Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 142/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 306/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 8 Mei 2014yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 142/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : A. Maruasas Simanjuntak Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Pangeran Menteri No. 130 Tana Paser Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Eka Yusda Indrawan S.Pi Organisasi/Lembaga : Ketua KPU KabupatenPaser. Alamat : Jl. Jend. Sudirman Tana Paser. Selanjutnya Teradu disebut sebagai ----------------------------------- Teradu I; Nama : Zainal Abidin. SP Organisasi/Lembaga : KetuaPanwasluKabupatenPaser. Alamat : Jl. Jend. Sudirman Tana Paser. Selanjutnya Teradu disebut sebagai ---------------------------------- Teradu II; [1.3] Telah membaca Pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Mendengar keterangan Pihak Terkait; 1  Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnyadisebut DKPP) denganNomor Pengaduan Nomor 306/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 8 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 142/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1]Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 17Juni 2014dantanggal25 Juni 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: Bahwa Teradu I dan Teradu II tidak menanggapi laporan Pengadu dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengenai rapat pleno yang tidak dihadiri oleh saksi dari partai Politik, dan rapat pleno PPK Tanjung Aru hanya dihadiri 2 Partai Politik yaitu PDIP dan Partai Golkar yang kemudian mengakibatkan pengadu dari PKB melakukan protes atas kehilangan suara sebanyak 27 suara. Namun tidak ada tindak lanjut dari Teradu I maupun dari Teradu II. KESIMPULAN [2.2]Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan bahwa Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 5, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. PETITUM [2.3]Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu I danTeradu II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2 [2.4]Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Foto copy Model DA.1 2. Bukti P-2 : Surat Laporan kepada Panwaslu Nomor 003/IV/DPV PKB/Gugat/2014 perihal tidak menerima hasil putusan pleno Kecamatan Batu Engau tentang perolehan suara Caleg PKB di TPS 522, 523 dan TPS 551; 3. Bukti P-3 : Surat Penerusan Laporan dari Bawaslu Provinsi Kalimatan Timur nomor 039/Bawaslu-Kaltim/V/2014 tentang penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik yang ditujukan kepada DKPP. Bukti P-4 : Surat PernyataanSaksi PKB Di TPS 551 Yang DiketahuiKetua KPPS Sdr. Abdul Karim. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Bahwa Teradu I danTeradu II telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 17Juni 2014 dantanggal 25 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.6] PERMOHONAN Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, Teradu mohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan a quo memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diadukan oleh Pengadu. [2.7] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu II mengajukan buktiberupa : 1. Bukti T-1 : KajianLaporanPanwasluKabupatenPaser No. 23/Lp/Pileg/IV/2014, tanggal 28 April 2014; 2. Bukti T-2 : HasilRapatPlenoPanwasluKabupatenPaser No. 25/Pleno/ Panwaslu-Psr/IV/2014; 3. Bukti T-3 : UndanganKlarifikasi No. 51/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 24 April 2014; 4 Bukti T-4 : UndanganKlarifikasi No. 52/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 24 April 2014; 5 Bukti T-5 : UndanganKlarifikasi No. 53/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 24 April 2014; 6 Bukti T-6 : UndanganKlarifikasi No. 54/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 24 3  April 2014; 7 Bukti T-7 : UndanganKlarifikasi No. 55/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 24 April 2014; 8 Bukti T-8 : UndanganKlarifikasi No. 56/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 24 April 2014; 9 Bukti T-9 : UndanganKlarifikasi No. 57/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 24 April 2014; 10 Bukti T-10 : UndanganKlarifikasi No. 58/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 24 April 2014; 11 Bukti T-11 : UndanganKlarifikasi No. 59/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 24 April 2014; 12 Bukti T-12 : UndanganKlarifikasi No. 60/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 24 April 2014; 13 Bukti T-13 : UndanganKlarifikasi No. 61/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 24 April 2014; 14 Bukti T-14 : UndanganKlarifikasi No. 62/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 24 April 2014; 15 Bukti T-15 : UndanganKlarifikasi No. 63/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 24 April 2014; 16 Bukti T-16 : UndanganKlarifikasi No. 64/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 24 April 2014; 17 Bukti T-17 : UndanganKlarifikasi No. 65/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 24 April 2014; 18 Bukti T-18 : UndanganKlarifikasi No. 66/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 24 April 2014; 19 Bukti T-19 : UndanganKlarifikasi No. 67/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 24 April 2014; 20 Bukti T-20 : UndanganKlarifikasi No. 68/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 24 April 2014; 21 Bukti T-21 : UndanganKlarifikasi No. 69/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 24 April 2014; [2.8] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

4 [3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 5  “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa Pengadu Wiraswasta yang dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1]Menimbang bahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan perbuatan Teradu I dan Teradu IItidak menanggapi laporan Pengadu dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB mengenai rapat pleno yang tidak dihadiri oleh saksi dari partai Politik, dan rapat pleno PPK Tanjung Aru hanya dihadiri 2 Partai Politik yaitu PDIP dan PartaiGolkar yang kemudian mengakibatkan Pengadu dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan protes atas kehilangan suara sebanyak 27 suara. Namun tidak ada tindak lanjut dari Teradu I maupun dari Teradu II. [4.2]Menimbang bahwa terhadap pengaduan Pengadu, Teradu I, selaku Ketua KPU Kabupaten Paser, menolak Pengaduan Pengadu seluruhnya. Teradu I menyatakan bahwaTeradu I dengan anggota KPU Kabupaten Paser lainnya tidak pernah menerima surat keberatan terkait rekapitulasi di tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Paser dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Berdasarkan hal tersebut, Teradu I tidak memiliki dasar hukum dan kenyataan faktual untuk melakukan suatu tindakan untuk memproses adanya kehilangan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seperti yang disampaikan Pengadu. Teradu II dalam jawabannya mengatakan bahwa pada tanggal 27 April 2014 Teradu II beserta Komisioner Panwaslu Kabupaten Paserta lainnya telah membuat kajian atas laporan Pengadu. 6 Berdasarkanklarifikasidanpemeriksaanatasbarangbuktidan data-data yang telahdihimpun/dikumpulkan, laporan pengaduan Pengadu tidak dapat ditindaklanjuti, karena tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan valid. [4.3]Menimbang bahwa tindakan yang dilakukan oleh Teradu I danTeradu II, DKPP menilai bahwa tindakan Teradu I dan Teradu II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aduan pengadu tidak beralasan dan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. [4.4]Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3]Teradu I dan Teradu II tidakterbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus merehabilitasi nama baik Para Teradu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atasnamaEka Yusda Indrawan S.Pi sebagai Ketua KPU Kabupaten Paser dan Teradu II atas nama Zainal Abidin, SP sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Paser terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai peraturan perundang-undangan; 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. 7  Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr.Anna Erliyana,S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti,M.Si.,Pdt. Saut Hamonangan Sirait,M.Th., Nur Hidayat Sardini,S.Sos.,M.Si.,Ir. Nelson Simanjuntak,S.H.,dan Ida Budhiati, S.H., M.H.masing- masing sebagai Anggota, pada hari Rabutanggaldua bulan Julitahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Jum’attanggalempatbulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr.Anna Erliyana,S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti,M.Si.,Pdt. Saut Hamonangan Sirait,M.Th., Nur Hidayat Sardini,S.Sos.,M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak,S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan tanpadihadiri oleh Pengadu dan dihadiriolehTeradu. KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN 8 Dr. Osbin Samosir, M.Si 9