disertai permintaan agar mencoblos pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Nomor Urut 1. Sesuai keterangan Pelapor, Terlapor merupakan simpatisan dan tim relawan pasangan Nomor Urut 1 dimaksud. Namun, laporan terlapor tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Kolaka karena alat bukti tidak cukup. Panwas Kabupaten Kolaka juga tidak pernah memeriksa Terlapor dengan alasan tidak memiliki kewenang projustita untuk menghadirkan Terlapor secara paksa. Status laporan tidak dapat ditindaklanjuti. c. Laporan Nomor: 022/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan pelapor Annas Annas melaporkan perihal pemberian uang kepada dirinya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Darwan disertai permintaan agar mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Nomor Urut 1. Namun, oleh Panwas Kabupaten Kolaka memutuskan bahwa Laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. Panwas Kabupaten Kolaka juga tidak pernah memeriksa Terlapor karena tidak memenuhi undangan klarifikasi. Alasan Panwas Kabupaten Kolaka karena tidak memiliki kewenangan projustitia untuk menghadirkan Terlapor secara paksa. d. Laporan Nomor: 023/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan pelapor Iskandar Iskandar melaporkan perihal pemberian uang kepada dirinya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Darwan yang merupakan Tim Relawan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Nomor Urut 1 disertai permintaan agar mencoblos Pasangat dimaksud. Namun, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Kolaka dengan alasan tidak cukup bukti. Baik Pelapor maupun Terlapor tidak memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Panwas Kabupaten Kolaka. Status laporan tidak ditindaklanjuti. Jika diperhatikan, Laporan Sdr. Iskandar dengan Laporan Sdr. Annas (022/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018), terdapat kesesuaian peristiwa dan motif pemberian uang. Panwas Kabupaten Kolaka seharusnya melihat secara jernih bahwa peristiwa pemberian uang yang dilakukan oleh Sdr. Darwan kepada Sdr. Annas dan Sdr. Iskandar pada dasarnya merupakan rangkaian peristiwa yang sama dan dengan motif yang sama pula meskipun berbeda Laporan. Sehingga alasan Panwas Kabupaten Kolaka yang tidak menindaklanjuti kedua laporan tersebut dengan alasan tidak cukup bukti telah menimbulkan kecurigaan publik atas independensi dan sikap profesional Panwas Kabupaten Kolaka. e. Laporan Nomor: 025/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan pelapor Sudirman Sudirman melaporkan perihal pemberian uang kepada dirinya oleh Sdr. Umar (Terlapor) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Juni 2018. Peristiwa pemberian uang tersebut disaksikan oleh Saksi Dandi. Namun, terhadap Laporan Pelapor, Panwas Kabupaten Kolaka tidak menindaklanjuti, dengan alasan tidak memenuhi unsur Pasal 73 ayat (4) huruf c jo. Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bukti laporan ini sangat kuat, namun Panwas Kabupaten Kolaka tidak menelusuri lebih jauh perihal motif pemberian uang yang dilakukan oleh Terlapor. f. Laporan Nomor: 026/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan pelapor Sofyan Evendi Ibrahim Sofyan Evendi Ibrahim melaporkan perihal pemberian kepada dirinya oleh Terlapor Sdr. Arca sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) disertai permintaan agar memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Nomor Urut 1. Peristiwa yang berlangsung pada tanggal 27 Juni tersebut disaksikan oleh Saksi Djumardi. Namun Panwas Kabupaten Kolaka tidak menindaklanjuti Laporan Pelapor tersebut oleh karena saksi Pelapor maupun saksi Djumardi tidak memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Panwas Kabupaten Kolaka. g. Laporan Nomor: 027/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan pelapor Sumanti Sumanti melaporkan melaporkan perihal pemberian uang kepada dirinya pada tanggal 26 Juni 2018 yang dilakukan oleh oleh Sdr. Indrawan Abbas (Terlapor) yang menjabat sebagai Kepala Desa Tikonu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) disertai permintaan agar mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Nomor Urut 1. Perbuatan Terlapor tersebut disaksikan oleh saksi Andi Asriyanti juga diberikan uang oleh Terlapor sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) disertai permintaan agar mencoblos Nomor Urut 1. Laporan Pelapor tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Kabupate Kolaka dengan alasan kurangnya keterangan saksi dan adanya ketidaksesuaian dengan keterangan Terlapor sehingga tidak dapat disimpulkan memenuhi unsur-unsur pelanggara pidana pemilihan. h. Laporan Nomor:028/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan pelapor Lisda Lisda melaporkan perihal pemberian uang kepada dirinya yang dilakukan oleh Sdr. Andi Massarappi yang menjabat sebagai Kepala Desa Tinggo sebesar Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) disertai permintaan agar mencoblos pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Nomor Urut 1. Laporan Sdr. Lisda juga didukung oleh Saksi Sarni yang juga diberikan uang oleh Terlapor disertai permintaan agar mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1. Namun, laporan pelapor tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Kolaka dengan alasan tidak ada bukti lain yang menguatkan keterangan saksi dan Terlapor tidak mengakui pernah memberikan sejumlah uang kepada Pelapor. 2. Bahwa Teradu II atas nama Iswanto selaku Anggota Panwas Kabupaten Kolaka diduga tidak netral dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018. Teradu II bertemu secara personal dengan Calon Wakil Bupati Kolaka yang bernama Muhammad Jayadin, SE di Come On Coffee and Caffee yang tidak berkaitan dengan tugasnya sebagai Anggota Panwas Kabupaten Kolaka. Pertemuan tersebut telah menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Status final Laporan Dugaan Politik Uang dengan Nomor: 020/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 yang diterbitkan oleh Panwas Kabupaten Kolaka; Bukti P-2 : Status final Laporan Dugaan Politik Uang dengan Nomor: 021/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 yang diterbitkan oleh Panwas Kabupaten Kolaka; Bukti P-3 : Status final Laporan Dugaan Politik Uang dengan Nomor: 022/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 yang diterbitkan oleh Panwas Kabupaten Kolaka; Bukti P-4 : Status final Laporan Dugaan Politik Uang dengan Nomor: 023/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 yang diterbitkan oleh Panwas Kabupaten Kolaka; Bukti P-5 : Status final Laporan Dugaan Politik Uang dengan Nomor: 025/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 yang diterbitkan oleh Panwas Kabupaten Kolaka; Bukti P-6 : Status final Laporan Dugaan Politik Uang dengan Nomor: 026/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 yang diterbitkan oleh Panwas Kabupaten Kolaka Bukti P-7 : Status final Laporan Dugaan Politik Uang dengan Nomor: 027/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 yang diterbitkan oleh Panwas Kabupaten Kolaka; Bukti P-8 : Status final Laporan Dugaan Politik Uang dengan Nomor: 028/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 yang diterbitkan oleh Panwas Kabupaten Kolaka Bukti P-9 : Foto salah satu anggota Panwaslu Kabupaten Kolaka atas nama Iswanto, ST yang sedang bersama dengan Calon Wakil Bupati Kabuten Kolaka, Muhammad Jayadin, SE [2.6] PETITUM PENGADU II Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu II memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu II seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu I, Teradu II, dan Teradu III telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar DKPP segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.7] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP pada 13 Agustus 2018 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.7.1] Jawaban Teradu I dan II atas nama Juhardin dan Iswanto terhadap Perkara Nomor 153/DKPP-PKE-VII/2018 1. Bahwa terkait pokok aduan bagian Pertama, Teradu I dan Teradu II menjelaskan hal-hal sebagai berikut: a. Panwas Kabupaten Kolaka telah melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengirimkan Surat Nomor: 060/K-Bawaslu.Prov.SG- 06/PM.00.02/II/2018 tertanggal 24 Februari 2018 perihal himbauan kepada tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 dan tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Dalam himbauan tersebut salah satu berisi himbauan kepada pasangan calon agar memperhatikan isi dari materi kampanye, sesuai dengan regulasi yang ada pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye; (Bukti T-1) b. Bahwa selanjutnya Panwas Kabupaten Kolaka kembali melakukan langkah pencegahan dengan mengirimkan surat nomor: 071/K-Bawaslu.Prov.SG- 06/PM.00.02/III/2018 tertanggal 23 Maret 2018 perihal himbauan yang pada intinya memuat tentang himbauan kepada pasangan calon, tim kampanye dan pendukung untuk tidak melakukan hal-hal yang termasuk dalam larangan kampanye sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye, yang menyebutkan bahwa …(1) Dalam Kampanye dilarang: ….C. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; (Bukti T-2) c. Bahwa untuk memastikan kegiatan kampanye berlangsung sebagaimana mestinya, maka Panwas Kabupaten Kolaka melakukan pengawasan pada setiap tahapan kampanye dengan menuangkan laporan hasil pengawasan dalam bentuk Form A. Dalam hal tersebut, terkait dengan pengawasan kampanye pada tanggal 18 Maret 2018 (kampanye dari pasangan calon nomor urut 2) yang menurut Pengadu ada dugaan pelanggaran terkait dengan larangan kampanye sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Larangan Kampanye, Panwas Kabupaten Kolaka dan Panwas Kecamatan Kolaka yang melakukan pengawasan pada tanggal 18 Maret 2018 tidak menemukan adanya unsur dugaan pelanggaran yang dimaksud oleh Pengadu, sebagaimana bukti laporan hasil pengawasan atau Form A Panwas Kabupaten Kolaka dan Form A Panwas Kecamatan Kolaka; (Bukti T.3 dan Bukti T.4) d. Bahwa sebagaimana penjelasan pada huruf a, b dan c di atas, terkait dengan pokok aduan yang menyatakan bahwasanya Panwas Kabupaten Kolaka telah melakukan pembiaran terhadap kampanye yang memuat unsur pelanggaran kampanye pada tanggal 18 Maret 2018. Selanjutnya, Para Teradu membantah dan menyatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat dibenarkan dan bersifat mengada-ada. 2. Bahwa terkait pokok aduan pada bagian Kedua, Teradu I dan Teradu II menjelaskan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa setelah melihat pokok pengaduan pada bagian Kedua yang menyebutkan adanya kejanggalan terkait dengan pertimbangan yuridis dalam Form A13 yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Kolaka. Terhadap aduan tersebut, Panwas Kabupaten Kolaka menerima dan meregistrasi laporan dengan Nomor: 010/LP/PB/KAB/28.06/III/2018, maka sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran dan peraturan bersama Ketua Bawaslu, Kapolri dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Sentra Gakkumdu, selanjutnya Laporan tersebut diteruskan ke Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Penyidik Kepolisian, Penuntut Kejaksaan dan Pengawas Pemilu untuk dilakukan Pembahasan I Sentra Gakkumdu; (Bukti T-5) b. Bahwa pada pembahasan di forum Sentra Gakkumdu tanggal 26 Maret 2018 terkait dugaan pelanggaran kampanye berupa kalimat hasutan, fitnah dan adu domba sebagaimana yang terdapat dalam bukti rekaman yang disampaikan Pengadu, maka Sentra Gakkumdu mengambil kesimpulan bahwa laporan tersebut haruslah dibuktikan dengan melakukan klarifikasi Pelapor, Saksi dan Terlapor untuk mendalami keterpenuhan unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 69 huruf b Jo Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada; c. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap para pihak diperoleh fakta dan keterangan Terlapor (Ivan Darmawan) yang mengeluarkan pernyataan tidak bermaksud menunjuk ke orang tertentu. Selanjutnya, berdasarkan hasil klarifikasi Pelapor dan Saksi juga diperoleh fakta dan keterangan bahwa mereka tidak mendengar adanya penyebutan nama seseorang yang dirujuk atas dasar kalimat yang mengandung unsur pelanggaran seperti hasutan, fitnah dan adu domba dalam hal Larangan Kampanye; d. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana penjelasan pada huruf c, selanjutnya dilakukan pembahasan ke-II oleh Sentra Gakkumdu dan ditarik kesimpulan bahwa ujaran kebencian, hasutan, fitnah dan adu domba sebagaimana yang dimaksud oleh Pengadu hanyalah merupakan suatu asumsi dan rekaan karena baik keterangan Pelapor, Saksi dan Terlapor yang dibahas dalam forum Sentra Gakkumdu dan telah dituangkan dalam bentuk kajian Dugaan Pelanggaran (A8) itu tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana bukti status laporan/A13 yang telah diumumkan melalui papan pengumuman Sekretariat Panwas Kabupaten Kolaka dan surat penerusan ke pelapor tentang status laporan dengan surat nomor: 083/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.06.02/III/2018. Berdasarkasn penjelasan pada huruf a, b, dan c terlihat jelas bahwa penghentian kasus tersebut telah melalui sebuah kajian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, tidaklah benar aduan pengadu yang menyatakan bahwa penghentian terhadap kasus tersebut tidak ada alasan yuridisnya. (Bukti T-6, Bukti T-7 dan Bukti T-8) 3. Bahwa terkait pokok aduan pada bagian Ketiga, Teradu I dan Teradu II menjelaskan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa benar Pengadu pernah mempertanyakan penjelasan atas status laporan nomor: 010/LP/PB/KAB/28.06/III/2018 kepada Teradu tanggal 6 April 2018 pada pukul 17.00 WITA.Teradu sudah menjelaskan secara lisan tentang alasan-alasan penghentian yang termuat pada status hasil laporan/A13 sebagaimana bukti foto pada saat penjelasan; (Bukti T-9) b. Bahwa pada pertemuan sebagaimana penjelasan pada huruf a, Para Pengadu meminta penjelasan tertulis. Atas permintaan tersebut, Panwas Kabupaten Kolaka berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kolaka. Terkait hal tersebut Sentra Gakkumdu menyarankan kepada teradu bahwasanya, penjelasan tertulis akan diberikan bila Pengadu meminta penjelasan secara tertulis. Akan tetapi, sampai hari ini pada tanggal 18 Juli 2018 Pengadu tidak pernah menyampaikan surat secara tertulis kepada Panwas Kabupaten Kolaka. Walaupun demikian, Panwas Kabupaten Kolaka tetap beri’tikad baik, untuk menyampaikan informasi status Laporan kepada pengadu melalui Form A13 dan mengumumkan status laporan tersebut di papan pengumuman sekretariat Panwas Kabupaten Kolaka. Dengan demikian tuntutan pengadu dalam perkara a quo bagian ketiga, tidak benar dan tidak beralasan hukum serta sifatnya hanya mengada-ada. 4. Bahwa terkait pokok aduan pada bagian Keempat, Teradu I dan Teradu II menjelaskan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa Panwas Kabupaten Kolaka mengklarifikasi penyebutan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 yang dituliskan oleh Pengadu bukanlah terkait dengan pemasangan foto presiden pada Alat Peraga Kampanye (APK), akan tetapi terkait dengan “pertemuan tatap muka dan dialog”. Sehingga, Para Teradu menyatakan tuntutan Pengadu pada bagian ke empat sebagaimana pasal yang ditunjuk yakni ketentuan pasal 39 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tidak berkesesuaian dengan objek yang ingin dilaporkan; b. Bahwa Panwas Kabupaten Kolaka ingin menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Sidang DKPP bahwa ketentuan pasal yang mengatur tentang pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden pada APK pasangan calon diatur pada ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang menjadi pengurus politik”; c. Bahwa terkait dengan pelantikan pengurus Pospera sebagai Ormas tanggal 26 Maret 2018 di Stadion Gelora Mekongga Raya Kecamatan Kolaka, sebagaimana disebutkan oleh Pengadu dalam perkara a quo Panwas Kabupaten Kolaka tidak mendapatkan informasi, karena bukan merupakan kegiatan kampanye melainkan kegiatan ormas; d. Bahwa sebagai bentuk komitmen pengawasan pada semua kegiatan yang menghadirkan pasangan calon termasuk kegiatan Pospera yang menghadirkan pasangan calon nomor urut 2, Panwas Kabupaten Kolaka melakukan pengawasan dengan melibatkan Panwas Kecamatan Kolaka; e. Bahwa hasil pengawasan pada pelantikan Pospera tidak ditemukan adanya kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal ini termuat di Form A Panwas Kabuapaten Kolaka dan Form A Panwas Kecamatan Kolaka; (Bukti T-10 dan Bukti T-11) f. Bahwa dalam kegiatan tersebut yang ditemukan adalah adanya bentuk pelanggaran pemilu lainnya yaitu keterlibatan ASN dengan memberikan dukungan kepada pasangan calon atau keberpihakan pada pasangan calon tertentu, dengan cara foto bersama dengan salah satu pasangan calon serta memberikan simbol yang menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon, sebagaimana bukti Form A13, dan atas pelanggaran tersebut Panwas Kabupaten Kolaka telah melakukan langkah-langkah penanganan pelanggaran dan telah mengeluarkan surat rekomendasi atas pelanggaran tersebut sebagaimana bukti surat Nomor: 117/K/BAWASLU-PROV.SG- 06/PM.05.02/V/2018 tertanggal 24 Mei 2018 perihal penerusan pelanggaran; (Bukti T-12 dan Bukti T-13) g. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf a,b,c,d,e dan f Panwas Kabupaten Kolaka membantah dan menyatakan tidak benar aduan pengadu yang menyatakan teradu melakukan pembiaran terhadap kampanye pada pelantikan Pospera. Panwas malah menemukan bentuk pelanggaran lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Para Teradu tidak mentolelir siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain Panwas Kabupaten Kolaka telah bekerja secara profesional dan berintegritas. 5. Bahwa terkait pokok aduan pada bagian Kelima, Teradu I dan Teradu II menjelaskan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa Panwas Kabupaten Kolaka telah melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengirimkan surat Nomor: 060/K-Bawaslu.Prov.SG- 06/PM.00.02/II/2018 tertanggal 24 Februari 2018 perihal himbauan kepada tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 dan tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Dalam himbauan tersebut yang pada pokoknya, salah satunya berisi himbauan kepada pasangan calon agar memerhatikan isi dari materi kampanye, sesuai dengan regulasi yang ada pada ketentuan PKPU Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Kampanye; (Bukti T-1) b. Bahwa kegiatan kartinidays adalah kegiatan ormas Pospera, sehingga kehadiran Teradu hanya memastikan bahwasanya kegiatan tersebut tidak mengandung unsur kampanye sebagaimana yang diatur pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017; c. Bahwa dalam hal upaya pengawasan terhadap bentuk pelanggaran lainnya, maka Panwas Kabupaten Kolaka bersama Panwas Kecamatan Latambaga tetap melakukan pengawasan dan menuangkan laporan hasil pengawasan tersebut dalam Formulir Model A; (Bukti T-14) d. Bahwa sepanjang pengawasan kegiatan tidak ada kampanye yang dilakukan oleh calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 sesuai definisi kampanye dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (15) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih; e. Bahwa terkait dengan pokok aduan Pengadu yang menyatakan bahwasanya ada orasi politik Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada kegiatan Kartini days di Kecamatan Latambaga, Panwas Kabupaten Kolaka menjelaskan bahwa walaupun kegiatan tersebut adalah kegiatan kampanye tetapi sudah sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor: 39/PL.03.4- Kpt/7401/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Zonasi/Lokasi Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018. Pasangan Calon Nomor Urut 2 benar memiliki jadwal untuk melakukan kampanye di zona yang salah satu wilayahnya berada di Kecamatan Latambaga. Untuk itu, tidak benar kalau dikatakan bahwa orasi politik atau kampanye yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Latambaga dikualifikasi kampanye diluar jadwal; (Bukti T-15) f. Bahwa dari penjelasan sebagaimana disebutkan pada huruf a, b, c, dan d diatas dapat disimpulkan bahwa pokok aduan Pengadu pada bagian Kelima yang menyatakan bahwa Teradu II membiarkan kegiatan perayaan hari Kartini days di isi dengan orasi politik dan/atau kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak benar dan bersifat mengada-ada, karena pada saat Ibu Asmani Arif sebagai pembina Pospera melakukan orasi, tidak ditemukan kata-kata atau kalimat yang menunjukkan adanya kampanye pemilihan sebagaimana di atur pada ketentuan Pasal 1 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017. [2.7.2] Jawaban Teradu I, II, dan III atas nama Juhardin, Iswanto, dan Rusdi terhadap Perkara Nomor 176/DKPP-PKE-VII/2018 1. Bahwa terkait pokok aduan bagian Pertama Teradu I, Teradu II, dan Teradu III menjelaskan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa mencermati pokok pengaduan 1 huruf a atas laporan Nomor: 020/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan Pelapor Masniati T. Panwas Kabupaten Kolaka telah melakukan upaya penegakan hukum pemilu dengan menerima laporan tersebut dan telah menindaklanjuti laporan a quo berdasarkan tata cara dan penindakan atas laporan sesuai dengan Perbawaslu 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran dan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Sentra Gakkumdu. Bahwa setelah ditelusuri dengan mengundang para pihak baik pelapor sekaligus saksi I dan saksi II serta Terlapor untuk dimintai keterangan dengan menggunakan Form A7 (Berita Acara Klarifikasi). Dalam keterangan Pelapor maupun saksi sama sekali tidak menyebutkan adanya ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon saat Terlapor Sdr. Nurhana memberikan uang yang disertai dengan pemberian Form C6 kepada pelapor Sdr. Masniati T. Adapun kaitannya dengan pemberian Form C6 oleh Sdr. Terlapor kepada Sdr. Pelapor adalah merupakan tugas Sdr. Terlapor sebagai anggota KPPS. Sehingga atas perkara a quo tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c jo Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi: Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: (c) …..mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Ketentuan Pasal 187A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (Tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah); (Bukti T-1) b. Bahwa sebagaimana pokok pengaduan 1 a yang mendalilkan Panwas Kabupaten Kolaka tidak menelusuri lebih jauh motif pemberian uang yang dilakukan oleh Sdr. Terlapor kepada Sdr. Pelapor. Hal tersebut merupakan sebuah asumsi oleh Pengadu, sebab pada faktanya Panwas Kabupaten Kolaka telah berupaya menelusuri motif dari pemberian uang dengan cara mengundang Sdr. Terlapor untuk dimintai keterangannya dan dipadukan dengan keterangan saksi-saksi. Atas perkara a quo telah dikaji dengan menggunakan Form A8 (Kajian Dugaan Pelanggaran) dan juga telah melalui Pembahasan Ke-2 Sentra Gakkumdu. Hasilnya atas laporan nomor: 020/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi unsur sebagai tindak pidana pemilihan; (Bukti T-2) c. Bahwa mencermati pokok pengaduan 1 huruf b atas laporan Nomor :021/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan pelapor Erni yang melaporkan sdr. Hj. Mineng atas dugaan money politik. Panwas Kabupaten Kolaka telah melakukan upaya penanganan terhadap dugaan money politik dengan menerima laporan a quo dan telah menindaklanjuti laporan a quo dengan membahasnya pada forum Sentra Gakkumdu; (Bukti T-3) d. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh pengadu terkait dengan tidak diperiksanya Terlapor a.n Hj. Mineng dengan alasan tidak memiliki kewenangan projustitia untuk memanggil secara paksa Terlapor untuk dimintai keterangannya. Panwas Kabupaten Kolaka sesuai kewenangan yang dimiliki sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu 14 Tahun 2017 yang berbunyi Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran, Bawaslu atau Pengawas Pemilihan dapat meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, untuk diklarifikasi atau ahli untuk didengar keterangannya di bawah sumpah. Namun, bukan berarti terlapor tidak dapat dipanggil secara paksa, hal tersebut dapat dilakukan jika sekiranya Laporan dugaan tindak pidana pemilihan telah berlanjut pada tahap penyidikan; e. Bahwa Panwas Kabupaten Kolaka telah mengundang Terlapor atas nama Hj. Mineng sebanyak dua kali dengan surat nomor: 142/K/BAWASLU.PROV.SG- 06/PM.05.02/VII/2018 tertanggal 1 Juli 2018 perihal undangan klarifikasi dan surat Nomor: 150/K/BAWASLU.PROV.SG-06/PM.05.02/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018 perihal undangan ke-2 klarifikasi. Atas ketidakhadiran terlapor, maka Panwas Kabupaten Kolaka membuat berita acara ketidakhadiran Terlapor; (Bukti T-4) f. Bahwa sebagaimana penjelasan pada huruf c, d dan e atas laporan Nomor: 021/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan Pelapor sdr. Erni tidak dapat ditindaklanjuti sebab kurangnya alat bukti terhadap perkara a quo, dan telah dikeluarkan status laporannya. (Bukti T-5) g. Bahwa mencermati pokok pengaduan 1 huruf c atas laporan Nomor: 022/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan Pelapor Annas dan pokok pengaduan 1 huruf d atas laporan nomor:023/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan pelapor Iskandar. Terhadap ke-dua laporan a quo yang melaporkan satu orang yang sama yakni Terlapor a.n Darwan yang diketahui identitasnya berdasarkan formulir penerimaan laporan (Form. A1) Sdr. Terlapor beralamat di Dusun 4 Desa Lalonggopi Kecamatan Wolo dan diduga telah melakukan money politik menjelang tahapan pungut hitung pada pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2018; (Bukti T-6) h. Bahwa terhadap dalil yang dituliskan Pengadu dalam pokok pengaduan 1 huruf c dan huruf d. Panwas Kabupaten Kolaka telah melakukan upaya untuk meminta keterangan dari Sdr. Terlapor dengan mengirimkan surat undangan Nomor: 144/K/Bawaslu.Prov.SG-06/PM.05.02/VII/2018 tertanggal 1 Juli 2018 perihal undangan Klarifikasi dan di undang kembali melalui surat Nomor: 148/K/Bawaslu.Prov.SG-06/PM.05.02/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018 Perihal undangan ke-2 Klarifikasi disertai dengan Tanda terima Surat. Namun, Sdr. Terlapor tidak pernah menghadiri surat undangan yang Panwas Kabupaten Kolaka kirimkan, olehnya Panwas Kabupaten Kolaka membuat berita acara ketidakhadiran Terlapor; (Bukti T-7) i. Bahwa terhadap kedua Laporan a quo tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan, dan Panwas Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan status laporan laporan a quo; (Bukti T-8) j. Bahwa Terkait dengan dalil Pengadu dalam pokok pengaduan 1 huruf c dan huruf d dalam memanggil Terlapor untuk dimintai keterangannya itu telah sesuai dengan Pasal 21 Perbawaslu 14 Tahun 2017 sebagaimana yang telah dijelaskan pada huruf d, Panwas Kabupaten Kolaka tidak berwenang untuk memanggil Terlapor secara paksa karena hal tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. Sementara dalam Laporan a quo tidak sampai ke tahap penyidikan karena terhadap Laporan a quo itu telah dihentikan proses penanganannya karena tidak terpenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan; k. Bahwa benar Panwas Kabupaten Kolaka telah menerima laporan dari Sdr. Sudirman yang melaporkan Sdr. Umar atas dugaan pelanggaran money politik dan laporan tersebut telah diregister dengan Nomor: 025/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 sebagaimana pada formulir penerimaan laporan (Form A.1); (Bukti T-9) l. Bahwa terhadap dalil yang disebutkan Pengadu atas laporan a quo terkait dengan bukti laporan yang kuat namun tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Kolaka. Berdasarkan fakta dan keterangan yang diketahui melalui klarifikasi terhadap pelapor dan saksi, yang dituangkan dalam kajian dugaan pelanggaran (Form A8) bahwa saksi II a.n Dandi (yang merupakan saudara kandung dari Pelapor a.n Sudirman) menerangkan bahwa saksi II pada tanggal 25 Juni 2018, melihat saudara Pelapor diberi uang oleh Terlapor sebanyak Rp. 100.000, namun saksi mengatakan saat Sdr. Terlapor memberi uang kepada Sdr. Pelapor tidak ada kalimat lain yang diucapkan Terlapor; (Bukti T-10) m. Bahwa sebagaimana penjelasan pada huruf l terkait dengan tidak adanya pernyataan Sdr. Terlapor saat memberi uang kepada pelapor jika dikaitkan dengan Pasal yang disangkakan yakni ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c jo Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap laporan a quo tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Selanjutnya pada Pembahasan ke-II Sentra Gakkumdu menyimpulkan terhadap perkara a quo tidak dapat ditindaklanjuti atau diteruskan ke tahap selanjutnya karena tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c jo Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; (Bukti T-11) n. Bahwa mencermati pokok pengaduan 1 huruf f atas laporan Nomor: 026/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan pelapor Sdr. Sofyan Efendi Ibrahim melaporkan Sdr. Arca dengan dugaan money politik dan atas Laporan a quo telah diterima dan diregister oleh Panwas Kabupaten Kolaka; (Bukti T-12) o. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Perbawaslu 14 tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran, Panwas Kabupaten Kolaka telah berupaya menelusuri atas laporan a quo dengan mengirimkan undangan Nomor: 141/K/Bawaslu.Prov.SG-06/PM.05.02/VI/2018 tertanggal 30 Juni 2018 perihal undangan klarifikasi. Sdr. Pelapor atas nama Sofyan Efendi Ibrahim sempat datang untuk memberikan klarifikasi pada tanggal 1 Juli 2018, tetapi Sdr. Pelapor tanpa alasan yang jelas meninggalkan Kantor Panwas Kabupaten Kolaka tanpa sempat memberikan keterangan, sedangkan saksi atas nama Jumardin tidak menghadiri undangan yang telah diberikan Panwas Kabupaten Kolaka; (Bukti T-13) p. Bahwa Panwas Kabupaten Kolaka telah mengirimkan undangan dengan Nomor: 151/K/Bawaslu.Prov.SG-06/PM.05.02/VII/2018 tertanggal 3 Juli 2018 perihal undangan ke-2 klarifikasi, baik kepada Sdr. Pelapor atas nama Sofyan Efendi Ibrahim dan saksi sebagai upaya yang dilakukan dalam menemukan kebenaran terkait dengan dugaan money politik yang dilaporkan. Sdr. Pelapor maupun saksi tidak menghadiri undangan klarifikasi yang Panwas Kabupaten Kolaka kirimkan, dan Panwas Kabupaten Kolaka telah membuat berita acara ketidakhadiran Pelapor dan saksi; (Bukti T-14) q. Bahwa sebagaimana penjelasan pada huruf n, o, dan p Panwas Kabupaten Kolaka tidak menemukan alat bukti lainnya berupa keterangan oleh para pihak baik pelapor dan saksi. Sehingga, Sentra Gakkumdu tidak menindaklanjuti laporan a quo, karena tidak terpenuhi syarat materil terkait dengan keterpenuhan saksi yang mengetahui peristiwa dugaan money politik tersebut; (Bukti T-15) r. Bahwa Panwas Kabupaten Kolaka benar telah menerima Laporan Sdr. Sumanti yang kemudian di register dengan Nomor: 027/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan Terlapor Sdr. Indrawan Abbas atas dugaan pelanggaran money politik; (Bukti T-16) s. Bahwa atas Laporan a quo, Panwas Kabupaten Kolaka kemudian telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi dan Terlapor, yang hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam berita acara klarifikasi (Form A7). Dalam Fakta dan Keterangan yang didapat dari hasil klarifikasi terdapat keterangan yang tidak sinkron baik yang disampaikan oleh pelapor, saksi dan juga terlapor, sehingga Panwas Kabupaten Kolaka menyimpulkan bahwasanya Laporan a quo tidak dapat ditindaklanjuti atau diteruskan ke tahap selanjutnya dengan alasan tidak cukup alat bukti lain yang menguatkan keterangan Pelapor dan Saksi; (Bukti T-17) t. Bahwa benar Panwas Kabupaten Kolaka telah menerima laporan dari Sdr. Lisda yang melaporkan Sdr. Andi Masarappi yang menjabat sebagai Kepala Desa Tinggo, Kecamatan Tanggetada atas dugaan pelanggaran Money Politik dan Laporan a quo telah diterima dan diregister oleh Panwas Kabupaten Kolaka dengan Nomor: 028/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018; (Bukti T-18) u. Bahwa atas Laporan a quo telah dilakukan Kajian terhadap dugaan money politik yang di Laporkan oleh Sdr. Lisda. Akan tetapi, ada hal yang memerlukan pencermatan terkait dengan kelengkapan syarat Formil Pelapor yang tidak melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya melampirkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada saat melapor, sehinga ketika dikaitkan dengan Fakta dan Keterangan oleh Sdr. Terlapor yang diketahui identitasnya merupakan Kepala Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada sama sekali tidak mengenal dan tidak mengetahui ada warga dari Desanya a.n Lisda dan Sarni (Pelapor dan Saksi). Maka, atas Laporan a quo Panwas Kabupaten Kolaka meragukan kebenaran terhadap Laporan oleh Pelapor Sdr. Lisda; (Bukti T.19) v. Bahwa terhadap laporan Nomor: 028/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 Panwas Kabupaten Kolaka kemudian mengeluarkan status laporan tidak ditindaklanjuti; (Bukti T-20) w. Bahwa sebagaimana penjelasan pada huruf a sampai dengan huruf v diatas mengenai pokok pengaduan pertama yang mendalilkan bahwasanya Panwas Kabupaten Kolaka diduga kuat telah bersikap secara tidak profesional terhadap laporan dugaan money politik yang dilaporkan, hal tesebut tidak terbukti karena Panwas Kabupaten Kolaka sudah bertindak sesuai tahapan penanganan pelanggaran. Sehingga laporan Pengadu atas dalil a quo hanya bersifat penilaian secara sepihak dan tidak berdasar alias mengada-ada; 2. Bahwa terhadap pokok pengaduan pada Bagian Kedua Teradu II tanggapi dengan menyampaikan klarifikasi sebagai berikut: a. Bahwa benar foto yang dilaporkan Pengadu adalah foto Teradu II (Iswanto, ST) bersama alumni MTs Nurul Iman Kecamatan Pomalaa, yang salah satunya adalah Bapak H. Muh. Jayadin, SE, ME yang merupakan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka dan merupakan salah satu Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018; b. Bahwa Teradu II menerangkan foto Teradu II bersama alumni MTs Nurul Iman yang salah satunya adalah Bapak H. Muh. Jayadin, SE, ME yang merupakan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka dan merupakan salah satu Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka tahun 2018 dilakukan seusai acara arisan Alumni MTs Nurul Iman Kecamatan Pomalaa pada tanggal 14 Mei 2017 di Come On Caffe Kompleks Antam Kecamatan Pomalaa, jauh sebelum menjadi Panwas Kabupaten Kolaka. (Bukti T-21); c. Bahwa Teradu II (Iswanto, ST) dilantik pada tanggal 26 Agustus 2018, ini dibuktikan dengan surat keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 110/Bawaslu-Prov.SG/HK.01.01/VIII/2017 tentang Penetapan Anggota Panwas Kabupaten Kolaka Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Bukti T-22); d. Bahwa terkait laporan Pengadu dan/atau Pelapor dengan melampirkan bukti foto Teradu II (Iswanto,ST) merupakan satu alat bukti yang mengada-ada dan tidak relevan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. [2.8] PETITUM PARA TERADU [2.8.1] Petitum Teradu I, dan Teradu II atas nama Juhardin, danIswanto terhadap Perkara Nomor 153/DKPP-PKE-VII/2018 Teradu I, dan Teradu II memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu I, dan Teradu II tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu I, dan Teradu II; dan 4. Apabila Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. [2.8.2] Petitum Teradu I, Teradu II, dan III atas nama Juhardin, Iswanto, dan Rusdi terhadap Perkara Nomor 176/DKPP-PKE-VII/2018 Teradu I, Teradu II, dan Teradu III memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu I, Teradu II, dan Teradu III tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, dan Teradu III; dan 4. Apabila Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. [2.9] Bukti Teradu Bahwa untuk menguatkan jawabannya para Teradu telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut: [2.9.1] Bukti Teradu I, dan Teradu II atas namaJuhardin, danIswanto terhadap Perkara Nomor 153/DKPP-PKE-VII/2018 Bukti T-1 : Surat Himbauan Nomor: 060/K-BAWASLU. PROV. SG- 06/PM.00.02/II/2018 kepada Ketua TIM Pemenangan SMS Tetap Berjaya dan Ketua Tim Pemenangan Berani untuk memperhatikan: ketetapan waktu dan tempat (jadwal kampanye) sesuai regulasi yang ada, isi dan materi kampanye agar sesuai dengan regulasi yang ada dan penyampaian kampanye menghindari isu SARA dan hoax, tanggal 24 Februari 2018; Bukti T-2 : Surat Himbauan Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Nomor: 071/K-BAWASLU PROV. SG- 06/PM.00.02/III/2018 terkait himbauan kepada Pasangan calon, Tim kampanye dan pendukung untuk memperhatikan larangan kampanye sebagaimana diatur di PKPU Nomor 4 Tahun 2017, tanggal 23 Maret 2018; Bukti T-3 : Form A Panwas Kabupaten Kolaka Dalam Hal Pengawasan Kampanye, tanggal 18 Maret 2018; Bukti T-4 : Form A Panwas kecamatan Kolaka Dalam Hal Pengawasan Kampanye, tanggal 18 Maret 2018; Bukti T-5 : Pembahasan I Sentra Gakkumdu Tentang laporan atas nama Terlapor Ivan Darmawan, tanggal 26 Maret 2018; Bukti T-6 : Pembahasan II Sentra Gakkumdu Tentang Laporan atas nama Terlapor Ivan Darmawan, tanggal 29 Maret 2018; Bukti T-7 : Status Laporan A.13 a.n Terlapor Ivan Darmawan, tanggal 29 Maret 2018; Bukti T-8 : Surat Penerusan Status Laporan Nomor: 083/K/BAWASLUPROV.SG06/PM.06.02/III/2018, tanggal 29 Maret 2018; Bukti T-9 : Foto pada saat penjelasan secara Lisan ke salah satu Pengadu tertanggal 6 April 2018 di Sekretariat Panwas Kabupaten Kolaka; Bukti T-10 : Form A Panwas Kabupaten Kolaka Perihal Kampanye Tanggal 26 Maret 2018; Bukti T-11 : Form A Panwas Kecamatan Kolaka Perihal Kampanye Tanggal 26 Maret 2018; Bukti T-12 : Form A.13 Temuan Dugaan Pelanggaran Keterlibatan ASN dalam Kampanye, tanggal 6 April 2018; Bukti T-13 : Surat Nomor:117/K/Bawaslu-Prov.SG-06/PM.05.02/V/2018 tertanggal 24 Mei 2018 perihal Penerusan Pelanggaran; Bukti T-14 : Form A laporan Hasil Pengawasan pada Acara Kartini days pada tanggal 21 April 2018; Bukti T-15 : Surat Keputusan KPU Nomor: 39/PL.03.4-Kpt/7401/KPU- Kab/II/2018, tanggal 14 Februari 2018; [2.9.2] Bukti Teradu I, Teradu II, dan III atas namaJuhardin, Iswanto, dan Rusdi terhadap Perkara Nomor 176/DKPP-PKE-VII/2018 Bukti T-1 : Formulir A7 Panwas Kolaka, Berita Acara Klarifikasi Laporan Nomor: 020/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 atas nama Nurhana, tanggal 26 Juni 2018; Bukti T-2 : Form A8 Panwas Kolaka Berita Acara Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 020/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018, tanggal 1 Juli 2018; Bukti T-3 : Bukti Form A1 dan Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu, tanggal 26 Juni 2018; Bukti T-4 : Undangan Klarifikasi atas nama Hj. Mineng dan berita acara ketidakhadiran, tanggal 1 Juli 2018; Bukti T-5 : Form A13 Status Laporan Laporan Nomor: 021/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018, tanggal 3 Juli 2018; Bukti T-6 : Form A1 Penerimaan Laporan Nomor: 025/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 atas nama Annas, tanggal 28 Juni 2018; Bukti T-7 : Undangan Klarifikasi atas nama Darwan dan Berita acara ketidakhadiran, tanggal 1 Juli 2018; Bukti T-8 : Form A13 Status Laporan Laporan Nomor: 022/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018, tanggal 3 Juli 2018; Bukti T-9 : Form A1 Penerimaan Laporan Nomor: 022/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 atas nama Sudirman, tanggal 29 Juni 2018; Bukti T-10 : Form A8 Panwas Kolaka Berita Acara Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 025/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018, tanggal 4 Juli 2018; Bukti T-11 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kolaka Nomor: 09/SG/KAB.KOLAKA/VI/2018, tanggal 4 Juli 2018; Bukti T-12 : Form A1 Penerimaan Laporan Nomor: 026/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 atas nama Sofyan Evendi Ibrahim, tanggal 29 Juni 2018; Bukti T-13 : Undangan Klarifikasi atas nama Sofyan Evendi Ibrahim dan Bukti Foto Pelapor yang sempat hadir pada saat ingin dimintai keterangannya, tanggal 30 Juni 2018; Bukti T-14 : Undangan ke-2 klarifikasi atas nama Sofyan Evendi Ibrahim, tanggal 3 Juli 2018; Bukti T-15 : Form. A.8 Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kolaka Nomor: 05/SG/KAB.KOLAKA/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018; Bukti T-16 : Form A1 Penerimaan Laporan Nomor: 027/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 atas nama Sumantri, tanggal 3 Juli 2018; Bukti T-17 : Formulir A7 Panwas Kolaka, Berita Acara Klarifikasi Laporan Nomor: 027/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 atas nama Indrawan Abbas, tanggal 6 Juli 2018; Bukti T-18 : Form A1 Penerimaan Laporan Nomor: 028/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 atas nama Lisda, tanggal 28 Juni 2018; Bukti T-19 : Kartu Identitas Pelapor dan Saksi dan Keterangan Terlapor; Bukti T-20 : Form A13 Status Laporan Laporan Nomor: 028/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018, tanggal 3 Juli 2018; Bukti T-21 : Print out hasil capture foto Teradu II di Media Sosial Facebook Bukti T-22 : Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 110/Bawaslu-Prov.SG/HK.01.01/VIII/2017 tentang Penetapan Anggota Panwas Kabupaten Kolaka Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

[3.1] Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Pengadu I dan Pengadu II adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik. Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu I dan Pengadu II berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Para Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan a quo. Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik diajukan kepada DKPP berupa: a. Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau b. Rekomendasi DPR. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 bahwaPengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu I dan Pengadu II adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, dengan demikian Pengadu I, dan Pengadu II memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan a quo, Pengadu I, dan Pengadu II memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu I, dan Pengadu II pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atas tindakan sebagai berikut: [4.1.1] Pengaduan Pengadu I yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 153/DKPP- PKE-VII/2018 mendalilkan bahwa Teradu I dan Teradu II selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Kolaka tidak profesional dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2018. Laporan Pengadu kepada Panwas Kolaka tidak ditindaklanjuti secara profesional oleh Teradu I dan Teradu II. Pengadu melaporkan dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Ivan Darmawan yang tidak terdaftar sebagai Juru Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Nomor Urut 2 melakukan orasi saat acara kampanye pada 18 Maret 2018. Dalam orasinya Ivan Darmawan tidak menyampaikan visi, misi, dan program Paslon Nomor Urut 2, melainkan memuat materi ujaran kebencian, penghinaan, pelecehan, fitnah, hasutan, dan adu domba yang ditujukan dan/atau merugikan Paslon Nomor Urut 1. Laporan Pengadu dinyatakan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, sesuai dengan surat pemberitahuan status laporan Nomor: 083/K/Bawaslu-Prov.SG- 06/PM.06.02/III/2018, tanggal 29 Maret 2018. Pengadu menyatakan bahwa terdapat kejanggalan dalam kesimpulan/keputusan Teradu I dan Teradu II karena tidak disertai uraian alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar yuridisnya. Pada tanggal 6 April 2018, Pengadu mendatangi Kantor Panwas Kabupaten Kolaka mempertanyakan terkait dengan Status Laporan Pengadu yang dinyatakan dihentikan oleh Teradu I dan Teradu II. Pada saat itu Pengadu dijanjikan akan diberikan penjelasan tertulis oleh Teradu I dan Teradu II, namun pada kenyataannya tidak pernah diberikan. Pada tanggal 26 Maret 2018, Teradu II membiarkan acara pelantikan pengurus cabang organisasi masyarakat (Ormas) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Kolaka yang disisipi oleh kegiatan kampanye oleh paslon Nomor Urut 2, dalam yel-yelnya menyebutkan "Bersama Asmani Arif Wujudkan Perubahan Kolaka". Bahwa acara tersebut diketahui oleh Teradu II, akan tetapi tidak ada tindakan apa pun oleh yang bersangkutan. Pengadu juga mendalilkan bahwa pada tanggal 21 April 2018, Teradu II membiarkan calon Bupati Nomor Urut 2 Asman Arif yang juga Dewan Pembina Ormas Pospera melakukan orasi politik untuk memilihnya pada kegiatan Kartini's Day. Teradu II yang hadir dalam acara tersebut tidak melakukan tindakan apa pun atas terjadinya pelanggaran tersebut. [4.1.2] Pengaduan Pengadu II yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 176/DKPP- PKE-VII/2018, mendalilkan bahwa Teradu I, Teradu II, dan Teradu III selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Kolaka tidak profesional dalam menangani Laporan Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Nomor Urut 1 atas nama H. Ahmad Safei dan H. Muhammad Jayadin. Pengadu menyatakan bahwa beberapa Laporan masyarakat terkait dengan pelanggaran money politic kepada Panwas Kabupaten Kolaka, dinyatakan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu. Menurut Pengadu II, laporan yang disampaikan langsung oleh Pelapor dalam hal ini masyarakat yang menerima langsung amplop berisi uang, sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke Pengadilan, karena alat bukti berupa amplop berisi uang dan saksi yang mendukung sudah terpenuhi. Pengadu II juga mengadukan Teradu II selaku Anggota Panwas Kabupaten Kolaka diduga tidak netral dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018. Teradu II bertemu secara personal dengan Calon Wakil Bupati Kolaka yang bernama Muhammad Jayadin di Come On Coffee and Caffee yang tidak berkaitan dengan tugasnya sebagai Anggota Panwas Kabupaten Kolaka. Pertemuan tersebut telah menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadu II menyatakan bahwa Teradu I, II, dan III telah melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu I, dan II. Para Teradu menyatakan tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018; [4.2.1] Menimbang terkait dalil Pengadu I, yang menyatakan Teradu I dan II selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Kolaka tidak profesional dalam melaksanakan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018, Teradu I dan Teradu II membantah dalil aduan tersebut. Teradu I dan Teradu II telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan himbauan kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka untuk melaksanakan seluruh tahapan Kampanye sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye. Bahwa untuk memastikan kegiatan kampanye berlangsung sebagaimana mestinya, maka Teradu I dan Teradu II telah melakukan pengawasan pada setiap tahapan kampanye dengan menuangkan laporan hasil pengawasan dalam bentuk Form A. Teradu I dan Teradu II juga melakukan pengawasan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 18 Maret 2018. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Teradu I dan Teradu II dan Panwas Kecamatan Kolaka pada tanggal 18 Maret 2018 tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada unsur dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Pengadu I. Terkait dengan laporan Nomor: 010/LP/PB/KAB/28.06/III/2018, dengan Terlapor Ivan Darmawan, sebagaimana dalil Pengadu I, sudah ditindaklanjuti oleh Teradu I, dan Teradu II. Laporan tersebut sudah dibahas Teradu bersama dengan Sentra Gakkumdu pada tanggal 26 dan 29 Maret 2018. Sentra Gakkumdu telah melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi. Klarifikasi terhadap para pihak dan keterangan Terlapor Ivan Darmawan yang mengeluarkan pernyataan diperoleh fakta bahwa Ivan Darmawan tidak bermaksud menunjuk kepada orang tertentu. Selanjutnya, berdasarkan hasil klarifikasi Pelapor dan Saksi juga diperoleh fakta dan keterangan bahwa mereka tidak mendengar adanya penyebutan nama seseorang yang dirujuk atas dasar kalimat yang mengandung unsur pelanggaran seperti hasutan, fitnah dan adu domba dalam hal Larangan Kampanye. Berdasarkan fakta tersebut, rapat pembahasan Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga tidak ditindaklanjuti. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam bentuk kajian Dugaan Pelanggaran (Form A8) tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana bukti status laporan/A13 yang telah diumumkan melalui papan pengumuman Sekretariat Panwas Kabupaten Kolaka dan surat penerusan ke pelapor tentang status laporan dengan surat Nomor: 083/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.06.02/III/2018. Berdasarkan hal tersebut, Teradu I dan Teradu II menyatakan sudah menindaklanjuti Laporan Pengadu I sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran dan peraturan bersama Ketua Bawaslu, Kapolri dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Sentra Gakkumdu. Terkait dengan pernyataan Pengadu I yang menyatakan meminta penjelasan secara tertulis status laporan Pengadu I, pada tanggal tanggal 6 April 2018, para Teradu sudah menjelaskan secara lisan tentang alasan-alasan penghentian laporan Pengadu I. Terkait dengan permintaan penjelasan tertulis, setelah Panwas Kabupaten Kolaka berkoordinasi dengan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Kolaka, disarankan kepada Pengadu I untuk membuat surat permintaan. Bahwa sampai tanggal 18 Juli 2018, Pengadu I tidak pernah menyampaikan surat secara tertulis kepada Panwas Kabupaten Kolaka. Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak benar dan hanya mengada-ada. Bahwa terkait dengan pelantikan pengurus pospera sebagai Ormas tanggal 26 Maret 2018 di Stadion Gelora Mekongga Raya Kecamatan Kolaka, sebagaimana disebutkan oleh Pengadu I dalam perkara a quo, Panwas Kabupaten Kolaka tidak mendapatkan informasi, karena bukan merupakan kegiatan kampanye melainkan kegiatan ormas. Bahwa sebagai bentuk komitmen pengawasan pada semua kegiatan yang menghadirkan pasangan calon termasuk kegiatan Pospera yang menghadirkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwas Kabupaten melakukan pengawasan dengan melibatkan Panwas Kecamatan Kolaka. Hasil pengawasan pada pelantikan Pospera tidak ditemukan adanya kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal ini termuat dalam Form A Panwas Kabuapaten Kolaka dan Form A Panwas Kecamatan Kolaka. Dalam kegiatan tersebut ditemukan adanya keterlibatan ASN yang memberikan dukungan dengan cara foto bersama memberikan simbol yang menunjukkan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada tanggal 24 Mei 2018 terhadap pelanggaran Netralitas ASN atas nama Kamal Arif dan Miniari Lakay tersebut, Panwas Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan surat rekomendasi Nomor: 117/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.05.02/V/2018, perihal penerusan pelanggaran. Berdasarkan fakta tersebut, Teradu I dan II menyatakan telah bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018. Bahwa terkait kegiatan Kartini’sDay’s di Pelataran Rumah Adat Mekongga, Kecamatan Latambaga pada tanggal 21 April 2018 merupakan kegiatan ormas Pospera. Dalam hal upaya pengawasan, Panwas Kabupaten Kolaka bersama Panwas Kecamatan Latambaga tetap melakukan pengawasan dan menuangkan laporan hasil pengawasan tersebut dalam formulir Model A. Teradu I dan Teradu II menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor: 39/PL.03.4-Kpt/7401/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Zonasi/Lokasi Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memiliki jadwal untuk melakukan kampanye di zona yang salah satu wilayahnya berada di Kecamatan Latambaga.Berdasarkan hal tersebut, tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kampanye di luar jadwal. [4.2.2] Menimbang terkait dalil Pengadu II, yang menyatakan Teradu I, II, dan III selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Kolaka tidak profesional menangani seluruh Laporan Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Nomor Urut 1 atas nama H. Ahmad Safei dan H. Muhammad Jayadin, Teradu I, II, dan III membantah dalil aduan tersebut. Teradu I, II, dan III menyatakan sudah menindaklanjuti laporan a quo berdasarkan tata cara dan penindakan atas laporan sesuai dengan Perbawaslu 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran dan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Sentra Gakkumdu. Teradu I, II, dan III bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kolaka telah melakukan klarifikasi kepada seluruh Pelapor, Terlapor dan Saksi untuk menindaklanjuti laporan Pelapor. Bahwa tidak ditindaklanjutinya Laporan Pelapor karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana dan kurangnya alat bukti. Terhadap seluruh laporan yang dimaksud oleh Pengadu II, sudah ditindaklanjuti oleh Teradu I, II, dan III dan Status Laporannya telah diumumkan dalam Form A13. Berdasarkan fakta tersebut, dalil aduan Pengadu II hanya bersifat penilaian secara sepihak dan tidak berdasar/mengada-ada. Terkait dengan dalil aduan Pengadu II yang menyatakan Teradu II berpihak dengan melakukan pertemuan secara personal dengan Calon Wakil Bupati Kolaka atas nama H. Muh. Jayadin, Teradu II membantah dalil aduan tersebut. Foto Teradu II dengan H. Muh. Jayadin di Come On Coffee and Caffee Kompleks Antam Kecamatan Pomalaa, merupakan acara arisan Alumni MTs Nurul Iman Kecamatan Pomalaa. Teradu II dan H. Muh. Jayadin merupakan alumni MTs Nurul Iman Kecamatan Pomalaa. Teradu II menyatakan bahwa pertemuan tersebut terjadi pada tanggal 14 Mei 2017, jauh sebelum dilantik menjadi Anggota Panwas Kabupaten Kolaka pada tanggal 26 Agustus 2018. Berdasarkan fakta tersebut, bukti foto yang diajukan oleh Pengadu II merupakan alat bukti yang mengada-ada dan tidak relevan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat: [4.3.1] Bahwa Teradu I dan Teradu II pada tanggal 22 Maret menerima laporan atas nama Aswaluddin dengan Terlapor Ivan Darmawan. Laporan tersebut diregistrasi dengan Laporan Nomor: 010/LP/PB/KAB/28.06/III/2018. Terhadap laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Kolaka dengan Sentra Gakkumdu dengan melakukan pembahasan pada tanggal 26 Maret dan 29 Maret 2018. Bahwa setelah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi, sesuai dengan hasil rapat Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu. Hasil pembahasan tersebut diumumkan dalam Form A13 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 29 Maret 2018. Berdasarkan fakta tersebut, dalil aduan Pengadu I tidak terbukti dan jawaban Teradu I dan Terdu II menyakinkan DKPP. Dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta, pada tanggal 6 April 2018, Pengadu I datang ke Sekretariat Panwas Kabupaten Kolaka meminta penjelasan terkait status laporan yang dihentikan. Dalam pertemuan tersebut, Teradu I dan Teradu II menjanjikan kepada Pengadu I untuk memberikan penjelasan tertulis, jika Pengadu I menyampaikan permintaan tertulis. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP perlu mengingatkan Teradu I dan Teradu II selaku penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugasnya tidak sekedar mengedepankan aspek prosedur. Teradu I dan Teradu II mempunyai tanggungjawab moral dan hukum untuk memberikan pelayanan responsif kepada setiap pemangku kepentingan dalam hal ini Pelapor terhadap kebijakan/keputusan penyelenggaraan Pemilu yang diterbitkan. Terkait dengan pelantikan pengurus Pospera sebagai Ormas tanggal 26 Maret 2018 di Stadion Gelora Mekongga Raya Kecamatan Kolaka, dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa Panwas Kabupaten Kolaka telah melakukan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Hasil pengawasan kegiatan tersebut ditemukan adanya keterlibatan ASN yang memberikan dukungan dengan cara foto bersama memberikan simbol yang menunjukkan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berdasarkan temuan tersebut, Panwas Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan surat rekomendasi Nomor: 117/K/BAWASLU-PROV.SG- 06/PM.05.02/V/2018, perihal penerusan pelanggaran Netralitas ASN atas nama Kamal Arif dan Miniari Lakay kepada instansi terkait pada tanggal 24 Mei 2018. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat dalil aduan Pengadu I tidak terbukti dan jawaban Teradu I dan II meyakinkan DKPP. Terkait kegiatan Kartini’s Day’s di Pelataran Rumah Adat Mekongga, Kecamatan Latambaga pada tanggal 21 April 2018, terungkap fakta bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan ormas Pospera. Panwas Kabupaten Kolaka bersama Panwas Kecamatan Latambaga melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menghadiri kegiatan tersebut. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor: 39/PL.03.4-Kpt/7401/KPU- Kab/II/2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Zonasi/Lokasi Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memiliki jadwal untuk melakukan kampanye di zona yang salah satu wilayahnya berada di Kecamatan Latambaga. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat dalil aduan Pengadu I yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kampanye di luar jadwal tidak terbukti dan jawaban Teradu I dan II meyakinkan DKPP. [4.3.2] Menimbang dalil aduan Pengadu II yang menyatakan bahwa Teradu I, Teradu II, dan Teradu III tidak secara profesional dalam menindaklanjuti Laporan masyarakat terkait dengan dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Nomor Urut 1 atas nama H. Ahmad Safei dan H. Muhammad Jayadin, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan Panwas Kolaka menerima beberapa Laporan masyarakat. Terungkap dalam sidang pemeriksaan, Panwas Kabupaten Kolaka meregistrasi Laporan masyarakat antara lain: 1. Laporan Nomor: 020/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan Pelapor Masniati T dan Terlapor Nurhana 2. Laporan Nomor: 021/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan Pelapor Erni dan Terlapor Hj. Mineng 3. Laporan Nomor: 022/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan Pelapor Annas dan Terlapor Darwan 4. Laporan Nomor: 023/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan Pelapor Iskandar dan Terlapor Darwan 5. Laporan Nomor: 025/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan Pelapor Sudirman dan Terlapor Umar 6. Laporan Nomor: 026/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan Pelapor Sofyan Evendi Ibrahim dan Terlapor Arca 7. Laporan Nomor: 027/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan Pelapor Sumanti dan Terlapor Indrawan Abbas 8. Laporan Nomor:028/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan Pelapor Lisda dan Terlapor Andi Massarappi. Dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta, terhadap seluruh Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Teradu I, Teradu II, dan Teradu III bersama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kolaka. Hasil pembahasan Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa seluruh Laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana Pemilu dan tidak ditindaklanjuti. Beberapa Laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur karena tidak ada ajakan untuk memilih salah satu Paslon. Ada juga laporan yang dinyatakan tidak ditindaklanjuti karena Terlapor tidak memenuhi undangan klarifikasi dan kurangnya Saksi. Terkait Laporan Nomor: 022/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan Pelapor Annas dan Laporan Nomor: 023/LP/PB/KAB/28.06/VI/2018 dengan Pelapor Iskandar, terdapat fakta bahwa Terlapor sama atas nama Darwan. Terhadap kedua laporan tersebut, Teradu I, Teradu II, dan Teradu III menyatakan bukan merupakan tindak pidana Pemilihan karena kurangnya alat bukti dan saksi serta tidak diperoleh keterangan dari Terlapor meskipun telah dilakukan undangan klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali. Terhadap fakta tersebut, DKPP berpendapat bahwa Teradu I, Teradu II, dan Teradu III bertindak tidak profesional dan responsif melihat fakta yang ada. Meskipun laporan tersebut berbeda dan dilaporkan oleh Pelapor yang berbeda, secara substansi Laporan tersebut sama, yaitu dugaan money politic yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Darwan. Demi terwujudnya kebenaran substantif, sesuai dengan kewenangan yang diberikan negara kepada Panwas, seharusnya kedua laporan tersebut dijadikan temuan oleh Teradu I, Teradu II, dan Teradu III untuk ditindaklanjuti. Setiap penyelenggara Pemilu mempunyai kewajiban hukum dan etis menerbitkan kebijakan responsif untuk memenuhi hak setiap Pelapor, sehingga terwujud demokrasi substantif. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP menilai bahwa Teradu I, II, dan III tidak responsif, tidak teliti, dan tidak cermat dalam menangani pelanggaran yang terjadi dalam tahapan Pemilu. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat bahwa Teradu I, Teradu II, dan Teradu III terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Tindakan Teradu I, Teradu II, dan Teradu III bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan Pasal 13 huruf c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; [4.3.3] Menimbang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 0648/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2018-2023, Teradu I dan Teradu II terpilih kembali menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka, sementara Teradu III tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu, DKPP memandang perlu menjatuhkan Sanksi kepada Teradu III dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Anggota Panwas Kabupaten Kolaka. [4.4] Menimbang dalil Para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu I, dan Pengadu II, jawaban dan keterangan Para Teradu,memeriksa dan mendengar keterangan para Saksi, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu I, Pengadu II dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu I, dan II; [5.2]Pengadu I, dan II memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, dan Teradu III, terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu I, dan Pengadu II untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Juhardin dan Teradu II Iswanto sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu III Rusdi sebagai Anggota Panwas Kabupaten Kolaka terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan sepanjang terhadap Teradu III; 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan sepanjang terhadap Teradu I dan Teradu II; dan 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, dan Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. KETUA ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad Teguh Prasetyo Ttd Ttd Alfitra Salam Ida Budhiati Ttd Fritz Edward Siregar Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir