Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 203-PKE-DKPP/VII/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 213- P/L-DKPP/VII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 203-PKE- DKPP/VII/2019, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Oni Husain Al Djufrie Pekerjaan : Saksi/Tim Pemenangan Calon Anggota DPD RI Dapil NTB Nomor Urut 27 atas nama Prof. Dr. Farouk Muhammad Alamat : Jl. Pariwisata No. 11 B RT002/083 Pejanggik, Mataram – Kota Mataram Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------- Pengadu.

TERHADAP: [1.2] TERADU 1. Nama : Muhammad Khuwailid Pekerjaan : Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Alamat : Jl. Udayana No. 10 Pejarakan Karya,Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Itratif Pekerjaan : Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Alamat : Jl. Udayana No. 10 Pejarakan Karya, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Umar Achmad Seth Pekerjaan : Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Alamat : Jl. Udayana No. 10 Pejarakan Karya,Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : M L.Suhardi Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Pekerjaan : Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Alamat : Jl. Udayana No. 10 Pejarakan Karya,Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Yuyun Nurul Azmi Pekerjaan : Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Alamat : Jl. Udayana No. 10 Pejarakan Karya,Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Mardani Pekerjaan : Staf Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Alamat : Jl. Udayana No. 10 Pejarakan Karya, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------Teradu VI; 7. Nama : Habibi Pekerjaan : Staf Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Alamat : Jl. Udayana No. 10 Pejarakan Karya,Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------Teradu VII; Teradu I, II, III, IV, V, VI, dan Teradu VII selanjutnya disebut sebagai -------------- -------------------------------------------------------------------------------- Para Teradu. [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 213-P/L-DKPP/VII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 203-PKE-DKPP/VII/2019,yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut: 1. Bahwa pada kesempatan Rapat Pleno KPU Provinsi NTB tanggal 12 Mei 2019 di Hotel Lombok Raya Mataram, Pengadu dalam kedudukan sebagai Saksi dan sekaligus sebagai Tim Pemenangan Calon Anggota DPD Nomor Urut 27 atas nama Prof. Dr. Farouk Muhammadselanjutnya disebut Timmenyampaikan Laporan/Pengaduan yang menyangkut: a. penggunaan pas foto peserta nomor 26 yang diduga di"palsu"kan atau tidak sebagaimana diamanatkan pada Psl. 69 ayat (1) huruf j PKPU nomor 26 tahun 2018 sebagai foto "terakhir" dan "terbaru" yang semestinya merupakan foto yang menampakan wajah dan postur tubuh yang sesuai keasliannya atau tanpa merubah jatidiri dalam sistem identifikasi; termasuk dalam hal ini Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, adalah pas foto peserta nomor 35 yang diduga persis sama dengan foto pada surat suara dalam Pemilu 2014 sehingga melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf j PKPU Nomor 26 Tahun 2018; Perbedaan antara pas foto yang terpasang pada surat suara dan tampilan asli peserta nomor 26 sesungguhnya baru dapat dikatakan diketahui secara meyakinkan ketika Pelapor/Tim bertemu secara tatap muka dengan peserta nomor 26 pada kesempatan Rapat Pleno KPU Provinsi di Hotel Lombok Raya Mataram, sedangkan dugaan kesesuaian pas foto nomor 35 dengan foto pada Pemilu 2014 terjadi setelah salah seorang anggota Tim Pelapor mengamati deretan pas foto peserta Calon-calon Anggota DPD terpilih pada Pemilu 2014 yang terpampang pada dinding salah satu ruangan Kantor KPU Provinsi NTB. b. pembagian sembako (praktik politik uang) oleh peserta nomor 26 pada Praktik politik uang tersebut diketahui oleh Tim setelah menerima masukan berupa beberapa lembar foto pembagian sembako dari salah seorang teman yang dikirim melalui media sosial "WhatsApp" pada tanggal 11 Mei 2019 atau sehari sebelum hari terakhir Rapat Pleno KPU Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya Mataram; c. Penggunaan logo DPD RI yang dicantumkan pada spanduk yang dipasang melatarbalakangiaktivitas-aktivitas pembagian sembako/materi oleh Peserta Pemilu tersebut butir (2) di atas. Spanduk tersebut bertuliskan "Mohon Doa & Dukungan ...Pilih Nomor Urut 26", yang juga mencantum atribut logo DPD RI, yang dilarang berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf i, karena bukan merupakan atribut peserta yang bersangkutan; d. penggelembungan atau penambahan (mark-up) suara peserta nomor 26, nomor 29 dan nomor 35 pada beberapa TPS di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah yang baru ditemukan dan diketahui pada tanggal 11 Mei 2019 sehari sebelum hari terakhir Rapat Pleno KPU Provinsi NTB; data penggelembungan suara peserta-peserta tersebut diketahui setelah Tim berhasil menemukan formulir model C1-DPD dari beberapa TPS yang dibandingkan dengan formulir model DAA1-DPD dari kelurahan yang bersangkutan di Kecamatan Praya. Keempat pelanggaran tersebut huruf a, b, c, dan d di atas dituangkan ke dalam formulir model DC2-DPD yang ikut ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud. 2. Bahwa sesuai arahan Anggota Bawaslu Provinsi NTB Umar Achmad Seth pada kesempatan Rapat Pleno KPU tersebut butir 1) dan sesuai amanat Pasal 98 ayat (2) huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada tanggal 16 Mei 2019, Tim melaporkan kasus-kasus tersebut butir 1) kepada Bawaslu; 3. Bahwa karena belum pernah ada panggilan untuk didengar keterangannya dan juga belum pernah ada respon dalam bentuk apapun dari Bawaslu NTB, maka pada tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 16.00, sesuai arahan Ketua Bawaslu Muhammad Khuwailid, Pelapor bersama Calon Anggota DPD Prof. Dr. Farouk Muhammad dan Sdr. Sudirman menemui dan meminta klarifikasi Anggota Bawaslu Provinsi NTB Umar Achmad Seth, S.H. sebagai pejabat yang berkompeten menangani Laporan/Pengaduan tersebut; 4. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Komisioner Umar Achmad Seth menyatakan bahwa Laporan tersebut sudah kadaluarsa karena diketahui pada tanggal 30 April 2019 sebagaimana tertera pada Formulir Model B.1 Laporan yang disampaikan Pelapor, sementara itu Komisioner Umar Achmad Seth tidak bisa menjelaskan mengapa sama sekali tidak pernah ada pemberitahuan kepada Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Pelapor, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; 5. Bahwa kemudian Pelapor menjelaskan kepada Komisioner Umar Achmad Seth bahwa pengisian formulir model B.1 tersebut seluruhnya dilakukan oleh Petugas Penerima Sdr. Habibi hanya dengan merujuk Laporan tertulis yang dibuat oleh Sudirman tertanggal 15 Mei 2019 dan tidak diisi berdasarkan keterangan Pelapor secara rinci dan lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, antara lainsebagaimanadisaksikanolehSudirmandanBagiade,yangPelaporlaporkan pada saat itu ada 4 kasus yaitu sebagaimana yang tertera pada a) sampai dengan d) di atas, tetapi Habibi mengatakan cukup yang dicantumkan dua kasus saja, yaitu kasus foto dan kasus pembagian sembako sedangkan kasus-kasus lainnya nanti saja dikembangkan dalam berita acara klarifikasi; Sdr. Habibi juga tidak pernah memberitahu Pelapor "... selengkap dan secermat mungkin ..." tentang apa yang dimaksud dari masing-masing item dalam formulir model B.1 terkait " ... dugaan pelanggaran yang diajukan ..." termasuk pencantuman tanggal 30 April yang kesemuanya tanpa penjelasan kepada Pelaportentang penentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; 6. Bahwa kemudian Pelapor menjelaskan bahwa Laporan tersebut justru merupakan tindak lanjut dari arahan Komisioner Umar sendiri pada Rapat Pleno KPU Provinsi NTB tanggal 12 Mei sebagai respon dari Laporan empat kasus yang pernah Pelapor/Tim sampaikan pada Rapat Pleno tersebut; 7. Bahwa setelah diperiksa dengan seksama isi Laporan yang tertuangkan dalam formulir model B.1 tertanggal 16 Mei 2019 ternyata benar bahwa Laporan yang disampaikan oleh Pelapor tertanggal 16 Mei 2019 tersebut mencakup pengaduan terkait foto dan pembagian sembako atau praktik politik uang; 8. Bahwa terkait foto-foto pembagian sembako, kepada Komisioner Umar Achmad Seth ditunjukan bukti pada hand phone Pelapor percakapan melalui media sosial "WhatsApp" bahwa benar foto-foto tersebut diterima oleh Pelapor dari seorang teman bernama Safruddin pada tanggal 11 Mei 2019, sedangkan Laporan dibuat pertanggal 16 Mei 2019, sehingga masih termasuk dalam jangka waktu tujuh hari; 9. Bahwa dari pertemuan tersebut pada akhirnya ditindaklanjuti dengan undangan kepada Pelapor untuk pembuatan Berita Acara Klarifikasi pada tanggal 14 Juni 2019; 10. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019 Pelapor menerima undangan untuk Safruddin untuk klarifikasi sebagai saksi yang mengirimkan foto-foto pembagian sembako ; namun,Safruddin ternyata masih berada di Pulau Jawa (Ponorogo) sehingga tidak bisa memenuhi undangan dan demikian pula untuk undangan yang kedua tertanggal 17 Juni 2019 untuk hadir pada tanggal 18 Juni 2019; 11. Bahwa sebelum pertemuan dengan Komisioner Umar Achmad Seth tersebut butir 3) di atas, pada tanggal 13 Juni 2019 pagi menjelang pertemuan Pelapor dengan Prof. Dr. Farouk Muhammad, Sdr. Muhammad Galib dan Sdr. Komang Juli Agustawan memberitahu Pelapor bahwa ketika membuka Face Book (FB) mereka menemukan akun atas nama "Evi Apita Maya" yang setelah ditelusuri dalam akun tersebut ternyata ditemukan ada sejumlah foto-foto pembagian sembako dan materi lainnya yang serupa dengan foto-foto yang pernah ditemukan sebelumnya, tetapi memuat keterangan yang lebih jelas tentang waktu dan Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, lokasi, yang kemudian fotofoto tersebut di"print out" dan satu berkas diserahkan kepada Prof. Dr. Farouk Muhammad sebagai laporan; 12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, Pelapor bersama Tim berangkat menuju Dusun Loko Rangan Desa Kayangan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara dan atas bantuan seseorang yang juga bernama Safrudin, Pelapor bersama Sdr. Muhammad Galib Gibran berhasil bertemu dengan seorang ibu yang ternyata cocok dengan yang tertera dalam foto penyerahan sembako. Bahwa Ibu yang mengaku bernama Hafsah Abidin tersebut membenarkan foto dirinya dan mengakui pernah menerima bantuan barang-barang pada akhir bulan September 2019 dari orang Perusahaan Kijang Lombok Raya, yang merupakan mitra kerja Ibu Hafsah untuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, dengan permintaan agar pada tanggal 17 April 2019 Ibu Hafsah mencoblos ibu Evi Apita Maya Calon Anggota DPD nomor urut 26; diakui pula oleh bahwa barang-barang tersebut telah habis dibagi dan terpakai, kecuali selembar alas duduk dan satu lembar sticker yang ditunjukan kepada Pelapor; 13. Bahwa pada sekitar pukul 17.00 Pelapor dan Tim menuju Dusun Todo Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara dan atas bantuan Sdr. Safrudin kemudian berhasil bertemu dengan Ibu Inaq Icah yang didampingi anaknya bernama Fahrudin. Inaq Icah mengaku mengenal perempuan yang memeluk dirinya dalam foto dan menerima sembako dan lain-lain; sejumlah warga di lokasi yang kami kunjungi bahkan mengemukakan bahwa mereka hampir semuanya mencoblos nomor 26 sehingga memperoleh suara tertinggi di TPS Dusun Todo; Tim kami juga menemukan lokasi pengambilan foto dengan ibu Evi Apita Maya, dan disana masih ditemukan spanduk; 14. Bahwa bahwa pada hari Senin 17Juni 2019 Pelapor datang ke Kantor Bawaslu dan bertemu dengan Sdr. Habibi, petugas penerima Laporan/Pengaduan; Pelapor kemudian menyerahkan foto-foto terbaru yang ditemukan pada tanggal 13 Juni 2019 dan foto-foto bersama penerima sembako/materi di lokasi kejadian pembagian sembako oleh Terlapor dalam tindak pidana Pemilu serta foto spanduk dan sticker yang masih terpasang sebagai barang-barang bukti baru; 15. Bahwa Petugas Penerima Laporan Sdr. Habibi dan Sdr. Syathibi tidak berkenan menerima tambahan barang bukti, tetapi sebaliknya menyarankan agar Pelapor membuat Laporan baru sebagai temuan yang baru diketahui; B. Rangkaian peristiwa terkait penanganan Laporan keduaNomor: 12/LP/PL/Prov/18.00/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 sebagai berikut: 1. bahwa atas arahan petugas Bawaslu tersebut huruf a butir 15) di atas, Pelapor kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 membuat Laporan baru yang tercatat nomor: 12/LP/PL/Prov/18.00/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 dengan menyerahkan foto-foto sebagai barang bukti terbaru; 2. bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 Pelapor memberikan keterangan dalam Berita Acara Klarifikasi; 3. bahwa setelah membuat Berita Acara tersebut butir 2) di atas, Petugas Sdr. Habibi menyampaikan agar menghadapkan Sdr. Muhammad Galib Gibran dan Sdr. Komang Juli Agustawan pada keesokan harinya untuk diambil keterangan klarifikasinya; 4. Pada tanggal 20 Juni 2019 Pelapor bersama dua orang saksi sudah siap-siap menunggu undangan, tetapi ternyata sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 tidak ada juga kabar dari Bawaslu; dan karena merasa penasaran dan khawatir terulang kembali keadaan seperti sebelumnya, pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 15.30 Pelapor mendatangi Kantor Bawaslu NTB dan menuju papan Pengumuman dan ternyata tidak ada pengumuman Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, terkait Laporan Pelapor tetap kemudian ternyata baru ditempel pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019; 5. bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 16.24 Pelapor menerima pesan melalui W.A dari Sdr. Habibi yang berisi Surat Pemberitahuan tertanggal 20 Juni 2019 bahwa Laporan Pelapor nomor: 12/LP/PL/Prov/18.00/VI/2019 dinyatakan dalam status "tidak dapat diregister karena daluarsa; 6. Bahwa pada hari Rabu 26 juni 2019 sekitar jam pelapor menerima pesan melalui WA dari saudara Habibi yang berisi surat pembritahuan tertanggal 20 Mei 2019 bahwa laporan pelapor nomor: 07/LP/PL/Prov/18.00/V/2019 dinyatakan dalam status tidak dafat diregister karena daluarsa; C. Terhadap rangkaian duduk perkara dan kronologi peristiwa yang diuraikan di atas, Pelapor pengaduan ini perlu memberi klarifikasi dan menanggapi hal- hal sebagai berikut: 1. bahwa selama hampir sebulan pemberitahuan terkait penanganan dan tindakan atas Laporan nomor 07/LP/PL/Prov/18.09/V/2019 belum pernah diterima dan dipasang pada papan pengumuman Bawaslu Provinsi NTB, sebagaimana diatur dalam Pasal12 ayat (1) dan ayat (4) Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; Surat Pemberitahuan itu sendiri baru dikirim oleh Sdr. Habibi kepada Pelapor pada tanggal 26 Juni 2019 jam 10.15 melalui WA, yang sebelumnya pernah dikomentari oleh Komisioner Itratip, ST., MT melalui media daring bahwa Laporan tersebut sudah kadaluasa dan bahkan menyatakan yang tidak wajib memberitahu Pelapor, Pelapor tidak nerespon komentar tersebut karena menganggap hanya merupakan pendapat pribadi seorang Komisioner sehingga lebih memilih menunggu pemberitahuan resmi dari Bawaslu; 2. bahwa Bawaslu Provinsi NTB, Terlapor dalam pengaduan ini, pada tanggal 17 Juni 2019 telah menolak penyerahan barang bukti tambahan/terbaru yang memuat foto-foto pembagian sembako dan materi lainnya yang serupa dengan foto-foto barang bukti yang pernah diserahkan sebelumnya tetapi memuat informasi tentang waktu dan lokasi kejadian pembagian sembako yang telah diverifikasi oleh Pelapor dan dibenarkan oleh penerima materi sehingga memiliki kekuatan yang lebih meyakinkan kebenaran materil dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh Terlapor (Tipilu); bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip mencari kebenaran dan menegakan keadilan dalam proses penegakan hukum, khususnya prinsip adil sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 3. bahwa sebagaimana diutarakan pada huruf a butir 15) kronologi peristiwa di atas, pembuatan Laporan kedua nomor: 12/LP/PL/Prov/18.00/VI/2019 merupakan inisiatif Petugas Bawaslu yang disampaikan kepada Pelapor sebagai alternatif penambahan/pembaharuan barang bukti; 4. bahwa Terlapor belum pernah mendengar atau membuat Berita Acara Klarifikasi terhadap Saksi-saksi yang menemukan Akun FB atas nama "Evi Apita Maya" terkait Laporannomor: 12/LP/PL/Prov/18.00/VI/2019, tanggal 18 Juni 2019 sebagai salah satu bagian dari proses penanganan Laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; 5. bahwa Saksi Safruddin bukan merupakan saksi materil yang menyaksikan perbuatan pidana, tetapi hanya saksi formil yang diperlukan untuk menerangkan kebenaran barang bukti fisik foto "capture" yang dikirimnya melalui W.A kepada Pelapor pada tanggal 11 Mei 2019; Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, 6. bahwa kalaupun Saksi Safruddin tidak hadir pada undangan klarifikasi kedua, tidak berarti bahwa Laporan Pelapor serta merta boleh diklasifikasi sebagai kadaluarsa tetapi semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu "... Pengawas Pemilu melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada" yang dalam hal ini barang bukti sebagaimana disebutkan pada butir 5) di atas; bahkan Pelapor memperoleh informasi bahwa Sdr. Safruddin pernah ditelepon oleh Komisioner/Ketua Bawaslu Provinsi NTB Muhammad Khuwailid tentang pengetahuan Sdr. Safruddin terkait foto-foto pembagian sembako oleh Calon Anggota DPD nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya sehingga secara substansial sesungguhnya bukti tertanggal 11 Mei 2019 telah terkonfirmasi; 7. bahwa walaupun klarifikasi terhadap Saksi Safruddin belum berhasil dilaksanakan karena sedang bepergian mengantar anaknya ke Ponorogo Jawa Timur, yang jauh di luar wilayah Provinsi NTB, kepentingannya bukan merupakan syarat formal dari penanganan Laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan juga bukan merupakan saksi yang mengetahui peristiwa yang dilaporkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; 8. bahwa perbuatan yang dilaporkan oleh Pelapor, baik dalam Laporan pertama maupun Laporan kedua, telah memenuhi syarat formal, berupa: identitas Pelapor, pihak terlapor, waktu belum sampai 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan kesesuaian tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan bahkan syarat materil, berupa: peristiwa dan uraian kejadian yang jelas, tempat peristiwa terjadi, saksi yang mengetahui dan bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; 9. bahwa kalaupun dipandang masih ada persyaratan yang belum cukup, ternyata Bawaslu Provinsi NTB juga tidak menjalankan amanat Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu untuk "... memberitahukan kepada Pelapor untuk memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil paling lama 3 (tiga) hari sejak Laporan diterima", baik dengan "... cara mengumumkan di papan pengumuman sekretariat Pengawas Pemilu dan/atau dapat memberitahukan melalui surat kepada Pelapor"; 10. bahwa Laporan yang disampaikan Pelapor kepada Bawaslu Provinsi NTB merupakan dugaan tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Buku Kelima UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sehingga pelaporannya tidak terikat pada "... tahapan penyenggaraan Pemilu" sebagaimana diatur dalam Buku Keempat Pasal 454 ayat (3) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena bukan merupakan salah satu dari jenis pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 ayat (1) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. D. Berdasarkan uraian kejadian duduk perkara yang dilaporkan dan pertimbangan- pertimbangan yang dipaparkan di atas, Pelapor memandang bahwa Terlapor (Pelanggaran Kode Etik) telah dengan sengaja dan berturut-turut melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu jo Uu nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sehingga dengan semena-mena menyatakan bahwa Laporan terkait tindak pidana Pemilu yang diajukan Pelapor, masing-masing nomor: 07/LP/PL/Prov/18.00/V/2019 dikategorikan "KADALUARSA" dan nomor: Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, 12/LP/PL/Prov/18.00/VI/2019 dikategorikan dengan status "TIDAK DAPAT DIREGISTER" karena "DALUARSA"; E. Terhadap perbuatan yang diuraikan di atas, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi NTB secara kolektif kolegial dan/atau secara perorangan masing-masing sesuai tugas dan tanggung jawabnya telah melakukan perbuatan yang dituduhkan; sehingga oleh karenanya, Pelapor bersama Tim memohon Yang Terhormat Dewan Kehormatan untuk selain menjatuhkan sanksi seberat- beratnya kepada para Terlapor, secara bersama-sama (kolektif kolegial) dan atau secara perorangan sesuai tugas dan tanggung jawab masing- masing, karena telah melakukan rangkaian perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang merupakan tugas dan tanggung jawab serta kewajibannya yang disengaja atau patut dipandang disengaja atau sanksi yang menurut pertimbangan yang terhormat Dewan seadil-adilnya, juga memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi NTB mengembalikan hak-hak hukum Pelapor melanjutkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Calon Anggota DPD nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil- adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti P-1 s.d P-8 sebagai berikut:: Bukti P-1 : Fotokopi spanduk yang terpasang di sebuah baruga di lokasi kejadian di Dusun Todo Desa Bentek; (2) sticker yang tertempel di dinding rumah Ibu Inaq Icah di Dusun Todo Desa Bentek Kecamatan Gangga; dan (3) sticker yang masih di simpan oleh Ibu Hafsah Abidin di Dusun Loko Rangan Desa Kayangan Kecamatan Kayangan; ketiganya berada di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Ketiga alat bukti tersebut diharap disita oleh Bawaslu atau diminta dibawa serta oleh pemegang pada waktu diundang memberi klarifikasi; Bukti P-2 : Fotokopi Screenshot foto-foto pembagian sembako dan materi lainnya yang dikirim oleh Sdr. Safruddin kepada Pelapor pada tanggal 11 Mei 2019; Bukti P-3 : Fotokopi formulir model DC2-KPU tertanggal 12 Mei 2019; Bukti P-4 : Fotokopi tanda terima Laporan tertanggal 16 Mei 2019; Bukti P-5 : Fotokopi berita Media Daring Antara NTB tertanggal 11 Mei 2019; Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi an. Pelapor tanggal 14 Juni 2019; Bukti P-7 : Fotokopi surat Undangan I untuk Sdr. Safruddin; Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Bukti P-8 : Fotokopisurat Undangan II untuk Sdr. Safruddin; Bukti P-9 : FotokopiScreenshot enam lembar foto-foto pembagian sembako dan materi lainnya oleh Peserta Calon Anggota DPD nomor 26 atas nama Evi Apita Maya; Bukti P-10 : FotokopiFoto Ibu Hafsah Abidin yang memegang alas tidur tergulung dan stiker; Bukti P-11 : FotokopiFoto Pelapor bersama Ibu Inaq Icah, Fachrudin dan Safrudin; Bukti P-12 : FotokopiFoto spanduk kampanye Calon Anggota DPD nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya yang masih dipakai untuk menutup dinding sebuah baruga di Dusun Todo Desa Bentek; Bukti P-13 : FotokopiFoto stiker yang tertempel pada dinding rumah Ibu Inaq Icah; Bukti P-14 : FotokopiTanda Terima Laporan tanggal 18 Juni 2019; Bukti P-15 : FotokopiBerita Acara Klarifikasi atas nama Pelapor tanggal 19 Juni 2019; Bukti P-16 : FotokopiFoto Papan Pengumuman Bawaslu NTB; Bukti P-17 : FotokopiScreenshot Surat Pemberitahuan dari Bawaslu NTB tertanggal 20 Juni 2019 yang diterima melalui WA pada tanggal 23 Juni 2019; Bukti P-18 : FotokopiScreenshot Surat Pemberitahuan dari Bawaslu NTB tertanggal 20 Mei 2019 yang diterima melalui WA pada tanggal 26 Juni 2019; Bukti P-19 : Fotokopiberita koran online Lombok Post tanggal 23 Mei 2019: http://lombokpost.net/2019/05/23/laporan-farouk- kedaluarsa; [2.5] SAKSI PENGADU HAPSAH DAN FAHRUDIN pada akhir bulan September 2018 oleh PT. Kijang Lombok Raya. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi pengadu atas nama Fahrudin yang menerangkan bahwa pemberian tersebut diberikan kepada para korban Gempa Bumi di Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. [2.6]PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap laporan yang disampaikan oleh pengadu pada tanggal 16 Mei 2019 yang diterima oleh staf penerima laporan Bawaslu Provinsi yaitu sdr Habibi (Teradu 7) dimana dalam laporannya sebagaimana yang dituangkan dalam penerimaan laporan (formulir B1) yang melaporkan calon anggota DPD RI atas nama 1. Evi Apita Maya atas penggunaan poto palsu atau setidaknya menggunakan poto editan, melakukan money politik, dan menggunakan logo DPD RI pada spanduk. 2. Calon anggota DPD RI atas nama Drs.H.Lalu Suhaimi Ismi yang menggunakan poto lama dengan melampirkan bukti berupa spacemen surat suara DPD, poto evi Apita Maya yang sedang memberikan sesuatu kepada seseorang; 2. Bahwa terhadap laporan tersebut oleh Teradu VII telah dicatat dalam buku penerimaan laporan dengan Nomor 07/LP/PL/Prov/18.00/V/2019 dan telah dibuatkan tanda terima laporan, yang kemudian telah diberikan kepada pelapor; Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, 3. Bahwa atas laporan tersebut Teradu VII telah menyampaikan kepada pimpinan pada tanggal 16 Mei 2019 dimana seluruh anggota Bawaslu Provinsi NTB sedang berada di Jakarta guna menghadiri rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional. Namun demikian Teradu I, II, III, IV dan V telah mengarahkan kepada Teradu VI dan Teradu VII untuk membuat draf kajian awal atas laporan tersebut dan disampaikan kepada Koordinator Divisi Penindakan (Teradu 3) paling lambat hari Jumat tanggal 17 Mei 2019; 4. Bahwa terhadap draf kajian awal tersebut dilakukan penyempurnaan oleh Teradu III dan dijadikan sebagai bahan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi NTB pada hari senin tanggal 20 Mei 2019 yang dalam kesimpulan dinyatakan bahwa laporan dengan nomor tanda terima laporan Nomor 07/LP/PL/Prov/18.00/V/2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dari sisi waktu peristiwa dengan waktu dilaporkan sebagaimana ketentuan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (3) huruf c yang berbunyi “ waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dan /atau ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu”; 5. Bahwa berdasarkan dokumen laporan (formulir B1) yang disampaikan oleh sdr pengadu, sesungguhnya yang dilaporkan adalah peristiwa pada saat pendaftaran sebagai calon anggota DPD Dapil NTB yang berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Evi Apita Maya SH, MKn dan Drs H.L. Suhaimi Ismi mendaftar pada tanggal 11 Juli 2018 dimana pengadu mengetahui penggunaan poto palsu atau setidaknya menggunakan photo editan dan penggunaan photo lama pada tanggal 30 April 2019 yang berarti telah selesainya masa pemungutan suara pemilu, yang Jika dicermati antara peristiwa pendaftaran calon anggota DPD dengan waktu pelaporan sesungguhnya telah melewati waktu 10 bulan sejak terjadinya dugaan pelanggaran; 6. Bahwa menurut pengadu, para Teradu tidak menyampaikan pemberitahuan status terhadap laporan nomor tanda terima Nomor 07/LP/PL/Prov/18.00/V/2019; 7. Bahwa dalam hal ini para Teradu dapat menjelaskan sesungguhnya terhadap status laporan yang tidak diregister berdasarkan ketentuan Perbawaslu No 7 tahun 2018 pasal 12 ayat (5) berbunyi “pemberitahuan laporan yang tidak diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara mengumumkan di papan pengumuman sekrtariat Pengawas pemilu dan/atau dapat memberitahukan melalui surat kepada pelapor”. Bahwa sesungguhnya para teradu telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan perbawaslu diatas dengan melakukan penempelan pada papan pengumuman sekretariat Bawaslu pada tanggal 20 Mei 2019, yang selanjutnya pengadu meminta kepada sdr Habibi Teradu 7 melalui telpon pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 yang kemudian dijadikan bukti pengadu kepada DKPP tanggal 27 Juni 2019; 8. Bahwa selanjutnya tentang perbuatan money politik yang diduga dilakukan oleh calon anggota DPD atas nama Evi Apita Maya sebagaimana dalam laporan pengadu tanggal 16 Mei 2019; 9. Bahwa dalam hal ini para Teradu dapat menjelaskan sesungguhnya laporan tersebut dilaporkan dalam 1 laporan dengan penggunaan poto editan, dimana dalam laporannya pengadu tidak menjelaskan apapun soal waktu atau hari dan/atau tanggal peristiwa, lokasi atau tempat dimana perbuatan dugaan money politik tersebut dilakukan sebagaimana juga diakui oleh pengadu dalam laporannya; Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, 10. Bahwa berdasarkan hal tersebut kami para teradu menyatakan laporan dugaan perbuatan money politik hanyalah testimoni semata, sehingga tidak ditindak lanjuti dalam proses tindak pidana pemilu, sampai dengan datangnya sdr pengadu bersama dengan calon anggota DPD atas nama Prof. DR. Farouk Muhammad pada tanggal 13 Juni 2019 di kantor Bawaslu Provinsi NTB yang menyatakan bahwa peristiwa dugaan money politik yang diduga dilakukan oleh Evi Apita Maya SH, MKn terjadi di dusun Todo desa bentek, dusun Lokorangan desa Kayangan kabupaten Lombok Utara; 11. Bahwa berdasarkan informasi tersebut para teradu memutuskan untuk menindaklanjuti dengan meminta keterangan dari sdr Ony Husen al Jufri pada tanggal 14 Juni 2019 dimana dalam keterangannya pengadu menyatakan bahwa informasi awal didapatkan dari saudara Safrudin melalui pesan whatsapp pada tanggal 11 Mei 2019; 12. Bahwa berdasarkan keterangan pengadu tersebut para Teradu mengundang sdr Safrudin untuk didengar keterangannya di Bawaslu provinsi NTB melalui surat tertanggal 17, 18, 19 Juni 2019 namun tidak pernah datang; 13. Bahwa selain mendengar keterangan dari sdr Ony Husen al Jufri para Teradu juga melakukan penelusuran dengan melakukan konfirmasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dengan hasil bahwa dugaan perbuatan money politik yang dimaksud oleh pengadu merupakan bantuan kemanuisaan kepada korban gempa bumi pada tanggal 26 September 2018; 14. Bahwa Berdasarkan temuan pada akun facebok tersebut membuktikan bahwa sesungguhnya dugaan money politik yang dimaksud oleh pengadu adalah pemberian bantuan kemanusiaan korban bencana alam gempa bumi berupa. Sedangkan berdasarkan tanggal dipostingnya photo-photo tersebut terdapat rentang waktu yang melewati ketentutan 7 Hari sejak terjadinya dan/atau diketahui terjadinya dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf c Perbawaslu no 7 tahun 2018; 15. Bahwa terhadap dalil pengadu tersebut Para Teradu dapat menjelaskan kepada majelis pemeriksa bahwa sesungguhnya dan sebenarnya laporan pengadu tersebut telah dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Perbawaslu No 7 tahun 2018 dengan membuat tanda terima laporan dengan Tanda Terima Nomor 12/LP/PL/Prov/18.00/VI/2019; 16. Bahwa proses selanjutnya berdasarkan ketentuan Perbawaslu No 7 tahun 2018 laporan tersebut dibuat kajian awal tertanggal 20 Juni 2019 yang memuat penilaian terhadap keterpenuhan syarat secara formil dan secara matriel, dimana berdasarkan kajian awal tersebut dilakukan pembahasan dalam rapat pleno yang berkesimpulan laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf c. Selanjutnya status laporan tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Provinsi NTB pada tanggal 24 Juni 2019, dan juga telah disampaikan kepada pelapor yang selanjut pengadu menyatakan tidak pernah ditempel pada papan pengumuman Bawaslu Provinsi NTB; 17. Bahwa dalam kajian awal disampaikan sesungguhnya bukti photo yang disampaikan sebagai bukti adalah bukti yang sama dengan yang diajukan dalam laporan pada tanggal 16 Mei 2019; 18. Bahwa Berdasarkan hal tersebut para Teradu dalam rapat pleno menilai sesungguhnya pelapor yang dalam hal ini sebagai pengadu telah mengetahui peristiwa tersebut sejak tanggal 11 Mei 2019 atau setidaknya pada saat menyampaikan laporan pertama pada tanggal 16 Mei 2019 yang dalam laporan Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, tanggal 18 Juni 2019 menyatakan dirinya mengetahui peritiwa dugaan money politik pada tanggal 13 Juni 2019; 19. Bahwa Sesungguhnya semua laporannya telah ditindak lanjuti dan di proses oleh para Teradu secara baik, bahkan terhadap informasi adanya dugaan money politikpun telah ditindak lanjuti oleh para Teradu namun apa yang Teradu lakukan menjadi tindakan yang tidak memiliki arti dan makna apapun di hadapan Pengadu; 20. Bahwa demikian juga dalam laporannya ke Bawaslu Provinsi pada tanggal 16 Mei 2019 pengadu menyatakan bahwa calon Anggota DPD atas nama Evi Apita Maya tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat juga merupakan keterangan yang tidak benar, karena sesungguhnya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima, kabupaten Dompu telah menerima 3 tembusan STTP kampanye, berbeda dengan calon yang didukung oleh pengadu dimana Bawaslu tidak pernah menerima tembusan STTP Kampanyenya; 21. Bahwa Demikian juga dalam aduan pengadu pada point 12 bahwa hasil wawancara pengadu pada tanggal 15 Juni 2019 kepada ibu Hafsah dengan alamat dusun lokorangan, kec kayangan yang menerangkan bahwa benar telah menerima bantuan barang-barang pada akhir bulan September 2018 dari perusahaan kijang Lombok raya yang merupakan mitra kerja ibu Hafsah untuk pengirimin tenaga kerja ke luar negri, akan tetapi yang disebut sebagai pelaku adalah Evi Apita Maya. demikian juga dengan penggunaan logo DPD RI pada spanduk calon anggota DPD RI atas nama Evi Apita Maya SH, MKn; 22. Bahwa Bahkan Pengadu lupa menilai akan dirinya sesungguhnya photo yang digunakan oleh calon anggota DPD nomor urut 27 atas nama Prof DR Farouk Muhammad sebagaimana photo dalam surat suara juga memiliki kesamaan dengan poto prof DR Farouk Muhammad yang digunakan saat yang bersangkutan berkeinginan untuk menjadi calon Gubernur NTB tahun 2018 sebagaimana yang diposting dalam akun media social Instagram atas nama Farouk Muhammad ataupun akun facebok atas nama Farouk Muhammad tahun 2017; 23. Bahwa kasus yang sama juga calon yang didukung oleh Pengadu telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor register perkara 02-18/AP3-DPD/PAN.MK/2019 yang dalam amar putusannya juga menolak permohonan pemoho sebagai yang tercantum pada hal 264 salinan putusan Mahkamah Konstitusi; 24. Bahwa dalam persidangan tersebut juga kami para Teradu menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan dalam majelis yang terhormat hari ini. Demikian juga yang kami sampaikan pada keterangan terkait dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik dengan teradu KPU Provinsi NTB. [2.7] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, [2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Para Teradu mengajukan bukti-bukti berupa T-1 s.d T-11,sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (formulir Model B1); Bukti T-2 : Fotokopi Tanda Terima Laporan (formulir Model B3) nomor 07/LP/PL/Prov/18.00/V/2019 Laporan Pelanggaran Pemilu tahun 2019; Bukti T-3 : Fotokopi Kajian Awal (Formulir Model B5); Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Pleno (Formulir Model B6); Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Ony (Formulir Model B9); Bukti T-6 : Fotokopi Surat Undangan Kepada Sdr. Safrudin; Bukti T-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Gangga; Bukti T-8 : Fotokopi Tanda Terima Laporan (formulir Model B3) nomor 12/LP/PL/Prov/18.00/VI/2019 Laporan Pelanggaran Pemilu tahun 2019; Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Pleno Laporan Kedua; Bukti T-10 : Fotokopi STTP Kmpanye; Bukti T-11 : Fotokopi Putusan Mahakamah Konstitusi nomor 02-18/AP3- DPD/PAN.MK/2019; [2.9] KESIMPULAN - Bahwa materi aduan terkait aduan dengan penggunaan photo editan oleh pengadu dinyatakan di cabut; - Terhadap fakta tersebut kami para Teradu menilai atau berpendapat bahwa sesungguhnya laporan aduan yang disampaikan oleh pengadu kepada DKPP adalah soal prosedur tindak lanjut laporan penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh para Teradu terhadap laporan yang disampaikan oleh pengadu pada tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 18 Juni 2019 bukan matriel laporannya sehingga ketika mencabut laporan terkait dengan penggunaan Fhoto Editan atau penggunaan photo palsu sungguhnya telah berakibat hukum gugurnya aduan ini, dikarenakan laporan penggunaan photo dan laporan dugaan money politik disampaikan dalam satu laporan; - Bahwa terhadap tindak lanjut laporan tersebut kami para Teradu telah menjelaskan dalam jawaban ataupun dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2019 dimana terladap laporan tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 18 Juni 2019 telah ditindak lanjuti dengan dibuatkan Tanda Terima Laporan (Bukti T.2 dan T.8), dilakukannya Kajian Awal (Bukti T.3 dan T.9.1 Bukti tambahan), pembahasan dalam Rapat Pleno tanggal 20 Mei 2019 dan tanggal 20 Juni 2019 (Bukti T.4 dan T.9), ditetapkanya Status Laporan tanggal 20 Mei 2019 dan tanggal 20 Juni 2019 (Bukti T.4.1 dan Bukti T.9.2 Bukti Tambahan) dan telah ditempelkanya pada papan pengumunan Sekertarian Bawaslu Provinsi NTB pada tanggal 20 Mei 2019 dan 24 Juni 2019; - Bahwa seluruh tindakan kami Para Teradu dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran didasarkan pada ketentuan Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 pasal 8 ayat (5) dimana pada intinya dalam penerimaan laporan petugas membuatkan Tanda Terima Laporan. - Bahwa Selanjutnya terhadap laporan tersebut para Teradu membuat kajian awal laporan terkait dengan keterpenuhan syarat formil dan matriel, jenis Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, pelanggaran, penentuan laporan apakah dapat diregistrasi atau tidak sebagaimana ketentuan pasal 9 ayat (1),(2), (3),(4) dan ayat (5). Sedangkan terhadap hadap proses setelah ditetapkannya laporan pengadu sebagai laporan yang tidak memenuhi syarat formil atau tidak diregistrasi dilakukan pemberitahuan dengan cara mengumumkan dipapan pengumuman sekertariat Pengawas pemilu sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (5) Perbawaslu nomor 7 tahun 2018; - Bahwa dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2019 tidak ada bantahan dari pengadu terhadap proses penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para teradu selain dari keberatannya karena merasa saksi-saksi yaitu saksi atas nama Sudirman, SH, I Nyoman Bagiada, SH Laporan tanggal 16 Mei 2019 dan saksi atas nama Muhammad Ghalib Gibran, Komang Juli Agustawan Laporan tanggal 18 Juni 2019 tidak pernah dimintai keterangannya; - Bahwa dalam Proses dimintai keterangan terhadap saksi-saksi, pelapor dan/atau pihak lain yang memiliki keterkaitan dilakukan setelah laporan dugaan pelanggaran dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materiel serta diregistrasi sebagaimana ketentuan Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 pasal 18 aya (1) yang berbunyi “Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwas Kecamatan, dan Panwaslu LN dapat melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagi pelaku pelanggaran, saksi atau ahli untuk didengar keterangannya”, sedangkan laporan yang disampaikan pengadu dengan nomor Tanda Terima 07/LP/PL/Prov/18.00/V/2019 dan 12/LP/PL/Prov/18.00/V/2019 kepada para Teradu dinyatakan sebagai laporan yang tidak deregister sehingga tidak dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang dimaksudkan pengadu. 1. Bahwa dalam persidangan tersebut juga terungkap fakta bahwa peristiwa yang diduga sebagai perbuatan Money Politik adalah peristiwa pemberian bantuan kepada korban Gempa Bumi kepada masyarakat Kabupaten Lombok Utara sebagaimana keterangan saksi Pengadu atas nama Ibu Hapsah pada akhir bulan September 2018 oleh PT. Kijang Lombok Raya. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi pengadu atas nama Fahrudin yang menerangkan bahwa pemberian tersebut diberikan kepada para korban Gempa Bumi di Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara; 2. Bahwa keterangan saksi atas nama Ibu Hapsah dan Fahrudin berkesesuaian dengan bukti Photo yang diajukan sebagai salah satu bukti dalam laporan pengadu kepada Teradu pada tanggal 18 Juni 2019 yang dimana dalam photo tersebut terdapat orang-orang, beras, air minum dan spanduk yang bertuliskan bantuan kemanusiaan bencana gempa Bumi, yang diambil dari akun facebok Evi Apita Maya dan terupload pada tanggal 22 Sepetmber 2018, yang selanjutnya oleh pengadu dijadikan dasar bahwa peristiwa tersebut memiliki rentang waktu 10 bulan dengan dilaporkannya oleh Pengadu, dan hal dalam sidang tanggal 26 Agustus 2019 keberadaan photo tersebut telah diakui oleh saksi pengadu atas nama Muhammad Ghalib Gibran dan oleh Pengadu sendiri dihadapan Majelis; 3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut sesungguhnya Pengadu tidak dapat membuktikan aduannya bahkan sebaliknya saksi-saksi pengadu menguatkan kesimpulan dari para Teradu dalam menentukan status dari laporan yang disampaikan kepada Teradu oleh pengadu pada tanggal 16 Mei 2019 dan pada tanggal 18 Juni 2019;

Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentangPedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, 2019tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentangPedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Tim Kampanye, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 12 Mei 2019 Pengadu menyampaikan laporan/Pengaduan pada Rapat Pleno KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Hotel Lombok Raya Mataram tentang: a. penggunaan pas foto peserta Nomor 26 yang diduga dipalsukan atau tidak sebagaimana diamanatkan pada Pasal 69 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018; b. pembagian sembako (praktik politik uang) oleh peserta nomor 26; c. Penggunaan logo DPD RI yang dicantumkan pada spanduk yang dipasang melatarbalakangi aktivitas- aktivitas pembagian sembako/materi. Spanduk tersebut bertuliskan "Mohon Doa & Dukungan ...Pilih Nomor Urut 26", yang juga mencantum atribut logo DPD RI, yang dilarang berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf i, karena bukan merupakan atribut peserta yang bersangkutan; dan d. penggelembungan atau penambahan (mark-up) suara peserta nomor 26, nomor 29 dan nomor 35 pada beberapa TPS di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Pengadu mengatakan ke empat jenis pelanggaran tersebut yang dituangkan ke dalam Formulir DC2-DPD dan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud. Pada tanggal 13 Juni 2019, Pengadu bersama Calon Anggota DPD Farouk Muhammad dan Sudirman menemui dan meminta klarifikasi Teradu III Anggota Bawaslu Provinsi NTB Umar Achmad Seth. Dalam pertemuan tersebut, Umar Achmad Seth menyatakan laporan/pengaduan tersebut sudah kadaluarsa karena peristiwa diketahui pada tanggal 30 April 2019. Kemudian Pengadu menjelaskan kepada Teradu III bahwa pengisian Formulir Model B.1 dilakukan oleh Petugas Penerima laporan yaitu Teradu VII dengan merujuk laporan tertulis yang dibuat oleh Sudirman tertanggal 15 Mei 2019 dan tidak diisi berdasarkan keterangan Pengadu secara rinci dan lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Atas laporan tersebut Teradu VII Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, mengatakan cukup dicantumkan dua kasus saja, yaitu kasus foto dan kasus pembagian sembako sedangkan kasus-kasus lainnya nanti saja dikembangkan dalam berita acara klarifikasi. Pada saat melakukan pemeriksaan isi laporan pada Formulir Model B.1 tertanggal 16 Mei 2019 hanya memuat dua pokok pengaduan terkait foto dan pembagian sembako atau praktik politik uang. Pengadu menyampaikan kepada Teradu III terkait foto pembagian sembako diterima dari seorang teman bernama Safruddin pada tanggal 11 Mei 2019 melalui percakapan di whatsapp, sedangkan laporan dibuat tanggal 16 Mei 2019, sehingga masih dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Berdasarkan pertemuan tersebut, laporan akhirnya ditindaklanjuti mengundang Pelapor untuk klarifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 14 Juni 2019. Pada tanggal 15 Juni 2019 dijadwalkan klarifikasi kepada Safruddin namun Safruddin tidak bisa hadir karena masih berada di Pulau Jawa (Ponorogo), sehingga dibuat undangan yang kedua tertanggal 17 Juni 2019 untuk hadir pada tanggal 18 Juni 2019. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 16.24 Pelapor menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari Sdr. Habibi yang berisi Surat Pemberitahuan tertanggal 20 Juni 2019 bahwa Laporan Pelapor nomor: 12/LP/PL/Prov/18.00/VI/2019 dinyatakan dalam status "tidak dapat diregister karena daluarsa.” Selanjutnya pada hari Rabu 26 Juni 2019 pelapor menerima pesan melalui WA dari saudara Habibi yang berisi surat pemberitahuan tertanggal 20 Mei 2019 bahwa laporan pelapor Nomor: 07/LP/PL/Prov/18.00/V/2019 dinyatakan dalam status tidak dapat diregister karena daluarsa. [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Terhadap laporan yang disampaikan oleh pengadu pada tanggal 16 Mei 2019 yang diterima oleh staf penerima laporan Bawaslu Provinsi yaitu Teradu VII Habibi, laporan tersebut dituangkan dalam penerimaan laporan (Formulir B1) yang melaporkan calon anggota DPD RI atas nama Evi Apita Maya atas penggunaan foto palsu atau setidaknya menggunakan foto editan, melakukan money politik, dan menggunakan logo DPD RI pada spanduk. Laporan tersebut telah dicatat oleh Teradu VII dalam buku penerimaan laporan dengan Nomor 07/LP/PL/Prov/18.00/V/2019 dan telah dibuatkan tanda terima laporan. Teradu VII kemudian menyampaikan kepada pimpinan pada tanggal 16 Mei 2019 dimana Teradu I s.d Teradu V selaku anggota Bawaslu Provinsi NTB sedang berada di Jakarta menghadiri rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional. Namun demikian Teradu I s.d Teradu V telah mengarahkan kepada Teradu VI dan Teradu VII untuk membuat draf kajian awal atas laporan tersebut dan disampaikan kepada Koordinator Divisi Penindakan (Teradu III) paling lambat hari Jumat tanggal 17 Mei 2019. Bahwa draf kajian awal tersebut kemudian disempurnakan oleh Teradu III dan dijadikan sebagai bahan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi NTB pada hari senin tanggal 20 Mei 2019 yang dalam kesimpulan dinyatakan bahwa laporan dengan nomor tanda terima laporan Nomor 07/LP/PL/Prov/18.00/V/2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dari sisi waktu peristiwa dengan waktu dilaporkan sebagaimana ketentuan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (3) huruf c yang berbunyi “ waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dan /atau ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu”. Berdasarkan dokumen laporan (formulir B1) yang disampaikan oleh pengadu, sesungguhnya yang dilaporkan adalah peristiwa pada saat pendaftaran sebagai calon anggota DPD Dapil NTB yang berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Evi Apita Maya SH, MKn dan Drs H.L. Suhaimi Ismi mendaftar pada tanggal 11 Juli 2018 dimana Pengadu mengetahui penggunaan poto palsu atau setidaknya Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, menggunakan photo editan dan penggunaan photo lama pada tanggal 30 April 2019 yang berarti telah selesainya masa pemungutan suara pemilu, yang jika dicermati antara peristiwa pendaftaran calon anggota DPD dengan waktu pelaporan sesungguhnya telah melewati waktu 10 bulan sejak terjadinya dugaan pelanggaran. Para Teradu tidak menyampaikan pemberitahuan status terhadap laporan nomor tanda terima Nomor 07/LP/PL/Prov/18.00/V/2019 karena terhadap status laporan yang tidak diregister berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu No 7 tahun 2018 pasal 12 ayat (5) dilakukan dengan cara mengumumkan di papan pengumuman sekretariat Pengawas pemilu dan/atau dapat memberitahukan melalui surat kepada pelapor. Para teradu telah melakukan penempelan pada papan pengumuman sekretariat Bawaslu pada tanggal 20 Mei 2019. Tentang perbuatan politik uang yang diduga dilakukan oleh calon anggota DPD atas nama Evi Apita Maya dalam laporan pengadu tanggal 16 Mei 2019, para Teradu dapat menjelaskan laporan tersebut dilaporkan dalam 1 laporan dengan penggunaan poto editan, dimana dalam laporannya pengadu tidak menjelaskan apapun soal waktu atau hari dan/atau tanggal peristiwa, lokasi atau tempat dimana perbuatan dugaan politik uang tersebut dilakukan. Para teradu menyatakan laporan dugaan perbuatan politik uang hanyalah testimoni semata, sehingga tidak ditindak lanjuti dalam proses tindak pidana pemilu, sampai kemudian pengadu bersama dengan calon anggota DPD atas nama Prof. DR. Farouk Muhammad pada tanggal 13 Juni 2019 di kantor Bawaslu Provinsi NTB yang menyatakan bahwa peristiwa dugaan money politik yang diduga dilakukan oleh Evi Apita Maya SH, MKn terjadi di Dusun Todo desa bentek, dusun Lokorangan desa Kayangan kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan informasi tersebut para teradu memutuskan untuk menindaklanjuti dengan meminta keterangan dari Ony Husen al Jufri pada tanggal 14 Juni 2019 dimana dalam keterangannya pengadu menyatakan bahwa informasi awal didapatkan dari saudara Safrudin melalui pesan whatsapp pada tanggal 11 Mei 2019. Berdasarkan keterangan pengadu, para Teradu mengundang Safrudin untuk didengar keterangannya di Bawaslu provinsi NTB melalui surat tertanggal 17, 18, 19 Juni 2019 namun tidak pernah datang. Para Teradu juga melakukan penelusuran dengan melakukan konfirmasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dengan hasil bahwa dugaan perbuatan money politik yang dimaksud oleh pengadu merupakan bantuan kemanusiaan kepada korban gempa bumi pada tanggal 26 September 2018. Berdasarkan temuan pada akun facebok tersebut membuktikan bahwa sesungguhnya dugaan money politik yang dimaksud oleh pengadu adalah pemberian bantuan kemanusiaan korban bencana alam gempa bumi yang berdasarkan tanggal dipostingnya photo-photo tersebut terdapat rentang waktu yang melewati ketentutan 7 Hari sejak terjadinya dan/atau diketahui terjadinya dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018. Para Teradu telah membuat tanda terima laporan dengan Tanda Terima Nomor 12/LP/PL/Prov/18.00/VI/2019 dan dibuat kajian awal tanggal 20 Juni 2019 yang memuat penilaian terhadap keterpenuhan syarat secara formil dan secara matriel, dimana berdasarkan kajian awal tersebut dilakukan pembahasan dalam rapat pleno yang berkesimpulan laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil. Status laporan tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Provinsi NTB pada tanggal 24 Juni 2019, dan juga telah disampaikan kepada pelapor. Dalam laporan tanggal 18 Juni 2019 Pengadu menyatakan dirinya mengetahui peritiwa dugaan money politik pada tanggal 13 Juni 2019. Dalam kajian awal bukti photo yang disampaikan sebagai bukti sesungguhnya adalah bukti yang sama dengan yang diajukan dalam laporan pada tanggal 16 Mei 2019. Berdasarkan Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, hal tersebut para Teradu dalam rapat pleno menilai sesungguhnya pelapor yang dalam hal ini sebagai pengadu telah mengetahui peristiwa tersebut sejak tanggal 11 Mei 2019 atau setidaknya pada saat menyampaikan laporan pertama pada tanggal 16 Mei 2019. Para Teradu juga mendalilkan perkara yang sama juga calon yang didukung oleh Pengadu telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor register perkara 02-18/AP3-DPD/PAN.MK/2019 yang dalam amar putusannya juga menolak permohonan pemohon sebagai yang tercantum pada halaman 264 salinan putusan Mahkamah Konstitusi. [4.3] Menimbang keterangan Pengadu, Teradu, Saksi dan Pihak Terkait, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat, Pengadu pada pokok meminta akuntabilitas para Teradu terkait tindak lanjut laporan yang meliputi tiga permasalahan berupa penggunaan foto palsu atau setidaknya menggunakan foto editan, politik uang, dan penggunaan logo DPD RI pada spanduk yang diduga dilakukan oleh calon anggota DPD RI atas nama Evi Apita Maya. Namun dalam sidang pemeriksaan tanggal 26 Agustus 2019, Pengadu secara lisan mencabut pengaduan terkait penggunaan foto palsu atau foto editan dan penggunaan logo DPD RI. Oleh karenanya Pengadu dalam sidang pemeriksaan hanya mempermasalahkan dan membuktikan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam menindaklanjuti laporan Pengadu terkait politik uang yang diduga dilakukan oleh calon anggota DPD RI atas nama Evi Apita Maya. Pengadu mendalilkan bahwa telah menyampaikan laporan pada tanggal 16 Mei 2019 berkenaan dengan dugaan politik uang berupa pembagian sembako. Laporan a quo diterima oleh Habibi selaku Teradu VII dan telah dituangkan dalam penerimaan laporan Formulir Model B1 serta dicatat Teradu VII dalam buku penerimaan laporan dengan Nomor 07/LP/PL/Prov/18.00/V/2019. Pada hari Rabu 26 Juni 2019 Pengadu menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari saudara Habibi yang berisi surat pemberitahuan tertanggal 20 Mei 2019 bahwa laporan Pengadu Nomor: 07/LP/PL/Prov/18.00/V/2019 dinyatakan dalam status tidak dapat diregister karena daluarsa. Pengadu juga menyampaikan laporan yang kedua pada tanggal 18 Juni 2019 dengan Tanda Terima Nomor 12/LP/PL/Prov/18.00/VI/2019. Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 Pengadu menerima pesan melalui whatsapp dari Teradu VII yang menyampaikan Surat Pemberitahuan tertanggal 20 Juni 2019 bahwa laporan Pengadu Nomor: 12/LP/PL/Prov/18.00/VI/2019 dinyatakan dalam status tidak dapat diregister karena daluarsa. Dalam fakta persidangan, Teradu I s.d Teradu V mengarahkan pada Teradu VI dan Teradu VII untuk membuat draf kajian awal mengingat Teradu I s.d Teradu V masih berada di Jakarta mengikuti rekapitulasi tingkat nasional. Para Teradu mendalilkan terkait laporan politik uang, Pengadu mengajukan alat bukti foto pembagian sembako yang tidak diuraikan tempat dan waktu terjadinya politik uang tersebut. Pengadu mendapat foto pembagian sembako tersebut dari seseorang bernama Safrudin pada tanggal 12 Mei 2019. Namun berdasarkan Formulir Model B-1, Pengadu menyatakan peristiwa pembagian sembako tersebut diketahui tanggal 30 April 2019 melalui pesan whastsapp dari Safrudin. Dalam persidangan Pengadu menyatakan bahwa yang menulis tanggal 30 April 2019 adalah staf para Teradu. Para Teradu menyatakan meskipun staf membantu dalam hal pengetikan uraian laporan namun kemudian hasilnya dibaca dan ditanda tangani oleh Pengadu. Safrudin kemudian diundang klarifikasi namun dalam dua kali panggilan tanggal 17 Juni 2019 dan tanggal 18 Juni 2019 yang bersangkutan tidak hadir. Berdasarkan hasil penelusuran para Teradu melalui sosial media, diketahui foto pembagian sembako tersebut terjadi pada 26 September 2018 yang merupakan bantuan gempa Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, yang diposting pada akun sosial media Terlapor. Para Teradu menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut telah terjadi dan diketahui lewat dari 7 (tujuh) hari sejak dilaporkan Tanggal 16 Mei 2019 didasarkan pada Formulir B.1 yang tertulis Tanggal 30 April 2019 sebagai waktu tanggal diketahuinya peristiwa sehingga dinyatakan daluarsa pada tanggal 20 Mei 2019 karena tidak memenuhi syarat formil. Pada tanggal 17 Juni 2019 Pengadu datang ke Kantor Bawaslu Provinsi NTB untuk menyampaikan alat bukti tambahan dan kesiapan diklarifikasi. Menurut Pengadu, Teradu VII menyatakan tidak dapat menerima bukti baru dan menyarankan untuk membuat laporan baru. Maka pada tanggal 18 Juni 2019, Pengadu datang kembali dan membuat laporan baru yang dituangkan dalam tanda bukti penerimaan laporan (Formulir Model B.3) dengan Nomor 12/LP/PL/Prov/18.00/VI/2019. Menurut para Teradu alat bukti pada laporan a quo sama dengan alat bukti yang diajukan dalam laporan tertanggal 16 Mei 2019 sehingga tanggal 20 Juni 2019 laporan Pengadu Nomor: 12/LP/PL/Prov/18.00/VI/2019 dinyatakan dalam status tidak dapat diregister karena daluarsa. Saksi-saksi yang dihadirkan Pengadu mengkonfirmasi bahwa peristiwa pembagian sembako yang dilaporkan terjadi dalam momen bantuan gempa bumi yang menguatkan jawaban para Teradu terkait waktu terjadinya peristiwa yang dilaporkan. Dalam fakta persidangan, Teradu I s.d Teradu V menyatakan tidak pernah menyarankan untuk membuat laporan baru, saran tersebut merupakan inisiatif Teradu VII. Demikian, terungkap fakta persidangan, saksi Safrudin diundang untuk klarifikasi tanggal 17 Juni 2019 dan 18 Juni 2019 dengan menggunakan dasar laporan Nomor 07/LP/PL/Prov/18.00/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang telah dinyatakan daluarsa pada tanggal 20 Mei 2019. Demikian halnya juga Pengadu yang diklarifikasi oleh Teradu VI pada tanggal 14 Juni 2019 sebagaimana terbukti dalam bukti Berita Acara Klarifikasi menunjukkan adanya ketidakprofesionalan dan mengabaikan prinsip berkepastian hukum yang dilakukan oleh Teradu VI, padahal teradu VI mengetahui bahwa sejak tanggal 20 Mei 2019 laporan nomor 07/LP/PL/Prov/18.00/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang menjadi dasar klarifikasi tanggal 14 Juni 2019 tersebut telah dinyatakan Daluarsa. DKPP memandang Teradu I s.d Teradu V perlu melakukan arahan dan supervisi atas pekerjaan yang dilakukan oleh staf Teradu I s.d Teradu V di kemudian hari. Teradu VI dan Teradu VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 huruf e dan f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil Pengadu dapat diterima dan Jawaban Teradu VI dan Teradu VII tidak meyakinkan DKPP. [4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, Saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; [5.4] Teradu VI dan Teradu VII terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Muhammad Khuwailid selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Teradu II Itratif, Teradu III Umar Achmad Seth, Teradu IV M.L Suhardi, Teradu V Yuyun Nurul Azmi masing-masing selaku Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu VI Mardani dan Teradu VII Habibi selaku staf Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, II, III, IV dan Teradu V paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; 5. Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI dan Teradu VII paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (Lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Harjono selaku Ketua merangkap Anggota; Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota. KETUA Ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Teguh Prasetyo Ida Budhiati Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,