Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 184-PKE-DKPP/VII/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 191- P/L-DKPP/VI/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor184-PKE- DKPP/VII/2019, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Katarina Asem Pekerjaan/Lembaga : Caleg DPRD Papua Barat Partai Golkar Nomor Urut 3, Dapil Papua Barat 4 Alamat : Kampung Imor, RT.001/RW.001, Kelurahan Imor, Distrik Feef, Kabupaten Tambrauw Memberikan Kuasa Kepada: Nama : Denny Yapari, Mulyadi Golap Pekerjaan/Lembaga : Advokat Alamat : Jl. Yos Sudarso Nomor 31 Lido, Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Johannis P.M. Manyambouw Pekerjaan/Lembaga : Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw Alamat : Belakang Kantor Perikanan Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------Teradu I; 2 Nama : Gema A.Ngamelubun Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Kabupaten Tambrauw Alamat : Belakang Kantor Perikanan Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------Teradu II; 3 Nama : Abudin Sangaji Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Kabupaten Tambrauw Alamat : Belakang Kantor Perikanan Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Teradu III; 4 Nama : Abraham Yosias Imbiri Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Tambrauw Alamat : Sebelah RSU Tambrauw, Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Teradu IV; 5 Nama : Simon Petrus Baru Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Alamat : Sebelah RSU Tambrauw, Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Teradu V; 6 Nama : Saharul Abdul Karim Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Alamat : Sebelah RSU Tambrauw, Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Teradu VI; 7 Nama Ishak Bame : Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Alamat : Sebelah RSU Tambrauw, Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Teradu VII; 8 Nama : Rosina Anggelina Ohoiulun Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Alamat : Sebelah RSU Tambrauw, Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Teradu VIII; Selajutnya Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VIIdan Teradu VIII, disebut sebagai --------------------------- Para Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari Pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu; Mendengarkan keterangan Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang pengaduan Pengadu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP)atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Teradu I s.d. Teradu III selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tambrauw serta Teradu IV s.d. Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw, dengan uraian sebagai berikut: 1. Laporan Pelanggaran Kode Etik oleh KPU Kabupaten Tambrauw Bahwa pada tanggal 05 Mei 2019 saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, sekitar pukul 22.30 WIT yaitu pada saat presentasi PPD Distrik Miyah, suara milik Pelapor tidak ada, padahal menurut perhitungan Pelapor sendiri jumlah suara milik Pelapor seharusnya ada 202 (dua ratus dua) suara. Pelapor kemudian melakukan protes dan keberatan yang kemudian diubah sehingga muncul di layar proyektor bahwa jumlah suara Pelapor di distrik Miyah adalah sebesar 202 suara. Tidak lama kemudian rapat di skors untuk perbaikan selama 2 jam dan setelah skors dicabut dan jumlah suara milik Pelapor hilang lagi dan tidak dikembalikan sampai dengan presentasi PPD selesai dan disahkan oleh Abraham Yosias Imbiri (Ketua KPU Kabupaten Tambrauw). Perbuatan KPU Kabupaten Tambrauw yang tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang di protes dan diajukan keberatan melanggar pasal 399 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 06 Mei 2019, Pelapor memprotes dan melapor kepada Johannis P.M. Manyambouw, S.E. (Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw) di Kantor KPU dan meminta untuk diberikan form DB.2-KPU, dimana pada saat yang bersamaan muncul Simon Petrus Baru, S.Pt. (Anggota KPU Kabupaten Tambrauw). Johannis P.M. Manyambouw, S.E.I kemudian meminta kepada Simon Petrus Baru, S.Pt. untuk mengambil formulir DB.2-KPU, dan dijawab dengan kata “iya” oleh Simon Petrus Baru, S.Pt. yang kemudian masuk ke dalam ruangan KPU. Namun setelah ditunggu selama 1 jam, Simon Petrus Baru, S.Pt. tidak kembali lagi serta tidak memberikan pemberitahuan atau alasan apapun sampai dengan hari ini, sehingga Pelapor tidak mendapatkan haknya untuk mengajukan keberatan. Perbuatan KPU Kabupaten Tambrauw yang tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang diprotes dan diajukan keberatan melanggar pasal 399 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Bahwa Perbuatan Terlapor KPU Kabupaten Tambrauw yang menerima Form C1- DPRPB TPS 01 Kampung Sikor dan Form C1-DPRPB TPS 01 Kampung Imor yang tidak sah dan melakukan rekapitulasi berdasarkan form tersebut sama saja dengan memakai surat palsu sehingga melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP; 2.Laporan Pelanggaran Kode Etik oleh KPU Kabupaten Tambrauw dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw Bahwa Ketua KPU Kabupaten Tambrauw dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah membuat kesepakatan tidak tertulis agar tidak menggunakan form C1 dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Tambrauw, Distrik Fef. Bahwa Form C1 di seluruh Kabupaten Tambrauw, kecuali di distrik Sausapor, distrik Kebar, distrik Bikar dan distrik Amberbaken, tidak diberikan kepada saksi parpol di tingkat TPS. Bahwa Perbuatan KPU Kabupaten Tambrauw dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melanggar kewajiban membuat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana diatur dalam Pasal 389 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.; [2.2] KESIMPULAN PENGADU A. Fakta-Fakta Persidangan dan Tanggapan Penggugat Bahwa fakta-fakta yang didapat selama proses persidangan berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak dan keterangan dari saksi yang dihadirkan di depan persidangan, maka fakta yang tidak bisa dibantahkan adalah sebagai berikut : 1. Di Kampung Meis, Kampung Wafmana, Kampung Maynat dan Kampung Aifamas di distrik Ireres, tidak ada KPPS yang membuat Form C1-DPRPB (keterangan saksi Yosep Aifamas). Fakta ini tidak ditindaklanjuti oleh Para Teradu dari KPU Kabupaten Tambrauw maupun Bawaslu Kabupaten Tambrauw dengan melakukan PSU ataupun temuan pelanggaran pemilu.; 2. Tidak terjadi pleno rekapitulasi tingkat distrik (kecamatan) di distrik Miyah dan Distrik Ireres, karena pleno dipindahkan ke Distrik Fef tanpa alasan yang jelas dan beralasan menurut hukum, mengingat tidak ada ancaman bahaya maupun kejadian luar biasa di Distrik Miyah dan Distrik Ireres, yang bisa menggagalkan pleno rekapitulasi tingkat distrik (keterangan saksi Anike Syufi, Pelipus Momo dan Yosep Aifamas). Fakta ini tidak ditindaklanjuti oleh Para Teradu dari KPU Kabupaten Tambrauw maupun Bawaslu Kabupaten Tambrauw dengan melakukan PSU ataupun temuan pelanggaran pemilu.; 3. Para Teradu KPU Kabupaten Tambrauw tidak menyelesaikan protes pada sidang rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten pada tanggal 05 Mei 2019 dengan cara yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu, Bahwa fakta menurut keterangan saksi Niko Anari, dalam rapat pleno tingkat kabupaten terjadi perhitungan ulang suara di disttrik Miyah, namun hanya dilakukan untuk sebagian suara berdasarkan saksi yang mengajukan protes, padahal banyak kecurangan terjadi di distrik Miyah yang menguntungkan hanya 1 (satu) caleg. Ini berarti ada suara caleg lain termasuk milik Pengadu yang dihilangkan. 4. Bahwa Para Teradu KPU Kabupaten Tambrauw tidak memahami maksud dan tata cara pengisian formulir model DB2-KPU, karena terbukti berdasarkan keterangan saksi Niko Anari dan diakui sendiri oleh para teradu, ada kejadian protes pada sidang pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten tapi oleh para teradu dicatat nihil atau tidak ada kejadian, ini menunjukkan pembohongan dalam pengisian formulir DB.2-KPU.; 5. Bahwa Teradu Bawaslu Kabupaten Tambrauw tidak membuat temuan adanya pelanggaran pemilu berdasarkan fakta yang terjadi dalam Sidang Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 05 Mei 2019 di distrik Fef.; 6. Bahwa Para Teradu KPU Kabupaten Tambrauw tidak memahami maksud dan tata cara pengisian formulir model DB2-KPU, karena terbukti berdasarkan keterangan saksi Niko Anari dan diakui sendiri oleh para teradu, ada kejadian protes pada sidang pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten tapi oleh para teradu dicatat nihil atau tidak ada kejadian, ini menunjukkan pembohongan dalam pengisian formulir DB.2-KPU.; 7. Bahwa Teradu Johannis P.M. Manyambouw (Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw) dan Teradu Simon Petrus Baru (Anggota KPU Kabupaten Tambrauw) tidak memberikan saran dan solusi yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilu, atas keberatan Pengadu pada tanggal 06 Mei 2019. Seharusnya bila pengadu salah meminta DB.2-KPU yang diluar waktu persidangan maka Para Teradu bisa menjelaskan dengan baik dan memberikan saran kepada Pengadu untuk mengadukan pelanggaran yang menurutnya terjadi ke Bawaslu sebagai pelanggaran pemilu, atau secara khusus Bawaslu bisa menjadikan keadaan hilangnya suara Pengadu dalam rekapitulasi sebagai temuan pelanggaran pemilu. B. Kesimpulan Bahwa dari bukti-bukti tertulis dan kesaksian para saksi di depan persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Para Teradu KPU Kabupaten Tambrauw tidak menggunakan form C1 asli dan sah menurut hukum dalam rekapitulasi di tingkat PPS maupun PPD di distrik Miyah dan Ireres sehingga melanggar Pasal 389 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.; 2. Para Teradu KPU Kabupaten Tambrauw tidak mempunyai alasan yang dapat dibenarkan ketika menyetujui pemindahan pleno rekapitulasi di tingkat distrik/kecamatan oleh PPD di distrik Miyah dan Ireres ke Distrik Fef, sehingga melanggar Pasal 393 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.; 3. Para Teradu KPU Kabupaten Tambrauw tidak profesional karena tidak menyelesaikan protes pada sidang rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten pada tanggal 05 Mei 2019 dengan cara yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu, bahkan berbohong dalam dalam pengisian formulir DB.2-KPU dengan mencatat nihil atau tidak ada kejadian.; 4. Para Teradu Bawaslu Kabupaten Tambrauw, tidak profesional karena tidak membuat temuan adanya pelanggaran pemilu berdasarkan fakta yang terjadi dalam Sidang Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 05 Mei 2019 di distrik Fef, bahkan berbohong dalam dalam pengisian formulir DB.2-KPU dengan mencatat nihil atau tidak ada kejadian.; 5. Teradu Johannis P.M. Manyambouw (Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw) dan Teradu Simon Petrus Baru (Anggota KPU Kabupaten Tambrauw) tidak profesional karena tidak memberikan saran dan solusi yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilu, atas keberatan Pengadu pada tanggal 06 Mei 2019. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bunti P-1 sampai dengan P-4, sebagai berikut: Daftar Alat Bukti Tanda Bukti Keterangan P-1 : Fotocopy Form C1-DPRPB TPS 01 Kampung Sikor, Distrik Fef P-2 : Fotocopy Form C1-DPRPB TPS 01 Kampung Imor, Distrik Fef P-3 : Fotocopy Form C1-DPRPB TPS 01 Kampung Sikor dan Form C1- DPRPB TPS 01 Kampung Imor; P-4 : Keterangan Saksi [2.4] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. KETERANGAN SAKSI PENGADU 1. Nico Anari Menyangkut apa yang terjadi menyangkut Pleno pada Pemilu kemarin, sejujurnya kalau kita bilang itu berjalan dengan baik, itu adalah bohong. Semua itu adalah permainan, semua rekayasa. Mulai dari awal pencoblosan, saya pernah masukkan surat ke Ketua Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, KPU juga tentang pencoblosan yang terjadi, tapi akhirnya tidak diproses langsung. Saya berpikir panjang, akhirnya saya minta untuk tidak dilanjutkan.Mungkin semua tahu, bahwa saya tidak bohong.Kemudian secara aturan kita tau, bahwa Form C1 harusnya ada di TPS, tapi yang terjadi di tambrauw tidak demikian.Saya sebagai ketua partai, saya punya saksi di TPS, disuruh pergi, bahkan ada yang diajak berkelahi.Kemudian, C1 tidak ada di TPS, sehingga manipulasi suara mudah saja terjadi, karena dari semua partai tidak ada yang punya pegangan.Dari awal sudah ditanyakan, KPU mengatakan memang tidak ada, dengan banyak alasannya.Pada saat pleno, kalau mau jujur, memang permainan antara PPD. Kalau bicara khusus pleno, dari yang saya baca dari dokumen ada beberapa distrik.Di distrik Miyah, semua perolehan caleg tidak mendapatkan suara, hanya ada satu caleg yang dapat suara 800 lebih atas.Saya adalah orang pertama yang marah pada saat itu, semua ada dan semua tau. Akhirnya karena sudah pada marah dan rebut, pada saat itu Ketua KPU atas ijin Ketua Bawaslu, perintahkan polisi untuk mengawal PPD mengambil formulir C1, tengah malam subuh, saya tidak tau jam berapa itu sudah tidak ingat. Satu jam kemudian mereka balik, polisi kawal balik dengan kotak itu dan dibuka. Kemudian, saya punya beberapa kampung, diperiksa lagi. Akhirnya benar, suara saya ada dan dikembalikan. Tapi ada yang aneh pada saat itu, yaitu di kampong Hopi, Form C1 pada saat dibuka, formulirnya kosong, tidak ada satu garis dalam formulir itu. Suara saya sendiri, berdasarkan informasi dari Panwas, “bapak punya suara 20”. Terus saya katakana, bagaimana ini, kalian sudah tau, tetapi kenapa kalian tidak komplain dari awal. Namun, karena semua sudah pada lelah, akhirnya dibiarkan saja proses jalan terus. Kemudian menyangkut Ibu Katharina, karena suaranya juga nol dan dia tidak bisa masuk karena bukan saksi mandat, saya keluar bawa kertas, dan saya bilang, tolong catat, di kampong-kampung mana yang ada suara mu, terus saya kasih ke sekretaris Golkar, tolong dikomplen. Cuma, dia tidak respon. Artinya kalau tidak dikomplen, tidak akan ada perubahan. 2. Agustinus Nauw Saya akan menjelaskan, bahwa saya menyaksikan Ibu Katharina meminta DB2 ke Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw. Tapi sampai tengah malam, form DB2 nya tidak kunjung diberikan. 3. Anike Saya dari Distrik Miya.Saya salah satu anggota KPPS di Aifair.Jadi untuk Ibu Katharina di TPS 01 di Kampung Affair, perolehan suara berjumlah 30, sedangkan yang ada di dokumen 25 suara.Terus yang kedua, C1 pleno yang ada di kotak suara, pada saat penghitungan suara, yang aslinya tidak ada bergambar garuda emas.Yang ketiga, tidak ada pleno di tingkat distrik, kami sudah tunggu- tunggu, tapi ternyata tidak ada pleno.Jawaban dari KPU cuma bilang tunggu, tunggu dan tunggu.Kami ditipu oleh KPU, tidak ada pleno di tingkat distrik. 4. Philipus Saya anggota KPPS, di TPS 01 Kampung Ayae, katanya suara Ibu Katharina di Distrik Miya kosong.Itu bohong, yang benar perolehan suara Ibu Katharina di TPS 01 Kampung Ayae, sebanyak 50 suara. Itu yang saya alami di sana. Di distrik tidak ada pleno. 5. Yosef Aifamas Dari Distrik Ireres. Di distrik Ireres di Kampung Leis, yang saya ketahui suara Ibu Katharina sebanyak 6 suara, kampong efamas ada 21 suara. Saya sebagai saksi Ibu Katharina, mencatat jumlah perolehan suara. Saya tidak ikut pleno di distrik. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I, II, DAN TERADU III [2.5] Menimbang bahwa Teradu I, II, dan Teradu IIItelah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 05 Mei 2019 saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, sekitar pukul 22.30 WIT yaitu pada saat presentasi PPD Distrik Miyah, suara milik Pelapor tidak ada, padahal menurut perhitungan Pelapor sendiri jumlah suara milik Pelapor seharusnya ada 202 (dua ratus dua) suara. Pelapor kemudian melakukan protes dan keberatan yang kemudian diubah sehingga muncul di layar proyektor bahwa jumlah suara Pelapor di distrik Miyah adalah sebesar 202 suara. Tidak lama kemudian rapat di skors untuk perbaikan selama 2 jam dan setelah skors dicabut dan jumlah suara milik Pelapor hilang lagi dan tidak dikembalikan sampai dengan presentasi PPD selesai dan disahkan oleh Abraham Yosias Imbiri (Ketua KPU Kabupaten Tambrauw).Perbuatan KPU Kabupaten Tambrauw yang tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang di protes dan diajukan keberatan melanggar pasal 399 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Atas dalil Pengadu tersebut, Teradu I s.d. Teradu III menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Teradu pada saat Rekaitulasi pada tanggal, 05 Mei 2019 Presentasi PPD Distrik Miyah, tidak ada Keberatan yang disampaikan oleh Saksi dari Pengadu/Partai Golkar. Bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 06 Mei 2019, Pelapor memprotes dan melapor kepada Johannis P.M. Manyambouw, S.E. (Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw) di Kantor KPU dan meminta untuk diberikan form DB.2-KPU, dimana pada saat yang bersamaan muncul Simon Petrus Baru, S.Pt. (Anggota KPU Kabupaten Tambrauw). Johannis P.M. Manyambouw, S.E.I kemudian meminta kepada Simon Petrus Baru, S.Pt. untuk mengambil formulir DB.2-KPU, dan dijawab dengan kata “iya” oleh Simon Petrus Baru, S.Pt. yang kemudian masuk ke dalam ruangan KPU. Namun setelah ditunggu selama 1 jam, Simon Petrus Baru, S.Pt. tidak kembali lagi serta tidak memberikan pemberitahuan atau alasan apapun sampai dengan hari ini, sehingga Pelapor tidak mendapatkan haknya untuk mengajukan keberatan. Perbuatan KPU Kabupaten Tambrauw yang tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang diprotes dan diajukan keberatan melanggar pasal 399 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Atas dalil Pengadu tersebut, Teradu I s.d. III menerangkan bahwa Pengadu menyampaikan Laporan seperti yang didalilkan di atas, disampaikan diluar ruang pleno pada saat skorsing berlangsung sambil menunggu pembagian DB.1 oleh KPU Kabupaten Tambrauw. Bahwa Pengadu mendalilkan Ketua KPU Kabupaten Tambrauw dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah membuat kesepakatan tidak tertulis agar tidak menggunakan form C1 dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Tambrauw, Distrik Fef. Atas dalil Pengadu tersebut, Teradu I s.d. Teradu III menjawab bahwa Dalil Pemohon tidak beralasan dan mengada-ada karena Teradu tidak pernah membuat kesepakatan tidak tertulis agar tidak menggunakan Form C1 dalam rapat Pleno Rekapitulasi di Kantor KPU Tambrauw di Fef. Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan Form C1 di seluruh Kabupaten Tambrauw, kecuali di Distrik Sausapor, Distrik Kebar, Distrik Bikar dan Distrik Amberbaken, tidak diberikan kepada saksi parpol di tingkat TPS.Bahwa Perbuatan KPU Kabupaten Tambrauw dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw telahmelanggar kewajiban membuat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana diatur dalam Pasal 389 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Atas dalil Pengadu tersebut, Teradu I s.d. Teradu III telah menerima salinan C1 yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panwaslu Distrik sebanyak 18 distrik dan Salinan DA1 sebanyak 20 distrik. KESIMPULAN TERADU I, II, DAN TERADU III [2.6]Menimbang bahwa Teradu I, II dan Teradu III telah memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Pokok Pengaduan Pengadu, Jawaban Teradu dan Fakta-fakta dalam Sidang Pemeriksaan Pada Tanggal 12 Juli 2019, maka bersama ini Kami Bawaslu Kabupaten Tambrauw selanjutnya disebut sebagai Teradu I, II dan III menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa terkait keterangan saksi saudara Niko Anari, saudara saksi Niko Anari memberikan keterangan/kesaksian di luar pokok pengaduan dan saudara saksi terkesan curhat, yang mana saksi menyampaikan keterangan terkait laporan saudara saksi yang dikirimkan ke Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Kasubag Hukum Bawaslu Provinsi Papua Barat kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw tanpa melampirkan fotokopi KTP Pelapor, bukti, Saksi-saksi dan tidak disertainomor kontak pelapor gunakepentingan Bawaslu dapat berkomunikasi dengan pelapor serta tembusan surat ke Bawaslu Kabupaten Tambrauw tidak pernah diterima Bawaslu Kabupaten Tambrauw, saudara saksi Niko Anari sebagai pelapor saat itu pun tidak pernah datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Tambrauw, maka BawasluKabupaten Tambrauw menindaklanjuti surat yang dikirim oleh Bawaslu Papua Barat via WhatsApp tanggal 20 April 2019 tersebut dengan melakukan supervisi ke distrik-distrik yang bersangkutan dan setelah melakukan klarifikasi terhadap Panwaslu Distrik Kebar Selatan, Distrik Kebar Timur, Distrik Mawabuan dan Distrik Ireres, tidak ada pelanggaran yang ditemukan didistrik-distrik bersakutan seperti laporan saudara saksi. 2. Bahwa teradu perlu mengklafifikasi terkait dalil pengadu bahwa tidak ada rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Miyah, Distrik Ireres dan Distrik Kasi adalah tidak benar, karena berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis, 8 Agustus 2019, dimana terungkap oleh Teradu IV Sdr. Abraham Josias Imbiri dan TeraduV Sdr. Simon Petrus Barubahwa Pleno dilakukan namun oleh karena alasan keamanan dan tidak adanya petugas keamanan maka Pleno dilakukan di tempat yang lebih aman yaitu di Distrik Fef. 3. Bahwa terkait kesimpulan poin (2) diatas, Teradu tidak menerima Laporan dari jajaran Panwaslu Distrik dan tidak menerima form C1 pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Tambrauw. 4. Bahwa teradu tidak menerima salinan C1 dari Distrik Miyah, Distrik Ireres dan Distrik Kasi dikarenakan tidak menerima Form C1 dari jajaran adhock KPU di tingkat Bawah. 5. Bahwa terungkap dalam fakta persidangan tanggal, 8 Agustus 2019 Pengadu menyampaikan bahwa Teradu I Sdr. Johannis PM Manyambouw telah meminta kepada Teradu V Sdr. Simon Petrus Baru untuk membantu Pengadu mendapatkan Form DB.2 (Form Pengaduan) namun tidak ditindaklanjuti oleh Teradu V. Hal tersebut terjadi pada saat skorsing berlangsung di luar Kantor KPUsambil menunggu Pembagian Form DB.1 KPU 6. Bahwa Teradu I,II dan III dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan selalu menindak lanjuti semua Laporan yang diterima atau setiap temuan yang ditemukan. [2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu I, II, dan Teradu III mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Daftar Bukti Tanda Bukti Keterangan T-1 : Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tambrauw [2.8] PETITUM TERADU I, TERADU II, DAN TERADU III Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu I, Teradu II dan Teradu III memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU IV, V, VI, VII DAN TERADU VIII [2.9] Menimbang bahwa Teradu IV, V, VI, VII dan Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tambrauwtelah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa dalil Pengadu, yang menyatakan pada tanggal 05 Mei 2019 saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kabupaten, sekitar pukul 22.30 WIT yaitu pada saat presentasi PPD Distrik Miyah, suara milik Pengadu tidak ada, padahal menurut perhitungan Pengadu sendiri jumlah suara milik Pengadu seharusnya ada 202 (dua ratus dua) suara. Pengadu kemudian melakukan protes dan keberatan yang kemudian diubah sehingga muncul di layar proyektor bahwa jumlah suara Pengadu di Distrik Miyah adalah sebesar 202 suara. Tidak lama kemudian rapat di skors untuk perbaikan selama 2 jam dan setelah skors dicabut dan jumlah suara milik Pengadu hilang lagi dan tidak dikembalikan sampai dengan presentasi PPD selesai dan disahkan oleh Abraham Yosias Imbiri (Ketua KPU Kabupaten Tambrauw). Perbuatan KPU Kabupaten Tambrauw yang tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang diprotes dan diajukan keberatan melanggar Pasal 399 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Atas dalil Pengadu di atas, sepanjang Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII menyatakan bahwa tidak benar KPU Kabupaten Tambrauw tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang di diajukan, karena pada tanggal 5 mei 2019 tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik Pengadu (Partai Golkar). Selanjutnya bahwa Pengadu kehilangan suara sebanyak 202 suara dan tidak mendapatkan suara sama sekali di Distrik Miyah adalah Tidak Benar, karena pada Distrik Miyah Pengadu memang tidak mendapatkan suara sama sekali. Kemudian atas dalil Pengadu yang menyatakan bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 06 Mei 2019, Pelapor memprotes dan melapor kepada Johannis P.M. Manyambouw, S.E. (Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw) di Kantor KPU dan meminta untuk diberikan form DB.2-KPU, dimana pada saat yang bersamaan muncul Simon Petrus Baru, S.Pt. (Anggota KPU Kabupaten Tambrauw). Johannis P.M. Manyambouw, S.E.I kemudian meminta kepada Simon Petrus Baru, S.Pt. untuk mengambil formulir DB.2-KPU, dan dijawab dengan kata “iya” oleh Simon Petrus Baru, S.Pt. yang kemudian masuk ke dalam ruangan KPU. Namun setelah ditunggu selama 1 jam, Simon Petrus Baru, S.Pt. tidak kembali lagi serta tidak memberikan pemberitahuan atau alasan apapun samapai dengan hari ini, sehingga Pelapor tidak mendapatkan haknya untuk mengajukan keberatan. Perbuatan KPU Kabupaten Tambrauw yang tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang di protes dan diajukan keberatan melanggar Pasal 399 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII menjawab: 1) Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Tambrauw dibacakan perDistrik; 2) Bahwa setiap selesai pembacaan Rekapitulasi pada masing-masing Distrik teradu IV selalu mengingatkan jika terdapat saksi partai politik yang keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara harap mengambil formulir DB2-KPU untuk menuliskan keberatannya dan ditandatangani oleh saksi partai politik, kemudian diserahkan kepada KPU Kabupaten Tambrauw dan keberatan tersebut akan diselesaikan saat itu juga; 3) Yang terjadi adalah pengadu meminta/mengambil formulir DB2-KPU diluar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Tambrauw masih berlangsung (Rapat Pleno sedang di skors); 4) Permintaan formulir DB2-KPU tersebut dilakukan oleh Pengadu tidak melalui majelis persidangan; 5) Serta pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Tambrauw Pengadu bukan merupakan saksi yang memiliki mandat dari partai politiknya; 6) Sehingga Teradu IV s.d. Teradu VIII menolak dengan tegas dalil yang diajukan Pengadu, karena saksi partai politik dari Pengadu sendiri pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Tambrauw tidak ada keberatan yang dituangkan pada formulir DB2-KPU sebab saksi partai politik dari Pengadu tidak pernah meminta/mengambil formulir DB2-KPU yang ditawarkan oleh Teradu IV pada saat selesai pembacaan Rekapitulasi setiap Distrik. Berikut terhadap dalil Pengadu yang menyatakan bahwa Perbuatan Terlapor KPU Kabupaten Tambrauw yang menerima Form C1-KPU DPRPB TPS 01 Kampung Sikor dan Form C1-KPU DPRPB TPS 01 Kampung Imor yang tidak sah dan melakukan rekapitulasi berdasarkan form tersebut sama saja dengan memakai surat palsu sehingga melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII menjawab bahwa Pengadu menyatakan formulir C1-KPU DPRPB TPS 01 Kampung Sikor dan formulir C1-KPU DPRPB TPS 01 Kampung Imor tidak sah adalah Tidak Benar dan tanpa beralasan. Sedangkan formulir tersebut adalah sah sesuai peraturan yang berlaku. Dalil Pengadu yang menyatakan bahwa Ketua KPU Kabupaten Tambrauw dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah membuat kesepakatan tidak tertulis agar tidak menggunakan form C1 dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Tambrauw, Distrik Fef. Terhadap dalil Pengadu tersebut, sepanjang Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII menjawab bahwa tidak Benar KPU dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw membuat kesepakatan tidak tertulis agar tidak menggunakan formulir C1 pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten, karena setiap ada protes yang diajukan secara lisan dari saksi partai politik, KPU dan Bawaslu selalu menyandingkan data baik dari DA1-KPU, DAA1-KPU, C1-KPU, dan C1.Plano-KPU sesuai PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.Sehingga dalil ini kabur dan dinyatakan ditolak. Dalil Pengadu yang menyatakan bahwa Form C1 di seluruh Kabupaten Tambrauw, kecuali di Distrik Sausapor, Distrik Kebar, Distrik Bikar dan Distrik Amberbaken, tidak diberikan kepada saksi parpol ditingkat TPS. Bahwa Perbuatan KPU Kabupaten Tambrauw dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melanggar kewajiban membuat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana diatur dalam Pasal 389 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terhadap dalil tersebut, sepanjang Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII menyatakan bahwa Salinan formulir C1-KPU diberikan pada setiap TPS di seluruh Kabupaten Tambrauw, adapun jika Partai Politik dalam hal ini saksi tidak mendapatkan salinan formulir C1-KPU disebabkan saksi tersebut tidak mengikuti/menghadiri Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan ditingkat KPPS. KESIMPULAN TERADU IV, V, VI, VII DAN TERADU VIII [2.10]Menimbang bahwa Teradu IV, V, VI, VII dan Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw telah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan argumentasi yang disampaikan scara lisan dan alat bukti yang diajukan di persidangan Tergugat menyimpulkan bahwa: a. Para Tergugat menolak dalil Penggugat untuk seluruhnya; b. Aduan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak tepat sasaran. Seharusnya jika terjadi pelanggaran ditingkat KPPS, PPS, dan PPD pelanggaran tersebut dilaporkan kepada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Pengawas Pemilu Distrik (Panwasdis), Bawaslu Kabupaten ataupun kepada KPU Kabupaten sesuai aturan yang berlaku; c. Bahwa setiap selesai presentasi di masing-masing Distrik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten, Teradu IV selalu mengingatkan jika terdapat keberatan harap menuliskannya ke formulir DB2-KPU, sehingga tidak benar jika sulit untuk mendapatkan formulir DB2-KPU; d. Bahwa mengenai hilangnya suara Pemohon di Distrik Miyah adalah Tidak Benar. e. Aduan kabur; f. Teradu tidak melakukan perbuatan Melawan Hukum. [2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu IV, V, VI, VII dan Teradu VIII mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Daftar Bukti Tanda Bukti Keterangan T-1 : Salinan Formulir DB2-KPU Nihil; T-2 : Salinan C1-KPU DPDPB Distrik Miyah T-3 : Salin Form C1-DPRPB TPS 01 Kampung Sikor dan Form C1- DPRPB TPS 01 Kampung Imor, Distrik Fef [2.12] PETITUM TERADU IV, TERADU V, TERADU VI, TERADU VI DAN TERADU VIII Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI Teradu VII dan Teradu VIII memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Mengabulkan Jawaban Para Teradu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Aduan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima/Neit Onvankelijk Verklaard (NO) 3. Menolak aduan Para Pengadu untuk seluruhnya; 4. Memerintahkan Pengadu merehabilitasi nama baik Para Teradu, atau 5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat, berdasarkan ketentuanPasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili Pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok Pengaduan;

[4.1] Menimbang Pengaduan Pengadu, pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu atas tindakannya sebagai berikut: [4.1.1] Bahwa Teradu I, II, dan Teradu III selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tambrauw tidak menindaklanjuti keberatan Pengadu pada forum rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Tambrauw yang dilaksanakan tanggal 6 Mei 2019. Pengadu juga melaporkan KPU Kabupaten Tambrauw yang tidak memberikan form DB.2-KPU untuk mencatat keberatan pross dan hasil tekapitulasi. [4.1.2] Bahwa Teradu IV, V, VI, VII dan Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw menghilangkan suara Pengadu sebanyak 202 suara di Distrik Miyah dan tidak memberikan form DB.2-KPU kepada Pengadu pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Tambrauw. [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu yang pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu, dengan uraian sebagai berikut: [4.2.1] Bahwa Teradu I, II dan Teradu III menyatakan pada tanggal 05 Mei 2019 KPU Kabupaten Tambrauw melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten Tambrauw. Keesokan harinya, pada tanggal 06 Mei 2019, Pelapor memprotes dan melapor kepada Johannis P.M. Manyambouw, S.E. (Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw) di Kantor KPU dan meminta untuk diberikan form DB.2-KPU, dimana pada saat yang bersamaan muncul Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Simon Petrus Baru. Johannis P.M. Manyambouw, kemudian meminta kepada Simon Petrus Baru, untuk mengambil formulir DB.2-KPU, dan dijawab dengan kata “iya” oleh Simon Petrus Baru, yang kemudian masuk ke dalam ruangan KPU. Namun setelah ditunggu selama satu jam, Simon Petrus Baru, tidak kembali lagi serta tidak memberikan pemberitahuan atau alasan apapun sampai dengan hari ini, sehingga Pelapor tidak mendapatkan haknya untuk mengajukan keberatan. Perbuatan KPU Kabupaten Tambrauw yang tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang diprotes dan diajukan keberatan melanggar pasal 399 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Atas dalil Pengadu tersebut, Teradu I s.d. III menerangkan bahwa Pengadu menyampaikan Laporan seperti yang didalilkan di atas, disampaikan diluar ruang pleno pada saat skorsing berlangsung sambil menunggu pembagian DB.1 oleh KPU Kabupaten Tambrauw. [4.2.2] Bahwa Teradu IV, V, VI, VII dan Teradu VIII menyatakan pada tanggal 05 Mei 2019 saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kabupaten, sekitar pukul 22.30 WIT yaitu pada saat presentasi PPD Distrik Miyah, suara milik Pengadu tidak ada, padahal menurut perhitungan Pengadu sendiri jumlah suara milik Pengadu seharusnya ada 202 (dua ratus dua) suara. Pengadu kemudian melakukan protes dan keberatan yang kemudian diubah sehingga muncul di layar proyektor bahwa jumlah suara Pengadu di Distrik Miyah adalah sebesar 202 suara. Tidak lama kemudian rapat diskors untuk perbaikan selama 2 jam dan setelah skors dicabut dan jumlah suara milik Pengadu hilang lagi dan tidak dikembalikan sampai dengan presentasi PPD selesai dan disahkan oleh Abraham Yosias Imbiri (Ketua KPU Kabupaten Tambrauw). Perbuatan KPU Kabupaten Tambrauw yang tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang diprotes dan diajukan keberatan melanggar Pasal 399 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Atas dalil Pengadu tersebut, sepanjang Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII menyatakan bahwa tidak benar KPU Kabupaten Tambrauw tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang di diajukan, karena pada tanggal 5 mei 2019 tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik Pengadu (Partai Golkar). Selanjutnya bahwa Pengadu kehilangan suara sebanyak 202 suara dan tidak mendapatkan suara sama sekali di Distrik Miyah adalah Tidak Benar, karena pada Distrik Miyah Pengadu memang tidak mendapatkan suara sama sekali.Kemudian atas dalil Pengadu yang menyatakan bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 06 Mei 2019, Pelapor memprotes dan melapor kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw Johannis P.M. Manyambouw, di Kantor KPU dan meminta untuk diberikan form DB.2-KPU, dimana pada saat yang bersamaan muncul Anggota KPU Kabupaten TambrauwSimon Petrus Baru. Johannis P.M. Manyambouw, kemudian meminta kepada Simon Petrus Baru, untuk mengambil formulir DB.2-KPU, dan dijawab dengan kata “iya” oleh Simon Petrus Baru, yang kemudian masuk ke dalam ruangan KPU. Namun setelah ditunggu selama satu jam, Simon Petrus Baru, tidak kembali lagi serta tidak memberikan pemberitahuan atau alasan apapun sampai dengan hari ini, sehingga Pelapor tidak mendapatkan haknya untuk mengajukan keberatan. Perbuatan KPU Kabupaten Tambrauw yang tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang di protes dan diajukan keberatan melanggar Pasal 399 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII menyatakan bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Tambrauw dibacakan perDistrik.Bahwa setiap selesai pembacaan Rekapitulasi pada masing-masing Distrik teradu IV selalu mengingatkan jika terdapat saksi partai politik yang keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara harap mengambil formulir DB2-KPU untuk menuliskan keberatannya dan ditandatangani oleh saksi partai politik, kemudian diserahkan kepada KPU Kabupaten Tambrauw dan keberatan tersebut akan diselesaikan saat itu juga. Para teradu menjawab yang terjadi adalah pengadu meminta/mengambil formulir DB2-KPU diluar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Tambrauw masih berlangsung (Rapat Pleno sedang di skors). Permintaan formulir DB2-KPU tersebut dilakukan oleh Pengadu tidak melalui majelis persidangan dan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Tambrauw Pengadu bukan merupakan saksi yang memiliki mandat dari partai politiknya sehingga Teradu IV s.d. Teradu VIII menolak dengan tegas dalil yang diajukan Pengadu.Saksi partai politik dari Pengadu sendiri pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Tambrauw tidak ada keberatan yang dituangkan pada formulir DB2- KPU.Saksi partai politik dari Pengadu tidak pernah meminta/mengambil formulir DB2-KPU yang ditawarkan oleh Teradu IV pada saat selesai pembacaan Rekapitulasi setiap Distrik. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat: [4.3.1] Pengadu pada intinya mendalilkan peristiwa tidak diberikannya Formulir DB2 oleh Teradu V atas nama Simon Petrus Baru telah dilaporkan kepada Teradu I s.d Teradu III selaku Bawaslu Kabupaten Tambrauw. Menurut Pengadu, Teradu I s.d Teradu III tidak pernah menindaklanjuti peristiwa yang dilaporkan dalam forum Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 tingkat Kabupaten yang dilaksanakan tanggal 6 Mei 2019 tersebut. Dalam persidangan Teradu I s.d Teradu III menjelaskan bahwa yang dilaporkan Pengadu bukanlah laporan tertulis pada umumnya, melainkan laporan secara lisan. Pengadu melaporkan peristiwa tersebut tanggal 6 Mei 2019 saat rapat Pleno diskors sambil menunggu Formulir Model DB1 dibagikan setelah penyampaian tiap distrik selesai dibacakan. Teradu I s.d Teradu III menjawab seharusnya Pengadu menyampaikan keberatan melalui saksi mandat parpol Golkar yang mewakilinya. Dalam penyampaian rekapitulasi Distrik Miyah di tingkat Kabupaten yang dipersoalkan Pengadu, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi mandat dari Parpol Golkar. Teradu I s.d Teradu III menyatakan bahwa tidak ada laporan tertulis yang diajukan Pengadu, selain itu berdasarkan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dapat mengajukan keberatan adalah saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Teradu I s.d Teradu III menjelaskan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Benar bahwa dalam forum rekapitulasi tingkat Kabupaten terdapat keberatan dari saksi mandat parpol lain tetapi bukan saksi mandat parpol Golkar yang merupakan parpol Pengadu. Keberatan yang diajukan Pengadu seharusnya disampaikan melalui saksi mandat parpol yang mewakilinya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019. Dengan demikian jawaban Teradu I s.d Teradu III dapat diterima. [4.3.2] Pengadu mendalilkan, Teradu IV, V, VI, VII dan Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw menghilangkan suara Pengadu sebanyak 202 suara di Distrik Miyah serta tidak memberikan Formulir Model DB.2 kepada Pengadu pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Tambrauw. Pengadu menyampaikan bahwa tanggal 5 Mei 2019 Pengadu tidak dapat memasuki ruang rapat Pleno dan hanya diperbolehkan memantau dari luar melalui layar monitor. Saat memasuki rekapitulasi Distrik Miyah, Pengadu komplain dari luar ruang rapat Pleno karena Pengadu tidak mendapatkan suara di distrik Miyah. Atas protes Pengadu, perolehan suara Pengadu sempat berubah menjadi 202 suara, namun akhirnya hilang lagi setelah diskors. Pengadu meminta Formulir DB-2 pada Teradu V namun tidak pernah diberikan. Keterangan Pengadu bersesuaian dengan keterangan saksi Agustinus Nauw yang menyaksikan dan membenarkan keterangan Pengadu. Teradu IV s.d Teradu VIII menjelaskan Pengadu kehilangan 202 suara di Distrik Miyah karena memang tidak dapat suara sama sekali. Dalam persidangan, Teradu IV menjelaskan selalu mengingatkan jika ada yang keberatan untuk dapat mengambil Formulir DB-2 dan diserahkan karena akan diselesaikan saat itu juga. Pengadu meminta Formulir DB-2 di luar rapat Pleno setelah diskors sambil menunggu DB-1 diterbitkan. Pengadu bukanlah saksi mandat yang dimungkinkan mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019. Rekapitulasi tingkat Kabupaten dilakukan perdistrik, saksi mandat dari parpol Pengadu (Golkar) tidak mengajukan keberatan yang dituangkan dalam DB-2. Keterangan ini dibenarkan Pengadu karena saksi mandat partai tidak berpihak kepadanya tetapi kepada calon lain yang masih merupakan kerabat saksi mandat. Terkait dengan perolehan 202 suara di Distrik Miyah, Pengadu menyatakan angka 202 bisa muncul di layar monitor setelah Pengadu melakukan protes saat rekapitulasi Distrik Miyah. Teradu IV s.d Teradu VIII juga Teradu I s.d Teradu III membenarkan ada keberatan-keberatan saat rekapitulasi Distrik Miyah misalnya dari saksi mandat PKPI terkait perolehan suara Niko Anari yang memiliki data yang berbeda dan setelah dibuka C1 Plano disesuaikan dan diperbaiki berdasarkan C1 Plano. Sementara saksi mandat dari Partai Golkar terkait perolehan suara Pengadu tidak mengajukan keberatan. Karena ada beberapa keberatan saat pembacaan perolehan suara di Distrik Miyah, maka Teradu IV s.d Teradu VIII melakukan skorsing untuk menyandingkan data. Terkait perolehan suara Pengadu yang sempat muncul 202 menurut Teradu VI s.d Teradu VIII kemungkinan terjadi sebelum penetapan sebab di Formulir Model DB-1, Pengadu tidak memiliki suara di Distrik Miyah. Pengadu menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan secara lisan Pengadu memiliki suara di Distrik Miyah. Meski demikian Teradu VI s.d Teradu VIII mendasarkan pada tidak adanya keberatan saksi mandat saat rapat pleno, jika ada pelanggaran di tingkat KPPS di tingkat bawah seharusnya diselesaikan di tingkat KPPS, namun Teradu VI s.d Teradu VIII menjelaskan tidak ada laporan yang disampaikan di tingkat bawah termasuk tidak ada kejadian khusus yang dituangkan dalam Formulir DA2 sehingga Teradu VI s.d Teradu VIII menganggap tidak ada masalah. DKPP memandang keberatan Pengadu saat rekapitulasi seharusnya disampaikan melalui saksi mandat parpol. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa saksi mandat parpol Pengadu tidak mengajukan keberatan. Meski demikian DKPP memandang Teradu VI s.d Teradu VIII tidak memberikan kepastian hukum karena sempat mengakomodir begitu saja keberatan Pengadu terkait perolehan sejumlah 202 suara yang sempat muncul di layar monitor tanpa didasari dokumen dan tidak dapat menjelaskan bagaimana perolehan 202 suara tersebut sempat muncul namun kemudian kembali nihil kembali dengan dalih tidak ada keberatan saksi mandat parpol. Teradu VI s.d Teradu VIII terbukti melanggar Pasal 11 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [4.4] Menimbangterhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, dan Teradu III tidak terbukti melanggar kode etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu [5.4] Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII terbukti melanggar kode etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Johannis P.M. Manyambouw selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Teradu II Gema A. Ngamelubun, dan Teradu III Abudin Sangaji, selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Tambrauw terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu IV Abraham Yosias Imbiri selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Tambrauw, Teradu V Simon Petrus Baru, Teradu VI Saharul Abdul Karim, Teradu VII Ishak Bame, dan Teradu VIII Rosina Angelina Ohoiulun selaku Anggota KPU Kabupaten Tambrauw terhitung sejak dibacakannya putusan ini; 4. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini sepanjang Teradu I s.d Teradu III paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; 5. Memerintahkan KPU Provinsi Papua Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini sepanjang Teradu IV s.d Teradu VIII paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (Lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salamm, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Alfitra Salamm, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Para Teradu. ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salamm Teguh Prasetyo Ttd Ttd Muhammad Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir