Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 32/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 15/I-P/L-DKPP/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 32/DKPP-PKE-VII/2018, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Dody Armansyah Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta/ Gerakan Pemuda Intelek Banyuasin (GPIM) Alamat : Jl. Lingkar Randik Kel. Balai Agung, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------ Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Dodi Safari Jabatan : Ketua Panwas Kab. Musi Banyuasin Alamat Kantor : Jl. Kol. Wahid Udin Simpang Empat Kayuara Randik, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Muparid Jabatan : Anggota Panwas Kab. Musi Banyuasin Alamat Kantor : Jl. Kol. Wahid Udin Simpang Empat Kayuara Randik, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu II; Selanjutnya Teradu I-II disebut sebagai------------------------------ Para Teradu; [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU 1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 bertempat di Hotel Ranggonang ada kegiatan Bimtek sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Kasek Panwascam Babat Supat diperintahkan oleh Teradu untuk menyetorkan uang yakni sebesar 1 (satu) bulan gaji, uang tersebut atas perintah Teradu agar diserahkan kepada DELI (Staf Divisi Pengawasan) di Toilet Hotel Ranggonang. Kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.600.000 dikarenakan jika tidak menyetorkan uang tersebut maka Panwascam Babat Supat akan di evaluasi kinerja dan jabatannya sebegai Panwascam maupun staff sekretariat Panwascam. Diduga Para Teradu memungut uang dari Panwascam yang terdiri dari 14 Kecamatan yang jumlah total berkisar Rp. 39.000.000; 2. Bahwa Ketua Panwascam Bayung Lencir a.n Dahamir membenarkan pernah diminta menyerahkan gaji Bulan November 2017 Kepada Teradu II dan pernah menelpon menanyakan uang tersebut kenapa belum disetorkan namun Dahamir tidak meresponnya. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada para Teradu; 4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-20 sebagai berikut: No Bukti KETERANGAN 1. P-1 Copy Surat Penyataan Bermaterai a.n Rudi Hartono 2. P-2 Keputusan Menkumham Nomor AHU-0000766.AH.01.05 Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Muba Sejahtera dan Lampirannya 3. P-3 Petikan SK Pengangkatan Kepala Kasektariatan Panwascam Babat Supat a.n Rudi Hartono 4. P-4 CD Rekaman pembicaraan Terkait Pemotongan Gaji 5. P-5 Undangan Rapat Koordinasi Pengawasan 6. P-6 Copy Surat Pernyataan Bermaterai Kepala Sekretariat Kecamatan Babat Supat 7. P-7 Copy Surat Pernyataan Bermaterai Ketua Panwascam Sekayu 8. P-8 Copy Surat Pernyataan Bermaterai Ketua Panwascam Batang Hari Leko 9. P-9 Copy Surat Pernyataan Bermaterai Komisioner Panwascam Keluang 10. P-10 Copy Surat Pernyataan Bermaterai Komisioner Panwascam Lais 11. P-11 Copy Surat Pernyataan Bermaterai Ketua Panwascam Lawang Wetan 12. P-12 Copy Surat Pernyataan Bermaterai Ketua Panwascam Tungkal Jaya 13. P-13 Berita Online Sigerindo Muba, 20 Desember 2017 “ Integritas Panwaslu Musi Banyuasin Dipertanyakan” 14. P-14 Berita Online Sriwijaya Ekspress, 19 Januari 2018 “Diduga Ketua Panwaslu Muba Mengabaikan Instruksi DKPP, Memotong Gaji Jajaran Sekretariat Panwascam, Hingga Rangkap Jabatan” 15. P-15 WhatsApp Wartawan dengan Ketua Panwas Kabupaten Musi Banyuasin 16. P-16 WhatsApp Staff Kecamatan Sanga Desa dengan Staff Babat Supat 17. P-17 Tanggapan Masyarakat mengenai perekrutan Panwascam yang pernah diberhentikan dengan tidak hormat 18. P-18 Berita Acara Rapat Pleno Pemberhentian Kepala Sekretariat Panwascam Lawang Wetan Periode 2016-2017 19. P-19 Berita Acara Rapat Pleno Pemberhentian Kepala Sekretariat Panwascam Lawang Wetan Periode 2016-2017 KESIMPULAN PENGADU  Berdasarkan dari alat bukti, saksi-saksi dan hasil persidangan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 117 Ayat 1 point D dan peraturan bawaslu nomor 1 tahun 2016 nomor 1 tahun 2016 pasal 7 huruf D Bahwa saudara Teradu I dan saudara Teradu II mengakui dan sudah tidak lagi berintegritas dan jujur sebagai komisioner Panwas Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 117 Ayat 1 point D dan Peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2016 nomor 1 tahun 2016 pasal 7 huruf D, yang berbunyi “Mempunyai Integritas, Kepribadian yang kuat, Jujur, dan Adil”.  Berdasarkan PERPRES NO 87 2016 tentang SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR, alat bukti, saksi-saksi dan hasil persidangan Bahwa saudara Teradu I dan saudara Teradu II telah mengakui dan memenuhi unsur melanggar pasal 8 ayat 1 yang berbunyi “Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing”  Berdasarkan dari alat bukti, saksi-saksi dan hasil persidangan Bahwa saudara Teradu I dan saudara Teradu II telah mengakui dan memenuhi unsur melanggar Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.  Berdasarkan dari alat bukti, saksi-saksi dan hasil persidangan Bahwa saudara Teradu I dan saudara Teradu II telah mengakui dan memenuhi unsur melanggar Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi).  Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No. 2 Tahun 2017 pasal 2 yang berbunyi “Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji Jabatan“. Pasal 8 Point G, H, J. Point G yang berbunyi “tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu, calon peserta pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara pemilu“ Point H yang berbunyi “Menolak untuk menerima uang, barang, dan atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan Tim Kampanye kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai dengan ketentuan per undang-undangan“, Point J yang berbunyi “Tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, Hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggara Pemilu “ Pasal 15 Point A, D, G, H. Point A yang berbunyi “Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu “Point D yang berbunyi“ Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan baik langsung maupun tidak langsung“. Point G yang berbunyi“ Melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dengan Komitmen Tinggi“ dan Point H yang berbunyi “Tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara Pemilu“.  Berdasarkan dari alat bukti, saksi-saksi dan hasil persidangan bahwa Ketua Panwascam Babat Supat (Adi Santoso), Komisioner Panwascam, saudara Siswadi, dan Kepala Sekretariat saudara Rudi Hartono ikut andil dalam menyetorkan uang kepada saudara Teradu 1 sekitar Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu rupiah, sehingga mereka juga melakukan pemotongan gaji staf Panwascam Babat Supat.  Berdasarkan dari alat bukti, saksi-saksi dan hasil persidangan bahwa Ketua Panwascam Lalan (Andi Mardiani) ikut andil menyetorkan uang kepada saudara Teradu 1 sebesar empat juta rupiah.  Berdasarkan dari alat bukti, saksi-saksi dan hasil persidangan bahwa seluruh komisioner Panwascam Sungai Keruh (M Saeroni, Indrayadi, Suhardi Musdan) beserta Kepala Sekretariat ikut andil menyetorkan uang kepada saudara Teradu 1 dan saudara Teradu 2 sehingga mereka juga melakukan pemotongan gaji staf Panwascam Sungai Keruh.  Berdasarkan dari alat bukti, saksi-saksi dan hasil persidangan bahwa seluruh komisioner Panwascam Plakat Tinggi (Agus Salim, Muliadi, Kurniadi) beserta Kepala Sekretariat ikut andil dalam menyetorkan uang kepada saudara Teradu 1 dan saudara Teradu 2 sehingga mereka juga melakukan pemotongan gaji staf Panwascam Plakat Tinggi. [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU Menimbang bahwa Teradu I telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat Persidangan DKPP tanggal 20 Februari 2018 dan 15 Maret 2018 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa benar tanggal 20 Desember 2017 Teradu I mengundang seluruh Ketua Panwas Kecamatan untuk melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan terkait Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik. 2. Di akhir acara Teradu I membicarakan kepada semua yang hadir bahwa Kepala Sekretariat Kecamatan beserta Staf menurut informasi dari Kepala Sekretariat Kabupaten akan menerima gaji bulan November dan Desember tahun 2017. Pada saat itu Teradu 1 menanyakan kepada Seluruh Ketua Panwascam yang hadir Bagaimana jika seandainya Uang di bulan November tersebut di kembalikan ke Kabupaten dikarenakan pada bulan November Kepala Sekretariat dan Staf ada yang bekerja dan tidak bekerja, untuk itu kembalikan lagi kepada Ketua Panwascam masing–masing untuk bermusyawarah lagi dengan Kepala Sekretariat di kecamatan masing– masing. Pada dasarnya hal itu dilkukan Teradu I hanya untuk menguji ketua Panwascam (bahasa Teradu I Manuver) sejauh mana mereka dapat mengkoordinir anggota di kecamatan perihal keuangan apakah akan terjadi gejolak atau tidak. Karena Pada saat di tanya mereka menyatakan sepakat bahwa uang gaji di bulan November akan di kembalikan ke Kabupaten. Dan Pada saat itu Teradu I berfikir bahwa apabila kecamatan ada kegaduhan mengenai keuangan pasti ketua kecamatan tersebut diragukan kepemimpinannya. Namun seingat Teradu I tidak ada pernyataan yang menyatakan akan mengevaluasi apalagi di pecat. Itu hanya sebatas manuver tentang loyalitas atas pekerjaan karena menganggap masalah keuangan adalah hal yang paling prinsip dan tidak ada di benak Teradu I untuk meminta uang tersebut. 3. Bahwa pernyataan saudara pengadu pada tanggal 27 Desember 2017 pada saat Acara Sosialisasi Pengawasan saya memerintahkan saudara Deli untuk menagih uang setoran kepada masing–masing kecamatan adalah sangat mengada ada dan fitnah. Karena Pengadu/Pelapor bukanlah bagian dari Panitia Pengawas Kecamatan/Undangan sehingga pernyataan ini sangat dipertanyakan keabsahannya. 4. Pernyataan saudara Pengadu bahwa Saudara Adi Santoso dan saudara Siswadi panwascam Babat Supat memerintahkan kepada saudara Rudi Hartono untuk menyerahkan uang yang apabila tidak disetorkan maka keberadaan panwascam akan dievaluasi adalah pernyataan yang sangat mengada ada dan penuh rekayasa karena tidak berdasar dengan surat pengunduran diri saudara Adi Santoso dan Siswadi. 5. Bahwa pada saat sidang pertama yang mendengarkan Rekaman Suara dari kecamatan Lalan pun semuanya memang di rekayasa dan di cari-cari kesalahan Teradu I yang notabene bahwa Panwascam Lalan saudari Andi Mardiani sengaja di jadikan objek pertanyaan yang dibuat seakan akan untuk menyudutkan teradu I. 6. Bahwa menurut laporan Pengaduan pada saat acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Hotel Ranggonang tanggal 27 Desember 2017, Ketua Panwascam diperintahkan oleh saya selaku Teradu I untuk menyetorkan sejumlah uang sebesar 1 (satu) bulan gaji adalah tidak benar sebab, acara tersebut mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Organisasi masyarakat dan pemuda dan juga dihadiri oleh seluruh Panwascam yang sangat mustahil bagi Teradu I untuk membicarakan hal-hal demikian di khalayak umum. 7. Bahwa Kepala Sekretariat Panwascam Babat Supat menyerahkan uang kepada saudara Deli di Toilet Hotel Ranggonang tanpa sepengetahuan Teradu I dan malamnya saudara Deli memberitahu bahwa ada kepala sekretariat panwascam memberi uang kepada beliau namun langsung diperintahkan untuk di kembalikan kepada yang bersangkutan. Dan dalam laporan ini ternyata menjadi Barang bukti berupa surat pernyataan dan ketika Teradu I konfirmasi ke Rudi Hartono itupun ternyata bukan yang bersangkutan yang membuatnya, yang bersangkutan hanya menandatangani saja yang sengaja di buatkan oleh seseorang. 8. Bahwa adanya kata–kata terpaksa menyerahkan uang jika tidak disetorkan akan dievaluasi kinerjanya adalah sesuatu hal yang sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang sesungguhnya. Karena pada tanggal 19 Desember 2017 dua orang komisioner Panwascam Babat Supat mengirimkan surat pengunduran diri kepada Teradu I (bukti pernyataan terlampir) namun hal itu Teradu I melarang dan tetap pertahankan. Malahan Teradu I meminta kepada mereka untuk tetap bertahan karena demi nama baik lembaga. 9. Bahwa pernyataan saudara Dahamir yang membenarkan bahwa kecamatan Bayung Lincir pun diminta untuk menyerahkan gaji adalah sangat tidak beralasan atau bohong besar padahal di tanggal 27 Desember tersebut saudara Dahamir tidak hadir di acara tersebut. 10. Bahwa benar Teradu I adalah Sekretaris Yayasan Muba Sejahtera yang membawahi Politeknik Sekayu dikarenakan pengangkatan Teradu I adalah berasal dari internal Politeknik Sekayu yang pada tahun 2016 terjadi pergantian kepengurusan Yayasan, kepengurusan yang lama mengundurkan diri sehingga Teradu I mendapatkan kepercayaan untuk membenahi Politeknik sekayu melalui Yayasan Muba Sejahtera. Teradu I sudah berada di Politeknik Sekayu sejak Tahun 2009 dan diangkat menjadi Dosen Tahun 2014 salah satu dari Karyawan terlama Politeknik Sekayu. Politeknik Sekayu Berdiri Tahun 2008. Undang–undang Yayasan menyatakan bahwa Yayasan adalah Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Pada saat mendaftar menjadi Panwas undang–undang yang berlaku adalah Undang–undang No 10 Tahun 2016. Dan Undang–undang No 7 Tahun 2017 yang menyatakan mengundurkan diri dari Jabatan Politik, Jabatan di pemerintahan, dan/atau di Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon tidak ada kaitannya dengan Yayasan. Peraturan Pemerintah pun melarang Pemerintah Daerah memiliki Yayasan. Artinya Yayasan Adalah milik Masyarakat umum yang bertujuan untuk meningkatkan derajat hidup dan mensejahterakan masyarakat. Kepengurusan Teradu I di yayasan tidak terkait dengan kepentingan atau Jabatan Politik, Pemerintahan atau pun Badan Usaha Milik Daerah. 11. Bahwa pernyataan pengadu yang menyatakan mengkondisikan uang–uang pungli dan meminta uang sebesar Delapan Juta rupiah dan menduga sesudah kecamatan babat supat, ada beberapa kecamatan lain yang juga memberikan setoran adalah bohong besar karena pada fakta persidangan dan di hadapan panwascam dan kepala Sekretariat sebagai pihak terkait tidak ada kecamatan yang memberikan uang kepada Teradu I. Dan Tidak ada Sepeser uang pun yang Teradu I terima, ini membuktikan bahwa pengadu sudah merekayasa laporannya. 12. Bahwa pernyataan Pengadu yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 06.40 WIB melalui WhatsApp Teradu I mengundang seluruh Ketua Panwascam dan Kepala Sekretariat untuk menghadiri undangan adalah benar namun Teradu I sengaja mengirimkan undangan tersebut agar Para Panwascam mengetahui bahwa sesungguhnya kita ini sedang di adu domba oleh orang–orang yang tidak bertanggung jawab yang sengaja akan meruntuhkan dan melemahkan lembaga ini, dan undangan itupun di jadikan Bahan oleh Pengadu untuk memutar balikkan keadaan seperti masih adanya kalimat bahwa Teradu I akan melakukan pengancaman dan intimidasi dengan kata-kata akan di evaluasi (diganti/diberhentikan) yang semua itu adalah bohong belaka dan tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan demikian pada saat rapat tersebut. Ini membuktikan bahwa memang Pengadu tidak beralasan dan mengada ada, (malahan pengadu yang mengintimidasi, bukti WA terlampir) saya hanya ingin menyamakan persepsi dan meminta maaf kepada Panwascam atas apa yang menjadi kesalahan dan kekhilafan Teradu I karena sadar bahwa secara etika memang bersalah, Teradu I mengajak untuk menyelamatkan lembaga ini dan ikhlas atas apa yang menjadi keputusan DKPP. [2.5] PETITUM TERADU I Berdasarkan uraian di atas, Teradu I meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu I tidak Terbukti dalam melakukan pelanggaran Etik sebagaimana yang disampaikan Pengadu; 3. Memulihkan (merehabilitasi) nama baik Teradu I. 4. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.6] BUKTI TERADU I Bahwa Teradu I telah mengetengahkan alat bukti yang ditandai dengan Bukti T1-1 s.d T1-7 sebagai berikut: No Bukti KETERANGAN 1. T1-1 Surat Pernyataan bermaterai Rudi Hartono tertanggal 30 Desember 2017; 2. T1-2 Foto Kegiatan pada tanggal 27 Desember 2017; 3. T1-3 Screenshoot ancaman Pengadu terhadap Panwascam 4. T1-4 Surat Undangan Nomor 47/BAWASLU-PROV.SS- 05/TU.01.00/XII/2017 perihal Rapat Koordinasi Pengawasan; 5. T1-5 Surat Undangan Nomor 49/BAWASLU-PROV.SS- 05/TU.01.00/XII/2017 perihal Sosialiasi Partisipatif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018: 6. T1-6 Surat Pengunduran diri atas nama Siswadi sebagai Anggota Panwascam Babat Supat tertanggal 19 Desember 2017; 7. T1-7 Surat Pengunduran diri atas nama Siswadi sebagai Anggota Panwascam Babat Supat tertanggal 19 Desember 2017. KESIMPULAN TERADU I Bahwa kronologis kejadian atas pokok pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu atau pelapor jelas–jelas tidak beralasan dan telah ditunggangi secara terstruktur yang sengaja dibuat untuk menghancurkan nama baik saya pribadi maupun lembaga ini. [2.7] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU II TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU Menimbang bahwa Teradu II telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat Persidangan DKPP tanggal 20 Februari 2018 dan 15 Maret 2108 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Teradu II selaku Komisioner Panwas Kabupataen Musi Banyuasin memang benar telah menelpon/berkomunikasi dengan saudara Dahamir Panwascam Bayung Lencir, dimana isi dari percakapan itu adalah membahas masalah / kendala di lapangan dalam proses Perekrutan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di Bayung Lencir dan tidak pernah membahas masalah setor menyetor ataupun menagi kepada Panwascam Bayung Lencir bahkan keseluruh Panwascam se-Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tanggal 20 Desember 2017, berada di Palembang ke TRAC Astra Rent untuk memperbaiki mobil dinas saya yang tertabrak pagar dengan bukti terlampir. Bahwa memang benar telah melakukan supervisi ke Panwascam Keluang karena pada saat itu proses wawancara calon Pengawas Pemilihan Lapanagan (PPL), di mana isi dari percakapan itu adalah membahas proses Perekrutan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di Kecamatan Keluang itupun waktunya tidak lama karena Komisioner Panwascam sedang melaksanakan wawancara calon PPL dan tidak perna saya membahas masalah setor menyetor ataupun menagi kepada Panwascam Keluang bahkan keseluruh Panwascam se- Kabupaten Musi Banyuasin. Teradu II tidak terlibat dalam dugaan pungli ini karena jelas belum tentu akan kebenarannya, karena Teradu tidak pernah membahas masalah setor menyetor apalagi menagi ke Panwascam bagaimana bisa diduga menikmati uang pungli ini. Berdasarkan rekaman antara Riwanza dan Suryo Widodod Panwascam Keluang tidak bisa dijadikan bahan bukti karena belum tentu akan kebenarannya. Terkait rekaman percakapan Teradu II dengan Ari Junate bahwa pastikan pernyataan ini diragukan akan kebenarannya karena saudara Riwanza bukan orang yang mendengar, merasa dan melihat langsung serta tidak ada bukti yang jelas. Saya selaku Komisioner Panwaskab Kabupaten Musi Banyuasin memang benar telah menelpon/berkomunikasi dengan saudara Ari Junate ketua Panwascam Lais, dimana isi dari percakapan itu adalah membahas masalah/kendala di lapangan dalam proses Perekrutan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di Lais dan tidak perna membahas masalah setor menyetor ataupun menagi kepada Panwascam Lais bahkan keseluruh Panwascam se-Kabupaten Musi Banyuasin. [2.8] PETITUM TERADU II Berdasarkan uraian di atas, Teradu II meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu II tidak Terbukti dalam melakukan pelanggaran Etik sebagaimana yang disampaikan Pengadu; 3. Memulihkan (merehabilitasi) nama baik Teradu II. 4. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.9] BUKTI TERADU II Bahwa Teradu II telah mengetengahkan alat bukti yang ditandai dengan Bukti T2-1 s.d T2-4 sebagai berikut: No Bukti KETERANGAN 1. T2-1 Kwitansi No. 00000007/TRAC-S023/XII/2017 tanggal 20 Desember 2018 dari Trac Astra Rent Car 2. T2-2 Foto Kegiatan pada tanggal 27 Desember 2017; 3. T2-3 Surat Undangan Nomor 47/BAWASLU-PROV.SS- 05/TU.01.00/XII/2017 perihal Rapat Koordinasi Pengawasan; 4. T2-4 Foto-foto Kegiatan; KESIMPULAN TERADU II Bahwa berdasarkan dari kronologis kejadian dari sidang Pertama dan Kedua atas pokok pengaduan yang disampaikan oleh saudara Dody Armansyah jelas-jelas tidak beralasan, karena Teradu II pastikan dan nyatakan tidak pernah membahas masalah setor menyetor, menagih, memaksa, mengancam, mengintimidasi terhadap Panwascam se-Kabupaten Musi Banyuasin. Dan Teradu II nyatakan ketidak-benaran atas tuduhan terhadapnya karena diduga menerima uang pungli yang dikatakan pengadu terhadap Teradu II, serta Teradu II menyatakan tidak terlibat dalam pokok perkara ini dan Teradu II yakin perbuatannya tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. [3.0] KETERANGAN PIHAK TERKAIT DELI (STAF PANWAS KABUPATEN MUSI BANYUASIN DIVISI PENGAWASAN) Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, saya benarkan menerima uang saya. Pada saat itu saya adalah Panitia dari acara Rapat tersebut, kemudian saya dipanggil oleh Rudi Hartono. Setelah itu Rudi Hartono menyerahkan sejumlah uang untuk dibagikan kepada staf lain sebesar Rp. 2.600.000. Pada malam harinya, saya berkomunikasi dengan Teradu I mengenai uang tersebut. Teradu I menyuruh untuk mengembalikan uang tersebut kepada Rudi Hartono. Atas perintah dari Teradu I, pada tanggal 29 Desember 2017 saya mengembalikan uang tersebut kepada Adi Santoso selaku Ketua Panwascam Babat Supat. Bahwa pengembalian tersebut tidak memakai kwitansi dan setelahnya tidak ada komunikasi dengan Panwascam Babat Supat terkait uang. RUDI HARTONO (KASEK PANWASCAM BABAT SUPAT) Pada tanggal 27 Desember 2017 saat pelantikan Kepala Sekretariat, sekitar jam 1.30 WIB dinihari seluruh Panwascam dan Kasek mendapat gaji. Bahwa uang yang keluar pertama adalah honor 3 orang Komisioner, 1 orang Kasek, 1 orang dan 2 orang staf PNS pada bulan November dan Desember 2017. Bahwa berhubung belum bekerja pada bulan itu, saya sepakat dengan Ketua Panwascam Babat Supat akan mengembalikan kepada Panwas Kabupaten Musi Banyuasin. Saya dilantik pada bulan Desember, tapi sudah mendapat gaji pada bulan November dan Desember 2017. Diambil di Bendahara Kabuapten di acara Rakor pada tanggal 27 Desember 2017 dan sepakat dengan Ketua dan Anggota Panwascam akan diserahkan dan disetujui oleh Ketua dan Anggota. Saya kenal Deli karena dia memakai seragam lengkap Panwas Kabupaten sehingga saya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.600.000. Dasarnya kami belum bekerja pada bulan November 2017 sehingga uang tersebut dikembalikan ke Panwas Kabupaten. Saya tidak mengetahui bahwa Teradu I bermaksud menguji loyalitas. DAHAMIR (KETUA PANWASCAM BAYUNG LENCIR) Pada tanggal 27 Desember 2017, saya tidak hadir dalam Rapat tersebut dan diwakili oleh seorang komisioner karena masih sibuk dengan Perekrutan PPL. Kemudian keesokan harinya Kasek Panwascam Bayung lencir bersama Bendahara dan staf datang kekantor langsung mengadakan rapat. Isi laporan dari Kasek adalah dibawai gaji 3 orang Komisioner, 1 orang Staf PNS, dan Bendahara pada bulan November dan Desember 2107. Bahwa seketika itu juga langsung kami bagikan yang bersangkutan berdasarkan RKA dari Kasek Kabupaten. Tidak ada arahan dari Teradu I dan Teradu II untuk menyerahkan sejumlah uang. SARKANI (ANGGOTA PANWAS KABUPATEN MUSI BANYUASIN) Pada tanggal 20 Desember 2017 saya berada di Kantor, tapi tidak ikut Rakor Pengawasan karena itu merupakan Rapat bagian Divisi Pengawasan di kantor jadi saya tidak ikut. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 ada seorang yang menghubungi saya dari Panwascam Sekayu berbicara karena dilema menanyakan nasib apakah ditentukan oleh Ketua Panwas Kabuapten jika tidak menyetorkan sejumlah uang. Soal masalah tersebut saya sebenarnya sudah mengetahui. Bahwa SK Panwascam dan SK Kasek sama sama terbit pada bulan 1 November 2017. Komisoner Panwascam dilantik pada tanggal 17 Desember 2017 dan Kasek pada tanggal 27 Desember 2017. Bahwa berdasarkan SK, Komisioner dan Kasek sebenarnya sudah berhak menerima gaji. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 pernah diingatkan kepada Teradu I terkait pemotongan gaji tersebut, namun Teradu I diam saja dan tidak merespon. Masalah SMS terkait jangan menyerahkan sejumlah uang kepada para Panwascam adalah dari saya selaku Anggota Panwas Kabupaten Musi Banyuasin karena berdasar kepada salah seorang salah seorang Panwascam yang menghubungi saya. Himbauan saya jangan dilakukan dan jangan ditindaklanjuti untuk penyerahan sejumlah uang kepada Teradu I. saya kwatir jika semua Panwascam menyetor akan terjadi masalah. SISWADI (ANGGOTA PANWASCAM BABAT SUPAT) Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2017 ada kegiatan Rakor di Hotel Ranggonang sekaligus pelantikan Kasek Panwascam Se-Kabupaten Musi Banyuasin. Pada waktu itu saya bertiga menemui Kasek Muba untuk menerima gaji. Kemudian pada hari itu Pak Rudi mengatakan ada musyawarah dengan kami bertiga, saya tidak memerintahkan dan saya hanya mengetahui saja bahwa untuk gaji bulan November gaji untuk PNS karena belum bekerja ini uang diberikan kepada Panwas Kabupaten dan hanya sekedar mengetahui saja. Gaji itu merupakan uang Kasek dan uang PNS mereka bersedia diberikan kepada Panwas Kabupaten. Dalam diskusi yang dilakukan oleh Kasek dengan anggota yang lain bahwa akan dikembalikan kepada Panwas Kabupaten. Bahwa dalam diskusi tersebut, Ketua Panwascam yang mengusulkan akan dikembalikan kepada Panwas Kabupaten. Saya tidak mengetahui sesuai dengan Peraturan keuangan tentang gaji. Pada tanggal 19 Desember 2017 saya mengajukan pengunduran diri sehingga pada tanggal 27 Desember 2017 konsentrasi saya terpecah. Alasannya adalah saya kurang nyaman dalam pelaksaan dilapangan kebutuhan kami tidak direspon oleh Panwas Kabupaten. Sebenarnya saya sudah berpikir kedepannya akan terjadi masalah seperti ini dan berinisiatif mengundurkan diri dan pengunduran diri saya tidak diterima oleh Panwas Kabupaten Musi Banyuasin. ADI SANTOSO (KETUA PANWASCAM BABAT SUPAT) Saya disebut memerintahkan kepada para Panwascam untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Panwas Kabupaten. Saya tegaskan tidak disuruh oleh Panwas Kabupaten dan saya tidak menyuruh Kasek untuk memberikan uang. Namun, kami ada kesepakatan karena gaji pada bulan November yang abu-abu kami tidak punya hak kemudian kami bermusyawarah. Lalu berkaitan tanggal 20 Desember 2017, memang semua Ketua Panwascam diundang Rapat Koordinasi tentang pambahasan verifikasi faktual dalam rapat dijelaskan mengenai teknik verifikasi. Benar memang Teradu I membicarakan masalah uang, tetapi tidak membicarakan masalah memotong gaji setelah itu saya mendapat telp dan tidak tahu menahu kelanjutan diskusi tersebut. Kemudian sengaja memang tidak pulang sesuai rapat karena pada tanggal 19 Desember 2017 saya mengajukan untuk pengunduran diri sebagai Panwascam Babat Supat dan menagih kepada Panwas Kabupaten terkait kelanjutan surat tersebut. Alasan pengunduran diri saya adalah saya sudah bekerja semaksimal mungkin dengan tenaga dan pikiran saya namun tidak selalu diiterima dan saya selalu dimarahin oleh Pak Sarkani selaku Anggota Panwas Kabupaten. Menurut saya, di Panwas Kabupaten Musi Banyuasin sudah tak sejalan lagi, jadi segala sesuatu dari kecil maupun besar langsung disampaikan kepada Panwascam tanpa melalui musyawarah terlebih dahulu. Perkiraan saya dimarahi adalah akan mencari gedung sekretariat dan harus musyawarah kepada anggota lain, menurut saya tidak memenuhi syarat dan saya cari gedung lain. Kemudian kami sepakat cari gedung baru, kita cuma dapat gedung saja tapi dana belum ada. Setelah dapat gedung tidak ada isinya lalu kami bermusyawarah akan membeli kursi walaupun tidak ada dana. Kemudian Pak Sarkani pada malam harinya menghubungi saja dan ditanya katanya mau membeli kursi dan kemudian memaki saya dengan kata yang tidak sopan. Oleh sebab itu saya tidak mengerti kenapa sampai dimarahi oleh Pak Sarkani yang jelas dimarahi untuk membeli kursi. Bahwa pengunduran diri saya tidak disetujui oleh Teradu I maka saya masih bekerja sesuai dengan Tupoksi saya sebagai Panwascam Babar Supat. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 saya hadir dalam rapat, setelah rapat membahas mengenai pemotongan gaji oleh Teradu I. Teradu I mengkodisikan gaji staf PNS karena belum berhak menerima karena belum bekerja. LAMIJO (KETUA PANWASCAM TUNGKAL JAYA) Pada tanggal 20 Desember 2017 saya hadir dalam rapat tersebut. Bahwa benar Teradu I mengkodiskan gaji bulan November 2017. Teradu I memberikan pernyataan bahwa jika tidak memberikan gaji pada bulan November 2017 akan dievaluasi kerjanya. Seluruh Ketua Panwascam memang hadir tanggal 20 Desember 2017, sebelum materi ada obrolan ringan memakai bahasa Sekayu dengan maksud bagaimana kan bapak ini Ketua Panwascam memikirkan kami Panwas Kabupaten untuk gaji komisioner dan bendahara serta staf Pendukung pada bulan 11 memang ada pengkondisian jika tidak mampu akan dievaluasi kerjanya. Setelah acara kemudian saya kumpulkan Kasek, Bendahara dan staf menyampaikan bahwa akan ada penyetoran ke Kabupaten. Memang secara SK bulan November dan memang belum bekerja lalu Kasek dilantik pada tanggal 27 Desember dan SK dibuat mundur ke bulan 1 November 2017. Kemudian Pak Sarkani pada menyampaikan pada Bimtek jika jangan pernah memikirkan Panwas Kabupaten. Atas arahan Pak Sarkani, himbauan dari Teradu I itu buyar. Saya memang tidak punya bukti untuk tanggal 20 Desember 2017 tetapi saya yakin dan bertanggung jawab bahwa Teradu I melakukan pengkondisian terhadap gaji pada bulan November 2017. Terhadap loyalitas, Teradu I memang menyampaikan begitu pada rapat itu oleh karena itu saya ingin 14 Panwascam dihadirkan pada sidang ini. RIWANZA (ANGGOTA PANWASCAM LAIS) Saya adalah Komisioner Panwascam lais, saya mendengar percakapan Teradu II dengan Ari Junate selaku Ketua Panwscam Lais untuk menagih sejumlah uang. Bahwa Teradu II menanyakan kepada Ari Junate terkait uang yang telah dibagikan kepada staf yang lain. Saya cuma mendengar pada tanggal 5 Januari 2018, kebetulan Teradu II menelpon Ari Junate dan tidak kami rekam. Sebenranya Ari Junate ingin membuat surat pernyataan tetapi takut dengan Komisioner Panwas Kabupaten. Bahwa Ari Junate dalam menjawab uang tersebut sudah dibagikan kepada staf. Terkait dengan surat pernyataan, Ari Junate tidak jadi membuat karena tidak enak Bibi bekerja pada Teradu I. bahwa terhadap loyalitas sebenarnya sewa gedung pakai uang pakai pribadi dan saya tidak bilang kepada Komisioner Panwas Kabuapten. ANDI MARDIANI (KETUA PANWASCAM LALAN) Saya sudah mendengar beberapa percakapan, mengenai rekaman dengan komisoner saya belum dengar. Ada komisioner dari Panwascam Lais juga menelpon dan Ari Junate. Terkait pemotongan memang benar dalam rekaman itu suara saya sendiri dengan Komisioner Panwascam Plakat Tinggi yang menghubungi saya duluan. Terkait rekaman memang saya melakukan pemotongan 50% terhadap gaji staf di bulan November dan jumlah total Rp. 8.000.000 saya potong Rp. 4.000.000 kemudian saya kembalikan Rp. 4.000.000 kepada Kasek Panwascam Lalan dan sisanya masih di saya. Bahwa yang dipotong adalah hasil pemotongan 7 orang staf dan masing-masing berbeda. Bahwa saya menawarkan kepada Panwas kabupaten jika yang disetorkan hanya Rp. 4.000.000 saja. Terhadap uang tersebut mau dikemanakan saya lalu menghubungi Komisioner Plakat Tinggi dan bertanya. Bahwa sampai saat ini tidak satu Rupiah pun saya setorkan kepada Panwas Kabupaten. Terkait rekaman memang benar suara saya, tapi terkait rekaman saya hanya memastikan apakah Panwascam lain juga menyetor. Akibat tidak ada kejelasan mengenai uang tersebut saya kembalikan lagi kepada Kasek untuk dibagikan kepada para Staf jumlahnya Rp. 4.000.000. pertimbangan saya memotong pada mulanya pada tanggal 20 Desember saya tidak hadir tapi ada informasi mengenai pemotongan itu dari pihak Panwas Kabupaten. Bahwa memang benar saya mengadakan pertemuan dengan Teradu I. Pertama saya bertemu dengan Teradu I setelah tanggal 20 Desember 2017 di pinggir jalan Radial Palembang. Yang punya inisiatif dipinggir jalan adalah saya ditemani Ponakan saya yang sudah dewasa dan membahas mengenai Verifikasi Parpol ada sedikit omongan menganai pengembalian gaji pada bulan November 2017 sebatas memperjelas dari Komisoner Panwascam lainnya dan hanya singkat ceritanya. Pada saat pertemuan uang Rp. 8.000.000 belum ada di tangan saya. Setelah pertemuan tersebut saya berdiskusi dengan komisoner Panwascam Lalan untuk membahas masalah tersebut. Saya mengetahui pemotongan itu dari Komisioner Plakat Tinggi dan tidak cek ke Panwas Kabupaten lalu saya mengambil kebijakan memotong gaji staf. Bahwasanya kelanjutan uang tersebut saya saya konfirmasi ke Teradu I via telp dan belum menjawab apa apa dan beralasan ada kerjaan. Tidak lama saya konsultasi ke Kasek bahwa saya sudah menghubungi Teradu I tapi tidak ada kepastian dan tunggu saja beberapa hari. Bahwa terhadap pemotongan tidak ada di Group WA Panwascam. NOVIT CHRISTIANUS (KASEK PANWASCAM LALAN) Bahwa apa yang disampaikan Ketua Panwascam Lalan secara umum benar. Bahwa benar mengajak obrol tentang Rp. 4.000.000 dan sekarang sudah diserahkan kepada Staf sepenuhnya. Staf tidak tahu menahu sebab uang tersebut telat untuk diterima uang. Bahwa gaji pada bulan Desember tidak dilakukan Pemotongan. SULAIMAN (KETUA PANWASCAM SANGA DESA) Teradu II merupakan Pimpinan saya dan sudah beberapa kali saya berkomunikasi dengan Teradu II. Pertama masalah rekrut PPL kemudian pernah sekitar sore hari Teradu II menghubungi dan menanyakan apakah Kecamatan Sanga Desa memotong dan dikemanakan apakah uang itu diserahkan kepada staf atau tidak mengenai masalah itu saya bertanya dulu kepada Kasek. Awalnya pada tanggal 20 Desember 2017 membicarakan pemotongan gaji staf, pada saat itu saya tidak bisa memutuskan san harus membicarak dengan Komisioner lain dan Kasek. Kemudian setelah itu di Kecamatan Sanga Desa tidak menyetorkna uang dimaksud. AGUS SALIM (KETUA PANWASCAM PLAKAT TINGGI) Tidak betul dan tidak benar saya telah menyetorkan sejumlah uang. Saya tidak tahu ada pemotongan pada bulan November 2017 dan baru tahu pada sidang ini. Saya berbagi waktu dengan bekerja di Yayasan. Bahwa gaji yang saya terima adalah Rp. 1.850.000 dari Panwascam. Tidak benar bahwa menyetorkan kepada Deli. AHMAD HIDAYAT (KASEK BATANGHARI LEKO) Para Kasek dilantik pada tanggal 27 Desember 2017, SK tertanggal 1 November 2017. Menurut SK gaji berhak menerima pada pada bulan November dan Desember. Saya mendapat 2x gaji, dan dapat utuh bersama para Staf juga mendapat gaji. Berdasarkan SK staf juga pada bulan November. Gaji bulan Desember tidak dilakukan pemotongan. DIAN SANDI (KETUA PANWASCAM SUNGAI LILIN) Pada tanggal 20 Desember 2017 ada Rapat mengenai Verfak Parpol dan ada pembahasan mengenai honor dan sifatnya begitu saya keluar ruangan dan merokok kemudian dan ke toilet dan tidak tahu kelanjutan diskusi tersebut. PARDU IMANSYAH (KETUA PANWASCAM KELUANG) Pada tanggal 20 Desember 2017, memang ada pembicaraan honor pada bulan sebelas dikembalikan kepada Ketua Panwas Kabupaten untuk diinformasikan kepada Kasek Panwascam dan staf bahwasanya akan meminta Gaji tersebut. Maksudnya adalah menguji loyalitas Panwascam kepada Panwas Kabupaten. ARSYAD (KETUA PANWASCAM BABAT TOMAN) Memang ada arahan pada tanggal 20 Desember 2017 untuk pemotongan gaji pada bulan November 2017 karena belum berhak menerima bagimana jika ada dikembalikan kepada Panwas Kabupaten. SURYO WIDODO (ANGGOTA PANWASCAM KELUANG) Bahwa pembicaraan dengan Riwanza dengan saya terkait dengan menanyakan Teradu II pernah ke keluang dan Teradu II tidak pernah membahas mengenai masalah uang. Teradu II saat wawancara PPL hanya supervisi ke Kecamatan Keluang dan tidak ada pembicaraan lain selain perekrutan PPL.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum atas tindakannya, sebagai berikut: [4.1.1] Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 bertempat di Hotel Ranggonang ada kegiatan Bimtek sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Kepala Sekretariat Panwascam Babat Supat diperintahkan oleh Teradu I untuk menyetorkan uang dari 1 (satu) bulan gaji, uang tersebut atas perintah Teradu I agar diserahkan kepada Deli (Staf Divisi Pengawasan) di Toilet Hotel Ranggonang. Teradu I mengancam apabila tidak menyetorkan uang tersebut maka Panwascam Babat Supat akan di evaluasi kinerja dan jabatannya sebagai Panwascam maupun staf Sekretariat Panwascam. Atas perintah dan ancaman Teradu I tersebut kemudian uang sebesar Rp. 2.600.000 diserahkan kepada Deli (staS Divisi Pengawasan). Diduga Para Teradu memungut uang dari 14 Panwas Kecamatan yang jumlahnya sebesar Rp. 39.000.000; [4.1.2] Bahwa Ketua Panwascam Bayung Lencir atas nama Dahamir membenarkan pernah diminta menyerahkan gaji Bulan November 2017 kepada Teradu II dan pernah menelpon menanyakan uang tersebut kenapa belum disetorkan namun Dahamir tidak merespon. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: [4.2.1] Bahwa Teradu I membenarkan melakukan pengkondisian terhadap gaji Kasektariatan Panwascam bulan November 2017. Hal tersebut berawal ketika pada tanggal 20 Desember 2017 Teradu I mengundang semua Panwascam untuk Rapat Koordinasi Pengawasan terkait dengan Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik. Pada akhir acara Teradu I membicarakan kepada semua yang hadir bahwa gaji Kepala Sekretariat di tingkat Kecamatan beserta staf akan menerima Gaji bulan November dan Desember tahun 2017. Kemudian, Teradu I bertanya kepada semua Ketua Panwascam bagaimana kalau gaji tersebut dikembalikan ke Kabupaten dan untuk selanjutnya diberikan kepada para staf yang telah aktif bekerja namun belum mendapatkan haknya. Hal itu dilakukan Teradu I semata-mata ingin menguji loyalitas para Ketua Panwascam sejauh mana Ketua Panwascam dapat mengkoordinir para Anggota di Kecamatan mengenai keuangan apakah dapat muncul gejolak atau tidak. Teradu I berfikir apabila hanya karena faktor keuangan kemudian terjadi kegaduhan di suatu kecamatan maka patut dipertanyakan loyalitas Ketua Panwascam karena dalam bekerja tidak serta-merta menjadikan keuangan sebagai sumber utama motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan. Teradu I menolak pernyataan bahwa dirinya akan mengevaluasi kinerja para Ketua Panwascam apalagi mengancam akan memecat anggota Panwascam yang tidak menuruti arahan untuk mengumpulkan uang gaji bulan November 2017. Teradu I mengatakan arahan untuk penyetoran uang gaji bulan November 2017 adalah bentuk dari tindakan sebatas manuver untuk menguji loyalitas anggota para Ketua Panwascam karena masalah keuangan adalah hal paling prinsip dan tidak ada niat untuk meminta gaji para Kasek dan staf Panwascam untuk kepentingan diri sendiri. Teradu I menolak telah memerintahkan Deli yang merupakan staf Panwas Kabupaten Musi Banyuasin untuk menagih uang setoran kepada masing-masing Kecamatan pada saat Rapat Sosialisasi Partisipatif tanggal 27 November 2017 di Hotel Ranggonang. Dalam persidangan DKPP, Pengadu menambahkan beberapa pokok aduan terkait rangkap jabatan. Teradu I mengaku benar bahwa dirinya merupakan salah satu pengurus fungsional pada Yayasan Muba Sejahtera yang membawahi Politeknik Sekayu. Namun pengangkatannya menjadi pengurus yayasan bersifat internal karena pada tahun 2016 terjadi pergantian pengurus yayasan dan Teradu I dipercayakan untuk menjadi sekretaris yayasan. Keberadaan Teradu I dalam yayasan Muba Sejahtera bukan hal baru karena Teradu I sudah aktif sejak tahun 2009 dan diangkat menjadi dosen pada tahun 2014. Bahwa dalam Undang-undang yayasan menyatakan bahwa pengertian yayasan adalah Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Teradu I beralasan saat mendaftar menjadi Panwas Kabupaten Musi Banyuasin Undang-undang yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa harus mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di Pemerintah, dan/atau di Badan Usaha milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan pada saat mendaftar sebagai calon tidak ada kaitannya dengan yayasan. Pada Peraturan Pemerintah juga melarang Pemerintah Daerah memiliki yayasan yang artinya yayasan tersebut milik masyarakat umum yang bertujuan untuk meningkatkan derajat hidup dan mensejahterakan masyarakat. Selain itu posisi Teradu I tidak terkait dengan kepentingan atau jabatan politik, pemerintahan ataupun Badan Usaha Milik Daerah. [4.2.2] Bahwa Teradu II benar telah menghubungi Dahamir selaku Ketua Panwascam Bayung Lencir. Namun isi dari percakapan itu adalah membahas mengenai kendala di lapangan dalam proses perekrutan Panitia Pengawas Lapangan di Kecamatan Bayung Lencir. Teradu II menolak jika menagih uang/setoran gaji Para Kasek Panwascam karena sama sekali dalam percakapan melalui telepon tidak pernah membahas masalah uang sebagaimana yang dituduhkan. Pada Rapat Koordinasi Pengawasan tanggal 20 Desember 2017, Teradu II tidak ikut hadir karena sedang berada di Palembang untuk memperbaiki mobil dinas yang rusak akibat kecelakaan yang menabrak pagar sehingga Teradu II tidak mengetahui apa yang berkembang pada rapat tanggal 20 Desember 2017. Teradu II menolak atas tuduhan bahwa dirinya pernah menanyakan kepada Panwascam Keluang terkait pemotongan yang harus diberikan kepada Teradu I melalui instruksi pada tanggal 20 Desember 2017. Fakta yang sebenarnya adalah Teradu II melakukan supervisi ke Panwascam Keluang yang saat itu ada proses wawancara calon Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL). Dalam melakukan supervisi Teradu II hanya membahas mengenai perkembangan proses perekrutan anggota PPL. Hal itu Teradu II lakukan dalam waktu yang singkat mengingat anggota Panwascam tengah melaksanakan tugas yakni melakukan tahapan wawancara bagi calon anggota PPL. Teradu II tetap membantah bahwa tidak pernah ada pembahasan mengenai penagihan seperti yang dituduhkan pengadu. [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu I melakukan pengkondisian pemotongan gaji Kepala Sekretariat dan staf Panwas Kecamatan pada bulan November 2017 bertentangan dengan norma hukum dan etika. Dalam sidang pemeriksaan 20 Februari 2018 terungkap fakta, bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 Teradu I mengundang Ketua Panwascam se-Kabupaten Musi Banyuasin untuk menghadiri rapat persiapan Koordinasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 yang akan diselenggarakan tanggal 20 Desember 2017. Pada akhir acara, Teradu I menghimbau kepada Panwas Kecamatan untuk mengembalikan gaji bulan November 2017 karena belum aktif bekerja. SK pengangkatan Kepala Sekretariat Panwascam diterbitkan tanggal 1 November 2017, sementara pelantikan Kepala Sekretariat Panwascam dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2017. Fakta tersebut diungkapkan oleh Teradu I dan keterangan saksi Ketua Panwascam Tungkal Jaya atas nama Lamijo, yang menyatakan bahwa Teradu I melakukan pengkondisian dan pemotongan gaji Kepala Sekretariat Panwascam untuk bulan November 2017. Keterangan yang sama juga disampaikan Pihak Terkait yaitu Ketua Panwascam Babat Supat, Sungai Lilin, dan Babat Toman yang membenarkan adanya tindakan Teradu I melakukan pemotongan gaji Kepala Sekretariat dan staf Panwascam bulan November 2017 untuk dikembalikan kepada Panwas Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan fakta tersebut, Teradu I terbukti melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Teradu I berinisiatif memerintahkan mengalihkan hak Kepala Sekretariat dan staf Panwascam kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai hak menikmati keuangan negara dengan alasan ingin menguji loyalitas Panwascam kepada Panwas Kabupaten. Tindakan demikian tidak sesuai dengan norma hukum dan etika penyelenggara pemilu. Berdasarkan standar etika penyelenggara Pemilu seharusnya Teradu I memberi arahan agar pembayaran dan penerimaan honorarium Kepala Sekretariat bulan November 2017 dikembalikan kepada kas negara bukan sebaliknya memanfaatkan keuangan negara yang tidak sesuai peruntukannya. Terhadap tindakan Teradu II menghubungi Ketua Panwascam Bayung Lencir atas nama Dahamir agar menyerahkan gaji bulan November 2017, dalam sidang pemeriksaan 20 Februari 2018 Pihak Terkait Dahamir Ketua Panwascam Bayung Lencir menerangkan tidak pernah dihubungi oleh Teradu II untuk menyerahkan gaji bulan November 2017. Selanjutnya Pihak Terkait Kepala Sekretariat Panwascam Bayung Lencir menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, telah menyerahkan gaji bulan November dan Desember masing-masing untuk Ketua dan Anggota Panwascam, Kepala Sekretariat dan 2 (dua) orang staf Sekretariat Panwascam. Namun pada sidang pemeriksaan tanggal 15 Maret 2018, hadir 13 (tiga belas) Panwascam se-Kabupaten Musi Banyuasin baik dalam kapasitasnya sebagai Ketua maupun Sekretaris Panwascam. Pihak Terkait Panwascam Sanga Desa dan Panwascam Lais menerangkan bahwa benar Teradu II menghubungi Pihak Terkait dan seluruh Panwascam untuk menanyakan perekrutan Panitia Pengawas Lapangan, serta pemotongan gaji yang pernah disampaikan oleh Teradu I. Berdasarkan keterangan Pihak Terkait Panwascam Sanga Desa dan Panwascam Lais tersebut DKPP menilai, Teradu II terbukti mengetahui tindakan Teradu I yang meminta Kepala Sekretariat Panwascam untuk menyerahkan gaji bulan November 2017 kepada Panwas Kabupaten Musi Banyuasin. Bahkan Teradu II turut aktif menghubungi Ketua Panwascam Sanga Desa dan Panwascam Lais untuk menanyakan perekrutan Panitia Pengawas Lapangan dan pemotongan gaji bulan November tahun 2017. Alasan Teradu II pada tanggal 20 Desember 2017 tidak menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan karena sedang berada di Pelembang tidak dapat mengesampingkan fakta Teradu II melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang bersama dengan Teradu I. Meskipun pemotongan gaji tidak berhasil dilakukan karena permintaan Para Teradu diabaikan oleh Panwascam se-Kabupaten Musi Banyuasin, namun tindakan Para Teradu terbukti menyimpang tugas pokok dan fungsinya sebagai pimpinan Panwas Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan fakta dan bukti tersebut dalil aduan Pengadu meyakinkan DKPP dan jawaban para Teradu tidak dapat diterima. Para Teradu terbukti melanggar prinsip integritas dan sumpah/janji Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan d, ayat (3) huruf c, Pasal 7 ayat (3) juncto Pasal 15 huruf a dan c Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, serta mencermati keterangan pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas.

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Tetap dari jabatan Ketua Panwas Kabupaten Musi Banyuasin kepada Teradu I Dodi Safari, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Kepada Teradu II Muparid selaku Anggota Panwas Kabupaten Musi Banyuasin, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salamm dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan para Teradu. KETUA ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad Teguh Prasetyo Ttd Ttd Alfitra Salamm Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir