Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 312/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 464/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 312/DKPP-PKE- III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Wahyu Handono, SP, M.Si Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/25 Mei 1982 Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kota Bengkulu Alamat : Jl. Jl. P. Natadirja No. 43 RT. 05 RW. 02, Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Darlinsyah, S.Pd., M.Si. Jabatan : Ketua KPU Kota Bengkulu Alamat Kantor : Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Sri Hartati, M.Pd. Jabatan : Anggota KPU Kota Bengkulu Alamat Kantor : Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Zaini, S.Ag. Jabatan : Anggota KPU Kota Bengkulu Alamat Kantor : Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Deby Harianto, S.Sos. Jabatan : Anggota KPU Kota Bengkulu Alamat Kantor : Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu 1  Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : M. Alim MS., S.Sos. Jabatan : Anggota KPU Kota Bengkulu Alamat Kantor : Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Membaca dan mempelajari Pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 20 Mei 2014 telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 464/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 312/DKPP/PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Para Teradu tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kota Bengkulu pada saat pleno KPU Kota Bengkulu. Adapun rekomendasi Panwaslu Kota Bengkulu yang tidak dilaksanakan KPU Kota Bengkulu adalah sebagai berikut: a. Temuan Panwaslu pada TPS 2 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati yaitu C1 Panwaslu dengan D1 dan C1 KPPS berbeda. b. Laporan 03/LP/Pileg/IV/2014 Pelapor David M.Panjaitan c. Laporan 09/LP/Pileg/IV/2014 Pelapor Durmika d. Laporan 13/LP/Pileg/IV/2014 Pelapor Suhartini e. Laporan 15/LP/Pileg/IV/2014 Pelapor Yanuar Gustiawan 2. Bahwa pada awalnya rekomendasi Panwaslu Kota Bengkulu akan ditindaklanjuti, namun saat kotak suara dibawa ke ruang pleno, beberapa saksi Partai Politik tidak menyetujui rekomendasi Panwaslu. Keberatan-keberatan saksi Partai Politik yang diakomodir oleh pimpinan sidang pleno sehingga rekomendasi Panwaslu tidak ditindaklanjuti oleh para Teradu; 3. Bahwa terjadi kericuhan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh saksi-saksi Partai Politik. Hal ini disebabkan oleh pembacaan kajian dari Panwaslu Kota Bengkulu oleh Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara (Ketua KPU Kota Bengkulu), yang seharusnya Pimpinan Rapat Pleno hanya membacakan rekomendasi saja. Kemudian saksi-saksi Partai melakukan interupsi dengan menyampaikan bahwa laporan-laporan yang masuk ke Panwaslu Kota Bengkulu tidak perlu diakomodir. Bila diakomodir maka mereka juga menyampaikan 2  laporan-laporan kehilangan suara serta mereka meminta KPU Kota Bengkulu untuk menghitung ulang seluruh surat suara. Ketika ada pertanyaan dari saksi-saksi Partai Politik berkenaan syarat formil dan materiil serta siapa saja yang berhak melaporkan pelanggaran, Pimpinan Rapat Pleno selalu melemparkan pertanyaan tersebut kepada Panwaslu Kota Bengkulu dan dijawab oleh anggota Panwaslu Kota Bengkulu dengan jelas. Mengenai tindaklanjut rekomendasi Pimpinan Rapat Pleno tidak berkoordinasi dengan Panwaslu Kota Bengkulu. 4. Bahwa adanya saksi-saksi Partai Politik yang membuat keberatan saksi dalam form DB2, pada saat rekapitulasi KPU Kota Bengkulu, yaitu : a. Danang Rianto saksi dari DPD:  Keberatan atas belum selesainya perselisihan jumlah suara sah dan tidak sah di hampir semua Kecamatan di Kota Bengkulu ketika Rapat Pleno diputuskan selesai.  KPU Kota Bengkulu tidak mengacu pada Surat Edaran KPU nomor 315/KPU/IV/2014 perihal pelaksanaan pemungutan suara ulang dan rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi tertanggal 11 April 2014. b. Mohammad Solihin Saksi dari Partai Politik Nasdem:  Keberatan atas tidak diakomodirnya keberatan saksi Partai Nasdem dan tidak terbukanya KPU Kota Bengkulu.  Keberatan atas kesalahan tulis antara caleg Nasdem Sita Hartati caleg nomor urut 6 (enam) dengan Yanuar Gustiawan caleg nomor urut 7 (tujuh) Dapil 1 (satu) TPS 24 Kelurahan Panorama dan meminta untuk dilakukan penghitungan ulang c. Ngodak sembiring Saksi dari Partai Politik Nasdem:  Keberatan atas laporan Nomor 13/LP/Pileg/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dari caleg nomor urut 9 Partai Nasdem Hj. Suhartini d. Abdul Gani Saksi dari Partai Politik PAN:  Keberatan atas perbedaan pada model D1 Kecamatan dengan DA-1 Kelurahan Jitra pada Caleg no urut 8 dari Partai PAN.  Keberatan atas tidak dibahasnya keberatan saksi Partai PAN oleh pimpinan Sidang (Ketua KPU Kota Bengkulu) pada tanggal 19 april 2014 dan KPU Kota Bengkulu keberatan untuk membuka C1 Plano kelurahan Jitra Kecamatan Teluk Segara dan D1 Plano hasil Pleno Kel. Jitra e. Kael Oerilamri Saksi dari Partai Golkar:  Keberatan atas terjadinya kekeliruan suara sah dan tidak sah dengan jumlah seluruh pengguna hal pilih sebagaimana pengakuan dari PPK Muara Bangkahulu di Pleno KPU bahwa sudah terjadi kesalahan dari bawah (TPS/KPPS) 3 5. Bahwa adanya saksi-saksi Partai Politik yang tidak menanda tangani Form Model yaitu: Form Model DB 1 DPRD Kota tidak ditanda tangani oleh saksi dari Partai Politik PAN, Golkar dan PBB; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh Pengaduan Pengadu; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; dan 4. atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI No. Tanda Bukti Keterangan 1. P-1 Fotokopi Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Panwaslu Kota Bengkulu Nomor: 151/Panwaslu.Bkl/IV/2014, tertanggal 17 April 2014; 2. P-2 Fotokopi Kajian Laporan Panwaslu Kota Bengkulu Nomor: 038/LP/PILEK-BKL/IV/2014, tertanggal 17 April 2014; 3. P-3 Fotokopi Berita Acara Hasil Pleno Panwaslu Kota Bengkulu, tertanggal 17 April 2014; 4. P-4 Fotokopi Penerimaan Laporan Panwaslu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Nomor: 03/LP/PILEG/IV/2014, tertanggal 15 April 2014; 5. P-5 Fotokopi Penerimaan Laporan Panwaslu Kota Bengkulu Nomor: 09/LP/PILEG/IV/2014, tertanggal 12 April 2014; 6. P-6 Fotokopi Penerimaan Laporan Panwaslu Kota Bengkulu Nomor: 13/LP/PILEG/IV/2014, tertanggal 16 April 2014; 7. P-7 Fotokopi Penerimaan Laporan Panwaslu Kota Bengkulu Nomor: 15/LP/PILEG/IV/2014, tertanggal 18 April 2014; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan DKPP tanggal 9 Oktober 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa KPU Kota Bengkulu menolak dalil-dalil pengaduan Pengadu yang menyimpulkan bahwa KPU Kota Bengkulu tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Bengkulu ketika Pleno karena mengakomodir permintaan beberapa saksi parpol yang tidak setuju terhadap pelaksanaan rekomendasi tersebut; 2. Bahwa KPU Kota Bengkulu meyakini dan memastikan telah menindaklanjuti setiap rekomendasi Panwaslu Kota Bengkulu yang telah disampaikan kepada KPU Kota Bengkulu sebagaimana tersebut pada huruf B angka 1 dan 2 (Peristiwa Yang Diadukan) 4  di atas kecuali terhadap temuan Panwaslu berupa adanya perbedaan antara C1 Panwaslu dengan C1 KPPS dan D1 PPS pada TPS. 2 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati; 3. Bahwa KPU Kota Bengkulu tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwaslu Kota Bengkulu baik secara tertulis maupun lisan tentang temuan Panwaslu berupa adanya perbedaan antara C1 Panwaslu dengan C1 KPPS dan D1 PPS pada TPS. 2 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati; 4. Bahwa telah dilakukan tindaklanjut terhadap Laporan Nomor 15/LP/Pileg/IV/2014 (Pelapor: Yanuar Gustiawan; Terlapor: KPPS; TPS.3 Sidomulyo) yang merupakan lampiran dari Surat Nomor 153/Panwaslu.Bkl/IV/2014 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 20 April 2014 (tercantum pada Model B.11-DD dan) yang diterima KPU Kota Bengkulu tanggal 20 April 2014, dengan terlebih dahulu menindaklanjutinya dengan mencermati kembali data atau dokumen berkas surat penerusan pelanggaran administrasi Pemilu dan lampirannya yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Bengkulu; 5. Bahwa Panwaslu Kota Bengkulu menyatakan ‘bahwa benar Laporan tersebut belum memenuhi syarat materiil, antara lain kurangnya saksi dan kurangnya barang bukti’ (Model B.9-DD Kajian Laporan Nomor 039/LP/PILEG-BKL/IV/2014, bagian III (tiga Romawi) angka 2 huruf b (angka 2))(Bukti T-1); 6. Bahwa Panwaslu Kota Bengkulu telah memutuskan telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilu dan merekomendasikan kepada KPU Kota Bengkulu atas dasar Laporan (Nomor 15/LP/Pileg/IV/2014) yang pada kenyataannya belum memenuhi prosedur/syarat/aturan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud di atas. Patut diduga bahwa Laporan tersebut ‘belum terbukti kebenarannya’ serta belum layak untuk diteruskan ke KPU Kota Bengkulu, sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 249 ayat (5) dan pasal 250 ayat (1) huruf b; 7. Bahwa dengan menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan transparansi untuk mengambil tindakan terhadap rekomendasi Panwaslu tersebut, maka melalui forum Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Bengkulu (sebagai langkah tindaklanjut berikutnya), KPU Kota Bengkulu memandang sangat perlu mempertanyakan langsung kepada Panwaslu Kota Bengkulu mengenai Laporan yang belum memenuhi syarat tersebut; 8. Bahwa Panwaslu Kota Bengkulu memberikan penjelasan di dalam forum Rapat Pleno yaitu tentang prosedur Laporan berdasarkan aturan tata cara yang berlaku; dan menegaskan secara lisan bahwa benar Laporan tersebut belum memenuhi syarat materiil, antara lain kurangnya saksi dan kurangnya barang bukti; 9. Bahwa benar adanya banyak tanggapan dan sanggahan/keberatan dari para saksi yang ditujukan kepada Panwaslu Kota Bengkulu mengenai prosedur penerimaan dan pengkajian Laporan serta penyampaian rekomendasi Panwaslu Kota Bengkulu yang 5  didasari oleh Laporan yang belum cukup syarat; dan menimbulkan perdebatan yang cukup alot dan menegangkan; 10. Bahwa Panwaslu Kota Bengkulu merekomendasikan kepada KPU Kota Bengkulu untuk menindaklanjutinya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (sesuai dengan rekomendasi pada berkas surat Nomor 153/Panwaslu.Bkl/IV/2014). Atas dasar pertimbangan yang mendalam tentang kepastian hukum terhadap Laporan dimaksud serta rekomendasi dari Panwaslu Kota Bengkulu sebagaimana di atas, maka KPU Kota Bengkulu memutuskan bahwa Laporan tersebut belum memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti lebih lanjut; 11. Bahwa telah dilakukan tindaklanjut terhadap Laporan Nomor 03/LP/Pileg/IV/2014 (Pelapor: David M. Panjaitan; Terlapor: Saksi Parpol Nasdem (tanpa nama jelas); PPK Selebar) yang merupakan lampiran dari Surat Nomor 151/Panwaslu.Bkl/IV/2014 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 17 April 2014 (tercantum pada Model B.11-DD dan B.9-DD), dengan terlebih dahulu menindaklanjutinya dengan mencermati kembali data atau dokumen berkas surat penerusan pelanggaran administrasi Pemilu dan lampirannya yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Bengkulu sebagai berikut:  Diketahui dalam Model B.1-DD bahwa Terlapor adalah Saksi Parpol NasDem dengan identitas Terlapor yang tidak jelas, serta berkas lampiran pendukung laporan, kurang.  Bahwa guna pendalaman/kejelasan pemahaman laporan, KPU Kota Bengkulu meminta penjelasan secara lisan kepada Panwaslu Kota Bengkulu (Patimah Siregar) mengenai identitas Terlapor dan kelengkapan berkas lainnya berkaitan dengan fokus laporan. Serta menggali informasi dari PPK Kec. Selebar.  Bahwa Panwaskot Bengkulu menyampaikan secara lisan bahwa terhadap laporan Nomor 03/LP/Pileg/IV/2014 memang belum dilakukan Klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi.  Bahwa PPK Kec. Selebar memastikan tidak ada keberatan ataupun sanggahan dari saksi Partai NasDem mengenai selisih perolehan suara a.n. Saur Manalu Caleg DPRD Kota Bengkulu No. Urut 9 Partai NasDem pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Selebar.  Bahwa benar Saksi dari Partai NasDem (Ngondak Sembiring) meminta waktu untuk menyampaikan informasi dalam forum Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Bengkulu yang menyebutkan bahwa saksi Partai NasDem tidak ada keberatan pada saat Pleno tingkat PPK dan PPS mengenai perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam laporan.  Panwaslu Kota Bengkulu merekomendasikan ke KPU Kota Bengkulu agar melakukan pemeriksaan model C1 Plano pada TPS 30-41.  Bahwa KPU Kota Bengkulu telah menyiapkan Kotak Suara bersegel di hadapan meja pimpinan sidang yang juga berisikan Formulir Model C1 dan C1 Plano untuk TPS 30- 6  41 Kelurahan Pagar Dewa sebagai bentuk keseriusan KPU Kota Bengkulu untuk menindaklanjuti rekomendasi –rekomendasi dari Panwaslu jika pada saatnya diputuskan untuk membuka Kotak Suara dengan tetap berlandaskan pada terpenuhinya aturan yang berlaku untuk itu.  Mempertimbangkan bahwa Laporan Nomor 03/LP/Pileg/IV/2014 tidak memenuhi syarat secara materiil dan atau tidak adanya informasi tambahan/hasil kajian dari Panwaslu Kota Bengkulu yang menguatkan tentang unsur pembuktian kebenaran adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam laporan; maka KPU Kota Bengkulu memutuskan bahwa Laporan tersebut belum memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti lebih lanjut 12. Bahwa telah dilakukan tindaklanjut terhadap Laporan Nomor 09/LP/Pileg/IV/2014 (Pelapor: Drs. Durmika; Terlapor: KPPS; TPS.4 Kebun Roos dan TPS.2 Padang Harapan) yang merupakan lampiran dari Surat Nomor 138/Panwaslu.Bkl/IV/2014 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 12 April 2014 (tercantum pada Model B.11-DD dan B.9-DD), bahwa Panwaslu Kota Bengkulu merekomendasikan agar KPU Kota Bengkulu memerintahkan PPK saat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK, PPK melakukan pemeriksaan model C1 dengan model C1 Plano pada TPS.4 Kebun Roos Kecamatan Teluk Segara dan TPS.2 Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka, yaitu:  KPU Kota Bengkulu telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui surat KPU Kota Bengkulu Nomor: 255/KPU-Kota/IV/2014 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu (atas laporan kehilangan suara) tertanggal 13 April 2014 yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Teluk Segara; dan surat Nomor: 257/KPU- Kota/IV/2014 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu (atas laporan kehilangan suara) tertanggal 13 April 2014 yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Gading Cempaka. (Bukti T.2 & Bukti T.3).  Bahwa telah dilakukan konfirmasi kepada PPK masing-masing dan dipastikan bahwa rekomendasi tersebut telah dilaksanakan di tingkat Pleno Kecamatan.  Bahwa sangat tidak berdasar dalil Pengadu yang menyatakan bahwa KPU Kota Bengkulu tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Bengkulu, karena sesungguhnya Pengadu tidak konsisten dengan rekomendasi yang telah disampaikannya melalui surat Nomor 138/Panwaslu.Bkl/IV/2014 dan Kajian Laporan Nomor 035/LP/PILEG-BKL/IV/2014 tertanggal 12 April 2014 13. Bahwa telah dilakukan tindaklanjut terhadap Laporan Nomor 13/LP/Pileg/IV/2014 (Pelapor: Hj. Suhartini; Terlapor: PPS di wilayah Kec. Singaran Pati; TPS.24 Panorama, TPS.4 Lingkar Timur, dan TPS.2 Dusun Besar) yang merupakan lampiran dari Surat Nomor 151/Panwaslu.Bkl/IV/2014 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 17 April 2014 (tercantum pada Model B.11-DD dan B.9-DD); bahwa Panwaslu Kota Bengkulu merekomendasikan agar KPU Kota Bengkulu melakukan pemeriksaan 7 model C1 Plano pada TPS.24 Panorama, TPS.4 Lingkar Timur, dan TPS.2 Dusun Besar, yaitu:  Bahwa Teradu telah menginstruksikan dan menghadirkan Kotak Suara bersegel di ruang Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Bengkulu yang berisikan formulir Model C1 Plano dari tingkat TPS. (Bukti T.4).  Bahwa Teradu menyampaikan ke forum Rapat Pleno sehubungan akan menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Bengkulu sebagaimana tersebut di atas; serta membacakan dasar hukum berupa surat Nomor 151/Panwaslu.Bkl./IV/2014 tertanggal 17 April 2014 serta poin rekomendasi Panwaslu Kota Bengkulu yang harus dilaksanakan oleh KPU Kota Bengkulu.  Bahwa benar banyak saksi-saksi peserta Rapat Pleno yang melakukan interupsi kepada pimpinan sidang serta meminta waktu untuk bicara dalam forum berkenaan dengan akan dilaksanakannya rekomendasi untuk pemeriksaaan formulir Model C1 Plano di 3 (tiga) TPS dimaksud.  Bahwa saksi-saksi kembali mempertanyakan kepada Panwaslu Kota Bengkulu dan mempermasalahkan kembali tentang prosedur pelaporan dan pengelolaannya hingga diputuskan oleh Panwaslu Kota Bengkulu dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan ke KPU Kota Bengkulu; termasuk mempersoalkan kembali tentang Panwaslu yang mengakomodir laporan-laporan yang ternyata tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan, sebagaimana pada kejadian sebelumnya. Suasana forum menjadi kurang kondusif, karena sebagian besar saksi-saksi menyampaikan argumentasi dan kekesalannya.  Bahwa guna mencairkan suasana, untuk melanjutkan pelaksanaan rekomendasi, Teradu mengambil inisiatif untuk terlebih dahulu meminta informasi dari PPK Singaran Pati dan Panwaslu mengenai adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Laporan. Hal ini mengingat bahwa pokok yang dilaporkan adalah pada formulir Model D1 dan C1 yang dimungkinkan telah dilakukan koreksi ataupun pembuktian ditingkat Rapat Pleno PPK ataupun PPS.  Ketua dan Anggota PPK Singaran Pati menyampaikan bahwa hal yang dilaporkan itu sudah diselesaikan pada saat Pleno tingkat Kecamatan Singaran Pati atas dasar adanya sanggahan/keberatan saksi.  Panwascam Singaran Pati yang hadir mendampingi Panwaslu Kota Bengkulu menyampaikan bahwa hal yang dilaporkan itu benar sudah diselesaikan (clear) pada saat Rapat Pleno tingkat Kecamatan Singaran Pati; sekaligus menunjukkan data dan menyampaikan kronologis penyelesaiannya (disaksikan oleh peserta Rapat Pleno) dalam Pleno tingkat Kecamatan, terutama yang dipastikan telah terselesaikan adalah pada poin TPS.24 Panorama dan TPS.4 Lingkar Timur. (Bukti T.5).  Bahwa KPU Kota Bengkulu setelah memperhatikan data dan penjelasan/informasi yang cukup akurat dari PPK Singaran Pati dan Panwascam Singaran Pati, meminta klarifikasi dari Panwaslu Kota Bengkulu. 8   Bahwa Panwaslu Kota Bengkulu (Wahyu Handono) menyampaikan bahwa yang tersisa dari rekomendasi (belum diselesaikan) adalah TPS.2 Dusun Besar yang harus dilakukan pemeriksaan pada Model C1 Plano.  Bahwa Teradu langsung menginstruksikan untuk membuka Kotak Suara bersegel guna mengambil C1 Plano TPS.2 Dusun Besar yang harus disaksikan oleh Saksi dan Panwas.  Bahwa benar disaat akan buka Kotak Suara, secara bersamaan suasana forum semakin memanas dan sulit dikendalikan untuk menjadi kondusif; sehingga dikhawatirkan akan sangat mengganggu finalisasi rekapitulasi dan akan berlarut- larut.  Maka KPU Kota Bengkulu memutuskan untuk melanjutkan agenda penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Bengkulu, serta menyampaikan bahwa masih ada peluang hak konstitusional peserta pemilu untuk melakukan pembuktian melalui forum Rapat Pleno di atasnya ataupun melalui pengajuan sengketa di Bawaslu.  Hj. Suhartini, S.Sos., M.M. mengajukan Sengketa ke Bawaslu Provinsi Bengkulu; yang pada akhir penyelesaiannya Bawaslu mengeluarkan Keputusan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Nomor Permohonan: 01/SP-1/Set.Bawaslu/V/2014.  Bahwa berdasarkan pelaksanaan atas Rekomendasi Bawaslu dalam penyelesaian sengketa tsb., tidak terbukti perihal permohonan yang diajukan KESIMPULAN [2.5] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan kesimpulan tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengaduanyang dirumuskan sebagai berikut: 1. Bahwa para Teradu telah melaksanakan rekomendasi yang disampaikan Panwaslu Kota Bengkulu berdasarkan aturan yang berlaku; 2. Bahwa KPU Kota Bengkulu dalam menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Bengkulu tetap menjaga integritas dan independensi selaku penyelenggara Pemilu. 3. Bahwa rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Bengkulu sudah berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku dan tidak merugikan perolehan suara Partai Politik maupun Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD; [2.6] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 9 3. Merehabilitasi Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (equo et bono). [2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 s/d T-11 sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI No. Tanda Bukti Keterangan 1. T-1 Fotokopi Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Panwaslu Kota Bengkulu Nomor: 153/Panwaslu.Bkl/IV/2014, tertanggal 20 April 2014; 2. T-2 Fotokopi Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu KPU Kota Bengkulu Nomor: 255/KPU-Kota/IV/2014, tertanggal 13 April 2014; 3. T-3 Fotokopi Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu KPU Kota Bengkulu Nomor: 257/KPU-Kota/IV/2014, tertanggal 13 April 2014; 4. T-4 Foto Rekapitulasi KPU Kabupaten Kota Bengkulu, Kotak Suara yang diminta oleh Panwaslu Kota Bengkulu telah dihadirkan oleh Teradu; 5. T-5 Foto rekapitulasi Kecamatan Singaran Pati; 6. T-6 Fotokopi Model DB-2 Kota Bengkulu, Keberatan Saksi an. Danang Riyanto; 7. T-7 Fotokopi Model DB-2 Kota Bengkulu, Keberatan Saksi an. Mohammad Sholihin; 8. T-8 Fotokopi Model DB-2 Kota Bengkulu, Keberatan Saksi an. Ngodak Sembiring; 9. T-9 Fotokopi Model DB-2 Kota Bengkulu, Keberatan Saksi an. Abdul Gani; 10. T-10 Fotokopi Model DB-2 Kota Bengkulu, Keberatan Saksi an. Kael Oerilamri; 11. T-11 Fotokopi DB-1 DPRD Kota Bengkulu; [2.8] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu- kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagai berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu : 10  “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu: DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan a quo. Kedudukan Pengadu [3.5] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan Pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan Pengaduan dan/atau laporan a quo. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo;

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Para Teradu atas dugaan telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pengadu mengatakan bahwa Para Teradu tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kota Bengkulu untuk melakukan pembukaan kotak suara TPS 2 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati pada saat rapat Pleno Rekapitulasi Kota Bengkulu. Pengadu merekomendasi pembukaan kotak karena sesuai dengan temuan, terdapat perbedaan C1 Panwaslu dengan D1 dan C1 KPPS. Pengadu mengatakan pada awalnya rekomendasi Panwaslu Kota Bengkulu akan ditindaklanjuti para Teradu, namun saat kotak suara dibawa ke ruang pleno tidak jadi dibuka karena beberapa saksi Partai Politik tidak menyetujui. Terkait dengan tidak dilakukannya pembukaan kotak tersebut, para Teradu tidak berkoordinasi dengan Pengadu. Pengadu mengatakan dalam hal adanya rekomendasi dari Pengadu sesuai dengan temuan, seharusnya para Teradu harus melaksanakan walaupun mendapat keberatan dari saksi partai politik; 11 [4.2] Menimbang bahwa Para Teradu membantah dalil aduan Pengadu. Teradu mengatakan bahwa seluruh proses pemungutan suara dan rekapitulasi di Kabupaten Kota Bengkulu telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Terkait rekomendasi Pengadu, Para Teradu telah menindaklanjuti dengan membawa kotak suara yang diminta Pengadu untuk dibuka. Sebelum melaksanakan rekomendasi Pengadu tersebut, Teradu mengambil inisiatif untuk terlebih dahulu meminta informasi dari PPK Singaran Pati mengenai adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud. Hal ini mengingat bahwa pokok yang dilaporkan Pengadu adalah pada formulir Model D1 dan Model C1 yang mungkin telah dikoreksi pada saat rekapitulasi ditingkat PPK ataupun PPS. Ketua dan Anggota PPK Singaran Pati menyampaikan bahwa hal yang dilaporkan itu sudah diselesaikan pada saat Pleno tingkat Kecamatan Singaran Pati atas dasar adanya sanggahan/keberatan saksi. Panwascam Singaran Pati yang hadir mendampingi Panwaslu Kota Bengkulu menyampaikan bahwa hal yang dilaporkan Pengadu sudah diselesaikan pada saat Rapat Pleno tingkat Kecamatan Singaran Pati, sekaligus menunjukkan data dan menyampaikan kronologis penyelesaian yang disaksikan peserta Rapat Pleno dalam Pleno tingkat Kecamatan. Setelah memperhatikan data dan penjelasan/informasi yang cukup akurat dari PPK Singaran Pati dan Panwascam Singaran Pati, para Teradu meminta klarifikasi dari Pengadu. Pengadu menyampaikan bahwa TPS 2 Dusun Besar yang harus dilakukan pemeriksaan pada Model C1 Plano. Teradu langsung menginstruksikan untuk membuka Kotak Suara bersegel guna mengambil Model C1 Plano TPS 2 Dusun Besar dengan syarat disaksikan Saksi dan Panwaslu Kota Bengkulu. Para Teradu mengatakan pada saat Kotak Suara hendak dibuka, muncul keberatan dari semua saksi dengan tuntutan, jika satu kotak dibuka, seluruh kotak yang lain juga harus dibuka. Keributan sempat terjadi bahkan salah satu anggota Panwaslu dihardik beberapa saksi partai, dengan menghempaskan dokumen dihadapannya. Suasana yang memanas muncul dan jika diteruskan akan sulit dikendalikan. Pertimbangan menyelesaikan rekapitulasi yang tidak kondusif tersebut, maka para Teradu memutuskan untuk melanjutkan agenda penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Bengkulu serta menyampaikan bahwa masih ada peluang hak konstitusional peserta pemilu untuk melakukan pembuktian melalui forum Rapat Pleno di atasnya ataupun melalui pengajuan sengketa di Bawaslu Povinsi Bengkulu. Para Teradu mengatakan dalam menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kota Bengkulu, para Teradu tetap menjaga integritas dan independensi selaku penyelenggara Pemilu; [4.3] Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar Pengadu merekomendasikan pembukaan kotak suara untuk melakukan pembukaan kotak suara TPS 2 Kel. Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati pada saat rapat Pleno Rekapitulasi Kota Bengkulu kepada para Teradu. Pengadu merekomendasi pembukaan kotak karena sesuai dengan temuan, dimana terdapat perbedaan Model C1 Panwaslu dengan Model D1 dan Model C1 KPPS. Para Teradu menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan 12 menghadirkan kotak suara TPS 2 Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati pada saat pleno rekapitulasi Kota Bengkulu. Para Teradu tidak membuka kotak suara karena adanya keberatan dari saksi Parpol dan forum yang hadir dalam rekapitulasi tersebut. Keadaan yang ricuh dan tidak kondusif terhadap penolakan pembukaan tersebut mengakibatkan para Teradu memutuskan tidak melaksanakan rekomendasi Pengadu. Pertimbangan menyelamatkan finalisasi rekapitulasi Kota Bengkulu, para Teradu tidak melaksanakan pembukaan kotak sesuai keinginan forum dan saksi partai. Tidak ada sedikitpun niat dari para Teradu untuk mengabaikan rekomendasi Pengadu. Terhadap fakta tersebut, DKPP berpendapat, bahwa Para Teradu telah melaksanakan proses rekapitulasi dengan baik sesuai dengan prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, dalil Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu dapat diterima; [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V terbukti tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Para Teradu;

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, II, III, IV dan V atas nama Darlinsyah, S.Pd., M.Si., Sri Hartati, M.Pd., Zaini, S.Ag., Deby Harianto, S.Sos., M. Alim MS., S.Sos. selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Bengkulu terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan KPU Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan putusan ini; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua 13  merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si, Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum’at tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Jum’at tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas oleh yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., dan Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 14