Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 276/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 691/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 09 Juni 2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 276/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Maruli Malau Pekerjaan/Lembaga : Caleg DPRD Kota Binjai Partai Persatuan Pembangunan Alamat : Jl. Sumatera No. 111, Lk. V, Kel. Damai, Binjai Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Herry Dani Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kota Binjai Alamat : Jl. Gatot Subroto, Kabupaten Binjai Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Chaisol Andrio Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Binjai Alamat : Jl. Gatot Subroto, Kabupaten Binjai Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : H. Labayk Simanjorang Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Binjai 1  Alamat : Jl. Gatot Subroto, Kabupaten Binjai Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Rafli Subakti Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Binjai Alamat : Jl. Gatot Subroto, Kabupaten Binjai Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Zulfan Efendi Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Binjai Alamat : Jl. Gatot Subroto, Kabupaten Binjai Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 691/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 09 Juni 2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 276/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 8 Oktober 2014, menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa sehubungan dengan berlangsungnya pemilu legislatif pada 9 April 2014, saya mencatat ada beberapa hal yang menurut saya melanggar UU Pemilu No. 8 Tahun 2012 dan PKPU No. 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pasal 2. Terdapat pelanggaran/kecurangan pemilu yang luput dari pengawasan Panitia Penyelenggara Pemilu khususnya di dapil Binjai II Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merugikan saya sebagai Kader PPP Kota Binjai. Ironisnya pelanggaran tersebut dilakukan Caleg internal. Adapun kecurangan yang telah dilakukan diantaranya penggelembungan suara Caleg DPRD Dapil II Binjai Utara Kota Binjai a.n Faisal Umri S.E dengan Nomor Urut 5; 2. Bahwa Ketua KPU Kota Binjai atas nama Herry Dani memerintahkan kepada Ketua PPK untuk merubah hasil perolehan suara di tingkat Kelurahan Jati Makmur. Teradu memerintahkan untuk membuat keterangan palsu dalam bentuk surat penyataan yang menerangkan perolehan suara yang tertuang di dalam Model C-1 berhologram dan Model C Plano adalah tidak benar. Pernyataan tersebut diserahkan kepda calon 2  terpilih Caleg PPP Nomor Urut 5 Faisal Umri untuk menjadi bukti dalam persidangan di MK; 3. Bahwa Ketua PPK Kecamatan Binjai Utara a.n Sujoko Guntur Siswadi merubah hasil rekapitulasi perolehan suara di dalam Model D1 tingkat PPS Kelurahan Jati Makmur, sehingga perolehan suara Pengadu di tingkat Kecamatan Binjai Utara, menjadi berkurang dan selanjutnya tidak ditetapkan sebagai pemenang pada rapat Pleno di KPU Kota Binjai. Ketua PPK mengintimidasi Anggota KPPS membuat keterangan palsu dalam bentuk surat pernyataan yang menyatakan bahwa perolehan suara Teradu yang tertuang di dalam Model C-1 berhologram pada TPS 11 Kelurahan Jati Makmur adalah tidak benar; 4. Bahwa Ketua KKPS Kelurahan Jati Makmur atas nama Sutrisno membuat keterangan palsu dalam bentuk surat pernyataan yang di tandatangani oleh Ketua dan Anggota KKPS bahwa perolehan suara Pengadu sebanyak 7 suara dalam Model C-1 hologram pada TPS 11 Kelurahan Jati Makmur adalah tidak benar; 5. Bahwa saya telah melaporkan ke Panwaslu Kota Binjai dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama berlangsungnya pemungutan suara di TPS sampai perhitungan dan rekapitulasi di tingkat PPS, PPK dan KPU segera ditindaklanjuti, namun sampai saat ini tidak ada tindakan lanjut atas laporan Pengadu. PETITUM [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu [2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut: 1. P-1 : Fotokopi Berkas Formulir Model C-1 DPD untuk Kecamatan Binjai Utara; 2. P-2 : Fotokopi Berkas Formulir Model D DPD untuk Kecamatan Binjai Utara; 3. P-3 : Fotokopi Lampiran Berkas Formulir Model C-1 DPRD untuk Kecamatan Binjai Utara; 4. P-4 : Fotokopi Berkas Formulir Model D DPD untuk Kelurahan Jati Makmur; 3 5. P-5 : Fotokopi Berkas Formulir Model DA DPD untuk Kecamatan Binjai Utara; 6. P-6 : Fotokopi Berkas Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Kota Binjai 2. 7. P-7 ; Fotokopi Formulir Model DB-2 DPRD untuk Kota Binjai 8. P-8 : Fotokopi Model B.1-DD oleh Maruli Malau tentang Penerimaan Laporan; 9. P-9 : Fotokopi Surat Nomor 20/INT/B/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 tetang Laporan Pelanggaran Pemilu Legislatif 2014; 10. P-10 : Fotokopi Surat Nomor 1301/KPU Prov-002/V/2014 tertanggal 22 Mei 2014 tentang Pembukaan Kotak untuk Pengambilan Alat Bukti Sengketa PHPU di MK; 11. P-11 : Foto-foto Kotak Suara dan Pembukaan Kotak Suara; 12. P-12 : Fotokopi Media Cetak lokal; 13. P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS XI tentang Hasil Penghitungan Perolehan suara C-1 Plano di Kecamatan Binjai Utara. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 8 Oktober 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Tentang mengurangi atau menghilangkan suara Caleg PPP Nomor urut 1 pada TPS 11 kelurahan Jati Makmur pada tingkat PPK. a. Bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, harus mandiri, jujur, adil, terbuka, akuntabel serta memberikan kepastian hukum sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Azas Penyelenggara Pemilu. Para Teradu niat sajapun tidak ada untuk bersikap seperti itu, bahkan melakukan pengurangan atau menghilangkan suara Caleg Partai dalam pelaksanaan Pemilu. Sikap seperti ini juga kami tegaskan kepada jajaran PPK, PPS maupun KPPS dalam berbagai kesempatan baik melalui forum resmi bimtek, rapat, maupun dalam pertemuan saat kami turun ke lapangan. b. Bahwa rincian perolehan suara sah berdasarkan Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 11, Kelurahan Jati Makmur dan serta data yang dimiliki Para Teradu dapat dijelaskan bahwa Pengadu tidak memperoleh suara sama sekali atau 0 (nol). Perolehan 7 (tujuh) suara yang diklaim oleh Pengadu pada dasarnya adalah Perolehan Suara Partai (Bukti 1). Saat rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan/PPK, Saksi PPP bersikeras meminta diadakan koreksi/pelurusan atas 4  hasil Rekapitulasi di PPS khususnya di TPS 11 Kelurahan Jati Makmur dengan alasan karena Saksi PPP tidak memiliki Model C-1 asli tetapi hanya memegang Model C-1 foto copy. Saksi PPP mengharapkan kepastian tentang 7 (tujuh) suara apakah suara PPP atau suara Caleg No Urut 1 PPP. Agar tidak terjadi perselisihan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka usulan Saksi PPP tersebut ditindaklanjuti oleh PPK dengan terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh peserta rapat Pleno. Panwascam dan seluruh Saksi sepakat untuk membandingkan Model C-1 asli yang dipegang oleh seluruh Peserta. Setelah dibandingkan dengan data Model C-1 asli yang dibawa beberapa Saksi Partai Politik dan Model C-1 yang dipegang Panwascam, terdapat kesamaan. Berdasarkan hal tersebut, Para Saksi dan PPK sepakat dan disetujui oleh Panwas Kecamatan untuk memperbaiki kesalahan perolehan suara tersebut dengan menuliskannya di dalam Model D-1 Plano DPRD Kab/Kota. Bahwa tidak ada pengurangan suara Caleg PPP Nomor Urut 1 pada saat rekap di Kecamatan tetapi yang benar adalah mengkoreksi kesalahan letak 7 suara yang diketahui setelah pengecekan adalah suara Partai bukan suara Caleg PPP Nomor Urut 1. Oleh sebab itu, tidak ada pengurangan atau menghilangkan suara Pengadu pada TPS 11 Kelurahan Jati Makmur, sebagaimana dituliskan Pengadu dalam pokok pengaduannya kepada DKPP RI. 2. Tentang dugaan menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang salah. Adapun kronologisnya sebagai berikut: a. Bahwa Teradu mendapat informasi dari Staf yang bertugas di lapangan tentang kejadian sedikit kericuhan karena adanya pergantian saksi internal PPP, sekitar pukul 11.00 WIB. KPU Kota Binjai merespon secara langsung. Ketua mengajak Teradu IV Zulfan dan Sekretaris turun langsung ke lokasi untuk melakukan supervisi agar proses rapat rekapitulasi berjalan lancar dan kondusif. Sesampainya di lokasi, salah satu anggota PPK keluar ruangan seraya menyampaikan bahwa situasi masih kondusif bisa dikendalikan oleh PPK. Namun Ketua tetap meminta kepada Zulfan selaku Korwil Binjai Utara Dapil 2 untuk terus bertahan memonitor perkembangan rapat Pleno Rekapitulasi di PPK Binjai Utara tersebut dengan didampingi Teradu III H. Labayk Simanjorang dan Teradu II Chaisal Andrio. Sore harinya Zulfan, Chaisal dan Abdul Halim (Sekretaris) turun kembali ke lokasi untuk melakukan monitoring/supervisi. Pada malam harinya Zulfan, Chaisal dan H. Labayk turun kembali ke Kantor Kecamatan Binjai Utara. Ketua KPU Binjai bersama Teradu IV Rafli Subakti tetap standby di kantor memonitor perkembangan proses rekapitulasi di seluruh Kecamatan se-kota Binjai sampai dini hari. Untuk membantu PPK agar proses rekapitulasi berjalan lancar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Ketua KPU mengingatkan teman-teman baik 5  melalui telepon maupun dengan mengirim SMS kepada Zulfan Effendi, Sujoko Guntur (Ketua PPK Binjai Utara), dan Khairul Amri (Anggota PPK Binjai Utara) yang intinya agar mempedomani PKPU Nomor 27 Tahun 2013. Saat di lapangan, Zulfan dan Chaisalpun secara bergantian mengingatkan langsung secara lisan kepada PPK tentang harus menulis bila mana ada keberatan Saksi atau kejadian khusus dalam Model DA-2 dan senantiasa meminta pertimbangan atau persetujuan dari Panwascam sebelum mengambil ketetapan. b. Bahwa terhadap Keberatan Maruli Malau Caleg Nomor Urut 1 Partai Persatuan Pembangunan sekaligus bertindak sebagai Saksi Partai Persatuan Pembangunan, saat Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Binjai, yang meminta mengkaji ulang rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Binjai Utara, KPU Kota Binjai telah melakukan hal-hal sebagai berikut:  Meminta penjelasan dari PPK Binjai Utara dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Binjai. PPK Binjai Utara menjelaskan telah melakukan Proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Binjai Utara sesuai prosedur. Dalam Proses Rekapitulasi tersebut telah dilakukan revisi/perubahan terhadap Model D-1 Plano berhologram DPRD Kab/Kota Kelurahan Jati Makmur atas Rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Saksi yang hadir termasuk di dalamnya Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan, dan tidak satupun Saksi yang hadir keberatan terhadap hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Binjai Utara tersebut. Setelah kami periksa Model DA-2 pun ternyata isinya kosong, tidak ada keberatan Saksi PPP.  Menanyakan berkali-kali kepada seluruh peserta yang hadir apakah perlu dilakukan perhitungan suara ulang namun tidak ada yang menyetujui. Lalu kami senantiasa memberikan kesempatan luas kepada Maruli Malau untuk mengemukakan argumentasi namun sayangnya pada saat itu tidak memberikan data sebagai pembanding yang kami butuhkan jika memang ada yang perlu dikoreksi. Sebab data perolehan suara dalam Model C-1 yang kami miliki, yang dipegang seluruh Saksi-saksi Partai lain dan yang dimiliki Panwaslu adalah sama. Cuma data yang ada pada Maruli Malau sendirilah yang berbeda. Begitu lama Maruli Malau berorasi dalam forum rapat tersebut secara ngotot meminta untuk membuka kotak suara. Permintaan Maruli tersebut kami terima untuk dipertimbangkan. Kami tidak berani memutuskan secara sepihak permintaan Maruli Malau tersebut. Maka pada saat itu juga kami meminta persetujuan Panwaslu dan seluruh Saksi-saksi Partai Politik namun tidak ada yang menyetujui. Semua 6  peserta berteriak: lanjut!, permintaan Maruli Malau tidak perlu diterima. Suasana forum pada saat itu menginginkan agar tidak bertele-tele dan berlarut-larut dengan sengketa internal Caleg PPP saja dan mendesak kami agar secepatnya menuntaskan seluruh rangkaian rapat pleno rekapitulasi.  Meminta pendapat/rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Binjai terhadap keberatan Saksi Partai Persatuan Pembangunan, Panwaslu Kota Binjai secara lisan menyatakan bahwa keberatan Saksi terhadap proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Binjai Utara tidak dapat diterima, karena proses Rekapitulasi telah sesuai prosedur. c. Bahwa Terhadap keterangan yang telah diberikan PPK Binjai Utara dan Panwaslu Kota Binjai dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Binjai, KPU Kota Binjai tetap memberikan kesempatan kembali dengan meminta tanggapan dari Saksi Partai Persatuan Pembangunan a.n Maruli Malau. Saksi Partai Persatuan Pembangunan a.n Maruli Malau tetap berkeberatan, hingga pada akhirnya Teradu tetap melanjutkan rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Binjai dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Saksi PPP untuk mengisi Model DB-2 DPRD Kab/Kota (Bukti). d. Bahwa tidak ada itikad kami untuk berpihak kepada salah satu Caleg manapun. Sebelum mengikuti panggilan sidang Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 22 Mei 2014, KPU Kota Binjai melaksanakan pembukaan kotak suara sesuai perintah KPU RI dan perintah KPU Provinsi. Setelah kotak dibuka, isi Model C-1 berhologram dan C-1 plano berhologram ternyata berbeda dengan C-1 yang kami pegang, Panwaslu pegang dan C-1 yang dipegang Saksi-saksi Partai Politik. Ini fakta yang harus kami terima. Pada saat menghadiri sidang Mahkamah Konstitusi, KPU Kota Binjai memasukkan semua alat bukti yang diperlukan termasuk Model C-1 berhologram dan C-1 plano berhologram yang akhirnya memenangkan Maruli Malau. 3. Bahwa dugaan KPPS telah melegalkan pembuatan Surat Keterangan palsu mengenai isi hasil Model C-1 yang diserahkan kepada Caleg PPP Nomor Urut 5 sebagai alat bukti dalam sidang pemeriksaan di MK. Sesungguhnya dugaan ini tidak jelas ditujukan kepada siapa, dan bagaimana kronologisnya hingga Maruli Malau bisa menarik kesimpulan terdapatnya campur tangan penyelenggara. Seakan-akan penyelenggara dituduh telah merancang surat pernyataan tersebut tanpa alasan dan fakta yang jelas. 4. Bahwa Para Teradu tidak ada niat untuk merugikan Pengadu. Hal ini dapat kami buktikan dengan memberikan fakta yang sebenar-benarnya sebagaimana yang telah 7  kami lakukan pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi dengan menyampaikan alat bukti C-1 berhologram dan C-1 plano berhologram. [2.6] PETITUM Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak seluruh pengaduan Pengadu; 2. Menerima jawaban dan bukti-bukti Para Teradu; 3. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. [2.7] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 hingga T-20 sebagai berikut: 1. T-1 : Fotokopi Salinan Putusan MK Nomor 06-09- 02/PHPU.DPR.DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara); 2. T-2 : Fotokopi Model D DPRD untuk Kelurahan Damai; 3. T-3 : Fotokopi Berkas Model D-1 DPD untuk Kecamatan Binjai Utara; 4. T-4 : Fotokopi Model D-1 DPR untuk Kecamatan Binjai Utara; 5. T-5 : Fotokopi Model D-1 DPRD Provinsi untuk Kecamatan Binjai Utara; 6. T-6 : Fotokopi Model D-1 DPRD untuk Kecamatan Binjai Utara; 7. T-7 : Fotokopi Model C-1 DPRD untuk Kelurahan Damai; 8. T-8 : Fotokopi Model DB untuk Kecamatan Binjai 2 dan Binjai 3; 9. T-9 : Fotokopi Model DB-1 DPRD untuk Kecamatan Binjai 2; 10. T-10 : Fotokopi Model C-1 DPRD untuk Kelurahan Jati Makmur; 11. T-11 : Fotokopi Model C-1 Hologram DPR untuk Kelurahan Jati Makmur; 12. T-12 : Fotokopi Model C-1 Hologram DPD untuk Kelurahan Jati Makmur; 13 T-13 : Fotokopi Model C-1 Hologram DPRD Provinsi untuk Kelurahan Jati Makmur; 14 T-14 : Fotokopi Model C-1 Hologram DPRD Kab/Kota untuk Kelurahan Jati Makmur; 15 T-15 : Fotokopi Model DB-1 DPRD untuk Kecamatan Kota Binjai 2; 16 T-16 : Fotokopi Surat Nomor 191/Kpts/KPU-Kota-002.434908/2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 23/KPTS/KPU-Kota-002.434908/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Anggota DPRD Kota Binjai; 17 T-17 : Fotokopi Surat Nomor 192/Kpts/KPU-Kota-002.434908/2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 27/KPTS/KPU-Kota-002.434908/2014 tentang Penetapan 8  Perolehan Kursi dan Caon Terpilih Anggota DPRD Kota Binjai; 18 T-18 : Fotokopi Model D-1 Plano DPRD untuk Kecamatan Kota Binjai Utara 2; 19 T-19 : Fotokopi Model DA-1 DPRD untuk Kecamatan Binjai Utara; 20 T-20 : Fotokopi salinan Model C-1 DPRD untuk Dapil 2 Kota Binjai Utara. [2.8] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. 9 [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan untuk DPRD Kota Binjai, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang aduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu atas tindakannya mengurangi atau menghilangkan suara Pengadu sebagai Caleg Nomor Urut 1 PPP pada TPS 11 Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai. Teradu I Ketua KPU Kota Binjai Saudara Herry Dani memerintahkan kepada Ketua PPK untuk mengubah hasil perolehan suara di tingkat Kelurahan Jati Makmur dan membuat keterangan palsu dalam bentuk surat penyataan bahwa perolehan suara yang tertuang di dalam Model C- 1 berhologram dan Model C Plano adalah palsu atau tidak benar. Pernyataan tersebut diserahkan kepada Caleg terpillih PPP Nomor Urut 5 atas nama Faisal Umri menjadi alat bukti dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK; 10 [4.2] Menimbang jawaban Teradu yang pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan menerangkan bahwa berdasar rincian perolehan suara sah pada Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 11, Kelurahan Jati Makmur yang dimiliki Para Teradu, Pengadu memperoleh suara 0 (nol). Perolehan 7 (tujuh) suara yang diklaim oleh Pengadu merupakan perolehan Suara Partai. Hal tersebut terungkap saat rapat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan/PPK, ketika Saksi PPP keberatan dan meminta diadakan pengecekan dan koreksi hasil rekapitulasi di PPS khususnya TPS 11 Kelurahan Jati Makmur. Keberatan diajukan oleh Saksi PPP dimaksudkan untuk memastikan 7 (tujuh) suara, apakah suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Maruli Malau atau suara partai, mengingat Model C-1 yang dimiliki oleh saksi PPP hanya fotokopi bukan Model C-1 asli. Keberatan tersebut ditindaklanjuti oleh PPK dengan persetujuan seluruh peserta rapat pleno untuk membandingkan data Model C-1 asli yang dimiliki oleh seluruh saksi partai dengan pengawas pemilu kecamatan. Hasil perbandingan data Model C-1 di antara saksi Partai dan Panwascam diperoleh kesamaan data bahwa 7 (tujuh) suara merupakan suara partai, bukan suara Caleg Nomor Urut 1 PPP. Hasil pengecekan diperbaiki oleh PPK dengan persetujuan saksi partai dan panwascam yang tuliskan dalam Model D-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, tidak benar bahwa Para Teradu melakukan pengurangan suara Caleg PPP Nomor Urut 1 pada saat rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Binjai Utara tetapi mengkoreksi kesalahan letak 7 suara yang diketahui sebagai suara Partai, bukan suara Caleg Nomor Urut 1 PPP Dapil II Binjai Utara, Kota Binjai. Menghadapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, pada 22 Mei 2014, KPU Kota Binjai melaksanakan pembukaan kotak suara sesuai perintah KPU RI dan perintah KPU Provinsi. Pada proses pembuktian di MK, ternyata Model C-1 yang ada pada Teradu, Panwaslu dan saksi partai berbeda dengan data Model C-1 Plano hologram. Berdasarkan hal tersebut, Putusan MK Nomor 06-09-02/PHPU.DPR.DPRD/XII/2014 Tentang PHPU yang memenangkan Pengadu; [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban Para Pihak, alat bukti dokumen serta fakta yang terungkap di persidangan, DKPP perpendapat bahwa ketidakhadiran Pengadu setelah dipanggil secara patut untuk hadir dalam sidang pemeriksaan pada Rabu, 8 September 2014 jam 09.00 WIB dengan sendirinya menghilangkan hak dan kesempatan untuk mempertahankan dan membuktikan dalil pokok aduan Pengadu. Kehadiran dan ketidakhadiran Pengadu dalam persidangan adalah hak setiap Pengadu. Meskipun demikian sebagai warga negara dan warga masyarakat yang baik, kehadiran Pengadu dalam sidang, merupakan suatu kewajiban etik Pengadu Kepada Teradu, Masyarakat dan Negara. Kewajiban etik Pengadu terhadap Para Teradu adalah mempertanggung jawabkan secara etik dalil pokok aduan yang dituduhkan kepada Teradu dalam sidang pemeriksaan kode etik. Selanjutnya kewajiban etik Pengadu terhadap masyarakat dan negara mengacu kepada prinsip dasar, bahwa pengaduan Pengadu tidak hanya untuk kepentingan pribadi Pengadu sebagai pihak yang dirugikan oleh tindakan Para Teradu, 11 tetapi suatu pengaduan senantiasa beorientasi pada kepentingan yang lebih luas untuk menjaga kehormatan dan integritas penyelenggara pemilu bagi kemajuan bangsa dan negara. Berdasarkan Putusan MK Nomor 06-09-02/PHPU.DPR.DPRD/XII/2014 Tentang PHPU yang memenangkan Pengadu, secara substansi membuktikan dalil pokok aduan Pengadu benar, bahwa 7 (tujuh) suara pada TPS 11 Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, merupakan suara Pengadu sebagai Caleg Nomor Urut 1 PPP pada Dapil II Kota Binjai. Meskipun DKPP tidak terikat dengan putusan a quo, tetapi hal tersebut membuktikan bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Para Teradu dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Tindakan Para Teradu mengesahkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK Kecamatan Binjai Utara yang telah mengubah Model D-1 PPS Kelurahan Jati Makmur berarti para Teradu membenarkan penggunaan Model C-1 yang dimiliki PPK, para saksi partai dan panwascam sebagai tolok ukur kebenaran data Model C-1 yang ternyata berbeda dengan data Model C-1 Plano Hologram. Meskipun seluruh dalil aduan Pengadu harus dikesampingkan karena ketidakhadiran Pengadu, DKPP memandang perlu mengingatkan kepada Teradu, bahwa prilaku kurang hati-hati yang dilakukan Para Teradu yang menyebabkan kerugian bagi peserta pemilih dan peserta pemilu merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan baik secara hukum maupun secara etika; [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas dan setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Herry Dani selaku Ketua KPU Kota Binjai dan Teradu II atas nama Chaisol Andrio selaku Anggota KPU Kota Binjai, 12  Teradu III atas nama H. Labayk Simanjorang, Teradu IV atas nama Rafli Subakti, dan Teradu V atas nama Zulfan Efendi; 3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina SIngka Subekti, MSi., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, MSi., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh Satu Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. dan Ida Budhiati, S.H. M.H, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ttd Ttd Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Ketetapan ini Telah Ditandatangani Secukupnya, Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 13 14