Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 45/DKPP-PKE-V/2016 Nomor 46/DKPP-PKE-V/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 310/I- P/L-DKPP/2015 tanggal 30 Desember 2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 45/DKPP-PKE-V/2016, dan Nomor 32/V-P/L-DKPP/2015 tanggal 30 Desember 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 46/DKPP-PKE-V/2016 menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Wismen A. Razak Pekerjaan/Lembaga : Calon Bupati Kabupaten Muko-Muko Alamat Kantor : Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Nama : Bambang Apriadi Pekerjaan/Lembaga : Calon Wakil Bupati Kabupaten Muko-Muko. Alamat Kantor : Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA Nama : Jafridin Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta Alamat Kantor : Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, 1  Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------------Pengadu I; 2. Nama : Sujarwanto, Ita Hartati, Deny Setiabudi Pekerjaan/Lembaga : Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Mukomuko Alamat Kantor : Jln. Rajo Mangkuto Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko-Kabupaten Mukomuko Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------------Pengadu II;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Dawud Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Muko-Muko Alamat : Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------------Teradu I; Nama : Abdul Hamid Siregar Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Muko-Muko Alamat : Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------------Teradu II; Nama : Ramadhan Gusti Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Muko-Muko Alamat : Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------------Teradu III; Nama : Syofia Diana Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Muko-Muko Alamat : Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------------Teradu IV; Nama : Dedi Desponsori Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Muko-Muko Alamat : Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi 2  Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Para Pengadu; Memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Pengadu; Mendengarkan jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Teradu; Mendengarkan keterangan Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU Pengadu I dan Pengadu II telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang dicatat dengan Pengaduan Nomor 310/IV-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 45/DKPP-PKE-V/2016, dan Pengaduan Nomor 32/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 46/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1] Pengadu I a.n Wismen A. Razak dan Bambang Apriadi yang diwakili Kuasanya Jafridin, selaku Advokat yang beralamat di Gdg. Menara Hijau Lantai 7 Jln. MT.Haryono Kav.33, Jakarta Selatan, dan Ketua dan Anggoat Panwaslu Kabupaten Mukomuko dalam sidang DKPP tanggal 18 Februari 2016 menduga Para Teradu Selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muko-Muko telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang pada Pokoknya menyampaikan sebagai berikut: 1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan di TPS mengungkapkan banyak permasalahan: a. DPT yang digunakan KPU Kabupaten Mukomuko pada saat pemungutan suara ternyata berbeda dengan DPT yang diberikan KPU kepada pasangan Calon sebelumnya. Hal ini melanggar PKPU No.4 Tahun 2015 Pasal 10,15,17, dan 22. b. Pada DPT yang digunakan di TPS ada beberapa perubahan nama pada pemilih, baik berupa modifikasi kata maupun modifikasi huruf sehingga pemilih sulit dikenali. Akibatnya, petugas KPPS kesulitan menemukan pemilih yang tidak dikenali tersebut, sehingga banyak Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) yang tidak bisa disampaikan kepada pemilih. c. Terjadi kerancuan identifikasi dalam DPT, karena ditemukan adanya pemilih tanpa No.KK dan NIK, pemilih dengan NIK yang dicatut dari pemilih dari kabupaten/kota lain (pemalsuan NIK), pemilih dengan NIK yang tidak pernah dikeluarkan di kecamatan manapun (NIK Palsu) Kesalahan identifikasi ini berjumlah sekurang-kurangnya 16.606 pemilih dalam DPT. 3  d. Ada banyak pemilih ganda dalam DPT (penggunaan identitas yang sama lebih dari 1 item dalam DPT). Kegandaan ini terjadi dalam TPS yang sama, kegandaan antar TPS dalam satu desa/kelurahan, kegandaan antar TPS dalam kecamatan atau dalam Kabupaten Mukomuko, dan kegandaan antar kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilukada serentak (sekurang- kurangnya 2.802 pemilih) e. Pengacakan nomor urut pemilih, yang mengakibatkan pemilih kebingungan mencari TPS tempat mereka akan memilih, yang pada akhirnya banyak yang tak menggunakan hak pilihnya. Kejadian di atas berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih, terutama di desa-desa atau kelurahan tertentu. Kejadian ini patut diduga direkayasa untuk memudahkan Terlapor untuk mengatur perolehan suara yang menguntungkan calon lain selain Pelapor. Untuk membuktikan banyaknya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) yang tidak disampaikan kepada pemilih, saksi pasangan calon Pelapor sudah berusaha memverifikasi secara transparans tentang jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan, dengan meminta PPK untuk mengeluar dan menghitung C6-KWK yang disimpan di dalam kotak suara pada saat pleno rekapitulasi suara di PPK, yang kemudian dicocokkan dengan jumlah pemilih di DPT. Namun setelah berkonsultasi dengan komisioner KPU, PPK tidak mengizinkan saksi untuk mengetahui keberadaan C6-KWK. Berita Acara Keberatan terlampir. Hal ini melanggar Pasal 2 PKPU Nomor.10 Tahun 2015, bahwa Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas: m. Keterbukaan, p. Akuntabilitas, q. Aksesibilitas. 2. Tidak diberikannya akses untuk mengetahui keberadaan C6-KWK dan C7-KWK (Daftar Hadir) pada saat pleno Rekap PPK di kecamatan, tim Pasangan Calon Pelapor kemudian memutuskan untuk menarik semua saksi dari pleno rekap PPK di semua kecamatan dalam Kabupaten Mukomuko, sehingga Pelapor tidak dapat mengetahui kebenaran pemilih yang mencoblos dan yang terdaftar di DPT. Namun salah satu saksi berhasil mendapatkan bukti bahwa telah terjadi penyalahgunaan DPTb-2 (pemilih yang tidak ada dalam DPT namun memilih menggunakan identitas yang tidak sah (KTP berasal dari luar desa, luar kecamatan, dari luar Kabupaten, bahkan dari luar Propinsi. Tidak relevansi orang dari luar Kabupaten Mukomuko atau luar Propinsi memilih Bupati Kabupaten Mukomuko. Kekacauan lainnya, Pemilih yang dianggap sah menggunakan identitas tersebut justru dicatat di lembar untuk Pemilih Tambahan (Model A4- KWK). Ini terjadi di Desa Selagan Jaya Kecamatan Kota Mukomuko. Dengan kejadian itu, harusnya Pemungutan Suara diulangi, jika mempedomani PKPU No.10 Tahun 2015 Pasal 59: 4  (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. 3. Lembaran formulir yang digunakan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko tanggal 9 Desember 2015 tidak sesuai dengan PKPU No.10 Tahun 2015. Patut diduga, Terlapor berusaha menguntungkan pihak tertentu sehingga Pihak Terlapor dengan sengaja tidak menggunakan aturan yang berlaku (PKPU No.10 Tahun 2015) dalam merancang dan memperbanyak Formulir yang digunakan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko 2015. Fakta tentang formulir tersebut adalah sebagai berikut: a. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK), dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Lampiran Model C1-KWK) tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh PKPU Nomor.10 Tahun 2015 bagian Lampiran. b. Formulir Berita Acara (Model C-KWK) bertentangan dan/atau tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, khususnya PKPU No.10 Tahun 2015 karena pada halaman kedua memuat kalimat: “IV. Kelengkapan Administrasi Lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada PPS: 1. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6- KWK) yang diterima KPPS dari pemilih; 2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7-KWK) yang diterima KPPS dari Pemilih; 3. Daftar Nama Pemilih yang memberikan Suara dari TPS lain (Model C8- KWK), dan; 4. Surat Pengantar/Tanda terima (Model C9-KWK).” PKPU 10 Tahun 2015 tidaklah mengatur hal demikian, kecuali mewajibkan semua formulir asli dan perlengkapan lain dimasukkan ke dalam kotak suara (Pasal 56 ayat 2). Selain itu, ada perbedaan penamaan formulir yang ditetapkan PKPU 10 Tahun 2015 dengan yang disebutkan dalam Berita Acara yang digunakan KPU Mukomuko dalam Pilbup 2015. Penamaan yang digunakan Penamaan menurut aturan PKPU No. dalam Berita Acara PILBUP 2015 No.10 Tahun 2015 oleh KPU Mukomuko 5 1 (Model C2-KWK): Hasil Perolehan (Model C2-KWK:)Catatan Kejadian Suara untuk tiap pasangan calon Khusus dan/atau Keberatan Saksi 2 (Model C3-KWK): Pernyataan (Model C3-KWK): Surat Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Pendamping Pemilih Khusus 3 (Model C4-KWK): Catatan (Model C4-KWK): Surat Pengantar Pembukaan Kotak Suara Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS. 4 (Model C5-KWK): Penggunaan (Model C5-KWK): Tanda Terima Surat Suara Cadangan dalam Penyampaian Sertifikat Hasil dan Pemungutan Suara Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 (Model C6-KWK: )Surat (Model C6-KWK): Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemberitahuan Pemungutan Suara Pemungutan Suara Kepada Pemilih 6 (Model C7-KWK): Surat (Model C7-KWK): Daftar Hadir Pernyataan Pendamping Pemilih Pemilih di TPS Kerancuan penamaan ini tentu saja membingungkan petugas di TPS (baik KPPS, Saksi, maupun PPL), yang mengacaukan tata-kerja dan menyimpang dari standar baku. Akibatnya, Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara mengandung inkonsistensi formal dan substansial, seperti orang bekerja tanpa aturan. Patut diduga, hal ini disengaja untuk membingungkan saksi dari Pasangan Calon Nomor urut 3 (Pelapor) yang sudah dilatih untuk mengawasi format dan tatacara Pemungutan Suara yang mengacu pada peraturan yang berlaku (PKPU No.10 Tahun 2015). Dalam kebingungannya, saksi Pelapor tidak dapat lagi memperhatikan apa sesungguhnya yang terjadi akibat sistem kacau yang diterapkan KPU Mukomuko. saksi Pasangan Calon (Pelapor) tidak lagi dapat memastikan hak-hak sebagai saksi Pemungutan Suara, tidak dapat memeriksa kesesuaian antara salinan DPT, DPTb-1, DPT-2, dengan Daftar Hadir pemilih (Model C7-KWK). Penggunaan format berkas yang tidak sesuai ini, menurut PKPU Nomor 10 Tahun 2015 wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS dalam Kabupaten Mukomuko. Namun KPU tetap melanjutkan tahap berikutnya yakni Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap PPK. Pasal 59 Ayat (2) berbunyi: “Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: 6  a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;” b. Formulir Sertifikat Hasil Penghitungan (Model C1-KWK) yang digunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 9 Desember 2015 tidak dilengkapi dengan kotak/kolom untuk tanda tangan saksi. Patut diduga, tanpa tangan saksi, Sertifikat tersebut akan mudah dimanipulasi oleh jajaran Penyelenggara Pemilukada dari KPPS, PPS, PPK, hingga KPUD, dalam kerangka untuk menyesuaikan atau merekayasa perolehan dan perhitungan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu. c. Formulir-formulir Model C yang digunakan oleh KPU Mukomuko dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko 2015 tidak ada yang menggunakan Hologram, sebagai penanda berkas asli. Hal ini tidak sesuai dengan PKPU No.10 Tahun 2015 Pasal 5 ayat 1; Pasal 23 ayat 2 huruf b; Pasal 24 ayat 1 huruf a; Pasal 45 ayat 1 huruf b; Pasal 47 ayat 5 dan 6; Pasal 48 ayat 1 dan 2; Pasal 51 ayat 1; Pasal 55 ayat 6; Pasal 56 ayat 2 huruf a. d. Penggunaan format dan/atau redaksi berkas yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU No.10 Tahun 2015 ini, tentu saja melanggar aturan dan merusak sistem pemilu yang sedang diterapkan. Karena Pasal 5 ayat 2 PKPU No.10 Tahun 2015 mengisyaratkan: e. “Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, kecuali formulir terkait pemutakhiran data dan daftar Pemilih.” 4. Keterlambatan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2, Choirul Huda-Khaidir. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka setiap pasangan calon harus menyampaikan LPPDK selambat-lambatnya tanggal 6 Desember 2015 pukul 18.00 WIB. Namun ditemukan bahwa pasangan calon bupati/wakil bupati Kabupaten Mukomuko nomor urut 2, CHOIRUL HUDA-KHAIDIR menyampaikan Laporan tersebut pada tanggal 6 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIB. Hal ini melanggar Pasal 34 PKPU Nomor 8 Tahun 2015: 1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPUProvinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir. 7  2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. Pelanggaran Pasal 34 tersebut, menurut PKPU No.8 Tahun 2015 diberi sanksi diskualifikasi atau pembatalan yang bersangkutan sebagai Pasangan Calon, sebagaimana bunyi Pasal 54 PKPU No.8 Tahun 2015: “Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.” 5. Menghilangkan lembaran formulir Model DB2-KWK dalam berkas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DB-KWK). Patut diduga, Terlapor telah melakukan upaya pembohongan publik dengan cara menghilangkan/tidak menyertakan lembaran formulir Model DB2-KWK dalam berkas Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Mukomuko pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015. Padahal, dalam pelaksanaan Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Mukomuko, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 telah mengajukan keberatan atas pelaksanaan Pleno tersebut, karena KPU Kabupaten Mukomuko telah menggunakan dokumen C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK di seluruh TPS se-Kabupaten Mukomuko tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu PKPU No.10 tahun 2015 (Bukti P.08). saksi Pasangan Calon Nomor 3 pada saat itu meminta kepada KPU Kabupaten Mukomuko untuk menunda pelaksanaan kegiatan tersebut, sambil menunggu keputusan dari pihak terkait atas laporan yang telah dilakukan sebelumnya sehubungan dengan formulir C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK. Atas keberatan tersebut, semua persoalan yang ada telah dicatat dalam lembar Model DB2-KWK. KPU Kabupaten Mukomuko juga diduga telah melakukan pembohongan publik dengan cara menghilangkan formulir Model DB2-KWK dalam situs resmi KPU Kabupaten Mukomuko. Hal ini terlihat dalam bagian formulir DB-KWK di situs tersebut, formulir DB2-KWK tidak ada. 1) DPT yang digunakan pada saat pemungutan suara berbeda dengan DPT yang diberikan kepada Pasangan Calon; 2) Sejumlah Formulir yang digunakan dalam Pemilukada Muko-Muko Tahun 2015 tidak sesuai dengan Peraturan KPU No. 10 Tahun 2015; 3) Terjadi penyalahgunaan DPTb-2 sehingga pemilih yang seharusnya tidak berhak memberikan suara kemudian diperbolehkan untuk ikut mencoblos. Selain itu, Para Teradu juga tidak memberikan akses untuk mengetahui 8  keberadaan C6-KWK dan C7-KWK (daftar hadir) pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK; 4) Para Teradu menerima laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon No. Urut 2 Choirul Huda-Khaidir di luar jadwal yang ditentukan; 5) Para Teradu telah melakukan pembohongan publik dengan cara menghilangkan/tidak menyertakan lembaran Formulir Model DB2-KWK dalam berkas BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. [2.2] Pengadu I telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-14 dengan keterangan sebagai berikut: P-1 Rekaman audio. Masalah Keterlambatan Pasangan Calon Nomor 2 menyerahkan LPPDK, dan masalah DPT Ganda; P-2 Salinan DPT berdasarkan Pleno KPU Kabupaten Mukomuko Tanggal 1 Oktober 2015 yang dibagikan kepada Pasangan Calon Nomor 3 WISMEN-BAMBANG; P-3 Salinan DPT yang digunakan KPU Kabupaten Mukomuko pada Pemungutan Suara di semua TPS tanggal 9 Desember 2015; P-4 Daftar pemilih di DPT Kab. Mukomuko yang diragukan identitasnya; P-5 Daftar pemilih di DPT Kab. Mukomuko yang memiliki nama ganda; P-6 Lembar Keberatan Saksi yang berisi berita acara bahwa Saksi Pasangan Calon No.3 tidak diperboleh memeriksa C6-KWK oleh PPK Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko; P-7 Daftar Pemilih yang menggunakan KTP (DPTb-1) di TPS 2 Desa Selagan Jaya Kecamatan Kota Mukomuko; P-8 Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK yang digunakan KPU Mukomuko pada Pemungutan Suara Pilbup Mukomuko tanggal 9 Desember 2015. Dan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK yang harusnya digunakan menurut PKPU No.10 Tahun 2015; P-9 Lembar Keberatan Saksi (DB2-KWK) Pasangan Calon Nomor 3 dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara KPU Mukomuko; P-10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara KPU Mukomuko (Model DB-KWK); P-11 Surat Nomor 20/C/W-B/XII/2015 tertanggal 11 Desember 2015 kepada Panwascam dan PPK se-kabupaten Mukomuko; P-12 Surat Nomor 21/C/W-B/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015 kepada Panwaskab Mukomuko; P-13 Surat Panwaslu Kabupaten Mukomuko Nomor : 116/BAWASLU-PROV.BE- 07/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 prihal penyampaian Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mukomuko; P-14 SK Nomor 002 / SK / W-B / XI / 2015 Tanggal 23 Nopember 2015 Tentang Perubahan Komposisi Personalia Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Periode 2016 – 2021 Wismen A 9  Razak - H. Bambang Afriadi. Saksi Pengadu Rudiansyah Dalam sidang pemeriksaan DKPP tanggal 17 Februari 2016 bertempat di Kantor KPU Provinsi Bengkulu menyampaikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:  Untuk DPT Untuk DPT kami sampaikan yang Mulia, bahwa terdapat banyak kesalahan dalam DPT ini yang Mulia, dari DPSHb menjadi DPT Pasangan Calon Nomor urut 1 dan 2 Setuju yang Mulia, sehingga kami kalah suara dan ketok Palu, sesungguhnya kesalahan- kesalahan yang dilakukan Para Teradu terkait DPT Banyak sekalai yang Mulia. softcopy DPT tidak diberikan Teradu I atas nama Dawud selaku Ketua KPU Kabupaten Mukomuko, selama Dua minggu saya minta yang Mulia, namun tidak diberikan juga oleh Teradu. Pada akhirnya saya memperoleh softcopy DPT nya yang mulia, saya memperolehnya dari teman saya yang bekerja di KPU Kabupaten Mukomuko yang Mulia namanya Sri. Kemudian, saya memilah DPT tersebut untuk bulan oktober sampai dengan Desember. 1 minggu berselang Yang Mulia, hampir semua PPK Protes karena data yang dipakai adalah data yang tidak Valid, ada salah satu ketua PPK Lima Koto meragukan datanya yang Mulia, nama Ketua PPK Lima Koto Ibu Endang, PPK Slagan Raya Namanya Yun Herdi, sebelum Pleno penetapan DPT selesai dilaksanakan PPK Kecamatan Ipu namanya Jimmy meninggalkan ruangan, setelah itu PPK bubar. Sebagian PPK sudah kenal saya yang mulia, Ketua PPK Lima Koto Ibu Endang mengatakan kepada saya untuk menolak penetapan DPT tersebut yang Mulia. Karena data PPDP ini tidak dipakai, DPSHb ini kami turun ke bawah untuk mencari data yang sebenarnya, kami menyampaikan bahwa ini data yang Valid, hanya saja karean Dua LO Pasangan Calon yang lain setuju yang Mulia, aka tetap kalah juga akhirnya yang Mulia. Kami juga mempunyai CD rekaman yang berisi suara yang Mulia, dalam hal ini terdaftar di bukti P-13 Pengadu.  Untuk LPPDK (Laporan Penerimaan Penggunaan Dana Kampanye) Untuk LPPDK kami sampaikan yang Mulia, pada saat melaporkan mengenai LPPDK ini yang Mulia, kami melapor hanya berdua, saat itu waktu menunjukkan pukuk 18.00 WIB, waktu itu saya melihat Teguh yang Mulia, Teguh ini adalah orang dekat dari Choirul Huda menyerahkan dana kampanye keruangan Ketua KPU Kabupaten Mukomuko, dokumen yang diserahkan saat itu tidak lengkap, dilokasi juga terdapat Staf Panwascam. [2.3] PETITUM 10 Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Memohon kepada Majelis Pemeriksa DKPP yang terhormat untuk menjatuhkan Sanksi Tegas kepada Para Teradu; 3. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya. [2.4] Pengadu II Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Mukomuko, dalam sidang DKPP tanggal 18 Februari 2016 menduga Para Teradu Selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muko-Muko telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang pada Pokoknya menyampaikan sebagai berikut: Setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama terhadap laporan Nomor 3/LP/Pilbup/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015 Tentang laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah Tahun 2015 oleh Ahmad Dedi, S.Ag selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko memutus dan menetapkan mengabulkan sebagian petitum pelapor, yakni Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mukomuko berpendapat lain, dalam hal ini Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Mukomuko, yakni Dawud, Abdul Hamid Siregar, Raamadhan Gusti, Syofia Diana, dan Dedi Desponsori. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mukomuko diduga kuat merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada DKPP; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Teradu I, II, III, IV, dan V selaku Ketua dan Anggota KPU kabupaten Muko-Muko telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 18 Februari 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang Digunakan Di TPS Mengenai keberatan terhadap teradu terhadap Daftar pemilih Tetap ( DPT) yang digunakan di TPS mengukapkan banyak permasalahan. a. Bahwa pengadu mendalilkan DPT yang digunakan KPU Mukomuko pada saat Pemungutan suara di TPS berbeda dengan DPT yang diberikan KPU kepada pasangan Calon sebelumnya.berkenaan dengan dalil/ tuduhun pihak pengadu yang mendalilkan tentang DPT yang tidak Valid adalah tidak berdasar. Bahwa Sebagai teradu dapat kami tanggapi yakni proses pemutakhiran data pemilih sejak data tersebut diterima dari Kemendagi Melalui KPU RI yang kemudian diteruskan kepada KPU daerah yang menyelenggarakan Pemilukada serentak. KPU Mukomuko mendistribusikan data tersebut untuk dilakukan pencocokan dan penelitian dengan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Selanjutnya Setelah PPDP melakukan pencocokan dan penelitian langsung ditingkat RT dan 11  Desa/Kelurahan tahapan tersebut dilakukan pemutakhiran, terdapat tambahan dan terdapat pula penghapusan nama-nama yang sudah meninggal dunia ataupun pindah sebelum disahkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan oleh PPS. Dari data DPS kemudian dilakukan kembali pencocokan dan penilitian serta pemutakhiran data yang di update oleh PPS, setelah mendapatkan masukan dan perbaikan Kemudian data tersebut disahkan menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHp), setelah itu KPU, PPK hingga PPS mengumumkan ditempat tempat umum yang bias diakses masyarakat dan memberi kesempatan kembali untuk masyarakat mendaftarkan diri jika namanya tidak terdaftar dalam DPSHp melalui PPS dan Petugas PPS kemudian melalui pleno secara berjenjang ke PPK dan KPU mengesahkan DPSHp dan tambahan atau perbaikannya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) bersama Panitia Pengawas Pemilihan dari Panwascam, Wakil Peserta Pasangan Calon. b. Bahwa setelah diplenokan menjadi DPT, KPU kembali menurunkan data ke PPK dan PPS untuk ditempel ditempat tempat umum yang mudah diakses Masyarakat diumumkan melalui PPS, PPK dan termasuk juga di Website KPU nama-nama yang terdaftar dalam DPT, jika terdapat masih ada masyarakat yang belum terdaftar dalam tahap ini, kembali diberikan kesempatan untuk mendaftar dan melaporkan kepada PPS, PPK maupun KPU kabupaten untuk dimasukkan dalam daftar pemilih tetap tambahan pertama (DPTb-1). c. Bahwa oleh karena itu, tahapan Pleno yang melibatkan seluruh team pasangan calon (Pihak pengadu maupun 2 Pasangan Calon yang lainya) sejak tahapan pleno Daftar Pemilihan Sementara (DPS) hingga Pleno Penetapan DPTb-1. Setiap tahapan-tahapan tersebut selalu diawasi oleh Panwas Kabupaten Mukomuko. Nama-nama Pemilih yang telah ditetapkan pada saat Pleno Penetapan DPT diberikan pada seluruh pasangan calon dalam bentuk soft copy maupun hard copy. asumsi atau tuduhan Pengadu diatas sangat lah tidak berdasar ketika Pengadu menyatakan data pemilih tidak valid dan berbeda dengan yang digunakan di TPS adalah mengada ada dan tidak benar. Data DPT yang disampaikan pada saat pemugutan suara di TPS bersumber dari data sidalih yang kesemuanya berasal dari data yang telah divalidasi dan di Plenokan Mulai tingkat PPS,PPK dan pleno di KPU Kabupaten. Dalil Pengadu telah menduga teradu memanipulasi fakta dan tahapan yang telah dilalui merupakan tuduhan yang mengada ada dan tidak berdasar bahkan cenderung mengarah ke fitnah; Bahwa terhadap dalil Pengadu pada poin C huruf b yang pada pokoknya telah mendalilkan akibat pada DPT yang digunakan di TPS ada beberapa perubahan nama pada pemilih, baik berupa modifikasi kata maupun modifikasi huruf sehingga pemilih sulit dikenali. Akibatnya petugas KPPS kesulitan menemukan pemilih yang tidak dikenali tersebut.sehingga banyak pemberitahuan pemungutan suara ( C6-KWK yang tidak bisa disampaikan kepada pemilih). 12 1. Menurut teradu dalil pengadu tersebut tidak berdasar, karena teradu/ KPU Mukomuko tidak pernah melakukan perubahan nama pemilih, baik berupa modifikasi kata maupun modifikasi huruf. Data yang dikirim ke seluruh TPS pada hari pemungutan suara tersebut bahwa data DPT yang dikirim ke seluruh TPS merupakan hasil dari Pleno berjenjang mulai dari PPS,PPK dan Pleno di KPU yang melibatkan seluruh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko tahun 2015. Pleno berjenjang mulai dari DPS,DPSHP,DPT dan DPTB 1 pihak Pasangan Calon selalu menghadiri semua tahapan tersebut, pada saat tahapan pleno seluruh pihak pasangan Calon tidak pernah melakukan complain. Pihak teradu beserta pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko tahumn 2015. Seluruh data mata pilih yang telah dimutakhirkan melalui semua tahapan- tahapan mulai dari DPS,DPSHP,DPT serta DPTB 1 pihak pengadu selalu diberi salinan berita acara, serta hard dan soft copy seluruh pasangan calon selalu diberi salinanya. Disisi lain data selalu diunggah kedalam data sidalih yang diakses melalui website KPU Mukomuko. Teradu sama sekali tidak pernah melakukan tindakan untuk merubah nama pemilih, maupun memodifikasi kata ataupun huruf. Bahwa pihak pengadu terkesan mengada ada dengan asumsi yang tidak berdasar 2. Bahwa terhadap tuduhan pengadu pada Poin C huruf c dengan adanya DPT yang tidak mempunyai Nomor KK dan NIK, pemilih yang dicatut dari pemilih dari daerah lain ( pemalsuan NIK , pemilih dengan NIK yang tidak pernah dikeluarkan pihak kecamatan dan kesalahan identifikasi sejumlah 16.606 pemilih dalam DPT, terhadap tuduhan pengadu tersebut maka pihak teradu dapat menjelaskan bahwa hal tersebut adalah hal yang sangat mungkin banyak terjadi ada data pemilih yang tidak mempunyai KK dan NIK, akan tetapi pihak teradu tidak mempunyai kewenangan dan tidak pernah melakukan pencatutan NIK dari daerah manapun, pihak teradu selalu melakukan identifikasi masalah terutama bagi pemilih yang tidak memiliki Nomor KK dan NIK, teradu memang telah menemukan beberapa kerancuan NIK invalid. Dengan adanya temuan NIK invalid tersebut teradu selalu melakukan Koordinasi dengan pihak DUKCAPIL dengan adanya fakta bahwa ada sebagian pemilih yang tidak mempunyai KK dan NIK. Tugas penyelenggara adalah melakukan pencoklitan ditingkat bawah, permasalahan ada KK atau NIK atau tidak itu merupakan menjadi domainya Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mukomuko. Terhadap adanya pemilih yang tidak mempunyai NIK atau NIK Invalid, teradu telah melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Mukomuko. Bagi teradu pemilih yang sudah mempunyai hak Pilih asalkan mereka menjadi penduduk Mukomuko dan sesuai dengan ketentuan Undang undang maka pihak teradu tidak boleh menghilangkan hak pilih masyarakat. 13 3. Bahwa Terhadap Pengaduan Poin C Huruf d, bahwa ada banyak pemilih ganda dalam DPT,kegandaan tersebut terjadi di TPS yang sama, antar TPS dalam satu desa, antar kecamatan dalam kabupaten Mukomuko dan antar Kabupaten. 4. Terhadap dalil pengadu tersebut menurut teradu tidak berdasar, dan secara tegas teradu menolak atas daalil tersebut. bahwa teradu telah melakukan indentifikasi terhadap mata pilih ganda baik antar TPS dalam satu desa, antar TPS dalam Kecamatan dengan mengumpulkan seluruh PPK untuk mengidentifikasi daftar mata pilih ganda antar Kecamatan, atau antar Desa dan sudah melakukan penghapusan terhadap data matapilih ganda, jika seandainya pada saat Daftar Mata Pilih yang disampaikan di TPS masih terdapat mata Pilih Ganda maka pihak PPS KPPS untuk menandai data pilih ganda. 5. Terhadap tuduhan pihak pengadu pada Poin C huruf e bahwa Pihak Teradu telah melakan pengacakan nomor urut pemilih, yang mengakibatkan pemilih kebingungan mencari TPS tempat mereka akan memilih,pada akhirnya banyak yang tidak menggunakan hak pilih 6. Menurut teradu dalil tersebut tidak berdasar, bahwa pihak teradu tidak pernah melakukan pengacakan pengguna hak pilih dan hal tersebut murni diambil data SIDALIH. Bahwa ada kemungkinan nama dan nomor urut pemilih yang teracak, hal tersebut dampak dari rasionalisasi atau pengurangan dan atau penggabungan Jumlah TPS di seluruh desa di Kabupaten Mukomuko, bahwa pada saat Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2014 jumlah TPS sebanyak 388 TPS, sedangkan pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko jumlah TPS se Kabupaten berkurang menjadi 290 TPS. Fakta tersebut diatas memungkinkan pada saat Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2014 lalu memilih di TPS 3 selanjutnya pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tempat memilihnya di TPS 2. Setiap tahapan data terbaru mengenai mata Pilih di Publikasikan di tempat umum pada setiap Desa dengan tujuan agar masyarakat mudah untuk mengakses ada di TPS mana mereka menggunakan hak pilihnya. Hal ini tentunya pihak teradu mengajak kepada seluruh elemen terutama para pemilih untuk pro aktif untuk membaca dan mencari tahu di TPS mana mereka menggunakan hak pilihnya. Pada sisi lain teradu selalu mengajak dan mensosialisasikan serta menyampaikan kepada Seluruh Pasangan Calon, PPK dan PPS untuk menyampikan kepada masyarakat yang berhak menggunakan hak pilih untuk selalu proaktif. 7. Bahwa Jumlah DPT Kabupaten Mukomuko Sebanyak 126.752 mata pilih. yang menggunakan hak pilih 89.588 Pemilih (69,62% partisipasi pemilih). Apakah ada suatu Kabupaten, Kota pada seluruh Provinsi yang melaksanakan PEMILUKADA, partisipasi pemilihanya mencapai 100% dari jumlah DPT, bahwa tuduhan pihak pengadu yang menuduh pihak teradu melakukan skenario untuk memudahkan teradu untuk mengatur perolehan suara Pasangan Calon yang lain adalah fitnah 14  yang tidak berdasar dan cenderung mengada ada. Bahwa tidak ada ruang maupun peluang bagi teradu untuk menskenario dan mengatur perolehan suara yang menguntungkan calon lain, karena proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS berjalan sangat terbuka dan disaksikan oleh masyarakat umum, para saksi pasangan calon serta Petugas pengawas lapangan. ditambah lagi saksi serta PPL diperbolehkan mendokumentasikan CI plano melalui foto maupun media lainya berupa film. Darimana celahnya sehingga teradu dapat menskenario dan mengatur perolehan suara calon lainya. apakah ada laporan dari saksi Pasangan Calon No 3 yang melaporkan adanya manipulasi dari teradu?. pengadu terkesan telah melakukan tindakan pembohongan publik dengan asumsi yang salah dan tidak berdasar serta memutar balikan fakta. 8. Bahwa tuduhan adanya perbuatan pelanggaran Teradu yang merencanakan merugikan Pengadu tidak diuraikan dengan jelas apa akibatnya bagi pengadu dan pemilih mana yang pengadu bisa memastikan memilih Pengadu di bilik suara? dan apa yang dilakukan Teradu sehingga menguntungkan Pihak Pasangan Calon lain ? juga tidak dijelaskan dan diurai dalam dalil Pengadu. Oleh karena itu, bagi Pihak Teradu dalil-dalil tersebut merupakan suatu fakta tindakan Pengadu yang telah merekayasa dan atau manipulasi fakta yang cenderung fitnah dan merugikan Pihak Teradu. Tidak diberikannya akses untuk mengetahui keberatan C6-KWK dan C7-KWK (daftar hadir) pada saat pleno rekap PPK di Kecamatan Bahwa terkait dalil Pengadu yang yang mendalilkan tidak diberikanya akses untuk mengetahui keberadaan C6-KWK dan C7-KWK pada saat rekap di PPK. Terhadap dalil Pengadu tersebut menurut teradu merupakan dalil yang dibangun berdasarkan asumsi belaka serta tuduhan tuduhan tanpa dasar, karena. Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 29 Huruf huruf f yang berbunyi KPPS memberikan salinan DPT dan DPTB-1 kepada Saksi dan PPL/ pengawas TPS hal ini tidak ada kewajiban KPPS untuk memberikan salinan C6 dan C7 Kepada Saksi dan PPL, dan Pasal 55 ayat 4 maupun PKPU Nomor 15 Tahun 2015 diatur mengenai kewajiban KPPS hanya menyapaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada Saksi, dan PPL/Pengawas TPS pada hari pemungutan suara, tidak ada mekanisme yang menyatakan KPPS wajib menyerahkan Formulir C6 dan Formulir C7, dengan demikian tindakan Teadu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalil Pengadu tidak berdasarkan hukum. Bahwa pengadu dalil pengadu menuntut adanya pemungutan suara ulang jika mempedomani PKPU 10 Tahun 2015 Pasal 59 yang berbunyi. 9. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. 15 10. Pemungutan suara dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan terbukti terdapat 1 atau lebih keadaan sebagai berikut…. e. lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS. 11. Terhadap pasal 59 yang didalilkan pengadu, dapat teradu tanggapi. Bahwa selama proses pemungutan dan rekapitulasi ditingkat KPPS dan Pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan ( PPK) dari 15 kecamatan di Mukomuko tidak ada satupun rekomendasi dari Panwas Kecamatan yang disampaikan kepada PPK Maupun Pihak teradu. Hal ini membuktikan bahwa dalil pengadu tidak terbukti dan tidak berdasar hokum. 12. Bahwa dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan ( PPK ) semua berjalan sesuai mekanismu serta tidak ada keberatan dari seluruh Pengawas Kecamatan di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Mukomuko. 13. Lembaran formulir yang digunakan dalam Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Mukomuko tanggal 9 Desember 2015 tidak sesuai dengan PKPU Nomor 10 tahun 2015. Bahwa dalil pengadu menduga teradu berusaha menguntungkan pihak tertentu sehingga pihak Teradu sengaja tidak menggunakan aturan yang berlaku ( PKPU NO 10 Tahun 2015. Dalam merancang dan memperbanyak formulir yang digunakan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 Pengadu menduga dengan adanya perubahan peraturan KPU mengakibatkan validitas perolehan suara dan data statistik atas validitas jumlah pemilih yang hadir, jumlah surat suara diragukan adalah dalil atau alasan yang tidak berdasar. menurut Pihak Teradu perubahan peraturan KPU dalam formulir C-KWK dan lampirannya Model C1-KWK secara substansi tidak mempengaruhi dengan data statistik serta mempengaruhi adanya selisih perolehan suara masing-masing pasangan Pasangan calon, dalam hal ini perolehan suara Pengadu dan Pasangan calon lainya. Bahwa kesalahan tersebut murni dari pihak percetakan bukan Unsur kesengajaan teradu. 1) Bahwa perubahan formulir C-KWK dan lampiran memang ada perbedaan dengan PKPU 10 tahun 2015 Model C KWK hanya pada perubahan bentuk yang dari 1 (Satu) lembar menjadi 2 (Dua) lembar akan tetapi substansinya seluruh saksi menanda tangani berita acara tersebut ( C-KWK ).sedangkan pada formulir CI-KWK memang tidak ada kolom tanda tangan saksi. namun bentuk isian yang bersifat data statistik secara substansi tidak ada perubahan. Bahwa saksi-saksi teradu di tingkat TPS telah melaporkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS tempat mereka bertugas kepada Pengadu melalui masing-masing sekretariat, dengan menyerahkan salinan Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan lampiran Moden C1-KWK yang telah diterima oleh masing-masing saksi pengadu di tingkat TPS dari KPPS. Pada 16  Faktanya hanya salinan Formuluir Model C1-KWK saja yang tidak terdapat kolom tandatangan dari masing-masing peserta Pemilihan, karena dalam Formulir tersebut tidak tersedia kolom tandatangan untuk para saksi pasangan Calon, sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2015, sedang pada salinan Formulir Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK telah ditandatangani oleh masing-masing saksi pasangan Calon yang bertugas di masing-masing TPS. Karena salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan lampiran Model C1-KWK merupakan satu kesatuan Dokumen yang tidak terpisahkan, serta diserahkan oleh pihak KPPS kepada saksi masing-masing pasangan calon dalam keadaan lengkap, yang dalam hal ini terdiri dari salinan C-KWK, Formulir C1-KWK dan Lampiran C1-KWK sehingga menjadi hal yang senyatanya harus diketahui dan disadari kebenarannya Terkait dengan isian data data yang tercantum dalam salinan Model C1-KWK, walaupun formulir tersebut tidak dibubuhi tandatangan dari masing-masing saksi. Bahwa terhadap fakta tidak ditandatanganinya salinan Formulir Model C1-KWK oleh saksi pasangan calon sebagaimana telah di dalilkan oleh pengadu dalam tahapan rapat penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan dari pihak saksi manapun maupun PPL di TPS. Semua data seperti yang dijelaskan Pihak Teradu masih terdapat dalam lampiran Model C1-KWK yang digunakan pada saat itu. Oleh karenanya Validitas atas perolehan suara Pengadu dan Pasangan Calon Lain yang paling esensi dan substansi terdapat kolom tandatangan saksi. Perolehan Suara seluruh Calon tidak ada yang dirugikan atau diuntungkan oleh teradu. Seluruh data perolehan suara sangat bias dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. 2) Bahwa menurut Pihak Teradu, persoalan Validitas Data Statistik sebagaimana didalam Model C1-KWK berasal dari Model C1-KWK Plano yang semua data statistik tersebut dituliskan dalam tahap Penghitungan Suara ditingkat TPS yang dihadiri Saksi Pengadu dan Saksi Pasangan Calon lain. Bahwa C1-Plano KWK sudah sesuai dan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015. Dan pada faktanya, sepanjang penghitungan suara dan penghitungan statistik atas data pemilih (DPT,DPTb-1, DPTb-2 dan Pemilih Pindahan), pemilih disabilitas serta atas Data Surat Suara yang diterima KPPS ditambah 2,5% dari jumlah pemilih di TPS tersebut, Pemilih yang menggunakan hak pilih serta data lainnya tidak terdapatnya keberatan dari semua saksi Pengadu dan Saksi Pasangan Calon Lain maupun Temuan Petugas Panwas PPL di masing-masing TPS, atas adanya perbedaan atau perselisihan penghitungan di masing-masing TPS, karena pada substansinya adalah sama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota siapkan C KWK dan C I KWK. 17 3) Bahwa terhadap dalil Pokok Pengadu yang menyatakan “kesalahan yang disengaja oleh Teradu” merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan cenderung fitnah. Adapun keterangan dan Tanggapan Pihak Teradu antara lain : a. Bahwa terhadap dalil Para Pengadu dalam Pokok Permohonannya menyatakan dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, lembaran model C-KWK dan Formulir C1-KWK yang digunakan Terlapor aquo tidak berlaku lagi. b. Bahwa perubahan C1-KWK yang tidak ada kolom tandatangan Saksi dalam sertifikat hasil penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Murni Kesalahan pihak percetakan yang tidak mencantumkan Kolom tandatangan Saksi, karena dalam spek yang di buat KPU dalam SK Nomor : 54/Kpts-MM-X/2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. telah memuat Kolom tandatangan Saksi, akan tetapi dalam lembar CI-KWK yang dicetak tidak adanya kolom tandatangan saksi dalam, namun tidak berdampak pada adanya diskriminasi atas perubahan perolehan suara Pihak Pengadu di penghitungan ditingkat TPS yang mengakibatkan kalahnya Pihak Pengadu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015, karena secara substansinya perubahan tersebut tidak mengurangi suara masing-masing pasangan calon karena setelah direkapitulasi suara dan data statistik di seluruh TPS tidak ada selisih baik perolehan maupun datanya, apalagi akan menguntungkan Pihak calon lain sangatlah Tidak Beralasan dan Tidak Berdasar. c. Bahwa pada faktanya Petugas KPPS diseluruh TPS di wilayah Kabupaten Mukomuko telah melaksanakan validasi sebelum melakukan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Dalam hal ini dalil Pengadu tidak dapat dibuktikan karena tidak ada catatan khusus atau catatan kejadian didalam Formulir C2-KWK yang diterima Saksi Pihak ataupun temuan Petugas PPL PANWAS yang menyatakan adanya ketua KPPS atau anggota KPPS di seluruh TPS yang melanggar aturan dan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) tersebut. Oleh karenanya Validasi sebagaimana dikeluhkan dan atau dituduhkan Para Pengadu sangatlah tidak beralasan dan Tidak Terbukti; a. Bahwa berkenaan dalil Pengadu pada angka 3 Huruf d pada Pokok pengaduanya, dinyatakan Lembaran Formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK tidak menggunakan hologram sebagai penanda berkas Asli 18  .Bahwa terhadap dalil ini, dapat Pihak Teradu terangkan dan tanggapi sebagai berikut : b. Bahwa dalil Pengadu sangat tidak beralasan, karena diseluruh TPS yang dihadiri oleh SAKSI Pihak pengadu dan saksi pasangan calon lainya semua data sebagaimana hasil penghitungan dan rekapitulasi tertulis didalam Formulir C KWK bertanda hologram terbuka lebar dan dapat diakses sebagaimana diatur didalam Pasal 47 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. c. Bahkan disemua TPS para Petugas KPPS memberikan ruang dan kesempatan bagi Saksi Pengadu dan Pihak calon lainya untuk mendokumentasikan hasil perolehan dan catatan di Lembar C1-KWK Plano baik dalam bentuk foto maupun video sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Namun tidak semua hak untuk pendokumentasian tersebut dimanfaatkan oleh Saksi masing pasangan calon dan berdasarkan kesanggupan Saksi yang disiapkan Pihak Pengadu dan Pihak calon lainya yang memiliki fasilitas foto dan atau video. d. Bahwa setelah melakukan penghitungan dan pencocokan validasi perolehan suara dan data-data statistik yang ada di C1-KWK Plano, KPPS menyalin kembali seluruh yang tercatat di C1-KWK Plano ke dalam formulir isian C1- KWK yang berhologram dan lampirannya. e. Bahwa dalam penyalinan tersebut seluruhnya disaksikan oleh semua Saksi Pengadu dan saksi calon lainya serta Petugas PPL Panwas yang ditempatkan di TPS. Tidak ada catatan khusus atas kelalaian atau tidak melibatkan saksi pasangan calon atau petugas PPL Panwas di TPS yang dilanggar oleh Ketua KPPS maupun anggotanya atau adanya Manipulasi angka-angka perolehan suara maupun data statistik sebagaimana diatur dalam Pasal 48 (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. f. Bahwa merupakan fakta hukum serta fakta dan bukti yang membantah dalil Pengadu atas validitas perolehan suara dan data-data statistik yang mempengaruhi perolehan suara Para Pemohon karena semua Saksi yang hadir menandatangani formulir C KWK serta lampiranC1-KWK dan lampirannya yang berhologram. g. Bahwa semua saksi dan Panwas Lapangan hanya menerima copy (salinan) yang tidak berhologram yang semuanya juga ditandatangani oleh Ketua 19  KPPS, Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon dan dilampirkan daftar hadir yang didalamnya ada PPL Panwas yang ditempatkan di TPS. Sedangkan Asli Berita Acara C-KWK dan Lampirannya C1-KWK yang berhologram dimasukkan dalam amplop tertutup dan ditempatkan didalam kotak suara yang digembok dan bersegel; h. Bahwa jika ada beberapa Saksi Pengadu atau saksi calon lainya seandainya tidak menandatangani sepenuhnya, karena kelalaian saksi yang tidak hadir atau tidak ada di TPS yang bersangkutan. Hal ini diatur didalam Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Seluruh saksi Pihak Pengadu dan Saksi Pasangan calon lainya serta Panwas di TPS tidak ada yang menyatakan keberatan atas hasil yang tertera pada formulir C1-KWK serta lampirannya yang diterima Saksi masing-masing. i. Bahwa jika pihak Pengadu mendalilkan harus menerima C1-KWK dan lampirannya yang berhologram tidaklah berdasar dan salah memahami aturan yang diatur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana didalam Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. 4) Bahwa mengingatkan kepada Pihak pengadu dalam pelaksanan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, disamping Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko juga dilakukan serentak atas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu. jika diperbandingkan dengan data statistik keseluruhan masing TPS atas data yang ada di Model C1-KWK pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Model C1-KWK pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak terdapat perbedaan jumlah Pemilih, tidak terdapat perbedaan jumlah surat suara yang ada ditingkat TPS. 5) Bahwa jika dibeberapa TPS terdapat perbedaan jumlah surat suara yang terpakai dan jumlah perolehan suara antara Bupati dan Wakil Bupati dengan Gubernur dan Wakil Gubernur sepenuhnya dipengaruhi adanya Pemilih yang berpindah, atau sedang bertugas dengan membawa formulir Model A5-KWK melakukan hak pilihnya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan pemilih tersebut tidak boleh menggunakan hak pilihnya dan mendapatkan surat suara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6) Bahwa bahkan Terhadap perbedaan tersebut terekam dengan jelas dan sangat valid didalam lampiran Model C1-KWK tentang Sertifikat rekapitulasi pemilih dimasing-masing TPS. 20 7) Bahwa terhadap dalil Pokok pengaduan Pihak Pengadu yang menyatakan lembaran pada Model C-KWK yang digunakan oleh Teradu terdapat petunjuk agar formulir Model C6 dan formulir Model C7 tidak disertakan dalam lampiran berita acara hasil pemungutan dan perhitungan suara sehingga saksi pasangan calon tidak dapat mencocokkan jumlah pemilih yang hadir dengan penggunaan surat suara adalah tidak benar dan tidak berdasar. Dalam hal ini kami dari Pihak Teradu menerangkan dan menanggapi sebagai berikut : a. Bahwa dari proses dan tahapan setelah penhitungan dan rekapitulasi perolehan suara dan rekapitulasi data statistik baik pemilih, pengguna hak pilih yang berkesesuaian dengan jumlah total surat suara ditambah 2,5% dicocokkan dengan jumlah surat suara yang digunakan maka lembar C-KWK Plano yang berhologram ditandatangani kemudian disalin dalam formulir C1- KWK dan lampirannya. b. Bahwa setelah menyalin kembali di C1-KWK dan model lampiran C1-KWK ditandatangani semua petugas dan ketua KPPS, Saksi-saksi semua pasangan calon bupati dan wakil bupati; c. Bahwa setelah ditandatangani Ketua KPPS mengumumkan semua perolehan suara dan data statistik yang telah direkapitulasi semua dan 1 (satu) rangkap di tempel ditempat umum yang bisa diakses publik disekitar TPS; d. Bahwa tahapan ini tidak ada yang dilanggar dan dilewati sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. e. Bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Semua telah menerima salinan Berita Acara dan formulir C1-KWK dan lampirannya. saksi Pengadu dan Saksi Pasangan calon lainya maupun petugas PPL Panwas hanya menerima formulir C1-KWK dan lampirannya sebagaimana diatur Pasal 55 ayat (4) dinyatakan : “KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir C-KWK , Model C1-KWK dan lampirannya kepada saksi dan PPL/Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara” f. Bahwa dari dasar aturan diatas, maka tidak ada kewajiban agar formulir Model C6 dan Formulir C7 disertakan atau tidak disertakan dalam lampiran berita acara hasil pemungutan dan perhitungan suara serta sesuai dengan tahapan saksi telah melakukan verifikasi, validasi perolehan suara dan data statistik pemilih, surat suara yang hadir dengan penggunaan surat suara. g. Bahwa dengan begitu, dalil Pihak Pengadu sangat tidak berasalan dan sangat tidak berdasar, oleh karenanya sangat beralasan dan sangat berdasar bagi yang Mulia majelis Etik menyatakan menolak atau setidak-tidaknya mengesampingkan dalil Pihak Pelapor. 21 8) Bahwa terhadap dalil Pihak Pengadu pada angka 3 huruf b, b 1 sampai b 4.menyatakan Model C-KWK yang digunakan Teradu terdapat istilah Model C8- KWK dan C9-KWK padahal didalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tidak ditemukan istilah tersebut, sehingga membingungkan semua pihak dalam menjalankan tugasnya di KPPS. Terhadap dalil ini Pihak Teradu menerangkan dan menanggapi sebagai berikut: a. Bahwa kekeliruan dalam Model C-KWK secara administratif tidak menguntungkan salah satu calon dan sebaliknya tidak juga merugikan salah satu calon. Bahwa sepanjang dalam bentuk formil C8-KWK dan C9-KWK tidak ada atau tidak tersedia, hal tersebut dapat diabaikan, karena sepanjang kekeliruan dalam administrasi tanpa merubah substansi dan data statistik perolehan suara di TPS, jumlah pemilih dalam DPT di TPS, surat suara yang diterima di TPS, jumlah surat suara yang digunakan sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan sama dengan jumlah perolehan suara sah seluruh pasangan calon dan jumlah surat suara batal. Disamping itu pihak teradu telah melakukan sosialisasi dan bimtek mengenai proses rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara mulai di PPK,PPS dan KPPS secara detail sehingga penyelenggara di tingkat KPPS tidak mengalami kebingungan dalam pengisian C KWK serta CI KWK beserta lampiranya. b. Bahwa pada faktanya, saksi-saksi Pengadu dan Saksi Pihak calon lainya serta Petugas pengawas lapangan (PPL) Panwas tidak ada yang bingung dalam mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara. hal ini dibuktikan petugas KPPS seluruh TPS dalam mengisi formulir C-KWK dan lampiran C1-KWK tidak ada permasalahan dan semua saksi pasangan calon menandatanganinya. c. Bahwa karena ditingkat saksi-saksi di TPS, petugas KPPS bahkan panwas sendiri tidak pernah melaporkan adanya kebingungan dalam menjalankan tugasnya, lalu justru Pengadu yang merasa khawatir bingung. Bahkan ke khawatiran kebingungan pada petugas dalam menjalankan tugasnya setelah proses dan tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ditingkat TPS telah selesai dilaksanakan tanpa ada komplain ataupun keberatan ditingkat TPS. Karena KPU Mukomuko telah menyampikan hal tersebut pada BIMTEK di tingkat PPK dan PPS serta KPPS. d. Bahwa tandatangan saksi tetap adaa dan pada halaman yang sangat prinsip dan berkenaan pada halaman angka angka perolehan suara para calon Bupati dan Wakil Bupati yang ikut dalam Pemilihan ( Lampiran C1.KWK. e. Bahwa dengan fakta-fakta diatas, sangat tidak beralasan dan tidak berdasar dalil yang disampaikan Pihak Pengadu pada Pokok Pengaduanya. 22 Keterangan penyampaian Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Choirul Huda- Khaidir a. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pengadu yang mendalilkan adanya pelanggaran keterlambatan penyampaian laporan LPPDK yang dilakukan oleh Pihak pasangan No urut 2 chairul Huda - Haidir sebagaimana didalam pada Kedudukan Hukum (legal standing) Pihak Pengadu, pada Pokok Pengaduanya adalah tidak beralasan dan tidak berdasar. b. Bahwa Pihak Pengadu mendalilkan Kedudukan Hukum (legal standing) Teradu, dan kembali dalam Pokok Permohonan tentang adanya pelanggaran yang terjadi dan dibiarkannya pelanggaran atas keterlambatan pelaporan dana kampanye yang dapat mengakibatkan di-diskualifikasinya peserta pemilihan. Bahwa Pengadu pada pokok permohonannya mendalilkan pula yang melakukan pelanggaran dalam keterlambatan penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) pasangan calon bupati/wakil bupati nomor urut 2 Chairul Huda - Haidir. Bahwa Pengadu meyampaikan laporan tersebut pada tanggal 6 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIB. c. Bahwa untuk meyakinkan dalilnya pada, Pihak Pengadu menjelaskan norma yang diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No.8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota. d. Bahwa terhadap dalil-dalil diatas, Pihak Teradu menerangkan dan menanggapi dengan menjelaskan norma Pasal 34 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yakni : Ayat (2) : “LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Propinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat”. e. Bahwa terhadap pasangan calon yang tidak melaporkan LPPDK sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada waktu yang telah ditentukan maka sanksi yang diterapkan sebagaimana diatur pada Norma Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yakni : 23  “Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Propinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dikenai Sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.” f. Bahwa berdasarkan norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan adanya dalil-dalil Pengadu dalam Kedudukan Hukum (legal standing) Pengadu dan pada Pokok Pengaduanya seperti point- point diatas maka Pihak Teradu nyatakan dalil-dalil ini adalah bentuk tuduhan atas rekayasa fakta nyata yang tidak berdasar. g. Bahwa Pasangan Nomor urut 1 Sapuan- Dedy Kurniawan telah melaporkan LPPDK sebagaimana diatur pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) kami sebagai terlapor perlu menjelasakan kronologis secara singat. Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 6 Desember 2015 pukul 17.50 WIB karena laporan LPPDK Pasangan Calon No 1 belum lengkap, makan untuk sementara laporan awal diterima sambil meminta LO Pasangan Calon urut 1 untuk segera melengkapi pada pukul 17.45 LO Pasangan Calon No 1 datang lagi dan laporan dinyatakan lengkap sebagaimana bukti tanda terima laporan LPPDK yang ditandatangani oleh Kasubag Hukum KPU Mukomuko dan ditandatangani pula oleh team Kampanye, namun format laporannya tidak sesuai dengan form LPPDK, namun laporanya LPPDK Pasangan Calon No 1 dinyatakan diterima dengan catatan jam 22.00 malam tanggal 6 harus sudah lengkap dikarenakan pihak auditor dari Jakarta manu mengambil LPPDK pada pyukul 23.00 WIB. selanjutnya pasangan Calon No Urut 2 Choirul Huda – Haidir menyampaikan laporan LPPDK pada pukul 11.15. tanggal 6 Desember namun karena sebagian laporan LPPDK belum lengkap, untuk sementara dinyatakan diterima dengan catatan harus menyampaikan lagi laporan LPPDK dengan lengkap sebelum pukul 18.00. selanjutnya pada pukul 17.48 WIB Pasangan Calon No urut 2 kembali dating melaporkan LPPDK dan dinyatakan lengkap tetapi belum ditandatangani oleh ketua tim pemenangan, makan laporan LPPDK Pasangan Calon no urut 2 dinyatakan diterima dan ditandatangani surat tanda terimanya oleh kasubag hukum. Dengan catatan tandatangan ketua team pemenangan harus sudah ditandatangani paling lambat pada pukul 22.00. dikarenakan pihak auditor dari Jakarta akan datang ke KPU Mukomuko untuk mengambil laporan LPPDK pasangan calon pada pukul 23.00. WIB.Selanjutnya pasangan Calon No urut 3 Wismen A Razak – Bambang Afriadi pada pukul 17.45 WIB tanggal 6 desember 2015 datang ke kantor KPU Mukomuko menyerahkan LPPDK dan dinyatakan lengkap, serta dinyatakan diterima dan ditandatangani oleh 24  kasubag Hukum KPU Mukomuko. Untuk keperluan dokumentasi dan arsip, LO Pasangan Calon urut 3 meminjam kembali LPPDK dengan alasan mau di foto copy. Pihak kami menyerahkan kembali LPPDK tersebut, dan segera dikembalikan ke pihak KPU Mukomuko paling lambat pukul 22.00 WIB Karen pihak auditor dari Jakarta akan mengambil laporan LPPDK pasangan calon pada pukul 23.00 WIB ( T 09 ) h. Bahwa terlapor sebagai penyelenggara bertugas untuk memfasilitasi para Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam melaporkan LPPDK, yang sangat substansi adalah kesadaran Para Calon untuk melaporkan LPPDK kepada Terlapor sesuai dengan batas waktu yang telah diatur. Permasalahan apakah laporan LPPDK para Pasangan Calon sudah lengkap atau belum pada saat batas waktu yang sudah diatur, pihak teradu masih memberikan ruang dan waktu untuk melakukan perbaikan atau melengkapi kekurangannya; i. Bahwa disisi lain, hingga saat ini teradu jika benar telah melakukan pelanggaran terhadap LPPDK Pasangan Calon No 2, tidak pernah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Mukomuko oleh pengadu terhadap tuduhan pelanggaran atau tuduhan pelapor terhadap keterlambatan pasangan Calon urut 2 atas keterlambatan laporan LPPDK pasangan No 2 sebagaimana dituduhkan oleh Pengadu dalam pengaduanya: j. Bahwa dengan keterangan Pihak Teradu serta bukti penerimaan LPPDK maka dalil-dalil Pihak Pengadu atas adanya Pelanggaran yang dibiarkan atas keterlambatan pelaporan dana kampanye LPPDK dengan diatas terbantahkan dan oleh karenanya atas dalil-dalil Pengadu tidak terbukti dan tidak berdasar. Oleh karenanya sangat beralasan dan sangat berdasar bagi yang Mulia Majelis etik untuk menyatakan dalil-dalil Pengadu tidak terbukti dan atau tidak dapat diterima. 1. Tuduhan terhadap teradu yang telah menghilangkan lembaran Formulir Model DB2-KWK dalam berkas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ( Model DB-KWK) dengan tidak menyerahkan lembar DB2 KWK Bahwa dalil pengadu tersebut semakin membuktikan bahwa pihak pengadu telah melakukan pembohongan publik dengan menuduh teradu menghilangkan lembar Model DB2-KWK. Atas dasar apa pengadu menuduh teradu telah melakukan pembohongan public. Bukankah pihak teradu telah menerima lembar DB2-KWK . hal tersebut dijadikan bukti dalam P.08 yang telah dilampirkan Pengadu dalam surat aduan pengadu yang disampaikan kepada DKPP. Paparan Kejadian Nomor Dua Hilangnya hak pilih atau kesempatan untuk memilih bagi anggota Tim Pasangan Calon Nomor 3 Wismen-Bambang: 25 a. Bahwa terhadap dalil-dalil pengadu, menerangkan dan menanggapi sesungguhnya dalil pokok permohonan Pengadu sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, Pengadu mengklaim Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, terutama Pengadu yang telah merekrut dan mengukuhkan sebanyak 57.241 orang tim kampanye/tim pemenangan dan telah didaftarkan secara resmi kepada Teradu. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PKPU nomor 7 Tahun 2015menyatakan “ Timkampanye dan Penghubung Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabuapten Kota pada saat pendaftaran Pasngan Calon” Bukan sebagaimana yang dilakukan oelh pengadu yang memasukkan berkas pendaftaran tim kampanye Kepada Pengadu menjelang hari pemungutan suara: b. Bahwa Berdasarkan PKPU tersebut maka Teradu tidak dapat menindaklanjuti dengan alasan hukum karena telah lewat dari batas waktu yang telah di tetapkan oleh PKPU, selain itu juga jumlah tim yang hendak didaftarkan Pengadu menjelang hari pemungutan suara tersbut cukup fantastis yaitu 57.241 orang atau hampir Seperempat dari jumlah DPT Kabupaten Mukomuko. c. Pihak Pengadu mendalilkan pula sebagai akibat rendahnya tingkat partisipasi pemilih bagi anggota tim No 3 sebanyak 36.455 pemilih, karena dari 57.241 anggota tim yang seandainya memilih No 3 oleh Teradu sehingga hak memilihnya hilang dan perolehan suara Pengadu menjadi hilang sebanyak 36.455 suara. d. Bahwa pihak teradu perlu menjelaskan kepada Pengadu tentang Proses Pendataan Pemilih hingga Pemilih akhir, namun agar menjadi terang terhadap pikiran, sangkaan dan dugaan pelanggaran atau kesalahan yang dialamatkan kepada Teradu terlebih mengaitkan pada Pasangan Calon lain dapat dilihat jelas hasil perolehan suara ketiga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada hasil Pleno ditingkat Kabupaten pada berita Acara model DB-KWK. e. Bahwa Pengadu tidak dapat menguraikan masyarakat mana yang tidak menerima Lembar C6-KWK. Meskipun tidak ada hubungan hukum antara sangat beralasan dan tidak berdasar jika klaim Pengadu yang memiliki Relawan sebanyak 57.241 dan sebagian relawannya sejumlah 36.455 orang tidak tidak memilih pasangan calon No 3 dikarenakan rendahnya tingkat partisipasi,. Dalam hal ini Pihak Teradu DAPAT Menjelaskan perolehan suara pasanagan calon Bupati dan Wakil Bupati di dalam table tersebut dibawah : Tabel 1: Perolehan suara Pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten mukomuko tahun 2015 26  NO URUT PEROLEHA PERSE NAMA PASANGAN CALON CALON N SUARA NTASE 1 SAPUAN,SE,MM.AK,CA dan DEDY 26.043 30 % KURNIAWAN,S.Sos 2 CHOIRUL HUDA,SH dan 39.243 46 % HAIDIR,S.Ip 3 WISMEN A.RAZAK dan H.BAMBANG 20.786 24 % AFRIADI TOTAL SUARA SAH 86.072 100 % Data tabel 1 diatas merupakan perolehan riil suara para pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesua hasil Pleno ditingkat seluruh KPPS dan seluruh PPK se Kabupaten Mukomuko yang kemudian Mulai tanggal 16 -17 Desember 2005 diplenokan di tingkat KPU Mukomuko. Perbedaan angkat tersebut diatas sangat kontras jika dibandingkan dengan table 2 perolehan suara Pasangan calon No 3, yang didasarkan atas asumsi asumsi ngarang yang tidak bias dipertanggung jawabkan secara Hukum. Tabel 2: perolehan suara versi Pengadu Nama pasangan Calon Perolehan Perolehan Suara suara versi suara Versi Pasangan No urut KPU Pasangan Calon 3 Calon 3 yang hilang 1 Sapuan –Dedi 26.043 26.043 kurniawa 2 Choirul huda -Haidir 39.243 39.243 3 Wismen -Bambang 20.786 57.241 36.455 JUMLAH 86.072 122.527 Uji jumlah tim pemenangan Pasangan Calon No 3 pada table 2 tersebut diatas, yang diklaim dengan persentase perolehan Bahwa dengan uji terhadap angka- angka yang diklaim Pelapor dengan dalil Pelapor sendiri sudah membuktikan secara nyata klaim dalam dalil tersebut merupakan hasrat dan ambisi yang terlalu besar dari Pelapor untuk “MENANG” dengan cara-cara yang tidak sah, terlebih usaha untuk mengaburkan kelemahan Pelapor sendiri dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko tahun 2015. 27  Bahwa dengan menghitung dan mengklaim secara sepihak tanpa menguji secara nyata dan fakta di lapangan, menunjukkan sesungguhnya Pelapor juga harus memperhitungkan Perolehan suara pasangan No urut 1 dan pasangan NO urut 2. Berkaca hasil uji angka yang di Pelapor. Bukankah kemungkinan juga angka klaim SEJUMLAH 36.455 PEMILIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA tersebut bisa juga memilih Pasangan Calon No 1 dan bisa juga memilih calon pasangan No 2. Dengan dalil klaim Pelapor ini menunjukkan kepentingan yang lebih menonjol dari Pelapor ini adalah kepentingan sepihak pelapor.  Bahwa berkenaan dengan klaim anggota Tim Pasangan Calon No 3 sebanyak 36.455 yang hilang kesempatanya untuk memilih pasangan No 3 karena rendahnya partisipasi pemilih, dapat kami tanggapi seharusnya dalil 36.455 yang tidak mempunyai kesempatan memilih calon No 3. adalah klaim sepihak Pelapor, karena jumlah pemilih bukan saja terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko saja, namun data pemilih tersebut juga berhubungan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu. Jadi dalil pelapor tidak valid sehingga anggota Tim pemenangan Pasangan Calon No 3 tidak memilih karena hilang hak pilihnya, ini merupakan membuka aib sendiri, karena sangatlah tidak mungkin anggota Tim Pasangan Calon No 3 yang “katanya” memiliki kesadaran tinggi ingin menggunakan hak pilihnya dan siap memenangkan Pasangan Calon Calon No 3, tapi tidak hadir ke TPS hanya karena rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Padahal istilah Anggota Tim Pasangan Calon secara hakikat adalah orang yang mengorbankan waktu, biaya dan perhatian serta kesadaran aktiv untuk bisa memenangkan pasangan calon yang diusung sebagaimana idelanya anggota Tim pemenangan.  Bahwa berkenaan dengan Anggota Tim Pasangan No 3 Pihak Pengadu seharusnya sebagai seorang “Anggota Tim pemenangan” dapat aktiv sebagaimana dalam aturan dan norma seperti yang dipaparkan oleh Pihak Terlapor diatas sampaikan pada point-point sebelumnya diawal,jika dalam 3 (tiga) hari Petugas KPPS belum memberikan pemberitahuan kepada pemilih (formulir C6-KWK) maka anggota Tim Pasangan Calon No 3 “milik” Pengadu yang tersebar di 15 kecamatan sebagaimana didalam tabel diuraikan Pokok laporan pelapor dapat aktiv mendatangi Ketua KPPS atau Anggota KPPS guna meminta formulir C6-KWK kepada KPPS atau petugas KPPS. Atau lebih ekstrim lagi setidak-tidaknya “anggota Tim No 3” Pengadu dapat hadir dengan membawa KTP, Kartu Keluarga atau identitasnya yang lain jika anggota Tim Pihak Pengadu tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan jika memang benar penduduk desa setempat sudah pasti lah 28  para “Anggota Tim” Pengadu mengetahui tempat pemungutan suara karena sesuatu yang mengada-ada dan sangat naif jika pemilih dalam 1 dusun (sebutan dalam RT) saling tidak mengabari atau bertemu jika ada pemungutan suara dilingkungannya .  Bahwa atas dasar tanggapan dan keterangan Pihak Teradu diatas, cukup alasan bahwa dalil yang disampaikan Pengadu dengan tidak memilihnya anggota Tim No 3 sebanyak 36.455 pemilih adalah dalil yang tidak berdasar dan hanya klaim sepihak belaka dari Pelapor. Oleh karenanya Sangat Beralasan dan sangat berdasar bagi Majelis Etik yang Mulia menolak dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima atas dalil-dalil Pengadu yang mengesampingkan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati No urut 1 dan pasangan Calon No 2.  Bahwa dari seluruh keterangan Pihak Teradu sampaikan diatas, maka seluruh dalil-dalil Pengadu sangat tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan baik pada fakta hukum maupun bukti-bukti yang disajikan oleh Pengadu.  Bahwa justru sebaliknya, keterangan dan tanggapan Pihak Teradu sangat berdasar dan sangat beralasan dan memiliki kekuatan pembuktian atas bantahan dalil Pengadu. karenanya Sangat Beralasan dan berdasar pula bagi Majelis Etik yang Mulia Memutuskan dan atau menetapkan Bahwa pengaduan pengadu ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. [2.6] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Teradu I, II, III, IV, dan V memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak seluruh pengaduan pihak pengadu dan menyatakan tidak terbukti. Dan para teradu tidak terbukti melanggar Etik. 2. Merehabilitasi Nama Baik Para Teradu;. 3. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.7] Teradu I, II, III, IV, dan V telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-17, sebagai berikut: Bukti 1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 470/1898/SJ-23/BA/IV/2015 tetang Serah terima Data Agregat Kependudukan PerKecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 tertanggal 17 April 2015; Bukti 2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 31/KPU-MM/IX/2015 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, Bukti ini Menerangkan 15 Kecamatan, 290 Jumlah TPS Jumlah Wajib pilih 29  66.169 Laki-laki, 61.498 Perempuan dengan Jumlah total DPS 127.658; Bukti 3 : Fotokopi Berita Acara Pleno DPS Nomor: 31/KPU-MM/IX/2015 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2015 yang menerangkan bahwa Menerangkan Daftar Pemilih Sementara dengan rincian sebagai berikut: 15 Kecamatan, 290 Jumlah TPS, 66.160 Laki-laki, 61498 Perempuan dan diperoleh jumlah seluruhnya 127.658 Orang; Bukti 4 : Fotokopi Berita Acara Daftar Pemilih Tetap Nomor: 40/KPU-MM/X/2015 tetnang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Tertanggal 1 Oktober 2015 yang menerangkan bahwa Menerangkan bahwa Berita Acara ini menjelaskan Jumlah Desa/Kelurahan (151), Jumlah TPS (290), Jumlah Wajib pilih Laki-laki: 65.443 dan Perempuan 61.041. Dengan Jumlah totoal 126 yaitu 126.484; Bukti 5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor: 44/KPU-MM/X/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (BPTb1) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 tertanggal 28 Oktober 2015 yang menerangkan bahwa Menerngkankan bahwa Berita Acara Jumlah 15 Kecamatan, (151) Desa/Kelurahan, 62 Jumlah TPS, Jumlah Wajib Pilih 403 Laki-laki dan 328 Perempuan dan Jumlah Total DPT yaitu 731; Bukti 6 : Fotokopi Berita acara Daftar Pemilih Tetap (DPT) ulang Nomor: 54/KPU- MM/XI/2015; Bukti 7 : Fotokopi Surat KPU Kab Mukomuko Nomor: Surat Dukcapil Nomor: 413/KPU-MM/X/2015 tentang Data Invalid Kabupaten Mukomuko sebanyak 1.462 Orang tertanggal 18 Oktober 2015 Surat Balasan Dari KPU Nomor: 470/281/D.4/VII/2015 tertanggal 23 Oktober 2015 Menerangkan bahwa Kpu Kabupaten Mukomuko Meminta data Invalid Dari Kepala Dinas DUKCAPIL dan diperoleh data Invalid sebanyak 1.462 Orang; Bukti 8 : Fotokopi Formulir C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK; Bukti 9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor: 54/Kpts-MM-X/2015 tentang jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaran Pemilihan Bupari dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 yang Menerangkan Bahwa Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaran Pemilihan Bupari dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015; Bukti 10 : Fotokopi Surat Pernyataan tertulis Ketua KPPS yang Menerangkan keterangan Ketua KPPS pada Setiap TPS Desa dalam setiap Kecamatan dalam Rekapitulasi penghitungan Suara di tingkat TPS tidak ada Keberatan C-KWK dan Lampiran C1-KWK.; Bukti 11 : Fotokopi Tanda Terima laporan dan Pengeluaran Dana Kampanye 30  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Menerangkan bahwa telah menerima Laporan Sumbangan Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati; Bukti 12 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 55/KPU/MM/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 tentang Hasil Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2015 Menerangkan Bahwa Seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko telah menyerahkan/menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada hari Minggu 6 Desember 2015; Bukti 13 : Fotokopi Formulir DB2 Keberatan Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Menerangkan bahwa Saksi dari pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) “ Jafridin, S.T” mengajukan Kebertan secara tertulis sebagaimana telah tertuang dalam Formulir DB2-KWK dan di tanda tangani oleh Saksi Pasangan Calontersebut; Bukti 14 : Fotokopi Surat Nomor: 002/SK/W-B/XI/2015 tetang Perubahan Komposisi Tim Pemenangan Pasangan Calon bupati dan Wakil bupati Kabupaten Mukomuko Periode 2016-2021 Wismen A. Razak-H. Bambang Afriadi tertanggal 23 November 2015 yang Menerangkan tentang Perubahan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Peripode 2016-2021 Wismen A. Razak- H. Bambang Afriadi; Bukti 15 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor: 59/Kpts-MM-XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 Menerangkan bahwa Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; Bukti 16 : Fotokopi Tanda terima Penyampaian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemiliihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko tahun 2015 Menerangkan bahkan Seluruh saksi Pasangan Calon dan Panwas Kab Mukomuko menerima dan menandatangani Berita acara tersebut; Bukti 17 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Tahun 2015 Menerangkan Bahwa seluruh Saksi dari Pasngan Calon dan Panwas Kabupaten Mukomuko menerima dan menandatangani formulir Model DB5-KWK; [2.8] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

31 [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. 32 Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Para Pengadu yang mendalilkan Para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Karena, DPT yang digunakan pada saat pemungutan suara berbeda dengan DPT yang diberikan kepada Paslon, Pengadu juga menemukan sejumlah formulir yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 tidak sesuai dengan Peraturan KPU No. 10 Tahun 2015. Pengadu juga mendalilkan aduan terkait terjadinya penyalahgunaan DPTb-2 sehingga pemilih yang seharusnya tidak berhak memberikan suara kemudian diperbolehkan untuk ikut mencoblos. Selain itu, Para Teradu juga tidak memberikan akses untuk mengetahui keberadaan C6-KWK dan C7-KWK (daftar hadir) pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK. Para Teradu menerima laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Choirul Huda-Khaidir di luar jadwal yang ditentukan, Para Teradu telah melakukan pembohongan publik dengan cara menghilangkan/tidak menyertakan lembaran Formulir Model DB2-KWK dalam berkas BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara; [4.2] Menimbang bahwa terhadap pengaduan Para Pengadu tersebut, Para Teradu menolak dalil pengaduan Para Pengadu sepanjang diakui kebenarannya oleh Para Teradu. Para Teradu menyatakan bahwa bahwa terkait dengan DPT yang diberikan kepada Pasangan Calonadalah berbeda tidak benar adanya, proses pemutakhiran data pemilih sejak data diterima dari Kementrian Dalam Negeri Melalui KPU RI kemudian diteruskan kepada KPU daerah. KPU Kabupaten Mukomuko mendistribusikan data untuk pencocokan dan penelitian dengan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Selanjutnya Setelah PPDP melakukan pencocokan dan penelitian langsung ditingkat RT dan Desa/Kelurahan tahapan tersebut dilakukan pemutakhiran, terdapat tambahan dan 33 penghapusan nama-nama yang sudah meninggal dunia ataupun pindah sebelum disahkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan oleh PPS. Dari data DPS kemudian dilakukan kembali pencocokan dan penilitian serta pemutakhiran data yang di update oleh PPS, setelah mendapatkan masukan dan perbaikan Kemudian data tersebut kemudian disahkan menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHp), setelah itu KPU, PPK hingga PPS mengumumkan ditempat tempat umum yang bias diakses masyarakat dan memberi kesempatan kembali untuk masyarakat mendaftarkan diri jika namanya tidak terdaftar dalam DPSHp melalui PPS dan Petugas PPS kemudian melalui pleno secara berjenjang ke PPK dan KPU mengesahkan DPSHp dan tambahan atau perbaikannya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) bersama Panitia Pengawas Pemilihan dari Panwascam, Wakil Peserta Pasangan Calon. Nama-nama Pemilih yang telah ditetapkan pada saat Pleno Penetapan DPT diberikan pada seluruh pasangan calon dalam bentuk softcopy maupun hardcopy. Dengan demikian asumsi atau tuduhan pengadu diatas sangatlah tidak berdasar ketika Pengadu menyatakan data pemilih tidak valid dan berbeda dengan yang digunakan di TPS adalah mengada ada dan tidak benar. Data DPT yang disampaikan pada saat pemugutan suara di TPS bersumber dari data sidalih yang kesemuanya berasal dari data yang telah divalidasi dan di Plenokan Mulai tingkat PPS,PPK dan pleno di KPU Kabupaten Mukomuko; [4.3] Menimbang dalil Pengadu yang mendalilkan bahwa Para Teradu mencetak formulir tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, Para Teradu mengakui bahwa perubahan, Formulir C-KWK dan lampiran memang ada perbedaan dengan PKPU 10 tahun 2015 Model C KWK hanya pada perubahan bentuk yang dari 1 (Satu) lembar menjadi 2 (Dua) lembar akan tetapi substansinya seluruh saksi menanda tangani berita acara tersebut ( C-KWK ).sedangkan pada formulir CI-KWK memang tidak ada kolom tanda tangan saksi. faktanya hanya salinan formulir Model C1-KWK saja yang tidak terdapat kolom tandatangan dari masing-masing peserta Pemilihan, dikarenakan dalam Formulir tersebut tidak tersedia kolom tandatangan untuk para saksi Pasangan Calon, sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2015, sedang pada salinan Formulir Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK telah ditandatangani oleh masing-masing saksi pasangan Calon yang bertugas di masing-masing TPS. Karena salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lamiparan Model C1-KWK merupakan satu kesatuan Dokumen yang tidak terpisahkan, serta diserahkan oleh pihak KPPS kepada saksi masing-masing pasangan calon dalam keadaan lengkap, yang dalam hal ini terdiri dari salinan C-KWK, Formulir C1-KWK dan Lampiran C1-KWK sehingga menjadi hal yang senyatanya harus diketahui dan disadari kebenarnnye. Terkait dengan dalil Pengadu yang menyatakan bahwa telah terjadi penyelahgunaan DPT-b 2 sehingga pemilih yang seharusnya tidak berhalk memberikan suara kemudian ikut mencoblos adalah tuduan yang tidak mendasar dan tanpa bukti yang akurat, terkait hal ini KPU telah melaksanakan sesuai peraturan yang berlaku; 34 [4.4] Menimbang dalil Pengadu yang menyatakan bahwa Para Teradu tidak memberikan akses untuk mengetahui keberadaan C6-KWK dan C7-KWK saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK. Para Teradu dengan Tegas membantah dalil Pengadu, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 29 Huruf huruf f yang berbunyi KPPS memberikan salinan DPT dan DPTB-1 kepada Saksi dan PPL/ pengawas TPS hal ini tidak ada kewajiban KPPS untuk memberikan salinan C6 dan C7 Kepada Saksi dan PPL, dan Pasal 55 ayat 4 maupun PKPU Nomor 15 Tahun 2015 diatur mengenai kewajiban KPPS hanya menyapaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1- KWK dan lampirannya kepada Saksi, dan PPL/Pengawas TPS pada hari pemungutan suara, tidak ada mekanisme yang menyatakan KPPS wajib menyerahkan Formulir C6 dan Formulir C7, dengan demikian tindakan Teadu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalil Pengadu tidak berdasarkan hukum; [4.5] Menimbang Dalil Pengadu yang menyatakan bahwa Para Teradu menerima laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Choirul Huda-Khaidir di luar jadwal yang ditentukan. Pasangan Calon No Urut 2 Choirul Huda – Haidir menyampaikan laporan LPPDK pada pukul 11.15 WIB tanggal 6 Desember 2015, namun karena sebagian laporan LPPDK belum lengkap, untuk sementara dinyatakan diterima dengan catatan harus menyampaikan lagi laporan LPPDK dengan lengkap sebelum pukul 18.00 WIB. selanjutnya, pada pukul 17.48 WIB Pasangan Calon Nomor urut 2 kembali datang melaporkan LPPDK dan dinyatakan lengkap tetapi belum ditandatangani oleh ketua tim pemenangan, maka laporan LPPDK Pasangan Calon urut 2 dinyatakan diterima dan ditandatangani surat tanda terimanya oleh Kepala Sub Bagian (kasubag) Hukum. Dengan catatan tandatangan Ketua Tim Pemenangan harus sudah ditandatangani paling lambat pada pukul 22.00 WIB. dikarenakan pihak auditor dari Jakarta akan datang ke KPU Kabupaten Mukomuko untuk mengambil laporan LPPDK pasangan calon pada pukul 23.00 WIB; [4.6] Menimbang Dalil Pengadu yang menyatakan bahwa Para Teradu telah melakukan kebohongan Publik. Para Teradu membantah dalil Pengadu, dasar dan bukti apa yang disampaikan Pengadu dalam persidangan sampai mengatakan Para Teradu melakukan kebohongan publik, Para Teradu telah menyerahkan lembar DB2-KWK kepada Pengadu, hal mana dibuktikan Para Teradu dalam Bukti P-8 Teradu; [4.7]Menimbang keterangan Para Pihak, Pihak Terkait, bukti dokumen, dan fakta yang dikemukakan dalam sidang pemeriksaan tanggal 17 Februari 2016, terungkap fakta bahwa Panwaslu Kabupaten Mukomuko perihal Pleno penetapan DPT Kabupaten Mukomuko menyatakan tidak terdapat keberatan dari Liason Officer (LO) Pasangan Calon Nomor urut 3, Dalil Pengadu menyatakan bahwa terkait DPT terdapat perbedaan form C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pungut Hitung; 35 [4.7.1] Para Teradu mengakui ada kesalahan dalam pencetakan formulir 2 hari sebelum pemungutan suara 9 Desember 2015 dilaksanakan. Namun, Para Teradu menyampaikan tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memperbaiki kesalahan pencetakan formulir. Teradu II mengatakan bahwa spek formulir yang akan dicetak sudah diberikan kepada staf sekretariat KPU Kabupaten Mukomuko, namun Teradu II tidak mengecek kembali apakah formulir C-KWK, C1-KWK, Lampiran C1-KWK sudah sesuai dengan ketentuan. Teradu I dalam klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Mukomuko terkait kesalahan dalam pencetak formulir menyampaikan bahwa Teradu II, Abdul Hamid Siregar selaku Divisi Hukum, Pengawasan dan Logistik KPU Kabupaten Mukomuko tidak pernah memperlihatkan master formulir tersebut, Para Teradu juga tidak mengetahui nama Percetakan dimana formulir tersebut dicetak, Para Teradu saat sidang pemeriksaan DKPP tanggal 17 Februari 2016 tidak dapat menghadirkan Berita Acara Pleno tentang kesalahan pencetakan formulir sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015; [4.7.2] Teradu I mengeluarkan kebijakan tanpa sepengetahuan Pimpinan KPU yang lainnya dalam memutuskan menerima LPPDK Pasangan Calon Nomor urut 2. Teradu III, IV, dan Teradu V selaku Anggota KPU Kabupaten Mukomuko harus saling berkoordinasi ketika mendapati ada kesalahan dalam pencetakan formulir maupun penerimaan LPPDK yang dilakukan Ketua tanpa sepengetahuan Anggota yang lain; [4.8] Berdasarkan fakta tersebut DKPP berpendapat bahwa Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Mukomuko tidak cakap dalam memimpin Lembaga KPU ketika dirinya tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Tindakan Teradu II yang melimpahkan kesalahan ke Staf Sekretariatan menunjukkan dirinya tidak profesional dalam bekerja, Teradu II juga sesungguhnya bertanggungjawab penuh atas kesalahan formulir yang tidak sesuai Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tersebut, Tindakan Teradu I dan Teradu II menunjukkan Teradu bekerja tidak Profesional dan tidak cermat dalam melaksanakan Tugas dan kewajibannya, Teradu I dan Teradu II melanggar Pasal 5 huruf (j), dan Pasal 3 huruf angka (1). Sikap Teradu III, IV, dan Teradu V yang tidak segera mengambil sikap memperbaiki kesalahan ketika mengetaui ada masalah dalam KPU Kabupaten Mukomuko, penyelenggara pemilu harus bertindak berdasarkan standar prosedur dan substansi Profesi administrasi Pemilu, Teradu III, IV, dan Teradu V terbukti melanggar Pasal 15 huruf (b), Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, Dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. KPU Provinsi Bengkulu selaku atasan langsung dari Para Teradu diharapkan memberikan supervisi dan pembinahan menyeluruh kepada jajaran dibawahnya terutama KPU Kabupaten Mukomuko serta staf sekretariat, dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mendasarkan sikap dan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, diharapakan tidak didapati lagi staf sekretariat yang menyampaikan/ memberikan informasi kepada siapapun selain melalui Pintu KPU dan juga harus sepengetahuan Pimpinan Staf 36 sekretariat yang bersangkutan. dengan demikian dalil Para Pengadu Terbukti dan Penjelasan Para Teradu tidak dapat diterima; [4.9] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, mendengarkan keterangan saksi Pengadu, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan Para Teradu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras Kepada Teradu I dan Teradu II atas nama Dawud dan Abdul Hamid Siregar selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Mukomuko, terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Kepada Teradu III, IV, dan Teradu V atas nama Ramadhan Gusti, Syofia Diana, dan Dedi Desponsori selaku Anggota KPU Kabupaten Mukomuko, terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 4. Memerintahkan KPU Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan, dan melakukan supervisi serta pembinaan kepada Para Teradu; 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (Anggota) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Endang Wihdatiningtyas,S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 37 Duapuluh Enam Bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si., Endang Widhatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri Para Teradu. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si. 38