Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 94/DKPP-PKE-III/2014 Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 219/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 94/DKPP-PKE- III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Jonly Simarmata Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Tempel, 9 April 1991 Pekerjaan : Mahasiswa/(GMRI) Alamat : Jl. Kartini, Pematang Siantar Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Hotmanita Capah, S.H Jabatan : Ketua Panwaslu Kabupaten Dairi Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani Sidikalang, Kabupaten Dairi Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan dan keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu. 1

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang pada pokoknya menduga Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pengadu menguraikannya dalam pengaduan dan dalam persidangan Kode Etik yang diadakan pada tanggal 28 Mei 2014 dan 19 Juni 2014 sebagai berikut: 1. Bahwa Kami menduga Panwaslu Kabupaten Dairi tidak melakukan kewajiban untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu yang kami sampaikan tertanggal 16 April 2014, sementara Pasal 78 (C) UU Nomor 15 Tahun 2011 mewajibkan Panwaslu Kabupatan/Kota untuk menindaklanjuti laporan pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu; 2. Bahwa terkait dengan pengaduan pada tanggal 16 April 2014 bertempat di kantor Panwaslu Kabupaten Dairi, pada saat itu Ketua Panwaslu tidak memberikan penjelasan dan respon yang baik, melainkan mempertanyakan kepentingan kami yang hendak mengadukan dugaan pelanggaran pemilu di Kabupaten Dairi, jelas ini bertolak belakang dengan kode etik penyelenggara pemilu yang tertuang dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP. [2.2] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Mengevaluasi kinerja Panwaslu Kabupaten Dairi; 3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentikan tetap kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Dairi. [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut: DAFTAR ALAT BUKTI No. Tanda Bukti Keterangan 1. P-1 Photocopy tanda bukti penerimaan laporan dari Panwaslu Dairi; 2. P-2 Fotocopy laporan/pengaduan ke Panwaslu Dairi; dan 3. P-3 Photocopy surat pernyataan warga 2 PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 28 Mei 2014 dan 19 Juni 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu; b. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD, dan DPRD; c. Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum; d. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2012 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; e. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; 2. Fakta dan Keterangan: a. Bahwa pada tanggal 16 April 2014 GMRI membuat laporan tentang dugaan money politic yang diduga dilakukan oleh Tim Sukses dari salah satu calon anggota DPR RI an. Dr. Hinca Panjaitan dan kejadian terjadi pada tanggal 7 April 2014 sekitar pukul 20.00 WIB (delapan malam). Dan laporan disertai lampiran foto copy surat pernyataan dari Febri Leo Tambun dan Hengki Silalahi selaku pihak yang menerima uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); b. Bahwa pada saat melapor, Pelapor tidak menyerahkan barang bukti berupa uang yang diterima oleh Febri Leo Tambun dan Hengki Silalahi, bahwa pada saat diklarifikasi Febri Leo Tambun dan Hengki Silalahi menerangkan bahwa uang tersebut telah dipakai/dibelanjakan, sehingga barang bukti berupa uang yang mereka terima tidak ada lagi; c. Bahwa pada tanggal 22 April 2014 Saudara Jonli Simarmata (GMRI), kembali mendatangi kantor Panwaslu Dairi dan menyerahkan surat GMRI Nomor 034/GMRI/IV/2014 Perihal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu dengan lampiran 5 Surat Pernyataan dan Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian Uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Surat pernyataan dari Febri Leo Tambun, Hengki Silalahi, Marukkil Saragi, Nasman Bintang, dan Johan Bintang. 3. Pembahasan/Kajian : a. Bahwa dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan 3  Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjelaskan Syarat Formal dan Syarat Materil Pelaporan yakni:  Syarat Formal meliputi:  Pihak yang berhak melaporkan  Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan  Keabsahan Laporan Dugaan Pelanggaran yang meliputi (a) Kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu identitas; dan (b) Tanggal dan waktu.  Syarat Materil meliputi:  Identitas pelapor  Nama dan alamat pelapor  Peristiwa dan uraian kejadian  Waktu dan tempat peristiwa terjadi  Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut  Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui b. Bahwa sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 249 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD diatur bahwa Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan oleh:  Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;  Pemantau Pemilu; atau  Peserta Pemilu. c. Bahwa Pasal 6 ayat (2) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjelaskan bahwa Pemantau Pemilu merupakan pemantau Pemilu yang telah terdaftar dan terakreditasi dari KPU, KPU Provisi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantaunya. Penjelasan: Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap KPU Dairi, tidak ditemukan adanya pemantau Pemilu yang terdaftar di tingkat Kabupaten Dairi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada website KPU RI terkait lembaga pemantau Pemilu. Data yang kami peroleh bahwa Pemantau Pemilu yang terdaftar dan terakreditasi KPU hanya ada 19 Pemantau Pemilu untuk tingkat KPU RI (terlampir). Bahwa hasil pemeriksaan data yang ada, Gerakan Mahasiswa Revolusi Indonesia (GMRI) tidak terdaftar sebagai Pemantau Pemilu yang memiliki akreditasi dari KPU. d. Bahwa Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2013, menentukan jangka waktu pelaporan adalah 7 (tujuh) hari setelah kejadian. Penjelasan: 4  Bahwa laporan telah disampaikan oleh Pelapor (GMRI) pada tanggal 16 April 2014. Dalam laporan Pelapor menjelaskan kejadian terjadi pada tanggal 7 April 2014 sekitar pukul 20.00 WIB (jam delapan malam). Laporan yang disampaikan oleh GMRI sudah 9 (Sembilan) hari sejak kejadian,sehingga laporan tersebut telah kadaluarsa. e. Alat Bukti Sesuai dengan Pasal 21 Ayat (3) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum menjelaskan Bukti Awal berupa:  Keterangan Saksi;  Surat atau Dokumen;  Foto dan/atau Video;  Dokumen Elektronik; dan/atau  Alat Peraga Kampanye. Penjelasan: Bahwa pada saat Pelapor melaporkan dugaan money politic, Pelapor membawa saksi penerima uang yaitu Febri Leo Tambun dan Hengki Silalahi. Pada saat dilakukan klarifikasi terhadap Saksi, Saksi tidak mau diklarifikasi dan tidak memiliki kartu identitas, hanya menyerahkan surat pernyataan dari Febri Leo Tambun dan Hengki Silalahi. Unsur alat bukti keterangan saksi tidak terpenuhi. Bahwa sampai habisnya tenggang waktu penanganan pelanggaran, Panwaslu Kabupaten Dairi tidak mendapatkan satu pun alat bukti terkait dengan money politic sebagaimana dilaporkan Pelapor yang menjadi bukti awal untuk menindaklanjuti laporan. f. Terkait Barang Bukti Penjelasan: Bahwa saat dilakukan klarifikasi atas laporan pada tanggal 16 April 2014 Saksi penerima uang tersebut menjelaskan bahwa barang bukti uang telah dibelanjakan/dipakai. Sementara selanjutnya pada tanggal 22 April 2014 GMRI menyampaikan surat dan melampirkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Keabsahan dan keterkaitan antara uang tersebut dengan Tim Sukses Dr. Hinca Panjaitan tidak ada bukti pendukung berupa kartu nama/foto atau tanda gambar dari calon anggota DPR RI Dr. Hinca Panjaitan yang disertakan saat uang tersebut diperoleh, oleh karena itu perlu penjelasan dari GMRI. 4. Kesimpulan a. Bahwa laporan yang disampikan oleh GMRI tidak memenuhi syarat formil b. Bahwa laporan yang disampikan oleh GMRI tidak memenuhi syarat materil Alat Bukti Photocopy Surat Penjelasan laporan No. 665/PANWASLU-DAIRI/IV/2013 5 [2.5] PETITUM Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, Teradu memohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan a quo memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan tindakan Teradu adalah sah menurut Undang-undang dan bukan merupakan pelanggaran kode etik; 2. Menyatakan bahwa Teradu tetap dapat melaksanakan tugasnya; 3. Memohon kepada DKPP untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Pihak Terkait, Ketua Kabupaten Dairi atas nama H. Sudiarman Manik, S.Ag memberikan keterangan sebagai berikut:  Tidak memahami permasalahan yang disampaikan oleh Pengadu.  Gerakan Mahasiswa Revolusi Indonesia (GMRI) tidak pernah berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Dairi, tidak terakreditasi sebagai lembaga pemantau pemilu.  Tidak pernah mendapat tembusan surat ke KPU Kabupaten Dairi,  Tanggal 22, KPU Kabupaten Dairi dilantik di Medan, sehingga belum sempat serah terima mengenai pengaduan dengan Ketua yang sebelumnya, karena sudah di file kan. [2.6] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan, yang merupakan satu- kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi : Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu : 6  “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu: DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo. Kedudukan Hukum Pengadu [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara wPemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih 7 Menimbang bahwa Pengadu adalah Gerakan Mahasiswa Revolusi Indonesia (GMRI), dalam hal ini sebagai warga masyarakat yang memiliki legal standing sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

[4.1] Menimbang bahwa pada pokoknya Pengadu Sdr. Johnly Simarmata dari GMRI (Gerakan mahasiswa Revolusi Indonesia) menyatakan Teradu telah melakukan perbuatan pelanggaran kode etik berupa tindakan tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Pengadu pada tanggal 16 April 2014 terkait dugaaan money politics yang dilakukan Tim Sukses salah satu calon anggota DPR RI atas nama Dr. Hinca Panjaitan pada tanggal 7 April 2014 sekitar pukul 20.00 WIB. Oleh Teradu, laporan Pengadu dianggap belum memenuhi syarat formil dan materil sehingga Pengadu diminta oleh Teradu untuk memperbaiki laporannya itu. Pengadu kemudian pada tanggal 22 April 2014 kembali ke Kantor Panwaslu Kabupaten Dairi untuk menyerahkan surat GMRI Nomor 034/GMRI/IV/2014 perihal tindak lanjut pelanggaran pemilu dengan melampirkan 5 surat pernyataan dari saksi penerima uang yaitu Sdr. Febri Leo Tambun, Hengki Silalahi, Marukkil Saragi, Nasman Bintang dan Johan Bintang, dan uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar; [4.2] Menimbang bahwa Teradu dalam keterangannya di persidangan menolak dalil Pengadu dan menyatakan sama sekali tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Teradu dalam hal ini mengatakan setelah memeriksa surat kedua yang disampaikan Pengadu kepada Panwaslu Kabupaten Dairi dan menilainya telah memenuhi syarat formil dan materiil kemudian memerintahkan pihak Sekretariat untuk menyampaikan surat jawaban dari Panwaslu kabupaten Dairi kepada pihak Pengadu tertanggal 23 April 2014. Namun demikian Teradu mengakui pula bahwa Teradu tidak melakukan proses cek dan ricek untuk memastikan apakah surat tersebut telah benar- benar disampaikan oleh pihak Sekretariat kepada Pengadu. Sekretariat Panwaslu Kabupaten Dairi dalam hal ini kurang bekerja professional sehingga menyebabkan surat tersebut tidak sampai ke tangan Pengadu. Dalam kenyataannya, meskipun Pengadu tidak pernah menerima surat jawaban yang sudah disusun oleh Teradu, namun secara lisan Teradu sudah memberi penjelasan kepada Pengadu mengenai isi jawaban surat dari Panwaslu Kabupaten Dairi itu. [4.3] Berdasarkan keterangan para pihak, Pihak Terkait, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa sebenarnya laporan 8 Pengadu sudah ditangani oleh Teradu sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, dalam hal ini Teradu kurang cermat untuk memastikan surat jawaban sampai kepada pihak Pengadu, sehingga pihak Pengadu merasa kurang terlayani hak-haknya sebagai bagian dari masyarakat sipil yang sedang berupaya untuk menyampaikan temuannya tentang dugaan pelanggaran pemilu dalam hal ini money politics. Seharusnya Teradu memfasilitasi agar temuan laporan itu dapat cepat diproses sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Sekretariat Panwaslu Kabupaten Dairi juga hendaknya bekerja secara lebih cermat dan profesional dalam mendukung tupoksi Anggota Panwaslu Kabupaten Dairi; [4.4] Menimbang bahwa bukti yang mendalilkan barang bukti uang telah dibelanjakan/dipakai dan tidak ada keterkaitan antara uang tersebut dengan Tim Sukses Dr. Hinca Panjaitan serta tidak ada bukti pendukung berupa kartu nama/foto atau tanda gambar dari calon anggota DPR RI Dr. Hinca Panjaitan yang disertakan saat uang tersebut diperoleh, sehingga dalil pengadu tidak dapat diterima; [4.5] Menimbang bahwa tentang dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP;

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [5.4] DKPP harus merehabilitasi nama baik Teradu.

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. MEREHABILITASI nama baik Teradu atas nama Hotmanita Capah, S.H sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Dairi; 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Putusan ini; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. 9  Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina SIngka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait,M.Th, Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. dan Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. masing-masing sebagai Anggota dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 10