Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 146/DKPP-PKE-V/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 190/V-P/L- DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 146/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Mulyadi Pekerjaan/Lembaga : Advokat/ Law Office Syahruzal Yusuf & Associates Alamat : Jl. T. Amir Hamzah No. 48-B, Kota Medan SELAKU KUASA DARI 1. Nama : Bakhtiar Ahmad Sibrani Pekerjaan/Lembaga : Calon Bupati Tapanuli Tengah Alamat : Jl. Merdeka No. 5 Kel. Padang Masiang, Kec. Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara 2. Nama : Darwin Sitompul Pekerjaan/Lembaga : Calon Wakil Bupati Tapanuli Tengah Alamat : Jl. Padang Sidempuan, Kel. Hutabalang, Kec. Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Jonas Bernard Pasaribu Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslih Kabupaten Tapanuli Tengah Alamat : Jl. K.H Dewantara No. 29A Padan, Kabupaten Tapanuli Tengah Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Amaludin Sikumbang Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Kabupaten Tapanuli Tengah Alamat : Jl. K.H Dewantara No. 29A Padan, Kabupaten Tapanuli Tengah Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Irwan Teruna Aritonga Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Kabupaten Tapanuli Tengah Alamat : Jl. K.H Dewantara No. 29A Padan, Kabupaten Tapanuli Tengah Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu III; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 3 November 2016 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 190/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 146/DKPP- PKE-V/2016. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Tapanuli Tengah karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu I, II dan III diduga telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu yaitu tidak mentaati prosedur yang ditetapkan oleh Pasal 40 ayat (1), Pasal 40A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 34 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 36 Pasal 37 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 38 ayat (1), (1a), (2) point a, b, b1, c, d, dan e PKPU Nomor 9 tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa pencalonan yang diajukan oleh pasangan bakal calon Bupati-Wakil Bupati Syariful Alamsyah Pasaribu-Mual Berto Hutauruk. Dalam keputusannya, Para Teradu “memerintahkan KPU Kab. Tapanuli Tengah untuk menerima pendaftaran pasangan bakal calon Syariful Alamsyah Pasaribu-Mual Berto Hutauruk dan memerintahkan untuk melakukan verifikasi faktual syarat pencalonan terhadap DPN PKPI di Jakarta sesuai Surat Menteri Hukum dan HAM; 2. Bahwa menurut Pengadu, syarat pencalonan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Syariful Alamsyah Pasaribu dan Mual Berto Hutauruk tidak memenuhi syarat, di mana terdapat ketidaksesuaian antara Form B1-KWK Partai Politik dengan SK Kemenkumham Nomor M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2015. Demikian halnya dengan Form B2-KWK Partai Politik, B3-KWK Partai Politik, dan B4-KWK Partai Politik yang tidak sesuai dengan SK DPP PKPI Sumatera Utara Nomor 26/SKEP/DPP PKP IND/SU/V/2016 tertanggal 28 Mei 2016 yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi salinan permohonan Pemohon tanggal 3 Oktober 2016; 2. Bukti P-2 : Fotokopi salinan jawaban Termohon tanggal 11 Oktober 2016; 3. Bukti P-3 : Fotokopi salinan Permohonan dan Jawaban Pihak terkait tanggal 13 Oktober 2016; 4. Bukti P-4 : Fotokopi salinan Konklusi/Kesimpulan Pihak Terkait tanggal 14 oktober 2016; 5. Bukti P-5 : Fotokopi salinan Keputusan Panwaslih Tapanuli Tengah Nomor Permohonan: 001/PS/PWSL.TPT.02.25/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kemenkumham RI No. AHU.4.AM.11.01-40 tertanggal 29 Juli 2016; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Form B1-KWK Partai Politik; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Form B-KWK Partai Politik; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Form B2-KWK Partai Politik; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Form B3-KWK Partai Politik; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Secara umum para Teradu sebelumya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa Pengadu pada Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 001/PS/PWSL.TPT.02.25/X/2016 perihal keberatan terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Nomor 62/BA/IX/2016 tertanggal 23 September 2016 tentang Penolakan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2017 atas nama Syariful Alamsyah Pasaribu dan Mual Berto Hutauruk; 2. Bahwa keberatan Pengadu dikarenakan tidak diterima Pendaftarannya (ditolak) sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 oleh Teradu dalam Keputusan a quo; 3. Bahwa penolakan yang dilakukan oleh Teradu tersebut, disebabkan Bakal Pasangan Calon atas nama Syariful Pasaribu dan Mual Berto Hutauruk tidak memenuhi jumlah minimal kursi dukungan Partai Politik Pengusung sebanyak 7 (tujuh) kursi; 4. Bahwa Partai Pengusung Bakal Pasangan Calon Syariful Pasaribu dan Mual Berto Hutauruk adalah Partai Gerindra sebanyak 5 (lima) kursi dan PKPI sebanyak 2 (dua) kursi. Namun untuk Partai PKPI oleh Teradu telah dicoret sebagai partai pengusung karena B1-KWK Parpol tingkat Pusat serta Kepengurusan Partai Politik Provinsi dan Kabupaten tidak sesuai dengan SK Kepengurusan Partai Politik yang ada di website KPU RI; 5. Bahwa saat pendaftaran Pasangan Calon tersebut sudah menyerahkan syarat pencalonan sebagai Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah; 6. Bahwa syarat pencalonan atas nama Syariful Pasaribu dan Mual Berto Hutauruk dicoret dikarenakan Partai PKPI sebagai partai pengusung tidak sesuai Kepengurusan Pusat sebagaimana yang ada di website KPU RI; 7. Bahwa Panwaslih Kabupaten Tapanuli Tengah mengambil kesimpulan sebagai berikut: a. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan sebagaimana permohonan a quo; b. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; c. Permohonan a quo diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan; d. Dalil-dalil Permohonan dalam permohonan a quo beralasan hukum untuk sebagian dan tidak beralasan hukum untuk selebihnya. 8. Bahwa keputusan Pimpinan Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Permohonan 001/PS/PWSL.TPT.02.25/X/2016 bukan merupakan sebuah pelanggaran karena telah berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku; [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Fotokopi Putusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 001/PS/PWSL.TPT.02.25/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016; 2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Status Penyelesaian Sengketa Nomor 001/PS/PWSL.TPT.02.25/X/2016 tertanggal 19 Oktober 2016;

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1.] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu I, Teradu II dan Teradu III melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Para Teradu melalui Keputusan Panwaslih Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 001/PS/PWSL.TPT.02.25/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Syariful Alamsyah Pasaribu dan Mual Berto Hutauruk serta memerintahkan melakukan verifikasi faktual syarat pencalonan DPN PKPI di Jakarta sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Tindakan para Teradu dalam penyelesaian sengketa pencalonan tersebut telah melanggar Pasal 40 ayat (1), Pasal 40A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 34 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 36 Pasal 37 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 38 ayat (1), (1a), (2) point a, b, c, d, dan e Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Menurut Pengadu, terdapat ketidaksesuaian antara B1-KWK Partai Politik dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 19.AH.11.01. Demikian halnya Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Sumatera Utara Nomor 26/SKEP/DPP PKP IND/SU/V/2016 tertanggal 28 Mei 2016 yang dimiliki oleh para Teradu tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.AH.11.01. Berdasarkan hal tersebut, Bakal Pasangan Calon atas nama Syariful Alamsyah Pasaribu dan Mual Berto Hutauruk Tidak Memenuhi Syarat (TMS); [4.2.] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu, pada pokoknya membantah seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu menerangkan, bahwa, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2017 atas nama Syariful Alamsyah Pasaribu dan Mual Berto Hutauruk yang pencalonannya ditolak oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Berita Acara Nomor 62/BA/IX/2016 tertanggal 23 September 2016, mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa kepada Panwaslih yang diregistrasi dengan Nomor 001/PS/PWSL.TPT.02.25/X/2016. Keberata Pengadu oleh karena para Teradu menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017 atas nama Syariful Alamsyah Pasaribu dan Mual Berto Hutauruk. Para Teradu sebagai Panwaslih Kabupaten Tapanuli Tengah berkesimpulan sebagai berikut: a) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan sebagaimana permohonan a quo; b) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; c) Permohonan a quo diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan; d) Dalil-dalil Permohonan dalam permohonan a quo beralasan hukum untuk sebagian dan tidak beralasan hukum untuk selebihnya. Keputusan para Teradu sebagai Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Permohonan 001/PS/PWSL.TPT.02.25/X/2016 telah berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu perbuatan para Teradu bukan merupakan pelanggaran kode etik; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen terungkap dalam persidangan pada 23 Desember 2016, Pengadu melalui kuasa hukumnya mencabut pengaduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Para Teradu. Pengadu di hadapan Majelis Pemeriksa menyatakan tidak meneruskan pengaduan terhadap Para Teradu. Menurut Pengadu, alasan pencabutan dan tidak meneruskan pengaduan dikarenakan Keputusan Sengketa yang dibacakan para Teradu sebagai Panwaslih Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 7 November 2016 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, menurut DKPP, dalil aduan Pengadu terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu tidak terbukti; [4.4.] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu dalam persidangan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu tidak terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; dan [5.4] DKPP merehabilitasi nama baik para Teradu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi Teradu I atas nama Jonas Bernard Pasaribu, Teradu II atas nama Amaludin Sikumbang, Teradu III atas nama Irwan Teruna Aritonga selaku Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Tapanuli Tengah terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum’at tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si