Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 11-PKE-DKPP/II/2022 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 02- P/L-DKPP/I/2022 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 04-PKE-DKPP/II/2022, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Hanny Jantri Tangkilisan Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Bitung-Likupang, Kel. Pinokalan, Kota Bitung Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Deslie D. Sumampouw Jabatan : Ketua KPU Kota Bitung Alamat : Jl. Stadion 2 Saudara, Girian Weru Dua, Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------------Teradu; [1.3] membaca pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; mendengar jawaban Teradu; mendengar keterangan Pihak Terkait; dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 02-P/L-DKPP/I/2022 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 04- PKE-DKPP/II/2022, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut: 1. Tahun 2019 awal mula terjadi hubungan antara Teradu dengan Istri Pengadu. Teradu pada waktu itu sebagai Ketua KPU Kota Bitung dan Istri Pengadu seorang Guru Honorer SD Di Kota Bitung. Tidak berselang lama sekitar bulan Agustus tahun 2019 Pengadu mencuriagai dengan Sitri Pengadu setelah mendapati sebuah pesan dalam Grup Whatsapp milik Istri Pengadu yang didalamnya bahwa istri Pengadu telah menjadi anggota Grup Calon PPK Pilkada Bitung Tahun 2020, Pengadu sempat bertanya kepada Istri Pengadu terkait hal tersebut namun jawabannya bahwa Teradu yang telah memasukan Istri Pengadu kedalam Grup WA tersebut. 2. Bulan Desember 2019 Pengadu dan Istri Pengadu mengalami pertengakaran besar dalam rumah tangga dan Istri Pengadu meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Istri Pengadu, dalam bulan Desember tersebut ternyata Istri Pengadu secara diamdiam telah mendaftar seleksi PPK Pilkada Bitung Tahun 2020 dan benar bahwa ternyata Istri Pengadu Lolos menjadi Anggota PPK Kecmatan Ranowulu. 3. Pengadu berusaha membujuk Istri Pengadu untuk kembali ke rumah sesuai permintaan Anak-anak untuk menjemput Istri Pengadu namun sia-sia, Pengadu kemudian secara diam-diam memonitor kehidupan Istri Pengadu yang saat itu telah dilantik menjadi PPK Kec. Ranowulu melalui perangkat kelurahan dimana lokasi rumah dari orang tua Istri Pengadu dan benar sesuai informasi dari Kepala Lingkungan setempat bahwa Istri Pengadu selalu dijemput dan diantar pulang oleh Mobil Inova berwarna hitam DB 1150 C plat merah yang tidak lain adalah milik Teradu selaku Ketua KPU Kota Bitung, namun dari informasi tersebut Kepala Lingkungan tidak bisa melihat dengan jelas pengemudi mobil tersebut karena kaca mobil ditutupi riben berwarna hitam, masih menurut Kepala Lingkungan disamping mobil hitam plat merah nopol DB 1150 C ada juga mobil jenis Avanza Veloz berwarna putih Nopol DB 1464 LZ yang juga sering jemput dan antar pulang istri pengadu. 4. Rumah tangga pengadu benar-benar hancur setelah Istri Pengadu tidak lagi pulang ke rumah, pengadu dan anak-anak sangat tersakiti dan terdzalimi ketika mengetahui bahwa istri pengadu ternyata tidak tinggal di rumah orang tuanya tapi sewa kamar kos di samping RSUD Bitung yang menurut informasi bahwa Teradu yang membayar bulanan uang sewa kamar kos tersebut. 5. Pengadu akhirnya berasumsi bahwa hubungan kejadian sejak Agustus 2019 dan kejadian-kejadian yang terjadi di rumah tangan pengadu dan istri pengadu serta lolosnya istri Pengadu menjadi PPK Kec. Ranowulu sampai dengan sewa kamar kos Istri Pengadu itu semuanya bermuara dan berkaitan erat dengan Teradu, dimana Teradu telah menggunakan kewenangannya selaku Ketua KPU Kota Bitung untuk mempengaruhi (mengoda) Istri Pengadu, meloloskan istri Pengadu menjadi PPK Kec. Ranowulu yang tujuan akhirnya bahwa Teradu telah berselingkuh dengan Istri Pengadu. 6. Pada bulan Juli 2020 Pengadu Bersama-sama dengan keluarga mencoba mencari informasi kebenaran posisi Istri Pengadu ada dimana, berdasarkan informasi Ojek Pangkalan kos samping RSUD Bitung bahwa Istri Pengadu tinggal di salah satu kamar kos tersebut, selanjutnya Pengadu mencari informasi kepada penghuni kos tersebut dengan cara menunjukkan foto Istri Pengadu dan Teradu dan secara sah dan menyakinkan dari informasi penghuni kos tersebut bahwa Istri Pengadu benar sewa kamar di lantai 2 dan Teradu sering menginap di kamar tersebut dengan kadang-kadnag membawa mobil DB 1150 C plat merah atau mobil Avanza Veloz Putih DB 1464 LZ. 7. Pada tanggal 18 Juli 2020 Pengadu dan Keluarga medobrak kamar Istri Pengadu dilantai 2 Kos Samping RSUD Bitung tersebut pada pukul 17.35 Wita dan benar terjadi pertengkaran antara Pengadu dan Istri Pengadu saat itu, Pengadu coba di dorong oleh Istri Pengadu dari Lantai 2 ke lantai 1 melalui tangga dengan tujuan menjauhi kamar Istri Pengadu yang sesuai dengan kecurigaan Pengadu dan Keluarga pintu kamar Istri Pengadu tertutup secara paksa seperti di dorong dari dalam padahal Istri Pengadu sudah menjauhi kamar tersebut, dalam pertengkaran tersebut ternyata sesuai informasi penghuni Kos bahwa Teradu terlihat keluar dari kamar dan melompat dari lantai 2 ke bagian belakang Gedung kos tersebut, dan meninggalkan mobil Avanza Veloz DB 1464 LZ. 8. Selanjutnya Pengadu rnclaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Matuari dengan STPL nomor STPL/ 129/VIJ/2020/Res.Btg/Sek Matuari tanggal 18 Juli 2020. 9. Laporan terscbut sclanjutnyn diturik kc Polrcs Bitung dan Teradu dan istri Teradu telah dirnintui kcterangan, bagi Pengadu aneh ketiak Teradu mencoba mcrnbujuk Pengudu untuk mcncabut laporan tersebut dengan irning-iming imbalan uang demi mcrnbersihkan nama baik Teradu sclaku Ketua KPU Kola Bitung, namun Pcngadu tidak mcngindahknnnya sarnpai dcngan saat ini selanjutnya Pcngadu diancam oleh Pcngadu dengan pasal pencemaran narna balk dengan alasan Pengadu menunjukkan STPL nomor STPL/ 129/VIl/2020/Res.Btg/Sek Matuari tanggal 18 Juli 2020 kepada Wartawan dan viral di media social. 10. 10. Sampai dengan aduan ini dibuat rumah tangga Pengadu dengan istri Pengadu hancur berantakan dan ternyata Teradu masih berselingkuh dengan Istri Pengadu. Pengadu telah mencoba mencari informasi kepada Istri Teradu (Saksi I) dan mendapatkan informasi bahwa benar Teradu berselingkuh dengan Istri Pengadu. 11. Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; 3. Memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu selaku Ketua merangkap sebagai Anggota KPU Kota Bitung; dan 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut: KODE KETERANGAN NO. BUKTI 1. P-1 : Surat Nomor 75/PP.04.2-Pu/7172/Kota/II/2020 tentang Pengumuman Calon Anggota PPK Terpilih Pilkada Serentak Bitung Tahun 2020; 2. P-2 : Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: STPL/129/VII/2020/Res Btg/Sek Matuari; 3. P-3 : Potongan Berita Media Online; [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa itu Tidak Benar dan tidak ada WhatsApp grup untuk calon PPK sebelum PPK resmi dilantik; 2. Terkait adanya pertengkaran antara pengadu dan isteri pengadu teradu tidak tahu; 3. Bahwa tuduhan pengadu terkait penjemputan dan diantar pulang dengan mobil Inova plat merah DP 1150 C ataupun jenis mobil Avanza plat hitam DB 1464 LZ itu tidak benar dan menjurus fitnah; 4. Bahwa tuduhan pengadu terhadap biaya sewa kamar kos itu tidak benar dan teradu tidak tahu menahu terkait hal tersebut; 5. Terkait tuduhan pengadu terhadap teradu telah menggunakan kewenangan teradu selaku ketua KPU untuk meloloskan isteri pengadu sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ranowulu itu tidak benar, karena proses pemilihan PPK dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai prinsip penyelenggara pemilu diantaranya Akuntabel, transparan dan profesional serta dibawah dalam rapat pleno komisioner KPU Kota Bitung untuk memilih calon PPK; 6. Tuduhan pengadu terkait sering menginap di kamar kos dari isteri pengadu dan selalu membawa mobil plat merah adalah tidak benar dan fitnah; 7. Tuduhan pengadu bahwa teradu disaat kejadian teradu berada di tempat kos itu tidak benar dan teradu tidak tahu menahu akan kejadian tersebut karena pada waktu itu teradu berada di minahasa utara; 8. Teradu dalam hal menanggapi laporan pengadu di Polsek Matuari dan telah mempublikasikan laporan polisi lewat media sosial maka teradu juga mengambil Langkah untuk melaporkan balik sesuai dengan pernyataan teradu sebagaimana (Bukti T-1) terlampir; 9. Tuduhan pengadu untuk membujuk teradu baik secara langsung maupun tidak langsung itu tidak benar, justru Ketika melihat informasi media sosial yang diposting oleh teman pengadu yakni facebook disaat nama teradu diposting dan dikaitkan dengan kejadian tersebut di tempat kos maka teradu langsung berkomunikasi dengan teman teradu selaku pengacara untuk mengatakan kejadian tersebut dan disarankan untuk melaporkan karena sudah mencemarkan nama baik melalui media sosial yakni facebook yang dilihat banyak orang dan bisa memunculkan opini beragam dan pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 teradu melaporkan saudara pengadu ke Polres Kota Bitung. (Bukti T-2) terlampir; 10. Terkait dengan laporan pengadu Nomor STPL/129/VII/2020Res.Btg/Sek Matuari Tanggal 18 Juli 2020 ke teradu sudah dihentikan oleh Polres Bitung karena tidak cukup bukti. (Bukti T-3) terlapir; 11. Bahwa teradu telah diklarifikasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan masalah ini sebagaimana terlampir. (Bukti T-4) terlampir. 12. Bukti tambahan foto laporan polisi atas pencemaran nama baik Bersama istri pengadu (pakai hitam) bukti terlampir 13. Bukti tambahan pengadu bukan orang yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam laporan aduan Nomor : ____/I-P/L-DKPP/20 dibuktikan dengan NIK Tidak terdaftar di Disdukcapil kota Bitung dan Foto Bukan pengadu yang sesungguhnya (KTP Palsu) terlampir; 14. Bukti Tambahan Surat Pernyataan dari Isteri Pengadu. Bukti Terlampir. [2.5] PETITUM TERADU 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Bitung; dan 3. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.6] BUKTI TERADU Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut: No. Kode Keterangan Bukti 1. T- 1 : Laporan Teradu terhadap Pencemaran Nama Baik 2. T- 2 : Potongan Berita Manado Post Terhadap Pencemaran Nama Baik Teradu 3. T-3 : Laporan Penghentian Penyidikan oleh Polres Biitung Terhadap Teradu Karena Tidak Cukup Bukti 4. T-4 : Klarifikasi KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan Pencemaran Nama Baik Terhadap Teradu 5. T-5 : Foto Bersama Pengacara, Isteri Teradu dan Isteri pengadu (pakai hitam) yang turut mendampingi melakukan konferensi pers terkait laporan polisi terhadap pencemaran nama baik teradu yang dilakukan oleh pengadu 6. T-6 : Dokumentasi Identitas Pengadu bukan orang yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam laporan aduan Nomor : ____/I- P/L-DKPP/20 dibuktikan dengan NIK Tidak terdaftar di Disdukcapil Kota Bitung dan Foto Bukan pengadu yang sesungguhnya (KTP Palsu) [2.7] KETRERANGAN PIHAK TERKAIT Bahwa dalam sidang pemeriksaan, DKPP perlu mendengar keterangan Pihak Terkait KPU Kota Bitung yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Dalam sidang pemeriksaan, Pihak Terkait menyampaikan bahwa tidak mengenal istri Pengadu sebelum menjadi PPK, dan baru mengenalnya setelah terpilih. Selain itu, Pihak terkait juga menerangkan bahwa pertemuan dengan istri Pengadu hanya ketika dilakukan bimbingan teknis kepada PPK. Terhadap proses rekrutmen, Pihak erkait menerangkan bahwa proses rekruitmen PPK dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Teradu diduga melanggar tertib sosial dengan melakukan tindakan perselingkuhan dan perzinahan dengan istri Pengadu. Teradu telah menyalahgunakan wewenang selaku Ketua KPU Kota Bitung dengan meloloskan istri Pengadu menjadi PPK Kec. Ranowulu karena adanya kedekatan berupa hubungan perselingkuhan dengan yang bersangkutan. Berdasarkan informasi yang Pengadu peroleh, Teradu sering menginap di kamar kost istri Pengadu dengan mengendarai mobil DB 1150 C plat merah atau mobil Avanza Veloz Putih DB 1464 LZ [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Dalam sidang pemeriksaan, Teradu menjelaskan tidak mengetahui terkait adanya pertengkaran antara Pengadu dan isteri Pengadu, peristiwa antar-jemput dengan mobil Inova plat merah DP 1150 C ataupun jenis mobil Avanza plat hitam DB 1464 LZ, serta terhadap biaya sewa kamar kos istri Pengadu. Teradu juga menjelaskan, terhadap dalil penyalahgunaan wewenang untuk meloloskan isteri Pengadu sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ranowulu adalah tidak benar. Teradu menegaskan bahwa proses seleksi PPK dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai prinsip penyelenggara pemilu diantaranya Akuntabel, transparan dan profesional serta merupakan hasil dari keputusan rapat pleno komisioner KPU Kota Bitung. Selanjutnya berkenaan tuduhan Pengadu bahwa Teradu sering menginap di kamar kost dari isteri pengadu dan peristiwa tanggal 18 Juli 2020, Teradu menjelaskan tidak mengetahui peristiwa tersebut karena pada tanggal tersebut Teradu berada di Minahasa Utara. Bahwa peristiwa tanggal 18 Juli 2020 oleh Pengadu dijadikan dasar laporan Pengadu ke Polisi dengan Nomor STPL/129/VII/2020Res.Btg/Sek Matuari. Berdasarkan hasil penyelidikan Polres Bitung, laporan Pengadu tidak cukup bukti. Menanggapi laporan Pengadu di Polsek Matuari dan telah mempublikasikan laporan polisi lewat media sosial, Teradu telah menempuh langkah hukum untuk melaporkan Pengadu atas pencemaran nama baik. Dalam sidang DKPP, Teradu juga menjelaskan bahwa terkait tuduhan Pengadu, Teradu telah diklarifikasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, alat bukti dokumen, keterangan Pihak Terkait serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Pengadu tidak menghadiri sidang pemeriksaan meskipun telah dipanggil secara patut. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP telah menyampaikan panggilan kepada para pihak dalam tenggang waktu 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan sidang pemeriksaan melalui surat Nomor 0066/PS.DKPP/SET.04/II/2022. Surat Panggilan DKPP diterbitkan tanggal 14 Februari 2022 dan telah diterima oleh Pengadu tanggal 15 Februari 2022. Namun Pengadu tidak hadir dalam sidang pemeriksaan DKPP tanggal 21 Februari 2022. Melaksanakan perintah Ketua Majelis, sekretariat DKPP melakukan konfirmasi kembali kehadiran Pengadu secara fisik atau virtual, tetapi Pengadu tidak memberikan respon dan keterangan yang layak. Sidang pemeriksaan DKPP diselenggarakan untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya. Terhadap fakta tersebut, DKPP menilai, sikap dan tindakan Pengadu tidak memiliki keseriusan dalam berperkara tidak dibenarkan menurut etika bernegara. DKPP yang menjalankan fungsi public service telah melayani Pengadu menggunakan hak konstitusional melakukan kontrol terhadap penyelenggara Pemilu melalui peradilan etika. Pengadu sebagai Warga Negara mempunyai kewajiban etis merespon pelayanan yang diberikan lembaga negara dengan penuh tanggung jawab. Sikap dan tindakan Pengadu tidak memenuhi panggilan sidang tanpa alasan dan keterangan yang jelas, merupakan perbuatan yang mencoreng kewibawaan sidang DKPP. Menimbang untuk menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu atas pengaduan adanya dugaan pelanggaran kode etik, DKPP memberi kesempatan kepada Teradu untuk menyampaikan jawaban, bantahan dan sanggahan serta alat bukti yang relevan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terungkap fakta bahwa Teradu meminjamkan fasilitas kantor Sekretariat KPU Kota Bitung berupa 1 (satu) unit mobil operasional kepada pihak luar (wartawan). Berdasarkan bukti T-4, Teradu mengakui tindakan tersebut dilakukan dengan alasan agar pihak luar (wartawan) tersebut tidak meminta uang dan tidak mengganggu internal KPU Kota Bitung. DKPP menilai sikap dan tindakan Teradu meminjamkan fasilitas kantor Sekretariat KPU Kota Bitung berupa 1 (satu) unit mobil operasional kepada pihak luar tidak dibenarkan menurut etika dan hukum. Sebagai penyelenggara Pemilu yang professional seharusnya Teradu tidak menyalahgunakan wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, sepanjang tindakan Teradu meminjamkan fasilitas operasional kantor Sekretariat KPU Kota Bitung kepada pihak luar yang tidak memiliki relevansi dengan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemilu terbukti melanggar Pasal 15 huruf d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP berpendapat tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa pengaduan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, mendengar keterangan Pihak Terkait, serta memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu. [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo. [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Deslie D. Sumampouw selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Bitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, dan Mochammad Afifuddin, masing-masing selaku Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua oleh Teguh Prasetyo dan Ida Budhiati masing-masing selaku Anggota. ANGGOTA Ttd Ttd Teguh Prasetyo Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI Bugi Kurnia Widianto