Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 92/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus padatingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 222/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 92/DKPP- PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh: 1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU [1.1] PENGADU Nama : Tiur Kalima Purba Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Alamat : Jl. Sisingamaraja No. 190 Siborang-Borong Kab. Tapanuli Utara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2014, memberikan kuasa untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada: Nama : Ojak Nainggolan, S.H., M.H Pekerjaan : Advokad Alamat : Jl. Kejaksaan Nomor 180/P-l, lt-II, Komplek Kejaksaan Permai Kota Medan Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------Pengadu; TERHADAP: [1.2] TERADU 1. Nama : Rudultf Sirait, SH Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara 1  Alamat : Jl. S.M Simanjuntak No. 2 Kawasan Pasar Baru Jaritang Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Kopman Pasaribu, S.T.,S.H Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara Alamat : Jl. S.M Simanjuntak No. 2 Kawasan Pasar Baru Jaritang Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Barisman Panggabean, S.T Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara Alamat : Jl. S.M Simanjuntak No. 2 Kawasan Pasar Baru Jaritang Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Galumbang Hutagalung, S.E, MM Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara Alamat : Jl. S.M Simanjuntak No. 2 Kawasan Pasar Baru Jaritang Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Dra. Janita Siregar Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara Alamat : Jl. S.M Simanjuntak No. 2 Kawasan Pasar Baru Jaritang Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Roberton Singga Pekerjaan : Ketua PPK Kecamatan Siborong-borong Alamat : Jl. Siliwangi/Komp Kntr Camat Kec. Siborang-borang Kabupaten Tapanuli Utara Prov. Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu VI; 7. Nama : Lambas Toni Pasaribu Pekerjaan : Anggota PPK Kecamatan Siborong-borong Alamat : Jl. Siliwangi/Komp Kntr Camat Kec. Siborang-borang Kabupaten Tapanuli Utara Prov. Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu VII; 8. Nama : Supriadi Manalu 2  Pekerjaan : Anggota PPK Kecamatan Siborong-borong Alamat : Jl. Siliwangi/Komp Kntr Camat Kec. Siborang-borang Kabupaten Tapanuli Utara Prov. Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu VIII; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa para Pengadu pada tanggal 12 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 222/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomo rPerkara 92/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara sudah bertindak arogan dengan membuka rapat dan secara langsung memutuskan menolak rekomendasi Panwas Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01/Panwaslu-TU/TL/V/2014, yang merekomendasi agar KPU Kabupaten Tapanuli Utara menindaklanjuti/melakukan tindakan korektif (pembetulan) sesuai dengan ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak mengindahkannya, hal ini jelas telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 2. Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan pergantian 5 (lima) orang pengurus PPK Kecamatan Siborong-Borong satu hari sebelum rekapitulasi ulang tersebut di gelar, sehingga tidak ada lembaga yang bertanggung jawab terhadap semua pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Siborong-Borong, yang menimbulkan dugaan adanya intervensi kekuasaan atau pihak eksternal yang mempengaruhi KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab; 3. Bahwa sebelum rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara, Pengadu diundangdi kelurahan untuk melakukan pembuktian dengan membandingkan data-data perolehan suara antara Model C-1, D-1, D.A.1 yang kami miliki dengan data yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara pada 2 Mei 2014. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti intruksi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan 3  hasilnya terbukti telah terjadi pergesaran dan penggelembungan suara kepada caleg No. Urut 1 dari PDI Perjuangan dari Dapil yang sama atas nama Hulman Nababan sebanyak 184 Suara di Kecamatan Siborong-Borong. Bahkan Sdr. Hulman bekerjasama dengan PPK Siborong-borong (yang telah dinonaktifkan) memindahkan perolehan suara partai menjadi suara pribadinya. Adapun suara partai yang dipindahkan adalah sebanyak 34 suara dengan rincian sebagai berikut: No Desa Jumlah 1 Bahal Batu II 2 Suara 2 Pasar Siborong-borong 11 Suara 3 Paniaran 9 Suara 4 Pohan Tonga 2 Suara 5 Siaro 6 Suara 6 Siborong-Borong I 2 Suara 7 Sirabotabo 2 Suara Jumlah 34 Suara Selain itu suara dari Calon Legislatif lain juga dipindahkan kepada Sdr. Hulman Nababan sebanyak 136 suara, hal ini dilakukan pada 9 (Sembilan) Desa yakni: No Desa Jumlah 1 Bahal Batu III 4 Suara 2 Hutabulu 18 Suara 3 Pasar Siborong-borong 54 Suara 4 Paniaran 4 Suara 5 Pohan Tonga 5 Suara 6 Siaro 8 Suara 7 Siborong-borong I 9 Suara 8 Silaitlait 5 Suara 9 Sirabotabo 25 Suara Jumlah 136 Suara Hal telah tersebut telah bertentangan dengan SK DPP Nomor 4860/in/DPP/IV/2014 tentang Larangan dan Sanksi memindahkan Suara Partai Menjadi Suara Caleg; 4. Bahwa pemindahan dan pergeseran suara caleg tersebut mengakibatkan pergeseran perolehan suara yang signifikan yang mana Pengadu seharusnya unggul, tetapi dikalahkan dengan cara curang oleh PPK Siborong-borong bekerja sama dengan Sdr. Hulman Nababan, dengan rincian sebagai berikut: Rekapitulasi sesuai Model C-1 No Kecamatan Hulman Nababan Tiur Kalima Purba 4  1 Siborong-borong 817 837 2 Muara 20 122 837 959 Setelah terjadi pemindahan suara partai dan suara caleg lain serta penggelembungan suara di PPK Siborong-borong kepada Sdr. Hulman Nababan, perolehan suara tersebut berubah menjadi: No Kecamatan Hulman Nababan Tiur Kalima Purba 1 Siborong-borong 1000 837 2 Muara 20 122 1020 959 [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Para Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; Atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Photo Copy Surat Panwaslu Kab. Tapanuli Utara Nomor 01/Panwaslu-TU/TL/V/2014 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 6 Mei 2014; 2. Bukti P-2 : PhotoCopy Rekapitulasi Kecamatan Siborong-borong; 3. Bukti P-3 : PhotoCopy Surat Keputusan KPU Kab. Tapanuli Utara Nomor 620/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2014 perihal Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Hasil Pemilu Tahun 2014 tertanggal 21 April 2014; 4. Bukti P-4 : PhotoCopy Model DA-1 DPRD Kab/Kota; 5 Bukti P-5 : PhotoCopy Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU 5 [2.5] Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : [2.5.1] Secara umum para Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.5.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa sesuai Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 883/Kpts/KPU- Prov-002/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, bahwa Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah berganti dari yang lama kepada yang baru dan dilantik tanggal 16 April 2014 di Aula Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara sesuai surat undangan Nomor 884/UND/IV/2014 tertanggal 15 April 2014 perihal undangan pelantikan anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara; 2. Bahwa sesuai PKPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2013 telah dijadwalkan waktu pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Tahun 2014 tingkat PPK tanggal 13 s/d 17 April 2014 yang dalam hal ini untuk Rekapitulasi tingkat PPK Siborong-borong dilaksanakan tanggal 13 April 2014. Memperhatikan fakta tersebut di atas, bahwa PPK Siborong-borong melakukan rekapitualsi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2014 tingkat Kecamatan Siborong-Borong tanggal 13 April 2014 sementara Teradu belum dilantik sebagai Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan baru dilantik tanggal 16 April 2014.Artinya tidak ada kapasitas Teradu membiarkan PPK Siborong-borong dalam hal merubah perolehan suara Pemilu 2014, sehingga pernyataan Pengadu tersebut di atas kabur dan tidak beralasan; 3. Bahwa pada tanggal 19 s.d 21 April 2014 KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Tapanuli Utara dan pada saat itu atas permintaan saksi partai politik, Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara telah mengeluarkan 2 (dua) Rekomendasi masing-masing Nomor 001/LAP-PANWASLU PILEG/IV/2014 yang merekomendasi pembukaan Model C-1 Plano di Desa Jamburnauli TPS I Kecamatan Tarutung dan Nomor 002/LAP-PANWASLU PILEG/IV/2014 yang merekomendasi untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara di Desa Parik Sabungan TPS 2 Kecamatan 6  Siborong-borong. Menyikapi rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara tersebut, maka sesuai Berita Acara Nomor 622.1/BA/IV/2014, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan pembukaan kotak suara dengan menghitung ulang surat suara di TPS 1 Desa Jambur Nauli Kecamatan Tarutung dan mencocokan data dengan Mode C-1 yang ada pada Saksi partai politik dengan Model C-1 Plano di TPS 1 Parik Sabungan Kecamatan Siborong-borong. Hasil pembukaan kotak suara di kedua TPS tersebut telah diterima seluruh saksi partai politik yang hadir termasuk Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara; 4. Bahwa adapun perihal rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Pengadu, maka harus membuka Model C-1 sebanyak 70 TPS di 11 Desa di Kecamatan Siborong-borong.Apabila hal tersebut dilakukan perlu mengundang Penyelenggara di tingkat Desa yakni PPS untuk melakukan pencocokan Model D-1 dengan Model C-1. Setelah dilakukan perbaikan hal tersebut juga harus dilakukan di tingkat Kecamatan yakni PPK pada formulir DA dan DA1 demikian halnya di tingkat Kabupaten yakni pada formulir DB dan DB1; b. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara terkait laporan Sdr. Rudi Zainal Sihombing perihal adanya dugaan penggelembungan suara untuk caleg anggota DPR RI dari Partai Golkar Nomor 6 di 17 Desa/Kelurahan di Kecamatan Siborong-borong dimana harus dilakukan pencocokan data formulir Model C1 ke D, DA dan DB untuk 79 TPS. Hal tersebut perlu mengundang penyelenggara tingkat PPS dan PPK; c. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dengan Pelapor Loksa Situmeang terkait adanya dugaan kecurangan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPR RI An. Dra. E Anita Lubis, MBA caleg Partai Golkar nomor urut 8 dan caleg Partai Golkar nomor urut 6 a.n.Lamhot Sinaga di 3 TPS di Kecamatan Siborong-borong, hal tersebut juga perlu dilakukan pencocokan data Model C1, D1, DA1 dan DB dimana perlu mengundang penyelenggara ditingkat bawah yakni PPS dan PPK; d. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dengan Pelapor Teguh Susanto Sihombing caleg Partai Gerindra nomor urut 2 untuk tingkat Kabupaten terkait adanya dugaan manipulasi data rekapitulasi penghitungan suara di TPS 1 Desa Jambur Nauli Kecamatan Tarutung. Hal tersebut sudah ditindaklanjuti pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten pada tanggal 19 s/d 21 April 2014; 7  e. Dari Keempat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara tersebut, KPU Kabupaten Tapanuli Utara direkomendasi untuk melakukan perbaikan dengan cara pencocokan Model C1 yang ada pada KPU yakni: 1. Rekomendasi pelapor Tiur Kalima Purba :70 TPS 2. Rekomendasi pelapor Rudi Zainal Untuk DPRD Kabupaten :70 TPS Untuk DPR RI :79 TPS 3. Rekomendasi pelapor Loksa Situmeang :3 TPS 222 TPS 5. Bahwa terkait rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan cara pencocokan Model C1, D1, DA1 dan DB1, mengingat sesuai surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1133/KPU-Prov-002/V/2014 tertanggal 5 Mei 2014 perihal Undangan Lanjutan Rapat Rekapitulasi dan Penetapan hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi.KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Utara harus menghadiri serta membawa hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten guna kegiatan Rapat Koordinasi persiapan Rapat Pleno Terbuka tanggal 6 Mei 2014. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Penghitungan di tingkat Provinsi pada tanggal 7 Mei 2014 dan Penetapan Hasil Pemilu secara Nasional pada tanggal 9 Mei 2014; 6. Bahwa selain hal tersebut, apabila rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan dikhawatirkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara akan menghambat tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif; 7. Bahwa terkait dengan adanya perubahan suara di Kecamatan Siborong-borong yang diduga merugikan Pengadu selaku Caleg No. Urut 2 dari PDIP Kabupaten Tapanuli Utara dapil 3 tidak ada keberatan disampaikan oleh saksi PDIP maupun rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten dan hasilnya diterima oleh seluruh saksi partai politik yang hadir. KPU Kabupaten Tapanuli Utara kemudian mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dalam Pemilu 2014 dan menetapkan perolehan suara partai politik untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara hasil Pemilu Tahun 2014 melalui Keputusan Nomor 620/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2014; 8. Bahwa sesuai surat undangan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1085/KPU Prov-002/IV/2014 tertanggal 29 April 2014 yang didasarkan atas adanya laporan dari beberapa Pengurus Partai Politik Kabupaten Tapanuli Utara tentang dugaan manipulasi perolehan suara termasuk perolehan suara caleg PDIP dapil 3 untuk caleg DPRD Kabupaten, telah mengundang KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan crosscheck terhadap laporan yang masuk ke KPU Provinsi Sumatera Utara. Atas dasar undangan tersebut, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah 8  melakukan crosscheck terhadap perolehan suara dengan mencocokkan data Model C1 yang ada di KPU Kabupaten Tapanuli Utara dengan data pelapor yang ada di KPU Provinsi Sumatera Utara; 9. Bahwa berdasarkan hasil crosscheck yang dilakukan KPU Kabupaten Tapanuli Utara, maka oleh KPU Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Nomor 1119/KPU Prov-002/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 perihal Perbaikan Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten, menyarankan KPU Kabupaten Tapanuli Utara melakukan perbaikan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara dengan mengundang saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara. Memperhatikan surat KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut, KPU Kabupaten Tapanuli Utara mengundang Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui surat Nomor 676/KPU-Kab-002- 434693/IV/2014 tanggal 3 Mei 2014 dan surat Nomor 684/KPU-Kab-002- 434693/IV/2014 tanggal 5 Mei 2014 serta surat Nomor 683/KPU-Kab-002- 434693/IV/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kapolres Tapanuli Utara untuk membicarakan langkah persiapan rekapitulasi ulang tingkat Kabupaten Tapanuli Utara khususnya di Kecamatan Siborong-borong. Kedua pertemuan tersebut, KPU Kabupaten Tapanuli Utara dengan tegas menyatakan akan melakukan rekapitulasi ulang untuk memperbaiki data perolehan suara untuk caleg PDIP Kecamatan Siborong-borong dengan ketentuan harus ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara. Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara menjelaskan akan melakukan kajian terlebih dahulu atas laporan yang masuk ke Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara sebelum dikeluarkan rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam notulen rapat; 10. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2014 KPU Kabupaten Tapanuli Utara merencanakan melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara khususnya caleg PDIP dapil 3 Kabupaten Tapanuli Utara Nomor urut 2 dan caleg DPR RI Partai Golkar dapil Sumatera Utara 2 nomor urut 6 di Kecamatan Siborong-Borong sebagaimana disarankan KPU Provinsi Sumatera Utara. Namun sampai batas waktu ditentukan pukul 18.00 Wib sebagaimana surat undangan rapat pleno Nomor: 687/KPU-Kab- 002.434693/V/2014 tanggal 6 Mei 2014, rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara tidak juga disampaikan ke KPU Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga rekapitulasi ulang perolehan suara dibatalkan. Disamping tidak ada rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara juga banyak saksi partai politik yang tidak setuju dilakukan rekapitulasi ulang karena saksi banyak di luar daerah. Termasuk saksi PDIP Kabupaten Tapanuli Utara melalui surat Nomor 168/EX/DPC.26.26-B/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 dengan tegas menolak dilakukan rekapitulasi ulang; 9 11. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2014 pukul 23.00 WIB, Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara menyerahkan rekomendasi masing-masing Nomor: 01/Panwaslu- TU/TL/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 atas pelapor Tiur Kalima Purba, Nomor: 02/Panwaslu-TU/TL/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 atas pelapor Loksa Situmeang, Nomor 03/Panwaslu-TU/TL/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 atas pelapor Rudi Zainal Sihombing dan Nomor 04/Panwaslu-TU/TL/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 atas pelapor Teguh Susanto Sihombing; 12. Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara setelah menerima rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara tersebut akan melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara tingkat Kabupaten pada keesokkan harinya 7 Mei 2014 pukul 13.00 WIB bertempat di Balai Data Kantor Bupati Tarutung dengan mengundang saksi partai politik dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara sesuai surat Nomor: 705/KPU- Kab.002.434693/V/2014 tanggal 7 Mei 2014. Setelah mempertimbangkan keterlambatan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara melalui Berita Acara Nomor 722/BA/V/2014 tentang Pembatalan Rapat Rekapitulasi Data Penghitungan Perolehan Suara Partai Golkar Dapil Sumatera Utara 2 Kecamatan Siborong-Borong, PDIP Dapil Tapanuli Utara 3 Kecamatan Siborong-borong dan Partai Gerindra Dapil Tapanuli Utara 1 Desa Jambur Nauli Kecamatan Tarutung mengambil sikap tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dengan alasan: a. Waktu penyampaian rekomendasi sudah sangat terlambat sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) Pasal 13 Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012; b. Rekomendasi yang disampaikan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 yang menyatakan penyampaian rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas pelanggaran dengan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran; c. Apabila rekomendasi ditindaklanjuti dapat dipastikan akan mengganggu pelaksanaan rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1133/KPU Prov.002/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 perihal Undangan lanjutan rapat rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi, bahkan di tingkat Nasional yang akan dilaksanakan terakhir tanggal 9 Mei 2014; 13. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaduan Pengadu yang menyatakan Teradu menolak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dan tidak profesional dalam melaksanakan tugas dengan membiarkan PPK Siborong-borong merubah perolehan suara adalah tidak benar dan tidak beralasan; 10 [2.5.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi para Teradu dalam kemampuan dan kedudukannya; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (equo et bono). [2.6.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka para Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Copy salinan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 883/Kpts/KPU Prov-002/2014 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kab. Tapanuli Utara Sumatera Utara; 2. Bukti T-2 : Copy Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 884/UND/IV/2014 perihal Undangan Pelantikan KPU Kab. Tapanuli Utara tertanggal 15 April 2014; 3. Bukti T-3 : Copy PKPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2013; 4. Bukti T-4 : Copy rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2014 tingkat PPK tanggal 13 s/d 17 April 2014 yang dalam hal ini untuk rekapitulasi tingkat PPK Siborong-borong dilaksanakan tanggal 13 April 2014; 5 Bukti T-5 : Copy Rekomendasi masing-masing Nomor 001/LAP-PANWASLU PILEG/IV/2014 yang merekomendasi pembukaan plano di Desa Jamburnauli TPS I Kecamatan Tarutung dan Nomor 002/LAP- PANWASLU PILEG/IV/2014 yang merekomendasi untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara di Desa Parik Sabungan TPS 2 Kecamatan Siborong-borong; 6 Bukti T-6 : Copy Berita Acara Nomor 622.1/BA/IV/2014 tentang tindak 11  lanjut rekomendasi Panwaslu Kab. Tapanuli Utara Nomor 001/LAP-PANWASLU PILEG/IV/2014 dan Nomor 002/LAP- PANWASLU PILEG/IV/2014 tentang kajian dugaan pelanggaran; 7 Bukti T-7 : Copy Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2014; 8 Bukti T-8 : Copy Keputusan KPU Kab. Tapanuli Utara Nomor 620/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2014 perihal penetapan perolehan suara partai politik untuk calon Anggota DPRD Kab. Tapanuli Utara hasil Pemilu Tahun 2014; 9 Bukti T-9 : Copy surat undangan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1085/KPU Prov-002/IV/2014 tertanggal 29 April 2014; 10 Bukti T-10 : Copy Surat Nomor 1119/KPU Prov-002/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 perihal Perbaikan Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten; 11 Bukti T-11 : Copy surat undangan KPU Kab. Tapanuli Utara Nomor 676/KPU-Kab-002-434693/IV/2014 tanggal 3 Mei 2014; 12 Bukti T-12 : Copy surat Nomor 684/KPU-Kab-002-434693/IV/2014 tanggal 5 Mei 2014 termasuk kepada Kapolres Tapanuli Utara melalui surat Nomor 683/KPU-Kab-002-434693/IV/2014 tanggal 5 Mei 2014; 13 Bukti T-13 : Copy Notulen Rapat; 14 Bukti T-14 : Copy surat undangan rapat pleno Nomor 687/KPU-Kab- 002.434693/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang rekapitulasi ulang data perolehan suara Siborong-borong tingkat Kab. Tapanuli Utara; 15 Bukti T-15 : Copy surat Nomor 168/EX/DPC.26.26-B/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang menolak rekapitulasi ulang; 16 Bukti T-16 : Copy surat Nomor 01/Panwaslu-TU/TL/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 atas pelapor Tiur Kalima Purba, Nomor 02/Panwaslu- TU/TL/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 atas pelapor Loksa Situmeang, Nomor 03/Panwaslu-TU/TL/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 atas pelapor Rudi Zainal Sihombing dan Nomor 04/Panwaslu-TU/TL/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 atas pelapor Teguh Susanto Sihombing; 17 Bukti T-17 : Copy surat Nomor 705/KPU-Kab.002.434693/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang rekapitulasi ulang data perolehan suara siborong-borong tingkat Kab. Tapanuli Utara; 18 Bukti T-18 : Copy Berita Acara Nomor 722/BA/V/2014 tentang Pembatalan Rapat Rekapitulasi Data Penghitungan Perolehan Suara Partau Golkar Dapil Sumatera Utara 2 Kecamatan Siborong-borong, PDIP Dapil Tapanuli Utara 3 Kecamatan Siborong-borong dan Partai Gerindra Dapil Tapanuli Utara 1 Desa Jambur Nauli 12  Kecamatan Tarutung; 19 Bukti T-19 : Copy Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1133/KPU Prov.002/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 perihal Undangan lanjutan rapat rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi;

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011; DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. 13 [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011; “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013; Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal mana Pengadu adalah masyarakat (Vide; P-1), Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan aquo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1]Menimbang, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V telah melakukan pelanggaran Kode Etika Penyelenggara Pemilu dengan bertindak arogan membuka rapat pleno dan secara langsung memutuskan menolak rekomendasi Panwas Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 01/Panwaslu-TU/TL/V/2014, kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk menindaklanjuti pembetulan melalui pengecekan atau rekapitulasi 14 penghitungan ulang perolehan suara tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh para Teradu dan kemudian menutup rapat pleno. Para Teradu diduga telah melakukan penggelembungan dan pengalihan suara Pengadu dan caleg lainnya kepada caleg Nomor urut 1 PDI Perjuangan atas nama Hulman Nababan sebanyak 184 suara dengan bekerjasama dengan PPK non aktif Kecamatan Siborong-borong. Tindakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V melakukan pergantian 5 (lima) orang pengurus PPK Kecamatan Siborong-Borong sehari sebelum rekapitulasi ulang digelar, menyebabkan tidak ada pihak yang bertanggungjawab sehingga proses pelaksanaan rekapitulasi penghitungan ulang perolehan suara terganggu; [4.2] Menimbang, Para Teradu dalam jawabannya membantah seluruh dalil pengaduan Pengadu, dengan menyatakan bahwa tindakan Teradu I sampai dengan Teradu V sama sekali tidak bermaksud bertindak arogan dan menolak rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tapanuli Nomor: 01/Panwaslu-TU/TL/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 atas laporan Tiur Kalima Purba, Nomor: 02/Panwaslu-TU/TL/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 atas laporan Loksa Situmeang, Nomor 03/Panwaslu-TU/TL/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 atas laporan Rudi Zainal Sihombing dan Nomor 04/Panwaslu- TU/TL/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 atas laporan Teguh Susanto Sihombing. Para Teradu I sampai Teradu V sebagai Komisioner telah memutuskan untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang pada besok harinya 7 Mei 2014 yang dibuktikan dengan surat Nomor: 705/KPU-Kab.002.434693/V/2014 tanggal 7 Mei 2014. Lambatnya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara diterima oleh para Teradu I sampai Teradu V menjadi pertimbangan untuk tidak melaksanakan rekomendasi oleh karena waktunya semakin sempit terkait dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Propinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada 7 Mei 2014 dan penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional pada 9 Mei 2014. Keputusan pembatalan rekapitulasi penghitungan surat suara ulang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 722/BA/V/2014 tentang Pembatalan Rapat Rekapitulasi Data Penghitungan Perolehan Suara Partau Golkar Dapil Sumatera Utara 2 Kecamatan Siborong-Borong. Dugaan penggelembungan dan pengalihan suara Pengadu dan caleg lainnya kepada caleg Nomor urut 1 PDI Perjuangan sdr. Hulman Nababan sebanyak 184 yang ditujukan kepada Para Teradu adalah salah orang (error in persona) oleh karena rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat PPK setelah pemilu 9 April 2014, berlangsung pada 13 April 2014. Faktanya Teradu I sampai Teradu V baru dilantik sebagai Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara pada 16 Juni 2014. Tidak terkecuali Teradu VI sampai Teradu VIII,yangbelum menjadi Anggota PPK Kecamatan Siborong-borong saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara berlangsung di 15 tingkat PPK pada 13 April 2014 tetapi masih dilaksanakan oleh Anggota PPK non aktif. [4.3] Menimbang, keterangan dan jawaban para pihak, keterangan saksi, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa Tindakan para Teradu I sampai Teradu V tidak bermaksud bersikap arogan dan menolak rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dengan menutup sidang. Sesungguhnya para Teradu I sampai Teradu V punya niat baik (goedbedoeling) untuk menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara, melaksanakan rekapitulasi penghitungan surat suara ulang pada 7 Juni 2014 sekitar jam 13.00 WIB tetapi terpaksa batal (tidak dilaksanakan) akibat waktu yang semakin sempit. Pada sisi lain tahapan pemilu berikutnya semakin mendesak untuk segera dilaksanakan dan diselesaikan yakni Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Sumatera Utara pada 7 Juni 2014 dan rekapitulasi tingkat nasional yang harus selesai dan ditetapkan pada 9 Juni 2014. Kesalahan dalam pengimputan data pada Model C-1, Model D-1, Model DA-1 dan Model DB-1 merupakan satu rangkaian sistem penginputan berjenjang dan masalah yang muncul pada setiap jenjang seketika harus diperbaiki oleh Penyelenggara Pemilu. Terhadap masalah yang tidak dapat diselesaikan pada tingkatan Penyelenggara Pemilu, perbaikan dapat dilakukan pada tingkatan yang lebih tinggi sepanjang secara formal dapat dibuktikan dengan form keberatan berupa Model C-2 untuk tingkat KPPS, Model D-2 untuk tingkat PPS, Model DA-2 untuk tingkat PPK, Model DB-2 untuk tingkat KPU Kabupaten/Kota, Model DC-2 untuk tingkat Propinsi dan Model DD-2 untuk tingkat KPU RI. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa benar telah terjadi kesalahan dalam pengimputan data pada tingkat PPK Kecamatan Siborong-Borong. Akibat kesalahan tersebut, anggota PPK Kecamatan Siborong-Borong telah diberhentikan. Pemberhentian untuk kedua kalinya kembali dilakukan oleh Para Teradu I sampai Teradu V oleh karena anggota PPK baru memiliki sikap yang sama yakni tidak menidaklanjuti perintah KPU melakukan perbaikan data atas keberatan Pengadu. Kesalahan yang terjadi di tingkat PPK tidak berada dalam masa jabatan Teradu VI sampai Teradu VIII, oleh karena itu sangat tidak beralasan untuk membebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Demikian pula Teradu I sampai V tidak memiliki dasar yang cukup meyakinkan untuk mengatakan terlibat dalam penggembungan dan perpindahan suara Caleg oleh karena kejadiannya berlansung sebelum para Teradu I sampai Teradu V dilantik sebagai Komisioner. Sekalipun demikian para Teradu I sampai Teradu V telah berusaha memenuhi tanggunjawabnya secara kelembagaan untuk melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu melakukan Rakapitusi Penghitungan Surat Suara Ulang tetapi kemudian batal karena pertimbangan waktu tahapan pemilu. 16 Berdasarkan hal tersebut dalil Pengadu tidak terbukti dan alasan para Teradu dapat diterima; [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak menyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dalil Pengadu tidak beralasan menurut etika.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa : [4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [4.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [4.3] Bahwa para Teradu tidakterbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; [4.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik para Teradu;

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. MEREHABILITASI nama baik Teradu I, II, III, IV, V, VI, VII dan Teradu VIII atas nama Rudultf Sirait, SH, Kopman Pasaribu, S.T., S.H, Barisman panggabean, S.T, Galumbang Hutagalung, S.E, MM, Dra. Janita Siregar (Ketua dan Anggota KPU Kab. Tapanuli Utara), Roberton Singga, Lambas Toni Pasaribu, dan Supriadi Manalu (Ketua dan Anggota PPK Kec. Siborong-borong) sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Putusan ini; dan 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, 17  S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.,Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan/atau kuasanya. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 18 19