Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 69/DKPP-PKE-II/2013 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 388/I-P/L-DKPP/2013 , yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 69/DKPP-PKE-II/2013, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

[1.1] PENGADU Nama : Mochtar Rudin Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Dusun Tanjung Belimbing RT 004/RW 001 Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Pengadu; -- TERHADAP --

[1.2] TERADU Nama : Happy Susanto, S.H. Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kabupaten Kayong Utara Alamat : Kayong Utara Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu; [1.3] Telah Membaca pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti/dokumen yang diajukan Pengadu. 1

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 21 Mei 2013 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan pengaduan Nomor 388/I-P/L- DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 63/DKPP-PKE-II/2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : 1. Alasan diajukannya pengaduan adalah karena PENGADU menemukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh TERADU terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Kayong Utara yang dilakukan oleh Teradu yang merangkap jabatan yang selain sebagai Ketua Panwaslu kabupaten Kayong Utara, Teradu juga sebagai Sekretaris Partai Amanat Nasional Kabupaten Kayong Utara. 2. Bahwa dengan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Teradu, Pengadu melalui aduannya menduga akan memenangkan kandidat nomor 2 yang bernama H. Hildi Hamid dan Idrus dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013-2018. 3. Bahwa Pengadu pada persidangan pertama tanggal 10 Juli 2013 tidak menghadiri persidangan. Kemudian DKPP memanggil Pengadu untuk kedua kalinya pada tanggal 29 Agustus 2013 tidak menghadiri persidangan lagi tanpa disertai dengan alasan yang jelas. PETITUM [2.2] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut : 1. Menyatakan Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 2. Menjatuhkan sanksi kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sesuai peraturan yang berlaku.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; 2 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut : Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu yang berbunyi : Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “ DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; 3 Kedudukan Hukum Pengadu [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR : Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “ Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo , Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan; Pokok Pengaduan [3.8] Menimbang bahwa Pengadu dalam pengaduannya menduga bahwa Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai Penyelenggara Pemilu, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara; [3.12] Menimbang bahwa setelah mempelajari pengaduan dan keterangan Pengadu, jawaban Teradu, bukti-bukti, DKPP berkeyakinan sebagai berikut : [3.1] Menimbang bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, serta Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu digelar dengan tujuan untuk memilih 4 para pejabat publik yang kelak akan mengisi pada jabatan-jabatan di lembaga eksekutif dan legislatif baik untuk jenjang di tingkat pusat maupun pada jenjang provinsi dan kabupaten/kota. Pemilu yang berkualitas sebagai pengejawantahan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat mensyaratkan adanya penyelenggara Pemilu yang taat asas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011, yakni asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.” Demikian pula penyelenggara Pemilu terikat oleh sumpah/janji yang ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa; “... Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu,... Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Repulik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”. [3.2] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Teradu yakni selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Kayong Utara diduga tidak netral dengan berpihak pada salah satu pasangan calon, yakni kandidat nomor 2 (dua) atas nama H. Hildi Hamid dan Idrus dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013-2018; [3.3] Menimbang bahwa Pengadu telah dipanggil dengan patut selama 2 (dua) kali berturut-turut, yakni tertanggal 10 Juli 2013 untuk panggilan sidang pertama dan tanggal 29 Agustus 2013 untuk sidang kedua Pengadu dan Teradu tidak hadir. [3.3] Menimbang bahwa terhadap aduan Pengadu, Teradu belum menanggapi atas dugaan pelanggara kode etik yang dilakukan oleh Teradu. Hal ini disebabkan karena Pengadu tidak pernah menghadiri persidangan, sehingga Teradu belum mendengar pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu;

[4.1] Teradu tidak terbukti melakukan tindakan tidak netral dengan berpihak pada salah satu pasangan calon, yakni kandidat nomor 2 (dua) yang bernama H. Hildi Hamid dan Idrus dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013-2018, yang melanggar ketentuan kode etik penyelenggara Pemilu, Pasal 10 huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode 5 Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni asas profesionalitas, efisiensi, dan efektifitas. [4.2] Pengadu telah tidak hadir selama 2 (dua) kali berturut-turut, yakni pada tanggal 10 Juli 2013 dan tanggal 29 Agustus 2013 dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh DKPP; [4.3] Bahwa Teradu telah beritikad baik dengan menghadiri persidangan dan memberikan konfirmasi ketidakhadirannya pada sidang ke dua kalinya yakni pada tanggal 29 Agustus 2013 dan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Pengadu; [4.4] Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum maka DKPP dengan ini menetapkan Putusan tanpa kehadiran Pengadu dan/atau Pelapor dan/atau Teradu dan/atau Terlapor.

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Kayong Utara atas nama Sdr. Happy Susanto, S.H. terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 3. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Memerintahkan kepada BAWASLU untuk mengawasi terhadap pelaksanaan tindaklanjut Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Ir. Nelson Simanjuntak masing- masing sebagai Anggota, pada hari selasa tanggal tiga bulan September tahun dua ribu tiga belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Jum’at tanggal enam bulan September tahun dua ribu tiga belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua Majelis merangkap Anggota Majelis, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, serta dihadiri oleh Pengadu dan/atau kuasanya dan Teradu dan/atau kuasanya. 6  KETUA ttd Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA ttd ttd Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Saut Hamonangan Rirait, M.Th ttd ttd Ir. Nelson Simanjuntak Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. ttd Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini Telah Ditandatangani Secukupnya. Dikeluarkan sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 7