Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 279/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara dengan Nomor Pengaduan 656/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 16 Juli 2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 279/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Yunitha Emma Yaas Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Sarmi Alamat : Jl. Inpres Kelurahan Mararena Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Alfonsius Ambani Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Sarmi Alamat : Jl. Inpres Kelurahan Mararena Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Teradu; [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

1 Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 656/I-P/L- DKPP/2014 tanggal 16 Juli 2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 279/DKPP- PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa para Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 2 Oktober 2014, menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu melakukan penyelewengan dana hibah Pemerintah Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dana hibah yang seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2014 ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi; 2. Bahwa dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Sarmi dicairkan atas dasar Surat Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor 018/Panwaslu- Pileg/Ksrm/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 Perihal Pengusulan Penambahan Dana Anggaran Melalui Sidang Perubahan Tahun 2013. Surat tersebut ditandatangani oleh Teradu, namun tanpa didasari keputusan Pleno Panwaslu Kabupaten Sarmi dan tanpa sepengetahuan Pengadu selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Sarmi; 3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan kajian dan menyimpulkan bahwa Teradu terbukti melakukan penyelewengan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu melanggar ketentuan Pasal 2 UU No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu; 2. Bahwa Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PERMOHONAN [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu. 2 [2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Surat Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor 018/Panwaslu- Pileg/Ksrm/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 Perihal Pengusulan Penambahan Dana Anggaran Melalui Sidang Perubahan Tahun 2013; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Edaran Bawaslu Nomor 0528/Bawaslu/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Perihal Penetapan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL dalam rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 3. Bukti P-3 : Surat Panwas Distrik se-Kabupaten Sarmi yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua, tanpa tanggal; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah terhadap Yunita Yaas tanggal 10 Juni 2014; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Papua terhadap Yunitha Yaas tanggal 10 Juni 2014; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah terhadap Kilion Nefreser tanggal 11 Juni 2014; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Papua terhadap Kilion Nefreser tanggal 11 Juni 2014; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah terhadap Enusius Xaverius Edo tanggal 18 Juni 2014; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Papua terhadap Enusius Xaverius Edo tanggal 18 Juni 2014; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah terhadap Jeferson Imbiri tanggal 18 Juni 2014; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Papua terhadap Jeferson Imbiri tanggal 18 Juni 2014; 12. Bukti P-12 : Fotokopi KTP Yunitha Yaas; 13. Bukti P-13 : Fotokopi KTP Kilion Nefreser; dan 14. Bukti P-14 : Fotokopi KTP Enusius Xaverius Edo. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 2 Oktober 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa dana Pemerintah Kabupaten Sarmi yang diberikan kepada Panwaslu Kabupaten Sarmi bukanlah milik pribadi, melainkan milik lembaga. Dana Hibah yang diberikan oleh Bupati Sarmi diperuntukan bagi kepentingan lembaga Panwaslu 3  Kabupaten Sarmi yaitu untuk mendukung tugas pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2014, bukan untuk kepentingan Teradu. 2. Bahwa anggaran yang disediakan oleh Pemerintah melalui APBN tidak mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas Panwaslu Kabupaten Sarmi. Sebagai contoh, kebutuhan sewa mobil di Kabupaten Sarmi sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun dana yang diberikan melalui APBN hanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); 3. Bahwa pengajuan dana hibah bermula dari perhatian Bupati Sarmi kepada KPU dan Panwaslu Kabupaten Sarmi. Meskipun tidak ada MoU, Bupati Sarmi mau membantu tugas-tugas penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 melalui mekanisme hibah; 4. Bahwa dana hibah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diterima melalui rekening lembaga yang mensyaratkan adanya dua tandatangan yaitu Ketua dan Sekretaris Panwaslu Kabupaten Sarmi dalam setiap transaksi yang dilakukan; 5. Bahwa pencairan dana hibah dilakukan secara bertahap/termin. Termin I pada saat distribusi logistik Pileg sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Termin II sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Termin III sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Termin IV sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan Termin V sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); 6. Bahwa dana hibah yang diberikan tidak memiliki kerangka acuan mengenai penggunaannya. Bupati hanya menyampaikan pesan agar dana tersebut digunakan untuk kepentingan lembaga Panwaslu Kabupaten Sarmi; 7. Bahwa Teradu mengakui tidak memberitahukan perihal dana hibah Pemerintah Kabupaten Sarmi tersebut kepada Pengadu dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sarmi lainnya yaitu Jeferson Imbiri. Hal itu dilakukan karena Teradu merasa bingung dan serba salah mengingat di satu sisi Bupati Sarmi tidak menyukai pribadi Pengadu, namun di sisi lain Teradu memiliki hubungan yang baik tidak hanya kepada Bupati Sarmi tetapi juga kepada Pengadu. KESIMPULAN [2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu membantah telah melakukan penyelewengan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); 2. Bahwa Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [2.7] PERMOHONAN 4 Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diadukan oleh Pengadu; dan 3. Merehabilitasi nama baik Teradu [2.8] Bahwa Teradu tidak menyampaikan satupun barang bukti yang dapat memperkuat dalil dan jawabannya dalam persidangan meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Teradu untuk menggunakan haknya dalam hal pembuktian. [2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. 5  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau Rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Anggota Panwaslu Kabupaten Sarmi, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Teradu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam bentuk penyelewengan dana hibah Pemerintah Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mendukung tugas pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2014. Pengadu mendalilkan bahwa dana hibah tersebut seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga Panwaslu Kabupaten Sarmi, namun Teradu menggunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak memiliki hubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu; 6 [4.2] Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, Teradu menjawab benar Panwaslu Kabupaten Sarmi menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Teradu mengakui bahwa dana hibah tersebut tidak sesuai ketentuan, tidak ada MoU antara Panwaslu dengan Pemerintah Kabupaten Sarmi, dan tidak ada penjelasan mengenai rincian penggunaan dana. Proses realisasi dan penggunaannya hanya didasarkan atas pembicaraan lisan antara Bupati dengan Teradu, agar dana tersebut digunakan untuk kepentingan institusi. Teradu dalam persidangan menjelaskan bahwa dana hibah yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Sarmi digunakan untuk kepentingan lembaga, tidak ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun, Teradu mengakui bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan perihal hibah dimaksud kepada 2 (dua) anggota Panwaslu lainnya, baik secara formal maupun informal. Alasannya adalah karena hubungan antara Bupati Sarmi dengan Pengadu Yunita Emma Yaas sedang tidak harmonis sehingga Teradu beranggapan lebih baik tidak disampaikan daripada nantinya malah menambah ketegangan; [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pihak dan bukti dokumen dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan tidak hanya akan menciptakan tertib hukum tetapi juga menghindarkan penyelenggara Pemilu dari kemungkinan terjadinya tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang. Tindakan Teradu yang menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sarmi tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan keuangan negara. Terbukti dalam persidangan, Teradu tidak dapat mempertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel penggunaan dana hibah sebesar Rp. 500.000.000-, (lima ratus juta rupiah). Teradu dalam persidangan juga mengakui bahwa sebelumnya pernah menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sarmi sebesar Rp 1.500.000.000-, (satu milliar lima ratus juta rupiah). Dalam prosesnya, dana diterima oleh Teradu hanya sebesar Rp 1.300.000.000-, (satu miliar tiga ratus juta rupiah), namun dalam laporan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan standar administrasi keuangan negara sebesar Rp 1.500.000.000-, (satu milliar lima ratus juta rupiah). Rangkaian tindakan Teradu merupakan bentuk konspirasi penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Terlebih pengelolaan keuangan dana hibah tersebut tidak pernah dibahas secara bersama-sama dengan anggota Panwaslu Kabupaten Sarmi lainnya dalam forum Rapat Pleno. Alasan yang diungkap Teradu dalam persidangan atas sikapnya yang tidak terbuka kepada sesama kolega Panwaslu Kabupaten Sarmi yakni untuk menghindari terjadinya peningkatan ketegangan hubungan antara Bupati dengan anggota Panwaslu Kabupaten Sarmi atas nama Yunita Emma Yaas adalah sesuatu yang keliru. Sikap Teradu menunjukkan bahwa dalam 7 mengambil keputusan, Teradu tidak berpedoman pada ketentuan yang nyata-nyata mengatur agar setiap penyelenggara Pemilu bersikap transparan, tetapi hanya mendasarkannya atas asumsi. Tindakan tersebut menimbulkan kecurigaan hingga pertentangan antaranggota Panwaslu Kabupaten Sarmi sehingga mengganggu soliditas kerja dalam melakukan tugas-tugas pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu. Tindakan Teradu dengan nyata melanggar ketentuan Pasal 5 huruf b, g, j, k dan l juncto Pasal 15 huruf c Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Atas dasar itu, dalil pokok aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak dapat diterima; [4.4] Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta Teradu tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan karena lebih banyak berada dan tinggal di Depok Provinsi Jawa Barat daripada di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua yang menjadi wilayah kerjanya. Tugas dan tanggung jawab selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Sarmi jelas dan terbukti tidak dilaksanakan Teradu sebagaimana mestinya. DKPP berpendapat Teradu I telah melanggar sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 huruf b Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.5] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas dan setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Alfonsius Ambani selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sarmi Provinsi Papua terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 8 3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN 9 Dr. Osbin Samosir, M.Si 10