Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 17-PKE-DKPP/IX/2026 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 17-P/L-DKPP/VIII/2026 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 17-PKE- DKPP/IX/2026, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Paskalis Kempirmase Pekerjaan/Lembaga Wiraswasta : Alamat Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten : Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Pengadu.

TERHADAP: [1.2] TERADU Nama : Florentina Layan Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Alamat : Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------- Teradu. [1.3] membaca pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; membaca jawaban tertulis Teradu memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; mendengar keterangan saksi; mendengar keterangan Pihak Terkait; dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti- bukti yang diajukan Pengadu, Teradu, dan Pihak Terkait.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) dengan Pengaduan Nomor 17-P/L-DKPP/VIII/2026 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 17-PKE- DKPP/IX/2026 dengan pokok aduan sebagai berikut: Bahwa pada bulan Januari 2024, Terlapor baru saja tiba di kediamannya di Olilit Timur, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar setelah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU RI di Jakarta. Saat itu, Pelapor sedang bersama Terlapor. Pada malam harinya, saat Pelapor mengantar anak bungsu untuk berobat ke dokter, terdapat pesan masuk ke dalam aplikasi WhatsApp yang digunakan oleh Terlapor. Pesan tersebut masuk juga ke perangkat HP milik Pelapor yang sedang digunakan, yang dikirimkan dari kontak tersimpan dengan nama "PPS ADODOMOLO" (nama samaran) dengan bunyi pesan (tangkapan layar percakapan ini tidak tersimpan namun keberadaannya dan isinya telah diakui sendiri secara langsung oleh Teradu) : "SAYANG SU SAMPE MO ZG KABAR SKALI" Kemudian Terlapor membalas pesan tersebut dengan kalimat: "BGMN MO KO KASI KABAR SAYANG PACE KAWAL TRUS NI" Melihat percakapan yang menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan menunjukkan adanya hubungan spesial di luar hubungan pernikahan tersebut, pada dini hari Pelapor membangunkan Terlapor untuk meminta penjelasan mengenai siapa pengirim pesan tersebut. Namun, Terlapor enggan memberikan penjelasan yang memuaskan dan berusaha menutupi identitas lawan bicaranya. Karena rasa penasaran dan demi mencari kebenaran, pada waktu Subuh Pelapor mencoba membalas pesan tersebut menggunakan HP Terlapor, yang kemudian langsung dibalas oleh pengirim pesan. Hal ini memicu percekcokan panas antara Pelapor dan Terlapor yang berlangsung hingga pagi hari. Akibat tekanan dan perdebatan tersebut, akhirnya Terlapor mengakui bahwa pengirim pesan tersebut adalah Sdr. Eduardus Futwembun, SH, yang merupakan Mantan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar Periode 2019-2024. Selain itu, terdapat bukti tangkapan layar pengakuan langsung dari Teradu yang tertuang dalam bukti (P-7) yang menyatakan secara tegas bahwa hubungan tidak wajar tersebut tidak hanya terjadi dengan Sdr. EDUARDUS FUTWEMBUN, SH melainkan juga dengan lebih dari satu orang laki – laki lainnya. Hal ini membuktikan pelanggaran norma kesusilaan dilakukan secara berulang dan berat. Sejak pengakuan tersebut, terjadilah perselisihan yang berkelanjutan dalam rumah tangga Pelapor dan Terlapor. Selain percakapan awal tersebut, terdapat pula bukti tangkapan layar (screenshot) percakapan WhatsApp lainnya yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2025 {Daftar Bukti (P-1)}, pada saat itu terlapor sedang melakukan perjalan Dinas di Luar kota Saumlaki {Jakarta} yang menunjukkan kedekatan hubungan yang tidak wajar Terlapor dengan orang lain dengan dengan isi percakapan sebagai berikut: Pengirim: "CO FOTO LA BETA LIHAT SYG" Teradu membalas: "BT ADA VC DG KA MERI" Pengirim kembali bertanya: "BRG SYG D MANA NI?" Teradu menjawab: "SU SU KAMAR NI" Pengirim kembali meminta: "CO FOTO LA BETA LIHAT SYG" Percakapan yang menggunakan kata-kata panggilan sayang dan permintaan untuk saling mengirim foto serta informasi keberadaan yang sangat personal tersebut semakin memperkuat bukti bahwa telah terjadi hubungan intim dan perselingkuhan yang nyata antara keduanya, yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Penyelenggara Pemilu. Lebih lanjut, pada tanggal 17 April 2026, dalam acara pernikahan anak dari saudara perempuan Pelapor di Desa Sifnana, Sdr. Eduardus Futwembun, SH berusaha memanggil dan menemui Pelapor dengan maksud untuk meminta maaf atas segala peristiwa yang telah terjadi antara dirinya dengan Pelapor. Kondisi rumah tangga yang sudah retak tersebut akhirnya memuncak pada tanggal 22 Juni 2026, di mana terjadi percekcokan mulut antara Pelapor dan Terlapor yang kemudian berlanjut hingga pagi harinya menjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Akibat kejadian tersebut, laporan telah dibuat dan dilaporkan ke pihak Kepolisian dengan nomor B/01/VII/2026/SPKT. Dalam situasi tersebut, Terlapor bahkan menyatakan secara tegas akan menggugat cerai Pelapor. Perlu saya jelaskan, bahwa yang memulai tindak kekerasan adalah Teradu yang memukul wajah Pengadu terlebih dahulu. Hal ini juga diakui sendiri oleh Teradu di hadapan penyidik Kepolisian. Dari berbagai peristiwa rumah Tangga yang yang terjadi dimana berakar dari adanya hubungan special {perselingkuhan} terlapor dengan laki – laki Lain sehingga perilaku sifat dan karakter dari terlapor banyak berubah mulai dari Meremehkan Suami yang tidak punya pekerjaan Tetap, hingga cara menghindar diri terlapor yang sering keluyuran malam malam hari sampai pagi hari terlapor pergi entah kemana Ketika terjadi perselisihan/ cek cok mulut dengan pelapor sehingga pelapor berasumsi dan yakin bahwa Terlapor sampai sekarang masih melakukan perbuatannya yang selingkuh dengan pria lain. Berdasarkan fakta kejadian tersebut, Pelapor menilai bahwa tindakan Terlapor telah sangat mencederai rasa keadilan dan melanggar norma kesusilaan. Mengingat Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang diharapkan menjunjung tinggi asas Jujur, Integritas, dan Berkepastian Hukum, maka perbuatan tercela tersebut jelas-jelas telah merusak citra, martabat, dan kehormatan lembaga KPU. Bahwa setelah pengaduan ini diajukan, Teradu bersama pihak lain mengatasnamakan Staf Ahli DKPP RI juga melakukan permintaan sejumlah uang sebagai imbalan pengamanan perkara ini. Peristiwa tersebut telah dilaporkan secara terpisah kepada KPK RI dengan Nomor: A.20260802481 tanggal 11 Agustus 2026, dan telah dinyatakan selesai verifikasi serta diteruskan ke tahap penanganan lebih lanjut oleh KPK RI. Salinan laporan beserta bukti pendukungnya juga dilampirkan sebagai bagian dari pengaduan ini (Bukti P-9 s.d. P-11). Pelapor berpendapat bahwa jika seseorang tidak mampu menjaga kehormatan dan kesetiaan dalam rumah tangganya sendiri, maka patut dipertanyakan kemampuannya untuk menjaga amanah dan martabat lembaga negara yang sangat dihormati masyarakat. Oleh karena itu, Pelapor memohon kepada DKPP agar dapat memeriksa dan memutus perkara ini sesuai sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Bahwa indikasi KDRT yang tercantum dalam kronologi di atas adalah dampak dan akibat yang timbul sebagai konsekuensi dari perbuatan perselingkuhan tersebut, sehingga tetap berkaitan erat dengan pokok aduan tanpa berdiri sendiri sebagai aduan baru. [2.2] KESIMPULAN PENGADU Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 7 Oktober 2026, Pengadu menyampaikan kesimpulan dengan uraian sebagai berikut:

1. Januari 2024 Teradu kembali dari Jakarta mengikuti kegiatan KPU RI di dan ditemukan pesan WhatsApp dengan kata "sayang". Dan setelah pengadu menanyakan langsung kepada Teradu dan Teradu mengakui bahwa pengirimnya adalah Eduardus Futwembun, SH. (Bukti P-1) 2. 17 Januari 2025 Percakapan WhatsApp menunjukkan kedekatan tidak wajar — panggilan "sayang", permintaan foto, informasi keberadaan pribadi. 3. 17 April 2026 Eduardus menemui Pengadu di pernikahan saudara di Sifnana, meminta maaf atas hubungannya dengan Teradu. 4. 22 Jun 2026 Perselisihan memuncak. Teradu pergi dari rumah, menyatakan akan gugat cerai. 5. 27 Jul 2026 Pengadu lapor KDRT Psikis ke Polres Tanimbar. 6. 29 Jul 2026 Eduardus melaporkan Pengadu balik atas pencemaran nama baik — hanya selisih 2 hari. 7. Teradu sendiri mengakui: "Eduardus lah yang menghubungi saya". 8. Ada komunikasi dari nomor yang mengaku sebagai Staf Ahli DKPP — meminta uang sebagai imbalan pengamanan perkara. 9. Teradu mentransfer sebesar Rp300.000 sesuai permintaan —pengakauan dalam pernyataan sidang tanggal 7. 10. Dilaporkan ke KPK RI — Nomor Laporan: A.20260802481 tanggal 11 Agustus 2026. II. TANGGAPAN ATAS JAWABAN TERADU — FLORENTINA LAYAN, SE A. Teradu menyatakan Pengadu tidak menafkahi, faktanya membuktikan sebaliknya: ✓ Pengadu pernah bekerja sebagai staf pada kejaksaan Negeri saumlaki selama 7 tahun. ✓ Pengadu pernah bekerja sebagai staf Panwaslu – sebanyak 2 (dua kali) yaitu Pada tahun 2012-2014 dan tahun 2017-2018 dengan demikian maka Pengadu juga pernah memiliki penghasilan tetap sehingga dapat menafkahi keluarga. ✓ Pengadu memiliki CV Sitmase Yang bergerak dalam usaha Rental Mobil, dan pengadaan dan konstruksi yang mana dari pekerjaan sebagai kontarktor dan usaha rental mobil juga mempunyai penghasilan untuk menafkahi keluarga namun di sadari bahwa pekerjaan kontraktor tidak selamanya rutin memperoleh job namun apabila sekali memperoleh pekerjaan dapat menghasilkan uang untuk menafkahi keluarga. ✓ Mengelola usaha mobil rental dan pada saat mobil Inova tiba di Saumlaki di Tahun 2020 terjadi Covid Dediase 19 sehingga terjadi lock down yang mengakibatkan Pengadu sulit mendapatkan setoran bulanan sebesar Rp. 6.700.000,- sehingga Teradu juga membantu menombok setoran dari gaji bulanan sebagai komisioner KPU selama 2 tahun dikarenakan jika hanya mengandalkan rental mobil tidak mencapai target setoran bulanan sehingga pada tahun 2022 mobil rentalnya di nyatakan kredit macet sebelum ditarik oleh depcolektor. Namun sebelumnya Pengadu juga menafkahi keluarga Bersama-sama dengan Teradu. B. Tentang penjualan mobil avanza ✓ Teradu menyebut seolah penjualan mobil avanza adalah keputusan biasa, faktanya; ❖ Mobil avanza adalah harta bawaan Pengadu, pemberian dari orang tua Pengadu sehingga mobil Avanza bukan harta gono gini. ❖ Atas persetujuan orang tua selaku pemberi mobil avanza menyetujui untuk menjual Mobil Avanza dengan maksud untuk menebus kembali mobil inova dengan cara menutupi tunggakan angsuran mobil inova agar tidak ditarik oleh deep kolektor namun mobil lnova telah di bawa ke Tual Kabupaten Maluku Tenggara dan setelah Pengadu sampai di Tual untuk mencari mobil namun mobil sudah di temukan lagi di Tual. ❖ Setelah mobil Avanza pemberian orang tua Pengadu dijual, Atas permintaan Teradu uang hasil penjualan mobil Avanza tersebut digunakan untuk membeli mobil Terios jadi uang pembelian mobil Terios bukan berasal dari uang kredit Teradu seperti yang di sampaikan Teradu bahwa pembelian mobil Terios berasal dari hasil kredit Teradu. ❖ Dalam perjalanan usaha rental mobil Terios terjadi kembali kesulitan menyetor angsuran mobil Terios diakibatkan perputaran ekonomi yang kurang lancar di Saumlaki sehingga orang tua Pengadu menjual sebidang tanah milik orang tua Pengadu untuk membayar tunggakan, namun keluarga jauh Pengadu yang mengaku sebagai deep kolektor juga turut membawa kabur uang hasil penjualan tanah milik orang tua Pengadu dan pada saat Pengadu meminta bantuan dari Teradu untuk membantu menyetor tunggakan setoran Mobil Terios namun Teradu tidak bersedia untuk membantu membayar tunggakan setoran mobil Terios sehingga akhirnya mobil Terios harus juga akhirnya di tarik oleh deep kolektor. C. Tentang tuduhan KDRT dan Karakter ✓ Dapat disampaikan bahwa Tuduhan Teradu terhadap Pengadu yang arogan, suka minum minuman keras itu tidak benar dikarenakan alasan arogan dan suka minum minuman keras ini hanya di sampaikan pada saat sidang DKPP ini, dikarenakan pada laporan Teradu terhadap Pengadu pada Polres Kepulauan Tanimbar tidak sedikitpun disampaikan terkait arogansi dan suka minum minman keras. Terkait tuduhan KDRT, tidak terdapat bukti pendukung yang mana tidak terdapat saksi yang melihat langsung perbuatan KDRT dan hal tersebut diajukan hanya untuk melemahkan posisi Pengadu, karena pada ditanggal 21 Juni 2026 Pengadu memukul Teradu dikarenakan Teradu yang memulai dengan memukul Pengadu terlebih dahulu sehingga Pengadu balik memukul Teradu namun dengan segala itikad baik setelah Pengadu memuluk Teradu dan saat itu juga Pengadu dan beberapa kerabat terdekat mengantar Teradu ke Rumah sakit, setelah sampai di rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan hasil yang disampaikan dokter bahwa kondisi Teradu baik-baik saja yang di tandai dengan tekanan darah 132/80, saturasi 95 namun dikarenakan teradu syok sehingga tekanan darah agak naik dari yang seharusnya normal 120/80, setelah di infus cairan parasetamol untuk mengurangii nyeri sekitar 1 jam dan Teradu diperbolehkan pulang ke rumah. Dengan demikian bahwa Tindakan Pengadu tidak memenuhi unsur Tindakan KDRT seperti yang di tudukan oleh Teradu. D. Tentang "Pengadu Menelanjangi saya" — TIDAK BENAR Dapat saya sampaikan bahwa, Teradu menyatakan tidak mau rujuk karena Pengadu telah "menelanjangi" dirinya. Terhadap hal ini saya sampaikan: Yang Pengadu lakukan Adalah ungkapan kekecewaan terhadap pelaku yang tidak jujur mengakui perbuatan teradu sehingga Pengadu membuat status di media sosial namun status dalam pengertian umum dan tidah menyebutkan inisial sesorang bahkan nama seseorang. Jadi yang Teradu lakukan Adalah MENGUNGKAPKAN FAKTA — bukan menelanjangi. Bukan pengadu yang membuat keadaan menjadi rumit. Teradu merasa Pengadu yang membuat keadaan menjadi rumit padahal justru Teradu sendiri yang membuat kondisi menjadi rumit dimana teradu tidak memikirkan efek samping dari perbuatan yang dilakukan yaitu pada saat melakukan perbuatan Perselingkuhan tidak memikirkan bahwa seandainya ketahuan Teradulah yang menelanjangi dirinya sendiri. Jika tidak ada hal yang ditutupi, tidak ada yang perlu terungkap. Jika tidak ada pesan, tidak ada hubungan — tidak ada yang bisa diungkapkan. Saya tidak menelanjangi kebenaran — saya hanya menyampaikannya Yang membuatnya terlihat adalah perbuatan sendiri, bukan ucapan saya. Dan rujuk itu bukan soal siapa bicara — rujuk itu soal siapa yang menjaga kepercayaan. Kepercayaan itu rusak bukan karena diungkapkan, melainkan karena dilanggar sejak awal. E. Tentang Tanggungan Anak & Sumber Keuangan Terhadap hal tanggungan Anak dan Sumber Keuangan, yang Teradu menyampaikan beban tanggungan anak-anak sebagai alasan. Dapat Pengadu sampaikan bahwa: Pengadu ayah dari anak-anak ini — kesejahteraan anak-anak adalah tanggung jawab pengadu dan teradu. Jangan menjadikan anak-anak sebagai alasan. Sumber nafkah keluarga bukan hanya dari gaji Teradu sebagai Komisioner KPU namun pendapatan dari usaha dan tempat lain juga dapat ditempuh. Tidak benar jika dikatakan semua bergantung pada satu sumber yaitu gaji Teradu sebagai Komisioner KPU, karena Teradu sangat angkuh dan sombong sehingga selalu merendahkan Pengadu dengan alasan tidak memiliki penghasilan tetap bahkan mendoktrin anak-anak dengan alasan yang sama yaitu “bapak tidak ada pekerjaan”. Jika benar memikirkan anak-anak, seharusnya menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangga — bukan meninggalkan rumah, dan menjalin hubungan terlarang dengan pria lain yang mencederai nama baik keluarga. Anak-anak butuh teladan — bukan alasan. F. Tuduhan di Luar Pokok Aduan - Tidak ada di dalam laporan Pengadu namun baru muncul setelah laporan diajukan. - Tidak ada bukti Visum dokter. - Justru Pengadu yang melaporkan KDRT Psikis pada 27 Juli 2026. G. Tentang "Nomor Tidak Dikenal / Nomor Penipuan" — DIPISAHKAN: Dapat disampaikan bahwa alasan yang disampaikan Teradu bahwa : 1. Alasan "penipuan" baru muncul di sidang → tidak pernah disebut sebelumnya. 2. Nomor Permintaan Uang/Penyuapan: - mengaku sebagai Staf Ahli DKPP. - Transfer Rp300.000 terbukti terjadi sesuai permintaan Saudara Kolombus Manurung Pernyataan teradu dalam sidang. - Jika murni penipuan atau Nomor Bodong→ mengapa sangat berkaitan langsung dengan pencabutan laporan terhadap Teradu pada Tingkat DKPP yang secara logika sangat berkaitan dengan dengan laporan Pengadu ? - Laporan Pengadu ke KPK sudah diterima dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. H. Percobaan Penyuapan & Transfer Rp300.000 - Ada permintaan uang → ada transfer → ada arahan "hapus bukti setelah selesai" chating. - Jadi bukan jumlah yang menentukan tetapi sudah punya niat untuk mengintervensi dan menggagalkan laporan Teradu pada Tingkat DKPP.

Saudara Eduardus Futwembun, SH menyatakan hubungan hanyalah hubungan keluarga jauh dan rekan kerja professional. Jika benar demikian . mengapa? Khusus NotifiksI Pesan dari saudara Eduardus Futwembun, SH di bisukan pada Handpone Teradu ditandai dengan tanda mute. Pertemanan biasa tidak menyembunyikan notifikasi. Klaim tidak sejalan dengan fakta yang terlihat. ✓ Teradu menerima pesan panggilan “sayang”dari saudara Eduardus Futwembun, SH dan sesuai pengakuan teradu kepada pengadu bahwa yang mengirim pesan chat Adalah saudara Eduardus Futwembun, SH. Pertemanan biasa tidak menyembunyikan notifikasi. Klaim tidak sejalan dengan fakta yang terlihat. Sesuai pengakuan saudara Eduardus Futwembun, SH yang menyatakan bahwa saudara Eduardus Futwembun, SH adalah kerabat saudara Teradu, patut dipertanyakan apakah seorang saudara laki-laki yang berstatus menikah pantaskah menchat saudara perempuannya yang juga berstatus menikah dengan kata yang tidak pantas dengan ucapan SAYANG? mengapa cara berkomunikasi dengan Teradu sangat menunjukan kemesraan. Juga ditambahkan bahwa, sesuai pengakuan saudara Eduardus Futwembun, SH yang mana Eduardus Futwembun, SH adalah keluarga saudara Teradu, dapat pengadu sampaikan bahwa sampai usia perkawinan 17 tahun, belum pernah sekalipun saudara Eduardus Futwembun, SH berkumpul bersama keluarga besar Teradu baik secara formal maupun non formal dalam lingkungan kekeluargaan teradu. Sehingga pernyataan Eduardus Futwembun, SH hanya merupakan pernyataan mengelak dan membenarkan diri semata. ✓ Klaim tidak pernah menghubungi teradu. Eduardus Futwembun, SH menyatakan tidak pernah menghubungi teradu sama sekali. Pernyataan ini bertentangan karena: ❖ Pengakuan Teradu sendiri kepada Pengadu terkait chat dan telephone yang ada pada Riwayat pesan dan telephone. ❖ Jika benar Eduardus Futwembun, SH tidak pernah menghubungi mengapa ada riwayat percakapan yang tersimpan diperangkat teradu sendiri? ❖ Eduardus Futwembun, SH menyatakan bahwa tidak pernah menghubungi sauadara Teradu melalui telephone dan chating, kalau benar tidak pernah menghubungi Teradu, pada saat Pengadu meminta Teradu menyampaikan kepada Eduardus Futwembun, SH untuk tidak usah lagi mengubungi Teradu kemudian teradu menchat Eduardus Futwembun, SH dan setelah menchat Eduardus Futwembun, SH teradu meneruskan chatingan tersebut kepada Pengadu. Dengan demikian maka Eduardus Futwembun, SH dan teradu sama-sama berbohong. Penyangkalan tidak konsisten dengan bukti tertulis. ✓ Laporan balik pencemaran nama baik hanya 2 hari setelah pengadu melaporkan KDRT Psikis ini bukan kebetulan melainkan bentuk tekanan agar pengadu menarik laporan dan terindikasi laporan tandingan ✓ Sesuai pengakuan Eduardus Futwembun, SH bahwa yang bersangkuatn tinggal satu kampung dengan teradu dan pengadu namun Sesuai KTP Eduardus Futwembun, SH yang beralamat pada Desa Alusi Kelaan dan kenyataannya Eduardus Futwembun, SH berdomisili pada Kelurahan Saumlaki bukan berdomisili pada Desa Olilit yang merupakan Alamat teradu dan pengadu. sehingga pernyataan Eduardus Futwembun, SH merupakan pernyataan kamuflase dan pembenaran diri. IV. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI LEONTINA YABARMASE — KESAKSIAN PALSU Saksi Leontina Yabarmase menyatakan dialah pemilik nomor +62821 9901 9433 dan pengirim pesan pada Bukti P-1. Dapat saya sampaikan bahwa keterangan saudara Leontina Yabarmase telah melakukan pembohongan dan TIDAK BENAR karena : 1. Saudara Leontina Yabarmase tidak ada di tempat saat pesan dikirim — tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengetahui langsung. 2. Setelah dilakukan pencarian pada aplikasi GetContact terhadap nomor HP. +62821 9901 9433 muncul nama "Ocha". Bukan nama "Leontina Yabarmase" sehingga nomor kontak +62821 9901 9433 bukan milik saudara Leontina Yabarmase. Terhadap hal ini dapat dinyatakan bahwa ada persekongkolan untuk berbohong dan mencari pembenaran diri. Untuk itu saudara Leontina Yabarmase patut dituntut dengan alasan memberikan ketenagna palsu. 3. pernyataan ini Bertentangan dengan pengakuan Teradu sendiri sejak awal bahwa nomor kontak +62821 9901 9433 tersebut milik Eduardus Futwembun, SH bukan Leontina Yabarmase. 4. Sehingga terhadap pernyataan ini baru muncul di sidang hari ini — tidak pernah disebut sebelumnya sehingga pernyataan ini merupakan pernyataan rekayasa. 5. Isi pesan tidak wajar jika dari Leontina Yabarmase — panggilan "sayang" bukan hal biasa antar kerabat. Mohon Majelis mengabaikan kesaksian ini sepenuhnya.

1. Saya tidak menelanjangi Terlapor karena saya mengungkapkan fakta bahwa yang terlihat adalah perbuatan Terlapor sendiri, bukan perbuatan Pelapor. 2. Jangan gunakan anak-anak sebagai alasan — sumber nafkah bukan hanya dari satu tempat, teladan dan panutan lebih berharga dari pada uang. 3. Pokok aduan berdasar bukti: pengakuan Teradu, percakapan tertulis, saksi mata, transfer Rp300.000, laporan KPK. 4. Pembelaan sangat bertentangan dan tidak didukung bukti. 5. Saksi Leontina Yabarmase memberikan keterangan tidak benar — dibantah fakta nomor dan pengakuan Teradu. 6. Ada yurisprudensi DKPP: perilaku tercela → sanksi Pemberhentian Tetap. Mohon Majelis: - Menyatakan Teradu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. - Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap dari jabatan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Menindaklanjuti kesaksian tidak benar dan laporan percobaan penyuapan sesuai ketentuan. Saya tidak membalas dengan cara yang sama — saya hanya meminta kebenaran ditegakkan. Demi anak-anak kami, demi nama baik keluarga, dan demi kehormatan Lembaga yang Terhormat DKPP dan KPU. Terima kasih. [2.3] PETITUM PENGADU Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelapor memohon kepada Yang Mulia Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk: 1. Memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Terlapor; 2. Menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terbukti; 3. Menyatakan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat; 4. Menjatuhkan sanksi yang setimpal, berupa PEMBERHENTIAN TETAP dari jabatan sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengingat perbuatan tersebut telah sangat merusak integritas, kehormatan, dan citra lembaga penyelenggara pemilu; 5. Memerintahkan kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti putusan DKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat. [2.4] BUKTI PENGADU Bahwa untuk menguatkan dalil aduannya, Pengadu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. Bukti P-1 Cetakan / Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp Sejak Januari 2024; 2. Bukti P-2 Bukti Laporan Polisi terkait Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tertanggal 22 Juni 2026; 3. Bukti P-3 Surat Pernyataan Tidak Akan Mengulangi Perbuatan; 4. Bukti P-4 Kartu Keluarga; 5. Bukti P-5 Kutipan Akta Perkawinan; 6. Bukti P-6 Pemberitaan Media Online Investigasi Mabes.Com, tertanggal 30 Juni 2026; 7. Bukti P-7 Cetakan / Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp; 8. Bukti P-8 Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.: STPLP/70/VII/2026/SPKT/POLRESKEPULAUAN TANIMBAR/POLDAMALUKU, tertanggal 27 Juli 2026; 9. Bukti P-9 Cetakan/fotoTangkapan Layar Percakapan WhatsApp + Rekaman Suara/Video + Bukti Permintaan Transfer Dana; 10. Bukti P-10 Salinan Putusan DKPP RI atas Kasus Serupa; 11. Bukti P-11 Transkrip Percakapan ke dalam Bahasa Indonesia; 12. Bukti P-12 Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp, tertanbggal 12 Mei 2024; 13. Bukti P-13 Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp; 14. Bukti P-14 Tangkapan Layar Berita Media Online, tanggal 17 & 19 Agustus 2026. [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban secara lisan dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 7 Oktober 2026, sebagai berikut: I. Pendahuluan Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009, Kami memutuskan untuk membangun rumah tangga lewat akta perkawinan yang sah antara saya dengan suami saya atas nama Paskalis Kempirmase, Kami telah membangun komitmen yang kuat untuk terus menjaga dan membangun rumah tangga Kami sampai kapanpun. Dalam perjalan rumah tangga itu, selanjutnya kami dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing Elisabeth P. Kempirmase dan Philipus E. Kempirmase. Hubungan harmonis terus terjalin diantara saya dan suami serta anak-anak Kami, rasa memiliki, rasa tanggungjawab dan rasa sukacita terus kami nikmati sepanjang ini. Sebagai seorang istri dan juga seoarang ibu bagi anak-anak, saya terus berjuang dan bekerja keras, walaupun ada banyak tantangan yang setiap waktu saya hadapi, namun sebagai tulang punggung keluarga, saya tetap berkomintmen untuk bekerja keras dan menjamin keberlangsungan dan kebahagian dalam rumah tangga Kami. Bahwa lewat hubungan yang baik itu terus kami rawat dan kami jaga dalam membangun rumah tangga kami ke depan, saya sebagai seorang istri dan seorang ibu sangat menghargai dan mengedepankan harkat dan martabat dari suami saya dan anak-anak saya, rasa sayang yang tidak pernah mampu saya ucapkan lewat kata-kata kepada suami dan anak-anak saya, komitmen dan rasa itu terus saya pengang teguh dalam membangun rumah tangga kami. Bukti dari rasa sayang dan rasa hormat saya kepada suami dan anak-anak saya, ketika suami saya meminta untuk membeli mobil bagi keluarga kami, saya langsung mengikan dan menjamin bahwa permintaan suami saya untuk membeli mobil, langsung saya realisasikan lewat kredit di bank BRI untuk menjawab permintaan suami dan anak anak saya. Bahwa setelah mobil diambil dengan hasil kredit yang saya lakukan di bank BRI Cabang Saumlaki, saya langsung menyerahkannya kepada suami saya untuk digunakan dalam membantu saya untuk mencari penghasilan tambahan bagi keluarga kami, namun setelah berbulan-bulan suami saya mencari dengan mobil Inova yang saya berikan atas permintaannya itu tidak ada hasil apapun yang diberikan kepada saya sebagai seorang istri, namun saya tidak mempedulikan semuanya itu, karena bagi saya keinginan dan kebahagiaan sumi dan anak-anak merupakan kebahagian bagi saya juga. Namun, dengan berjalannya waktu, mobil itu ditarik kembali oleh diler mobil karena kami suda terkendala dengan biaya angsuran dalam pelunasan mobil dimaksud. Selanjutnya biaya kompensasi yang diberikan kepada suami saya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak disampaikan kepada saya dan uang itu digunakan untuk judi online, namun lewat peristiwa penarikan mobil itu merupakan pukulan bagi saya, namun saya tidak mempermasalahkan penarikan mobil tersebut karena saya ingin tetap menjaga hubungan harmonis dalam rumah tangga kami. (Bukti T1) Bahwa berjalannya waktu, saya dengan suami dan anak-anak tetap hidup dalam keadaan baik-baik saja, sampai pada sekitar awal tahun 2024, suami saya Kembali meminta untuk membeli mobil merek Terior, selanjutnya saya mengiakan dan melakukan kredit Kembali di Bank BRI Cabang Saumlaki untuk memenuhi keingan suami saya, karna rasa sayang kepada suami dan anak-anak, saya tetap menyanggupi permintaan suami saya, ini adalah bentuk dari rasa hormat saya kepada suami saya. Selanjutnya mobil merek Terior itu kami miliki dan saya serahkan kepada suami saya untuk digunakan sebagai usaha transportasi dalam membantu kehidupan keluarga kami kedepan, namun dalam proses usaha itu seringkali saya diberikan hasil dari pencarian mobil tersebut, tapi terkadang hasil itu tidak diberikan sepenuhnya kepada saya sebagai seorang istri namun digunakan untuk berjudi online dan minuman keras (miras). Kemudian dalam perjalan waktu selanjutnya, kami suda terkendala soal biaya angusran mobil tersebut, samapai pada sekitar bulan Juli 2024, pihak diler mobil menarik kembali mobil Terior tersebut karna terkait dengan pelunasan angsuran mobil, semenjak beberapa hari setibanya saya di saumlaki, selanjutnya saya menanyakan kepada suami saya bahwa dimanakah mobil kita? Lalu dijawab oleh suami saya bahwa saya suda serahkan kembali ke pihak diler mobil karna terkait dengan tunggakan angsuran sambil suami saya memarahi saya dengan kata-kata yang tidak pantas dan tidak layak disampaikan kepada seorang istri. Bahwa terhadap kondisi itu, saya lebih memilih untuk terus bertahan dan hidup Bersama dengan suami dan anak-anak saya, hal ini membuktikan bahwa rasa hormat kepada suami dan anak-anak saya jauh lebih penting dari segalanya. (Bukti T2) Bahwa saya sebagai seorang istri yang ingin terus hidup bersama suami dan anak anak saya, namun karna sifat dan karakter suami saya yang arogan, selalu hidup dalam miras, serta ada dalam tindakan KDRT saat mabuk, sampai pada puncaknya hari ini saya dilaporkan ke DKPP, maka lewat forum ini ijinkanlah saya untuk menyampaikan jawaban sesuai fakta dan bukti yang saya miliki. II. Penjelasan dan Pokok Jawaban Bahwa terhadap dalil laporan yang menyatakan bahwa pada bulan Januari 2024, Teradu baru saja tiba di kediamannya di Olilit Timur, setelah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU RI di Jakarta. Saat itu, Pelapor sedang bersama Teradu, dan ada pesan WA atas nama PPS Adodo Molo yang berbunyi "SAYANG SU SAMPE MO ZG KABAR SKALI" Kemudian Teradu membalas pesan tersebut dengan kalimat "BGMN MO KO KASI KABAR SAYANG PACE KAWAL TRUS NI" merupakan tuduhan percakapan antara Teradu dengan saudara Edoardus Futwembun, SH., serta menuduh bahwa Teradu mengakui pengirim pesan tersebut adalah Sdr. Eduardus Futwembun, S.H. (Mantan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar Periode 2019–2024) adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar, serta fitnah yang sangat keji. Bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Kami akibat dari saya mengetahui suami saya (PASKALIS KEMPIRMASE) berselingkuh dengan wanita lain yang dibuktikan dengan tangkapan layar percakapan WA dengan seorang perempuan, dan setelah saya mengkonfirmasinya langsung dengan suami saya, kemudian pertengkaran besar terjadi akibat suda dikuasai oleh minuman keras (miras) dan suami saya balik menuduh saya berselingkuh dengan laki-laki lain dan berujung pada tindakan pemukulan dan penyiksaan terhadap diri saya. Bahwa terhadap perselingkuhan itu saya bertemu dan mengkonfirmasi langsung dengan perempuan selingkuhannya itu atas nama Agustina Batlayeri, dan langsung ada pengakuan dari perempuan tersebut yang mengaku bahwa mereka sementara menjalin hubungan perselingkuhan, selanjutnya saya sebagai seorang istri yang ingin untuk selalu mempertahankan rumah tangga Kami, saya kemudian menasihati selingkuhannya itu untuk menghentikan hubungan tersebut karena masing masing kita suda berumah tangga atau kita semua suda berkeluarga. Bahwa terhadap perselingkuhan suami saya dengan Agustina Batlayeri tersebut, maka ijinkanlah saya untuk menyampaikan bukti percakapan lewat WA bahkan foto gambar yang sayang fulgar dari perempuan selingkuhan suami saya yang dikirimkan kepada suami saya. (Bukti T3). Bahwa sebagai seorang istri saya menanyakan kepada yang bersangkutan soal perselingkuhannya dan selalu menghabiskan uang untuk mabuk-mabukan (miras) serta judi online, kemudian pertengkaran itu semakin kuat dan sebagai seorang istri yang bertanggungjawab terhadap rumah tangga saya dan untuk menghidupi kebutuhan keluarga serta membiayai sekolah anak-anak Kami, maka saya lebih memilih untuk bertahan dan ingin membangun hubungan rumah tangga kami secara baik-baik, namun seringkali saya dituduh dan di pukul karena saat suami saya meminta uang untuk ingin miras bersama teman-temannya serta untuk judi online saya selalu menolak sehingga suami saya selalu mabuk dan balik menuduh saya tanpa dasar. (Bukti T4) Bahwa terdapat dalil laporan yang berkaitan dengan pengakuan langsung dari Teradu yang menyatakan secara tegas bahwa hubungan tidak wajar tersebut tidak hanya terjadi dengan Sdr. Eduardus Futwembun, S.H., melainkan juga dengan lebih dari satu orang laki-laki. Bahwa saya menolak secara tegas dan keras penafsiran Pengadu terhadap pengakuan dalam percakapan pribadi antara saya dan Pengadu. Bahwa ada pertengkatran antara saya dengan Pengadu lewat WA, dan dalam pertengkaran itu pengadu memaki-maki saya dengan kata-kata yang sangat tidak pantas serta menuduh saya dengan menyebutkan saya sebagai perempuan pelacur, perempuan lonte, perempuan yang suka jual diri kepada laki-laki lain, dan menuduh saya berselingkuh dengan Eduardus Futwembun, SH dan beberapa laki-laki. Bahwa akibat dari makian serta tuduhan yang tidak pantas bagi saya, karena secara psikis merasa lelah, jenuh, dan frustrasi atas tuduhan tanpa dasar yang berulang kali dilontarkan oleh Pengadu, maka akhirnya saya melontarkan kalimat tersebut dan meminta Pengadu untuk menceraikan saya. Pernyataan tersebut murni merupakan luapan emosi dan kekecewaan saya sebagai seorang istri dan seorang Perempuan yang dituduh dan dicaci maki dengan kata-kata tidak pantas secara terus-menerus. Bahwa perlu saya tegaskan kembali lagi bahwa terhadap pernyataan atau kalimat itu bukan merupakan pengakuan fakta, melainkan bagian dari melampiankan atau meluapkan rasa kekecewaan dan rasa emosional yang sangat besar. Bahwa terhadap dalil laporan yang berkaitan dengan percakapan WA dengan kata kata sebagai berikut : "CO FOTO LA BETA LIHAT SYG" "BT ADA VC DG KA MERI" "BRG SYG D MANA NI?" "SU SU KAMAR NI" "CO FOTO LA BETA LIHAT SYG" Percakapan yang menggunakan kata-kata "sayang" dan permintaan saling mengirim foto adalah bentuk dari tuduhan ada hubungan intim dan perselingkuhan, merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Bahwa terhadap percakapan itu maka dapat saya jelaskan bahwa itu percakapan antara saya dengan teman saya atas nama Leontina Yabarmase, dimana saat itu yang bersangkutan sementara memesan untuk membeli Catok Rambut, karena saya ada melakukan kegiatan KPU di Jakarta, sehingga saat saya kembali ke Saumlaki yang bersangkutan menanyakan kepada saya apakah pesanan itu suda ada atau belum dan menyuru saya untuk memfoto pesanan itu untuk kirim kepada yang bersangkutan, namun saat itu saya sementara berteleponan (video call) dengan kaka saya atas nama Maria Layan sehingga saya tidak sempat mengirimkan foto pesanan catok rambut tersebut. Permintaan foto dalam percakapan tersebut adalah untuk memastikan barang yang diminta oleh teman saya, bukan dalam konteks hubungan asmara/perselingkuhan. Selanjutnya Penggunaan kata sayang ini bagi saya adalah merupakan sapaan yang sering saya gunakan dalam setiap percakapan saya baik dengan teman-teman saya di luar kantor maupun teman-teman saya di dalam kantor, bahkan sapaan itu sering saya gunakan untuk berkomunikasi dengan sesama pimpinan KPU. (Bukti T5) Bahwa terhadap dalil laporan yang berkaitan dengan pada tanggal 17 April 2026, dalam acara pernikahan anak dari saudara perempuan Pelapor di Desa Sifnana, Sdr. Eduardus Futwembun, S.H. berusaha memanggil dan menemui Pelapor dengan maksud untuk meminta maaf atas segala peristiwa yang telah terjadi antara dirinya dengan Pelapor Adalah suatu dalil peristiwa yang tidak benar. Bahwa pada tanggal 17 April 2026, dalam acara pernikahan anak dari saudara perempuan Pelapor di Desa Sifnana, Pelapor dalam kondisi mabuk berat karena mengkonsumsi alcohol dan menuduh saya berselingkuh dengan Saudara Edoardus Futwembun dihadapan banyak orang atau khalayak umum, maka saya mengkonfirmasi langsung dengan beberapa orang salah satunya Bapak Johanis Kelbulan, SH., yang saat itu ada bersama-sama dengan Pengadu dan Saudara Edoardus Futwembun, SH, bahwa jawaban dari Bapak Johanis Kelbulan, SH., menyatakan bahwa semua itu tidak benar. Bahwa terhadap tuduhan dan ceritra bohon yang disampaikan oleh Pengadu kepada orang lain, maka membuat Saudara Edoardus Futwembun, SH., merasa dicemarkan nama baiknya sehingga Saudara Edoardus Futwembun, SH., melaporkan Pengadu ke pihak Kepolisian dengan tuduhan Fitna dan Pencemaran Nama Baik. (Bukti T6) Bahwa terhadap dalil laporan yang menyatakan bahwa percekcokan mulut antara Pengadu dan Teradu yang kemudian berlanjut sampai pada Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan selanjutnya Teradu melaporkan Tindakan KDRT kepada Pihak Kepolisian untuk diselesaikan bahkan Teradu menyatakan akan menggugat cerai Pengadu serta pengadu menyatakan bahwa Teradu yang memukul terlebih dahulu adalah Tuduhan yang tidak benar dan tidak sesuai fakta. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2026 saat dimalam hari Pengadu pergi ke luar rumah untuk mengkonsumsi miras, dan saat dalam keadaan mabuk pengadu menelepon saya dan marah-marah tanpa alasan yang jelas dengan menyatakan Saya harus keluar rumah karna Pengadu akan membawa mama muda (Wanita lain), selanjutnya saya tidak menanggapi dengan serius karena pengadu suda dalam keadaan dikuasai alkohol (mabuk). Sekitar beberapa jam kemudian Pengadu pulang ke rumah dan membangunkan saya dan mempertanyakan bagaimana dengan rumah tangga kita, kemudian saya menyatakan bahwa saat ini kamu sementara mabuk, jadi nanti setelah sadar baru kita bicarakan, selanjutnya pengadu langsung marah dan memaki-maki saya dengan kata cacian yang tidak pantas, dan melempari saya dengan asbak dan mengancam untuk membunuh saya dengan pisau, saat itu saya suda dalam kondisi tertekan dan takut, maka saya memilih untuk menyelamatkan diri ke rumah saudara saya atas nama Petrus Markindo untuk menginap dirumahnya sampai pagi hari baru saya kembali ke rumah. Bahwa pada keesokan harinya saya Kembali ke rumah setiba di depan rumah Pengadu suda menunggu dan mencegat saya di depan pintu rumah dan pengadu tidak mengijinkan saya untuk masuk ke dalam rumah, namun saya memilih untuk tetap masuk karena saya tidak mau ada permasalahan diantara kita karna saya sangat sayang kepada anak-anak dan keluarga saya, namun pengadu tetap mendorong saya bahkan menendang dan memukul saya dihadapan ibunya sendiri, saya sampe suda teriak meminta ampun namun pengadu tetap melayangkan pukulan kepada saya dan akhirnya saya pinsan dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif dari pihak medis di Rumah Sakit PP. Magrety Saumlaki. (Bukti T7) Bahwa setelah saya keluar dari rumah sakit, selanjutnya saya membuat laporan polisi untuk menyelesaikan masalah KDRT, dalam proses penyelesaian saya tetap mempertahan rumah tangga Kami karena saya masih terus berpikir nasib anak-anak Kami yang saat ini sementara Kuliah dan sekolah, sehingga saya meminta untuk dimediasi oleh pihak Kepolisian untuk minta Pengadu membuat surat pernyataan bahwa tidak akan terualang lagi. Hal ini membuktikan bahwa sebagai seorang istri masih ingin untuk terus menjaga hubungan rumah tangga Kami, namun yang dilakukan oleh pengadu kepada saya adalah mengundang awak media untuk menyampaikan kebusukan saya dikhalayak umum lewat media cetak, walaupun saya suda difitnah di berbagai media namun saya tetap memilih diam dan ingin terus membangun rumah tangga dengan baik, karena sebagai seorang ibu saya tidak ingin anak-anak saya akan dibuly dan ejek oleh teman-teman mereka atau siapa saja. (Bukti T8 – Butkti T9) Bahwa terhadap dalil laporan yang menyatakan bahwa Teradu memiliki perubahan sifat dan karakter dan suka berkeluyuran malam akibat berselingkuh adalah tuduhan yang sangat tidak benar. Bahwa saya sebagai seorang istri yang memiliki tanggungjawab dan beban moral untuk menjaga dan membesarkan anak-anak saya di rumah, terus dan wajib saya lakukan, saya keluar bukan tanpa alasan, lebih baik saya keluar untuk menyelamatkan diri dari Tindakan KDRT dan ancaman pembunuhan dari saat pengadu mabuk, saya sebagai seorang istri yang suda menikah dan tinggal bersama pengadu selama kurang lebih 17 tahun saya sangat tau sifat dan karakter pengadu saat suda mabuk, saya keluar dan menyelamatkan diri ke rumah saudara saya atas nama Petrus Markindo yang masih tinggal sekampung dan bertetangga dengan kami. (Bukti T10) Bahwa terhadap dalil laporan yang berkaitan dengan permintaan uang dari pihak lain yang menagatasnamakan staf ahli DKPP sebagai imbalan pengamanan perkara di DKPP maka dapat saya jelaskan sebagai berikut : Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2026, saat saya sementara mengikuti kegiatan di Polres Kepulauan Tanimbar, tiba-tiba ada pesan WA dan panggilan tak terjawab dari nomor baru yang tidak saya kenal, yang menyatakan bahwa dia adalah teman dari saudara pak Max di DKPP, kemudian saya membalas pesan itu bahwa saya sementara di Polres sehingga bisa disampaikan lewat WA saja, namun yang bersangkutan memaksakan untuk minta berkomunikasi lewat telepon, namun harus steril dan tidak boleh kemana-mana, selanjutnya saya selesai kegiatan saya sampaikan bahwa saya suda selesai kegiatan dan bisa ditelepon, dan direspon dengan langsung menelepon namun karena gangguan jaringan dan tidak tersambung maka saya berinisiatif untuk menelepon yang bersangkutan. Bahwa dalam percakapan itu yang bersangkutan memperkenalkan diri bahwa dia adalah saudaranya pak Max yang merupakan saudara saya, kemudian dalam pembicaraan itu yang bersangkutan sendiri yang menawarkan bantuan untuk membantu membuat jawaban terhadap dalil laporan yang diajukan ke DKPP, selanjutnya yang bersangkutan meminta uang untuk biaya makan bersama teman-temannya, namun saya menjawab bahwa saat ini saya tidak punya uang karena anak saya baru masuk kuliah dan membutuhkan banyak uang, karena terus menawarkan bantuan bagi saya, maka sebagai seorang Perempuan yang menghadapi banyak masalah tentu saya berpikiran positif bahwa ada orang yang ingin membantu saya sehingga saya sampaikan bahwa saya punya uang tersisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang bersangkutan mengiayakan dan menyampaikan bahwa biar suda nanti saya tambahkan Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk genap Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan memberikannya kepada teman-teman saya untuk biaya makan. Selanjutnya yang bersangkutan mengirimkan nomor rekening BCA dengan No : 0948168793 atas nama Colombus F. Manurung, selanjutnya saya mengirimkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa dalam percakapan melalui telepon dengan yang bersangkutan saya lalu teringat akan maraknya penipuan yang saat ini terjadi, sehingga saya berinisiatif untuk merekam semua pembicaraan itu, dan setelah saya mentranfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) baru saya sadar dan kemudian mengkonfirmasi ke pak Max bahwa apakah Pak Max mempunyai teman yang namanya Colombus F. Manurung?, ternyata jawaban pak Max bahwa pak Max tidak mengenal yang bersangkutan. Selanjutnya saya menghubunginya kembali, ternyata nomornya suda tidak aktif lagi. Bahwa sebagai seorang perempuan yang menghadapi setiap masalah terlebih khusus masalah laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik di DKPP, saya selalu berpikir positif untuk menerima setiap orang yang dengan rela menawarkan bantuan bagi saya dalam menyelesaikan setiap permalasahan yang saya hadapi. Bahwa saya menyadari dengan sungguh bahwa saya adalah seorang ibu rumah tangga dan sekaligus sebagai tulang punggung dalam keluarga yang tetap terus untuk berjuang menafkai keluarga saya serta bekerja keras untuk mengurus dan membiayai masa depan anak-anak saya. Dalam forum yang terhormat ini, dan dihadapan Majelis Sidang DKPP, ijinkanlah saya untuk menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besrnya atas langkah dan tindakan yang saya lakukan, walaupun saya menyadari dengan sungguh bahwa saya telah ditipu oleh orang yang menawarkan bantuan bagi saya. (Bukti P11) [2.6] PETITUM TERADU Berdasarkan seluruh uraian jawaban di atas, maka Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1) Menolak Pengaduan Pengadu untuk selutuhnya; 2) Menerima jawaban Teradu untuk seluruhnya; 3) Menyatakan Teradu tidak melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pendoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 4) Merehabilitasi nama baik Teradu, dan; 5) Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, maka Teradu memohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] BUKTI TERADU Bahwa untuk menguatkan jawabannya Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. Bukti T-1 Dokumen / Surat Kendaraan; 2. Bukti T-2 Dokumen / Surat Kendaraan; 3. Bukti T-3 Cetakan / Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp; 4. Bukti T-4 Cetakan / Tangkapan Layar Deposit Judi Online; 5. Bukti T-5 Cetakan / Tangkapan Layar Percakapan dengan Beberapa Orang dengan Sapaan Sayang; 6. Bukti T-6 Bukti Tanda Terima Laporan Polisi Saudara Eduardus Futwembun, SH, tertanggal 29 Juli 2026; 7. Bukti T-7 Dokumentasi Saat Masuk RSUD PP. Magrety; 8. Bukti T-8 Bukti Tanda Terima Laporan Polisi KDRT, tertanggal 04 Juli 2026; 9. Bukti T-9 Dokumen Surat Pernyataan Pengadu, tertanggal 28 Juni 2026; 10. Bukti T-10 Dokumen Laporan Pengaduan KDRT, tertanggal 02 Juli 2026; 11 Bukti T-11 Cetakan / Tangkapan Layar Percakapan dengan nomor baru yang mengatasnamakan staf ahli DKPP. [2.8] KETERANGAN SAKSI TERADU Menimbang pada saat sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2026, Teradu menghadirkan saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: [2.8.1] Leontina Yabarmase 1. Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2024, teman Saksi mengikuti kegiatan di Jakarta. Saksi merupakan teman Teradu pada saat kuliah. Pada saat Teradu di Jakarta, Saksi memesan catokan rambut. Dalam percakapan WhatsApp antara Saksi dengan Teradu, sudah terbiasa dengan sebutan sayang atau cinta. Dalam percakapan WhatsApp, Saksi menanyakan “sayang apakah sudah membeli pesanan itu”. Namun, Teradu masih video call dengan kakak Teradu. Sehingga, Saksi memaksa untuk melihat catokannya itu (Bukti P-1). Saksi mengakui nomor WhatsApp tersebut adalah miliknya. Nomor tersebut tahun 2024, handphone Saksi hilang sehingga nomor tersebut sudah tidak digunakan lagi. 2. Saksi menerangkan bahwa saat ini menggunakan nomor telepon yang baru. Sampai dengan saat ini, Saksi masih menggunaan sapaan sayang dan cinta dengan Teradu dalam berkomunikasi melalui WhatsApp. [2.8.2] Maksimus Lefteuw 1. Saksi menerangkan bahwa dihubungi oleh Teradu. Pada saat itu, Teradu mengatakan bahwa ada orang yang menghubungi Teradu. Orang tersebut mengatakan dirinya bernama Columbus dan mengaku masih memiliki hubungan sodara dengan Saksi. Saksi mengatakan kepada Teradu tidak kenal orang bernama Columbus. Namun, karena orang bernama Columbus tersebut sudah menghubungi Teradu dan mengatakan masih memiliki hubungan sodara dengan Saksi. Pada saat itu, Teradu mengatakan kepada Saksi bahwa Teradu dalam keadaan panik sehingga percaya kalau orang tersebut dari DKPP. Saksi bertanya kepada Teradu, kemudian Teradu menjawab orang tersebut meminta uang. Saksi memperingatkan kepada Teradu agar berhati-hati untuk mengantisipasi tindakan penipuan. Namun, Teradu mengatakan sudah terlanjur mengirimkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut. Menanggapi hal tersebut, Saksi mengatakan kepada Teradu “ya sudah yang penting jangan percaya siapapun yang menghubungi ibu atas nama lembaga manapun”. Teradu kemudian memberikan nomor telepon orang tersebut kepada Saksi. Selanjutnya, Saksi kemudian menghubungi nomor telepon orang tersebut ternyata nomornya memang tidak aktif. Kemudian Saksi mengatakan kepada Teradu “ya sudah kalau begitu kita sudahi saja tidak usah lagi berhubungan dengan nomor yang mengatasnamakan Columbus”. 2. Saksi menerangkan bahwa mengenal Pengadu dan Teradu. Sejak tahun 2009- 2023, Saksi sebagai Panwas. Saksi sebagai Panwas Maluku Tenggara pada tahun 2009. Sebelum masuk ke KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi mengenal Teradu masih menjabat sebagai Panwas KKT. Saksi cukup mengenal Teradu. Saksi dan Pengadu memiliki hubungan dalam pekerjaan. Kadang bertugas bersama-sama. Namun, secara pribadi tidak memiliki hubungan khusus. Bahkan, Teradu bersama dengan teman-temannya ke Tual (Maluku Tenggara), datang ke rumah bersama dengan teman-teman dan makan bersama. Kedekatan Saksi dan Pengadu tidak secara pribadi melainkan kelembagaan. Bahkan persoalan Pengadu yang mobilnya ditarik oleh debt colector dan dibawa ke Maluku Tenggara. Pengadu datang ke Maluku Tenggara, kemudian Teradu menelepon Saksi. Teradu mengatakan “Pak Maks bisa bantu?” Saksi menjawab “bantu apa itu?”. Teradu mengatakan “itu debt collector ambil mobil bawanya ke Tual” Saksi bertanya “Debt collector namanya siapa?”. Selanjutnya, Pengadu datang ke Maluku Tenggara dan tinggal di rumah Saksi. Pengadu tinggal bersama adik kandung Saksi yang merupakan anggota DPRD Fraksi Gerindra. Saksi yang mengurus persoalan mobil di debt collector. Sehingga pada akhirnya, mobil itu ditarik lagi oleh Saksi dari debt collector. Selanjutnya, dilakukan pembicaraan-pembicaraan dengan dengan debt collector. 3. Saksi terkejut namanya terseret dalam dugaan hubungan khusus dengan Teradu. Hubungan Saksi dan Teradu sangat baik. Bahkan ada kegiatan di Saumlaki juga bersama-sama. Pengadu juga pernah menjadi Staf Panwas KKT. Saksi dan Pengadu juga sering bertemu dalam kegiatan di tingkat nasional maupun provinsi dan tidak terjadi persoalan apapun. [2.9] KETERANGAN PIHAK TERKAIT [2.9.1] Ketua atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Bahwa DKPP memanggil Ketua atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagai Pihak Terkait yang pada sidang pemeriksaan menerangkan hal-hal sebagai berikut: [2.9.1.1] Wawan Kurniawan Susanto (Anggota KPU Provinsi Maluku) 1. Bahwa Pihak Terkait adalah Anggota KPU Provinsi Maluku periode 2024 s.d. 2029 yang membidangi Divisi SDM, Sosdiklih dan Parmas. 2. Bahwa dalam kedudukan tersebut, Pihak Terkait mempunyai tugas dan tanggung jawab kelembagaan untuk melaksanakan supervisi, monitoring, koordinasi, pembinaan, serta pemantauan terhadap pelaksanaan tugas Teradu sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 3. Bahwa Bahwa hubungan Pihak Terkait dengan Teradu adalah hubungan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan supervisi dan monitoring penyelenggaraan Pemilu, maka Pihak Terkait melaksanakan supervisi dan monitoring kepada KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka memastikan tahapan penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan KPU, pedoman teknis, serta kebijakan kelembagaan KPU. 4. Bahwa berdasarkan pelaksanaan supervisi, monitoring dan koordinasi, Pihak Terkait mengenal Teradu sebagai penyelenggara Pemilu yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. 5. Bahwa sepanjang pengetahuan Pihak Terkait, Teradu menunjukkan sikap kooperatif dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, termasuk dalam menghadiri rapat koordinasi, menyampaikan informasi, memberikan penjelasan atas hal-hal yang memerlukan klarifikasi, serta menindaklanjuti arahan dan kebijakan kelembagaan sesuai tugas dan kewenangannya. 6. Bahwa Teradu juga dikenal Pihak Terkait sebagai pribadi yang baik, santun dalam berkomunikasi dan memiliki sikap menghormati mekanisme kelembagaan. 7. Bahwa sepanjang interaksi kedinasan Pihak Terkait dengan Teradu, Pihak Terkait tidak pernah mengetahui adanya tindakan Teradu yang menunjukkan itikad buruk, penyalahgunaan jabatan, keberpihakan kepada pihak tertentu, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip profesionalitas dan integritas penyelenggara Pemilu. 8. Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait memandang perlu menerangkan bahwa Teradu pada dasarnya memiliki rekam pelaksanaan tugas yang baik dan menunjukkan kepribadian yang baik dalam hubungan kedinasan maupun dalam menjalankan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu. 9. Bahwa Pihak Terkait baru mengetahui persoalan ini setelah ada surat panggilan sidang pemeriksaan DKPP. Kemudian, Teradu menyampaikan bahwa telah dilaporkan oleh Pengadu ke DKPP. 10. Bahwa Pihak Terkait sebelumnya tidak pernah mendengar persoalan ini. 11. Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa Teradu merupakan anggota KPU Kabupaten Tanimbar Periode 2024-2029. Sebelumnya, Pihak Terkait merupakan anggota KPU Kota Tual Periode 2019-2024 sama dengan Teradu. Selama satu divisi, Pihak Terkait tidak mendengar, melihat/menyaksikan perilaku Teradu yang setidaknya dianggap kurang baik. Teradu sopan tidak terlalu dekat dengan laki-laki. Pada saat sama-sama menjadi anggota KPU Periode 2019-2024, ketika berkumpul, Teradu juga tidak terlalu berlama-lama dengan laki-laki. Namun, Teradu lebih sering dengan perempuan. 12. Bahwa Pihak Terkait menerangkan kesan Pihak Terkait terhadap Teradu sebagai rekan kerja cukup sangat baik. [2.9.2] Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Bahwa DKPP memanggil Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Pihak Terkait yang pada sidang pemeriksaan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami merupakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dalam perkara a quo berkedudukan sebagai Pihak Terkait, bukan sebagai Teradu. 2. Sesuai dengan Surat Panggilan DKPP, kami diminta memberikan keterangan mengenai tugas, perilaku, dan aktivitas Teradu sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, termasuk mengenai hubungan, komunikasi, pertemuan, dan interaksi Teradu dengan Sdr. Eduardus Futwembun, S.H. dan/atau pihak lainnya sebagaimana didalilkan oleh Pengadu. 3. Keterangan yang kami sampaikan didasarkan pada pengetahuan, pengamatan, dan pengalaman kami dalam pelaksanaan tugas bersama Teradu. Terhadap hal- hal yang berada di luar pengetahuan dan pengalaman langsung kami, khususnya mengenai kehidupan pribadi dan rumah tangga Teradu, kami tidak memberikan kesimpulan berdasarkan asumsi.

1. Florentina Layan, S.E. merupakan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dua periode, yaitu 2019–2024 dan 2024–2029. 2. Dalam kedua periode tersebut, Teradu menjabat sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. 3. Dalam menjalankan tugasnya, Teradu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangan sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 4. Berdasarkan pengetahuan dan pengamatan kami dalam pelaksanaan tugas bersama Teradu, Teradu telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, termasuk tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang divisi yang dipimpinnya. 5. Dalam pelaksanaan aktivitas kelembagaan, Teradu mengikuti dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan kegiatan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 6. Sepanjang pengetahuan dan pengamatan kami, tidak terdapat fakta dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang menunjukkan bahwa Teradu mengabaikan atau tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

1. Sdr. Eduardus Futwembun, S.H., sepanjang pengetahuan kami, merupakan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2018–2023. 2. Pada periode tersebut, Teradu merupakan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu terdapat hubungan kerja antara KPU dan Bawaslu sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. 3. Dalam konteks tersebut, terdapat komunikasi, koordinasi, pertemuan, dan interaksi antarpihak sebagai bagian dari pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilu. 4. Sepanjang pengetahuan dan pengamatan kami, interaksi antara Teradu dengan Sdr. Eduardus Futwembun, S.H. yang kami ketahui berlangsung dalam konteks pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai penyelenggara Pemilu. 5. Adapun mengenai komunikasi, pertemuan, atau hubungan yang bersifat pribadi dan berada di luar pengetahuan serta pengalaman langsung kami, kami tidak berada dalam posisi untuk memastikan maupun menyangkalnya.

1. Mengenai persoalan pribadi yang berkaitan dengan Teradu, kami baru mengetahui adanya informasi mengenai persoalan tersebut melalui pemberitaan pada media elektronik dan unggahan-unggahan yang dipublikasikan melalui akun media sosial milik suami Teradu. 2. Informasi tersebut merupakan informasi yang dipublikasikan secara terbuka. Oleh karena itu, kami tidak berada dalam posisi untuk memastikan kebenaran seluruh informasi yang diberitakan atau dipublikasikan, termasuk mengenai keseluruhan kehidupan pribadi dan rumah tangga Teradu. 3. Khusus saya, Christian Matruty, selaku Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, setelah mengetahui informasi tersebut, saya pernah berupaya melakukan komunikasi dengan suami Teradu. 4. Tujuan saya melakukan komunikasi tersebut adalah agar persoalan keluarga yang sedang dihadapi tidak menjadi konsumsi publik, terlebih Teradu merupakan pejabat publik. Dalam komunikasi tersebut, saya juga meminta agar unggahan- unggahan mengenai persoalan tersebut pada akun media sosial suami Teradu dapat dihapus. 5. Upaya tersebut saya lakukan sebagai bentuk kepedulian dan dengan harapan agar persoalan yang dialami dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tanpa memperluas persoalan ke ruang publik. 6. Meskipun demikian, komunikasi tersebut tidak menempatkan saya pada posisi untuk mengetahui secara langsung keseluruhan persoalan pribadi atau kehidupan rumah tangga Teradu.

1. Berdasarkan pengetahuan dan pengamatan kami, kami tidak mengetahui adanya fakta yang menunjukkan bahwa persoalan pribadi sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu memengaruhi pelaksanaan tugas Teradu sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 2. Sepanjang pengetahuan dan pengamatan kami, pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar tetap berlangsung melalui mekanisme kelembagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Kami juga tidak mengetahui adanya keputusan atau tindakan kelembagaan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dipengaruhi oleh persoalan pribadi atau hubungan pribadi sebagaimana yang didalilkan dalam Pengaduan.

Berdasarkan keterangan tersebut, kami menegaskan: 1. Teradu merupakan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk periode 2019–2024 dan 2024–2029, dan dalam kedua periode tersebut menjabat sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. 2. Berdasarkan pengetahuan dan pengamatan kami, Teradu telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan baik. 3. Interaksi Teradu dengan Sdr. Eduardus Futwembun, S.H. yang kami ketahui berlangsung dalam konteks pelaksanaan tugas masing-masing sebagai penyelenggara Pemilu. 4. Mengenai persoalan pribadi Teradu, kami baru mengetahuinya melalui pemberitaan media elektronik dan unggahan pada akun media sosial milik suami Teradu. Khusus saya, Christian Matruty, saya pernah berkomunikasi dengan suami Teradu dengan tujuan menjaga persoalan keluarga tersebut agar tidak menjadi konsumsi publik dan mendorong penyelesaiannya secara kekeluargaan. 5. Terhadap hal-hal yang berada di luar pengetahuan dan pengalaman langsung kami, khususnya mengenai kehidupan pribadi Teradu, kami menyerahkan penilaiannya kepada Majelis DKPP berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperiksa dalam persidangan.

Demikian Keterangan Tertulis Pihak Terkait ini kami sampaikan berdasarkan pengetahuan, pengamatan, dan pengalaman kami dalam pelaksanaan tugas sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami bersedia memberikan penjelasan lebih lanjut apabila diperlukan oleh Majelis DKPP. [2.9.2.1] Christian Matruty (Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar) 1. Bahwa Pihak Terkait bersama dengan Teradu selama 2 periode yaitu 2019-2024 dan periode 2024-2029. Pihak Terkait menerangkan bahwa Eduardus Futwembun merupakan mantan anggota Bawaslu Kabupaten Tanimbar Periode 2018-2023. Pihak Terkait mengetahui permasalahan Teradu berdasarkan pemberitaan di media massa dan media sosial yang diposting oleh suami Teradu. Bahkan ditandai/ditag di akun Anggota KPU Kabupaten Tanimbar. Menindaklanjuti hal tersebut, Pihak Terkait selaku Ketua KPU Kabupaten Tanimbar, berinisiatif mendatangi rumah Pengadu untuk berbicara dengan Pengadu. Pada saat itu, Pihak Terkait meminta Pengadu agar menjaga kehormatan keluarga karena Teradu merupakan pejabat publik. Apabila terdapat persoalan mohon agar diselesaikan secara kekeluargaan. Selanjutnya, Pihak Terkait berbicara dengan Teradu. Pada saat itu, Teradu menyampaikan terimakasih kepada Pihak Terkait. Teradu menyampaikan bahwa mengenai persoalan keluarga yang dihadapi, Teradu memiliki keyakinan bahwa Teradu dan Pengadu yang bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.Teradu berharap ada inisiatif baik dari Pengadu untuk menjemput dan menyelesaikan secara kekeluargaan atau melalui proses adat istiadat. 2. Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa Pihak Terkait dan Teradu merupakan penyelenggara Pemilu. Pertemuan hanya di ruang rapat pleno. Mengenai hubungan pribadi dan pertemuan pribadi, Pihak Terkait tidak mengetahui. Pihak Terkait tidak pernah mendengar isu dugaan perselingkuhan Teradu. 3. Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa Maksimus Lefteuw merupakan mantan anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. [2.9.2.2] Dolyanes Labobar (Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar) 3. Bahwa Pihak Terkait merupakan Kadiv Hukum dan Pengawasan. 4. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar isu dugaan perselingkuhan Teradu. 5. Bahwa Pihak Terkait mengetahui permasalahan Teradu berdasarkan pemberitaan di media massa dan media sosial. [2.9.2.3] Obeth N. Teftutul (Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar) 1. Bahwa Pihak Terkait Kadiv Perencanaan Data dan Informasi. 2. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar isu dugaan perselingkuhan Teradu. 3. Bahwa Pihak Terkait mengetahui permasalahan Teradu berdasarkan pemberitaan di media massa dan media sosial. [2.9.2.4] Olivir Srue (Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar) 1. Bahwa Pihak Terkait merupakan Kadiv Teknis Penyelenggaraan. 2. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar isu dugaan perselingkuhan Teradu. 3. Bahwa Pihak Terkait mengetahui permasalahan Teradu berdasarkan pemberitaan di media massa dan media sosial. [2.9.3] Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Bahwa DKPP memanggil Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas nama Paulus Leliak sebagai Pihak Terkait yang pada sidang pemeriksaan menerangkan hal- hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar isu dugaan perselingkuhan Teradu. 2. Bahwa Pihak Terkait mengetahui permasalahan Teradu berdasarkan pemberitaan di media massa dan media sosial.

1. Saya yang adalah Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar didalam perkara a quo berkedudukan sebagai Pihak Terkait, bukan sebagai Teradu. 2. Sesuai Surat Panggilan DKPP, saya diminta memberikan keterangan mengenai pelaksanaan tugas, perilaku, dan aktivitas kedinasan Teradu sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 3. Keterangan yang saya sampaikan didasarkan pada pengetahuan, pengamatan, dan pengalaman saya dalam pelaksanaan tugas bersama Teradu. Terhadap hal- hal yang berada di luar pengetahuan dan pengalaman langsung saya, khususnya mengenai kehidupan pribadi dan rumah tangga Teradu, saya tidak memberikan kesimpulan berdasarkan asumsi.

1. Florentina Layan, S.E. merupakan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dua periode, yaitu Periode 2019–2024 dan Periode 2024–2029. 2. Dalam dua periode tersebut, Teradu menjabat sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. 3. Dalam menjalankan tugasnya, Teradu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 4. Berdasarkan pengetahuan dan pengamatan saya dalam pelaksanaan tugas bersama Teradu, Teradu telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, termasuk tugas-tugas yang berkaitan dengan divisi yang dipimpinnya. 5. Dalam pelaksanaan aktivitas kelembagaan, Teradu mengikuti dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6. Sepanjang pengetahuan dan pengamatan saya, tidak terdapat fakta dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang menunjukkan bahwa Teradu mengabaikan atau tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 7. Berdasarkan pengetahuan dan pengamatan saya, saya tidak mengetahui adanya fakta yang menunjukkan bahwa persoalan pribadi sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu mempengaruhi pelaksanaan tugas Teradu sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 8. Selama ini pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar tetap berlangsung melalui mekanisme kelembagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. Saya juga tidak mengetahui adanya keputusan atau tindakan kelembagaan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dipengaruhi oleh persoalan pribadi atau hubungan pribadi sebagaimana yang didalilkan dalam Pengaduan.

Berdasarkan keterangan tersebut, saya menegaskan: 1. Teradu merupakan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk periode 2019–2024 dan periode 2024–2029, dan dalam dua periode tersebut menjabat sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. 2. Berdasarkan pengetahuan dan pengamatan saya, Teradu telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan baik.

Demikian Keterangan Tertulis Pihak Terkait ini saya sampaikan berdasarkan pengetahuan, pengamatan, dan pengalaman saya dalam pelaksanaan tugas sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya bersedia memberikan penjelasan lebih lanjut apabila diperlukan oleh Majelis DKPP. [2.9.4] Eduardus Futwembun Bahwa DKPP memanggil Eduardus Futwembun sebagai Pihak Terkait yang pada sidang pemeriksaan menerangkan hal-hal sebagai berikut: Dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri sendiri sebagai PIHAK TERKAIT dalam persidangan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu dalam Perkara Nomor: 290/PS.DKPP/SET-04/X/2026, dengan ini menyampaikan Keterangan Tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa saya setelah membaca dan memahami pokok aduan yang diajukan oleh Paskalis Kempirmase selaku Pengadu kepada Florentina Layan SE selaku Teradu yang merupakan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Periode 2024 - 2029, pada pokoknya menuduh adanya hubungan khusus atau perselingkuhan antara Teradu (Istri Pengadu) dengan saya selaku Pihak Terkait. 2. Bahwa saya dengan tegas menyatakan menolak dan membantah seluruh dalil, Tuduhan, serta asumsi yang disampaikan oleh Pengadu karena tuduhan tersebut tidak benar, tidak berdasar hukum, serta tidak didukung oleh alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bahwa hubungan antara saya dengan Teradu murni bersifat rekan kerja sesama penyelenggara, kekeluargaan dan sama sekali tidak pernah ada tindakan atau perbuatan tercela (perselingkuhan) sebagaimana yang dituduhkan oleh Pengadu. 4. Bahwa saya akan menguraikan fakta mengenai Bentuk hubungan, Komunikasi, Pertemuan dan Aktivitas sebagai berikut: a) Bentuk Hubungan: - Bahwa Saya, Pengadu dan Teradu adalah Putra dan putn dari Desa yang sama Olilit Timur Desa Olilit Raya; - Bahwa hubungan antara saya dengan Teradu selama saya menjabat sebagai Penyelenggara Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2018-2023 sebatas hubungan profesional; - Bahwa selain itu saya dengan Teradu masih memiliki hubungan keluarga dimana Ibu dari Teradu bernama Almarhuma Paula Buarleli (anak dari Abokou Buarleli) yang sama dengan Ibu dan Ayah saya bernama Almarhuma Godelifa Alakenan Buarleli (anak dari Almarhum Ares Buarleli) yang masi bersaudara kandung yaitu Almarhum Ares Bualeli, Almarhum Lolop Buarleli, Almarhum Pitai Buarleli dan Almarhum Abokou Buarleli sehingga sapahan saya kepada Pengadu dan Teradu dengan sebutan Kakak Oyang/Pengadu dan Kakak Nona/Teradu mengingat hubungan kekerabatan Duan Lolat sehingga saya menegaskan kembali tidak pernah ada hubungan khusus atau perselingkuhan sebagaimana yang dituduhkan Oleh Pengadu. b) Komunikasi: - Bahwa dapat saya sampaikan nomor kontak yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan Pengadu, Teradu ataupun dengan pihak-pihak lain hanya menggunakan nomor kontak (0813 4331 8334) yang sudah digunakan sejak tahun 2006 hingga sekarang; - Bahwa komunikasi yang terjadi menggunakan pesan WhatsApp antara saya dan Teradu bersifat wajar dan sifatnya umum, Sehingga saya memastikan bahwa tidak pernah ada percakapan bermuatan mesra, intim, atau melanggar norma kesusilaan sebagaimana yang dituduhkan Pengadu; - Bahwa berdasarkan Bukti P-12 yang diajukan oleh Pengadu sebagaimana dapat saya jelaskan sesuai Fakta dimana pada tanggal yang sudah saya lupa namun tepatnya di bulan Mei 2024 sekitar Siang hari ada telepon masuk dari Teradu menggunakan WhatsApp ke nomor saya namun Saat itu saya sementara menerima telepon, sehingga setelah selesai berbicara saya melihat ada Telpon panggilan takterjawab sehingga saya menghubungi kembali Teradu namun nomor tersebut sudah diluar jangkauan, sehingga Selang beberapa menit saya mengirim pesan kepada Teradu menggunakan WhatsApp yang menanyakan bahwa apakah Teradu tadi ada menghubungi Saya, karena saya sementara menerima telephon masuk. Selanjutnya saya menanyakan arahan atau perintah? Namun yang didapat adalah chat balasan dari Teradu yang mengatakan kepada saya jangan menghubungi Teradu karena pengadu marah, padahal sesungguhnya saya merasa tidak pernah menghubungi Teradu sama sekali; - Bahwa kemudian Bukti P-13 dapat saya jelaskan dimana saya sudah lupa tanggalnya namun tepatnya dibulan Juni 2024 sekitar Siang hari saya dihubungi melalui pesan WhatsApp dengan nomor telepon Pengadu yang menuduh saya berselingkuh dengan Teradu. Bahwa kemudian saya juga menjadi bingung atas tuduhan tersebut karena selama ini saya tidak pernah menghubungi atau berkomunikasi dengan Teradu. Bahwa atas tuduhan tersebut saya pernah meminta bukti percakapan yang dituduhkan Pengadu kepada saya namun Pengadu beralasan itu kejadiannya di bulan Januari 2024 sehingga sempat saya menyampaikan kepada pengadu blum gila to masa kejadian dibulan januari baru pengadu tanyakan pada bulan Juni 2024 ini?. Bahwa dalam percakapan pesan WhatsApp saya mengatakan untuk melaporkan Pengadu ke kepolisian namun saya menyadari bahwa Pesan WhatsApp dan Pengadu itu merupakan permintaan klarifikasi oleh Pengadu kepada saya sehingga saya menyadari sungguh jika dilaporkan maka tidak akan terpenuhi unsur pencemaran nama baik atau Fitnah; - Bahwa saya merasa percakapan antara saya dengan Teradu yang diajukan oleh Pengadu sebagai bukti dalam laporan pengaduan ini bagi saya pesan tersebut sifatnya normatif tidak mengandung atau melanggar norma Kesusilaan malah yang membuat saya kaget balasan pesan dari Teradu yang mengatakan bahwa Pengadu marah kalau saya menghubungi Teradu namun faktanya saya tidak pernah menghubungi Teradu seperti yang dituduhkannya sehingga saya meminta kepada Majelis untuk meminta Pengadu menampilkan seluruh isi percakapan saya dengan Pengadu yang terjadi diatas sehingga bisa membuat terang benderang perkara ini. c) Pertemuan: - Bahwa dapat saya jelaskan saya tidak pernah melakukan pertemuan dengan Teradu baik ditempat-tempat yang tidak wajar tidak pernah berdua- duaan ditempat yang mencurigakan selama pernah menjadi Penyelenggara Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulaun Tanimbar Periode 2018-2023 dan sejak Tahun 2024 saya hingga sekarang tidak pernah bertemu dengan Teradu di manapun. d) Aktivitas: - Bahwa dapat saya jelaskan dimana saya tidak lagi menjadi Penyelenggara Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar maka tidak ada aktivitas yang bersama-sama dengan Teradu baik secara penyelenggara, organisasi apa lagi setelah ditudukan tersebut saya memilih tidak memiliki hubungan aktivitas sama sekali. e) Fakta Lain: - Bahwa dapat saya jelaskan dimana Pengadu membangun opini dan cerita bahwa saya telah meminta maaf kepada yang bersangkutan malam acara pesta nikah pada tanggal 17 April 2026 di desa sifnana dan telah mengakui hubungan perselingkuhan saya bersama Teradu selama kurang lehih tiga tahun dan cerita tersebut tersebar sampai pada keluarga saya ade Ita Buarleli sehingga dengan alasan itu saya meminta Pengadu membuktikan kebenaran hal yang diceritakan/dituduhkan kepada saya namun jika tidak dapat membuktikannya maka saya menganggap perbuatan tersebut adalah "Fitna” sehingga saya telah resmi melaporkan Pengadu ke Kepolisian Sektor (Polsek) Tanimbar Selatan atas dugaan Pencemaran nama baik dan Fitna dengan Nomor Laporan Nomor STPL/23/VII/2026/SPKT/POLSEK TANIMBAR SELATAN/POL-RES KEPULAUAN TANIMBAR/POL-DA MALUKU tanggal 29 Jull 2026 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 05 Oktober 2026 terlampir dalam keterangan ini. - Bahwa saya telah membaca laporan dari Pengadu tertanggal 07 September 2026 pada angka romawi V tentang kronologis paragraph ke 8 (delapan) yang menyatakan bahwa “Eduardus Futwembun, SH berusaha memanggil dan menemui Pelapor dengan maksud untuk meminta maaf atas segala peristiwa yang telah terjadi antara dirinya dengan Pelapor”. Bahwa selanjutnya pernyataan ini saya menganggap pernyataan yang mengada- ngada dan dibuat-buat seolah-olah benar namun dapat saya Jelaskan bahwa ada kejadian di malam tersebut ada saksi yang sangat mengetahui peristiwa tersebut yaitu Saksi Johanis Kelbulan jika di pandang perlu saya akan mengajukan sebagai saksi dalam perkara ini menjelaskan peristiwa pada tanggal 17 April 2024. Bahwa berdasarkan uraian fakta, bantahan, dan penjelasan yang transparan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Sidang DKPP Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan: 1. Menerima keterangan tertulis Pihak Terkait secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa dalil aduan Pengadu terhadap Pihak Terkait adalah tidak terbukti mengada-ngada dan tidak beralasan hukum; 3. Menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak memiliki keterlibatan dalam bentuk apa pun terhadap pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didalilkan oleh Pengadu; 4. Atau apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono). Bahwa dalam sidang pemeriksaan Pihak Terkait menambahkan keterangan sebagai berikut: 1. Pihak Terkait menerangkan bahwa telah bekerja secara profesional selama menjabat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar Periode 2018- 2023. Sehingga tidak benar tuduhan yang disampaikan oleh Pengadu. 2. Pihak Terkait menerangkan bahwa hubungan Pihak Terkait dengan Pengadu maupun Teradu adalah satu kampung/desa yang sama yaitu Desa Olilit Timur- Olilit Raya. Pihak Terkait masih memiliki hubungan kekerabatan. Ibu Teradu masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Oma Pihak Terkait. Sehingga, Pihak Terkait dan Teradu masih satu garis keturunan. 3. Pihak Terkait menerangkan bahwa baru mengetahui dalil aduan Pihak Terkait diduga memiliki hubungan, setelah kejadian Pihak Terkait mengadukan pada bulan Juli sebagaimana keterangan tertulis. 4. Pihak Terkait menerangkan bahwa mengenai Bukti P-12 dan Bukti P-13, Bukti P- 12 pada bulan Mei 2024. Pada saat itu Pihak Terkait tidak lagi menjabat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ada panggilan tidak terjawab dari Teradu yang masuk di handphone Pihak Terkait. Pihak Terkait menyapa Pengadu dan Teradu dengan sapaan kakak. Pada saat itu, memang di luar jangkauan sehingga Pihak Terkait mengirimkan pesan WhatsApp untuk menanyakan. Pihak Terkait sempat mendapat balasan pesan WhatsApp agar tidak lagi menghubungi Teradu. Padahal, Pihak Terkait tidak mengetahui permasalahannya. Selanjutnya, pada Juni 2024, siang hari, Pengadu mengirimkan pesan WhatsApp kepada Pihak Terkait dan menuduh Pihak Terkait berselingkuh dengan Teradu. Handphone Pihak Terkait tahun 2024 sudah rusak. Pihak Terkait sempat bertanya kepada Pengadu dasar tuduhan tersebut apa? Pengadu menuduh karena ada percakapan pada bulan Januari. Pihak Terkait mempertanyakan kepada Pengadu, kejadian pada bulan Januari namun dikonfirmasi pada bulan Juni 2024. 5. Pihak Terkait menerangkan bahwa pada saat itu ingin melaporkan Pengadu. Namun Pihak Terkait memaknai Pasal 433, Pasal 434, Pasal 310 KUHP lama. Pada saat Pengadu menelepon Pihak Terkait, merupakan bentuk klarifikasi Pihak Terkait. Mulai Juni 2024, Pihak Terkait tidak mau lagi berkomunikasi dengan Pengadu maupun Teradu. Pihak Terkait ingin menjaga jarak. Pada tahun 2025- 2026, adik perempuan Pihak Terkait menghubungi Pihak Terkait untuk menginformasikan ada cerita dari kakak Pengadu yang menjelaskan keterangan Pengadu kepada kakaknya bahwa Pihak Terkait sudah mengakui berselingkuh dengan Teradu selama 3 (tiga) tahun, sehingga Pihak Terkait meminta maaf kepada Pengadu. Namun, Pihak Terkait tidak terima dengan pernyataan/keterangan Pengadu kepada kakaknya. Pada akhirnya, Pihak Terkait melaporkan Pengadu kepada kepolisian karena pencemaran nama baik. 6. Pihak Terkait menerangkan bahwa dalam laporan Pengadu mendalilkan namun dalam BAP Kepolisian Pengadu membantah pernah menceritakan. Pada saat Pengadu diambil keterangan membantah. Pihak Terkait menerangkan bahwa sampai dengan saat ini, Pihak Terkait tidak pernah melakukan komunikasi dengan Teradu. 7. Pihak Terkait menerangkan bahwa pada tahun 2025, Pengadu sempat minum bersama dengan Teradu. 8. Pihak Terkait menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2026, Pihak Terkait meminta SP2HP, Penyidik menyampaikan bahwa Terlapor I dan Terlapor II menyangkal, tidak menjelaskan seperti yang saya hadirkan sebagai Saksi. 9. Pihak Terkait menerima WhatsApp dari Pengadu pada bulan Juni 2024. Pihak Terkait sudah tidak ingat lagi tanggalnya. 10. Pihak Terkait tidak pernah menelepon Teradu sampai dengan 4 atau 5 kali dalam sehari sebagaimana tuduhan Pengadu. Dalil pengaduan Pengadu yang diajukan ke DKPP bertolak belakang dengan keterangan Pengadu saat di kepolisian. 11. Pihak Terkait membenarkan bahwa Bukti P-13 merupakan percakapan antara Pihak Terkait dengan Pengadu. Pihak Terkait memanggil Pengadu dengan sapaan kakak. Pengadu dan Teradu adalah kakak 2 (dua) tingkat di atas Pihak Terkait. 12. Pihak Terkait menerangkan bahwa tidak pernah memanggil Pengadu. Pengadu dipanggil oleh Yohannis kemudian dibawa ke tempat Pihak Terkait. Pihak Terkait tidak pernah menyampaikan kata permintaan maaf kepada Pengadu. Laporan terkait pencemaran nama baik atau fitnah yang disampaikan oleh Pihak Terkait, karena setelah kejadian tanggal 17, Pengadu menceritakan kepada keluarganya bahwa Pihak Terkait meminta maaf dan berselingkuh dengan Teradu kurang lebih 3 (tiga) tahun. Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3, sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. Bukti PT-1 Laporan Pengaduan, tertanggal 29 Juli 2026; 2. Bukti PT-2 Surat Tanda Penerimaan Laporan, tertanggal 29 Juli 2026; 3. Bukti PT-3 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tertanggal 5 Oktober 2026. [2.9.5] Columbus F. Manurung Bahwa DKPP memanggil Columbus F. Manurung sebagai Pihak Terkait yang pada sidang pemeriksaan memberikan keterangan tertulis sebagai berikut: Sehubungan dengan surat panggilan sidang No. 289/PS.DKPP/SET-04/X/2026 tertanggal 1 Oktober 2026 dimana saya dipanggil sebagai Pihak Terkait, saya meminta maaf karena saat persidangan ini berlangsung dimungkinkan saya sedang mendampingi klien dimintai keterangan di Kepolisian perihal dugaan tindak pidana bunuh diri dimana klien kami sebagai keluarga korban. Atas kemungkinan tidak bisa menghadiri sidang secara langsung maupun zoom, ijin Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Terkait pada prinsipnya menolak atau membantah dalil/bukti Pengadu yang diajukan ke DKPP sepanjang diakui kebenarannya oleh Terkait; 2. Terkait tidak mengenal pihak yang bersengketa di DKPP sepanjang perkara a quo, baik kenal secara fisik maupun media social; 3. Terkait tidak mengetahui persoalan Pengadu dan Teradu; 4. Terkait memiliki Nomor HP 08131xxxxxx6; 5. Terkait saat ini tidak menjadi bagian dari DKPP lagi dan berpropesi sebagai Advokat/Legal Konsultant; 6. Sepanjang pemahaman Terkait hal yang didalilkan oleh Pengadu tidaklah benar, karena DKPP hemat Terkait adalah Lembaga Terpercaya dan bermartabat serta akuntabilitasnya teruji serta memiliki SOP Penanganan Perkara yang Baik.

[3.1] Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik. Ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Para Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan a quo. Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat dan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu atas tindakan dan perbuatannya melakukan perselingkuhan dan hubungan tidak wajar dengan lebih dari satu orang laki-laki yang memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Menurut Pengadu, Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu tidak mampu menjaga kesetiaan, kehormatan, dan keteladanan dalam kehidupan rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut maka patut dipertanyakan kemampuan Teradu dalam menjaga amanah, integritas, dan martabat lembaga KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar tempatnya bekerja. [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Teradu menyatakan bahwa Teradu dan Pengadu melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Akta Perkawinan tertanggal 27 Mei 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Elisabeth P. Kempirmase dan Philipus E. Kempirmase. Sejak awal pernikahan, Teradu memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga keharmonisan, keutuhan, serta harkat dan martabat keluarga, sekaligus berperan aktif sebagai tulang punggung keluarga yang bekerja keras menopang perekonomian demi menjamin masa depan dan kebahagiaan anak-anak. Bahwa sebagai wujud rasa sayang, hormat, dan dukungan terhadap Pengadu yang meminta disediakan fasilitas transportasi keluarga guna mencari penghasilan tambahan, Teradu beriktikad baik mengajukan kredit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova melalui Bank BRI Cabang Saumlaki (Bukti T-1). Namun, setelah kendaraan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Pengadu untuk operasional usaha, selama berbulan-bulan Pengadu tidak memberikan penghasilan apa pun kepada Teradu. Akibat ketidakmampuan dan kendala pembayaran angsuran, kendaraan tersebut akhirnya ditarik kembali oleh pihak diler, di mana dana kompensasi penarikan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan oleh diler tidak pernah disampaikan atau diserahkan kepada Teradu, melainkan disalahgunakan oleh Pengadu untuk keperluan judi online. Meskipun mengalami kerugian materiil dan beban mental atas peristiwa tersebut, Teradu memilih tidak mempermasalahkannya dan tetap mengalah demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Bahwa selanjutnya pada sekitar awal tahun 2024, atas permintaan kembali dari Pengadu, Teradu dengan penuh rasa hormat dan iktikad baik kembali menyanggupi untuk mengajukan permohonan kredit 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios pada Bank BRI Cabang Saumlaki (Bukti T-2). Kendaraan tersebut kembali diserahkan kepada Pengadu untuk usaha transportasi demi menopang kebutuhan keluarga. Dalam pelaksanaannya, hasil usaha transportasi tersebut tidak pernah diberikan secara utuh kepada Teradu, melainkan sebagian besar disalahgunakan oleh Pengadu untuk membiayai kebiasaan berjudi online serta mengonsumsi minuman keras. Hal ini mengakibatkan terjadinya tunggakan angsuran hingga pada sekitar bulan Juli 2024 unit mobil Terios tersebut kembali ditarik oleh pihak diler. Ketika Teradu menanyakan keberadaan kendaraan tersebut secara baik-baik, Pengadu justru merespons dengan emosional, marah, serta melontarkan kata-kata makian yang tidak pantas dan tidak layak disampaikan kepada seorang istri. `Bahwa di samping permasalahan finansial tersebut, kehidupan rumah tangga Teradu kerap diwarnai oleh sifat dan karakter Pengadu yang arogan, kebiasaan mengonsumsi minuman keras, serta tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Pengadu saat dalam keadaan mabuk. Namun demikian, Teradu secara konsisten memilih untuk bertahan dan mengutamakan keutuhan keluarga serta masa depan anak-anak di atas segalanya. Bahwa terhadap dalil Pengadu mengenai percakapan WhatsApp pada bulan Januari 2024 yang menuduh Teradu berselingkuh dan mengakui hubungan dengan Eduardus Futwembun mantan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah sama sekali tidak benar. Fakta pertengkaran rumah tangga yang sebenarnya terjadi dipicu oleh terungkapnya perselingkuhan Pengadu dengan seorang perempuan bernama Agustina Batlayeri, yang dibuktikan dengan adanya tangkapan layar percakapan WhatsApp serta foto-foto vulgar yang dikirimkan perempuan tersebut kepada Pengadu (Bukti T-3). Bahkan, Teradu telah bertemu dan mengonfirmasi secara langsung kepada Agustina Batlayeri, di mana yang bersangkutan mengakui hubungan terlarang tersebut, sehingga Teradu yang bermaksud menyelamatkan keutuhan rumah tangga menasihatinya agar menghentikan hubungan itu mengingat kedua belah pihak telah berkeluarga. Namun, ketika Teradu mempertanyakan perselingkuhan serta kebiasaan Pengadu yang menghabiskan uang untuk judi online dan minuman keras, Pengadu yang berada dalam pengaruh alkohol justru emosional, balik menuduh Teradu tanpa dasar, dan melakukan tindakan pemukulan serta penganiayaan terhadap Teradu (Bukti T-4). Bahwa Teradu menolak keras penafsiran Pengadu terkait tuduhan pengakuan Teradu bahwa Teradu melakukan hubungan tidak wajar dengan lebih dari satu orang laki-laki. Keterangan tersebut merupakan percakapan pribadi akibat pertengkaran di media sosial di mana Pengadu secara terus-menerus memaki-maki Teradu dengan kata-kata yang sangat tidak pantas, menuduh Teradu sebagai wanita pelacur, lonte, dan suka menjual diri. Pernyataan Teradu saat itu murni merupakan luapan emosi, jenuh, dan frustrasi seorang istri atas tuduhan tanpa dasar yang berulang kali dilontarkan Pengadu, sehingga Teradu meminta cerai, dan hal tersebut sama sekali bukan merupakan pengakuan fakta. Bahwa tuduhan Pengadu terkait percakapan WhatsApp yang memuat kata "sayang" dan permintaan saling mengirim foto sebagai bentuk hubungan asmara adalah tuduhan yang mengada-ada. Percakapan tersebut merupakan komunikasi antara Teradu dengan rekan Teradu, Leontina Yabarmase, mengenai pesanan catok rambut yang dibeli Teradu saat mengikuti kegiatan KPU RI di Jakarta, di mana permintaan foto murni untuk memastikan barang pesanan tersebut, sementara Teradu sedang video call dengan kakak Teradu atas nama Maria Layan. Sapaan "sayang" itu sendiri merupakan sapaan keakraban yang lazim Teradu gunakan dalam berkomunikasi sehari-hari dengan kawan, teman kantor, maupun sesama pimpinan KPU (Bukti T-5). Bahwa dalil laporan mengenai peristiwa tanggal 17 April 2026 pada acara pernikahan di Desa Sifnana, yang mengklaim Eduardus Futwembun mendatangi Pengadu untuk meminta maaf, adalah cerita bohong. Pada saat itu, Pengadu dalam kondisi mabuk berat akibat konsumsi alkohol dan menuduh Teradu berselingkuh di depan umum. Berdasarkan konfirmasi Teradu kepada saksi di tempat kejadian, yaitu atas nama Johanis Kelbulan dipastikan kejadian permintaan maaf tersebut tidak pernah ada. Bahkan akibat pencemaran nama baik yang dilakukan Pengadu di muka umum tersebut, Eduardus Futwembun telah melaporkan Pengadu ke pihak Kepolisian atas tuduhan Fitnah dan Pencemaran Nama Baik (Bukti T-6). Bahwa dalil yang menyatakan Teradu melakukan percekcokan hingga tindakan KDRT terlebih dahulu serta suka berkeluyuran malam akibat berselingkuh adalah tidak benar. Pada tanggal 20 Juni 2026 malam, Pengadu yang mabuk minuman keras menelepon dan mengancam Teradu bahwa Pengadu akan membawa wanita lain ke rumah. Sekembalinya ke rumah dalam keadaan mabuk, Pengadu mengamuk, memaki- maki, melempari Teradu dengan asbak, dan mengancam membunuh Teradu dengan pisau, sehingga Teradu terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri ke rumah kerabat Teradu, atas nama Petrus Markindo (Bukti T10). Keesokan harinya, saat Teradu pulang ke rumah, Pengadu mencegat di pintu, mendorong, menendang, dan memukul Teradu secara brutal di hadapan ibu kandung Pengadu hingga Teradu pingsan dan dilarikan ke Rumah Sakit PP. Magrety Saumlaki untuk perawatan intensif (Bukti T-7). Atas perbuatan KDRT tersebut Teradu melaporkan Pengadu ke Kepolisian, namun demi memikirkan masa depan anak-anak yang sedang kuliah dan sekolah, Teradu tetap menunjukkan niat baik memilih jalan mediasi di Kepolisian agar Pengadu membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Sayangnya, Pengadu justru mengundang awak media untuk menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik Teradu di media cetak, yang mana Teradu memilih tetap diam demi melindungi mental anak-anak (Bukti T-8 dan Bukti T-9). [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, keterangan saksi dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa terhadap aduan Pengadu pada angka [4.1] yang pada pokoknya mndalilkan bahwa Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu atas tindakan dan perbuatannya melakukan perselingkuhan dan hubungan tidak wajar dengan lebih dari satu orang laki-laki yang kemudian memicu kekerasan dalam rumah tangga antara Pengadu dan Teradu. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa Pengadu dan Teradu menikah secara sah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sejak awal pernikahan, Teradu memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga serta harkat dan martabat keluarga, sekaligus menjadi tulang punggung keluarga yang bekerja sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bahwa sebagai wujud dari rasa hormatnya sebagai seorang Istri, Teradu memberikan uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagai Down Payment (DP) untuk mengajukan kredit kendaraan roda 4 (empat) berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova melalui Bank BRI Cabang Saumlaki (vide Bukti T-1) untuk membeli kendaraan operasional usaha rental mobil yang dikelola oleh Pengadu. Bahwa setelah beberapa bulan dijalankan, Teradu mengalami kendala untuk membayar angsuran yang kemudian kendaraan a quo ditarik kembali oleh leassing. Bahwa terdapat dana kompensasi sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang dikembalikan oleh pihak dealer yang disalahgunakan oleh Pengadu untuk bermain judi online. Bahwa pada tahun 2024, atas permintaan dari Pengadu, Teradu kembali mengajukan permohonan kredit kepada Bank BRI Cabang Saumlaki untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios yang diperuntukan untuk usaha rental milik Pengadu (vide Bukti T-2). Terungkap dalam sidang pemeriksaan, bahwa hasil dari usaha tersebut tidak pernah diterima oleh Teradu. Diketahui bahwa Pengadu kerap menggunakan uang hasil usaha a quo untuk bermain judi online dan membeli minuman keras, sehingga hal ini menyebabkan tunggakan untuk membayar angsuran mobil. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pada bulan Juli 2024 mobil Daihatsu Terios kembali ditarik oleh pihak Leassing. Terungkap dalam sidang pemeriksaan, bahwa selain dengan masalah finansial, kehidupan rumah tangga Pengadu dan Teradu kerap diwarnai keributan. Bahwa pada bulan Januari Tahun 2024 Pengadu menemukan sebuah percakapan whatsapp diponsel milik Teradu, dengan bunyi pesan “Sayang su sampe mo zg kabari”, kemudian Teradu membalas pesan tersebut dengan kalimat “Bagaimana mo ko kasi kabar sayang pace kawal terus ini” yang menurut Pengadu pesan ini diduga dikirim oleh Pihak Terkait Eduardus Futwembun dengan kontak tersimpan dengan nama PPS Adodomolo. Terungkap dalam sidang pemeriksaan, bahwa Eduardus Futwembun merupakan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar Periode Tahun 2019-2024. Terungkap dalam sidang pemeriksaan, Pihak Terkait Eduardus Futwembun mengatakan bahwa hubungan antara Teradu dan dirinya bersifat rekan kerja sesama penyelenggara dan masih terdapat hubungan keluarga. Dirinya juga menambahkan bahwa nomor whatsapp yang digunakan tidak sama dengan nomor ponsel tersimpan dengan nama PPS Adodomolo. Pihak Terkait Eduardus Futwembun mengatakan pula bahwa hubungan antara dirinya dan Teradu adalah murni hubungan kerja sebagai Penyelenggara Pemilu. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Pihak Terkait Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menyatakan bahwa tidak pernah melihat dan mendengar adanya hubungan khusus antara Teradu dan Pihak Terkait Eduardus Futwembun, pertemuan keduanya juga selalu dalam rangka pekerjaan sesama Penyelenggara Pemilu. Bahwa ditemukan pula percakapan yang memuat kata “sayang” didalam ponsel milik Teradu yang diakui disadap oleh Pengadu. Terungkap dalam sidang pemeriksaan bahwa percakapan tersebut adalah percakapan antara Teradu dengan Saksi Teradu atas nama Leontina Yabarmase yang merupakan rekan kerja Teradu. Percakapan tersebut dikirim pada saat Teradu mengikuti kegiatan KPU RI di Jakarta. Percakapan dengan kata “sayang” dan Permintaan foto tersebut bermaksud menanyakan konfirmasi pesanan alat pelurus rambut yang dibeli oleh Teradu di Jakarta untuk Saksi Teradu atas nama Leontina Yabarmase (vide Bukti T-5). Terungkap dalam sidang pemeriksaan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2026, Pengadu datang pada malam hari kerumah kediaman milik Pengadu dan Teradu, dalam keadaan mabuk minuman keras. Pengadu datang dengan kembali menuduh Teradu berselingkuh dengan laki-laki lain dan meminta Teradu untuk segera membahas nasib rumah tangganya. Namun, Teradu menolak karena merasa kelelahan setelah bekerja. Namun hal itu ternyata memicu Pengadu mengamuk dan memukul Teradu dibagian kepala belakang sehingga membuat Teradu jatuh tidak sadarkan diri dan langsung dibawa oleh Pengadu ke Rumah Sakit. Bahwa setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit, kakak kandung Teradu meminta Teradu untuk melaporkan Pengadu ke Polisi dengan laporan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2026 Pengadu mendapatkan Surat Nomor B/01/VII/2026/SPKT perihal Undangan Klarifikasi dari Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar (vide Bukti P-2). Bahwa setelah mendapatkan Surat Undangan a quo, Pengadu datang ke Kantor Polisi Kabupaten Kepuluan Tanimbar dan mengakui perbuatannya melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bahwa Pengadu juga membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadu tidak akan mengulangi perbuatan KDRT kepada Istrinya in casu Teradu (vide Bukti P-3). Terungkap pula dalam sidang pemeriksaan, setelah kejadian a quo, Pengadu justru menyebarkan berita dugaan perselingkuhan Teradu ke sejumlah media online dan disejumlah sosial media dengan menandai akun resmi KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar (vide Bukti T-8 dan Bukti T-9). Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, DKPP menilai bahwa dalil dugaan Pengadu terhadap Teradu yang berselingkuh hanya didasarkan pada temuan percakapan whatsapp tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain. Sejalan dengan semangat asas unus testis nullus testis bahwa satu alat bukti tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lain untuk membuktikan suatu dalil. Terlebih DKPP melihat kata “sayang” dalam percakapan tersebut merupakan percakapan antara Teradu dengan rekan kerja perempuan untuk keperluan pembelian suatu barang. Percakapan yang diperoleh Pengadu dari ponsel milik Teradu yang disadap juga diragukan nilai pembuktiannya. Dalam menilai dalil Pengadu, DKPP bertitik tolak pada prinsip bahwa setiap dalil yang menyatakan adanya sebuah pelanggaran etik, maka harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan in casu Pengadu. Hal ini selaras dengan asas actori incumbit onus probandi (siapa yang mendalilkan maka wajib untuk membuktikan). Bahwa dalam hal ini pembuktian tersebut juga harus didasarkan pada alat bukti yang didapatkan secara sah dan saling berkesesuaian, bukan hanya didasarkan pada dugaan dan persepsi pribadi. Cara mendapatkan alat bukti yang sah adalah hal penting untuk menjunjung tinggi asas kepastian hukum dalam pemeriksaan perkara etik. Bahwa dalam sidang pemeriksaan terdapat fakta yang menunjukan Teradu merupakan tulang punggung keluarga, serta tidak ada bukti yang menyakinkan DKPP tentang adanya perbuatan Teradu berselingkuh. Oleh karena itu, DKPP memandang kehidupan pribadi Penyelenggara Pemilu memang tidak sepenuhnya terlepas dari penilaian etik, sebab intergritas dan kehormatan pribadi merupakan bagian dari kehormatan lembaga. Namun demikian, berdasarkan asas proporsionalitas, penilaian etik atas ranah kehidupan pribadi harus dilakukan secara cermat dan terbatas, mengingat setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabatnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. DKPP menilai suatu perbuatan untuk dapat dinyatakan melanggar kode etik, harus terbukti secara nyata adanya perbuatan konkret yang melampaui batas kepatutan dan berdampak pada marwah lembaga. Merujuk pada seluruh Keterangan Pihak Terkait dalam sidang pemeriksaan, tidak terdapat satupun ditemukan keterangan adanya hubungan yang tidak wajar antara Teradu dengan laki-laki lain. Adapun pemberitaan dugaan perselingkuhan yang beredar di media online dan media sosial justru bersumber dari tindakan Pengadu sendiri (vide Bukti T-8 dan Bukti T-9). Berdasarkan asas pertanggung jawaban personal, akibat dari perbuatan pihak lain tidak dapat dibebankan kepada Teradu sebagai suatu pelanggaran etik. Berdasarkan seluruh uraian di atas, DKPP tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Teradu mempunyai hubungan yang tidak wajar dengan laki-laki lain. Teradu tidak terbukti melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat lembaga Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil aduan Pegadu pada angka [4.1] tidak terbukti. Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait, memeriksa dan mendengar keterangan Saksi dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu, Teradu dan Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; dan [5.3] Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu Florentina Layan selaku Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (Enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota; J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Yulianto Sudrajat, dan Herwyn J.H Malonda masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam oleh Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota; Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Muhammad Tio Aliansyah masing- masing sebagai Anggota. KETUA Ttd Heddy Lugito ANGGOTA Ttd Ttd Ratna Dewi Pettalolo I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Ttd Muhammad Tio Aliansyah Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN, Haq Abdul Gani