Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 113/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 206/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 113/DKPP- PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

[1.1] PENGADU Nama : Markus Jitmau Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Maybrat Alamat : Jalan F. Kalasuat RT 003/005 Kelurahan Malaingkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------Pengadu ;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Amos Atkana, S.Pt., MM Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Maybrat Alamat : Jl. Ayamaru-Kmurkek Kabupaten Maybrat Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------Teradu I ; 2. Nama : Otniel Kareth, S.Pt Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Maybrat 1  Alamat : Jl. Ayamaru-Kmurkek Kabupaten Maybrat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu II ; 3. Nama : Piter Kambu, S.Sos Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Maybrat Alamat : Jl. Ayamaru-Kmurkek Kabupaten Maybrat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Teradu III ; 4. Nama : Aser Snanfi, A.Md. Par Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Maybrat Alamat : Jl. Ayamaru-Kmurkek Kabupaten Maybrat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Teradu IV ; 5. Nama : Arius Kaitana, SH Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Maybrat Alamat : Jl. Ayamaru-Kmurkek Kabupaten Maybrat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu V ; 6. Nama : Teryanus Isir, ST Pekerjaan : Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat Alamat : Jl. Ayamaru-Kmurkek Kabupaten Maybrat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Teradu VI ; 7. Nama : Aris Naa Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kabupaten Maybrat Alamat : Jl. Ayamaru-Kmurkek Kabupaten Maybrat Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Teradu VII ; 8. Nama : Marselius Aitrem Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kabupaten Maybrat Alamat : Jl. Ayamaru-Kmurkek Kabupaten Maybrat Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu VIII ; 9. Nama : Yustinus Kambu Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kabupaten Maybrat Alamat : Jl. Ayamaru-Kmurkek Kabupaten Maybrat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Teradu IX ; 10. Nama : Arius Jitmau Pekerjaan : Sekretaris Panwaslu Kabupaten Maybrat Alamat : Jl. Ayamaru-Kmurkek Kabupaten Maybrat Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu X ; 2 [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 9 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 206/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 113/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya sebagaimana dibacakan dalam persidangan menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa Para Teradu tidak melaksanakan petunjuk yang tertera dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2013 Pasal 44 ayat 3 huruf a yakni penentuan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk menentukan tempat untuk memasang Formulir Model C1 DPR Plano, C1 DPD Plano, Model C1 DPRD Provinsi Plano, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano. Hal ini terjadi di setiap TPS Kabupaten Maybrat karena C1 Plano digunakan oleh KPU Kabupaten Maybrat untuk kepentingan Partai Politik tertentu sehingga KPPS menggunakan tripleks untuk penulisan penghitungan suara; 2. Rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Maybrat beserta PPD Distrik se-Kabupaten Maybrat hanya terhadap perolehan suara DPRD Maybrat saja. Perolehan suara DPRD Provinsi, DPR, dan DPD, tidak dilakukan atas saran dan perintah KPU Kabupaten. Hal ini sangat bertentangan dengan PKPU nomor 26 tahun 2013; 3. Bahwa KPU Kabupaten Maybrat mengadakan pra pleno yang dalam bahasa KPU disebut sinkronisasi. Hal ini tidak diatur dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2013. Pra pleno/sinkronisasi data ini dilaksanakan 19 April 2014 di Aula Pemda Kabupaten Maybrat dihadiri seluruh Panwas Distrik se-Kabupaten Maybrat. Adapun pleno perolehan suara DPR, DPD, DPRD, Provinsi, DPRD Kabupaten, yang dilaksanakan oleh KPU KPU Kabupaten Maybrat digelar pada tanggal 22 April 2014; 4. KPU Kabupaten Maybrat menyiapkan Rekapitulasi Suara DPRD Kabupaten Maybrat secara masif. Pada saat PPD se-Kabupaten Maybrat menyampaikan rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Maybrat tanggal 22 April, KPU Maybrat memberikan/memaksakan hasil rekap versi mereka sendiri kepada setiap PPD seluruh distrik se-Kabupaten Maybrat untuk dibacakan di depan Pleno KPU Maybrat (saksi seluruh PPD dan Panwas se-Distrik Kabupaten Maybrat); 3 4. Bahwa terjadi pengalihan suara oleh KPU Maybrat atas Drs. Efraim Yumame Calon DPRD Kabupaten Maybrat No. 1 dari PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Maybrat IV . Terjadi pengurangan sejumlah 27 suara dari 248 suara menjadi 221 suara. Peralihan suara ini terjadi pada TPS Distrik Aitinyo Utara yang kemudian dialihkan kepada Calon lain yakni Soleman Yumame Calon nomor urut 3 dari PDI perjuangan. Pada pleno rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Maybrat di Distrik Aitinyo Utara Soleman Yumame tidak mendapat suara satu pun di 12 TPS (seluruh kampung) di distrik Aitinyo Utara; 5. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Maybrat membacakan perolehan suara DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI yang tidak melalui rekapitulasi suara pada Pleno PPD tingkat Distrik maupun Pleno KPU Kabupaten Maybrat di depan Pleno KPU Kabupaten Maybrat yang disaksikan oleh saksi Parpol, saksi DPD dan Kapolres Sorong Selatan (perolehan suara yang dibacakan Ketua KPU di Maybrat terlampir); 6. Bahwa Ketua/KPU Kabupaten Maybrat melakukan penggelembungan dan pengurangan suara kepada dan/atau terhadap beberapa Partai Politik peserta pemilu tahun 2014. Perolehan suara yang dibacakan oleh Ketua KPU Kabupaten Maybrat di depan Pleno KPU Provinsi Papua Barat di Hotel Aston Manokwari Papua Barat sangat berbeda dengan perolehan suara yang telah dibacakan pada pleno KPU Kabupaten Maybrat; 7. Bahwa memperhatikan pelanggaran pentahapan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Maybrat pada poin-poin di atas dalam aduan ini adalah benar-benar membuktikan bahwa Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Maybrat bersama-sama dengan Ketua dan Anggota KPU Maybrat serta Sekretaris KPU maupun Sekretaris Panwaslu Kabupaten Maybrat melakukan pelanggaran pentahapan pemilihan umum; 8. Bahwa Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat Sdr. Teryanus Isir, S.T., telah menggunakan seluruh fasilitas KPU Kabupaten Maybrat maupun perangkat penyelenggara dari distrik sampai di tingkat Kampung untuk bekerja memenangkan Partai Demokrat di tingkat Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan IV maupun calon DPRD RI di wilayah Kabupaten Maybrat karena yang bersangkutan ada hubungan keluarga kandung adik- kakak dengan Endomina Isir Calon DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan IV no. urut 4 dari Partai Demokrat sehingga terjadi penggelembungan yang mengakibatkan Partai Demokrat memperoleh 2 kursi DPR Provinsi Papua Barat daerah pemilihan IV Papua Barat. PETITUM PENGADU [2.2] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 4 2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu; 4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Surat dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat nomor 780/EX/DPD.32/IV/2014 perihal Kronologi tahapan rekapitulasi suara pemilu legislatif yang tidak dilaksanakan oleh ketua dan anggota KPU Maybrat dan Sorong Selatan disertai lampiran hasil perolehan suara DPRD Provinsi Papua Barat Dapil IV, DPR RI Dapil IV khusus Maybrat, dan DPD Dapil IV khusus Maybrat; 2. Bukti P-2 : Surat pernyataan Yance Asmuruf, Ketua Panwas Distrik Aitinyo Kab. Maybrat Provinsi Papua Barat; 3. Bukti P-3 : Hasil rekap perolehan suara partai serta masing-masing Caleg DPRD kabupaten Maybrat, Distrik Aitinyo; 4. Bukti P-4 : Surat pernyataan markus Jitmau (Pengadu)tertanggal 6 Mei 2014 bahwa Ketua dan anggota KPU Maybrat tidak melaksanakan tahapan rekapitulasi penghitungan suara DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI. Yang dilakukan rekapitulasi penghitungan suara hanya DPRD Kabupaten Maybrat saja; 5. Bukti P-5 : Surat mandat dari Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan kabupaten Manokwari tertanggal 09 April 2014 nomor 04/DPC_DAPIL IV/Mandat/MKW/IV-2014 yang menugaskan Markus Jitmau untuk menjadi saksi di tingkat Provinsi 6. Bukti P-6 : Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Maybrat daerah pemilihan IV dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Provinsi) PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : [2.4.1] Bahwa Para Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa Para Teradu (Teradu I sampai dengan Teradu VI) dengan tegas menolak seluruh dalil Pengadu Markus Jitmau yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Teradu tidak melaksanakan tahapan Pleno Rekapitulasi mulai dari tingkat Distrik sampai dengan tingkat KPU Kabupaten Maybrat. 2. Bahwa Para Teradu (Teradu I sampai dengan Teradu VI) kiranya menganggap penting untuk menjelaskan mekanisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014 terkait dengan mekanisme yang berlaku terhadap Proses Rekapitulasi hingga Rapat Pleno pada tingkat KPU 5  Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi agar Panel Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak terjebak dengan informasi yang menyesatkan dari Pengadu. Bahwa pada tingkat TPS dikenal istilah Rekapitulasi bukan Pleno, pada tingkat PPS dikenal istilah Rapat Pleno, pada tingkat Distrik (PPD/PPK) dikenal istilah Rekapitulasi sedangkan pada tingkat KPU Kabupaten dan KPU Provinsi dikenal istilah Rapat Pleno. 3. Bahwa Para Teradu pada tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 telah melaksanakan Tahapan Verifikasi Administratif sebelum melaksanakan Pleno Rekapitulasi untuk melakukan pengecekan secara administratif yang dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panwas Kabupaten serta Penyelenggara di tingkat Bawah (Petugas PPD/PPK, PPS dan KPPS) dari seluruh Distrik yang ada di Kabupaten Maybrat termasuk melakukan pengecekan secara administratif terhadap Formulir C-1, Formulid D-1 dan Formulir DA DPRD di tingkat Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI, apakah Formulir dari setiap TPS, PPS dan PPD telah ditandatangani seluruh Petugas PPK/PPD dan Para saksi yang hadir pada saat pleno Rekapitulasi dilaksanakan di tingkatan yang ada atau tidak. Juga melakukan pengecekan terhadap surat undangan KPU Kabupaten Maybrat untuk persiapan pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Maybrat yang dijadwalkan pada tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014. 4. Bahwa terkait dengan ditolaknya Pengadu I masuk di dalam ruang Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan di Hotel Aston New Manokwari pada tanggal 26 April 2014 oleh karena saksi dari Partai PDI Perjuangan sudah ada dua orang yang membawa Surat Mandat saksi yaitu saksi Jimmy Demianus Idie dan Muhammad Abdullah. Berdasarkan Tata Tertib Pleno bahwa setiap Partai Politik cukup diwakili oleh dua orang saksi. Selain itu Pengadu Markus Jitmau hadir dengan membawa Surat Mandat saksi yang ditandatangani oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manokwari. Seharusnya Surat Mandat tersebut ditandatangani Ketua DPD Perjuangan Provinsi Papua Barat mengingat Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut dilakukan di tingkat KPU Provinsi Dapil 4 (Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Tambrauw). 5. Bahwa mengenai Dalil Pengadu yang menyatakan bahwa Teradu VI (Teryanus Isir, ST.) telah mengggunakan seluruh fasilitas Lembaga KPU Kabupaten Maybrat dan Perangkat Penyelenggaraan dari Distrik sampai tingkat Kampung untuk memenangkan Partai Demokrat di Tingkat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Teradu VI tidak pernah memanfaatkan fasilitas Lembaga KPU Kabupaten Maybrat maupun Perangkat Penyelenggaraan untuk memenangkan Partai Demokrat. Bahwa perolehan suara Partai Demokrat sama sekali tidak terkait dengan Teradu VI, 6  Teradu VI tidak memiliki kewenangan untuk merubah hasil perolehan suara Partai Demokrat ataupun Partai Peserta Pemilu di Kabupaten Maybrat. Apa yang diperoleh Partai Demokrat adalah murni hasil kerja keras Partai Demokrat yang bersangkutan serta tidak terlepas dari faktor ketokohan yang bersangkutan. Bahwa terkait dengan Caleg Demokrat Nomor Urut 4 Dapil 4 Papua Barat (Kabupaten Maybrat, Kab. Sorong Selatan dan Kabupaten Tambrauw) yang dihubung-dihubungkan oleh Pengadu seolah-olah Teradu VI berpihak pada Partai Demokrat karena faktor kakak kandung Teradu VI, adalah dalil yang tidak beralasan karena faktanya perolehan suara Caleg Nomor Urut 4 Dapil 4 Partai Demokrat merata di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Tambrauw). Selain itu Pleno Rekapitulasi yang dilakukan oleh Para Teradu (Teradu I sampai dengan Teradu VI) pada Tingkat KPU Kabupaten Maybrat dilakukan berdasarkan data hasil rekapitulasi dari tingkat KPPS, tingkat PPS dan tingkat PPD/PPK. Tidak benar bahwa Teradu I sampai Teradu VI melakukan perubahan data perolehan suara Caleg. Selain itu saksi yang bersangkutan tidak pernah mengajukan keberatan mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPD/PPK hingga Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Parpol maupun Calon Perseorangan tingkat KPU Kabupaten Maybrat. 6. Bahwa dalil pengadu terkait dengan hubungan kekerabatan Caleg Provinsi Papua Barat Nomor Urut 4 Partai Demokrat Dapil 4 dengan Teradu VI yang menyatakan bahwa Teradu VI menggunakan Fasilitas Lembaga dan Penyelenggara untuk meraih Suara terbanyak di Kabupaten Maybrat hal itu tidak benar dan hanya merupakan asumsi semata yang bersifat ilusi dari Pengadu I karena Caleg tersebut suaminya merupakan Sekretaris pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Papua Barat. Caleg tersebut awalnya sebagai Pegawai pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Papua Barat yang nota bene adalah tokoh masyarakat adat yang sangat dikenal oleh masyarakat Provinsi Papua Barat khususnya Suku Maybrat (Suku Ayamaru/Suku Besar), Suku Aifat dan Suku Aitinyo); 7. Bahwa majunya Caleg Nomor Urut 4 Partai Demokrat pada Dapil 4 Provinsi Papua Barat karena dilakukan berdasarkan kajian secara administratif memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh UU Pemilu karena semua persyaratan yang ditentukan oleh UU telah dipenuhi oleh Calon yang bersangkutan (Caleg Nomor Urut 4 Partai Demokrat Dapil 4 Provinsi Papua Barat) termasuk diantaranya persyaratan Persetujuan Suami/Istri sebagai salah satu syarat. Surat Pernyataan Persetujuan Suami caleg bersangkutan ditandatangani oleh suami yang bersangkutan; 8. Bahwa kalau benar Para Teradu menyalahgunakan kewenangannya untuk memenangkan salah satu calon anggota legislatif dengan merubah Perolehan 7  Suara Para Caleg dari Parpol Peserta Pemilu, maka beberapa Kerabat Keluarga Anggota Komisioner KPU Kabupaten Maybrat yang juga maju sebagai caleg dari beberapa partai peserta pemilu tahun 2014 sudah pasti dengan mudah lolos sebagai anggota legislatif. Faktanya beberapa Caleg yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Komisioner KPU Kabupaten Maybrat tidak lolos sebagai Anggota DPRD Kabupaten ataupun sebagai Caleg DPRD Provinsi apalagi Anggota DPR RI karena Para Teradu sangat menjunjung tinggi asas Pemilu yang jujur. PETITUM TERADU [2.4.2] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan jawaban serta keterangan Teradu untuk seluruhnya; 2. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 3. Menyatakan dan Menetapkan Teradu tidak terbukti dan tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (equo et bono). [2.4.3] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Teradu mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut: NO BUKTI KETERANGAN 1. T-1 Surat Keputusan KPU Kab. Maybrat No.04/Kpts/KPU.MBT/IV/2014 Tentang Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Maybrat dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, dan DPRD Tahun 2014 bertanggal 23 April 2014; 2. T-2 Berita Acara Rapat Pleno No. 04/BA/KPU MBT/IV/2014 bertanggal 23 April 2014; 3. T-3 Formulir Model DB, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab. Maybrat dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 bertanggal 23 April 2014; 4. T-4 Formulir Model DB-1 Sertifikat Rekapitulasi 8  Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014; 5. T-5 Formulir model DB-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014; 6. T-6 Formulir Model DB-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014; 7. T-7 Formulir Model DB-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota (Dapil 1) dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maybrat Tahun 2014; 8. T-8 Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem. Perihal Surat Mandat No. 015/DPD- NASDEM/MBT/2014 atas nama Manfred Hae, bertanggal 2 April 2014; 9. T-9 Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Maybrat. Perihal Surat Mandat sesuai dengan Rekomendasi No. 03/R- DPD.PKS/KAB.MBRT/IV/2014 atas nama Dominggus Isir. 10. T-10 Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kabupaten Maybrat kepada masing-masing saksi No. 32.63/DPC- PDIP/KMB/SMS/IV/2014 atas nama Hanok Jitmau dan Septinus Naa, S.H., bertanggal 7 April 2014; 11. T-11 Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Maybrat, perihal Surat Mandat Saksi No. 147/MANDAT/DPD/PG/MBT/IV/2014 kepada Ferdinando Solossa, S.E., bertanggal 2014 12. T-12 Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya-Gerindra Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, perihal Surat Mandat Saksi masing-masing Yusup R. Kareth, S.I.P, Dan Naftali Sangkek No. 106:04/MDT/DPC- GERINDRA/KAB-MBT/2014 9  DPD/PG/MBT/IV/2014; 13. T-13 Surat Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kab. Maybrat, Perihal Surat Mandat No.01/DPC-PD/KAB.MBT/IV/2014 masing- masing kepada Maxi Kambuaya dan Habel Howay tertanggal 3 April 2014; 14. T-14 Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Maybrat, perihal Surat Mandat sesuai dengan Rekomendasi No.117/R- DPD.PAN/KAB.MBRT/IV/2014 Marthinus Kosamah; 15. T-15 Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Maybrat, perihal Surat Mandat Saksi No. 14/KPTK/DPC- HANURA/MBT/IV/2014 kepada Apilius S. Kofias dan Gerson Asmuruf, bertanggal 17 April 2014; 16. T-16 Surat Sekretariat Pemenangan Jacob Esau Komigi, S.H., M.M., perihal Surat Mandat No.004/DPD-RI/JK/04/2014 kepada Oktavianus Jitmau, tertanggal 17 April 2014; 17. T-17 Surat Tim Pemenangan Mervin Sadipun Komber Calon Anggota DPD RI No. Urut 9, Perihal Surat Mandat No. Istimewa/Mand.DPD- MSK/IV/2014 kepada Stevanus Fatem. Tertanggal 5 April 2014; 18. T-18 Daftar Hadir Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota; 19. T-19 Formulir Model DB-2, tentang Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 diajukan oleh saksi Manfred Hae dari Partai Nasdem; 20. T-20 Formulir Model DB-2, tentang Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 diajukan oleh saksi Tamunete dari Partai Keadilan Sejahtera tertanggal 22 April 2014; 21. T-21 Formulir Model DB-2, tentang Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 10  2014 diajukan oleh saksi Agus Kambu dari Partai Gerindra. 22. T-22 Formulir Model DB-2, tentang Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 diajukan oleh saksi Naftali Sangkek dari Partai Gerindra; 23. T-23 Formulir Model DB-2, tentang Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 diajukan oleh saksi Apilius S. Kofias dari Partai Hanura, tertanggal 21 April 2014; 24. T-24 Formulir Model DB-2, tentang Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 diajukan oleh saksi Yance Antoh, S.Pi., tertanggal 20 April 2014; 25. T-25 Formulir Model DB-2, tentang Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014; 26. T-26 Photo Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 di tingkat KPU Kabupaten Maybrat yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Maybrat beserta Anggota KPU Maybrat; 27. T-27 Photo Presentase DA-1 oleh Ketua PPD/PPK dari seluruh Distrik di Kabupaten Maybrat (24 Distrik) Pada Rapat Pleno. 28. T-28 Penandatangan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Maybrat oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat (Formulir DB) 29. T-29 Penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Maybrat oleh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014; 30. T-30 Photo Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Dan Perolehan Suara Peserta Pemilu Tahun 2014 di Tingkat 11  KPU Kabupaten Maybrat yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Maybrat , Panwaslu, Unsur Muspida dan Saksi-saksi Parpol Peserta Perseorangan dan Tokoh Masyarakat, Agama, Adat dan Pemerintah setempat 31. T-31 Photo pembacokan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Maybrat Tahun 2011 yang salah satu korbannya adalah Ketua KPU Maybrat AMOS ATKANA, S.Pt., M.M., OTNEIL KARETH, S.Pt., (Anggota KPU Maybrat) dan ARIUS KAITANA, S.H., (Anggota KPU Maybrat). 32. T-32 Photo Pembakaran Kantor KPU Kabupaten Maybrat Tahun 2011; 33. T-33 Formulir Model DB-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota (Dapil 2) dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maybrat Tahun 2014; 34. T-34 Formulir Model DB-1 Seritifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota ( Dapil 3) dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maybrat Tahun 2014; 35. T-35 Formulir model DB-1 Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota (Dapil 4) dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maybrat Tahun 2014; 36. T-36 CD Audio tentang Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Maybrat.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: 12 Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (2)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; 13  c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah anggota masyarakat sekaligus peserta pemilihan umum, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang Pengadu mengadukan Teradu I Amos Atkana, S.Pt., MM selaku Ketua KPU Maybrat, Teradu II Otniel Kareth ,S.Pt., Teradu III Piter Kambu, S.Sos., Teradu IV Aser Snanfi, A.Md. Par., Teradu V Arius Kaitana, SH masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Maybrat dengan Pokok Aduan bahwa Teradu I-V tidak maksimal dalam melakukan pemasangan Formulir C1, Para Teradu I sampai V hanya melaksanakan rekapitulasi suara DPRD Kabupaten. Untuk DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI, sama sekali tidak dilakukan. Para Komisioner KPU telah memaksakan kehendak untuk membacakan versi KPU saat pleno di KPU Kabupaten, padahal semestinya para anggota PPD diberi kebebasan membacakan hasil rekap di Distrik masing-masing. Para Teradu terlibat dalam penggelembungan suara dan pergeseran suara dari satu Calon ke Calon lainnya. Pengadu mengadukan Teradu VI Teryanus Isir, ST selaku Sekretaris KPU yang ditengarai mengggunakan seluruh fasilitas KPU untuk memenangkan salah satu Calon Legislatif di Kabupaten Maybrat yakni Endomina Isir yang memiliki hubungan darah dengan Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat. Menimbang Pengadu mengadukan Teradu VII Aris Naa selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Maybrat, Teradu VIII Marselius Aitrem, Teradu IX Yustinus Kambu masing-masing anggota Panwaslu Kabupaten Maybrat, dan Teradu X Arius Jitmau selaku Sekretaris Panwaslu Kabupaten Maybrat. Pengadu mendalilkan di persidangan bahwa kinerja Panwaslu tidak optimal, yang salah satu bentuknya adalah tidak adanya staf bagian pengaduan yang bersiaga menerima laporan. Bahwa Pengadu turut mengadukan Sekretaris Panwaslu Kabupaten Maybrat karena dianggap bagian integral dari para pimpinan Panwas dalam hal kebijakan. [4.2] Menimbang bahwa Para Teradu I-V komisioner KPU Maybrat pada tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 telah melaksanakan Tahapan Verifikasi Administratif sebelum melaksanakan Pleno Rekapitulasi untuk melakukan pengecekan secara administratif yang dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh 14 Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panwas Kabupaten serta Penyelenggara di tingkat bawah (Petugas PPD/PPK, PPS dan KPPS) dari seluruh Distrik yang ada di Kabupaten Maybrat. Menyangkut pembacaan terhadap perolehan DPRD Provinsi, DPR dan DPD RI, justru peserta tidak menginginkan adanya pembahasan dan sepakat agar hal tersebut langsung dilaksanakan dalam rekapitulasi di tingkat Provinsi. Para Teradu menjelaskan mengenai penolakan atas Markus Jitmau sebagai saksi di tingkat Provinsi Papua Barat karena dia hanya membawa Surat Mandat dari Ketua DPC Manokwari yang hanya berlaku untuk rekapitulasi di Kabupaten Manokwari. Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pengadu justru mengirim SMS kepada KPU Sorong Selatan untuk merubah/merekayasa angka Perolehan suara Pengadu di Kabupaten Sorong Selatan. SMS tersebut justru terkirim ke nomor HP Ketua KPU Kabupaten Maybrat. Bahkan Pengadu atas nama Markus Jitmau menjanjikan akan memberikan Mobil Avanza apabila nanti terpilih sebagai Anggota DPRD Papua Barat dan hal ini tidak dibantah Pengadu. [4.3] Menimbang bahwa dalam jawabannya Teradu VII-IX, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Maybrat menolak dalil pengadu, dengan mengatakan bahwa para Teradu telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Kantor Panwas selalu terbuka untuk menerima pngaduan dan meskipun Ketua dan Anggota tidak berada di kantor, pihak sekretariat senantiasa disiapkan untuk menerima laporan/pengaduan dari masyarakat. Pengadu mengetahui hal tersebut, namun tidak memberikan laporan, kecuali dilayani Ketua atau Anggota. [4.4] Menimbang bahwa dalam jawabannya, Teradu VI dan X, Sekretaris KPU dan Panwaslu Kabupaten Maybrat dalam keterangannya membantah aduan Pengadu. Dalam hal pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan, Teradu VI dan X menyatakan hanya bertindak sesuai arahan pimpinan dan untuk mendukung tugas-tugas yang diemban pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Para Teradu menyanggah tuduhan mengenai kekerabatan dan dampaknya terhadap kemenangan calon. Karena banyak calon yang memiliki hubungan keluarga dengan Teradu justru tidak lolos. [4.5] Menimbang keterangan para pihak, saksi, bukti dan dokumen yang diajukan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa pelaksanaan pra pleno untuk sinkronisasi merupakan hal yang sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan KPU. Namun berhubung kegiatan tersebut mengundang dan melibatkan para pemangku kepentingan, terutama saksi-saksi peserta Pemilu, maka hal tersebut merupakan kebijakan yang dapat membantu dan memudahkan rekapitulasi. Apalagi, para Teradu tidak dominan, tetapi justru PPD yang memegang peranan dalam pra pleno tersebut. Demikian juga halnya mengenai rekapitulasi untuk DPRD Provinsi, DPR dan DPD RI, justru saksi-saksi Partai yang menghendaki 15 agar hal tersebut dilakukan di KPU Provinsi. Demikian juga dengan keberadaan Panwaslu yang tidak hanya terdiri dari Ketua dan Anggota, tetapi didukung sekretariat sebagai ‘supporting system’, merupakan satu kesatuan. Demikian juga terhadap peran Sekretaris yang sepenuhnya harus melaksanakan putusan Para Pimpinan, baik di KPU maupun Panwaslu, dengan sendirinya tidak dapat dipersalahkan, kecuali melakukan suatu tindakan atas inisiatif pribadi dan menyimpang dari urusan kepemiluan yang didasarkan pengetahuan para pimpinan dan dengan pertanggungjawaban yang jelas. Dalil Pengadu tidak terbukti dan para Teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. [4.6] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak menyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

Berdasarkan penilaian fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa : [5.1] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Bahwa Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memulihkan nama baik Para Teradu;

1. Menolak pengaduan pengadu untuk Seluruhnya; 2. Merehabilitasi Teradu I sampai dengan X, yakni Teradu I Amos Atkana, S.Pt., MM., selaku ketua KPU Kab. maybrat, Teradu II Otniel Kareth ,S.Pt., Teradu III Piter Kambu, S.Sos., Teradu IV Aser Snanfi, A.Md. Par., Teradu V Arius Kaitana,SH., masing-masing selaku anggota KPU Maybrat, Teradu VI Teryanus Isir, ST selaku sekretaris KPU maybrat, Teradu VII Aris Naa selaku Ketua Panwaslu Kab. maybrat, Teradu VIII Marselius Aitrem, Teradu IX Yustinus Kambu masing-masing selaku anggota Panwaslu maybrat, dan Teradu X Arius Jitmau selaku sekretaris Panwaslu maybrat; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan putusan ini; 16  4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, SH, MH., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, SH., dan Ida Budhiati, SH., MH masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, SH, MH., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, SH., MH. masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan/atau kuasanya. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. 17 SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 18