III. DUDUK PERKARA
Menimbang bahwaPara Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor
115/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 7 September 2015 yang diregistrasi dengan Perkara
Nomor 70/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:
2
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 29 Oktober 2015 telah menyampaikan
pokok-pokok pengaduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
sebagai berikut:
Teradu dalam melaksanakan tahapan Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun
2015 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan KPU
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pencalonan Kepala Daerah diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Pada tanggal 28 Juli 2015 Pendaftaran Pasangan Calon H.Usman dan Arwi Winata
Ke KPU Labuhanbatu Selatan dengan menyerahkan Formulir Model B sampai
dengan Formulir Model B.4. KWK Parpol;
a. Bahwa pendaftaran Pasangan Calon H. Usman dan Arwi Winata dengan
dukungan PDI Perjuangan, Teradu menolak dukungan PDI Perjuangan dengan
alasan PDI Perjuangan telah mendaftarkan terlebih dahulu pasangan yang lain;
b. Bahwa penolakan Teradu dengan dukungan PDI Perjuangan kepada Pasangan
Calon H. Usman dan Arwi Winata, Teradu tidak mencermati Model B sampai B4
KWK PARPOL yang diajukan Pasangan Calon H. Usman, SE, MSi dan Arwi
Winata;
2. Pada tanggal 3 agustus 2015 Panwas Labuhanbatu Selatan melakukan klarifikasi
ke DPP PDI Perjuangan dengan hasil “dukungan PDI perjuangan untuk pasangan
H. Usman dan Arwi Winata”;
a. Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan Klarifikasi ke DPP
PDI Perjuangan Sehubungan dengan Penolakan Teradu dalam Pencalonan
Pasangan Calon H. Usman dan Arwi Winata;
b. Hasil klarifikasi Panwas ke DPP PDI Perjuangan di Jakarta diberikan kepada
Pasangan Calon H. Usman dan Arwi Winata;
3. Pada tanggal 10 agustus 2015 pasangan H. Usman dan Arwi Winata mendapat
undangan dari Panwaslih Labuhanbatu Selatan terkait dengan memberikan
keterangan klarifikasi sebagai saksi dalam perihal penolakkan dukungan DPC PDI
Perjuangan kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (Usman, SE, MSi
Dan Arwi Winata) periode 2015–2020 Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. Pada tanggal 15 Agustus 2015 KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
menyampaikan Model BA.HP-KWK perbaikan Pasangan Calon H. usman, se, msi
dan arwi winata dinyatakan tms (tidak memenuhi syarat); (Bukti Terlampir)
a. Bahwa Teradu telah memberikan Keputusan Pasangan Calon H. Usman, SE,
MSi dan Arwi Winata TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebelum Penetapan
Pasangan Calon Tanggal 24 Agustus 2015;
b. Bahwa Teradu telah Melanggar Program, Tahapan dan Jadwal sesuai PKPU
Nomor 2 Tahun 2015 sehingga Teradu Melanggar Kode Etik Pasal 5 huruf i
3
Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13.11.1 Tahun 2012
Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
5. Pada tanggal 24 Agustus 2015 KPU Provinsi Sumatera Utara menetapkan
pasangan calon bupati dan wakil bupati Labuhanbatu Selatan tanpa
mengikutsertakan PDI Perjuangan untuk pasangan calon H. Usman dan Arwi
Winata;
a. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara telah Menetapkan Pasangan Calon H.
Usman, SE, MSi dan Arwi Winata sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2015;
b. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 2 tahun 2015 pada Tanggal 24 Agustus
2015 adalah Jadwal Penetapan Pasangan Calon yang harus dilakukan Teradu
namun hal ini tidak dilakukan disebabkan pengambilalihan KPU Provinsi
Sumatera Utara;
c. Bahwa Pengambilalihan ini Teradu tidak memberikan Kepastian Hukum
Kepada Pasangan H. Usman, SE, MSi dan Arwi Winata sebagai Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015;
d. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara Mengambil Alih Tugas Teradu dalam
Penetapan Pasangan Calon Tanggal 24 Agustus 2015 adalah Menyelamatkan
dan Menjamin Hak Konstitusi dari Pasangan Calon H. Usman, SE, MSi dan
Arwi Winata untuk Calon Bupati Dan Wakil Bupati 2015;
e. Bahwa apabila tidak diambilalih KPU Provinsi Sumatera Utara dalam
Penetapan Pasangan Calon Tanggal 24 Agustus 2015 maka Pasangan Calon H.
Usman, SE, MSi dan Arwi Winata dipastikan TMS (Tidak Memenuhi Syarat),
karena sebelum Tanggal 24 Agustus 2015 sudah ada Keputusan Teradu yang
disampaikan kepada Pasangan Calon H. Usman, SE, MSi dan Arwi Winata;
f. Bahwa Bukti Surat Pengambilan Tugas Teradu oleh KPU Provinsi Sumatera
Utara Pengadu memohon kepada DKPP agar memanggil dan meminta KPU
Provinsi Sumatera Utara membawa/menyerahkan SK Provinsi Sumatera Utara
Nomor: 1638/KPTS/KPU-PROV-002/VIII/2015 Tanggal 21 Agustus 2015
Tentang Pemberhentian/ Tidak melibatkan Ketua dan Anggota Teradu dalam
Kegiatan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2015 ke Persidangan Dewan
Kehormatan;
g. Bahwa Pengadu mengetahui Pengambilalihan Tugas Teradu oleh KPU Provinsi
Sumatera Utara melalui pemberitaan di media massa Harian Indonesia Baru
Minggu 23 Agustus 2015 dan Harian Medan Bisnis Minggu 23 Agustus 2015;
(Bukti Terlampir)
h. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera
Utara dengan Nomor SK 1661/KPTS/KPU-PROV-002/VIII/2015 Tanggal 24
Agustus 2015; (Bukti Terlampir)
4
i. Bahwa sesuai PKPU Nomor 12 tahun 2015 tentang Revisi PKPU Nomor 9 Tahun
2015 KPU Kabupaten Wajib Menyerahkan Keputusan Tentang Penetapan
Pasangan Calon, namun dalam hal ini Penetapan Pasangan Calon dilakukan
oleh KPU Provinsi Sumatera Utara;
j. Bahwa tidak dilibatkannya Teradu dalam Penetapan Pasangan Calon Pengadu
membuktikan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor
116/KPTS/KPU-PROV-002/VIII/2015;
k. Bahwa dengan tidak dilibatkannya Teradu dalam Penetapan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Pelanggaran
Kode Etik sesuai dengan pasal 11 huruf a,b,c,d Peraturan Bersama KPU,
Bawaslu dan DKPP Nomor 13.11.1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilu;
6. Pada Tanggal 26 Agustus 2015 Panwas Labuhanbatu Selatan Memutuskan
Dengan Putusan “Memerintahkan Kpu Labuhan Batu Selatan Agar Melakukan
Klarifikasi Keabsahan Dukungan Pdi Perjuangan“; (Bukti Terlampir)
a. Bahwa Teradu menolak Pendaftaran H. Usman, SE, MSi dan Arwi Winata
dengan Dukungan PDI Perjuangan, maka Panwas Kabupaten Labuhanbatu
Selatan pada Tanggal 10 Agustus 2015 Menjadikan Temuan dan Sengketa
Panwas;
b. Bahwa Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Persidangan Sengketa
telah memanggil dan memeriksa antara lain: Usman, SE, MSi, Roniri Al Atar, H.
Zainal Harahap, Muhammad Hasir (nama-nama tersebut akan dijadikan saksi
dalam persidangan DKPP);
c. Bahwa Tanggal 26 Agustus 2015 Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan
telah Memutuskan Sengketa dengan Amar sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Memerintahkan Teradu agar melakukan Klarifikasi Keabsahan Dokumen
Rekomendasi DPP PDI Perjuangan ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta
dan Hasil Klarifikasi Keabsahan Dokumen tersebut dijadikan Dasar oleh
Termohon untuk Menentukan Persyaratan Dukungan yang diusung PDI
Perjuangan;
3. Meminta Teradu untuk Melaksanakan Keputusan ini;
d. Bahwa Putusan Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini sebagai Bukti
Ketidakprofesionalan Teradu dalam menjalankan Pasal 63 PKPU Nomor 12
Tahun 2015;
7. Pada tanggal 4 September 2015 KPU Labuhanbatu selatan melakukan klarifikasi
ke dpp pdi perjuangan dengan hasil “dukungan pdi perjuangan untuk pasangan
calon h. Usman, se. Msi dan arwi winata sesuai model b.1 kwk parpol”;
a. Bahwa Tanggal 4 September 2015 Teradu telah melakukan Klarifikasi ke DPP
PDI Perjuangan di Jakarta sesuai Putusan Panwas Kabupaten Labuhanbatu
Selatan, Hasil Klarifikasi Teradu tersebut Dukungan PDI Perjuangan untuk
5
Pasangan Calon H. Usman, SE, MSi dan Arwi Winata sesuai dengan model B1.
KWK PARPOL;
b. Bahwa Hasil Klarifikasi Teradu ke DPP DPI Perjuangan di Jakarta sama dengan
Hasil Klarifikasi Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tanggal 3 Agustus
2015;
c. Bahwa Teradu Tidak Memasukkan dan Menetapkan Dukungan PDI Perjuangan
ke Pasangan Calon H. Usman, SE, MSi dan Arwi Winata Sesuai Hasil Klarifikasi
Teradu ke DPP PDI Perjuangan sehingga Teradu Melakukan Pelanggaran
Terhadap pasal 144 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015;
d. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Teradu wajib
melaksanakan/menindaklanjuti Putusan Panwas Labuhanbatu Selatan dengan
Menetapkan Dukungan PDI Perjuangn Kepada Pasangan H. Usman, SE, MSi
dan Arwi Winata;
e. Bahwa tidakan Teradu Tidak Menetapkan Dukangan PDI Perjuangan Kepada H.
Usman, SE, MSi dan Arwi Winata Pelanggaran terhadap pasal 150 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015;
f. Bahwa Tidakan Teradu Tidak Melaksanakan Pasal 150 Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2015 adalah Pelanggaran Kode Etik Terhadap Pasal 11 huruf a,b,c,d
Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13.11.1 Tahun 2012
Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
8. Pada tanggal 10 September 2015 KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
memberikan konfrensi pers “KPU pastikan dukungan PDI Perjuangan untuk
Widan/Kholil.
a. Bahwa Teradu memberikan statemen di salah satu media sebelum adanya
Keputusan yang Final yang diberitahukan kepada Pasangan Calon H. Usman,
SE, MSi dan Arwi Winata;
b. Bahwa tindakan Teradu dalam konfrensi Pers dan pemberitaan di media cetak
sangat menyesatkan dan hal ini Pelanggaran Kode Etik sesuai Pasal 10 huruf d
Peraturab Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13.11.1 Tahun 2012
Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
9. Pada tanggal 18 September 2015 pasangan H. Usman dan Arwi Winata menyurati
KPU Provinsi terkait dengan penetapan dukungan PDI Perjuangan untuk pasangan
calon H. Usman, SE.,M.Si dan Arwi Winata;
a. Bahwa pada Tanggal 18 September 2015 Pasangan Calon H. Usman, SE, MSi
dan Arwi Winata menyurati dan meminta Teradu Memberikan Kepastian
Hukum atas Hasil Klarifikasi ke DPP PDI Perjuangan;
b. Bahwa Teradu membalas dengan surat kepada Pasangan Calon H. Usman, SE,
MSi dan Arwi Winata Keputusan Memasukkan PDI Perjuangan berada di
Kewenangan KPU Provinsi Sumatera Utara;
6
c. Bahwa Pengadu menyurati KPU Provinsi Sumatera Utara meminta Kepastian
Dukungan PDI Perjuangan kepada Pasangan Calon H. Usman, SE, MSi dan
Arwi Winata sesuai dengan surat Teradu;
d. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara menyurati Pasangan Calon H. Usman, SE,
MSi dan Arwi Winata bahwa Dukungan PDI Perjuanagn di pertanyakan kepada
Teradu;
e. Bahwa Teradu tidak memberikan Kepastian Hukum atas Dukungan PDI
Perjuangan kepada Pasangan Calon H. Usman, SE, MSi dan Arwi Winata
hingga Tanggal 18 September 2015;
f. Bahwa tindakan dari Teradu adalah Pelanggaran Kode Etik dengan Tidak
Memberikan Kepastian Hukum, Tidak Bekerja Profesional, Jujur, Adil Dan
Netral sesuai pasal 5 Peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor
13.11.1 tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
10. Pada tanggal 21 September 2015 KPU Labuhanbatu selatan memasang alat peraga
kampanye (apk) tanpa memasukkan dukungan pdi perjuangan kepada padangan
calon h. Usman,se., msi dan arwi winata;
a. Bahwa Teradu telah mencetak APK (Alat Peraga Kampanye) dan Bahan
Kampanye dengan Memasukkan Dukungan PDI Perjuangan kepada Pasangan
Calon H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap yang
bertentangan dengan Keputusan Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan
Hasil Kalrifikasi Teradu ke DPP PDI Perjuangan;
b. Bahwa tindakan Teradu dianggap Keberpihakkan kepada Pasangan Calon H.
Wildan Aswan Tanjung, SH, MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap sehingga
Pasangan Calon H. Usman, SE, MSi dan Arwi Winata dirugikan;
c. Bahwa Teradu dalam mencetak APK (Alat Peraga Kampanye) dan Bahan
Kampanye Pasangan Calon H. Usman, SE, MSi dan Arwi Winata hanya di
dukung 2 (dua) Partai Politik yaitu Partai Gerindra dan Partai Golkar,
sementara Partai PDI Perjuangan di coret oleh teradu sehingga tindakan Teradu
melakukan Pelanggaran Pasal 29 PKPU Nomor 7 Tahun 2015;
11. Pada tanggal 22 September 2015 pasangan calon H. Usman, SE. Msi dan Arwi
Winata menyurati ketua kpu provinsi terkait dengan kepastian hukum dukungan
dari DPP PDI Perjuangan kepada Pasangan Calon H. Usman, SE. M.Si dan Arwi
Winata;
12. Pada tanggal 23 September 2015 kpu provinsi sumatera utara menyurati pasangan
calon H. Usman, SE. Msi dan Arwi Winata dengan keputusan berada di KPU
Labuhanbatu Selatan;
13. Pada tanggal 28 September 2015 pasangan calon H. Usman, SE. Msi dan Arwi
Winata menyurati KPU Labuhanbatu selatan untuk kepastian dukungan pdi
perjuangan;
7
14. pada tanggal 1 Oktober 2015 KPU Labuhanbatu selatan memberikan keputusan
“dukungan pdi perjuangan untuk pasangan calon h.wildan aswan tanjung, sh. mm
dan drs. Kholil jufri harahap,SH.MM”;
a. Bahwa Teradu menyurati Pasangan Calon H. Usman, SE, MSi dan Arwi Winata
Dukungan PDI Perjuangan diberikan kepada Pasangan Calon H. Wildan Aswan
Tanjung, SH, MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap, yang hal ini bertentangan
dengan Hasil Klarifikasi Teradu Tanggal 4 September 2015 ke DPP PDI
Perjuangan di Jakarta;
b. Bahwa tindakan Teradu memasukkan dan menetapkan PDI Perjuangan Kepada
Pasangan Calon H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM dan Drs. Kholil Jufri
Harahap adalah Pelenggaran Kode Etik Pasal 11 huruf a,b,c,d Peraturan
Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13.11.1 Tahun 2012 Tentang Kode
Etik Penyelenggara Pemilu;
c. Bahwa Teradu telah terlebih dahulu mencetak APK (Alat Peraga Kampanye) dan
Bahan Kampanye Tanggal 21 September 2015 sebelum adanya Keputusan
Final Tanggal 1 Oktober 2015;
d. Bahwa Keputusan Teradu adalah Bentuk Keberpihakan kepada Pasangan
Calon H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap dan ini
merupakan Bukti Pelanggaran Kode Etik yang Serius.
e. Bahwa Teradu seharusnya memberikan Dukungan PDI Perjuangan kepada
Pasangan Calon H. Usman, SE, MSi dan Arwi Winata sesuai dengan Hasil
Klarifikasi Teradu Tanggal 4 September 2015 ke DPP PDI Perjuangan di
Jakarta.
PETITUM
[2.2]Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai
berikut:
1. Menerima Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Teradu 1 s/d Teradu 5 adalah Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu;
3. Memberhentikan Teradu 1 s/d Teradu 5 karena telah melakukan Pelanggaran
Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
[2.3] Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang
diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-16, sebagai berikut:
Bukti P-1 : Formulir B, B1, B2, B3, B4 – KWK PARPOL;
Bukti P-2 : Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 191/EX/DPP/IX/2015 Tanggal 3
Agustus 2015;
Bukti P-3 : Surat Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor
8
002/001/Panwaslih-LBS/VIII/2015 Tanggal 10 Agustus 2015;
Bukti P-4 : BA.HP-KWK PARPOL Perbaikan;
Bukti P-5 : Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1661/Kts/KPU-
002/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015;
Bukti P-6 : Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 828/EX/DPP/IX/2015 Tanggal 4
September 2015;
Bukti P-7 : Berita Koran/ Media Massa;
Bukti P-8 : Surat Pasangan Calon UMAR Nomor: 013/EXT/UA-LBS/IX/2015;
Bukti P-9 : Surat Pasangan Calon UMAR Nomor: 014/EXT/UA-LBS/IX/2015;
Bukti P-10 : Surat KPU Provinsi Sumater Utara Tertanggal 23 September 2015;
Bukti P-11 : Surat Pasangan Calon UMAR Nomor: 015/EXT/UA-LBS/IX/2015;
Bukti P-12 : SK Provinsi Sumatera Utara Nomor 1661/Kpts/KPU-Prov-
002/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015;
Bukti P-13 : Foto Dokumentasi Pasangan APK (Alat Peraga Kampanye) Dukungan
PDI Perjuangan diberikan Kepeda Pasangan Calon H. Wildan Aswan
Tanjung, SH, MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap;
Bukti P-14 : Surat Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan tentang Keputusan Sengketa Nomor
Permohonan: 001/PS/PWSL.LBS.02.31/VIII/2015;
Bukti P-15 : Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 828/EX/DPP/IX/2015 Tanggal 4
September 2015;
Bukti P-16 : Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 964/KPU-
Kab.002.969538/X/2015 Tanggal 1 Oktober 2015;
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
[2.4] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan kepada Pengadu
dalam persidangan tanggal 29 Okober yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai
berikut:
Tindakan Teradu yang menolak Pendaftaran Pasangan Calon H. Usman, SE, MSi dan
Arwi Winata dengan dukungan PDI Perjuangan;
1 Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor 125/B A/PB WB/VII/2015 tentang Penyampaian Berkas Pendaftaran Bakal
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, bahwa
Pada tanggal 28 Juli 2015 jam 15.00 Pasangan Calon Usman, SE, M.Si dan Arwi
Winata datang mendaftarkan diri dengan diusung oleh 3 Partai Politik yakni :
Gerindra, PDI-P dan Golkar (Kubu Agung Laksono dan Kubu Aburizal Bakri).
2 Pasangan Calon Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata telah memenuhi syarat calon dan
pencalonan yang ditentukan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 12
Tahun 2015. Namun KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak menerima PDI-
Peijuangati sebagai bagian dari Partai Pengusung, karena PDI-Peijuangan telah ikut
sebagai Partai Pengusung untuk pasangan calon H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM
9
dan Drs. Kholil Jufri Harahap yang telah didaftarkan pada tanggal 27 Juli 2015 yang
didaftarkan oleh H. Zainal Harahap dan Muhammad Hasir selaku Ketua dan Sekretaris
DPC PDI Perjuangan sesuai SK DPP PDI Perjuangan Nomor 29.02-A/KPTS-
DPC/DPP/V/2015 (SK terlampir). Namun Pengurus partai PDIP yang hadir
berargumen dukungan sebelumnya tidak berlaku, dengan menunjukkan: SK DPP
Partai Golkar tentang Kepengurusan Nomor 26/KPTS/DPP/V1I/2015 dan
25/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pembebastugasan Ketua DPC H.
Zainal dan Sekretaris DPC Muhammad Hasir dan mengangkat Plh. Ketua H.
Muhammad Afan, SS dan Plh. Sekretaris Ir. Husni Rizal Siregar. (Berkas Terlampir).
Namun ada kejanggalan yang menandatangani SK tersebut yaitu disebutkan
Sekretaris Umum atas nama Megawati Soekamoputri dan Sekretaris Jendral atas
nama Hasto Kristiyanto.Surat DPP PDIP Nomor 678/IN/DPP/VII/2015 tanggal 26 Juli
2015 Tentang Pencabutan Sekaligus Penetapan Rekomendasi. Dan Surat DPP PDIP
Nomor 171/EX/DPP/VII/2015 tentang Pencabutan Model B.l-KWK PARPOL atas nama
H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap serta Penetapan
Rekomendasi.(Berkas Terlampir). Surat tersebut diketahui oleh KPU Labuhanbatu
Selatan pada waktu pendaftaran dan secara resmi diterima pada tanggal 30 Juli 2015.
(tanda terima dan buku registrasi surat masuk terlampir)
3 Tindakan teradu Memutuskan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) kepada Pasangan Calon
H. Usman, SE, MSi dan Arwi Winata sebelum jadwal waktu yang di tetapkan dalam
PKPU Nomor 2 tahun 2015, Bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum
mengeluarkan Surat Keputusan tentang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat
kepada semua pasangan calon, karena sesuai dengan jadwal Keputusan tentang
Penetapan Pasangan Calon adalah pada tanggal 24 Agustus 2015. Tetapi KPU
Kabupaten Labuhanbatu Selatan memang melakukan penelitian keabsahan dokumen
Hasil Perbaikan sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 pada tanggal 8 s/d 14
Agustus 2015 dan menuangkan dalam Berita Acara Hasil Perbaikan (BA.HP Perbaikan
- KWK terlampir). Hal ini sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) PKPU Nomor 9 Tahun 2015:
“Hasil penelitian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya”. Dan Pasal 61 ayat (5) PKPU
Nomor 9 Tahun 2015 yang berbunyi “KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil
penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan
Calon perseorangan”. Sehingga tindakan KPU Labuhanbatu Selatan masih sesuai
dengan Tahapan dan Jadwal PKPU Nomor 2 Tahun 2015.
4 Tindakan Teradu memberikan Keputusan Hasil Verifikasi sebelum jadwal yang telah
ditetapkan, Jawaban pokok pengaduan ini sama dengan jawaban yang sudah
disampaikan pada jawaban pokok pengaduan huruf 3 diatas.
5 Tindakan Teradu tidak Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Labuhanbatu Selatan Tahun 2015. Bahwa teradu tidak ada menetapkan pasangan
calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan karena penetapan pasangan
10
calon telah diambil alih oleh KPU Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan
KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1638/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 tentang
Pemberhentian/Tidak Melibatkan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Dalam Kegiatan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara (SK Terlampir).
6 Tindakan Teradu yang tidak Menjalankan Putusan Panwas Labuhanbatu Selatan
secara keseluruhan. Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan untuk
mengabulkan permohonan pemohon untuk sebahagian dan memerintahkan KPU
Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan klarifikasi keabsahan dokumen
rekomendasi DPP PDI-Perjuangan di Jakarta dan hasil klarifikasi keabsahan dokumen
tersebut dijadikan dasar oleh Termohon untuk menentukan persyaratan dukungan
pencalonan yang diusung oleh PDI Peijuangan (Putusan Panwas terlampir). Bahwa
KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menjalankan Putusan Panwas Kabupaten
Labuhanbatu Selatan untuk melakukan Klarifikasi keabsahan dokumen rekomendasi
DPP PDI Perjuangan di Jakarta pada tanggal 4 September 2015.(Surat Pengantar
Klarifikasi, Berita Acara, tanda terima surat dan daftar hadir klarifikasi terlampir).
Sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (5) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang
menyebutkan bahwa “Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah
mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran”.
Pasal 6 ayat (6) yang menyatakan “bahwa dalam hal Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik calon dan/atau pasangan calon
yang telah didaftarkan, Partai Politik/Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap
mendukung pasangan calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon
dan/atau pasangan calon pengganti”. Pasal 40 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015
“bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima
perubahan dokumen persyaratan pencalonan dan atau syarat calon setelah
pendaftaran Pasangan Calon, kecuali terhadap perubahan dokumen kepengurusan
Partai Politik tingkat Provinsi untuk pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur atau
Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota”. Pasal 40 ayat (6) PKPU Nomor 9
Tahun 2015 “bahwa perubahan kepengurusan Partai Politik tidak|boleh mengganti
atau mengubah Pasangan Calon yang telah didaftarkan”.
Pasal 55 PKPU Nomor 9 tahun 2015 “bahwa Partai Politik/Gabungan Partai Politik
tidak dapat memindahkan dukungannya kepada pasangan calon lain yang diajukan
oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi
persyaratan pencalonan dan syarat calon”.
7 Tindakan Teradu yang tidak menjalankan Hasil Verifikasi ke DPP PDI Perjuangan;
KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melaksanakan klarifikasi keabsahan
dokumen rekomendasi DPP PDI Perjuangan. Hasil dari klarifikasi tersebut dijadikan
dasar Kajian pada tanggal 7 September 2015 (dokumen terlampir) dan telah
11
disampaikan kepada Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan tembusan ke
KPU Provinsi Sumatera Utara. Namun KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak
dapat menjadikan hasil klarifikasi keabsahan dokumen tersebut sebagai dasar untuk
menentukan persyaratan dukungan pencalonan yang diusung oleh PDI Peijuangan
sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara
Nomor 1661 /Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Peserta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 (SK Terlampir).
8. Tindakan Teradu yang memberikan statement/siaran pers sebelum adanya putusan
final kepada Pasangan Calon H. Usman, SE, MSi dan Arwi Winata. KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan tidak ada melakukan Konferensi Pers pada tanggal 10
September 2015 dan pemberitaan di media Medan Bisnis tanggal 10 September 2015
tidak sepenuhnya benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Salim. S.Ag selaku
Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
9. Tindakan Teradu yang mencetak Alat Peraga Kampanye (APK) tanpa koordinasi dengan
Pasangan Calon H. Usman, SE, MSi dan Arwi Winata. KPU Kabupaten Labuhanbatu
Selatan tetap berkoordinasi dalam hal mencetak Alat Peraga Kampanye, hal ini
dibuktikan dengan telah dlterimanya desain dan materi APK dari masing - masing
Pasangan Calon. Desain dan materi APK ditandatangani oleh Petugas Penghubung
Pasangan Calon an. Desni Arida (Surat Tugas Petugas Penghubung terlampir). KPU
Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyampaikan tentang ketentuan dan jadwal
Penyerahan Desain dan Materi APK pada acara Sosialisasi Kampanye dan Dana
Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun 2015 yang dihadiri oleh Petugas Penghubung Pasangan Calon (Undangan
Kegiatan Sosialisasi,Daftar Hadir, dan Foto-Foto Kegiatan Sosialisasi terlampir).
10. Tindakan Teradu yang tidak memberikan kepastian hukum dukungan PDI Perjuangan
ke Pasangan Calon H. Usman, SE, MSi dan Arwi Winata. KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan telah memberikan jawaban final terkait Dukungan PDI
Perjuangan kepada Pasangan Calon H. Usman dan Arwi Winata dengan Surat Nomor
964/KPU-Kab.002969538/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015.
KESIMPULAN
[2.5] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan
kesimpulan sebagai berikut:
Bahwa Para Teradu telah melaksanakan semua tahapan dalam Proses Pencalonan
sesuai dengan Prosedur dan sudah melaksanakan Putusan Panwas Kabupaten
Labuhanbatu Selatan. Para Teradu juga telah memberikan kepastian hukum dukungan
PDI Perjuangan kepada Pasangan Calon H. Usman, SE, MS.i dan Arwi Winata.
[2.6] PETITUM
12
Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang
memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut:
1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu;
4. Apabila majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya(ex a quo et
bono).
[2.7] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Teradu mengajukan alat bukti
tertulis yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-17, sebagai berikut:
Bukti T-1 : SK DPP PDI Perjuangan Nomor 29.02-A/KPTS-DPC/DPIW/2015 tentang
Penyempurnaan Straktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan
Cabang Partai demokrasi Indonesia Peijuangan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan.;
Bukti T-2 : Surat Keputusan Nomor 25/KPTS/DPP/VII/2015 tentang
Pembebastugasan Muhammad Hasir dari jabatannya sebagai Sekretaris
DPC PDI Peijuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sekaligus
Menunjuk dan Mengangkat Pelaksana Harian Sekretaris DPC PDI
Peijuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Bukti T-3 : Surat Keputusan Nomor 26/KPTS/DPP/VII/2015 tentang
Pembebastugasan Zainal Harahap dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDI
Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sekaligus Menunjuk dan
Mengangkat Pelaksana Harian Ketua DPC PDI Peijuangan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
Bukti T-4 : Surat DPP PDIP Nomor 678/IN/DPP/VII/2015 tentang Pencabutan
sekaligus Penetapan Rekomendasi.;
Bukti T-5 : Surat DPP PDIP Nomor 171 /EX/DPP/VTI/2015 tentang Pencabutan
Model B.l- KWK PARPOL atas nama H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM
dan Drs. Kholil Jufri Harahap serta Penetapan Rekomendasi;
Bukti T-6 : Tanda terima dan Buku Registrasi Surat Masuk per tanggal 30 Juli 2015
tentang penerimaan Surat DPP PDIP Nomor 171/EX/DPP/Vn/2015;
Bukti T-7 : BA.HP Perbaikan - KWK;
Bukti T-8 : Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1638/Kpts/KPU-Prov-
002/VIII/2015 tentang Pemberhentian/Tidak Melibatkan Anggota KPU
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Kegiatan Tahapan Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Provinsi Sumatera Utara;
Bukti T-9 : Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Nomor Permohonan
001/PS/PWSL.LBS.02.31/VHI/2015
Bukti T-10 : Surat Pengantar Klarifikasi Nomor 848/KPU-Kab.002.969538/IX/2015,
13
Berita Acara, tanda terima surat dan daftar hadir klarifikasi terlampir).
Bukti T-11 : Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 894/KPU-
Kab.002/969538/IX/2015 dan Hasil Kajian Terhadap Klarifikasi KPU
Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kantor DPP PDI Peijuangan.
Bukti T-12 : Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1661/Kpts/KPU-Prov-
002/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015
Bukti T-13 : Desain dan materi APK Pasangan Calon H. Usman, SE, M.Si dan Arwi
Winata yang telah dicetak dan ditandatangani.
Bukti T-14 : Surat Tugas Penghubung Pasangan Calon an, Desni Arida Harahap
Bukti T-15 : Undangan Sosialisasi tentang Kampanye Nomor 941/KPU-Kab
002.969538/IX/2015, Daftar Hadir, dan Foto-Foto Kegiatan Sosialisasi.
Bukti T-16 : Surat Nomor 964/KPU-Kab.002.969538/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015
tentang Dukungan DPP PDI Peijuangan dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan.
Bukti T-17 : Pasal-pasai terkait dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9
Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015.
Pihak Terkait Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Bahwa pada sidang tanggal 29 Oktober 2015 Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan
telah memberikan keteranga tertulis sebagai berikut:
1 Pada tanggal 13 Agustus 2015 Pasangan bakal Calon Bupati dan wakil Bupati
kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni Bapak H. Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata
datang ke Panwaslih mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
terkait Penolakan dan Pencoretan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
terhadap Partai PDI Perjuangan sebagai salah satu Partai Pengusung mereka.
2 Pada tanggal 24 Agustus 2015 KPU Provinsi Sumatera Utara mengumumkan
Pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Labuhanbatu Selatan setelah mengambil alih
proses Penetapan Calon.
3 Pada tanggal 26 Agustus 2015, setelah melalui sidang musyawarah sengketa dan
tidak menghasilkan kesepakatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Panitia
Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengambil keputusan
terhadap sengketa tersebut, maka melalui rapat pleno tanggal 26 Agustus 2015 di
kantor Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu Selatan memutuskan dan diucapkan di
hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 27
Agustus 2015 yakni Keputusan Sengketa dengan Nomor Permohonan:
001/PS/PWSL.LBS.02.31/VIII/2015, yang menetapkan :
a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
14
b. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar melakukan
Klarifikasi keabsahan dokumen rekomendasi DPP PDI Perjuangan di Jakarta
dan hasil Klarifikasi keabsahan dokumen tersebut dijadikan dasar oleh
Termohon untuk menentukan persyaratan dukungan pencalonan yang di
usung oleh PDI Perjuangan;
c. Meminta kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan
Keputusan ini.
4 Pada tanggal 2 September 2015 KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengirimkan
surat ke Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perihal Laporan Pelaksanaan
Klarifikasi ke DPP PDI Perjuangan di Jakarta dengan isi surat yakni KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan berencana akan melaksanakan konsultasi ke KPU Provinsi
Sumatera Utara di Medan dan Klarifikasi terkait Kepengurusan DPC PDI Perjuangan
di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke DPP PDI Perjuangan di Jakarta pada tanggal 3
hingga 6 September 2015.
5 Hal ini jelas tidak sesuai dengan amar putusan Panwaslih seperti yg telah disebutkan
di atas. Kemudian, tentang tanggal pelaksanaan klarifikasi yang akan dilaksanakan
mereka, juga tidak ada kepastian sehingga Panwaslih tidak bisa melaksanakan
pengawasan melekat.
6 Atas dasar tidak pastinya tanggal dan waktu pelaksanaan Klarifikasi tersebut
Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengirim surat ke DPP PDI Perjuangan
pada tanggal 5 September 2015 menanyakan apakah KPU Kabupaten Labuhanbatu
Selatan ada hadir untuk melaksanakan Klarifikasi.
7 Tanggal 14 September 2015 KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengirim surat
kepada Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Nomor surat : 894/KPU-
Kab.002.969538/IX/2015, Perihal Klarifikasi atas dukungan PDI Perjuangan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 ke DPP PDI
Perjuangan di Jakarta, dimana perlu kami sampaikan bahwa hasil klarifikasi KPU
pada tanggal 04 September 2015 dan hasil klarifikasi Panwaslih ke DPP PDI
Perjuangan pada tanggal 03 Agustus 2015 adalah sama yakni bahwa dukungan DPP
PDI Perjuangan adalah ke Pasangan Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata. Namun,
karena KPU Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengkajian, sehingga mereka
memutuskan tidak dapat mencoret PDI Perjuangan sebagai Partai pengusung
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Wildan Aswan Tanjung, SH,
MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap.
8 Pada tanggal 01 Oktober 2015, KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengirim surat
ke pasangan Calon H. Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata yang ditembuskan ke
Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu Selatan perihal Dukungan DPP PDI Perjuangan
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan yang memutuskan
bahwa dukungan PDI Perjuangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Labuhanbatu Selatan yang sah adalah kepada Pasangan Calon H. Wildan Aswan
Tanjung, SH, MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap.
15
9 Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 144 ayat (1) mengatakan bahwa
“Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai
penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat”,
maka oleh sebab itu, Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu Selatan berkesimpulan
bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melanggar aturan Undang-Undang
tersebut yakni dengan melakukan pengkajian dari hasil klarifikasi mereka, padahal
Panwaslih dalam amar putusannya tidak memerintahkan hal itu.
10 Perlu juga kami sampaikan bahwa Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
(Imran Husaini Siregar, SP) beberapa kali mengatakan kepada kami sebagai anggota
panwaslih bahwa mereka sudah siap untuk dipecat.
Keterangan KPU Provinsi Sumatera Utara
Pada sidang tanggal 29 Oktober 2015 Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah
memberikan keteranga tertulis sebagai berikut:
1 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 1638/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015, KPU Provinsi
Sumatera Utara telah memberhentikan/tidak melibatkan anggota KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Dalam Kegiatan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara;
2 Bahwa berdasarkan formulir Model PAP-2B (Keputusan Dugaan Pelanggaran
Administrasi Pemilu) Laporan Nomor: 07/KPU-PROV-002/PAP/VIII/2015 tanggal 19
Agustus 2015 "Menjatuhkan sanksi berupa Diberhentikan/Tidak Dilibatkan Dalam
Kegiatan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Labuhanbatu Selatan Terhitung Sejak Tanggal 24 Agustus 2015 Dan Penetapan
Pasangan Calon Akan Diambil Alih Oleh KPU Provinsi Sumatera Utara;
3 Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor :
1617/BA/VI11/2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Hasil Klarifikasi Dugaan
Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015
pada angka 1 (satu) "Bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah Terbukti
melakukan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i dan huruf j, pasal 38 ayat (1) dan Ayat (2),
Pasal 39 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, pasal 40, pasal 41, ayat (1), pasal
42A, pasal 47, pasal 52, pasal 53 ayat (1), dan Pasal 63 Peraturan KPU Nomor 9
Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015.
KPU Provinsi Sumatera Utara menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak profesional, tidak berkeadilan dan dianggap
menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses Penetapan Pasangan calon;
4 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor :
1661/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Peserta
16
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015,
Termohon telah menetapkan Pasangan Calon H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM dan
Drs. Kholil jufri Harahap, Basyaruddin Siregar dan Yusfin, SH serta Usman, SE, M.Si
dan Arwi Winata;
5 Bahwa adapun alasan-alasan hukum KPU Provinisi Sumatera Utara
memberhentikan/Tidak melibatkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam
Kegiatan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Labuhanbatu Selatan Terhitung Sejak Tanggal 24 Agustus 2015 Dan Penetapan
Pasangan Calon telah Diambil Alih Oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, dilakukan
dengan alasan-alasan dan fakta hukum, sesuai kronologis sebagai berikut:
a. Bahwa pada pendaftaran Pasangan Calon Wildan Aswan Tanjung - Kholil Jufri
Harahap tanggal 27 juli 2015, setelah dilakukan penelitian berkas, Partai Politik
Pengusungnya hanya terdiri dari 7 Gabungan Partai Politik, yaitu Partai
Demokrat (2 Kursi), Partai Hanura (1 kursi), Partai Nasdem (1 kursi], PAN (11
kursi), PBB (2 kursi), PDIP (4 Kursi), dan PKS (2 Kursi). Sedangkan Partai Golkar
dan PPP ditolak karena tidak didukung oleh 2 (dua) kubu yang berkonflik.
Penolakan tersebut ditandai dengan pengembalian semua dokumen pencalonan
kepada Pasangan Calon dan Partai Politik. Itu berarti dokumen yang disebut
Pemohon dalam pokok permohonan angka 16 (enam belas) yaitu Surat Keputusan
DPP Nomor: 785/DPP/GOLKAR/V1I/2015 tanggal 25 Juli tentang Penetapan dan
Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Provinsi Sumatera Utara tidak pernah diterima oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu
Selatan secara resmi dalam pendaftaran;
b. Bahwa Partai Politik-Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
pendaftarannya tidak diterima atau ditolak karena tidak memenuhi persyaratan
pencalonan dapat kembali mendaftarkan Pasangan Calon dengan memenuhi
persyaratan pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2)
PKPU Nomor 9 Tahun 2015, pada masa pendaftaran. Hal itu secara jelas diatur
dalam pasal 41 Ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2015, dan Surat KPU RI Nomor:
402/KPU/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 khusunya pada point 4 (empat);
Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah
menerima pendaftaran Pasangan Calon An. Usman, SE.M.Si dan Arwi Winata yang
diusung oleh Gabungan Partai Politik yang salah satunya adalah Partai Golkar,
penerimaan pendaftaran pasangan calon An. Usman, SE. M.Si dan Arwi Winata
harus dimaknai bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyatakan
bahwa syarat Pencalonan An. Usman, SE.M.Si dan Arwi Winata telah Memenuhi
Syarat yang mana hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor: 396/KPU/VII/2015
tanggal 22 Juli 2015 Perihal Penjelasan Beberapa Aturan dalam PKPU Nomor 12
Tahun 2015 pada angka 3 huruf a yaitu dokumen syarat pencalonan yang
diserahkan oleh pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan KPU
17
Nomor 12 Tahun 2015 dan Pasal 43 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e
Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, serta oleh Pasangan Calon perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 12
Tahun 2015 dan Pasal 43 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e Peraturan KPU
Nomor 9 Tahun 2015, wajib ada dan sah;
a. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Pasangan Calon Usman, SE., M.Si dan Arwi
Winata mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Labuhanbatu Selatan dengan menyerahkan syarat pencalonan sebagaimana
tertera di dalam Formulir Lampiran Model TT-1 KWKyang di dalamnya terdapat
dokumen Model B-l KWK dan dinyatakan ada dan Memenuhi Syarat;
b. Bahwa tanggal 29 Juli 2015 KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah
melakukan penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan
dan persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Labuhanbatu Selatan berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang tertera di dalam
Formulir Lampiran Model TT-1 KWK KPU dan hasil nya dituangkan dalam
Formulir Model BA HP-KWK An. Pasangan Calon Usman, SE., M.Si dan Arwi
Winata untuk Formulir Model B.l KWK-Parpol telah dinyatakan Memenuhi Syarat;
c. Bahwa BA HP-KWK An. Pasangan Calon Usman, SE.M,Si dan Arwi Winata telah
ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2015. Namun pada tanggal 29 Juli 2015 tersebut
KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan justru mengirimkan Surat ke DPP Partai
Golkar Munas Ancol untuk melakukan klarifikasi terkait syarat pencalonan.
Tindakan tersebut bisa dinilai sebagai bentuk inkonsisten dan ketidaktaatan KPU
Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap prinsip-prinsip penyelenggara
pemilihan sebagaimana disebut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2015 dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,
huruf i dan huruf j;
d. Bahwa alasan keraguan terhadap dokumen syarat pencalonan B.l-KWK Partai
Golkar Munas Ancol terhadap Pasangan Calon Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata
tidak bisa dipertanggungjawabkan secara legal administratif mengingat
sebelumnya KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyatakan dokumen
syarat pencalonan pasangan calon yang bersangkutan telah memenuhi syarat;
e. Bahwa seandainyapun proses klarifikasi dianggap perlu, proses klarifikasi harus
dimaknai benar dan sah sepanjang prosedurnya dilaksanakan transparan, adil
tidak diskriminatif dan berpedoman kepada tahapan pemilihan. Bahwa faktanya
KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan hanya mengklarifikasi Dokumen B.l KWK
Partai Golkar Munas Ancol dan proses klarifikasi itupun dilakukan dengan
prosedur yang akuntabiltasnya meragukan karena dilakukan tidak efisien dan
tidak efektif serta terkesan tertutup. Klarifikasi dilaksanakan pada tanggal 1
Agustus 2015 namun surat balasan dari DPP Partai Golkar Munas Ancol justru
baru dibuka tanggal 5 Agustus 2015, dan disampaikan kepada pasagan calon
18
Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata pda tanggal 7 Agustus 2015, melewati tahapan
pemberitahuan hasil penelitian dokumen (BA HP KWK) tanggal 3-4 Agustus 2015
sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang tahapan,
program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
f. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen
Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.HP Perbaikan-KWK) tanggal
15 Agustus 2015 yang menyebut Dokumen Surat Keputusan tentang
Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya Tidak Memenuhi Syarat (TMS),
tidak berdasar dan tidak beralasan karena dalam TT-1 KWK dan BA. HP KWK
tertanggal 29 Juli 2015 telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Dengan
demikian semua proses klarifikasi yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
6 Bahwa terhadap laporan Pasangan Calon Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata yang
telah diklarifikasi oleh KPU Provinsi Sumatera Utara berdasarkan PKPU Nomor 25
Tahun 2013 jo. PKPU Nomor 13 Tahun 2014 pada tanggal 12 Agustus 2015 yang
dituangkan dalam Formulir PAP-1 tentang Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran
Administrasi Pemilu,Paslon An. Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata menyampaikan
bahwa dukungan PD1P terhadap Paslon a/n. Wildan Tanjung dan Kholil Jufri
Harahap telah dicabut oleh DPP PDIP dan mengalihkannya kepada Paslon a/n.
Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata dengan nomor surat : 171/EX/DPP/V11/2015
tertanggal 26 Juli 2015 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7 Bahwa berdasarkan angka 6 (enam) di atas, KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
tidak bersikap adil terhadap semua Pasangan Calon, hal ini dapat menjadi
pertimbangan karena KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak melakukan
verifikasi terhadap pergantian kepengurusan DPC PDIP Kabupaten Labusel yang
mana sebelumnya KPU Kabupaten Labusel menolak PDIP menjadi bagian Partai
pengusung Pasangan Calon An. Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata dengan alasan
bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 PDIP telah mendaftarkan Paslon An. Wildan Tanjung
dan Kholil Jufri Harahap bersama dengan Partai Nasdem, Hanura, PAN, PBB,
Demokrat, PKS dan PDIP dengan total 24 Kursi. Bahwa dengan demikian KPU
Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah lalai melakukan verifikasi dukungan PDIP
tersebut ke DPP PDIP sebagaimana yang dilakukan kepada Partai Golkar;
8 Bahwa dengan demikian sangat jelas KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan memang
benar-benar tidak melaksanakan azas adil dan kepastian hukum kepada semua
Pasangan Calon sesuai dengan pasal 2 huruf c dan d PKPU Nomor 09 Tahun 2015
karena hanya melakukan verifikasi terhadap Partai Golkar Munas Ancol yang
sebelumnya tidak adanya laporan masyarakat sedangkan ke PDIP tidak melakukan
verifikasi yang jelas-jelas sudah ada laporan dari masyarakat;
19
9 Bahwa berdasarkan konsultasi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan monitoring
yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Utara serta laporan dari pasangan calon
Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, KPU Provinsi Sumatera
Utara berkesimpulan telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi dan oleh karena
itu dipandang perlu memberlakukan prosedur yang diatur dalam PKPU Nomor 25
Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2014-;
10 Berkaitan dengan hal tersebut KPU Provinsi Sumatera Utara memandang perlu untuk
meminta klarifikasi kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait sengketa
pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan
berpedoman Kepada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 sesuai dengan instruksi Surat Edaran
Komisi Pemilihan Umum Nomor : 410/KPU/VI1/2015 tanggal 30 juli 2015 perihal
Monitoring dan Supervisi Permasalahan Pendaftaran Pasangan Calon, yang mana KPU
meminta kepada KPU Provinsi untuk melakukan supervisi dan monitoring kepada
KPU Kabupaten/Kota apabila dalam proses penerimaan pendaftaran Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak sesuai dengan
Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
KPU Nomor 12 Tahun 2015;
11 Bahwa dalam melakukan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi KPU
Provinsi Sumatera Utara telah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan PKPU
25 Tahun 2013 pasal 8 Ayat (2) yakni menerima laporan, meneliti materi laporan,
melakukan klarifikasi, antara lain kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada
tanggal 11 Agustus 2015 dan 18 Agustus 2015 dan kepada Pasangan Calon Usman,
SE, M.Si dan Arwi Winata pada tanggal 12 Agustus 2015 DPC Partai Golkar
Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan melakukan kajian dan mengambil keputusan;
12 Bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi dan Kajian terhadap dugaan Pelanggaran
Administrasi Pemilu oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, KPU Provinsi
Sumatera Utara berkesimpulan Bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah
Terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i dan huruf j, pasal 38 ayat (1) dan
Ayat (2], Pasal 39 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, pasal 40, pasal 41 ayat (1),
pasal 42A, pasal 47, pasal 52, pasal 53 ayat (1), dan Pasal 63 Peraturan KPU Nomor 9
Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015.
KPU Provinsi Sumatera Utara menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak profesional, tidak berkeadilan dan dianggap
menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses Penetapan Pasangan calon;
13 Bahwa berdasarkan kajian tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara memberikan
sanksi berupa diberhentikan/Tidak melibatkan dalam Tahapan Penetapan Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2015 sesuai dengan
ketentuan Pasal 22 huruf e Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013;
20
14 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013,
menyatakan Keputusan penyelesaian dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu
bersifat final dan mengikat;
15 Bahwa perlu disampaikan juga pada tanggal 13 Oktober 2015 KPU Provinsi Sumatera
Utara telah melaksanakan verifikasi ke DPP Partai Golkar Munas Ancol di Jakarta
untuk menindaklanjuti putusan Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor :
002/PS/PWSL.LBS.02.31/VII/2015 tanggal 29 Agustus 2015 yang salah satu
putusannya memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara agar melakukan
verifikasi kembali terhadap surat rekomendasi dukungan DPP Partai Golkar versi
Munas Ancol ke kantor DPP Partai Golkar versi Munas Ancol di Jakarta dan hasil
verifikasi keabsahan dokumen tersebut dijadikan dasar untuk menentukan
persyaratan dukungan pencalonan yang diusung oleh Partai Golkar dengan hasil
verifikasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Wakil Sekjend
Partai Golkar Munas Ancol, Ketua dan dua Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara,
Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Ketua Panwaslih Kabupaten
Labuhanbatu Selatan yang mana hasil verifikasi tersebut juga tidak mendapat
kepastian hukum sehingga perlu diadakan penjadwalan ulang untuk melakukan
verifikasi kembali pada tanggal 22 Oktober 2015;
16 Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015, KPU Provinsi Sumatera Utara kembali
melakukan verifikasi ke DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, dan hasil verifikasi
dituangkan dalam Berita Acara yang mana terkait dokumen B-l KWK DPP Partai
Golkar Munas Ancol yang ditandatangani oleh Ketua Umum A.R. Agung Laksono dan
Sekjend Zainuddin Amali yang digunakan Paslon a/n. Usman, SE dan Arwi Winata,
Bapak Agung Laksono tidak memberi tanggapan dan menyerahkan hal tersebut pada
prosedur pendaftaran di KPU.
17 Bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mengajukan permohonan ke
Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor : 1/SKLN-XI11/2015 perihal Pengujian
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dengan Pemohon KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan dan Termohon KPU Provinsi Sumatera Utara, walaupun
akhirnya terhadap permohonan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut
Mahkamah Kontitusi telah menetapkan yang salah satu amar putusannya
mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon. Terhadap kewenangan KPU
Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mengambil alih kewenangan KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan dalam menetapkan pasangan calon Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi menyampaikan bahwa apa yang dimohonkan adalah permasalahan
internal KPU dan harus diselesaikan oleh KPU sendiri.
18 Bahwa dengan demikian berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara Nomor 1638/Kpts/KPU-Prov-002/VlII/2015 tanggal 21
Agustus 2015 telah memberhentikan/tidak melibatkan anggota KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Dalam Kegiatan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 Provinsi Sumatera
21
Utara sejak tanggal 24 Agustus 2015 dan setelah Penetapan Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 selesai dilaksanakan,
KPU Provinsi Sumatera Utara telah memerintahkan KPU Kabupaten Labuhanbatu
Selatan untuk melaksanakan kembali Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang pada pokoknya mendalilkan Para Teradu
Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan pelanggaran
Kode Etik penyelenggara Pemilu, yaitu tindakan para Teradu menolak pendaftaran dan
menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap pasangan calon H. Usman, S.E.,
M.Si. dan Arwi Winata, padahal bakal pasangan calon tersebut mengantongi surat
dukungan DPP PDI-Perjuangan yang sah. Atas keputusan para Teradu, Pengadu
mendalilkan bahwa para Teradu melanggar prosedur sesuai ketentuan Peraturan KPU
No. 2 Tahun 2015, bahkan para Teradu memberikan Keputusan Hasil Verifikasi yang
dilakukannya sebelum jadwal yang telah ditetapkan. Di bagian lain, para Teradu setelah
melakukan verifikasi keabsahan dokumen surat dukungan kepada DPP PDI-Perjuangan,
tidak menjadikan hasil verfifikasi tersebut sebagai rujukan untuk menetapkan dukungan
bakal pasangan calon, namun justru mengkajinya kembali, hinggga akhirnya
menyatakan TMS kepada balon tersebut. Para Teradu jelas tidak menjalankan Keputusan
Panwaslu Labuhanbatu Selatan, dengan alasan merujuk ketentuan Peraturan KPU
terkait pencalonan, yang dipahaminya bahwa bakal paslon yang mendaftar pertama
adalah yang disahkan sebagai yang berhak memeroleh dukungan DPP-PDI Perjuangan.
Selain itu tindakan Teradu memberikan pernyataan di media massa sebelum penetapan
resmi pasangan calon peserta Pemilu dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, menyatakan bahwa dukungan dari DPP PDI
23
Perjuangan bukanlah bakal paslon Usman dan Arwi Winata, dianggap Pengadu sebagai
tindakan melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Pengadu juga mendalilkan bahwa,
para Teradu telah mencetak Alat Peraga Kampanye (APK) tanpa berkoordinasi dengan
pihak Paslon Pengadu, Pengadu merasa dirugikan. Menurut Pengadu, terhadap apa yang
diperbuat para Teradu memerlihatkan ketidakpastian hukum, mengenai dukungan DPP
PDI-Perjuangan terhadap balon Usman dan Arwi Winata dalam Pemilu Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015.
[4.2] Menimbang bahwa terhadap pengaduan Pengadu tersebut, para Teradu menolak
dalil pengaduan Pengadu sepanjang diakui kebenarannya oleh para Teradu. Para Teradu
menyampaikan bahwa para Teradu telah menerima berkas pencalonan balon Usman dan
Arwi Winata dengan bukti yang dinyatakan dalam Berita Acara KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan No. 125/BA/PB WB/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015, yang pada
pokoknya memuat bahwa balon tersebut telah datang dan mendaftarkan bersama
dukungan yang diajukan oleh 3 (tiga) Partai Politik, yakni Partai Gerindra, PDI-
Perjuangan, dan Partai Golkar (versi Pimpinan Agung Laksono dan Kubu Aburizal Bakri).
Pada awalnya para Teradu menyatakan bahwa pencalonan yang diajukan ketiga partai
tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), karena sesuai dengan Peraturan KPU No. 9
Tahun 2015 dan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015, namun para Teradu tidak
memasukkan PDI Perjuangan sebagai partai pengusung, karena menurut para Teradu
PDI-Perjuangan telah mengusung bakal paslon lain yakni Wildan Aswan Tanjung dan
Kholil Jufri Harahap, yang telah didaftarkan terlebih dahulu pada 27 Juli 2015, yang
telah didaftarkan oleh H. Zainal Harahap dan Muhammad Hasir selaku Ketua dan
Sekretaris DPC PDI Perjuangan sesuai SK DPP PDI Peijuangan Nomor 29.02-A/KPTS-
DPC/DPP/V/2015. Namun Pengurus partai PDIP yang hadir berargumen dukungan
sebelumnya tidak berlaku, berdasarkan Keputusan DPP PDI Perjuangan tentang
Kepengurusan No. 26/KPTS/DPP/V1I/2015 dan 25/KPTS /DPP/VII/2015 tanggal 28
Juli 2015 tentang Pembebastugasan Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan
Kabupaten Labuhan Bautuselatan dan mengangkat Plh. Ketua dan Sekretaris DPC PDI
Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selain itu para Teradu baru mengetahui
pada saat pendaftaran terkait dengan Surat Pencabutan Sekaligus Penetapan
Rekomendasi DPP PDIP Nomor 171/EX/DPP/VII/2015 tentang Pencabutan Model B.l-
KWK PARPOL atas nama H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM dan Drs. Kholil Jufri
Harahap serta Penetapan Rekomendasi.(Berkas Terlampir). Surat tersebut diketahui oleh
KPU Labuhanbatu Selatan pada waktu pendaftaran dan secara resmi diterima pada
tanggal 30 Juli 2015. Para Teradu menyatakan bahwa belum mengeluarkan Surat
Keputusan tentang Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat kepada semua
Pasangan Calon, karena sesuai dengan jadwal Keputusan tentang Penetapan Pasangan
Calon adalah pada tanggal 24 Agustus 2015. Tetapi KPU Kabupaten Labuhanbatu
Selatan memang melakukan penelitian keabsahan dokumen Hasil Perbaikan sesuai
dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 pada tanggal 8 s/d 14 Agustus 2015 dan
24
menuangkan dalam Berita Acara Hasil Perbaikan (BA.HP Perbaikan - KWK terlampir). Hal
ini sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang berbunyi “Hasil
penelitian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir
Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya”. Pasal 61 ayat (5) PKPU Nomor 9 Tahun
2015 yang berbunyi “KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil penelitian kepada
Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan”.
Sehingga tindakan KPU Labuhanbatu Selatan masih sesuai dengan Tahapan dan Jadwal
PKPU Nomor 2 Tahun 2015. Teradu telah menjalankan Putusan Panwas Kabupaten
Labuhanbatu Selatan untuk melakukan Klarifikasi keabsahan dokumen rekomendasi
DPP PDI-Peguangan di Jakarta pada tanggal 4 September 2015. Hasil dari klarifikasi
tersebut dijadikan dasar Kajian pada tanggal 7 September 2015 (dokumen terlampir) dan
telah disampaikan kepada Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan tembusan ke
KPU Provinsi Sumatera Utara. Menurut para Teradu mereka tidak dapat menjadikan
hasil klarifikasi keabsahan dokumen tersebut sebagai dasar untuk menentukan
persyaratan dukungan pencalonan yang diusung oleh PDI Peijuangan sehubungan
dengan telah ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1661
/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015. Para Teradu menyatakan bahwa tidak
melakukan Konferensi Pers pada tanggal 10 September 2015 dan pemberitaan di media
Medan Bisnis tanggal 10 September 2015 tidak sepenuhnya benar sesuai dengan apa
yang disampaikan oleh Salim. S.Ag selaku Teradu V. dakam pencetakan APK Tindakan
Teradu yang mencetak Alat Peraga Kampanye (APK) tanpa koordinasi dengan Pasangan
Calon H. Usman, SE, MSi dan Arwi Winata. KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tetap
berkoordinasi dalam hal mencetak Alat Peraga Kampanye, hal ini dibuktikan dengan
telah dlterimanya desain dan materi APK dari masing - masing Pasangan Calon. Desain
dan materi APK ditandatangani oleh Petugas Penghubung Pasangan Calon a/n Desni
Arida. Terkait dengan kepastian hukum kepada Pasangan Calon, para Teradu telah
memberikan jawaban final terkait Dukungan PDI Perjuangan kepada Pasangan Calon H.
Usman dan Arwi Winata dengan Surat Nomor 964/KPU-Kab.002969538/X/2015 tanggal
1 Oktober 2015.
[4.3] Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, Terkait, bukti dokumen serta fakta
yang dikemukakan dalam sidang tanggal 29 Oktober 2015, terungkap fakta bahwa DPP
PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Pasangan calon Bupati H. Wildan Aswan
Tanjung, dan Drs. Kholil Jufri Tanjung, telah mencabut dukungannya pada tanggal 26
Juli 2015 melalui Surat Nomor: nomor: 678/IN/DPP/VII/2015 dan menetapkan
merekomendasikan H. Usman, S.E., M.Si sebagai Calon Bupati Labuhan Batu Selatan
dan Arwi Winata sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
Perubahn SK ini tidak dicermati oleh para teradu, dengan tetap berpegang bahwa apabila
25
sudah ada dukungan untuk pasangan calon dalam satu partai maka tidak bisa mencabut
pencalonan tersebut. Pada tanggal 13 Agustus 2015 Pasangan bakal Calon Bupati dan
wakil Bupati kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni Bapak H. Usman, SE, M.Si dan Arwi
Winata mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Penolakan dan
Pencoretan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Partai PDI Perjuangan.
Putusan sengketa Panwas Kabupaten Labuhanbau Selatan memerintahkan kepada KPU
Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar melakukan Klarifikasi keabsahan dokumen
rekomendasi DPP PDI Perjuangan di Jakarta dan hasil Klarifikasi keabsahan dokumen
tersebut dijadikan dasar oleh Termohon untuk menentukan persyaratan dukungan
pencalonan yang di usung oleh PDI Perjuangan. Para Teradu kemudian melakukan
Klarifikasi ke DPP PDI Perjuangan untuk mengklarifikasi keabsahan dokumen tersebut
dan hasil klarifikasi menjelaskan bahwa dukungan DPP PDIP adalah untuk Usman dan
Arwi Winata. Hasil karifikasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh teradu tetapi justru
dijadikan kajian dengan putusan bahwa dukungan DPP PDI Perjuangan adalah untuk
tetap kepada Wildan Aswan Tanjung dan Kholil Jufri Tanjung.
Berdasarkan hal-hal tersebut DKPP berpendapat bahwa para Teradu telah bertindak
tidak cermat dan mengakibatkan ketidak pastian hukum. Para teradu juga telah
mengabaikan Putusan Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan utnuk menjadikan hasil
klarifikasi sebagai dasar menetukan persyaratan dukungan pencalonan. Hal sesuai
dengan,Hal ini sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Utara Nomor : 1638/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015, KPU
Provinsi Sumatera Utara telah memberhentikan/tidak melibatkan anggota KPU
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Kegiatan Tahapan Penetapan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara
dikarenakan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah Terbukti melakukan
pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf b, huruf
c, huruf d, huruf e, huruf i dan huruf j, Pasal 38 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 39 huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 40, Pasal 41, ayat (1), pasal 42A, Pasal 47, Pasal 52,
Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 63 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015. KPU Provinsi Sumatera Utara
menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak
profesional, tidak berkeadilan dan dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dalam
proses Penetapan Pasangan calon.
Tindakan para Teradu kecuali Teradu IV atas nama Ependi Pasaribu yang mengajukan
permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 1/SKLN-XI11/2015 perihal
Pengujian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dengan Pemohon KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan dan Termohon KPU Provinsi Sumatera Utara, walaupun akhirnya
terhadap permohonan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut Mahkamah
Kontitusi telah menetapkan yang salah satu amar putusannya mengabulkan penarikan
kembali permohonan Pemohon. Terhadap kewenangan KPU Provinsi Sumatera Utara
dalam rangka mengambil alih kewenangan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam
26
menetapkan pasangan calon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa
apa yang dimohonkan adalah permasalahan internal KPU dan harus diselesaikan oleh
KPU sendiri.
Hal ini membuktikan bahwa Teradu I, II, III, dan V tidak paham dan tidak tunduk dan
patuh pada KPU provinsi Sumatera Utara sebagai atasannya. Hal ini berbahaya bagi
penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Labuhanbatu
Selatan.ketidakpahaman para Teradu mengenai Mekanisme Peraturan Perundang-
undangan bisa merugikan hak rakyat untuk memilih dan dipilih. Para Teradu terbukti
telah melanggar sumpah jabatan, kepastian hukum, profesionalitas, dan
akuntabilitasPasal 4, Pasal 5 huruf (d), (i), (j) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Permilu nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dengann
demikian Dalil Pengadu Terbukti dan Penjelasan Para Teradu tidak dapat diterima;
[4.6] Menimbang dalil Pengadu yang tidak terkait dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu
menanggapi.
