Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 157-PKE-DKPP/VII/2021 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 152- P/L-DKPP/VI/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 157-PKE-DKPP/VII/2021, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Makmur Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Alamat : Jalan Padat Karya / Patuan Nalobi Lingkungan Aek Tapa A, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu – Provinsi Sumatera Utara 2. Nama : Fahrizal Sahputra Rambe Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Alamat : Jalan Padat Karya / Patuan Nalobi Lingkungan Aek Tapa A, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu – Provinsi Sumatera Utara 3. Nama : Zuliandi Simatupang Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Alamat : Jalan Padat Karya / Patuan Nalobi Lingkungan Aek Tapa A, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu – Provinsi Sumatera Utara 4. Nama : Sarpan Hudawi Siregar Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Alamat : Jalan Padat Karya / Patuan Nalobi Lingkungan Aek Tapa A, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu – Provinsi Sumatera Utara 5. Nama : Parulian Silaban Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Alamat : Jalan Padat Karya / Patuan Nalobi Lingkungan Aek Tapa A, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu – Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Wahyudi Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Alamat : Jalan W.R. Supratman No. 52 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara-Kabupaten Labuhanbatu Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------- Teradu; [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 152-P/L-DKPP/VI/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 157-PKE-DKPP/VII/2021, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan pokok pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu dugaan ketidak seriusan KPU Labuhanbatu dalam menyelenggarakan Pemilukada, khususnya dalam pelaksanaaan Putusan Mahkamah Konstitusi Pemungutan Suara Ulang (PSU) berupa Kartu Tanda Pengenal Saksi yang ditanda tangani oleh Teradu selaku Ketua KPU Labuhanbatu tidak berlaku atau sudah Kadaluarsa karena tanda pengenal tersebut tertanggal 24 April 2020. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut: No Bukti Keterangan 1. P-1 Fotokopi Tanda Pengenal Saksi TPS 07, 09 dan 13 Kelurahan Bakaran Batu; 2. P-2 Fotokopi Tanda Pengenal Saksi TPS 03 Pangkatan; 3. P-3 Formulir Model A.1 (Penerimaan Laporan); 4. P–4 Berita Acara Klarifikasi atas nama JUNAIDI; 5. P–5 Berita Acara Klarifikasi atas nama M. SUKMA; 6. P–6 Berita Acara Klarifikasi atas nama MUHAMMAD AZHAR HARAHAP; 7. P-7 Berita Acara Klarifikasi atas nama WAHYUDI; [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu tidak membantah dan mengakui dalil aduan Pengadu yang menyatakan bahwa terjadi kesalahan penulisan tahun sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Pengenal Saksi yakni Tanggal 24 April 2020 yang seharusnya tertulis adalah tanggal 24 April 2021; 2. Bahwa Teradu memastikan bahwa kealpaan dan kesalahan yang Teradu serta Anggota KPU Kabupaten Labuhan Batu lainnya tidak memiliki motif apapun untuk memihak atau menguntungkan pihak-pihak yang berkontestasi di Pemilukada Tahun 2020; 3. Bahwa Teradu mengakui kealpaan dan kesalahan yang terjadi murni benar-benar karena luput dalam memeriksa dokumen sebelum menandatangani secara scan bukan karena tidak serius sebagaimana didalilkan Teradu; 4. Bahwa Teradu juga mengakui bahwasannya benar Teradu telah di BAP oleh Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu atas dugaan kesalahan penulisan tahun Tersebut; 5. Bahwa Teradu selaku Ketua bersama anggota KPU Kabupaten Labuhan Batu lainnya menerima informasi kesalahan penulisan tahun tersebut adalah 1 (satu) hari sebelum hari H Pelaksanaan PSU sebagaimana diamanatkan MK yaitu tepatnya pada tanggal 23 April 2020 Pukul 20.47 wib oleh salah seorang anggota PPK Rantau Utara atas nama Laila Rahmadani (Bukti T-1); 6. Bahwa Teradu menyampaikan bahwa penulisan tahun atau pembuatan Kartu Tanda Pengenal Saksi tersebut dikerjakan jajaran sekretariat tertanggal 21 April 2021 dan ditandatangani secara scan oleh saya selaku Ketua Tanggal 21 April 2021. Namun, Teradu tidak begitu memperhatikan penulisan tahun tersebut karena menyakini bahwa secara substansi Kartu Tanda Pengenal Saksi yang dikerjakan jajaran sekretariat tersebut adalah sudah benar adanya; 7. Bahwa Teradu dan Anggota KPU Kabupaten lainnya segera melakukan langkah- langkah antisipatif setelah mengetahui adanya kesalahan penulisan Tahun tersebut; 8. Bahwa Teradu setelah mengetahui kesalahan itu, segera dikesempatan pertama langsung menghubungi PPK dan PPS baik lewat telpon maupun WA Group untuk diteruskan kepada KPPS agar KPPS menghapus atau mengganti angka 0 di Tahun Kartu Tanda Pengenal Saksi itu menjadi angka 1 sehingga menjadi Tahun 2021 (Bukti T-2) 9. Bahwa Teradu dan Anggota KPU Kabupaten Labuhan Batu lainnya memerintahkan Penghapusan dan atau mentipex angka 0 tersebut menjadi angka 1 menunggu dicetak Kartu Tanda Pengenal Saksi yang baru (Bukti T-3); 10. Bahwa pada akhirnya penggantian angka 0 menjadi angka 1 tersebut tidak terlaksana pada semua TPS hingga pelaksanaan PSU dilaksanakan; 11. Bahwa kealpaan Teradu dan anggota KPU Kabupaten Labuhan Batu juga disebabkan disaat yang bersamaan berbagi focus mempersiapkan pelaksanaan PSU dimaksud; [2.5] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] BUKTI TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. T-1 Fotokopi WA Grup dari PPK Rantau Utara atas nama Laila Rahmadani; 2. T-2 Fotokopi menghapus atau mengganti angka 0 di Tahun Kartu Tanda Pengenal Saksi itu menjadi angka 1 sehingga menjadi Tahun 2021; 3. T-3 Fotokopi Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu memerintahkan Penghapusan dan atau mentipex angka 0 tersebut menjadi angka 1 menunggu dicetak Kartu Tanda Pengenal Saksi yang baru; [2.7] PIHAK TERKAIT Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Anggota KPU Kab. Labuhanbatu mengerjakan tugas masing-masing. Adanya WA Grup dari Rantau Utara atas nama Laila Rahmadani pada tanggal 23 April 2021 pukul 20.47 WIB, setelah itu Ketua KPU Kab. Labuhanbatu mengintruksikan bahwa penggantian nomor pada tahun tersebut dan langsung menghubungi PPK dan PPS baik lewat telpon maupun WA Group untuk diteruskan kepada KPPS agar KPPS menghapus atau mengganti angka 0 di Tahun Kartu Tanda Pengenal Saksi itu menjadi angka 1 sehingga menjadi Tahun 2021.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang aduan Pengadu, yang mendalilkan Teradu diduga melanggar kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu atas tindakannya menanda tangani Kartu Tanda Pengenal Saksi yang tidak sesuai dengan tahun pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan PSU tanggal 24 April 2021 tetapi dalam Kartu Tanda Pengenal Saksi pada TPS 05 Kelurahan Bakaran Batu, TPS 09 Kelurahan Bakaran Batu, TPS 03 Desa Pangkatan, TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu dan TPS 13 Kelurahan Siringo- ringo tertulis tanggal 24 April 2020; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu, pada pokoknya mengakui dalil aduan Pengadu, jika telah terjadi kesalahan penulisan tahun dalam Kartu Tanda Pengenal Saksi yang tertulis tanggal 24 April 2020, seharusnya tertulis tanggal 24 April 2021. Menurut Teradu, terjadinya kesalahan dalam penulisan tahun, murni merupakan kealpaan dan tidak ada motif untuk memihak atau menguntungkan pihak tertentu yang sedang berkontestasi dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020. Teradu bersama empat anggota KPU Kabupaten Labuhan Batu lainnya menerima informasi terjadinya kesalahan penulisan tahun dalam Kartu Tanda Pengenal Saksi pada tanggal 23 April 2021 pukul 20.47 WIB dari Laila Rahmadani anggota PPK Rantau Utara. Waktu yang relatif singkat menuju pelaksanaan pemilihan pada besok hari tanggal 24 April 2021. Kartu Tanda Pengenal Saksi dibuat dan ditanda tangani jajaran sekretariat tertanggal 21 April 2021 dengan menggunakan tanda tangan scan Teradu. Teradu tidak begitu memperhatikan penulisan tahun dan menyakini proses pembuatan telah dilakukan dengan penuh kehati-hatian oleh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Labuhan Batu tetapi nyata terjadi kesalahan dalam penulisan keterangan tahun dalam Kartu Tanda Pengenal. Mengetahui kesalahan tersebut Teradu dan Anggota KPU Kabupaten lainnya segera melakukan koordinasi dan komunikasi secara berjenjang dengan PPK dan PPS melalui telpon maupun WA Group untuk diteruskan kepada KPPS agar menghapus atau mengganti angka 0 dengan angka 1 pada keterangan Tahun Kartu Tanda Pengenal Saksi agar menjadi Tahun 2021. Namun tidak seluruh KPPS melakukan perubahan dan perbaikan keterangan tahun hingga PSU selesai dilaksanakan; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Teradu mengakui telah terjadi kesalahan penulisan Tahun dalam Kartu Tanda Pengenal Saksi. Dalam Kartu Tanda Pengenal Saksi tertulis tanggal 24 April 2020, seharusnya tertulis tanggal 24 April 2021. Sekalipun tampak sepele dan tidak memiliki dampak serius terhadap integritas proses dan hasil pelaksanaan PSU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, kesalahan demikian seharusnya dapat diminimalisir dengan standar pemeriksaan yang ketat sesuai dengan lingkup tanggung jawab tugas dan wewenang masing-masing pihak. Meskipun Teradu bersama empat anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu yakin dan percaya terhadap kemampuan Sekretariat memberikan dukungan dalam mempersiapkan segala kebutuhan dan kelengkapan logistik PSU, tidak menghilangkan tanggung jawab Teradu dan anggota lainnya untuk melakukan pengawasan dan memastikan kebenaran serta kesesuaian logistik pemilihan. Teradu bersama empat anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu lainnya khususnya Divisi Logistik, semestinya tetap mengecek kembali dengan baik setiap dokumen sebelum dicetak dan distribusikan. Terungkap fakta kesalahan penulisan Tahun pada tanda pengenal saksi di beberapa TPS dapat diantisipasi oleh Teradu dengan memeritahkan PPK dan PPS agar KPPS memperbaiki dengan cara mengubah angka 0 menjadi angka 1, namun masih terdapat TPS belum sempat melakukan perbaikan hingga pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan. Alhasil kesalahan penulisan tersebut, murni kelalaian dan tidak memiliki dampak etik maupun akibat hukum yang serius berupa keberpihakan atau terjadinya cacat prosedur maupun cacat substantive dalam pelaksanaan PSU pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu. DKPP sangat memahami tugas dan wewenang Pengadu untuk memastikan setiap tahapan pemilihan, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur menurut peraturan perundang- undangan, namun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang semaksimal mungkin mempertimbangkan substansi pelanggaran dan tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan untuk memutuskan bentuk-bentuk penangangan pelanggaran dan cara menyelesaikannya secara efektif, efisien, terbuka, jujur dan adil bagi semua pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma etik yang dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan hal tersebut, dalil aduan Pengadu tidak beralasan dan jawaban Teradu meyakinkan DKPP. Teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu Wahyudi selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (Enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, dan Promono Ubaid Tanthowi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota. ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ttd Didik Supriyanto Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI Bugi Kurnia Widianto