III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 1 Oktober 2015 telah mengajukan
pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP)
dengan Nomor152/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 95/DKPP-
PKE-IV/2015.Pengadu dalam perkara ini mengadukan Teradu I, Teradu II, Teradu III,
Teradu IVdan Teradu V, selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara diduga
telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan
pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
1. BahwaPengadu adalah Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Kabupaten Labuhanbatu
Selatan periode Tahun 2015-2020 Hasil Munas Ancol, berdasarkan Keputusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-822/DPP/GOLKAR/VII/2015
Pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya
Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Bahwa sebagai bentuk komitmen dan fungsinya, Partai Golongan Karya telah
membulatkan tekad untuk mengantarkan kader-kader terbaik ikut dalam pesta
demokrasi Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur,
2
Diunduh
dari
laman
:
www.dkpp.go.id
Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota masa bakti periode Tahun 2015-2020 di
seluruh Indonesia khusus yang jadwal tahapannya dilaksanakan pada tanggal 9
Desember 2015 yang akan datang. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya
Hasil Munas Ancol membuat Surat Keputusan Nomor KEP-
785/DPP/GOLKARA/VII/2015 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara pada 25
Juli 2015 yang di tetapkan di Jakarta oleh Ketua Umum H.R Agung Laksono dan
Sekretaris Jendral Zainudin Amali, yang isinya Memutuskan: menetapkan dan
menugaskan H. Wildan Aswan Tanjung, S.H., MM dan Drs. Kholil Jubri Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa di samping itu, pada tanggal 23 Juli 2015 Tim 10 dari 2 (dua) Kubu Partai Golkar
(DPP Partai Golkar Munas Bali dan DPP Partai Golkar Munas Jakarta) telah membuat
Berita Acara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi
Sumatera Utara dan telah menetapkan Wildan Aswan Tanjung, SH, MM dan Drs. Kholil
Jufri Harahap sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Tahun 2015;
4. Bahwa sesuai dengan tahapan pendaftaran pasangan calon yang diusung oleh Partai
Politik telah sesuai tahapan, maka pada tanggal 27 Juli 2015 Partai Golongan Karya
(Golkra) Hasil Munas Ancol mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ke
KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk pasangan calon H. Wildan Aswan Tanjung,
SH., MM dan Drs. Khoti Jufri Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai penyelenggara PILKADA kembali
menerima dukungan Partai Politik Golongan Karya Hasil Munas Ancol sesuai Surat
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-
1112/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dari
Partai Golongan Karya pada tanggal 25 Juli 2015 yang ditetapkan dan ditandatangani
oleh Ketua Umum H.R Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudin Amali, yang
isinya memutuskan Usman, S.E., M.Si sebagai calon Bupati Labuhanbatu Selatan dan
Arwi Winata sebagai Calon Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Usman, SE., M.Si sebagai
calon Bupati Labuhanbatu Selatan dan Arwi Winata sebagai Calon Wakil Bupati
Labuhanbatu Selatan didaftarkan oleh PLT. Ketua DPD Golkar Kabupaten Labuhanbatu
Selatan pada tanggal 28 Juli 2015, atas dasar surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai
Golongan Karya dengan Nomor KEP-1117/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang Pelaksanaan
Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 27
Juli 2015 yang ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Ketua Umum H.R Agung
Laksono dan Sekretaris Jendral Zainudin Amali, yang isinya memutuskan: Menegaskan
dan menetapkan M. Romadon Nasution, S.H sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan
Pimpinan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3
Diunduh
dari
laman
:
www.dkpp.go.id
7. Bahwa Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Tahun 2015 pada tanggal 28 Juli 2015 di laksanakan di Kota Pinang telah di isi
oleh para pengurus partai pengusung pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
Usman Nasution dan Arwi Winata dan telah ditandatangani oleh: M. Romadon Nasution
sebagai Plt. Ketua dan Tulusma Hutauruk sebagai Sekretaris;
8. Bahwa akibat adanya dua pasangan calon yang didukung Partai Golongan Karya Hasil
Munas Ancol, maka KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan verifikasi
terhadap penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
Nomor KEP-1112/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang Penetepan dan Pengesahan Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera
Utara dari Partai Golongan Karya pada tanggal 25 Juli 2015 dan surat Dewan Pimpinan
Pusat Partai Golongan Karya dengan Nomor KEP-1117/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang
Pelaksanaan Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Labuhanbatu Selatan pada tanggal
27 Juli 2015;
9. Bahwa Pengadu sebagai Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golongan Karya
yang sah Hasil Munas Ancol, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya
Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mengirimkan surat kepada Dewan Pimpinan Pusat
dengan Nomor 08/DPD-LABUSEL/GOLKARA/VII/2015 perihal Mohon Klarifikasi yang
ditunjukan kepada Bapak H.R Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai Golongan
Karya pada tanggal 30 Juli 2015;
10. Bahwa terhadap Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu
Selatan tersebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) telah memberikan jawaban atau
klarifikasi dengan surat Nomor B-149/GOLKAR/VII/2015 perihal klarifikasi Pengurus
DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang ditujukan kepada
Panwas, KPU, DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi
Sumatera Utara pada tanggal 31 Juli 2015 dan ditandatangani Ketua Umum H. R Agung
Laksono dan Sekretaris Jendral Zainudin Amali yang isinya Surat Keputusan DPP Partai
Golkar Nomor KEP-1117/DPP/GOLKAR/2015 tentang Pelaksana Tugas Ketua DPD
Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah TIDAK BENAR, karena Surat Keputusan
tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar;
11. Bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan verifikasi dan klarifikasi
ulang kepada DPP Partai Golongan Karya dan mendapat penjelasan atas klarifikasi
tersebut tetap menjelaskan tidak pernah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon
atas nama Usman, SE., M.Si dan Arwi Winata;
12. Bahwa pada 24 Agustus 2015 KPU Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Keputusan
Nomor 1661/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 yang Menetapkan:
a. H. Wildan Aswan Tanjung, S.H., MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap;
b. Basyaruddin Siregar dan Yuspin, S.H;
c. Usman, S.E., M.Si dan Arwi Winata;
4
Diunduh
dari
laman
:
www.dkpp.go.id
13. Bahwa Putusan Teradu sesuai dengan point 12 di atas dilakukan setelah terlebih dahulu
mengeluarkan Keputusan Nomor 1638/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 tentang
Pemberhentian/tidak melibatkan anggota KPU Kebupaten Labuhanbatu Selatan dalam
Kegiatan Tahapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 21 Agustus 2015;
14. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara pada point 12 dan 13 di atas dilakukan
dengan sengaja menetapkan pasangan calon, sehingga melanggar asas profesionalitas,
independen, adil, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, karena
kewenangan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan langsung diambil alih oleh Teradu
tanpa terlebih dahulu mengambil Putusan berupa Perintah Penyempurnaan Prosedur,
Perintah terhadap Keputusan atau Hasil dari Proses, Teguran Lisan, Peringatan tertulis;
15. Bahwa para Teradu sangat tidak profesional dan terlalu tendensius dengan
dikeluarkannya keputusan tentang pelanggaran administrasi berupa
diberhentikan/tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan i.c Pasal 22 Ayat (2) huruf e
Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013. Bahwa tahapan yang dimaksud adalah
Penetapan Pasangan Calon yang lolos (Memenuhi Syarat) sebagai pasangan calon baik
dukungan partai politik maupun perseorangan;
16. Bahwa Surat Keputusan Nomor 1638/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 KPU Provinsi
Sumatera Utara dalam konsideran Putusan huruf C berbunyi “menilai bahwa tindakan
yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak berkeadilan dan dianggap
menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penetapan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan”, adalah suatu cara yang tidak dapat
dibenarkan secara hukum karena KPU Labuhanbatu Selatan telah melakukan verifikasi
terhadap dukungan partai politik dalam hal ini Partai Golkar;
17. Bahwa para Teradu menyimpulkan tentang sesuatu yang belum diputuskan, termasuk
KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum mengumumkan dan memutuskan tentang
Pasangan Calon yang lolos atau yang tidak lolos, karena selain melakukan verifikasi
terhadap Persyaratan Pasangan Calon, juga dilakukan verifikasi syarat pasangan calon.
Hal ini belum sepenuhnya sempurna, tetapi KPU Provinsi Sumatera Utara telah
mengambil alih kewenangan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan satu niat
yang tidak baik, sehingga lahirnya keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor
1661/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 penuh dengan kekurangan, karena telah
menetapkan keputusan dengan cara salah dan tidak dapat dibenarkan oleh peraturan
yang ada, karena para Teradu menetapkan pasangan calon yang tidak lulus persyaratan
dan tidak lulus syarat sebagai pasangan calon;
18. Bahwa selain tidak pernah mendapat teguran dalam bentuk apapun, para Teradu tidak
pernah memberikan bimbingan langsung kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
khusus tahapan pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu
Selatan Tahun 2015, tetapi sebaliknya dengan kekeliruan yang nyata para Teradu tanpa
meneliti secara benar telah membuat keputusan yang membuat seluruh pasangan calon
memenuhi syarat (MS), termasuk pasangan calon Usman dan Arwi Winata yang tidak
mempunyai cukup dukungan jumlah kursi/suara sah partai pendukung;
5
Diunduh
dari
laman
:
www.dkpp.go.id
19. Bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mengeluarkan hasil Model BA.HP
Perbaikan. KWK tanggal 15 Agustus 2015 dengan kesimpulan Tidak Memenuhi Syarat
(TMS) untuk pasangan Usman, SE., MSi dan Arwi Winata, karena ada penjelasan dari
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tidak pernah mengeluarkan Keputusan
Dewan Pimpinan Golongan Karya dengan Nomor KEP-1117/DPP/GQLKARA/II/2015
tentang Pelaksanaan Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan pada tanggal 27 Juli 2015 yang ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani oleh
Ketua Umum H.R Agung Laksono dan Sekretaris Jendral Zainudin Amali, yang isinya
memutuskan “Mengesahkan dan menetapkan M. Romadon Nasution, SH sebagai Pelaksana
Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan”
20. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak dapat
menyelesaikan tahapan sebagaimana Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga Pengadu
dirugikan, karena dukungan yang diduga palsu telah dijadikan sebagai syarat
ditetapkannya pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan (ic. Usman, SE.
M.Si-Arwi Winata);
21. Bahwa para Teradu dalam mengeluarkan Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati Labuhanbatu Selatan, telah lalai, hal ini terbukti dari tindakan KPU Provinsi
Sumatera Utara tidak membatalkan seluruh tahapan yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten Labuhanbatu Selatan, khusus tentang pencermatan dan penelitian syarat
masing-masing pasangan calon yang telah diklarifikasi oleh KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
22. Bahwa Teradu I s/d Teradu V telah mempunyai kesimpulan sebelum terlebih dahulu
memecahkan persoalan yang dituduhkan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
sehingga Persyaratan Pasangan Calon yang Tidak Lengkap telah ditetapkan sebagai
Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat (MS). Para Teradu I sampai dengan Teradu IV
pada tanggal 25 Agustus 2015 melalui telepon seluler menghubungi Anggota Komisioner
KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan meminta agar seluruh administrasi yang tidak
lengkap yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon segera dilengkapi, misalnya
tanda tangan, materai, rekening dana kampanye, visi-misi yang belum sempurna, tetapi
KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan meminta surat tertulis perintah untuk melengkapi
berkas tersebut;
23. Bahwa Pengadu sangat keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para Teradu
(ic. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara) yang telah menetapkan pasangan
calon Bupati dan Wakil Bupati (ic. Usman - Arwi Winata) Kabupaten Labuhanbatu
Selatan yang tidak didukung oleh Partai Golongan Karya yang dipimpin oleh Pengadu;
24. Bahwa hal ini dilakukan, pada tanggal 24 Agustus 2015 KPU Provinsi Sumatera Utara
telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1661/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 tentang
PenetapanPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015
Menetapkan Atas Nama:
6
Diunduh
dari
laman
:
www.dkpp.go.id
a. H. Wildan Aswan Tanjung, S.H., MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap;
b. Basyaruddin Siregar dan Yuspin, S.H;
c. Usman, S.E., M.Si dan Arwi Winata;
25. Bahwa perbuatan ini dilakukan setelah para Teradu mengeluarkan Keputusan Nomor
1638/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 tentang Pemberhentian/tidak melibatkan Anggota
KPU Kebupaten Labuhanbatu Selatan dalam Kegiatan Tahapan Penetapan Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera
Utara tertanggal 21 Agustus 2015;
[2.2] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.
Menimbang bahwa DKPP juga telah mendengarkan keterangan para Saksi dari Pengadu,
yaitu Maladi Hasibuan selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
dan Kasmin Jamrin selaku Wakil Ketua bidang OKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada
tanggal 28 November 2015, sebagai berikut:
Ketua DPD Partai Golkar Labuhanbatu Selatan
Maladi Hasibuan
Pada tanggal 27 Juli 2015, Golkar mendaftarkan Wildan Aswan Tanjung berdasarkan
dukungan dari munas ancol, jadi saya sebagai Ketua definitif, berdasarkan SK yang
dikeluarkan tanggal 25 Juli 2015, selanjutnya pada saat itu dukungan yang terdapat pada
Wildan Aswan Tanjung hanya terdapat pada Munas Ancol, sehingga KPU tidak dapat
menerima, karena harus ada 2 (dua) kubu yang mendukung. Namun herannya, pada saat
tanggal 28 Juli 2015, Usman dan Arwi Winata mendaftar ke KPU Labuhanbatu Selatan,
membawa dukungan Munas Ancol dan Munas Bali, yang mendaftarkan adalah Sekretaris
dan Wakil Sekretaris saya. Saya kaget, kenapa hal ini bisa? Saya mendapat informasi
bahwa saya telah di Plt sebagai Ketua DPD. Padahal SK definitif keluar tanggal 25 Juli
2015, tetapi keluar lagi SK sebagai Plt tanggal 27 Juli 2015, dalam jangka waktu hanya 2
(dua) hari, dan tanpa ada alasan yang jelas. Tiba-tiba diterima oleh KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan. Hal ini tidak dapat dibenarkan, kalau pun saya diberhentikan harus
ada alasan, baik pemberitahuan dan lain-lain dari pihak DPP. Saya tidak diberitahu, dan
dalam posisi sedang menjalankan tugas. Saya tidak sabar, kemudian pada tanggal 29 Juli
2015, saya berangkat ke Jakarta, tanggal 31 Juli 2015, saya bertemu dengan Agung
Laksono dan Zaenuddin Amali. Saya menyampaikan “Pak, saya telah di Plt, apa salah saya
pak?” kemudian Agung Laksono menjawab “tidak ada Plt di Sumatera Utara, kau tetap
Ketua DPD Golkar”. Saya bertanya “lalu bagaimana itu pak?tolong balas surat saya pak,
saya juga membawa surat pak, jadi dukungan kepada siapa pak?” Agung Laksono
menjawab “Wildan Aswan Tanjung” saya meminta Agung Laksono untuk menjawab surat
7
Diunduh
dari
laman
:
www.dkpp.go.id
saya. Dibalas surat saya dengan mengeluarkan Surat Nomor 149, yang menjelaskan SK 117
Plt DPD Golkar di Labuhanbatu Selatan adalah tidak benar, karena tidak pernah
dikeluarkan DPP Partai Golkar, serta SK 112 atas nama Usman dan Arwi Winata tidak
pernah dikeluarkan DPP Partai Golkar, kecuali hanya untuk Wildan Aswan Tanjung. DPP
Partai Golkar memberikan ini ke KPU Labuhanbatu Selatan. Adapun klarifikasi yang
dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, tetapi apabila dari Ketuanya tidak pernah
mendukung, lantas bagaimana itu? sedangkan M. Romadon Nasution tidak pernah datang
ke kantor saya. KPU Labuhanbatu Selatan melakukan klarifikasi setelah ada surat dari DPP
Partai Golkar, karena memang tidak benar. Pendaftaran tersebut, dilakukan oleh Ketua
palsu, dan disitu ada surat keterangan yang saya dapatkan dari Panwas Kabupaten
Labuhanbatu Selatan. Jadi, Panwas Labuhanbatu Selatan menyuruh KPU Provinsi
Sumatera Utara untuk melakukan klarifikasi, Lamhot Sinaga dan Bimo Trihasmoro,
memang menyatakan dukungan kepada Wildan Aswan Tanjung. Dalam klarifikasi yang
dilakukan KPU Provinsi Sumatera Utara, Agung Laksono juga tidak berkomentar dan tidak
mau untuk menandatangani. DPD Partai Golkar Labuhanbatu Selatan tetap yang
memimpin sampai sekarang adalah saya, sedangkan M. Romadon Nasution adalah tidak
benar.
Kasmin Jamrin
Wakil Ketua bidang OKK di Labuhanbatu Selatan
Saya yang mendampingi Ketua saat mendaftarkan Wildan Aswan Tanjung dan Kholil Jufri
Harahap ke KPU Labuhanbatu Selatan, saya juga ikut pada saat klarifikasi ke DPP Golkar,
dan saya juga menyaksikan Agung Laksono menyatakan dukungan hanya untuk Wildan
Aswan Tanjung. Tidak ada Plt yang mendaftarkan pasangan calon, selain Ketua definitif
yaitu Maladi Hasibuan yang mendaftarkan Wildan Aswan Tanjung, dan memang benar tidak
pernah ada Plt di Sumatera Utara. Pada saat setelah mendaftarkan pasangan calon, dan
KPU Labuhanbatu Selatan menyatakan pendaftaran yang dilakukan oleh M. Romadon
Nasution, setelah dilakukan klarifikasi ternyata tidak memenuhi syarat. Mengingat, yang
berhak mendaftarkan pasangan calon adalah Ketua yang definitif, sebagaimana tertuang
dalam SK DPP Golkar versi Agung Laksono. Kami merasa bingung pada saat sehari
menjelang penetapan calon, KPU Provinsi Sumatera Utara memberhentikan KPU
Labuhanbatu Selatan dan mengambil alih kewenangannya, serta memasukkan nama
Usman dan Arwi Winata sebagai bakal pasangan calon. Padahal wajib diketahui harus ada
dukungan 2 (dua) kubu dari Partai Golkar, tetapi ini salah satu tidak mendukung,
seharusnya batal. Padahal yang didukung oleh Ketua DPD Golkar Labuhanbatu Selatan
yang definitif yaitu Maladi Hasibuan adalah Wildan Aswan Tanjung.
[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti
sebagai berikut:
Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Utara Nomor 1661/Kpts/KPU-Prov-002/VII/2015 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu
Selatan, tertanggal 24 Agustus 2015;
Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
8
Diunduh
dari
laman
:
www.dkpp.go.id
Labuhanbatu Selatan, tertanggal 23 Juli 2015;
Bukti P-3 : Fotokopi Pemberitaan di Surat Kabar Harian Waspada, Benar atau Tidak
wewenang Polisi, KPU tetap loloskan Pasangan Calon Usman-Arwi di
Labusel, tertanggal 25 September 2015;
Bukti P-4 : Fotokopi Pemberitaan di Surat Kabar Harian Waspada, KPU Sumut Bahas
Surat Panwaslih Labusel, tertanggal 25 September 2015;
Bukti P-5 : Fotokopi Pemberitaan di Surat Kabar Harian Medan Bisnis, KPU Pastikan
Dukungan PDIP untuk Wildan-Khoir, tertanggal 10 September 2015;
Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi
Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 15 Agustus 2015;
Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi
Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 15 Agustus 2015;
Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: KEP-
822/DPP/Golkar/VII/2015, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia
Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Masa Bakti 2015-2020, tertanggal 25 Juli 2015;
Bukti P-9 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor B-
149/Golkar/VII/2015, perihal Mohon Klarifikasi tanggal 30 Juli 2015;
Bukti P-10 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor B-
149/GOLKAR/VII/2015, perihal Klarifikasi Pengurus DPD Partai Golkar
Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 31 Juli;
Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Sengketa Nomor Permohonan
002/PS/PWS.LBS.02.31/VIII/2016, tertanggal 8 September 2015;
Bukti P-12 : Fotokopi Eksepsi dan Jawaban H. Usman, S.E., M.Si., dan Arwi Winata,
tertanggal 21 Agustus 2015;
Bukti P-13 : Fotokopi Pemberitaan di Surat Kabar Harian Medan Bisnis, Dugaan
Pemalsuan Tanda Tangan Agung Laksono, Masih sebagai Ketua KPU
Sumut di Periksa di POLDASU;
Bukti P-14 : Fotokopi Pemberitaan di Surat Kabar Harian Waspada, Polisi Sita Berkas
KPU Labusel, Dugaan Pemalsuan SK DPP Golkar Kubu Agung Laksono,
tertanggal 29 Agustus 2015;
Bukti P-15 : Fotokopi Pemberitaan di Kompas Online, Ini Kata Agung Usai di Periksa di
Penyidik di Polda Sumut, tertanggal 1 September 2015;
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
[2.4] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan
pada 28 November2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan konsultasi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan monitoring
yang dilakukan para Teradu terhadap kinerja KPU Labuhanbatu Selatan serta
laporan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun
2015, para Teradu berkesimpulan telah terjadi pelanggaran administrasi dalam
menjalankan tahapan pendaftaran calon yang diusung Partai Golkar, dan karenanya
memandang perlu memberlakukan prosedur yang diatur dalam PKPU Nomor 25
Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2014;
2. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, para Teradu melakukan klarifikasi dan
meminta keterangan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait proses
pendaftaran pasangan calon yang diusung Partai Golkar pada pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan dengan berpedoman kepada Peraturan KPU
Nomor 25 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13
9
Diunduh
dari
laman
:
www.dkpp.go.id
Tahun 2014, sesuai dengan instruksi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor
410/KPU/VII/2015 perihal Monitoring dan Supervisi Permasalahan Pendaftaran
Pasangan Calon. KPU meminta kepada KPU Provinsi untuk melakukan supervisi dan
monitoring kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila dalam proses penerimaan
pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015;
3. Bahwa dalam melakukan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi, para
Teradu telah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan PKPU 25 Tahun 2013
Pasal 8 ayat (2) yakni menerima laporan, meneliti materi laporan, melakukan
klarifikasi, antara lain pada tanggal 11 Agustus 2015 dan 18 Agustus 2015 kepada
KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pada tanggal 12 Agustus 2015 kepada
Pasangan Calon atas nama Usman dan Arwi Winata serta Sekretaris DPC Partai
Golkar Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dituangkan dalam Formulir Model PAP-
1, dengan demikian pengaduan Pengadu pada poin 18 tidak tepat jika menyatakan
para Teradu tidak pernah memberikan teguran dan bimbingan langsung kepada KPU
Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena para Teradu juga telah melaksanakan
Bimbingan Teknis terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2015 kepada 23 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang
melaksanakan Pilkada Tahun 2015 khususnya Bimbingan Teknis terkait pencalonan
sudah dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2015 dan 23 Juli 2015;
4. Bahwa pada masa pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Pasangan Calon Wildan Aswan Tanjung – Kholil
Jufri Harahap mendaftar ke KPU Labuhanbatu Selatan tanggal 27 Juli 2015. Setelah
dilakukan penelitian berkas, Partai Politik Pengusungnya hanya terdiri dari 7
Gabungan Partai Politik, yaitu Partai Demokrat (2 Kursi), Partai Hanura (1 kursi),
Partai Nasdem (1 kursi), PAN (11 kursi), PBB (2 kursi), PDIP (4 Kursi), dan PKS (2
Kursi). Partai Golkar dan PPP yang awalnya masuk dalam Gabungan Partai Politik
pengusung akhirnya ditolak/dicoret karena tidak didukung oleh 2 (dua) kubu yang
berkonflik. Penolakan tersebut ditandai dengan pengembalian semua dokumen
pencalonan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik. Oleh karena itu
aduan
Pengadu yang menyebut Partai Golkar telah mendaftarkan Pasangan calon Wildan
Aswan Tanjung – Kholil Jufri Harahap TIDAK BENAR, secara legal administratif
pendaftaran tersebut DITOLAK karena belum memenuhi persyaratan pencalonan;
5. Bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pendaftarannya tidak
diterima atau ditolak karena tidak memenuhi persyaratan pencalonan dapat kembali
mendaftarkan Pasangan Calon dengan memenuhi persyaratan pendaftaran calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2015, pada
masa pendaftaran. Hal itu jelas diatur dalam pasal 41 Ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun
2015, dan Surat KPU RI Nomor : 402/KPU/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 khususnya
pada point 4 (empat);
10
Diunduh
dari
laman
:
www.dkpp.go.id
6. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerima
pendaftaran Pasangan Calon a.n Usman, SE.M.Si dan Arwi Winata yang diusung oleh
Gabungan Partai Gerindra, PDIP, dan Partai Golkar. Pada saat pendaftaran tersebut,
pimpinan Partai Golkar sebagai Partai Pengusung hadir dengan menyertakan lengkap
formulir B1-KWK dari kubu Munas Bali dan Munas Ancol.Setelah diteliti keabsahan
dokumen, KPU Labuhanbatu Selatan kemudian menerima berkas Pendaftaran
Pasangan Calon Usman, SE. M.Si dan Arwi Winata. Aduan Pengadu yang menyebut
ada dua pasangan calon dari Partai Golkar yang diterima mendaftar oleh KPU
Labuhanbatu Selatan TIDAK BERDASAR DAN TIDAK BENAR;
7. Penerimaan pendaftaran pasangan calon Usman, SE. M.Si dan Arwi Winata pada
tanggal 28 Juli 2015 tersebut harus dimaknai bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu
Selatan telah menyatakan syarat Pencalonan pasangan calon Usman, SE.M.Si dan
Arwi Winata telah Memenuhi Syarat sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) huruf a
Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 dan Pasal 43 ayat (1) huruf a sampai dengan
huruf e Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, serta oleh Pasangan Calon
perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) huruf b Peraturan KPU
Nomor 12 Tahun 2015 dan Pasal 43 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e
Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 serta Surat KPU RI Nomor : 396/KPU/VII/2015
tanggal 22 Juli 2015 Perihal Penjelasan Beberapa Aturan dalam PKPU Nomor 12
Tahun 2015 pada angka 3 huruf a, yaitu dokumen syarat pencalonan yang
diserahkan oleh pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik, wajib ada dan sah;
8. Bahwa angka 4 di atas dipertegas lagi dengan hasil verifikasi dokumen yang tertera
di dalam Formulir Lampiran Model TT-1 KWK KPU dan hasilnya dituangkan BA HP-
KWK a.n Pasangan calon Usman, SE., M.Si dan Arwi Winata yang dikeluarkan KPU
Labuhanbatu Selatan tertanggal 29 Juli 2015 yang menyatakan dokumen syarat
pencalonan dan syarat calon pasangan calon Usman, SE., M.Si dan Arwi Winata telah
Memenuhi Syarat;
9. Bahwa BA HP-KWK a.n Pasangan Calon Usman, SE.M,Si dan Arwi Winata telah
ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2015. Namun pada tanggal 29 Juli 2015 tersebut
KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan justru mengirimkan Surat ke DPP Partai
Golkar Munas Ancol untuk melakukan klarifikasi terkait dokumen B1-KWK syarat
pencalonan dari Partai Golkar, tanpa dasar alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
10. Bahwa langkah dan tindakan klarifikasi yang dilakukan KPU Labuhanbatu Selatan
yang tidak disertai dasar alasan yang kuat tersebut, secara legal administratif tidak
bisa dipertanggungjawabkan mengingat sebelumnya KPU Kabupaten Labuhanbatu
Selatan telah menyatakan dokumen syarat pencalonan pasangan calon yang
bersangkutan telah Memenuhi Syarat. Langkah dan Tindakan tersebut bisa dinilai
sebagai bentuk inkonsisten dan ketidaktaatan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
terhadap prinsip-prinsip dan tahapan penyelenggara pemilihan sebagaimana disebut
dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahhun 2015 tentang Tahapan
Program dan Jadwal dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015
11
Diunduh
dari
laman
:
www.dkpp.go.id
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i
dan huruf j;
11. Bahwa seandainya proses klarifikasi dianggap perlu, proses Klarifikasi harus
dimaknai benar dan sah sepanjang didasari motif yang beralasan dan prosedurnya
dilaksanakan secara transparan, adil, tidak diskriminatif dan berpedoman kepada
tahapan pemilihan. Faktanya KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan hanya
mengklarifikasi Dokumen B.1 KWK Partai Golkar Munas Ancol, dan tidak melakukan
klarifikasi kepada DPP PDIP yang mengganti kepengurusan dan mengalihkan
dukungan pasca pendaftaran. Proses klarifikasi itupun dilakukan dengan prosedur
yang akuntabilitasnya meragukan, karena dilakukan tidak efisien dan tidak efektif
serta terkesan tertutup. Klarifikasi dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2015
namun surat balasan dari DPP Partai Golkar Munas Ancol justru baru dibuka
tanggal 5 Agustus 2015, dan disampaikan kepada pasagan calon Usman, SE, M.Si
dan Arwi Winata pada tanggal 7 Agustus 2015, melewati tahapan pemberitahuan
hasil penelitian dokumen (BA HP KWK) tanggal 3-4 Agustus 2015 sebagaimana diatur
dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan KPU Labuhanbatu Selatan ke DPP partai
Golkar tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan Pasangan Calon Usman dan
Arwi Winata Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana Berita Acara Hasil Penelitian
Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan
Persyaratan Calon Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati (Model BA.HP Perbaikan-KWK) yang dikeluarkan KPU Labuhanbatu
Selatan tanggal 15 Agustus 2015. Apalagi dalam dokumen TT-1 KWK dan BA. HP
KWK tertanggal 29 Juli 2015 telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
13. Bahwa dengan demikian sangat jelas KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan memang
benar-benar tidak melaksanakan azas adil dan kepastian hukum kepada semua
pasangan calon sesuai dengan pasal 2 huruf c dan d PKPU Nomor 09 Tahun 2015;
14. Bahwa dalam Proses Pemeriksaan sesuai PKPU Nomor 25 tahun 2013 Tentang
Pelanggaran Administrasi Pemilu, para Teradu telah mengingatkan dan membina
KPU Labuhanbatu Selatan untuk menjalankan proses dan tahapan pendaftaran
calon secara profesional dan independen serta menjaga integritas;
15. Bahwa berdasarkan fakta yang disebut pada angka 1-11 di atas para Teradu
berkesimpulan Bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah Terbukti
melakukan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i dan huruf j, pasal 38 ayat (1) dan Ayat (2),
Pasal 39 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, pasal 40, pasal 41 ayat (1), pasal
42A, pasal 47, pasal 52, pasal 53 ayat (1), dan Pasal 63 Peraturan KPU Nomor 9
Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun
2015. Para Teradu menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten
12
Diunduh
dari
laman
:
www.dkpp.go.id
Labuhanbatu Selatan tidak profesional, tidak berkeadilan dan dianggap
menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses Penetapan Pasangan calon;
16. Bahwa berdasarkan kajian tersebut, para Teradu memberikan sanksi berupa
diberhentikan/Tidak melibatkan dalam Tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2015 sesuai dengan ketentuan Pasal
22 huruf e Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 dan berdasarkan ketentuan pasal
26 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013, menyatakan Keputusan penyelesaian
dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu bersifat final dan mengikat;
17. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 1638/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015, KPU Provinsi
Sumatera Utara telah memberhentikan/tidak melibatkan anggota KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Dalam Kegiatan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan Keputusan Nomor : 1638/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 tanggal 21
Agustus 2015 tersebut, KPU Sumut kemudian menetapkan Pasangan Calon
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2015 dengan Surat
Keputusan Nomor 1661/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015;
18. Bahwa langkah dan Keputusan yang diambil para Teradu sebagaimana disebut pada
angka 12- angka 14 di atas adalah upaya preventif untuk mencegah terjadinya
pengambilan keputusan yang keliru dan untuk menyelamatkan Tahapan
Pendaftaran Calon berlangsung konsisten dan berkepastian hukum serta untuk
menyelamatkan dan menjamin hak konstitusi dari Pasangan Calon yang telah
memenuhi ketentuan. Langkah dan Keputusan para Teradu adalah upaya Pembinaan
Keras kepada bawahan, karena setelah tidak dilibatkan dalam Penetapan calon,
tugas dan wewenang dikembalikan kepada KPU Labuhanbatu Selatan untuk
melanjutkan Tahapan Pilkada. Aduan Pengadu yang menyebut keputusan para
Teradu tersebut melanggar azas profesional, adil, kepastian hukum, dan kepentingan
umum, dan terlalu Tendensius adalah TIDAK BERDASAR DAN TIDAK BENAR;
19. Bahwa langkah dan Keputusan para Teradu sebagaimana disebut pada angka 12 s/d
angka 14 di atas didahului dengan membatalkan BA HP-KWK Parpol An. Usman dan
Arwi Winata yang dikeluarkan KPU labuhanbatu Selatan tanggal 15 Agustus dengan
Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1660/BA/VIII/2015 tanggal 24
Agustus 2015 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun 2015 (Bukti Tambahan T-19). Aduan Pengadu yang menyebut langkah dan
Keputusan para Teradu lalai adalah TIDAK BERDASAR DAN TIDAK BENAR dan
terkait pengaduan Pengadu yang menyatakan para Teradu mempunyai kesimpulan
sebelum terlebih dahulu memecahkan persoalan yang dituduhkan kepada KPU
Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah tidak benar dan tidak beralasan karena para
Teradu telah melakukan pencermatan dokumen Pencalonan seluruh Pasangan Calon
sebelum Penetapan Pasangan Calon, dan pada saat pencermatan tersebutlah para
Teradu menemukan kelalaian KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam meneliti
13
Diunduh
dari
laman
:
www.dkpp.go.id
dokumen Pencalonan karena masih ditemukan dokumen pasangan calon yang tidak
lengkap seperti belum adanya tandatangan dan materai Pasangan Calon pada visi-
misi, dan nama yang disingkat pada rekening dana kampanye. Hasil pencermatan
tersebut dituangkan dalam Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor :
1651/BA/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 beserta lampirannya;
20. Bahwa terkait pengaduan Pengadu pada poin 26 dan 27 yang menyatakan para
Teradu tidak profesional karena membocorkan hasil Rapat Pleno KPU Provinsi
Sumatera Utara tanggal 19 Agustus 2015 adalah tidak beralasan dan hanya
merupakan asumsi Pengadu yang semestinya harus dibuktikan dengan bukti-bukti
yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kata-kata yang berbunyi “bahwa
KPU Kabupaten labuhanbatu Selatan tidak mengindahkan hasil supervise dari KPU
Provinsi Sumatera Utara yang memerintahkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi secara adil dan tidak diskriminatif atas
dukungan Parpol PDI Perjuangan dan Partai Golkar”, tidak ada di dalam Berita
Acara KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1617/BA/VIII/2015 (bukti T-11) tanggal
19 Agustus 2015 dan Formulir Model PAP-2B tentang Keputusan Dugaan
Pelanggaran Administrasi Pemilu KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal
19 Agustus 2015;
21. Bahwa Aduan Pengadu pada angka 32 yang menyatakan para Teradu tidak pernah
melaksanakan isi putusan Panwaslih Nomor : 002/PS/PWSL.LBS.02.31/VIII/2015
adalah tidak benar karena pada kenyataannya para Teradu telah menindaklanjuti
Putusan Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut pada tanggal 13
Oktober 2015, para Teradu telah melaksanakan klaritifikasi ke DPP Partai Golkar
Munas Ancol di Jakarta untuk menindaklanjuti putusan Panwaslih Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Nomor : 002/PS/PWSL.LBS.02.31/VII/2015 yang salah satu
putusannya memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara agar melakukan
klarifikasi terhadap surat rekomendasi dukungan DPP Partai Golkar versi Munas
Ancol ke kantor DPP Partai Golkar versi Munas Ancol di Jakarta dan hasil verifikasi
keabsahan dokumen tersebut dijadikan dasar untuk menentukan persyaratan
dukungan pencalonan yang diusung oleh Partai Golkar. Hasil klarifikasi dituangkan
dalam Berita Acara Nomor : 2069/BA/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 (Bukti T-13)
yang ditandatangani oleh Wakil Sekjend Partai Golkar Munas Ancol Ketua dan dua
Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan
Ketua Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Klarifikasi ke DPP Partai Golkar
Munas Ancol tanggal 13 Oktober tersebut tidak bertemu langsung dengan Ketua
Umum DPP Partai Golkar Munas Ancol HR. Agung Laksono, maka kemudian
diadakan penjadwalan ulang untuk melakukan klarifikasi kembali pada tanggal 22
Oktober 2015;
22. Bahwa pada 22 Oktober 2015, KPU Provinsi Sumatera Utara kembali melakukan
klarifikasi ke DPP Partai Golkar versi Munas Ancol dan bisa bertemu langsung
dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Munas Ancol, dan hasil Klarifikasi
dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 2136/BA/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015
14
Diunduh
dari
laman
:
www.dkpp.go.id
(Bukti T-14) yang pada intinya menjelaskan bahwa terkait dokumen B-1 KWK DPP
Partai Golkar Munas Ancol yang ditandatangani oleh Ketua Umum A.R. Agung
Laksono dan Sekjend Zainuddin Amali dan digunakan Paslon a.n Usman, SE dan
Arwi Winata dalam pendaftaran, Bapak Agung Laksono tidak memberi tanggapan dan
menyerahkan hal tersebut pada prosedur pendaftaran di KPU;
23. Bahwa hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka juga telah dibuat dalam
rekaman video, photo serta transkrip Klarifikasi yang dilakukan oleh para Teradu,
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu Selatan
kepada Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono;
24. Bahwa hasil klarifikasi terhadap tindaklanjut Putusan Panwaslih Kab.Labuhanbatu
Selatan Nomor: 002/PS/PWSL.LBS.02.31/VIII/2015 tanggal 7 September 2015
tersebut telah ditindaklanjuti oleh para Teradu yang dituangkan dalam Berita Acara
Nomor : 2216/BA/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015;
25. Bahwa para Teradu juga telah menyampaikan hasil pelaksanaan Putusan Panwaslih
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 002/PS/PWSL.LBS.02.31/VIII/2015
tanggal 7 September 2015 kepada Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai
Surat Nomor : 2217/KPU Prov-002/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015;
26. Bahwa berdasarkan Putusan DKPP RI Nomor: 70/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 18
Nopember 2015 telah memberhentikan 4 (empat) orang Anggota KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
27. Bahwa hasil Pemeriksaan yang dilakukan Teradu terhadap KPU Labuhanbatu
Selatan berpedoman pada PKPU Nomor 25 tahun 2013 jo PKPU Nomor13 tahun
2014 tentang pelanggaran Administrasi Pemilu, sebagaimana disebut pada angka 1
s/d angka 11 di atas telah dijadikan bahan pertimbangan dalam Keputusan DKPP
Nomor 70/DKPP-PKE-IV/2015 yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap
kepada 4 orang anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sanaksi
Peringatan Keras kepada 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu
Selatan.
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, KPU Provinsi Sumatera Utara menyampaikan kesimpulan
sebagai berikut :
1. Bahwa langkah dan Keputusan yang diambil para Teradu sebagaimana disebut pada
angka di atas adalah upaya preventif untuk mencegah terjadinya pengambilan
keputusan yang keliru dan untuk menyelamatkan Tahapan Pendaftaran Calon
berlangsung konsisten dan berkepastian hukum serta untuk menyelamatkan dan
menjamin hak konstitusional dari Pasangan Calon yang telah memenuhi ketentuan.
Langkah dan Keputusan para Teradu juga adalah upaya Pembinaan Keras kepada
bawahan, karena setelah tidak dilibatkan dalam Penetapan calon, tugas dan
wewenang dikembalikan kepada KPU Labuhanbatu Selatan untuk melanjutkan
Tahapan Pilkada. Sebagai KPU yang tidak secara langsung melaksanakan Pilkada,
kewajiban para Teradu tidaklah penuh dan karenanya bisa saja memilih untuk
berdiam diri terhadap permasalahan di Labuhanbatu Selatan. Para Teradu sadar
15
Diunduh
dari
laman
:
www.dkpp.go.id
betul, sebagai penyelenggara yang terikat kode etik penyelenggara langkah pembiaran
adalah bagian dari pelanggaran kode etik itu sendiri. Oleh karena itu langkah dan
keputusan para Teradu adalah langkah kewajiban legal dan etik Teradu untuk
menjaga integritas penyelenggaraan Pilkada, yang dilaksanakan secara transparan,
profesional dan akuntabel yang senantiasa melibatkan dan mengkoordinasikannya
dengan Bawaslu Sumut dan Panwaslih Labuhanbatu Selatan;
2. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara pada prinsipnya telah menjalankan tugas dan
fungsinya secara optimal untuk mensupervisi dan memonitor penyelenggaraan
Pilkada 2015 di 23 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara berpedoman pada asas
penyelenggaraan pemilu yang adil, profesional, berkepastian hukum, kepentingan
umum, akuntabel, dan transparan dengan berupaya memastikan semua tahapan
dan proses Pilkada yang dilaksanakan 23 KPU kabupaten Kota bisa
dipertanggungjawabkan secara legal administratif dan etik, dan memastikan bahwa
hak konstitusi pemilih dan Peserta/Pasangan Calon tidak terciderai;
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor :
1638/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015, KPU Provinsi
Sumatera Utara telah memberhentikan/tidak melibatkan anggota KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Dalam Kegiatan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara telah
sesuai dengan Peraturan KPU Nomor: 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan KPU Nomor: 13 Tahun 2014 dan Surat Edaran KPU RI Nomor:
410/KPU/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 bukan perbuatan akrobatik yang tidak
berdasarkan hukum;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor :
1660/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Rapat Pleno Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 (Bukti Tambahan T-19), KPU Provinsi
Sumatera Utara telah membatalkan BA HP-KWK a.n Pasangan calon Usman dan
Arwi Winata yang dikeluarkan KPU Labuhanbatu Selatan tertanggal 15 Agustus
2015, karena proses klarifikasi yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga apa yang
dinyatakan Pengadu dalam Pengaduannya dalam poin 21 bahwa para Teradu tidak
teliti dan lalai dalam pencermatan syarat administrasi masing-masing Pasangan
Calon adalah tidak benar;
5. Bahwa proses verifikasi ke DPP Partai Golkar Munas Ancol merupakan bentuk
inkonsistensi dan ketidaktaatan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap
prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilihan sebagaimana disebut dalam Peraturan KPU
Nomor : 09 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor : 12
Tahun 2015 dalam Pasal 2 huruf b, c, d,e, i dan huruf jdan karenanya hasil verifikasi
tidak bisa dipertanggungjawabkan;
6. Bahwa terkait dugaan dokumen Palsu atau dokumen ganda B1-KWK Partai Golkar
Munas Ancol atau permasalahan internal Partai Golkar Munas Ancol yang terkait
16
Diunduh
dari
laman
:
www.dkpp.go.id
dengan Pasangan calon Usman dan Arwi Winata, tidak bisa serta merta dijadikan
dasar untuk menciderai hak konstitusional Pasangan Calon;
7. Bahwa para Teradu telah melaksanakan Bimbingan Teknis terkait Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 kepada 23
Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang melaksanakan Pilkada Tahun 2015
khususnya Bimbingan Teknis terkait Pencalonan sudah dilaksanakan pada tanggal
20 Juni 2015 dan 23 Juli 2015;
2. Bahwa para Teradu telah menindaklanjuti Putusan Panwaslih Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Nomor : 002/PS/PWSL.LBS.02.31/VIII/2015 tanggal 7
September 2015 dengan melakukan verifikasi ke DPP Partai Golkar Munas Ancol pada
tanggal 13 Oktober 2015 dan pada tanggal 22 Oktober 2015 bersama dengan Bawaslu
Provinsi Sumatera Utara dan Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Bahwa hasil
klarifikasi tersebut belum cukup sebagai dasar yang kuat dan meyakinkan bagi Teradu
untuk merubah Keputusan terkait Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati pada Pilkada Labuhanbatu Selatan tahun 2015.
[2.5] PETITUM
Berdasarkan Uraian Jawaban dan Kesimpulan di atas, para Teradu meminta kepada Majelis
Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan
sebagai berikut:
1. Menolak Aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik seluruh para Teradu;
4. Apabila majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
Demikian disampaikan kepada Majelis DKPP sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan.
[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka para Teradu mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti T-1 : Surat Edaran KPU RI Nomor : 410/KPU/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 Perihal
Monitoring dan Supervisi Permasalahan Pendaftaran Pasangan Calon.
Bukti T-2 : Formulir Model PAP-1 Nomor : 07/KPU-Prov-002/PAP/VIII/2015 tanggal 11
Agustus 2015 dan 18 Agustus 2015 kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu
Selatan dan Formulir Model PAP-1 Nomor : 07/KPU Prov-002/PAP/VIII/2015
tanggal 12 Agustus 2015 kepada Pasangan Calon Usman, SE, M.Si dan Arwi
Winata.
Bukti T-3 : Undangan Nomor : 1148/KPU Prov-002/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang
Rapat Kerja dan Bimbingan Teknis Penyeleggaraan Sengketa dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 yang
diadakan tanggal 20 Juni 2015
Bukti T-4 : Surat KPU RI Nomor : 402/KPU/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015
Bukti T-5 : Formulir Model TT-1 KWK Parpol
Bukti T-6 : Surat KPU RI Nomor : 396/KPU/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 perihal penjelasan
beberapa aturan dalam Peraturan KPU Nomor : 12 Tahun 2015
Bukti T-7 : Formuli Model BA HP-KWK a.n Pasangan Calon Usman, SE, M.Si dan Arwi
Winata
Bukti T-8 : Formuli Model BA HP Perbaikan-KWK An. Pasangan Calon Usman, SE, M.Si dan
Arwi Winata
Bukti T-9 : Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1638/Kpts/KPU Prov-
17
Diunduh
dari
laman
:
www.dkpp.go.id
002/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015
Bukti T-10 : Berita Acara Nomor : 1651/BA/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 beserta
lampirannya
Bukti T-11 : Berita Acara Nomor : 1617/BA/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015
Bukti T-12 : Formulir Model PAP-2B tentang Keputusan Dugaan Pelanggaran Administrasi
Pemilu KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 19 Agustus 2015
Bukti T-13 : Berita Acara Nomor : 2069/BA/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang
verifikasi ke DPP Partai Golkar Munas Ancol terhadap tindaklanjut Putusan
Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Bukti T-14 : Berita Acara Nomor : 2136/BA/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 tentang
verifikasi lanjutan ke DPP Partai Golkar Munas Ancol terhadap tindaklanjut
Putusan Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Bukti T-15 : Rekaman video, photo serta transkrip percakapan verifikasi yang dilakukan oleh
para Teradu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Panwaslih Kabupaten
Labuhanbatu Selatan kepada Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono;
Bukti T-16 : Berita Acara Nomor : 2216/BA/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015
Bukti T-17 : Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2217/KPU Prov-002/X/2015 tanggal
31 Oktober 2015
Bukti Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1661/Kpts/KPU-Prov-
Tambahan 002/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon
T-18 Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2015
Bukti Berita Acara Nomor 1660/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Rapat
Tambahan Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
T-19 Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Tahun 2015
18
Diunduh
dari
laman
:
www.dkpp.go.id
[2.6] KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait Bawaslu Provinsi
Sumatera Utara pada tanggal 28 November 2015, sebagai berikut:
1. Bahwa terkait penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu
Selatan benar dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 Agustus
2015 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, dan pada saat penetapan tersebut
dilakukan melalui mekanisme rapat pleno tertutup sesuai dengan Surat Edaran KPU
RI;
2. Bahwa kami mengetahui KPU Provinsi Sumatera Utara mengambil alih proses
tahapan khusus penetapan calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu
Selatan, ketika kami diundang untuk hadir di KPU Provinsi Sumatera Utara pada
tanggal 24 Agustus 2015. Sebelum disampaikan tentang hasil rapat pleno penetapan
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Ketua KPU Provinsi
Sumatera Utara menjelaskan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan
oleh KPU Sumatera Utara terhadap KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
berdasarkan PKPU No.25 Tahun 2014, maka KPU Sumatera Utara berpendapat telah
terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
sehingga mereka memutuskan untuk mengambilalih tugas KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, khususnya proses penetapan pasangan calon, dan
memberikan sanksi kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk tidak
diikutsertakan dalam tahapan penetapan pasangan calon, sebagaimana tertuang
dalam SK KPU Sumatera Utara Nomor: 1638/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 tanggal
21 Agustus 2015;
3. Bahwa KPU Sumatera Utara menjelaskan hasil rapat pleno secara tertutup yang
dilakukan oleh mereka telah menetapkan 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu:
a. H. Wildan Aswan Tanjung, S.H., M.M., dan Drs. Kholil Jufri Harahap;
b. Basyaruddin Siregar dan Yuspin, S.H;
c. H. Usman, S.E., dan Arwi Winata;
Berkas Salinan Berita Acara dan Surat Keputusan Sumatera Utara ada pada panwas
Labuhanbatu Selatan.
4. Bahwa terkait dukungan Partai Golkar terhadap Pasangan Calon H. Usman, S.E.,
M.Si, dan Arwi Winata, dapat kami jelaskan sebagai berikut:
a. KPU Sumatera Utara berdasarkan Putusan Sengketa Tahapan Pemilihan yang
diajukan oleh Muladi dan diputuskan oleh Panwas dengan Nomor
002/PS/PWSL.LBS.02.31/VIII/2015, untuk dilakukan verifikasi kembali
terhadap rekomendasi dukungan DPP Partai Golkar versi Munas Ancol di
Jakarta;
b. Pada tanggal 12 Oktober 2015 Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan
menerima surat dari KPU Sumatera Utara Nomor:2059/KPU Prov-002/X/2015
perihal pemberitahuan dalam rangka melakukan verifikasi ke DPP Partai
19
Diunduh
dari
laman
:
www.dkpp.go.id
Golkar di Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober sebagai
tindaklanjut Putusan Sengketa Nomor 002/PS/PWSL.LBS.02.31/VIII/2015;
c. Pada tanggal 19 Oktober 2015 Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari
KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2113/KPUProv-002/X/2015 perihal
pelaksanaan verifikasi lanjutan terhadap Putusan Sengketa Panwas
Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
d. Pada tanggal 22 Oktober 2015 KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan
verifikasi ke DPP Partai Golkar di Jakarta yang dihadiri oleh KPU Provinsi
Sumatera Utara (Mulia Banuaera, Evi Novida Ginting, Nazir Salim Manik,
Benget Silitonga, dan Yulhasni), Ketua Bawaslu Sumatera dan Panwas
Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Muhammad Yunus dan Ahmad Hajiddin
Harahap) dan diterima langsung oleh Bapak Agung Laksono (Ketua Umum
DPP Partai Golkar), Bapak Lamhot Sinaga dan Bapak Bimo Trihasmoro
fungsionaris DPP Partai Golkar Munas Ancol
e. Pada tanggal 11 November 2015, KPU Provinsi Sumatera Utara mengirimkan
surat kepada Ketua KPU Republik Indonesia yang ditembuskan kepada
Bawaslu Sumatera Utara Nomor:2134/KPU Prov-002/X/2015 perihal
Pelaksanaan Putusan Sengketa Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor:002/PS/PWSL.LBS.02.31/VIII/2015 tanggal 7 September 2015. KPU
Provinsi Sumatera Utara berkesimpulan bahwa dari hasil verifikasi yang
dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara terhadap dukungan DPP Partai Golkar
Munas Ancol kepada Pasangan Calon Usman, S.E., M.Si, dan Arwi Winata
adalah lengkap mekanisme pendaftaran yang ditentukan dalam PKPU Nomor 9
Tahun 2015 Jo. PKPU Nomor 12/2015, sehingga Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 tetap sesuai dengan Surat
Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1661/Kpts/KPU Prov-
002/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 adalah Pasangan Calon H. Wildan
Aswan Tanjung, S.H., M.M., dan Drs. Kholil Jufri Harahap, Pasangan Calon
Basyaruddin Siregar dan Yuspin, S.H., dan Pasangan Calon Usman, S.E., M.Si,
dan Arwi Winata.
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu
telah menetapkan Keputusan Nomor 1661/Kpts/KPU-Prov-002/VIII, yang mengakomodasi
H. Wildan Aswan Tanjung, S.H.,MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap, Basyaruddin Siregar dan
Yuspin, S.H, serta Usman, S.E., M.Si dan Arwi Winata, sebagai Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015. Sebelum Putusan ditetapkan, para Teradu
lebih dahulu menerbitkan Keputusan Nomor 1638/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 tentang
Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam kegiatan tahapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tertanggal 12
Agustus 2015. Para Teradu diduga telah melanggar asas profesionalitas, independen, adil,
kepastian hukum, kepentingan umum, dan keterbukaan, karena mengambil alih
kewenangan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanpa terlebih dahulu memberi teguran
lisan, teguran tertulis serta perintah penyempurnaan prosedur pengambilan keputusan.
Para Teradu tidak professional dan tendensius terhadap Keputusan tentang pelanggaran
administrasi berupa pemberhentian/tidak dilibatkannya KPU Labuhanbatu Selatan dalam
kegiatan tahapan penetapan bakal pasangan calon yang lolos sebagai pasangan calon
Bupati dan calon Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan. Konsideran huruf c Keputusan KPU
Provinsi Sumatera Utara Nomor 1638/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015, yang menyatakan,
“bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak berkeadilan
dan dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penetapan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan”, adalah suatu cara yang tidak
dapat dibenarkan secara hukum. KPU Labuhanbatu Selatan menurut Pengadu telah
melakukan verifikasi terhadap dukungan Partai Golkar, KPU Kabupaten Labuhanbatu
Selatan belum mengumumkan dan memutuskan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati yang lolos atau tidak lolos, tetapi para Teradu anggota KPU Provinsi Sumatera Utara
memberhentikan sementara anggota KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan mengambil
alih Penetapan pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati melalui Keputusan Nomor
1661/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015, yang meloloskan pasangan calon yang seharusnya
tidak memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon. Para Teradu telah lalai dalam
menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, karena tidak
membatalkan terlebih dahulu seluruh tahapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, khususnya tentang pencermatan dan penelitian syarat masing-
masing pasangan calon yang telah diklarifikasi KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Para
Teradu telah mempunyai kesimpulan sebelum memecahkan persoalan yang dituduhkan
kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan menetapkan Pasangan Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati pada 24 Agustus 2015 yang persyaratannya belum lengkap. Para
Teradu pada 25 Agustus 2015 menghubungi Anggota Komisioner KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan melalui telepon seluler meminta agar seluruh administrasi yang tidak
lengkap yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon segera dilengkapi, misalnya
tanda tangan, materai, rekening dana kampanye dan visi-misi yang belum sempurna.
[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu, pada pokoknya menolak seluruh
dalil aduan dari Pengadu. Para Teradu menjelaskan bahwa berdasarkan konsultasi KPU
22
Diunduh
dari
laman
:
www.dkpp.go.id
Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan monitoring terhadap kinerja KPU Labuhanbatu
Selatan serta laporan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan
Tahun 2015, para Teradu berkesimpulan telah terjadi pelanggaran administrasi dalam
pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon yang diusung Partai Golkar. Para
Teradu memandang perlu memberlakukan prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU
Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014. Para Teradu
melakukan klarifikasi terhadap KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait proses
pendaftaran pasangan calon yang diusung Partai Golkar dengan berpedoman pada
Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU
Nomor 13 Tahun 2014. Sesuai dengan instruksi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum
Nomor 410/KPU/VII/2015 perihal Monitoring dan Supervisi Permasalahan Pendaftaran
Pasangan Calon, KPU RI meminta kepada KPU Provinsi untuk melakukan supervisi dan
monitoring kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila dalam proses penerimaan pendaftaran
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak sesuai
dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
KPU Nomor 12 Tahun 2015. Para Teradu telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan
Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (2). Para Teradu melakukan proses
pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi KPU Labuhanbatu Selatan terhadap
pasangan calon Bupati Usman, S.E., M.Si dan Calon Wakil Bupati Arwi Winata serta
Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagaimana dalam
Formulir Model PAP-1. Para Teradu telah melaksanakan Bimbingan Teknis terkait
pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2015 kepada 23 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang akan melaksanakan
Pilkada Tahun 2015. Pada tanggal 27 Juli 2015, Pasangan Calon Wildan Aswan Tanjung –
Kholil Jufri Harahap mendaftar di KPU Labuhanbatu Selatan. Setelah dilakukan penelitian
berkas, ternyata Partai Politik Pengusungnya terdiri dari gabungan 7 Partai Politik, yaitu
Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Nasdem, PAN, PBB, PDIP, dan PKS tidak memenuhi
persentase syarat minimal pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu
Selatan. Partai Golkar dan PPP termasuk partai pendukung Wildan Aswan Tanjung–Kholil
Jufri Harahap tetapi ditolak/dicoret karena tidak memperoleh dukungan dua kubu dari dari
dua partai yang berselisih. Dokumen pencalonan dikembalikan Para Teradu kepada
Pasangan Calon dan Partai Politik pedukung. Para Teradu menjelaskan bahwa Partai Politik
atau gabungan Partai Politik yang pendaftarannya tidak diterima atau ditolak, dapat
mendaftarkan kembali bakal pasangan calon disertai dengan pemenuhan syarat pencalonan
calon dan syarat calon. Pada 28 Juli 2015, KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerima
pendaftaran Usman, SE.M.Si dan Arwi Winata yang diusung oleh Gabungan Partai
Gerindra, PDIP, dan Partai Golkar. Pimpinan Partai Golkar sebagai Partai Pengusung hadir
dan menyertakan lengkap formulir B1-KWK dari kubu Munas Bali dan Munas Ancol. Berkas
diterima oleh KPU Labuhanbatu Selatan setelah dianggap memenuhi syarat. Penerimaan
pendaftaran pasangan calon tersebut seharusnya bermakna syarat pencalonan pasangan
calon Usman, SE.M.Si dan Arwi Winata sudah terpenuhi. BA HP-KWK Pasangan Calon
23
Diunduh
dari
laman
:
www.dkpp.go.id
Usman, SE.M,Si dan Arwi Winata telah ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2015, tetapi KPU
Kabupaten Labuhanbatu Selatan justru mengirimkan Surat ke DPP Partai Golkar Munas
Ancol untuk melakukan klarifikasi terhadap dokumen B1-KWK syarat pencalonan dari
Partai Golkar, tanpa dasar alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan hanya mengklarifikasi Dokumen B.1 KWK Partai Golkar Munas Ancol,
dan tidak melakukan klarifikasi kepada DPP PDIP yang mengganti kepengurusan dan
mengalihkan dukungan pasca pendaftaran. Proses klarifikasi dilakukan dengan prosedur
yang tidak akuntabel. Klarifikasi dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2015, namun surat
balasan dari DPP Partai Golkar Munas Ancol justru baru dibuka tanggal 5 Agustus 2015,
dan disampaikan kepada pasangan calon pada 7 Agustus 2015. Hal ini sudah melewati
waktu tahapan pemberitahuan hasil penelitian dokumen (BA HP KWK) tanggal 3-4 Agustus
2015. Hal demikian menyebabkan hasil klarifikasi tidak bisa digunakan dan dijadikan
dasar untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati Usman dan calon Wakil Bupati Arwi
Winata diberi status Tidak Memenuhi Syarat. Para Teradu telah mengingatkan dan
membina KPU Labuhanbatu Selatan untuk menjalankan proses dan tahapan pendaftaran
calon secara profesional dan independen serta menjaga integritas. Para Teradu telah
memberi sanksi berupa pemberhentian/tidak melibatkan dalam Tahapan Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2015 berdasarkan
ketentuan Pasal 22 huruf e Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 dan juncto pasal 26
Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 yang menyatakan Keputusan penyelesaian dugaan
Pelanggaran Administrasi Pemilu bersifat final dan mengikat. Menurut para Teradu
tindakan tersebut adalah upaya preventif untuk mencegah terjadinya pengambilan
keputusan yang keliru, dan untuk menyelamatkan Tahapan Pendaftaran Calon berlangsung
konsisten dan berkepastian hukum serta untuk menyelamatkan dan menjamin hak
konstitusi Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat. Dalam pengambilan keputusan,
para Teradu membatalkan terlebih dahulu BA HP-KWK Parpol yang dikeluarkan KPU
Labuhanbatu Selatan tanggal 15 Agustus, sesuai dengan Berita Acara KPU Provinsi
Sumatera Utara Nomor: 1660/BA/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015. Para Teradu telah
menindaklanjuti Putusan Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 13
Oktober 2015. Para Teradu melakukan klarifikasi dan verifikasi keabsahan dokumen
dukungan ke DPP Partai Golkar Munas Ancol di Jakarta dan keabsahan dokumen tersebut
menjadi dasar menentukan persyaratan dukungan pencalonan yang diusung oleh Partai
Golkar. Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 2069/BA/X/2015 tanggal
13 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Wakil Sekjend Partai Golkar Munas Ancol
Ketua, dua Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
dan Ketua Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Klarifikasi para Teradu tanggal 13
Oktober 2015 ke DPP Partai Golkar Munas Ancol tanggal 13 Oktober 2015, tidak berhasil
ketemu langsung dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Munas Ancol A.R. Agung
Laksono. Saat klarifikasi berikutnya pada 22 Oktober 2015, para Teradu dapat bertemu
langsung dengan A.R. Agung Laksono yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor:
2136/BA/X/2015, tertanggal 22 Oktober 2015. Para Teradu pada intinya menjelaskan
dokumen B-1 KWK DPP Partai Golkar Munas Ancol yang ditandatangani oleh Ketua Umum
24
Diunduh
dari
laman
:
www.dkpp.go.id
A.R. Agung Laksono dan Sekjend Zainuddin Amali, yang digunakan Usman, S.E., dan Arwi
Winata saat pendaftaran. Tidak ada tanggapan terkait hal itu, kecuali menyerahkan pada
prosedur pendaftaran di KPU. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan kepada KPU Labuhanbatu
Selatan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan KPU Nomor
13 Tahun 2014 tentang pelanggaran Administrasi Pemilu, sebagaimana telah dijadikan
bahan pertimbangan dalam Keputusan DKPP Nomor 70/DKPP-PKE-IV/2015 yang
menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada 4 orang anggota KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan dan sanksi Peringatan Keras kepada 1 (satu) orang Anggota KPU
Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
[4.3] Menimbang keterangan dan jawaban Para Pihak, bukti dokumen serta fakta yang
terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat, bahwa tindakan para Teradu
memberhentikan/tidak melibatkan dalam tahapan anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu
selatan merupakan tindakan yang dapat dibenarkan menurut etika. Sudah sepatutnya para
Teradu sebagai atasan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk membina, mengawasi,
mengoreksi dan mengambil tindakan yang dipandang perlu dan etis sesuai dengan
peraturan perundang-undangan untuk menjaga kemadirian, integritas dan kredibilitas
penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pemberhentian/tidak melibatkan
anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam tahapan penetapan pasangan calon
Bupati dan Wakil Bupati merupakan suatu bentuk tindakan pembinaan bagi tegaknya etika
penyelenggara pemilu, dan memastikan kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian
hukum, ketertiban, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efesien
dan efektifitas penyelenggara pemilu dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang
pada setiap tahapan pemilu. Tindakan para Teradu, memberhentikan dan tidak melibatkan
anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam penetapan pasangan calon Bupati,
pada prinsipnya merupakan tindakan untuk melindungi dan menyelamatkan hak
konstitusional warganegara yang memenuhi syarat untuk dipilih (right to be candidate).
Rangkaian tindakan para Teradu memberhentikan/tidak melibatkan dan menetapkan
pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dilakukan oleh para Teradu, sesuai
dengan asas kepastian kepastian hukum, asas profesionalitas, asas efisien dan asas efektif,
dengan melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu sesuai dengan prosedur
yang ditetapkan dan diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan secara adil dan
tidak berpihak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5, huruf a, b, c, d, g, I, j, k dan l juncto
Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 15 Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, DKPP Nomor 13,
11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian, dalil pengaduan
Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu dapat diterima;
[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam
Putusan ini.
