Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 14-PKE-DKPP/VII/2026 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 14- P/L-DKPP/VI/2026 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 14-PKE-DKPP/VII/2026, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : xxxxx xxxxxxx xxxxx Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Memberikan Kuasa Kepada : Nama : 1. Dr. M. Fadli Nasution, S.H., M.H. 2. Dr(c). Zulfikri Lubis, S.H., M.H. 3. Ahcmad Sandry Nasution, S.H., M.Kn 4. Sa’ban Husin Siregar, S.H., M.H. 5. Raja Oloan Rambe, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : MTH Square Office Tower Lt. LG Unit B3-B, Jl. MT. Haryono Kav. 10, Jakarta Timur Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU Nama : xxxxxxx Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Teradu; [1.3] membaca pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; mendengar jawaban Teradu; mendengar keterangan saksi; mendengar keterangan Pihak Terkait; dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu, Teradu, Saksi dan Pihak Terkait.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) dengan Nomor 14-P/L- DKPP/VI/2026 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 14-PKE-DKPP/VII/2026 dengan pokok aduan sebagai berikut: 1) Bahwa Pengadu adalah istri sah dari Teradu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Juni 2008; [Bukti P-1] 2) Bahwa dari pernikahan tersebut, Pengadu dan Teradu dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu: a. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (lahir tanggal 25 September 2009) b. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx (lahir tanggal 14 Maret 2013) Berdasarkan: a. Kartu Keluarga (KK) No. xxxxxxxxxxxxxxx; [Bukti P-2] b. Akta Kelahiran Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (lahir tanggal 25 September 2009); [Bukti P-3] c. Akta Kelahiran Xxxxx xx xxxxx xxxxxx (lahir tanggal 14 Maret 2013); [Bukti P-4] 3) Bahwa Pengadu sebelum menikah dengan Teradu, terlebih dahulu telah menikah dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang keduanya tinggal dan berdomisili di Surabaya; 4) Bahwa jabatan Teradu adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Periode 2023-2028; [Bukti P-5 dan P-5a] 5) Bahwa Teradu telah berpengalaman selama kurang lebih 13 tahun menjabat sebagai penyelenggara Pemilu sejak tahun 2013 yaitu: a. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Periode 2013-2018; b. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Periode 2018- 2023; c. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu Periode 2023-2028; Berdasarkan Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, diakses dari laman: https://labuhanbatu.bawaslu.go.id/profil/profil-pimpinan-bawaslu-kabupaten- labuhanbatu; [Vide Bukti P-5 dan P-5a] 6) Bahwa mulanya pada tanggal 19 Oktober 2022 Pengadu dimarahi tanpa alasan yang jelas oleh Teradu, semua yang dikerjakan Pengadu selalu salah, hal ini mulai terjadi sejak Teradu menjabat sebagai Anggota dan Ketua KPU Labuhanbatu Periode 2013-2023; 7) Bahwa kemudian pada tanggal 20 Oktober 2022, Teradu mengusir Pengadu dari rumah dengan menyuruh pulang ke Surabaya, dimana sorenya Teradu pergi ke Brastagi untuk mengikuti kegiatan KPU. Oleh karena Teradu marah-marah dan mengusir Pengadu, maka Pengadu membawa kedua orang anaknya pulang ke Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2022; 8) Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022, sekitar seminggu setelah Pengadu pulang ke Surabaya, Teradu datang menyusul ke Surabaya. Kemudian dilakukan mediasi antara keluarga besar Pengadu dan Teradu untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi, dimana anak-anak dipindahkan sekolah di Surabaya atas persetujuan Teradu; [Bukti P-6] 9) Bahwa selama Pengadu tinggal di Surabaya bersama anak-anak, mulai terasa ada keanehan, Teradu merasa senang tinggal sendirian di Labuhanbatu tanpa ada isteri dan anak-anaknya; 10) Bahwa pada tanggal 13 Desember 2022, pada saat kegiatan KPU di Jakarta, kemudian Pengadu dan Teradu bertemu di Jakarta seperti biasa, setelah itu Pengadu kembali tinggal di Labuhanbatu sendirian, dimana sejak itu Pengadu menduga telah terjadi perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh Teradu dengan seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx; 11) Bahwa kemudian, pada tanggal 13 Juli 2024, pada saat anak Pengadu dan Teradu sedang ada kegiatan organisasi PII di Silangkitang, ibu dari anak teman Pengadu menelpon ke handphone Teradu, yang diserahkan Teradu untuk berbicara dengan Pengadu, dimana pada saat itu secara tidak sengaja Pengadu melihat dan membaca percakapan Whatsapp (WA) di handphone Teradu dari seseorang diduga perempuan yang berisi “halo pi”, setelah Pengadu menanyakan kepada Teradu chat dari siapa, yang dijawab Teradu WA dari temannya; 12) Bahwa sejak saat itu Pengadu semakin curiga, dugaan perselingkuhan Pengadu semakin nyata, sampai pada tanggal 13 Agustus 2024, Pengadu menerima chat WA dari seorang perempuan yang tidak dikenal, pada pokoknya menanyakan kepada Pengadu terkait dengan izin menikah dari Pengadu kepada Teradu untuk menikahi perempuan pengirim WA tersebut yang kemudian diketahui bernama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, sebagai berikut: “Assalamu’alaikum mba, Semoga mba selalu dalam lindungan Allah SWT. Maaf sebelumnya kl saya lancang japri mba. Saya disuruh bang xxxx utk japri mba langsung soal mba sdh kasih izin sama beliau kl beliau akan menikahi saya. Karena di chat satunya mba ga ada membalas tanya saya. Apakah benar mba sdh memberikan izin kepada bang xxxx mba? Krn pembicaraan bang xxxx sama saya dan keluarga, kl mba sdh kasih izin.” Kemudian chat tersebut dijawab oleh Pengadu: “Waalaikumsalam. Mbak pikir sendiri aja apa aku ijin atau tidak apabila kamu punya suami selingkuh dan menikahi wanita itu dan memilih menceraikan istrinya dan rela meninggalkan keluarganya demi selingkuhannya. Aku masih punya Allah dek. Kalo kamu punya Allah kamu juga bisa berpikir.” [Bukti P-7 dan P-7a]; 13) Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024, Teradu telah mempersiapkan konsep Surat Pernyataan persetujuan untuk menikah lagi (poligami) dan lalu Teradu memaksa dan mengancam Pengadu agar menandatangani Surat Pernyataan tersebut sebagai bentuk persetujuan; 14) Bahwa setelah itu, masih tanggal 17 Agustus 2024, Teradu membuat Surat Pernyataan apabila Teradu menikah lagi, tidak akan menelantarkan isteri pertama (Pengadu), di atas kertas bermaterai cukup, pada pokoknya berisi hal- hal sebagai berikut: a. Memberi nafkah minimal sebesar Rp 10.000.000,00 setiap bulan; b. Menanggung semua biaya pendidikan anak-anak sampai dengan perguruan tinggi dan kebutuhan sampai ke pernikahan; c. Menyerahkan rumah, ladang, TK Amanda, mobil, dan ruko diserahkan kepada isteri pertama (Pengadu) dan anak-anak untuk dimanfaatkan dan digunakan sebaik-baiknya; d. Tidak akan menceraikan isteri (Pengadu) dan tidak akan membawa isteri kedua ke rumah Perumnas N8 Desa Pematang Seleng; e. Membayar hutang kepada mbak xxx xxxxxx xxxxxxx (Kakak Pengadu) sebesar Rp 104.000.000,00 paling lama 31 Desember 2024; f. Apabila dilanggar, maka Teradu siap dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. [Bukti P-8] 15) Bahwa sejak kejadian tanggal 17 Agustus 2024 tersebut, hingga saat ini, Teradu tidak pernah memberikan nafkah lahir sebesar Rp 10.000.000,00 setiap bulan, maupun nafkah bathin kepada Pengadu dan anak-anaknya, sebagaimana surat pernyataan tersebut, justeru Teradu melanggar pernyataannya sendiri yaitu “tidak akan menceraikan isteri (Pengadu)”, dimana Teradu telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama (PA) Rantauprapat dengan register perkara Nomor: 917/Pdt.G/ 2026/PA.Rap, tanggal 07 Mei 2026. Oleh karena itu sebagaimana pernyataannya “apabila dilanggar, maka Teradu siap dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku”, maka Teradu yang melanggar surat pernyataan tersebut, sudah sepatutnya dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku, yaitu diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Periode 2023-2028, karena telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu; [Bukti P-9] 16) Bahwa kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 2024, setelah Pengadu merenung dan berfikir ulang demi masa depan anak-anak yang masih di bawah umur, Pengadu menyampaikan kepada Teradu untuk meminta surat pernyataan tersebut untuk dicabut, akan tetapi tidak digubris oleh Teradu, begitupun hari berikutnya, tanggal 19 Agustus 2024, Pengadu kembali meminta surat pernyataan tersebut untuk dicabut, akan tetapi tetap mendapat jawaban yang sama dari Teradu; 17) Bahwa sejak kejadian tersebut, Teradu tidak pernah pulang ke rumah Pengadu dan Teradu yang beralamat di xxxxxxxx xxx, xx xxx/xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kalaupun Teradu datang ke rumah hanya mengintimidasi dan mengancam Pengadu untuk menandatangani surat izin menikah lagi (poligami) yang akan didaftarkan Teradu ke Pengadilan Agama, akan tetapi Pengadu tidak mau lagi menandatangani surat izin tersebut, oleh karena itu tidak pernah ada izin resmi atau penetapan poligami dari Pengadilan Agama Rantauprapat hingga saat ini; 18) Bahwa pada tanggal 14 November 2024, kembali Nurafni Syah Indah als Indah mengirimkan chat WA kepada Pengadu, sebagai berikut: “Bismillah, Assalamualaikum Mbak xxxxx, Indah mohon maaf ya atas ucapan xxxxx yang tidak berkenan kepada mbak. xxxxx tidak bermaksud tidak sopan sama mbak, indah cuma bersemangat untuk kita baikan. Indah tadi malam di marahi bang xxxx, sekarang xxxxx nuruh smaa bang xxxx. Dan xxxxx hormat sama mbak. Sehat bahagia selalu ya mbak. Terima kasih. Wassalam.” Chat WA tersebut membuktikan perempuan selingkuhan Teradu bernama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, kerap kali mengganggu rumah tangga Pengadu dan Teradu dengan mengirimkan chat bernuansa provokasi kepada Pengadu, dimana Pengadu tidak mengerti apa maksud dari chat tersebut, oleh karenanya tidak ditanggapi oleh Pengadu; [Bukti P-10] 19) Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, kembali xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx kembali mengirimkan chat WA kepada Pengadu, sebagai berikut: “Assalamualaikum mba. Sekarang suami mba sdh suami saya juga loh mba. Mau saya tunjukkan surat keterangan nikah siri saya sama mba? Apalagi mba sudah kasih izin kan semalam sebelum berangkat ke Bali? Mba yg saya hormati. Saya tau loh kl mba itu sdh lama menduplikat wa nya bang xxxx. Saya yakin mba tau semua cerita saya dan bang xxxx bagaimana. Bang xxxx itu tersiksa dengan kelakuan mba yang terlalu mengendalikan bang xxxx mba, mba sama bang xxxx juga janda juga dulu? Artinya apa? Mba harus tau bagaimana caranya menghargai janda. Saya juga ga mau dinikahi bang xxxx kl ga ada surat izin dari mba, setelah bang tanda tangani tiba2 suratnya hilang ga tau kemana. Kmrn bang xxxx mau mbak ajak ke bali karena mba kasih tanda tangan kan? Saya juga tau kl mba sdh ditalak 2x sama bang xxxx. Jadi jangan mba merasa diri mba paling benar ya mba sayang? Mba sama bang xxxx juga sdh punya anak 2 kan dulu? Sama posisi saya sekarang sama posisi mba dulu.” Chat WA tersebut membuktikan perempuan selingkuhan Teradu bernama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, kerap kali mengganggu rumah tangga Pengadu dan Teradu dengan mengirimkan chat bernuansa provokasi kepada Pengadu, dimana Pengadu tidak mengerti apa maksud dari chat tersebut, oleh karenanya tidak ditanggapi oleh Pengadu; [Bukti P-11 dan P-11a] 20) Bahwa pada tanggal 13 Maret 2025, anak perempuan kedua Pengadu dan Teradu melihat status WA dari seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, isinya foto pernikahan Teradu dengan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, dimana Pengadu tidak mengerti apa maksud dari xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx memposting foto pernikahan tersebut di status WA, kemudian anak perempuan Teradu dan Pengadu memintanya untuk menghapus status WA tersebut, namun perempuan yang bernama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx malah bertengkar melalui WA dengan anak perempuan Pengadu dan Teradu yang masih di bawah umur yang membuat anak Pengadu dan Teradu tersebut sakit hati hingga menangis melihat Ayahnya menikah lagi dengan perempuan lain yang tidak dikenal; [Bukti P-12] 21) Bahwa selain provokasi dari perempuan bernama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx selingkuhan Teradu tersebut, Teradu berulang kali melakukan pengancaman dan intimidasi kepada Pengadu, oleh karenanya Pengadu merasa terancam dan tertekan secara psikis, dimana pada tanggal 1 Juni 2025, Teradu datang ke Surabaya menghadiri pernikahan anak pertama Pengadu (dari suami sebelumnya), kemudian Teradu berbicara dengan anak-anak Pengadu dan Teradu, agar Pengadu mau menandatangani izin poligami yang telah disiapkan oleh Teradu; 22) Bahwa Teradu bersama-sama dengan perempuan selingkuhannya yang bernama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, seringkali memposting foto dan video mereka di sosial media Tiktok, Facebook dan Instagram, dengan tidak mempertimbangkan perasaan dari Pengadu dan anak-anak Pengadu dan Teradu yang masih di bawah umur dan merasa dizhalimi dan disakiti oleh perbuatan Teradu dengan perempuan selingkuhannya yang bernama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx tersebut; [Bukti P-13 s.d. P-13h] 23) Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2026, Teradu mendatangi rumah kediaman Pengadu dan Teradu, kemudian Teradu masuk ke dalam kamar tidur pribadi Pengadu dan Teradu, lalu mengunci pintu kamar dari dalam, lalu membawa ke luar semua berkas yang ada di dalam lemari, anak Pengadu menelpon Pengadu sambil menjerit mengabari perbuatan Teradu di kamar tersebut, sambil merekam video dengan handphone, akhirnya Teradu dihadang oleh anak pertama Pengadu dan Teradu, akibatnya hanya sebagian berkas yang berhasil diambil Teradu; [Bukti P-14] 24) Bahwa kemudian atas kejadian tersebut, Pengadu melaporkan Teradu dengan membuat Laporan Polisi (LP) di Polres Labuhanbatu Nomor: LP/B/294/II/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/ POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 21 Februari 2026, pada pokoknya sebagai berikut: “Dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di xxxxxxxx xxx, xx xxx/xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pada hari Senin tanggal 30 September 2024, sekira pukul 00.00 WIB dengan Terlapor atas nama xxxxxxx. Pada bulan Juni 2024, sekira pukul 14.00 WIB, suami Pelapor pergi dari rumah dengan alasan pergi ke rumah xxxxx, setelah pergi suami Pelapor tidak pulang ke rumah, tiga minggu kemudian pulang ke rumah dengan alasan melihat anak, lalu pergi lagi dan hal tersebut terjadi berulang, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2024, suami Pelapor pulang ke rumah dan meminta izin menikah dan Pelapor tidak setuju, karena dipaksa Pelapor setuju dengan syarat suami Pelapor memberikan nafkah sebesar Rp 10.000.000,- untuk biaya anak dan nafkah Pelapor, tetapi sejak bulan Agustus 2024 hingga saat ini suami Pelapor tidak memberikan nafkah kepada Pelapor dan anaknya, atas kejadian tersebut Pelapor merasa keberatan dan membuat Laporan Polisi di Polres Labuhanbatu”; Laporan Polisi (LP) tersebut, masih berproses di Polres Labuhanbatu hingga saat ini; [Bukti P-15] 25) Bahwa Teradu juga sering mengirim chat WA kepada xxxxxx xxxxxx (xxxx) pegawai yang mengurus usaha Pengadu dan Teradu yaitu penjualan pupuk bersubsidi, dimana dalam percakapan WA tersebut Teradu seringkali menghina dan mendiskreditkan Pengadu; [Bukti P-15 s.d. P-16c, dan P-17] 26) Bahwa sejak tahun 2022, Teradu patut diduga kuat telah melakukan perbuatan menelantarkan Pengadu dan anak-anak Pengadu dan Teradu yang masih di bawah umur, dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin secara patut dan layak, melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, serta melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan seorang perempuan bernama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx yang dikemas dengan pernikahan siri yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Poligami dalam UU Perkawinan; 27) Bahwa Teradu juga diduga kuat telah mengunakan dan menyalahgunakan keuangan negara dan fasilitas negara berupa gaji, honor dan/atau pendapatan resmi lainnya, kendaraan dinas, serta fasilitas lainnya yang melekat pada diri Teradu dalam jabatannya selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Periode 2023-2028 yang merupakan pejabat negara dalam bidang penyelenggara Pemilu, untuk membiayai perselingkuhannya dengan seorang perempuan bernama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, sebagai berikut: a. Video Tiktok Live Teradu dengan selingkuhannya xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx menggunakan kaos putih bertuliskan “Bawaslu”; [Bukti P-13b] b. Video Tiktok Live Teradu dengan selingkuhannya xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx memberikan buket bunga berwarna pink di dalam kamar di dekat tempat tidur, patut diduga kuat pembelian buket bunga tersebut menggunakan gaji Teradu sebagai Ketua Bawaslu Kab. Labuhanbatu; [Bukti P-13c] c. Foto Teradu dengan selingkuhannya xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx bersama kedua anaknya, menggunakan baju seragam Idul Fitri, patut diduga kuat pembelian baju seragam tersebut menggunakan gaji Teradu sebagai Ketua Bawaslu Kab. Labuhanbatu; [Bukti P-13d] d. Foto Teradu dengan selingkuhannya xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, menggunakan pakaian adat jawa, dimana terdapat blangkon dan keris, diduga pengambilan foto tersebut dilakukan di Yogyakarta pada saat kegiatan Bawaslu RI, patut diduga kuat pembelian atau penyewaan baju seragam tersebut dan biaya pemotretan menggunakan gaji Teradu sebagai Ketua Bawaslu Kab. Labuhanbatu; [Bukti P-13f] e. Foto Teradu dengan selingkuhannya xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, beserta keluarganya menghadiri suatu acara di Marendal, Kota Medan, diduga menggunakan fasilitas mobil dinas Bawaslu Kab. Labuhanbatu, oleh karenanya patut diduga kuat biaya perjalanan tersebut menggunakan gaji Teradu sebagai Ketua Bawaslu Kab. Labuhanbatu; [Bukti P-13g] f. Foto Teradu dengan selingkuhannya xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, pada saat jalan-jalan ke Kota Aceh Tamiang, diduga menggunakan fasilitas mobil dinas Bawaslu Kab. Labuhanbatu, oleh karenanya patut diduga kuat biaya perjalanan tersebut menggunakan gaji Teradu sebagai Ketua Bawaslu Kab. Labuhanbatu; [Bukti P-13h] 28) Bahwa Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu tidak mampu menjaga kehormatannya, dan tidak mampu menjaga marwah institusi yang dipercayakannya sesuai dengan sumpah janji jabatan yang telah diucapkannya. Semestinya, Teradu sebagai penyelenggara negara menjadi teladan dan panutan publik, mengayomi dan melindungi perempuan dan anak dalam kehidupan keluarga maupun bernegara. Keluarga dan negara mempunyai ikatan sinergi untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang berketuhanan, berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial. Alih-alih menginternalisasi tata nilai berkeluarga, sikap dan tindakan Teradu justru menyumbang masalah dalam kehidupan bernegara. Kekerasan psikis yang dilakukan oleh Teradu tidak hanya berdampak kepada perempuan namun juga anak sebagai generasi penerus pemimpin bangsa; 29) Bahwa sebagai penyelenggara Pemilu seharusnya sikap dan tindakan Teradu menjadi teladan bagi masyarakat untuk mewujudkan dan menjaga tertib sosial. Alih-alih menjadi panutan, sikap dan tindakan Teradu justru menimbulkan dampak buruk bagi kehormatan dan martabat penyelenggara Pemilu; 30) Bahwa sejalan dengan hal itu, DKPP konsisten dan teguh dalam menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu melalui penegakan kode etik dan pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu secara profesional, kredibel, dan berintegritas. Kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penelantaran keluarga adalah tindakan yang tidak dapat dimaafkan apalagi dibenarkan karena menciderai nilai-nilai demokrasi, melanggar hak asasi manusia, serta amat tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik dan pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu. Untuk itu, penyelenggara Pemilu yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan penelantaran keluarga merupakan suatu pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu yang harus mendapatkan hukuman maksimal berupa pemberhentian tetap dari keanggotaan penyelenggara Pemilu; 31) Bahwa Pengadu sangat meyakini DKPP akan mampu menjaga kemandirian dan kredibilitasnya dalam memutus berbagai perkara dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu, khususnya perkara dugaan kekerasan terhadap perempuan dan penelantaran keluarga yang dilakukan penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat ataupun daerah. Putusan yang dapat memberi efek jera maksimal bagi para Teradu yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kekerasan terhadap perempuan dan penelantaran keluarga merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu, dan sudah sepatutnya dijatuhi sansksi pemberhentian tetap dari keanggotaan penyelenggara pemilu. Para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan penelantaran keluarga tidak layak mendapat tempat dalam keanggotaan ataupun menjadi bagian dari kelembagaan penyelenggara pemilu. Sebab, kehadiran para pelaku dengan kewenangan dan kuasa jabatan yang ada padanya akan sangat berbahaya dan membawa risiko besar bagi upaya penciptaan ekosistem pemilu yang aman, nyaman, dan ramah terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak; 32) Bahwa Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu semestinya menyadari terikat dengan kewajiban etik dan hukum sebagaimana yang telah dirumuskan untuk menjaga integritas. Teradu seharusnya memahami status penyelenggara Pemilu melekat pada diri Teradu sehingga mampu membatasi dan mengendalikan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik lembaga negara. Disamping itu, perlindungan terhadap kehormatan perempuan dan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan, untuk itu kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika; 33) Bahwa preseden dikabulkannya Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam perkara Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak adalah Putusan DKPP RI Nomor: 108-PKE-DKPP/X/2020, Putusan DKPP RI Nomor: 114-PKE-DKPP/X/2020, Putusan DKPP RI Nomor: 131-PKE- DKPP/IV/2021, Putusan DKPP RI Nomor: 09-PKE-DKPP/I/2022, Putusan DKPP RI Nomor: 20-PKE-DKPP/IV/2022, Putusan DKPP RI Nomor: 23-PKE- DKPP/IV/2022, Putusan DKPP RI Nomor: 29-PKE-DKPP/II/2024, Putusan DKPP RI Nomor: 77-PKE-DKPP/V/2024, dengan amar Putusan masing-masing menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap; 34) Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian kronologis di atas, Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu diduga telah melanggar prinsip integritas, profesionalitas, dan tertib sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, cukup beralasan hukum agar DKPP memeriksa, mengadili dan memutus Pengaduan aquo. [2.2] PETITUM PENGADU Sehubungan dengan uraian kronologis pelanggaran Kode EtikPenyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memeriksa, mengadili dan memutus Pengaduan , untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut: 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu xxxxxxx selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Periode 2023-2028 terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk menguatkan dalil aduannya, Pengadu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-17, sebagai berikut: KODE NO NAMA BUKTI BUKTI 1. P-1 Buku Nikah dengan Akta Nomor: xxx/xx/xx/xxxx, tanggal 22 Juni 2008, antara Wahyudi dengan Ambar Lestari Utami; 2. P-2 Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 07-10- 2024; 3. P-3 Akta Kelahiran Nomor: xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, a.n. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xxxxxxx, tanggal 13 Maret 2015 4. P-4 Akta Kelahiran Nomor: xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, a.n. xxxxx xx xxxxx xxxxxx, tanggal 13 Maret 2015; 5. P-5 Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu (diakses dari laman https://labuhanbatu.bawaslu.go.id/profil/profil- pimpinan-bawaslu-kabupaten-labuhanbatu); 6. P-5a Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu (diakses dari laman https://labuhanbatu.bawaslu.go.id/profil/profil-pimpinan- bawaslu-kabupaten-labuhanbatu); 7. P-6 Keterangan Saksi atas nama xxx xxxxxx xxxxxxx, tanggal 19 Mei 2026; 8. P-7 Tangkapan layar (screenshot) percakapan Whatsapp antara xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dengan Pengadu, tanggal 13 Agustus 2024; 9. P-7a Tangkapan layar (screenshot) percakapan Whatsapp antara xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dengan Pengadu, tanggal 13 Agustus 2024; 10. P-8 Foto Surat Pernyataan yang dibuat oleh Teradu, tanggal 17 Agustus 2024; 11. P-9 Relaas Panggilan Elektronik Nomor: xxx/xxx.x/xxxx/xx.xxx, tanggal 07 Mei 2026 Panggilan sidang Gugatan perceraian yang diajukan Teradu di PA Rantauprapat; 12. P-10 Tangkapan layar (screenshot) percakapan Whatsapp antara xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dengan Pengadu, tanggal 14 November 2024; 13. P-11 Tangkapan layar (screenshot) percakapan Whatsapp antara xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dengan Pengadu, tanggal 14 Desember 2024; 14. P-11a Tangkapan layar (screenshot) percakapan Whatsapp antara xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dengan Pengadu, tanggal 14 Desember 2024; 15. P-12 Tangkapan layar (screenshot) foto pernikahan siri Teradu dengan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx yang diposting di status Whatsapp, FB dan IG milik xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx; 16. P-13 Tangkapan layar (screenshot) profil sosial media Facebook (FB) atas nama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx als xxxxx xxxxxxx; 17. P-13a Tangkapan layar (screenshot) profil sosial media Tiktok atas nama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx als xxxxx xxxxx; 18. P-13b Video live Teradu (menggunakan kaos putih bertuliskan Bawaslu) dengan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, pada sosial media Tiktok yang diposting akun xxxxx_xxxxx: 19. P-13c Video live Teradu dengan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, pada sosial media Tiktok yang diposting akun @xxxxxxxxxx; 20. P-13d Tangkapan layar (screenshot) foto Teradu dengan anak-anak dari xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pada saat lebaran tahun 2026 yang diposting di status Whatsapp, FB dan IG milik xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx; 21. P-13e Tangkapan layar (screenshot) foto Teradu dengan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dan keluarga pada saat lebaran tahun 2026 yang diposting di status Whatsapp, FB dan IG milik xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx; 22. P-13f Tangkapan layar (screenshot) foto pengantin Teradu dengan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx yang diposting di status Whatsapp, FB dan IG milik xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx; 23. P-13g Tangkapan layar (screenshot) foto Teradu dengan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dan keluarga saat di Marendal tanggal 8 Februari Tahun 2026 yang diposting pada Facebook milik xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dengan akun xxxxx xxxxxxx; 24. P-13h Tangkapan layar (screenshot) foto Teradu dengan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx saat di Aceh Tamiang tanggal 12 Februari Tahun 2026 yang diposting pada Facebook milik xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dengan akun xxxxxx xxxxxxx; 25. P-14 Rekaman video yang memperlihatkan Teradu membongkar berkas-berkas di dalam kamar di rumah Pengadu dan Teradu pada tanggal 14 Februari 2026; 26. P-15 Laporan Polisi (LP) Pengadu di Polres Labuhanbatu Nomor: LP/B/294/II/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 21 Februari 2026; 27. P-16 Voice Note melalui WhatsApp antara Teradu dengan xxxxxx xxxxxx (xxxx) pegawai yang mengurus usaha Pengadu dan Teradu yaitu penjualan pupuk bersubsidi, dimana dalam percakapan tersebut Teradu seringkali menghina, mendiskreditkan dan mengancam Pengadu; 28. P-16a Tangkapan layar (screenshot) percakapan Whatsapp antara Teradu dengan xxxxxx xxxxxx (xxxx), tanggal 08 Desember 2025; 29. P-16b Tangkapan layar (screenshot) percakapan Whatsapp antara Teradu dengan xxxxxx xxxxxx (xxxx), tanggal 15 Desember 2025; 30. P-16c Tangkapan layar (screenshot) percakapan Whatsapp antara Teradu dengan xxxxxx xxxxxx (xxxx), tanggal 23 April 2026; 31. P-17 Keterangan Saksi atas nama xxxxxx xxxxxx, tanggal 19 Mei 2026; [2.4] KETERANGAN SAKSI PENGADU Menimbang pada saat sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2026, Pengadu menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: [2.4.1] XXX XXXXXX XXXXXXX 1. Bahwa saksi merupakan Kakak kandung dari Sdri. Xxxxx xxxxxxx xxxxx in casu Pengadu; 2. Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi merupakan salah satu saudara dari Pengadu yang selalu dihubungi oleh Pengadu setiap hari, menurut keterangannya dalam satu hari saksi dihubungi oleh Pengadu lebih dari 20 (dua puluh) kali dan Pengadu selalu menangis dan bercerita terkait masalah pribadi keluarganya; 3. Bahwa saksi menerangkan bahwa Teradu mulai berubah sejak Teradu menjadi Penyelenggara Pemilu dimulai pada tahun 2013. menurut saksi, Teradu bukan merupakan seorang yang saksi kenal dahulu. Selanjutnya pada bulan oktober 2022 Pengadu bertanya kepada saksi bahwa Pengadu harus berbuat dan melakukan apa karena Teradu telah mengusir Pengadu untuk pulang ke surabaya; 4. Bahwa selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi telah membantu Pengadu dan Teradu untuk mediasi namun tidak menemukan solusi dan titik terang dari permasalahan tersebut. Saksi menerangkan bahwa Pengadu bercerita bahwa Pengadu diperintahkan Teradu untuk menandatangani surat pernyataan untuk menikah lagi pada tanggal 17 Agustus 2024; 5. Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi selaku kakak kandung Pengadu menginginkan Pengadu dan Teradu tidak perlu memiliki masalah, namun semakin kesini masalah tersebut tidak selesai, namun pada akhirnya saksi dihubungi Pengadu bahwa Pengadu meminta saksi untuk mendampingi Pengadu berangkat ke Bandung karena Pengadu mengetahui bahwa Teradu akan ke Bandung bersama Nur Afni Syaindah, dan hal tersebut benar terjadi. [2.4.2] XXXXXX XXXXXX 1. Bahwa saksi merupakan pegawai di tempat usaha Pengadu dan Teradu. Saksi telah ikut bekerja bersama Pengadu dan Teradu dari mulai tahun 2023; 2. Bahwa saksi menerangkan bahwa sejak saksi bekerja dengan Pengadu dan Teradu, Teradu memang sudah jarang pulang ke rumah, puncaknya pada tahun 2024 sekitar bulan Juli saksi menghubungi Pengadu melalui panggilan Whatsapp namun tidak diangkat oleh Pengadu, sehingga atas inisiatif saksi datang ke rumah Pengadu dan setibanya saksi dirumah Pengadu saksi mendengar Pengadu sedang menangis dan akhirnya Pengadu menceritakan hal tersebut kepada saksi; 3. Saksi menerangkan bahwa Pengadu menjelaskan kepada saksi bahwa Teradu meminta izin untuk menikah lagi, dan Pengadu tidak berani untuk keluar rumah, dan seluruh pekerjaan diberikan kepada saksi, dan saat itu kondisi psikis anak- anak Pengadu dan Teradu juga terganggu. Sejak saat itu seluruh komunikasi Pengadu dan Teradu diperantarai oleh saksi karena Pengadu dan Teradu sudah jarang bertemu; 4. Saksi juga menerangkan bahwa Teradu sering memberikan ancaman kepada saksi karena menurut Teradu, Teradu juga merupakan Komisaris pada tempat usaha yang dijalankan oleh Pengadu dan Teradu dan Teradu mengancam bahwa jika saksi semena-mena akan Teradu habisi dan jangan macam-macam kepada Teradu. [2.4.3] XXXXXXX 1. Bahwa saksi merupakan tetangga Pengadu dan Teradu dan merupakan orang asli Sumatera, dan sudah 11 (sebelas) tahun bersama Pengadu dan Teradu serta sudah menganggap Pengadu dan Teradu sebagai anak saksi; 2. Bahwa saksi menerangkan bahwa Pengadu sering bercerita kepada saksi terkait Teradu dan disampaikan oleh saksi bahwa meminta kepada Pengadu untuk bersabar, dan meminta Pengadu untuk tidak bertengkar terkait permasalahan tersebut; 3. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa Teradu sudah jarang pulang ke rumah Pengadu dan Teradu sejak tahun 2024 sampai dengan 2026, dan saksi merasa kasihan kepada Pengadu dan anak-anak Pengadu dan Teradu; 4. Bahwa terkait pernikahan siri Teradu, saksi menerangkan bahwa saksi hanya mendengar hal tersebut dari orang lain dan tidak bisa dibuktikan, namun saksi hanya mendengar dari Pengadu bahwa Pengadu dihubungi oleh kakak ipar Pengadu bahwa Teradu sudah menikah siri dengan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. [2.4.4] XXXX XXXXX XXXXXXX 1. Bahwa saksi merupakan tetangga Pengadu dan Teradu; 2. Bahwa saksi menenerangkan bahwa awal mula mengetahui permasalahan tersebut dari teman saksi, namun orang tersebut tidak berani menyampaikan hal tersebut kepada Pengadu, dan akhirnya saksi menyampaikan hal tersebut kepada Pengadu; 3. Bahwa saksi memberitahu Pengadu saat Pengadu pulang dari ibadah umroh tahun 2024, dan saksi juga menghubungi xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dan menanyakan terkait apa hubungannya xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dengan Teradu dan dijawab oleh xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx bahwa saksi siapanya Teradu; 4. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi diberitahu oleh Teradu bahwa saksi jangan ikut campur terkait permasalahan antara Pengadu dan Teradu. [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Bahwa Teradu menghormati hak konstitusional Pengadu untuk mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Repubik Indonesia (DKPP RI). Namun demikian, penghormatan terhadap hak tersebut tidak menghilangkan kewajiban Pengadu untuk membuktikan seluruh dalilnya secara sah, objektif, dan meyakinkan. Bahwa Pengadu mendalilkan berbagai permasalahan rumah tangga, antara lain dugaan penelantaran istri dan anak, ancaman kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan perzinahan, dugaan perkawinan siri, poligami tanpa izin Pengadilan Agama, penggunaan fasilitas Negara, serta berbagai komunikasi dan unggahan media sosial. Teradu dengan tegas menolak seluruh dalil Pengadu, kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya. Bahwa benar Teradu dan Pengadu saat ini sedang menghadapi konflik rumah tangga yang berujung pada proses perceraian yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Agama Kelas I-B Rantauprapat. Akan tetapi, keberadaan proses perceraian tersebut sama sekali tidak dapat dimaknai sebagai bukti adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Bahwa Teradu tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu secara profesional, independen, jujur, adil, serta menjunjung tinggi integritas sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Pengaduan pada hakikatnya lebih banyak menguraikan konflik rumah tangga, dugaan, asumsi, penilaian pribadi, serta interpretasi sepihak yang belum dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

A. Pengaduan Kabur (Obscuur Libel) 1. Bahwa Pengadu mencampuradukkan persoalan rumah tangga, perkara perceraian, dugaan tindak pidana, dugaan perkawinan siri, dugaan penyalahgunaan fasilitas negara, hingga penilaian moral pribadi ke dalam satu pengaduan etik. 2. Bahwa masing – masing memiliki rezim hukum yang berbeda serta lembaga yang berbeda pula untuk memeriksa dan memutuskannya. Akibatnya, objek pengaduan menjadi tidak jelas mengenai perbuatan etik mana yang sesungguhnya dituduhkan kepada Teradu. Oleh karena itu, Pengaduan patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). B. Dalil Pengadu Bersifat Prematur 1. Bahwa Pengadu mendasarkan sebagian besar pengaduannya pada laporan kepolisian yang masih dalam tahap proses penyelidikan maupun penyidikan, serta perkara perceraian yang masih diperiksa oleh Pengadilan Agama. Sampai dengan diajukannya Jawaban ini belum terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menyatakan Teradu terbukti melakukan tindak pidana KDRT, penelantaran rumah tangga, maupun perbuatan lain sebagaimana didalilkan Pengadu. Oleh karena itu, pengaduan ini bersifat prematur. C. Asas Praduga Tidak Bersalah 1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, dalil – dalil Pengadu yang mendasarkan tuduhan pada laporan polisi, dugaan, ataupun asumsi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Teradu telah melanggar kode etik. D. Pengadu Tidak Mampu Membuktikan Unsur Pelanggaran Kode Etik 1. Bahwa Pengadu wajib membuktikan adanya hubungan langsung antara perbuatan yang dituduhkan dengan pelanggaran terhadap prinsip integritas, profesionalitas, independensi, atau kehormatan penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. 2. Bahwa Pengadu lebih banyak menguraikan konflik rumah tangga dari pada membuktikan bagaimana pelaksanaan tugas Teradu sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah dipengaruhi atau disalah gunakan karena konflik tersebut. Pengadu hanya meyampaikan narasi mengenai persoalan rumah tangga tanpa menunjukkan bukti bahwa Teradu telah menyalahgunakan kewenangan, memihak peserta pemilu, menerima gratifikasi melakukan manipulasi proses pengawasan pemilu atau tindakan lain yang secara nyata melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, Pengadu tidak berhasil membuktikan adanya pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. PETITUM DALAM EKSEPSI Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Teradu memohon kepada Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) agar : 1. Menerima seluruh Eksepsi Teradu; 2. Menyatakan Pengaduan Pengadu tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); 3. Atau setidak – tidaknya menolak seluruh pengaduan Pengadu karena tidak terbukti menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu.

A. Tanggapan Umum Terhadap Pengaduan 1. Bahwa Teradu menolak dengan tegas seluruh dalil Pengadu yang menyatakan Teradu telah melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, integritas, dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu; 2. Bahwa Teradu tetap menjalankan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Labuhanbatu; 3. Bahwa tidak terdapat dalil yang secara konkret menunjukkan bahwa Teradu menggunakan jabatan sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) untuk kepentingan persoalan rumah tangga atau kepentingan pribadi yang dituduhkan Pengadu. 4. Bahwa tidak terdapat pula uraian yang menunjukkan bahwa Teradu mengambil suatu keputusan dalam penyelenggaraan Pemilu yang dipengaruhi oleh persoalan rumah tangga tersebut. Dengan demikian, Pengadu harus membuktikan secara konkret hubungan antara peristiwa pribad yang didalilkan dengan pelaksanaan tugas Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu. B. Tanggapan Terhadap Dalil Pengaduan Pengadu 1. Bahwa benar Teradu dan Pengadu adalah Suami Istri yang menikah sejak tanggal 22 Juni 2008 berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor : xxx/xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Namun saat ini sedang menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-B Rantauprapat dengan register perkara nomor : xxxxxx.x/xxxx/xx.xxx. 2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Teradu dan Pengadu dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, (Laki – laki), Lahir di tanggal 25 September 2009; 2. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx, (Perempuan), Lahir di tanggal 14 Maret 2013. 3. Bahwa sebelum menikah dengan Teradu, Pengadu telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya. Namun setelah Teradu dan Pengadu menikah, anak pertama Pengadu yang bernama XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX yang pada saat itu masih kelas 4 (empat) SD ikut tinggal bersama Teradu dan Pengadu sampai menyelesaikan pendidikan tingkat SMA yang dibiayai oleh Teradu dan Pengadu, kemudian anak tersebut melanjutkan jenjang pendidikan Perguruan Tinggi di Institut Teknologi Sepuluh November di Surabaya dan dibiayai oleh Teradu sampai meyelasaikan pendidikan perguruan tinggi tersebut. Sedangkan anak ke 2 (dua) Pengadu yang bernama XXXXX XXXXX XXXXXXX tinggal dengan keluarga dari mantan suami Pengadu yang berdomisili di Surabaya, namun biaya pendidikan anak tersebut ditanggung oleh Teradu semenjak melanjutkan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Airlangga Surabaya. 4. Bahwa benar dalil Pengaduan Pengadu pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) bahwa Teradu adalah : 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Periode 2013 – 2018; 2. Ketua merangkap Anggota Komisi Peilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Periode 2018 – 2023; 3. Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Labuhanbatu Periode 2023 – 2028. 5. Bahwa Teradu membantah dalil pengaduan Pengadu pada angka 6 (enam), fakta sebenarnya yang terjadi yaitu bahwa rumah tangga Teradu dan Pengadu memang kerap terjadi perselisihan dan cekcok yang dipicu oleh persoalan – persoalan sepele serta perbedaan pendapat. Dengan demikian peristiwa sejak tanggal 19 Oktober 2022 tidak serta merta dimaknai sebagai tindakan Teradu yang selalu menyalahkan atau memarahi Pengadu. Dalil tersebut merupakan gambaran sepihak Pengadu atas persoalan rumah tangga dan tidak menunjukkan adanya pelanggaran kode etik oleh Teradu. 6. Bahwa Teradu membantah dalil Pengadu pada angka 7 (tujuh), fakta yang sebenarnya terjadi adalah pada tanggal 20 Oktober 2022 sebelum keberangkatan Teradu ke Brastagi untuk mengikuti kegiatan KPU se – Sumatera Utara, terjadi percekcokan antara Pengadu dan Teradu dimana Pengadu menyampaikan keinginannya untuk pulang ke Surabaya, kemudian Teradu menyampaikan kepada Pengadu “Ma… kalau mau pulang ke Surabaya, pulanglah baik – baik, sore ini Papa mau berangkat ke Brastagi untuk kegiatan KPU se – Sumatera Utara”. Pernyataan tersebut Teradu sampaikan dalam konteks perselisihan rumah tangga dan tidak ada maksud untuk mengusir Pengadu maupun anak – anak. 7. Teradu tidak mengetahui bahwa Pengadu membawa anak – anak ke Surabaya. Dan Teradu baru mengetahui hal tersebut ketika Teradu singgah ke Pondok Pesantren di Kisaran tempat anak Teradu dan Pengadu bersekolah, karena sebelumnya Teradu berjanji kepada anak Teradu dan Pengadu yang bernama XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX untuk singgah dan menjenguk di Pondok Pesantren setelah selesai melaksanakan kegiatan KPU se – Sumatera Utara di Brastagi. Namun setelah Teradu sampai di Pondok Pesantren tersebut, Anak Teradu dan Pengadu sudah tidak berada di Pondok Pesantren tersebut. Kemudian Teradu pulang ke rumah, sesampainya di rumah, Teradu tidak mendapati Pengadu dan anak – anaknya berada di rumah. 8. Bahwa fakta sebenarnya yang terjadi pada dalil Pengaduan Pengadu pada angka 8 adalah setelah Teradu mengetahui keberadaan Pengadu serta anak – anak Teradu dan Pengadu berada di Surabaya, maka pada tanggal 29 Oktober 2022 Teradu berinisiatif datang ke Surabaya untuk menjemput Pengadu dan anak – anak agar kembali pulang ke rumah (xxxxxxxx x-x, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx). Namun setibanya di Surabaya, Teradu dan Pengadu melakukan mediasi bersama keluarga besar Pengadu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Teradu dan Pengadu. Dalam mediasi tersebut Teradu menyetujui anak – anak untuk pindah sekolah dan tinggal di Surabaya bersama Pengadu. Dengan demikian, fakta tersebut justru menunjukkan bahwa Teradu berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara kekeluargaan dan tetap memperhatikan kepentingan anak – anak, sehingga tidak benar apabila peristiwa tersebut dimaknai sebagaimana dalil Pengadu. 9. Bahwa Teradu membantah dalil Pengadu pada angka 9 (sembilan), fakta sebenarnya yang terjadi adalah setelah kesepakatan mediasi tersebut, selanjutnya Teradu kembali ke Labuhanbatu karena pada saat itu Teradu sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu periode 2018 – 2023 yang masih memiliki tugas dan tanggung jawab dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan demikian, keadaan Teradu yang kembali dan tinggal di Labuhanbatu bukan karena merasa senang hidup sendirian sebagaimana yang didalilkan Pengadu, melainkan karena Teradu tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu secara profesional, independen, dan bertanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu. 10. Bahwa fakta sebenarnya yang terjadi pada angka 10 (sepuluh) yaitu bahwa setelah Teradu mengikuti kegiatan KPU se – Indonesia di Jakarta yang dilaksanakan oleh KPU RI pada tanggal 13 Desember 2022, Teradu dan Pengadu bertemu di Jakarta yang kemudian Teradu meminta Pengadu untuk ikut pulang ke Labuhanbatu, kemudian Pengadu ikut pulang dan tinggal bersama Teradu di Labuhanbatu (xxxxxxxx x-x, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), sehingga tidak benar apabila Pengadu menyatakan bahwa dirinya tinggal sendirian di Labuhanbatu. Adapun dugaan Pengadu mengenai adanya perselingkuhan dan perzinahan antara Teradu dengan perempuan yang bernama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx adalah dugaan sepihak. 11. Bahwa Teradu membantah aduan Pengadu pada angka 11 (sebelas), bahwa adanya percakapan WhatsApp yang secara tidak sengaja dilihat Pengadu tidak serta merta dimaknai sebagai bukti adanya perselingkuhan ataupun hubungan khusus antara Teradu dengan perempuan yang dimaksud. Bahwa Pengadu hanya mendasarkan tuduhannya pada adanya sapaan “halo pi”, tanpa menunjukkan isi komunikasi secara utuh. 12. Bahwa Teradu tidak pernah menyangkal mengenal perempuan yang bernama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, namun hubungan Teradu dengan yang bersangkutan hanya sebatas teman/kenalan yang dikenal dalam kegiatan pengajian dan Teradu tidak pernah memiliki hubungan khusus, hubungan asmara maupun hubungan sebagaimana yang dituduhkan. Teradu juga tidak mengetahui adanya pesan yang dikirimkan perempuan tersebut kepada Pengadu dan tidak mengetahui bahwa perempuan tersebut menghubungi Pengadu untuk menanyakan persoalan izin menikah. 13. Bahwa benar pada dalil Pengadu angka 13 (tiga belas) dan angka 14 (empat belas), yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024 Teradu dan Pengadu melakukan penandatanganan Surat Pernyataan persetujuan kepada Teradu untuk menikah lagi (berpoligami) dan Surat Pernyataan apabila Teradu menikah lagi tidak akan menelantarkan Pengadu tanpa adanya paksaan dan ancaman dari Teradu. Namun setelah adanya persetujuan surat tersebut dari Pengadu, Teradu mengurungkan niat untuk berpoligami, karena Teradu mempertimbangkan keutuhan keluarga dan sangat menyayangi Pengadu sebagai istri serta anak – anak Teradu dan Pengadu, sehingga Teradu tetap memilih untuk tidak berpoligami. 14. Bahwa Teradu membantah dengan tegas dalil pengaduan Pengadu pada angka 15 (lima belas) yang menyatakan bahwa sejak 17 Agustus 2024 Teradu tidak pernah memberikan nafkah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan serta menelantarkan Pengadu dan anak – anak, Teradu tetap melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada anak – anak Teradu dan Pengadu sesuai dengan kemampuan ekonomi Teradu. Apabila terdapat perbedaan mengenai besaran nafkah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan, maka hal tersebut merupakan sengketa keperdataan yang sedang diperiksa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. 15. Bahwa dalil Pengadu angka 16 (enam belas) yang menyatakan bahwa Pengadu meminta kepada Teradu untuk pencabutan Surat Pernyataan tersebut pada tanggal 18 Agustus 2026 dan 19 Agustus 2026, dan pernyataan tersebut bukan tidak mendapat jawaban dari Teradu akan tetapi Teradu sudah mempertimbangkan terlebih dahulu untuk tidak berpoligami. 16. Bahwa Teradu membantah dengan tegas dalil Pengadu pada angka 17 (tujuh belas) yang menyatakan Teradu tidak pernah pulang ke rumah Teradu dan Pengadu yang beralamat di xxxxxxxx x-x, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, seyogyanya Teradu sedang melaksanakan kegiatan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024. 17. Bahwa Teradu membantah dengan tegas dalil Pengadu pada angka 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas), Teradu tidak pernah mengetahui adanya komunikasi melalui WhatsApp antara Pengadu dengan perempuan yang bernama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx sebagaimana yang didalilkan Pengadu termasuk mengenai isi pesan, maksud pesan maupun pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan oleh xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx kepada Pengadu dan komunikasi tersebut terjadi di luar pengetahuan dan keterlibatan Teradu. Dengan demikian, sekalipun komunikasi tersebut benar terjadi, hal tersebut merupakan komunikasi antara Pengadu dengan pihak lain yang berada di luar pengetahuan Teradu. 18. Bahwa Teradu juga tidak pernah mengetahui adanya status WhatsApp yang dimaksud, Teradu juga tidak pernah mengetahui adanya komunikasi antara perempuan tersebut dengan anak Teradu dan Pengadu maupun mnengenai permintaan agar status WhatsApp tersebut dihapus sesuai dalil aduan Pengadu pada angka 20 (dua puluh). 19. Bahwa dalil Pengadu pada angka 21 (dua puluh satu), Teradu membantah dengan tegas bahwa Teradu tidak pernah melakukan pengancaman maupun intimidasi atau tekanan kepada Pengadu. Kemudian pada tanggal 01 Juni 2025 Teradu datang ke Surabaya dalam rangka menghadiri pernikahan anak Pengadu yang bernama XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, dan dalam hal ini sebelumnya Teradu juga turut membantu biaya pelaksanaan pernikahan anak Pengadu tersebut. Adapun mengenai pembicaraan Teradu dengan anak – anak Pengadu terkait persoalan keluarga dan tidak mengintimidasi atau untuk memaksa Pengadu untuk menandatangani izin poligami. Dengan demikian dalil pada angka 21 merupakan konstruksi sepihak Pengadu yang mencampurkan persoalan rumah tangga dengan pelanggaran etik, sementara fakta bahwa Teradu hadir dalam pernikahan anak Pengadu dan turut membantu biaya pernikahan justru adanya itikad baik dan kepedulian Teradu terhadap Pengadu dan anak Pengadu. 20. Terhadap dalil Pengadu pada angka 22 (dua puluh dua), Teradu membantah dengan tegas, bahwa Teradu tidak pernah memposting foto atau video yang beredar di sosial media, hal tersebut tidak serta merta membuktikan bahwa postingan tersebut dilakukan oleh Teradu maupun atas persetujuan Teradu. 21. Terhadap dalil Pengadu pada angka 23 (dua puluh tiga), Teradu membantah dengan tegas bahwa kepulangan Teradu pada tanggal 14 Februari 2026 bukan untuk mengambil semua berkas sebagaimana yang didalilkan Pengadu, melainkan hanya untuk mengambil dokumen porsi haji dan fotokopi Akta Notaris CV. Lestari Agung yang memang diperlukan oleh Teradu. 22. Terhadap dalil Pengadu pada angka 24 (dua puluh empat), Teradu tidak menyangkal bahwa Pengadu telah membuat Laporan Polisi terhadap Teradu di Polres Labuhanbatu Nomor : LP/B/294/II/2026/SPKT/RES – LABUHANBATU/POLDA SUMUT tanggal 21 Februari 2026 sebagaimana disebutkan dalam dalil tersebut dan saat ini masih dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. 23. Bahwa setelah adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh Pengadu terhadap Teradu pada tanggal 21 Februari 2026, Teradu kemudian mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kelas I-B Rantauprapat tanggal 07 Mei 2026 dengan perkara Nomor : xxx/xxx.x/xxxx/xx.xxx. Namun perlu ditegaskan bahwa pegajuan permohonan cerai talak tersebut bukanlah bentuk pembalasan atas Laporan Polisi Pengadu maupun atas tuduhan penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan maupun perzinahan, melainkan merupakan upaya hukum Teradu untuk mengakhiri perkawinan yang dalam kenyataannya telah mengalami perselisihan dan ketidak harmonisaan secara berlarut – larut serta tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis. 24. Bahwa Teradu membantah dengan tegas dalil Pengadu pada angka 25 (dua puluh lima), bahwa xxxxxx xxxxxx (xxxx) merupakan karyawan Teradu dan Pengadu yang dalam pekerjaannyya antara lain bertugas sebagai guru di Yayasan Amanah Ayah dan Bunda sekaligus Admin di CV. Lestari Agung milik Teradu. Chat WhatsApp tersebut pada prinsipnya dilakukan Teradu untuk mengontrol kegiatan pekerjaan, mengetahui perkembangan kegiatan usaha serta meminta dan memperoleh laporan terkait CV. Lestari Agung, termasuk hal – hal yang menjadi tanggung jawab xxxxxx xxxxxx sebagai Admin. Apabila dalam percakapan terdapat pernyataan yang berkaitan dengan Pengadu, hal tersebut harus dibaca secara utuh berdasarkan konteks percakapan dan hubungan pekerjaan para pihak, bukan dipotong atau di tafsirkan secara sepihak sebagai penghinaan. 25. Bahwa Teradu membantah dengan tegas dalil Pengadu angka 26 (dua puluh enam), bahwa Pengadu mencampurkan berbagai persoalan rumah tangga, dugaan penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, serta dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang masih dalam proses pemeriksaan dan belum terdapat putusan atau hasil pemeriksaan menjadi satu kesimpulan seolah – olah seluruhnya merupakan pelanggaran etik Teradu sebagai penyelenggara Pemilu. Terlebih Pengadu menggunakan frasa “patut diduga kuat” yang justru menunjukkan bahwa dalil tersebut masih berupa dugaan bukan suatu fakta hukum yang telah dibuktikan. Dengan demikian dalil pada angka 26 (dua puluh enam), tidak dapat dijadikan dasar untuk menyataka Teradu melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemillu dan patut dikesampingkan. 26. Bahwa Teradu membantah dengan tegas atas dalil Pengadu pada angka 26 (dua puluh enam), yang menyatakan bahwa sejak tahun 2022 Teradu telah menelantarkan Pengadu serta anak – anak Teradu dan Pengadu, yang sebenarnya adalah semenjak Januari 2024 semua aset berupa CV. Lestari Agung, Yayasan Amanah Ayah dan Bunda, Rumah yang beralamat di xxxxxxxx x-x, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Rumah yang berada di komplek sekolah Yayasan Ar – Razzaq Rantauprapat, Ruko yang berada di kawasan simpang x-xx, Desa Pematang Seleng, Kabupaten Labuhanbatu, mobil sedan merk Ford Fiesta Warna Hitam dengan Nomor Polisi XX XXXX XX berada dalam penguasaan dan pengelolaan Pengadu sampai saat ini. Bahwa Teradu juga memberi fasilitas kendaraan kepada anak Teradu dan Pengadu yang bernama XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX berupa sepeda motor 1 (satu) unit Honda Beat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Sigma. 27. Bahwa Teradu membantah dengan tegas dalil Pengadu angka 27 (dua puluh tujuh), bahwa Teradu telah menggunakan atau menyalahgunakan keuangan Negara maupun fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi sebagaimana didalilkan Pengadu. Fakta yang sebenarnya yaitu Teradu tidak hanya memiliki sumber penghasilan dari jabatan sebagai penyelenggara Pemilu tetapi juga mendapatkan sumber penghasilan dari aset keluarga milik orang tua yang dikelola oleh Teradu sampai saat ini. Dan Teradu sebelumnya juga memiliki usaha melalui CV. Lestari Agung yang merupakan usaha Teradu yang dibangun Teradu sejak tahun 2011, namun sejak tahun 2013 setelah Teradu menjadi penyelenggara Pemilu (Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Periode 2013 – 2018) CV. Lestari Agung dikelola dengan Pengadu yang masih dalam pengawasan Teradu. Berdasarkan Akta Notaris Nomor xxx tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Notaris ELVIANA SAGALA, S.H., M.Kn., yang mencantumkan Pengadu (XXXXX XXXXXXX XXXXX) sebagai Direktur dan Teradu (XXXXXXX) sebagai Komanditer atau Komisaris pada CV. Lestari Agung. Dengan demikian tidak berdasar apabila seluruh kemampuan ekonomi atau pegeluaran pribadi Teradu diasumsikan hanya berasal dari penghasilan sebagai penyelenggara Pemilu ataupun keuangan Negara. 28. Bahwa Teradu membantah dengan tegas dalil Pengadu pada angka 27 (dua puluh tujuh) diantaranya : a. Terhadap Bukti P-13b : Bahwa apabila penggunaan kaos bertuliskan “BAWASLU” dalam video tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pakaian maupun kegiatan tersebut diperoleh penggunaan fasilitas atau keuangan Negara untuk kepentingan pribadi; b. Terhadap Bukti P-13c : Bahwa Teradu membantah dalil Pengadu yang menduga pembelian bucket bunga menggunakan gaji Teradu sebagai Ketua BAWASLU. Foto tersebut tidak dapat membuktikan sumber dana pembeliannya. Pengadu hanya berasumsi dengan foto tersebut; c. Terhadap Bukti P-13d : Bahwa foto yang diduga Teradu dengan perempuan tersebut dan anak – anak yang mengenakan pakaian seragam tidak membuktikan bahwa pembelian pakaian tersebut menggunakan gaji atau keuangan Negara; d. Terhadap Bukti P-13f : Bahwa terkait foto Teradu tersebut dapat dijelaskan bahwa pertemuan Teradu dengan perempuan tersebut adalah ketidak sengajaan dikarenakan pada saat itu Teradu sedang melaksanakan kegiatan BAWASLU RI di Yogyakarta dan perempuan tersebut sedang mengikuti tour ke Yogyakarta bersama dengan rombongan dan tanpa disengaja Teradu dan perempuan tersebut bertemu. Dan Teradu tegaskan penyewaan dan pengambilan foto tersebut tidak menggunakan pembiayaan dari gaji Teradu sebagai Ketua BAWASLU Labuhanbatu. e. Terhadap Bukti P-13g : Bahwa fakta yang terjadi sebenarnya yaitu Teradu bersama dengan orangtua dan keluarga besar Teradu serta seluruh anggota pengajian mengikuti pengajian di Marendal, Kota Medan dan menggunakan kendaraan pribadi mobil Ford Everest tahun 2012 warna silver metalik dengan nomor polisi XX XXXX XX dan pembiayaan perjalanan dengan menggunakan sumber penghasilan pribadi; f. Terhadap Bukti P-13h : Bahwa fakta yang terjadi yaitu Teradu dan orang tua serta keluarga besar Teradu mengunjungi keluarga Teradu yang menjadi korban bencana banjir Aceh Tamiang dengan kendaraan pribadi mobil Ford Everest tahun 2012 warna silver metalik dengan nomor polisi XX XXXX XX dan pembiayaan perjalanan dengan menggunakan sumber penghasilan pribadi. 29. Bahwa Teradu menegaskan hubungan antara Teradu dengan perempuan bernama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx hanyalah sebatas hubungan pertemanan yang dekat dan baik, tidak pernah terdapat hubungan khusus maupun perselingkuhan seperti yang di dalilkan Pengadu. Bahwa kedekatan yang ada semata – mata merupakan hubungan pertemanan yang terjalin dengan baik, termasuk hubungan baik antara keluarga Teradu dengan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dan keluarga xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. 30. Bahwa pada angka 33 (tiga puluh tiga) Pengadu mengutip sejumlah putusan Bahwa Pengadu mengutip sejumlah Putusan DKPP, yaitu: - Putusan DKPP Nomor 108-PKE-DKPP/X/2020; - Putusan DKPP Nomor 114-PKE-DKPP/X/2020; - Putusan DKPP Nomor 131-PKE-DKPP/IV/2021; - Putusan DKPP Nomor 09-PKE-DKPP/I/2022; - Putusan DKPP Nomor 20-PKE-DKPP/IV/2022; - Putusan DKPP Nomor 23-PKE-DKPP/IV/2022; - Putusan DKPP Nomor 29-PKE-DKPP/II/2024; - Putusan DKPP Nomor 77-PKE-DKPP/V/2024. Bahwa Teradu tidak menafikan keberadaan putusan – putusan tersebut. Bahkan Teradu memahami bahwa DKPP dalam berbagai putusannya dapat menilai perilaku pribadi Penyelenggara Pemilu apabila perilaku tersebut terbukti mempunyai relevansi terhadap integritas, kehormatan, kredibilitas, atau pelaksanaan kewajiban etik Penyelenggara Pemilu. Bahwa preseden putusan DKPP yang berakhir dengan sanksi Pemberhentian Tetap tidak dapat diterapkan secara otomatis tanpa terlebih dahulu dibuktikan adanya kesamaan fakta dan unsur pelanggaran substansial. Dalam perkara, sebagian dalil Pengadu masih berupa tuduhan dan dugaan yang dibantah oleh Teradu, bahka beberapa diantaranya masih berkaitan dengan proses hukum yang berjalan. III. TERHADAP BUKTI – BUKTI 1. Bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan Pengadu, Teradu memohon kepada Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia agar menilai setiap alat bukti berdasarkan : a. Keaslian dan keutuhan bukti; b. Sumber diperolehnya bukti; c. Konteks bukti; d. Keterkaitan bukti dengan dalil yang hendak dibuktikan; e. Relevansinya dengan dugaan pelangaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan f. Apakah bukti tersebut benar – benar membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara Pemilu. 2. Bahwa Pengadu juga mendalilkan bahwa Teradu melakukan nikah siri, penelantaran, dan berbagai pelanggaran lainnya. Akan tetapi sebagian besar dalil tersebut hanya didasarkan pada: - dugaan; - asumsi; - percakapan WhatsApp; - status WhatsApp; - foto; - cerita dari pihak ketiga. Bukti – bukti tersebut belum cukup untuk membuktikan secara pasti telah terjadinya peristiwa sebagaimana didalilkan, khusus terhadap tangkapan layar percakapan WhatsApp, Teradu memohon agar Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Repulik Indonesia tidak menilai suatu percakapan secara terpisah atau sepotong – potong melainkan mempertimbangkan keseluruhan komunikasi. 3. Tidak terdapat bukti bahwa : - Teradu berpihak kepada peserta Pemilu; - Teradu menyalahgunakan kewenangan; - Teradu menyalahgunakan fasilitas negara; - Teradu mengintervensi proses pengawasan Pemilu; - Teradu menghambat tahapan Pemilu; - Teradu melanggar sumpah jabatan dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian, konflik rumah tangga tersebut tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

1. Bahwa Teradu menyadari sepenuhnnya sebagai penyelenggara Pemilu merupakan amanah yang mewajibkan Teradu menjaga integritas dan profesionalitas yang harus dijaga berdasrkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 sebagai salah satu dasar utama dalam menilai perilaku Penyelenggara Pemilu. 2. Bahwa Teradu tidak pernah bermaksud menggunakan jabatan sebagai penyelenggara Pemilu untuk kepentingan pribadi maupun untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. 3. Bahwa status Teradu sebagai penyelenggara Pemilu tidak berarti seluruh persoalan kehidupan pribadi Teradu secara otomatis menjadi pelanggaran kode etik. 4. Bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan pelanggaran kode etik harus terdapat pembuktian yang cukup mengenai perbuatan keterkaitan perbuatan tersebut dengan norma etik yang didalilkan dilanggar serta tingkat kesalahan Teradu.

Berdasarkan seluruh uraian jawaban Teradu perkara nomor : 14-PKE- DKPP/VII/2026 dalam perkara dugaan peanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Teradu berpendapat sebagai berikut : 1. Bahwa seluruh dalil Pengadu pada dasarnya berangkat dari konflik rumah tangga antara Pengadu dengan Teradu yang saat ini sedang diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku; 2. Bahwa Pengadu tidak berhasil membuktikan adanya hubungan langsung (causal verband) antara konflik rumah tangga tersebut dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Teradu sebagai penyelenggara Pemilu (Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu). 3. Bahwa tuduhan mengenai penelantaran keluarga atau anak tidak berdasar, karena Teradu tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ayah dengan memberikan nafkah kepada anak sesuai kemampuan, sebagaimana akan dibuktikan melalui bukti transfer dan alat bukti lainnya; 4. Bahwa tuduhan mengenai nikah siri hanya didasarkan pada dugaan, tangkapan layar percakapan elektronik, foto, dan penafsiran sepihak Pengadu, tanpa didukung alat bukti yang secara sah membuktikan telah terjadinya suatu perkawinan; 5. Bahwa tuduhan mengenai kekerasan dalam rumah tangga maupun perbuatan lainnya masih merupakan dalil yang diperselisihkan dan belum pernah dinyatakan terbukti melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 6. Bahwa selama menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, Teradu senantiasa menjalankan tugas secara mandiri, jujur, adil, profesional, akuntabel, serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu, dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; 7. Bahwa Pengadu tidak mampu membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan, keberpihakan, penyalahgunaan fasilitas negara, ataupun perbuatan lain yang mencederai integritas penyelenggara pemilu. [2.6] PETITUM TERADU Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Teradu memohon kepada Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor : 14-PKE-DKPP/VII/2026, berkenan : PRIMAIR : 1. Menerima dan mempertimbangkan Jawaban Teradu untuk seluruhnya; 2. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 3. Menyatakan dalil – dalil Pengadu tidak terbukti dan meyakinkan sebagai pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 4. Menyatakan Teradu XXXXXXX tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 5. Merehabilitasi nama baik Teradu XXXXXXX selaku Ketua merangkap Anggota BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu Periode 2023 – 2028. SUBSIDAIR : Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono). [2.7] BUKTI TERADU Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-13, sebagai berikut: KODE NO NAMA BUKTI BUKTI 1 T-1 Buku Nikah; 2. T-2 Foto Kartu Keluarga dengan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx; 3. T-3 Fotokopi SK Penyelenggara Pemilu Teradu; 4. T-4 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; 5. T-5 Tangkapan Layar (Screenshoot) Chat WhatsApp kepada Pengadu atas nama xxxxx, anak – anak Teradu dan Pengadu atas nama xxxxxx xx, Adek xxx, dan anak Pengadu atas nama Mas xxx dan xxxxx xxxxx; 6. T-6 Bukti Transfer; 7. T-7 Tangkapan Layar (Screenshoot) Chat WhatsApp atas nama Mas xxx; 8. T-8 Fotokopi Porsi Haji dan Fotokopi Dokumen Akta Notaris CV. Lestari Agung; 9. T-9 Undangan Klarifikasi; 10. T-10 Dokumen Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Kelas I-B Rantauprapat; 11. T-11 Foto Yayasan, Rumah, Ruko dan Laporan Keuangan CV. Lestari Agung; 12. T-12 Foto Keluarga Teradu; 13. T-13 Surat Pernyataan, Sertifikat Hak Milik, dan STNK. [2.8] KESIMPULAN TERADU I. FAKTA – FAKTA PERSIDANGAN 1. Bahwa Teradu hadir dalam pesidangan DKPP yang dilaksanakan di Ruang Sidang Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 12 Agustus 2026; 2. Bahwa Pengadu hadir dalam pesidangan DKPP yang dilaksanakan di Ruang Sidang Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 12 Agustus 2026; 3. Bahwa Pengadu menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

1. Bahwa Pengadu tidak dapat membuktikan adanya pernikahan siri antara Teradu dan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Bahwa salah satu konstruksi utana dalam Pengaduan adalah adanya dusgaan bahwa Teradu telah menikah siri dengan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Namun demikian, fakta persidangan tidak menunjukkan adanya bukti yang sah, konkret, dan meyakinkan mengenai telah terjadinya perkawinan tersebut. Tidak terdapat bukti perkawinan, keterangan saksi yang menyaksikan langsung akad perkawinan, maupun bukti lain yang secara langsung membuktikan adanya peristiwa perkawinan siri antara Teradu dengan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Bahwa adanya komunikasi, kedekatan, ataupun hubungan pertemanan antara Teradu dengan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx tidak dapat disamakan dengan adanya perkawinan siri. Kedekatan adalah satu fakta, sedangkan perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang memerlukan pembuktian tersendiri. Dengan demikian, tidak tepat apabila dugaan perkawinan siri dibangun semata- mata dari komunikasi, kedekatan, atau pengakuan adanya hubungan pertemanan. 2. TERADU MENGAKUI ADANYA KEDekATAN PERTEMANAN, BUKAN MENGAKUI PERNIKAHAN Bahwa Teradu tidak menutup-nutupi bahwa Teradu mengenal dan berteman dekat dengan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Namun, pengakuan mengenai adanya hubungan pertemanan tersebut sama sekali bukan pengakuan mengenai adanya perkawinan siri. Justru Teradu sejak awal konsisten membedakan antara hubungan pertemanan dengan perkawinan. Oleh karena itu, apabila Pengadu mendalilkan telah terjadi perkawinan siri, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa perkawinannya, bukan sekadar kedekatan antara dua orang. Fakta adanya pertemanan tidak dapat secara logis diubah menjadi fakta adanya perkawinan tanpa bukti yang menjembataninya. 3. PERSETUJUAN PENGADU UNTUK TERADU BERPOLIGAMI MERUPAKAN FAКТА KONTEKSTUAL YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN Bahwa berdasarkan Bukti P-8 terdapat fakta bahwa Pengadu pernah memberikan persetujuan kepada Teradu untuk melakukan poligami. Fakta tersebut memang tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perkawinan kedua benar-benar terjadi. Namun demikian, fakta tersebut sangat relevan untuk menilai konteks dan kronologi hubungan para pihak, khususnya untuk menguji konstruksi Pengadu yang seolah-olah sejak awal Teradu melakukan perkawinan secara diam-diam dan bertentangan dengan kehendak Pengadu. Dengan kata lain, persetujuan tersebut tidak diajukan Teradu sebagai bukti adanya perkawinan, melainkan sebagai fakta yang menunjukkan bahwa isu mengenai rencana poligami pernah diketahui dan dibicarakan oleh para pihak. Oleh karenanya, Majelis patut mempertimbangkan fakta tersebut secara objektif dalam menilai keseluruhan konstruksi Pengadu. 4. RELEVANSI PUTUSAN DKPP NOMOR 18-PKE-DKPP/II/2020 DAN PUTUSAN DKPP NOMOR 77- PKE-DKPP/V/2024 Bahwa Putusan DKPP Nomor 18-PKE-DKPP/II/2020 dan Putusan DKPP Nomor 77-PKEDKPP/V/2024 patut dijadikan preseden pembanding, namun bukan untuk menyamakan perkara, melainkan justru untuk menunjukkan pentingnya pembuktian fakta secara konkret. Dalam Putusan DKPP Nomor 18-PKE- DKPP/II/2020 DKPP mempertimbangkan adanya pernikahan siri Teradu I dengan perempuan lain yang dilakukan pada Desember 2016 atas sepengetahuan dan izin istri pertama, serta kemudian berakhir dengan perceraian pada Mei 2017.. Dalam Putusan Nomor 77- PKE-DKPPNV/2024, perkawinan siri dinyatakan terbukti berdasarkan rangkaian fakta yang jelas, termasuk perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan fakta langsung yang membuktikan adanya akad, saksi nikah, wali nikah dan mahar. Sementara dalam perkara , Pengadu tidak mampu membuktikan adanya akad, saksi, mahar, maupun fakta langsung lainnya yang membuktikan telah terjadi perkawinan siri antara Teradu dengan Sdri. xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Dengan demikian, konstruksi pembuktian dalam perkara berbeda secara mendasar dengan perkara Nomor 77-PKE-DKPP/V/2024. 5. DUGAAN TIDAK DAPAT MENGGANTIKAN PEMBUKTIAN Bahwa persidangan etik harus membedakan secara tegas antara fakta yang terbukti, fakta yang diakui, dan dugaan atau kesimpulan subjektif. Teradu tidak menyangkal adanya hubungan pertemanan dengan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Namun, dari fakta tersebut tidak dapat ditarik kesimpulan otomatis bahwa telah terjadi perkawinan siri. Demikian pula, adanya komunikasi antara Teradu dengan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx tidak dengan sendirinya membuktikan adanya perkawinan ataupun hubungan sebagaimana yang didalilkan Pengadu. Sebuah dugaan baru dapat menjadi dasar pertimbangan etik apabila didukung oleh rangkaian fakta dan bukti yang saling bersesuaian serta meyakinkan. Dalam perkara , mata rantai pembuktian tersebut tidak terpenuhi. 6. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, Teradu memohon kepada Yang Mulia Majelis DKPP untuk memberikan pertimbangan secara objektif bahwa: 1. Pengadu tidak berhasil membuktikan adanya pernikahan siri antara Teradu dengan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx; 2. Pengakuan Teradu mengenai adanya hubungan pertemanan dekat bukan merupakan pengakuan adanya perkawinan siri; 3. Tidak terdapat bukti yang secara langsung dan meyakinkan membuktikan terjadinya akad atau peristiwa perkawinan siri antara Teradu dan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx; 4. Fakta bahwa Pengadu pernah memberikan persetujuan kepada Teradu untuk berpoligami patut dipertimbangkan sebagai bagian dari konteks hubungan para pihak, meskipun fakta tersebut bukan bukti adanya perkawinan; 5. Putusan DKPP Nomor 18-PKE-DKPP/II/2020 dan Putusan DKPP Nomor 77- PKE-DKPP/V/2024 menunjukkan bahwa dalam menilai dugaan perkawinan siri, DKPP mempertimbangkan fakta dan alat bukti secara konkret,, dalam perkara pembuktian tersebut tidak terpenuhi, karena Pengadu tidak mampu membuktikan secara meyakinkan adanya perkawinan siri; Oleh karena unsur utama berupa adanya pernikahan siri tidak terbukti, maka tidak patut apabila dugaan tersebut dijadikan dasar untuk menyimpulkan Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pada akhirnya, Teradu memohon kepada Yang Mulia Majelis DKPP agar tidak menjadikan dugaan sebagai fakta dan tidak menjadikan kedekatan pertemanan sebagai bukti perkawinan. Teradu percaya bahwa putusan yang adil adalah putusan yang didasarkan pada fakta yang benar-benar terbukti dalam persidangan, bukan pada asumsi atau penafsiran sepihak. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Teradu memohon kepada Majelis DKPP untuk menyatakan: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu; 4. Atau apabia Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adlinya (ex aequo et bono). Demikianlah Nota Kesimpulan ini disampaikan sebagai bentuk penghormatan Teradu dalam proses pemeriksaan perkara . Teradu memohon kepada Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) agar mempertimbangkan seluruh fakta, keterangan, alat bukti dan keadaana yang terungkap dalam persidangan secara objektif dan menyeluruh. Atas perhatian dan pertimbangan Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) Teradu mengucapkan terimakasih. [2.9] PIHAK TERKAIT Bahwa DKPP memanggil Pihak Terkait pada sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan tanggal 12 Agustus 2026. Bahwa Pihak Terkait menerangkan hal-hal sebagai berikut: [2.9.1] BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU 1. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait tidak mengetahui prihal identitas lengkap Pihak Pengadu baik itu yang memuat daerah kelahiran maupun tahun kelahiran pihak yang membuat aduan/laporan tersebut; 2. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan/ Pihak Terkait tidak mengetahui prihal lengkap jumlah dan identitas anak dari pihak pelapor dan terlapor; 3. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait Tidak mengetahui terkait tentang pernikahan Pihak Pengadu sebelum menikah dengan Pihak Teradu; 4. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait mengetahui benar bahwa Pihak Teradu adalah merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan masa jabatan dengan priode 2023-2028; 5. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait benar mengetahui bahwa terlapor pernah menjadi Penyelenggara Pemilu di KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan Jabatan sebagai Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu sebelum menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu; 6. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait tidak pernah mengetahui hal-ha tersebut diatasl yang bersifat privat ataupun pribadi yang ada di dalam rumah tangga Pihak Pelapor dan Terlapor; 7. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait mengenai keterangan tersebut tidak pernah mengetahui hal-hal terdebut diatas yang bersifat pribadi yang ada di dalam rumah tangga Pihak Pengadu dan Teradu, karena Pihak Teradu tidak pernah bercerita masalah pribadi dan hanya sebatas dalam hubungan pekerjaan sebagai Penyelenggara Pemilu yang saat menjabat sebagai ketua bawaslu pada priode 2023- 2028; 8. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait tidak pernah mengetahui sama srkali hal- halbterdebutbdiatas terkait adanya mediasi yang dibsebutkan oleh Pihak Pengadu, di karenakan juga Pihak Teradu tidak pernah juga membicarakan yang bersifat pribadi terkait permasalahan dalam rumah tangga Terlapor terlebih mengenai masalah anak dalam rumah tangga Pihak Teradu; 9. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait tidak pernah mengetahui sama sekali bahwa Pihak Teradu tinggal sendiri di Labuhanbatu dan prihal perasaan Pihak Pengadu yang disebut dalam Permohonan Pihak Pengadu di atas sama sekali juga tidak mengetahuinya dikarnakan Pihak Terkait tidak mengenal dan tidak pernah bertemu sekalipun dengan Pihak Pengadu sampai saat ini; 10. Prihal keterangan di atas, kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait tidak pernah mengetahui prihal yang disebut Pihak Pelapor dalam permohonannya di atas dikarnakan Pihak Terkait tidak mengenal sama sekali wanita bernama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx yang disebut oleh Pihak Pelapor sebagai perselingkuhan Pihak Terlapor seperti yang di sebut dalam permohonan Pihak Pelapor diatas; 11. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait tidak pernah mengetahui hal-hal yang di sebutkan Pihak Pengadu begitu juga dengan Pihak Teradu tidak pernah memberitahukan hal-hal terdebut diatas kepada Pihak Terkait di mungkinkan karena masalah pribadi yang ada di dalam rumah tangga Pihak Teradu; 12. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait tidak pernah mengetahui hal ijin menikah dan tidak mengenal yang namanya xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx yg disebutkan Pengadu diatas karena memang Pihak Pengadu dan Pihak Teradu sendiri tidak pernah memberitahukan perihal tersebut di karenakan yang bersifat privat ataupun pribadi yang terjadi di dalam rumah tangga Pihak Pengadu dan Pihak Teradu, terlebih mengenai perselingkuhan sebagai mana disebut keterangan Pihak Teradub di atas; 13. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait tidak pernah mengetahui sama sekali adanya pengancaman agar Pihak Teradu dapat Berpoligami, terlebih mengenai surat pernyataan persetujuan sebagaimana keterangan Pihak Pengadu di atas; 14. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait tidak pernah mengetahui prihal surat pernyataan yang dibuat Pihak Teradu sebagaimana disebutkan di atas bahkan Pihak Teradu tidak pernah bercerita terkait hal-hal tersebut dikarenakan bersifat privat ataupun pribadi yang ada di dalam rumah tangga Pihak Teradu sendiri; 15. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait tidak pernah mengetahui hal-hal yang di sebutkan Pihak Pengadu diatas baik kwajiban Pihak Teradu terhadap pernyataan yang dibuat Pihak Teradu maupun proses yang sedang tahap gugatan pada PA Rantauprapat; 16. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait tidak pernah mengetahui adanya proses kejadian yang sedang berlangsung seperti keterangan Teradu di atas; 17. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait tidak pernah mengetahui hal-hal izin menikah yang bersifat privat ataupun pribadi yang ada di dalam rumah tangga pihak pelapor dan terlapor, terlebih mengenai hal izin poligami sebagaimana keterangan pelapor di atas; 18. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait tidak pernah mengetahui hal-hal terkaitbadanya chat WA apapun itu yang terjadi anatara Pihak Pengadu dengan Pihak lainnya maupun terhadap Pihak Teradu sendiri; 19. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait tidak pernah mengetahui sama sekali hal-hal isi chat WA sebagaimana keterangan Pihak Pengadu di atas; 20. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait tidak pernah mengetahui isi chat WA hal-hal sebagaimana keterangan di atas, dan terlebih adanya percakapan melalui chat WA deperti yang di sebutkan Pihak Pengadubdi atas; 21. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait tidak pernah mengetahui hal-hal terdebut diatas baik adanya pernikahan anak Pihak Pengadu maupun mengenai pengancaman yang dilakukan Pihak Teradu kepadaa Pihak Pengadu terlebih hal menandatangani ijin poligami yang di inginkan Pihak Teradu sebagaimana keterangan di atas 22. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait, tidak pernah melihat sama sekali postingan tersebut dibmedia sebagaimana disebutkan pada keterangan Pihak Pengadu di atas; 23. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait tidak pernah mengetahui hal-hal peristiwa seperti yang di sebutkan Pihak Pengadu dalam rumah tangga Pihak Pengadu dan Pihak Teradu sebagaimana keterangan di atas; 24. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait benar mengetahui adanya laporan yang dibuat di Polres Labuhanbatu melaui berita media onlie pada tanggal 09 Mei 2026 terkait adanya laporan penelantaran anak terhadap Pihak Teradu, namun terkait proses tahapan selanjutnya Pihak Terkait tidak mengetahui perkembangan laporan tersebut; 25. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait tidak pernah mengetahui perihal chat WAb dan tidak mengenali pegawai usaha Pihak Pengadu dan Teradu sebagaimana keterangan di atas; 26. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait tidak pernah mengetahui hal-hal terkait penelantaran anak yang di sebukan Pihak Pengadu terlebih perihal adanya perzinahan dan perselingkuhan bahwa kaminPihak Yerkait sama sekali tidak mengetahui sebagaimana keterangan Pihak Pengadu di atas; 27. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait benar mengetahui adanya kenderaan dinas yang di pergunakan oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu yang penggunaannya untuk mendukung kinerja tugas pengawasan yang di lakukan oleh Anggota Bawalu mulai bulan 8 (delapan ) tahun 2023 sampai dengan Bulan 6 ( enam ) 2025, perihal adanya pemanfaatan kenderaan dinas tersebut yang di gunakan di luar pemanfaatan yang sebenarnya serperti yang disebutkan oleh Pihak Pengadu diatas dalam Permohonannya, Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahuinya; 28. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait tidak bisa berpendapat dan mengetahui secara jelas apakah pernyataan oleh Pihak Pengadu dan kronologi yang terjadi sebagaimana keterangan di atas dapat dinyatakan benar; 29. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait tidak bisa berpendapat dan mengetahui secara jelas dampak atas keterangan sebagai mana disebut pelapor, ketika suatu perkara masih dalam proses pemeriksaan dan belum pada sampai akhir putusan maka belum dapat dipastikan suatu hasil yang nantinya akan menjadi tolak ukur yang menjadi dampak buruk bagi kehormatan dan martabat penyelenggara Pemilu sebagaiman disebutkan dalam keterangan diatas; 30. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait terhadap keterangan diatas maka Pihak Terkait tidak memiliki wewenang dalam memutuskan dan memberi komentar terhadap apa yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu terkait keterangan di atas; 31. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait Terhadap keterangan diatas maka Pihak Terkait tidak memiliki wewenang dalam berpendapat, memutuskan apa yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu terkait keterangan di atas; 32. Bahwa kami Makmur Munte, Bernat Panjaitan, Arman Harahap, Khairul Nai Hasibuan / Pihak Terkait perihal keterangan diatas Pihak Terkait sendiri sangat mendukung pelaksanaan penegakkan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan dan Anak, tetapi perihal peristiwa yang disebutkan oleh Pihak Pengadu Terhadap Teradu tentunya menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah, kami Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui apa yg terjadi sesungguhnya dalam rumah tanggabPihakbPengadu dan Teradu, di karenakan seperti yang telah kami sampaikan di atas bahwa Pihak Teradu sendiri tidak pernah dan mau terbuka terhadap apa permasahalan yang terjadi dalam rumah tangga Teradu; [2.9.2] BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA Sehubungan dengan Surat Panggilan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 244/PS.DKPP/SET-04/VIII/2026 tanggal 6 Agustus 2026, yang memanggil Ketua atau Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk hadir sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor 14-PKE-DKPP/VII/2026, bersama ini disampaikan keterangan tertulis Pihak Terkait : 1. Bahwa Teradu/Terlapor a.n xxxxxxx merupakan salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu masa jabatan 2023 – 2028 berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 2577.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2023 – 2028 (Bukti PT-1); 2. Bahwa Teradu/Terlapor juga merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 505/KP.01/K1/08/2023 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara (Bukti PT-2); 3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 yang menerangkan, 1) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam penyelenggaraan Pengawasan; dan 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk: a. Meningkatkan kapasitas pengawas Pemilu; b) mengawasi kinerja pengawas Pemilu; dan c) menyelesaikan pelanggaran kinerja pengawas Pemilu; 4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memanggil Terlapor secara patut dan layak melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor B- 63/KP.08.02/K.SU/07/2026 tanggal 8 Juli 2026 perihal Undangan Klarifikasi. Selanjutnya, pada tanggal 9 Juli 2026 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan klarifikasi terhadap Terlapor secara daring (Bukti PT-3). Adapun pokok keterangan Teradu/Terlapor adalah: - Bahwa Terlapor hadir dan bersedia untuk melakukan klarifikasi untuk memberikan terhadap persoalan yang dituduhkan kepada Terlapor; - Bahwa Terlapor benar sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu AMJ 2023 – 2028; - Bahwa menurut Terlapor, Integritas penyelenggaran pemilu adalah prespsi yang selaras antara ucapan dan perbuatan dalam menjalankan tahapan maupun non tahapan dengan menjujung tinggi Bawaslu Labuhanbatu sebagai lembaga independent dalam pengawasan pemilu dan Pemilihan; - Bahwa Terlapor membenarkan status hubungan Suami-Istri sedang tidak baik terhitung sejak tahun 2023 dan Terlapor saat ini sedang mengajukan proses gugatan perceraian di Pengadilan Agama Rantau Parapat; - Bahwa Terlapor mengatakan telah memperoleh izin dari Istri Pertama yang sah untuk melakukan pernikahan lagi, namun, Ketika Terlapor mengajukan pernikahan yang kedua, istrinya berubah pikiran dan tidak memberikan izin tersebut; - Bahwa Terlapor tidak pernah melakukan nikah poligami atau pernikahan sirri; 5. Bahwa Asas "siapa yang menuduh, maka dia yang membuktikan" dikenal dalam hukum sebagai actori incumbit probatio, yaitu asas yang menempatkan beban pembuktian (burden of proof) kepada pihak yang mengajukan dalil, tuduhan, atau gugatan. Asas ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pembuktian yang bertujuan menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dituduh. Dalam perspektif hukum, suatu tuduhan tidak dapat dianggap benar hanya berdasarkan dugaan atau asumsi. Pihak yang menyatakan adanya suatu hak, peristiwa, atau kesalahan wajib menghadirkan alat bukti yang sah untuk meyakinkan hakim; 6. Bahwa salah satu pokok yang paling menonjol dalam laporan adalah dugaan bahwa Terlapor melakukan pernikahan siri dengan perempuan bernama Nurafni Syaindah alias Indah ketika masih terikat perkawinan dengan Pengadu. Dalam dokumen pengaduan, Pengadu menyatakan bahwa pernikahan tersebut terjadi pada saat Teradu masih terikat perkawinan yang sah dengan Pengadu. Pengadu juga mengajukan sejumlah bukti, antara lain tangkapan layar komunikasi Whatsapp dan tangkapan layar foto yang didalilkan sebagai foto pernikahan siri. Namun, berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Terlapor memberikan keterangan yang berbeda, yaitu bahwa dirinya tidak pernah melakukan nikah poligami ataupun pernikahan siri. Dengan adanya perbedaan keterangan tersebut, Pihak Terkait tidak mempunyai dasar yang cukup untuk memberikan kesimpulan sendiri mengenai benar atau tidaknya peristiwa pernikahan siri tersebut. Pihak Terkait berpandangan bahwa persoalan tersebut merupakan bagian dari pembuktian yang harus diperiksa secara objektif oleh majelis yang berwenang; 7. Bahwa Hal yang sama berlaku terhadap dugaan poligami tanpa izin pengadilan. Dokumen pengaduan memang mencantumkan dalil bahwa tidak terdapat izin resmi atau penetapan poligami dari Pengadilan Agama. Akan tetapi, dari sisi Pihak Terkait, yang dapat diterangkan adalah bahwa dalam proses klarifikasi tanggal 9 Juli 2026, Terlapor menyangkal telah melakukan pernikahan poligami maupun pernikahan siri. Dengan demikian, Pihak Terkait tidak dapat mengubah suatu dalil Pengadu menjadi fakta yang telah terbukti tanpa melalui proses pembuktian; 8. Bahwa Teradu/Terlapor saat ini telah mendaftarkan gugatan perceraian terhadap Pelapor di Pengadilan Agama Rantau Parapat (Bukti PT-4). Berikut kami sampaikan Daftar Alat Bukti (DAB) Pihak Terkait atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dalam rangka menguatkan Keterangan Tertulis Pihak Terkait atas perkara sebagai berikut KODE NO NAMA BUKTI BUKTI 1 PT-1 Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 2577.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2023 – 2028; 2. PT-2 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 505/KP.01/K1/08/2023 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara; 3. PT-3 Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor B- 63/KP.08.02/K.SU/07/2026 tanggal 8 Juli 2026 perihal Undangan Klarifikasi; 4 PT-4 gugatan perceraian terhadap Pelapor di Pengadilan Agama Rantau Parapat. [2.9.3] XXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXX Dengan ini menyampaikan keterangan dan penjelasan sehubungan dengan adanya nama saya yang disebut-sebut dalam surat pengaduan terhadap saudara xxxxxxx, khususnya mengenai tuduhan adanya perselingkuhan, hubungan khusus, perzinahan maupun pernikahan siri antara saya dengan xxxxxxx. Saya membantah adanya tuduhan bahwa saya mempunyai hubungan perselingkuhan maupun pernikahan siri dengan saudara xxxxxxx. Saya dengan saudara xxxxxxx tidak pernah melakukan pernikahan, baik tercatat ataupun pernikahan siri, tidak pernah ada akad, wali nikah, saksi, mahar maupun proses pernikahan antara saya dengan saudara xxxxxxx. Saya mengetahui bahwa saudara xxxxxxx masih berstatus sebagai suami saudari xxxxx dan karena itu saya tidak dapat membenarkan apabila keberadaan saya ditafsirkan sebagai bukti telah terjadinya pernikahan siri. Hubungan saya dengan saudara xxxxxxx hanya sebatas teman maupun kenalan dan hubungan kekeluargaan yang kenal melalui lingkungan pengajian. Apabila dalam komunikasi saya terdapat sikap yang terlalu dekat, emosional atau memberikan perhatian yang berlebihan kepada saudara xxxxxxx, hal tersebut adalah sikap pribadi saya dan tidak berarti saya dan saudara xxxxxxx mempunyai hubungan perselingkuhan atau pernikahan siri. Saya memang pernah berkomunikasi melalui WA dengan saudari xxxxx dengan kalimat yang bernada emosional dan personal, saya menyadari bahwa kalimat dalam pesan tersebut meggunakan istilah yang menyebut saudara xxxxxxx sebagai suami atau menyatakan bahwa saudara xxxxxxx akan menikahi saya. Saya menyadari bahwa cara saya menyampaikan pesan tersebut dapat menimbulkan kesan seolah-olah saya sedang mengklaim saudara xxxxxxx sebagai suami saya. Saya juga menyadari komunikasi saya dengan saudari xxxxx telah menimbulkan persoalan dan kecurigaan dalam rumah tangga saudari xxxxx dan saudara xxxxxxx. Saya tidak bermaksud mengganggu rumah tangga saudara xxxxxxx dan saudari xxxxx. Saya juga tidak dapat membenarkan apabila kedekatan, komunikasi dan pertemuan antara saya dengan saudara xxxxxxx langsung dikategorikan sebagai perselingkuhan atau perzinahan. Dan khusus mengenai dugaan perzinahan, saya menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan hubungan scbagaimana yang dituduhkan. Untuk menghindari kesalahpahaman ini, saya menyatakan dengan tegas bahwa : 1. Saya tidak pernah menikah siri dengan saudara xxxxxxx. 2. Tidak pernah ada akad nikah antara saya dengan saudara xxxxxxx. 3. Saya bukan istri siri saudara xxxxxxx. 4. Tidak ada dokumen pernikahan yang membuktikan saya scbagai istri saudara xxxxxxx. 5. Pernyataan saya dalam WA tidak dapat disamakan dengan telah dilaksanakannya pernikahan siri, Oleh karena ítu dengan seluruh keterangan tersebut, saya memohon agar nama saya tidak lagi dikaitkan sebagai pihak yang mempunyai hubungan perselingkuhan atau pernikahan siri dengan saudara xxxxxxx, karena hal tersebut tidak pernah terjadi. Demikian keterangan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. [2.9.4] KAPOLRES LABUHANBATU 1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 pukul 18.00 Wib, Pelapor atas nama xxxxx xxxxxxx xxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal Lahir Surabaya, 25 Oktober 1978, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Agama Islam, Alamat xxxxxxxx x-x, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, telah melapor ke Polres Labuhanbatu sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/294/II/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU, tanggal 21 Februari 2026, an. Pelapor xxxxx xxxxxxx xxxxx tentang dugaan Tindak Pidana Penelantaran Keluarga, yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 00.00 WIB, di xxxxxxxx x-x, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan Terlapor atas nama xxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Kp. Menanti/29 Juni 1981, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat xxxxxxxx x-x, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan uraian singkat kejadian yang dilaporkan yaitu "pada bulan Juni 2024 pukul 14.00 WIB, suami pelapor pergi dari rumah dengan alasan pergi kerumah si Indaн, setelah pergi suami pelapor tidak pulang kerumah 3 (tiga) minggu, kemudian suami pelapor pulang kerumah dengan alasan melihat anak lalu pergi lagi dan hal tersebut terjadi berulang, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2024 suami pelapor pulang kerumah dan meminta izin menikah dan pelapor tidak setuju, karena dipaksa pelaporpun setuju dengan syarat suami pelapor memberikan nafkah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya sekolah dan nafkah pelapor tetapi sejak bulan Agustus 2024 hingga saat ini suami pelapor tidak memberikan nafkah kepada pelapor dan anaknya, atas kejadian tersebut pelapor merasa keberatan dan membuat laporan/pengaduan ke Polres Labuhanbatu". 2. Bahwa Laporan Polisi tersebut masih dalam proses penyelidikan pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Labuhanbatu. Demikian keterangan ini saya perbuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan saya untuk dapat dipergunakan seperlunya. Sekian dan terimakasih. III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM` [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan ; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan ; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu atas tindakan dan perbuatannya karena telah melakukan penelantaran anak, dan ancaman kekerasan. Selain itu, Teradu juga diduga melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan modus menikah siri, serta melakukan Poligami tanpa izin resmi dari Pengadilan Agama; [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya. Teradu menerangkan bahwa Bahwa benar Teradu dan Pengadu adalah Suami Istri yang menikah sejak tanggal 22 Juni 2008 berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dari hasil pernikahan tersebut Pengadu dan Teradu memiliki 2 (dua) orang anak atas nama xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dan xxxxx xx xxxxx xxxxxx berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxx. Bahwa sebelum menikah dengan Teradu, Pengadu telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya yang pertama bernama xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx yang ikut tinggal bersama Teradu dan Pengadu sampai menyelesaikan pendidikan Perguruan Tinggi di Institut Teknologi Sepuluh November di Surabaya. Sementara anak ke 2 (dua) Pengadu yang bernama xxxxx xxxxx xxxxxxx tinggal bersama keluarga dari mantan suami Pengadu yang berdomisili di Surabaya, namun biaya pendidikan anak tersebut ditanggung oleh Teradu semenjak melanjutkan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Airlangga Surabaya. Bahwa benar Teradu telah berpengalaman menjadi Penyelenggara Pemilu selama 13 tahun diantaranya sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Periode 2013-2018, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Periode 2018-2023, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu Periode 2023-2028. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang diduga Teradu melakukan penelantaran terhadap Pengadu dan anak-anaknya. Teradu dengan tegas membantah dalil Pengadu yang pada pokoknya menyatakan bahwa Teradu telah menelantarkan Pengadu dan anak-anaknya. Menurut Teradu, dalil tersebut merupakan kesimpulan sepihak Pengadu yang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya serta mencampurkan persoalan rumah tangga dan kewajiban keperdataan antara suami dan istri dengan dugaan pelanggaran etik sebagai Penyelenggara Pemilu. Bahwa Teradu membenarkan telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Teradu dan Pengadu dimulai sejak tanggal 19 Oktober 2022 dimana Teradu dan Pengadu memang kerap terjadi perselisihan dan cekcok yang dipicu oleh persoalan sepele serta perbedaan pendapat. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 sebelum Teradu berangkat ke Brastagi untuk mengikuti kegiatan KPU se–Sumatera Utara, terjadi perselisihan antara Pengadu dan Teradu. Dalam perselisiha tersebut Pengadu menyampaikan keinginannya untuk pulang ke Surabaya, kemudian Teradu menyampaikan kepada Pengadu jika Pengadu ingin pulang ke Surabaya “Ma… kalau mau pulang ke Surabaya, pulanglah baik – baik, sore ini Papa mau berangkat ke Brastagi untuk kegiatan KPU se–Sumatera Utara”. Pernyataan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan sebagai tindakan mengusir, meninggalkan, ataupun menelantarkan Pengadu dan anak-anak. Bahwa Teradu tidak mengetahui bahwa Pengadu telah membawa pulang anak– anak ke Surabaya, Teradu baru mengetahui hal tersebut ketika Teradu singgah ke Pondok Pesantren di Kisaran tempat anak Teradu dan Pengadu bersekolah, karena sebelumnya Teradu berjanji kepada anak Teradu dan Pengadu yang bernama xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx untuk singgah dan menjenguk di Pondok Pesantren setelah selesai melaksanakan kegiatan KPU se–Sumatera Utara di Brastagi, namun setelah Teradu sampai di Pondok Pesantren tersebut, anak Teradu dan Pengadu sudah tidak berada di Pondok Pesantren tersebut. Kemudian Teradu pulang ke rumah, sesampainya di rumah, Teradu tidak mendapati Pengadu dan anak – anaknya berada di rumah. Bahwa setelah Teradu mengetahui keberadaan Pengadu serta anak–anak Teradu dan Pengadu berada di Surabaya, maka pada tanggal 29 Oktober 2022 Teradu berinisiatif datang ke Surabaya untuk menjemput Pengadu dan anak–anak agar kembali pulang ke rumah (xxxxxxxx x-x, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx). Dalam pertemuan tersebut dilakukan mediasi bersama keluarga besar Pengadu dan Teradu menyetujui agar anak- anak dapat pindah sekolah serta tinggal di Surabaya bersama Pengadu. Dengan demikian, Teradu berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara kekeluargaan dan tetap memperhatikan kepentingan anak–anak. Bahwa setelah kesepakatan mediasi tersebut, Teradu kembali ke Labuhanbatu karena pada saat itu Teradu sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu periode 2018 – 2023 yang masih memiliki tugas dan tanggung jawab dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan demikian, keadaan Teradu yang kembali dan tinggal di Labuhanbatu bukan karena merasa senang hidup sendirian sebagaimana yang didalilkan Pengadu, melainkan karena Teradu tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu secara profesional, independen, dan bertanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu. Pada tanggal 13 Desember 2022, setelah mengikuti kegiatan KPU se-Indonesia di Jakarta Teradu kembali bertemu dengan Pengadu di Jakarta dan meminta Pengadu untuk ikut kembali ke Labuhanbatu. Pengadu kemudian ikut pulang dan tinggal bersama Teradu di rumah keluarga di xxxxxxxx x-x, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bahwa sejak bulan Januari 2024 semua aset Teradu berupa CV. Lestari Agung, Yayasan Amanah Ayah dan Bunda, Rumah yang beralamat di xxxxxxxx x-x, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Rumah yang berada di komplek sekolah Yayasan Ar – Razzaq Rantauprapat, Ruko yang berada di kawasan simpang x-x, Desa Pematang Seleng, Kabupaten Labuhanbatu, mobil sedan Ford Fiesta warna hitam dengan Nomor Polisi XX XXXX XX berada dalam penguasaan dan pengelolaan Pengadu sampai saat ini. Bahwa Teradu juga tetap memberikan fasilitas kepada anak Teradu dan Pengadu yang bernama xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx berupa kendaraan sepeda motor Honda Beat, sepeda motor Kawasaki Ninja, sepeda motor Yamaha RX King, dan sepeda motor Yamaha Sigma. Selain itu, Teradu juga tetap melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang ayah dengan memberikan nafkah kepada anak-anak sesuai kemampuan Teradu dengan memberikan kartu ATM kepada anak-anak Pengadu dan Teradu dan selalu Teradu kirimkan melalui transfer kepada anak-anak Pengadu dan Teradu. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang diduga Teradu melakukan ancaman kekerasan. Bahwa Teradu dengan tegas membantah seluruh dalil Pengadu, Teradu tidak pernah melakukan pengancaman maupun intimidasi atau tekanan kepada Pengadu. bahwa kepulangan Teradu pada tanggal 14 Februari 2026 bukan untuk mengambil semua berkas sebagaimana yang didalilkan Pengadu, melainkan hanya untuk mengambil dokumen porsi haji dan fotokopi Akta Notaris CV. Lestari Agung yang memang diperlukan oleh Teradu, Selanjutnya Teradu juga membantah dengan tegas dalil Pengadu melakukan ancaman kekerasan kepada Saksi Pengadu, bahwa xxxxxx xxxxxx (xxxx) merupakan karyawan Teradu dan Pengadu yang dalam pekerjaannyya antara lain bertugas sebagai guru di Yayasan Amanah Ayah dan Bunda sekaligus Admin di CV. Lestari Agung milik Teradu. Pesan Whatsapp tersebut pada prinsipnya dilakukan Teradu untuk mengontrol kegiatan pekerjaan, mengetahui perkembangan kegiatan usaha serta meminta dan memperoleh laporan terkait CV. Lestari Agung, termasuk hal–hal yang menjadi tanggung jawab xxxxxx xxxxxx sebagai Admin. Apabila dalam percakapan terdapat pernyataan yang berkaitan dengan Pengadu, hal tersebut harus dibaca secara utuh berdasarkan konteks percakapan dan hubungan pekerjaan para pihak, bukan dipotong atau di tafsirkan secara sepihak sebagai penghinaan. Bahwa atas peristiwa tersebut Teradu tidak menyangkal bahwa Pengadu telah membuat Laporan Polisi terhadap Teradu di Polres Labuhanbatu Nomor : LP/B/294/II/2026/SPKT/RES – LABUHANBATU/POLDA SUMUT tanggal 21 Februari 2026 sebagaimana disebutkan dalam dalil tersebut dan saat ini masih dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Selanjutnya, terhadap dalil Pengadu bahwa Teradu melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan modus menikah siri, serta melakukan Poligami tanpa izin resmi dari Pengadilan Agama. Bahwa Teradu dengan tegas membantah dalil Pengadu yang menyatakan bahwa Teradu telah melakukan perselingkuhan dan/atau perzinahan dengan perempuan bernama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Bahwa adanya percakapan Whatsapp yang secara tidak sengaja dilihat Pengadu tidak serta merta dimaknai sebagai bukti adanya perselingkuhan ataupun hubungan khusus antara Teradu dengan perempuan yang dimaksud. Bahwa Pengadu hanya mendasarkan tuduhannya pada adanya sapaan “halo pi”, tanpa menunjukkan isi komunikasi secara utuh. Bahwa Teradu tidak pernah menyangkal mengenal xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Namun, hubungan antara Teradu dengan yang bersangkutan sebatas hubungan pertemanan atau kenalan yang terjalin dalam lingkungan kegiatan pengajian, tidak pernah terdapat hubungan khusus, hubungan asmara maupun hubungan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pengadu. Teradu juga tidak mengetahui adanya pesan yang dikirimkan perempuan tersebut kepada Pengadu dan tidak mengetahui bahwa perempuan tersebut menghubungi Pengadu untuk menanyakan persoalan izin menikah. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2024 terdapat Surat Pernyataan persetujuan dari Pengadu kepada Teradu untuk menikah lagi serta Surat Pernyataan mengenai kewajiban Teradu apabila menikah lagi. Namun setelah adanya persetujuan surat tersebut dari Pengadu, Teradu mengurungkan niat untuk berpoligami, karena Teradu mempertimbangkan keutuhan keluarga dan sangat menyayangi Pengadu sebagai istri serta anak – anak Teradu dan Pengadu, sehingga Teradu tetap memilih untuk tidak berpoligami. Bahwa Teradu juga tetap melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada anak–anak Teradu dan Pengadu sesuai dengan kemampuan ekonomi Teradu. Apabila terdapat perbedaan mengenai besaran nafkah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan, maka hal tersebut merupakan sengketa keperdataan yang sedang diperiksa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Selanjutnya terkait Pengadu meminta kepada Teradu untuk pencabutan Surat Pernyataan tersebut pada tanggal 18 Agustus 2026 dan 19 Agustus 2026, pernyataan tersebut bukan tidak mendapat jawaban dari Teradu namun Teradu sudah mempertimbangkan terlebih dahulu untuk tidak berpoligami. Bahwa Teradu menegaskan hubungan antara Teradu dengan perempuan bernama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx hanyalah sebatas hubungan pertemanan yang dekat dan baik, tidak pernah terdapat hubungan khusus maupun perselingkuhan seperti yang di dalilkan Pengadu. Bahwa kedekatan yang ada semata–mata merupakan hubungan pertemanan yang terjalin dengan baik, termasuk hubungan baik antara keluarga Teradu dengan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dan keluarga xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx; Bahwa Teradu membantah dengan tegas bahwa Teradu tidak pernah pulang ke rumah Teradu dan Pengadu yang beralamat di xxxxxxxx x-x, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, karena Teradu sedang melaksanakan kegiatan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024. Teradu juga tidak pernah mengetahui adanya komunikasi melalui pesan Whatsapp antara Pengadu dengan perempuan yang bernama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx sebagaimana yang didalilkan Pengadu termasuk mengenai isi pesan, maksud pesan maupun pertanyaan–pertanyaan yang disampaikan oleh xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx kepada Pengadu dan komunikasi tersebut terjadi di luar pengetahuan dan keterlibatan Teradu. Dengan demikian, sekalipun komunikasi tersebut benar terjadi, hal tersebut merupakan komunikasi antara Pengadu dengan pihak lain yang berada di luar pengetahuan Teradu. Teradu juga tidak pernah mengetahui adanya status Whatsapp yang dimaksud, Teradu juga tidak pernah mengetahui adanya komunikasi antara perempuan tersebut dengan anak Teradu dan Pengadu mengenai permintaan agar status Whatsapp tersebut dihapus; Bahwa pada tanggal 1 Juni 2025 Teradu datang ke Surabaya dalam rangka menghadiri pernikahan anak Pengadu yang bernama xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dan dalam hal ini sebelumnya Teradu juga turut membantu biaya pelaksanaan pernikahan anak Pengadu tersebut. Adapun mengenai pembicaraan Teradu dengan anak–anak Pengadu terkait persoalan keluarga dan tidak mengintimidasi atau untuk memaksa Pengadu untuk menandatangani izin poligami. Bahwa menurut Teradu, Pengadu mencampurkan berbagai persoalan rumah tangga, dugaan penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, serta dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang masih dalam proses pemeriksaan dan belum terdapat putusan atau hasil pemeriksaan menjadi satu kesimpulan seolah–olah seluruhnya merupakan pelanggaran etik Teradu sebagai penyelenggara Pemilu. Terlebih Pengadu menggunakan frasa “patut diduga kuat” yang justru menunjukkan bahwa dalil tersebut masih berupa dugaan bukan suatu fakta hukum yang telah dibuktikan. Dengan demikian dalil pengadu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Teradu melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemillu dan patut dikesampingkan. Bahwa Teradu juga membantah dengan tegas dalil Pengadu bahwa Teradu telah menggunakan atau menyalahgunakan keuangan Negara maupun fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi sebagaimana didalilkan Pengadu. Teradu tidak hanya memiliki sumber penghasilan dari jabatan sebagai penyelenggara Pemilu tetapi juga mendapatkan sumber penghasilan dari aset keluarga milik orang tua yang dikelola oleh Teradu sampai saat ini. Teradu sebelumnya juga memiliki usaha melalui CV. Lestari Agung yang merupakan usaha Teradu yang dibangun Teradu sejak tahun 2011, namun sejak tahun 2013 setelah Teradu menjadi penyelenggara Pemilu (Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Periode 2013 – 2018) CV. Lestari Agung dikelola dengan Pengadu yang masih dalam pengawasan Teradu. Berdasarkan Akta Notaris Nomor xxx tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Elviana Sagala, S.H., M.Kn., yang mencantumkan Pengadu sebagai Direktur dan Teradu sebagai Komanditer atau Komisaris pada CV. Lestari Agung. Dengan demikian tidak berdasar apabila seluruh kemampuan ekonomi atau pegeluaran pribadi Teradu diasumsikan hanya berasal dari penghasilan sebagai penyelenggara Pemilu ataupun keuangan Negara. [4.3] Menimbang jawaban, keterangan Para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, bahwa benar Pengadu dan Teradu adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx, tertanggal 22 Juni 2008 (vide bukti P-1 dan bukti T-1). Bahwa pernikahan Teradu dan Pengadu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang tertuang dalam Kartu Keluarga (vide bukti P-2 dan bukti T-2). Terhadap dalil aduan Pengadu pada angka [4.1] yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Pengadu dan anak-anaknya. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa kekerasan fisik Teradu kepada Pengadu diakui dengan tegas oleh Pengadu bahwa tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Teradu. Namun, menurut Pengadu, terdapat kekerasan psikis yang terjadi dan dirasakan oleh Pengadu setelah 5 (lima) tahun Pengadu dan Teradu menjalani mahligai pernikahan, atau lebih tepatnya tindakan dan perbuatan Teradu berubah setelah Teradu menjadi Penyelenggara Pemilu di tahun 2013. Bahwa Pengadu dan Teradu kerap kali berselisih paham yang puncaknya sekira tanggal 22 Oktober 2022, Pengadu diusir oleh Teradu dan pergi ke Surabaya dengan membawa anak-anak. Fakta tersebut dikuatkan oleh saksi kakak kandung Pengadu atas nama xxx xxxxxx xxxxxx yang membenarkan Pengadu menghubungi dirinya dalam keadaan menangis dan bingung karena telah diusir oleh Teradu untuk pulang ke Surabaya. Bahwa seminggu setelah kejadian pengusiran, tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2022, Teradu menyusul ke Surabaya dengan niat untuk menjemput Pengadu dan anak-anak agar pulang kembali ke Labuhanbatu. Akan tetapi, Pengadu belum ingin pulang ke Labuhanbatu dan baru bertemu kembali di Jakarta dalam agenda kegiatan KPU RI pada tanggal 13 Desember 2022. Dalam pertemuan tersebut, Pengadu diajak kembali ke Labuhanbatu bersama Teradu dan Pengadu menyepakatinya. Bahwa sejak Pengadu di Surabaya, Pengadu mulai mencurigai adanya hubungan istimewa dan tidak wajar antara Teradu dengan seseorang perempuan. Kecurigaan Pengadu akhirnya terjawab karena pada tanggal 13 Juli 2024, Pengadu secara tidak sengaja membaca pesan singkat di ponsel Teradu dari seorang perempuan misterius yang menuliskan kata “halo pi”, namun Teradu berdalih dalam sidang pemeriksaan itu hanya pesan dari temannya. Selanjutya, pada tanggal 13 Agustus 2024, Pengadu juga menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp langsung dari xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx yang secara provokatif menanyakan kebenaran izin poligami yang diklaim telah diberikan oleh Pengadu (vide bukti P-7 dan bukti P-7a). Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2024 Teradu menyiapkan konsep Surat Pernyataan persetujuan poligami secara sepihak dan mendesak Pengadu untuk menandatanganinya. Pada hari yang sama, Teradu menandatangani Surat Pernyataan di atas meterai yang menjanjikan nafkah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-bulan, pelimpahan aset, dan janji tidak akan menceraikan Pengadu jika diizinkan menikah lagi (vide bukti P-8). Bahwa kekerasan psikis kepada Pengadu lainnya terjadi pada tanggal 14 November 2024 dan tanggal 14 Desember 2024, yaitu xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx kembali mengirim pesan Whatsapp provokatif lanjutan yang secara terang-terangan mengklaim dirinya telah menikah siri dengan Teradu (vide bukti P-11 dan bukti P-11a). Bahwa Pengadu juga merasakan kekerasan psikis ketika Teradu melakukan gugatan perceraian (permohonan cerai talak) terhadap Pengadu di Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 7 Mei 2026. Gugatan perceraian tersebut terdaftar dengan nomor register perkara xxx/xxx.x/xxxx/xx.xxx. (vide bukti P-9 dan bukti T-10). Bahwa terhadap dalil Pengadu yang menyatakan Teradu diduga melakukan penelantaran anak, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa Teradu tetap menunjukkan kepedulian dan itikad baik terhadap kelangsungan pendidikan dan kenyamanan hidup anak-anaknya pasca-konflik rumah tangga pada tanggal 22 Oktober 2022. Hal itu dibuktikan dengan tindakan Teradu yang menyusul Pengadu ke Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2022 dan pemberian fasilitas kendaraan untuk anak-anaknya. Fasilitas dimaksud adalah fasilitas transportasi yang memadai untuk mendukung aktivitas berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat, 1 unit Kawasaki Ninja, 1 unit Yamaha RX King, dan 1 unit Yamaha Sigma. Selain itu, Teradu juga memberikan nafkah finansial secara rutin melalui transfer perbankan ke rekening anak-anaknya, serta membekali mereka dengan kartu ATM yang diisi secara berkala oleh Teradu (vide bukti T-5 s.d. T-7). Selanjutnya, berkenaan dengan dalil aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Teradu diduga melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan modus menikah siri, serta melakukan Poligami tanpa izin resmi dari Pengadilan Agama. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, Teradu bersikeras tidak melakukan perselingkuhan, perzinahan, pernikahan siri dan poligami dengan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Hal yang sama juga diungkapkan oleh xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx melalui keterangan tertulis yang menjadi Pihak Terkait, namun dirinya tidak menghadiri sidang pemeriksaan dengan alasan sakit meski telah dipanggil secara patut oleh DKPP berdasarkan surat panggilan Nomor: 243/PS.DKPP/SET-04/VIII/2026 bertanggal 6 Agustus 2026. Bahwa Teradu berdalih xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx hanya sebatas teman dalam lingkungan Pengajian. Sekira tahun 2000 Teradu mengaku pertama kali mengenal xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx sedang bersama dengan salah seorang teman sekampung Teradu yang menempuh kuliah di Kota Medan. Perkenalan ini terjadi sebelum mereka aktif bersama di kegiatan pengajian. Bahwa menurut penjelasan Teradu, baru pada sekira tahun 2003 atau 2004 Teradu mulai mengikuti pengajian atau persulukan tarekat Naqsyabandiyah di Marindal, Kabupaten Deli Serdang dan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx rupanya juga bergabung dalam perkumpulan pengajian/tarekat yang sama. Dalam sidang pemeriksaan, Teradu membantah bukti foto-foto yang diajukan Pengadu dalam kode bukti P-12, P-13 s.d. P-13h. Bukti foto- foto dan video mesra tersebut diduga merupakan bukti perselingkuhan, perzinahan, ataupun pernikahan siri. Teradu menegaskan bahwa kedekatan fisik mereka seperti berangkulan, berpegangan tangan, dan melakukan perjalanan bersama hanyalah hubungan pertemanan dekat yang dijalin melalui lingkungan pengajian tarekat Naqsyabandiyah. Selain itu terungkap pula fakta, bahwa Pengadu mengajukan foto kebersamaan Teradu dengan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx (vide bukti P-12) yang tampak didampingi keluarga serta barang mirip mahar di atas meja sebagai bukti pernikahan siri. Terhadap bukti tersebut, Teradu membantah dan mengklaim bahwa benda di atas meja sebenarnya adalah kue ulang tahun (bukan mahar/mukena hias), dan acaranya hanyalah kunjungan silaturahmi biasa ke rumah keluarga xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Selanjutnya, terhadap bukti video buket bunga di kamar (vide bukti P-13c) yang menggambarkan Teradu menyerahkan buket bunga kepada xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx di dekat tempat tidur, menurut Teradu video tersebut merupakan video konten. Teradu juga menjelaskan bahwa momen tersebut terjadi di kos khusus perempuan saat anak xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx merayakan seminar proposal bersama keluarganya yang ramai. Bahwa Teradu juga mengakui pernah pergi ke Yoyakarta dan bertemu dengan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Namun, Teradu berdalih bahwa pertemuan tersebut terjadi tanpa disengaja. Dalih Teradu bahwa dirinya sedang menghadiri kegiatan kedinasan Bawaslu RI, sedangkan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx kebetulan sedang melakukan tour bersama rombongannya di kota yang sama. Teradu juga menegaskan penyewaan baju adat tersebut dibayar dengan uang pribadi, bukan anggaran Lembaga. Bahwa Teradu juga membenarkan telah pergi bersama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ke Jakarta, Bandung, Aceh, Bali, Marindal, Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Masjid Agung Kisaran, Duri Riau, dan Kampung Meranti. Fakta tersebut juga dikuatkan dari postingan di media sosial xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx di platform Facebook menggunakan nama akun xxxxx xxxxxxx dan platform TikTok menggunakan nama akun xxxxx_xxxxx (juga disebut dengan nama akun xxxxx_xxxxx & xxxx xxx) serta @xxxxxxxxxx. Bahwa terhadap postingan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx bersama Teradu di media sosial, Pengadu pernah mengingatkan kepada Teradu bahwa tindakan tersebut tidak pantas karena Teradu adalah pejabat publik namun Teradu menghiraukannya. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai, sesuai fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa dalil aduan Pengadu yang mendalilkan Teradu melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Pengadu serta penelantaran anak, dan melakukan perzinahan, pernikahan siri dan poligami terbukti dilakukan oleh Teradu. Kekerasan fisik yang didalilkan oleh Pengadu tidak dilakukan oleh Teradu hal itu diakui oleh Pengadu dalam sidang pemeriksaan. Bahwa mengenai dalil Pengadu terkait kekerasan psikis, DKPP menilai bahwa gangguan psikologis yang dirasakan oleh Pengadu bersumber dari Whatsapp provokatif yang secara aktif dikirimkan oleh pihak ketiga, yaitu xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx bukan dilakukan langsung atau tidak langsung oleh Teradu, sehingga Teradu tidak dapat dibebankan tanggung jawab penuh atas tindakan ekspresi digital orang lain di luar kehendaknya. Selanjutnya, terhadap dalil penelantaran anak, DKPP menilai, Teradu tetap memenuhi kewajiban sebagai orang tua secara konsisten dan tetap berupaya memberikan nafkah lahiriah untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan kebutuhan lainnya. Artinya tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Teradu sudah melakukan penelantaran anak seperti yang didalilkan oleh Pengadu. Bahwa terhadap dalil aduan Pengadu terkait Teradu melakukan perzinahan, pernikahan siri dan poligami, DKPP menilai tidak terdapat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Teradu serta Pihak Terkait (xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx) melakukan perzinahan. Oleh karena tidak ada bukti dari Pengadu maka berdasarkan prinsip actori incumbit probatio (siapa yang mendalilkan wajib membuktikan) Pengadu tidak dapat membuktikan dalil aduannya. Selain itu, Pengadu dinilai tidak mampu menghadirkan bukti konkret yang sah mengenai telah terjadinya perzinahan dan pernikahan siri karena ketiadaan bukti administratif yang dapat dihadirkan Pengadu. Bahwa meskipun dalil aduan Teradu diduga melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Pengadu serta penelantaran anak, melakukan perzinahan, serta pernikahan siri dan poligami tidak terbukti, namun berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta berupa keterangan dan pengakuan Teradu yang menerangkan bahwa Teradu telah bepergian bersama dengan seorang perempuan bernama xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ke berbagai daerah, yaitu Jakarta, Bandung, Aceh, Bali, Marindal, Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Masjid Agung Kisaran, Duri Riau, dan Kampung Meranti, padahal keduanya bukan merupakan pasangan suami istri yang sah. Selain fakta perjalanan bersama tersebut, terdapat pula bukti berupa unggahan pada media sosial yang memperlihatkan interaksi fisik antara Teradu dengan xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx berupa berpegangan tangan, berpelukan, dan berjoget bersama, yang menurut penilaian DKPP merupakan bentuk kedekatan yang melampaui batas kewajaran hubungan pertemanan biasa, dan hal itu dapat patut diduga sebagai hubungan istimewa yang bersifat tidak patut. Bahwa dari fakta tersebut, menunjukkan adanya rangkaian perbuatan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai peristiwa insidental atau kebetulan semata, melainkan sebagai bentuk hubungan yang dijalani secara sadar oleh Teradu, sementara Teradu pada saat yang sama masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Pengadu. Tindakan Teradu tersebut menurut DKPP sudah melanggar asas, yaitu pertama, asas integritas yang menuntut keselarasan antara perkataan, sikap, dan perbuatan Penyelenggara Pemilu, baik dalam menjalankan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan pribadinya. Perbuatan Teradu yang menjalin hubungan tidak patut dengan pihak lain di luar ikatan perkawinan yang sah merupakan pengingkaran terhadap komitmen moral yang telah di ikrarkan Teradu sendiri, sehingga menunjukkan tidak adanya keselarasan antara kedudukannya sebagai penjaga etika penyelenggaraan pemilu dengan perilakunya sendiri; Kedua, melanggar asas kehormatan dan kepatutan yang menuntut, bahwa jabatan Penyelenggara Pemilu bukan sekadar jabatan administratif, melainkan jabatan kepercayaan (trust position) yang menuntut standar moral lebih tinggi dibandingkan masyarakat pada umumnya. Tindakan Teradu yang mempertontonkan kedekatan tidak wajar di ruang publik melalui media sosial telah mencederai kehormatan pribadi sekaligus kehormatan lembaga Bawaslu yang diwakilinya, sehingga menimbulkan preseden buruk bagi citra kelembagaan Penyelenggara Pemilu secara keseluruhan; Ketiga, melanggar asas profesionalitas yang menuntut bahwa profesionalitas seorang Penyelenggara Pemilu tidak dapat dipisahkan dari rekam jejak moralitasnya, sebab kepercayaan publik terhadap independensi dan objektivitas penyelenggara pemilu turut ditentukan oleh keteladanan personal yang bersangkutan. Dengan pengalaman Teradu yang telah menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, sejak menjadi Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu periode 2013-2018, Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu periode 2018-2023, hingga Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu periode 2023- 2028, sepatutnya nilai-nilai etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu telah terinternalisasi secara mendalam dalam diri Teradu, sehingga pelanggaran yang dilakukan tidak dapat dikategorikan sebagai kekhilafan pemula, melainkan pengabaian yang dilakukan secara sadar oleh seorang penyelenggara pemilu senior; Keempat, melanggar asas kepentingan umum yang menuntut bahwa kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu merupakan kepentingan publik yang harus dijaga bersama, bukan semata kepentingan privat individu penyelenggara. Perbuatan Teradu yang mencederai komitmen perkawinan yang sah, meskipun terjadi dalam ranah personal, telah berubah menjadi persoalan publik ketika diunggah dan dipertontonkan secara terbuka, sehingga berdampak pada runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap netralitas dan kepatutan moral Penyelenggara Pemilu secara institusional. Seharusnya Teradu selaku Penyelenggara Pemilu senior menjadi teladan bagi jajaran di bawahnya. Tindakan Teradu merupakan pelanggaran terhadap komitmen moral dan etika pribadi akan berimplikasi langsung terhadap integritas jabatan yang diembannya, yang pada akhirnya mencederai marwah kelembagaan Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, DKPP berpendapat dalil aduan Pengadu sepanjang terkait perselingkuhan yang dilakukan oleh Teradu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu sebagaimana ditentukan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 ayat (1), ayat (2) huruf a, b, c, dan ayat (3) huruf e, Pasal 12 huruf a dan huruf b, serta Pasal 15 huruf a dan huruf g Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; [4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa keterangan Saksi, memeriksa keterangan Pihak Terkait, memeriksa segala bukti dokumen Pengadu, Teradu, Saksi dan Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan; [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari jabatan Ketua kepada xxxxxxx selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota; J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Yulianto Sudrajat masing-masing sebagai Anggota, pleno pertama pada hari Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, dan pleno kedua pada hari Senin tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam oleh Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota; Ratna Dewi Pettalolo, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi masing-masing sebagai Anggota. KETUA Ttd Heddy Lugito ANGGOTA Ttd Ttd Ratna Dewi Pettalolo I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN, Haq Abdul Gani