Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 61-PKE-DKPP/VI/2020 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 65- P/L-DKPP/V/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 61-PKE-DKPP/VI/2020, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama Kariaman Zebua : Pekerjaan/Lembaga Pegawai Negeri : Sipil/ DPD KNPI Kota Gunungsitoli Alamat : Jln. Gomo No. 40 Kel. Pasar Gunungsitoli Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Happy Suryani Harefa Jabatan : Anggota KPU Kota Gunungsitoli Alamat : Dahana Tabaloho Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------------Teradu. [1.3] membaca pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; mendengar jawaban Teradu; mendengar keterangan Saksi Pengadu; mendengar keterangan Pihak Terkait; memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 65-P/L-DKPP/V/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 61- PKE-DKPP/VI/2020, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut: 1. Anggota KPU Kota Gunungsitoli Sdr. Happy Suryani Harefa yang dalam facebook pribadinya bernama Happy Suryani Harefa tanggal 19 April 2020 pukul 13.39 membuat status di medsos dengan uraian komentar: Pemecatan yang menurut hemat saya sebuah tragedi, mengingat dalam sejarah tidak pernah terjadi yang namanya pemecatan anggota KPU RI. Pemecatan ini juga mengorbankan satu2nya komisioner perempuan di KPU RI, dimana menurut saya seharusnya hy boleh terjadi jika memang memiliki dasar pemecatan yang kuat. Semoga ibu Evi mampu membuktikan di PTUN bhw proses pemecatan ini memang cacat hukum. Dengan menampilkan referensi dari cnnindonesia.com tanggal Sabtu 18/04/2020 pukul 21.01 berjudul: Dipecat Jokowi, Eks Komisioner KPU Evi Novida Gugat ke PTUN. 2. Turut menyebarkan, mempublikasikan dan men-justifikasi bahwa Presiden RI (Jokowi) memecat komisioner KPU RI a.n. Evi Novida Ginting, padahal sebagai anggota KPU seharusnya memahami nahwa yang memberhentikan penyelenggara pemilu adalah DKPP sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017; 3. Sebagai komisioner KPU seharusnya memahami bahwa dilarang keras membuat status di media sosial yang terkesan membentuk opini publik yang mengundang/memicu konflik kepentingan (conflict of interest); 4. Menyampaikan informasi yang berpotensi provokatif bahwa Pressiden RI memecat komisioner KPU RI Evi Novida Ginting yang baru pertama dalam sejara dan seakan- akan dipecat karena yang bersangkutan perempuan; 5. Bahwa Putusan DKPP sebagai lembaga kehormatan pengawas penyelenggara pemilu bersifat memutus final berdasar aturan dan ketentuan dengan dasar yang jelas; 6. Atas dasar putusan DKPP, maka Presiden RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada yang bersangkutan; 7. Kami melihat, dengan dimunculkan dalam status akun facebook di media sosial hal ini secara tidak langsung putusan DKPP dan/atau independensinya seorang Anggota KPU Kota Gunungsitoli dinilai memihak dan bahkan memojokkan lembaga DKPP dan termasuk putusan Presiden RI secara tidak langsung; 8. Bahkan dalam beberapa komentar netizen, justru kebanyakan kontra dengan status bersangkutan di atas (terlampir screenshot komentar sebagai alat bukti); 9. Untuk itu, KNPI Kota Gunungsitoli menuntut dengan mohon supaya yang bersangkutan dicopot dari komisioner KPU Kota Gunungsitoli sebagai bentuk ketegasan DKPP RI kepada yang bersangkutan sebagai pejabat penyelenggara pemilu yang independen dan menghormatiputusan pimpinan tanpa mengumbar ke media sosial persoalan keberpihakannya secara pribadi dan marwah penyelenggara pemilu dapat terjaga. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan dan menerima Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa Teradu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. 3. Memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu; dan 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut: KODE NO. KETERANGAN BUKTI 1. P-1 : Screenshot status facebook Teradu tanggal 19 April 2020; 2. P-2 : Screenshot komentar netizen pada kolom komentar status facebook Teradu; 3. P-3 : Foto salinan Keputusan KPU RI Nomor 1563/PP.06- Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan umum Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023; [2.4] KETERANGAN SAKSI PENGADU Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil aduannya, Pengadu menghadirkan Saksi atas nama Arohi Hulu dan Sokhiatulo Harefa untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: [2.4.1] Keterangan Saksi I Saksi I atas nama Arohi Hulu, pekerjaan pegawai swasta. Saksi I adalah teman media sosial facebook Teradu. Saksi I mengetahui dan membaca bahwa pada tanggal 19 April 2020, Teradu memposting sebuah berita yang diambil dari CNN dilaman facebook Teradu dengan memberikan komentar. Tehadap postingan tersebut, Saksi I menanggapi dengan menulis di kolom komentar. Saksi I beralasan karena postingan tersebut dapat berpotensi melanggar kode etik, sehingga oleh Saksi I memberikan warning kepada Teradu. Namun Teradu justru menanggapi dengan hal berbeda. Teradu membalas komentar Saksi I yang pada pokoknya mengajak Saksi I untuk tidak menjadi seorang pengecut. Atas balasan tersebut, Saksi I menanggapi bahwa hal ini bukan persoalan pengecut atau tidak pengecut, tetapi bukan kapasitas Saksi I untuk beropini terhadap peristiwa yang menimpa Evi Novida Ginting. Dalam sidang pemeriksaan, Saksi I juga menerangkan bahwa sepengetahuannya, seorang penyelenggara pemilu tidak boleh memberikan opini yang dapat menimbulkan pertentangan/kegaduhan/confict of interest dalam bekera. [2.4.2] Keterangan Saksi II Saksi II adalah Sokhiatulo Harefa, pekerjaan wiraswasta. Saksi II adalah teman facebook Teradu. Saksi II menerangkan bahwa dirinya mengingatkan Teradu melalui kolom komentar meminta kepada Teradu untuk tidak mendramatisir persoalan Evi Novida Ginting. Namun saran tersebut tidak ditanggapi secara positif oleh Teradu. Alasan Saksi II memberikan saran tersebut dengan alasan bahwa Teradu dalam kedudukannya sebagai anggota KPU Kota Gunungsitoli telah bertindak diluar tugas dan wewenangnya. [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut: 1. Pertama, bahwa dalam pokok aduan yang diterima Teradu dari DKPP, Pengadu menyampaikan pokok aduan yang tidak jelas menerangkan dugaan pelanggaran etik seperti apa yang dilakukan Teradu. Teradu menilai pokok aduan yang disampaikan Pengadu kabur alias tidak jelas sehingga dengan demikian pengaduan Pengadu patut ditolak oleh Majelis DKPP yang terhormat; 2. Kedua, namun walaupun pokok aduan Pengadu kabur dan tidak jelas, Teradu akan menyampaikan jawaban berupa penjelasan terkait status facebook Teradu yang dipersolakan oleh Pengadu dalam jawaban di bawah ini: a. Teradu benar mengakui bahwa pada tanggal 19 April 2020 Teradu membuat postingan dengan membagikan berita dari media CNNIndonesia.com di facebook pribadi Teradu dengan nama akun Happy Suryani Harefa. Berita yang dibagikan tersebut berjudul Dipecat Jokowi, Eks Komisioner KPU Evi Novida Gugat ke PTUN. Berita tersebut berisi tentang gugatan Ibu Evi Novida Ginting Manik (Ibu Evi) di PTUN atas keputusan pemberhentian dirinya oleh Presiden Jokowi pada tanggal 23 Maret 2020. Dalam berita tersebut Ibu Evi menyatakan bahwa beliau tidak menerima pemecatan dirinya. Menurut beliau, dasar keppres dalam memecat dirinya cacat hukum dan karenanya beliau sudah mendaftarkan gugatan di PTUN dengan nomor 82/G/2020/PTUN.JKT (Bukti T-1). Sebagai pengantar berita tersebut, Teradu menulis teks dalam postingan facebooknya sebagai berikut, Pemecatan yang menurut hemat saya sebuah tragedi, mengingat dalam sejarah tidak pernah terjadi yang namanya pemecatan anggota KPU RI. Pemecatan ini juga mengorbankan satu2nya komisioner perempuan di KPU RI, dimana menurut saya seharusnya hy boleh terjadi jika memang memiliki dasar pemecatan yang kuat. Semoga ibu Evi mampu membuktikan di PTUN bhw proses pemecatan ini memang cacat hukum. (Bukti T-2). b. Postingan facebook tersebut merupakan reaksi spontanitas Teradu secara pribadi atas berita tersebut di atas, berita yang juga sudah menyebar secara publik baik di media daring lainnya ataupun di media elektronik. Teradu membuat postingan dengan latar belakang berpikir afirmasi perempuan di tubuh penyelenggara pemilu yang diatur dalam UU No.7 tahun 2017 pasal 10 ayat 7 yang berbunyi, Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Propinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Melalui postingan tersebut Teradu sebagai perempuan peduli kesetaraan gender di KPU menunjukan keprihatinannya dengan pemecatan yang mengakibatkan hilangnya perempuan di jajaran komisioner KPU RI. c. Di sisi lain postingan tersebut juga sebagai bentuk empati Teradu kepada Ibu Evi sebagai satu-satunya komisioner perempuan di KPU RI yang juga berasal dari wilayah yang sama dengan Teradu; Sumatera Utara. Teradu mengenal Ibu Evi sebagai sosok yang aktif memperjuangkan partisipasi perempuan dalam pemilu, termasuk kehadiran perempuan sebagai penyelenggara pemilu di tingkat KPU Kab/Kota di Indonesia, secara khusus di Kepulauan Nias, daerah asal Teradu. Pemberhentian Ibu Evi sebagai komisioner KPU RI membuat Teradu merasa kehilangan, terutama kehilangan penyemangat dalam isu-isu seputar kesetaraan gender dalam pemilu. Meskipun demikian, dalam postingannya Teradu mengembalikan semuanya pada kemampuan Ibu Evi dalam membuktikan keberatannya di PTUN. Apapun putusan dari PTUN sebagai Lembaga yang menangani laporan ini, harus dihormati oleh semua pihak termasuk Teradu. d. Bahwa tindakan Teradu tersebut tetap menjunjung tinggi amanat UUD tahun 1945 Pasal 28 yang berbunyi: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang dan Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi : Setiap Orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat-. e. Bahwa tindakan Teradu tetap menjunjung tinggi Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 8 seperti yang disampaikan Pengadu. [2.6] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelanggara pemilu dan merehabilitasi nama Teradu; dan 3. Apabila Majelis sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo berpendapat lain, maka dimohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya. [2.7] BUKTI TERADU Bahwa untuk menguatkanjawabannya, Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut: Kode No. Keterangan Bukti 1. T-01 : Screenshoot berita CNNIndonesia.com tanggal 18 April 2020; 2. T-02 : Screenshoot postingan Happy Suryani Harefa di facebook tanggal 19 April 2020 3. T-03 : Screenshoot komentar saksi dalam postingan facebook tanggal 19 April 2020 4. T-04 : Screenshoot komunikasi WA TERADU dalam group WA Perintis pada tanggal 6 Mei 2020 [2.8] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Bahwa dalam sidang pemeriksaan, DKPP perlu mendengar keterangan Pihak Terkait KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kota Gunungsitoli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: [2.8.1] Keterangan KPU Provinsi Sumatera Utara Pihak Terkait KPU Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa Teradu memposting di whatsapp grup PERINTIS (grup KPU Provinsi Sumatera Utara dengan seluruh KPU Kabupaten/Kota) yang memuat berita dengan judul KNPI laporkan oknum Anggota KPU Gunungsitoli ke DKPP. Atas berita tersebut, Teradu menghubungi Pihak Terkait. Pihak Terkait KPU Provinsi Sumatera Utara atas nama Ira Wartati mengkonfirmasi kepada Teradu mengenai duduk persoalan pelaporan ke DKPP. Teradu menjelaskan kepada Pihak Terkait bahwa Teradu mengomentari berita CNN yang kemudian diunggah pada media sosial facebook pribadinya. Pihak Terkait KPU Provinsi Sumatera Utara atas nama Ira Wartati menyampaikan saran kepada Teradu, jika postingan tersebut menimbulkan kegaduhan sebaiknya dihapus dan jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Teradu saat itu menyampaikan tidak akan menghapus postingan tersebut dan hanya diubah pengaturannya saja, sehingga masih tersimpan rekam jejak digitalnya sebagai bukti jika nanti diperiksa DKPP. Berkaitan dengan pernyataan Pengadu yang menyatakan pernah menyampaikan surat laporan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara, Pihak Terkait KPU Provinsi Sumatera Utara belum menerima surat laporan dimaksud baik secara fisik maupun email. [2.8.2] Keterangan KPU Kota Gunungsitoli Dalam sidang pemerisksaan, Pihak Terkait KPU Kota Gunungsitoli menerangkan bahwa tidak pernah membahas terkait postingan yang diunggah oleh Teradu. Demikian halnya dengan rencana Teradu untuk mengunggah status facebook tersebut yang memang tidak diketahui oleh Pihak Terkait. Pihak Terkait mengetahui adanya postingan tersebut pada tanggal 19 April 2020 beberapa saat setelah Teradu mengunggah statusnya. Selanjutnya, Pihak Terkait juga menerangkan bahwa Pengadu pernah menyampaikan surat tertanggal 27 April 2020 dan diterima oleh KPU Kota Gunungsitoli pada 11 Mei 2020. Surat Pengadu oleh Ketua KPU Kota Gunungsitoli didisposisi kepada Teradu untuk didiskusikan bersama. Hasil pembahasan bersama menyimpulkan bahwa surat Pengadu lebih keranah DKPP, karena surat yang Pengadu sampaikan tidak hanya ditujukan kepada KPU Kota Gunungsitoli saja, salah satunya kepada DKPP. Pihak Terkait juga menerangkan mengenai isi surat Pengadu yang pada poin terakhir menyatakan untuk dilakukan pencopotan terhadap Teradu sebagai Anggota KPU Kota Gunungsitoli. Mencermati hal tersebut, Pihak Terkait karena kedudukannya tidak dapat menindaklanjuti permintaan surat Pengadu oleh karena terbatas pada wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu, Pihak Terkait KPU Kota Gunungsitoli menjelaskan berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 jika anggota KPU tingkat kota/kabupaten dilaporkan, maka yang berwenang untuk memeriksa adalah atasnya/ tingkat yang di atasnya yaitu KPU Provinsi atau KPU RI. Demikian halnya dengan ketentuan Peraturan DKPP yang pada pokoknya dalam hal Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai anggota KPU kabupaten/kota, Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP atau Bawaslu. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pihak Terkait KPU Kota Gunungsitoli tidak dapat melakukan pemeriksaan kepada Teradu atas laporan yang disampaikan oleh Pengadu. Pihak Terkait KPU Kota Gunungsitoli menyerahkan permasalahan tersebut kepada DKPP dan agar Teradu diklarifikasi dalam sidang pemeriksaan DKPP. Sehingga terhadap surat laporan Pengadu, Pihak Terkait KPU Kota Gunungsitoli tidak menindaklanjutinya dan tidak membalas surat laporan Pengadu. Terhadap tindakan yang Teradu lakukan, Pihak terkait KPU Kota Gunungsitoli tidak memberikan atensi apapun kepada Teradu, karena menganggap permasalahan postingan itu adalah biasa saja.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik atas tindakannya mengunggah status di media sosial Facebook pribadinya pada tanggal 19 April 2020, Pukul 13.39 WIB, dengan uraian: Pemecatan yang menurut hemat saya sebuah tragedi, mengingat dalam sejarah tidak pernah terjadi yang namanya pemecatan anggota KPU RI. Pemecatan ini juga mengorbankan satu2nya komisioner perempuan di KPU RI, dimana menurut saya seharusnya hy boleh terjadi jika memang memiliki dasar pemecatan yang kuat. Semoga ibu Evi mampu membuktikan di PTUN bhw proses pemecatan ini memang cacat hukum. Dengan menampilkan referensi dari cnnindonesia.com tanggal Sabtu 18/04/2020 pukul 21.01 WIB berjudul: Dipecat Jokowi, Eks Komisioner KPU Evi Novida Gugat ke PTUN; [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya mengakui bahwa pada tanggal 19 April 2020 telah mengunggah, mengomentari, dan membagikan berita dari media CNNIndonesia.com berjudul Dipecat Jokowi, Eks Komisioner KPU Evi Novida Gugat ke PTUN di laman media sosial Facebook pribadi Teradu dengan nama akun Happy Suryani Harefa. Teradu menerangkan berita tersebut berisi tentang gugatan Evi Novida Ginting Manik di PTUN atas keputusan pemberhentian dirinya oleh Presiden Jokowi pada tanggal 23 Maret 2020. Dalam berita tersebut Evi Novida Ginting Manik menyatakan tidak menerima pemecatan dirinya. Menurut Evi Novida Ginting Manik, dasar Keppres dalam pemecatannya cacat hukum dan karenanya Evi Novida Ginting Manik mendaftarkan gugatan di PTUN dengan Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT. Dalam unggahan berita tersebut Teradu memberikan komentar yang isinya, Pemecatan yang menurut hemat saya sebuah tragedi, mengingat dalam sejarah tidak pernah terjadi yang namanya pemecatan anggota KPU RI. Pemecatan ini juga mengorbankan satu2nya komisioner perempuan di KPU RI, dimana menurut saya seharusnya hy boleh terjadi jika memang memiliki dasar pemecatan yang kuat. Semoga ibu Evi mampu membuktikan di PTUN bhw proses pemecatan ini memang cacat hukum. Teradu menjelaskan unggahan Facebook tersebut merupakan reaksi spontanitas Teradu secara pribadi atas berita yang juga sudah tersiar secara publik, baik di media daring lainnya ataupun di media elektronik. Teradu membuat status dengan latar belakang afirmasi perempuan di tubuh penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sebagai perempuan, Teradu merasa peduli dengan isu kesetaraan gender di KPU dan menunjukan keprihatinannya melalui unggahan tersebut atas pemecatan yang mengakibatkan hilangnya perempuan di jajaran komisioner KPU RI. Selain itu, status Facebook tersebut juga merupakan bentuk empati Teradu kepada Evi Novida Ginting Manik sebagai satu-satunya komisioner perempuan di KPU RI yang juga berasal dari wilayah yang sama dengan Teradu, yakni Provinsi Sumatera Utara. Teradu mengenal Evi Novida Ginting Manik sebagai sosok yang aktif memperjuangkan partisipasi perempuan dalam pemilu, termasuk kehadiran perempuan sebagai penyelenggara pemilu di tingkat KPU kabupaten/kota di Indonesia, secara khusus di Kepulauan Nias. Pemberhentian Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota KPU RI membuat Teradu merasa kehilangan, terutama kehilangan penyemangat dalam isu-isu seputar kesetaraan gender dalam pemilu. Meskipun demikian, dalam status Facebook tersebut Teradu mengembalikan semuanya pada kemampuan Evi Novida Ginting Manik dalam membuktikan keberatannya di PTUN. Apapun putusan dari PTUN sebagai lembaga yang menangani laporan ini harus dihormati oleh semua pihak termasuk Teradu. Teradu menjelaskan bahwa tindakan tersebut tetap menjunjung tinggi amanat UUD tahun 1945 Pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang dan Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, serta bukti, terungkap fakta Teradu mengakui pada tanggal 19 April 2020 mengunggah dan membagikan berita dari media cnnindonesia.com berjudul Dipecat Jokowi, Eks Komisioner KPU Evi Novida Gugat ke PTUN di akun Facebook pribadinya. Dalam unggahan berita tersebut, Teradu menuliskan Pemecatan yang menurut hemat saya sebuah tragedi, mengingat dalam sejarah tidak pernah terjadi yang namanya pemecatan anggota KPU RI. Pemecatan ini juga mengorbankan satu2nya komisioner perempuan di KPU RI, dimana menurut saya seharusnya hanya boleh terjadi jika memang memiliki dasar pemecatan yang kuat. Semoga ibu Evi mampu membuktikan di PTUN bhw proses pemecatan ini memang cacat hukum. Bahwa Teradu berdalih tindakannya merupakan reaksi spontan dan bentuk rasa empati kepada Evi Novida Ginting Manik yang mendapatkan sanksi pemberhentian tetap, terlebih Teradu menganggap Evi Novida Ginting Manik sebagai tokoh aktivis perempuan di KPU RI yang memperjuangkan isu kesetaraan gender dalam kepemiluan dan masih satu daerah dengan Teradu. Terungkap fakta tindakan Teradu telah mengundang reaksi masyarakat media sosial Facebook termasuk Pengadu yang kemudian menjadi dasar pengaduan ke DKPP. Bahwa status Facebook Teradu menjadi viral dan diketahui oleh Pihak Terkait KPU Provinsi Sumatera Utara. Pihak Terkait selaku atasan Teradu menyarankan untuk menghapus status Facebook tersebut agar tidak mengundang kegaduhan publik. Menanggapi saran Pihak Terkait KPU Provinsi Sumatera Utara, Teradu memutuskan untuk mengubah pengaturan yang semula dapat dilihat oleh publik, menjadi pengaturan pribadi (privat) sehingga Teradu masih memiliki jejak digital jika dibutuhkan dalam sidang pemeriksaan DKPP. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat sikap dan tindakan Teradu mengomentari unggahan berita cnnindonesia.com berjudul Dipecat Jokowi, Eks Komisioner KPU Evi Novida Gugat ke PTUN di laman akun pribadi Facebook milik Teradu tidak dibenarkan secara etika. Terbukti unggahan status Facebook Teradu telah menimbulkan beragam reaksi dan tanggapan masyarakat. Dalam kolom komentar status Facebook a quo, Teradu diminta memperjelas ungkapannya supaya pembaca tidak salah memahami. Komentar lain menyebut Teradu tidak sadar posisi dan kedudukan sebagai Anggota KPU Kota Gunungsitoli yang dianggap kapabel dan berintegritas. Terkait komentar Teradu, ... bhw proses pemecatan ini memang cacat hukum. Teradu berdalih istilah cacat hukum digunakan sekedar merujuk pernyataan Evi Novida Ginting Manik dalam pemberitaan media online. Teradu seharusnya berhati-hati dalam mengungkapkan pendapat di media sosial. Kata memang dalam frasa memang cacat hukum terbukti menimbulkan kesan Teradu melakukan framing (membingkai) proses pemecatan cacat hukum sehingga menimbulkan beragam reaksi dan tanggapan masyarakat. Teradu seharusnya memahami konstruksi kelembagaan KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu yang dijamin konstitusionalitas kemandiriannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu sepatutnya setiap Penyelenggara Pemilu saling menghormati keputusan masing-masing institusi dengan menjaga sikap, tindakan, dan ucapannya. Terungkap fakta bahwa Teradu tidak pernah membaca secara lengkap Putusan DKPP a quo dan hanya mengikuti pemberitaan media. Empati Teradu kepada Evi Novida Ginting Manik sepatutnya disampaikan secara pribadi kepada yang bersangkutan. Sebagai penyelenggara pemilu yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kota Gunungsitoli, sepatutnya Teradu lebih bijaksana menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan informasi Pemilu kepada publik berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga bermanfaat mencerahkan publik agar lebih memahami tugas dan fungsi masing-masing lembaga Penyelenggara Pemilu. Berkenaan pernyataan Teradu yang menganggap bahwa sikap dan tindakaannya merupakan hak konstitusional Teradu sebagai warga negara yang bebas mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan maupun tulisan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, DKPP perlu mengingatkan kepada Teradu bahwa kedudukannya sebagai pejabat publik dilingkungan penyelenggara Pemilu tidak dapat disamakan dengan warga negara biasa. Bahwa setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik dapat dimaknai sebagai pernyataan institusi yang dinaunginya. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP mempunyai mandat untuk menjaga kredibilitas kehormatan penyelenggara Pemilu. Pemeriksaan dugaan pelanggara kode etik penyelenggara Pemilu bertujuan menyelamatkan kehormatan dan kepercayaan publik kepada lembaga Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang berikan DKPP harus dipahami ditujukan kepada individu bukan lembaga. Oleh karena itu DKPP perlu mengingatkan bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib bersikap dan bertindak menghargai dan menghormati sesama lembaga penyelenggara Pemilu. Menjaga tertib sosial, mengedepankan kehati- hatian dalam mengutarakan suatu pendapat yang dapat mereduksi kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara Pemilu. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Teradu terbukti melanggar Pasal 2, Pasal 12 huruf a dan huruf e, Pasal 15 huruf b, dan Pasal 19 huruf g Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, mendengar keterangan Saksi Pengadu, mendengar keterangan Pihak Terkait dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu. [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo. [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Happy Suryani Harefa selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, masing-masing selaku Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Muhammad, selaku Ketua merangkap Anggota, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, masing-masing selaku Anggota. KETUA Ttd Muhammad ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ttd Didik Supriyanto Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir