Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 98/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 285/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 7 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 98/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Irvan N Grosman Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara Alamat : Watutumou Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Fredriek Sirap Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara Alamat : Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Julius K. Randang Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara Alamat : Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Indria Maramis Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara Alamat : Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. 1  Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Stella M. Runtu Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara Alamat : Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Reinhart M. Y. Rory Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara Alamat : Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu; Mendengar keterangan para Saksi; Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

Menimbang bahwaPengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 285/I-P/L- DKPP/2014 tanggal 7 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 98/DKPP-PKE- III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1]Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 31 Mei 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, Pada saat Pemilihan Umum tanggal 09 April 2014 sementara berlangsung, telah tejadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS yang ditemukan langsung oleh Pengawas Pemilu Lapangan/PPL pada: 1. TPS II Kelurahan Airmadidi Atas yaitu tertukarnya surat suara DAPIl II (Kauditan- Kema) ke DAPIL III (Airmadidi Kalawat)setelah diberitahukan oleh PPL untuk menghentikan proses pemilihan/pencoblosan pada daftar urut ke 25 dalam DPT tetapi KPPS tetap melanjutkan sehingga pada nomor urut 35 dengan teguran keras dari PPL akhirnya KPPS menghentikan proses pemilihan tersebut dengan memanggil Komisioner KPU a.n Drs Julius Randang untuk mengatasi masalah tertukarnya surat suara yang terjadi pada TPS tersebut. Maka atas perintah komisioner diambil surat suara dari KPU Minahasa Utara berjumlah 50 surat suara guna memperbaiki surat suara yang rusak/salah coblos, setelah itu proses pencoblosan dilanjutkan kembali 2  dengan tidak mengeluarkan isi kotak suara yang salah coblos tadi. pencoblosan berakhir pada pukul 17.48 WITA dengan alasan dari KPPS bahwa telah terjadi penundaan pencoblosan selama kira-kira 2 jam; lanjut setelah C-1 diterima oleh PPL diselidiki ternyata hanya 14 pemilih yang mencoblos kembali atau yang memperbaiki kertas suara yang rusak; 2. TPS 3 Kelurahan Airmadidi Atas yaitu tertukarnya surat suara DAPIl II (Kauditan- Kema) ke DAPIL III (Airmadidi Kalawat) setelah pemilih ke-5 dari TPS tersebut salah coblos segera diberitahukan kepada KPPS tetapi KPPS tidak menindaklanjuti keluhan Pemilih setelah itu pemilih langsung menghubungi PPL agar dapat memperbaiki kesalahan coblos yang mereka lakukan. Terkait hal tersebut PPL masuk ke TPS menghubungi KPPS untuk segera memperbaiki kesalahan coblos tetapi KPPS mengabaikan sanggahan/teguran dari PPL dengan berdalih akan diperbaiki pada akhir jam percoblosan. Setelah akhir pencoblosan atas persetujuan saksi parpol, 5 orang yang salah tidak lagi diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan coblos; setelah C-1 diterima oleh PPL diselidiki ternyata benar 5 orang pemilih yang salah coblos tidak diperbaiki oleh KPPS; 3. Berdasakan hal tersebut Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara melakukan kajian dan melayangkan Surat Nomor:012/Panwas-MU/IV/2014 Perihal Permintaan Pertimbangan PSU kepada KPU Kabupaten Minahasa Utara atas kedua TPS yang bermasalah tersebut tertanggal 13 April 2014; 4. Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara tidak pernah mendapatkan jawaban secara resmi terkait Surat Permintaan Pertimbangan PSU yang diterima Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara, Frederiek Sirap pada 14 April 2014 pukul 00.30 WITA. Tetapi Informasi via SMS diterima 17 April 2014 jam 21.40 WITA dari Ketua KPU Minahasa Utara yang isinya, “Selamat malam Pimpinan, tadi Pukul23.00 WIB rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa Utara memutuskan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 dan TPS 3 KelurahanAirmadidi Atas Dapil 3 Kabupaten Minahasa Utara tanggal 19 April2014 khusus surat suara DPRD Kabupaten Minahasa Utara; 5. Sebelumnya, informasi yang dikantongi Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara dari sumber KPU Kabupaten Minahasa Utara, Sebenarnya pada 14 April 2014 malam, KPU Kabupaten Minahasa Utaramelakukan Pleno untuk membahas surat dari Panwaslu Kabupaten Minahasa Utaraterkait Permintaan Pertimbangan PSU. Ada dua konsep/opsi yang diajukan dalam rapat pleno tersebut, yaitu yang setuju PSU dan tidak setuju PSU. Terinformasi, Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara, Frederiek Sirap menandatangani konsep setuju PSU, sedangkan Komisioner Julius K. Randang, Stella M. Runtuh dan Indria Maramis, Terkesanmenolak dan tidak menandatangani dengan alasan kenapa ada dua konsep. Sedangkan satu komisioner lainnya Rio Rory tidak hadir; 6. Waktu semakin mendesak, pleno kedua terinformasi dilakukan KPU Kabupaten Minahasa Utaratanggal 16 April 2014. Tiga komisioner yakni Frederiek Sirap, Stella 3  M. Runtuh dan Indria Maramis menandatangani setuju PSU dan dua komisioner lainnya, Julius K. Randang dan Rio Rory, menyatakan menolak. Tapi surat resmi hasil pleno ini tidak pernah diterima Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara; 7. Pada 17 dan 18 April 2014 terjadi unjuk rasa di KPU Kabupaten Minahasa Utara yang tuntutannya menolak PSU; 8. Pada tanggal 19 April 2014, PSU tidak dilaksanakan. Justru pada tanggal 19 April 2014 malam, Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima surat Penundaan PSU dengan nomor Surat:111/KPU-MU/IV/2014 tertanggal 18 April 2014 dengan sejumlah alasan dan lampiran. (Photo Copy Surat KPU Minahasa Utara dilampirkan dalam form temuan ini); 9. Atas surat Penundaan PSU dengan nomor Surat:111/KPU-MU/IV/2014 tertanggal 18 April 2014 ini, Panwaslu Kabupaten Minahasa Utaramenyatakan langsung secara lisan bahwa: tidak memberi tanggapan/pendapat, karena dalam poin 5 surat tersebut, tertulis “Sehubungan dengan hal diatas (angka 1,2,3 dan 4) dan memperhatikan hasil konsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara, maka Kami (KPU Minut, red) memohon rekomendasi Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara untuk pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Airmadidi Atas.” 10. Atas tidak terlaksananya hasil pleno KPU Kabupaten Minahasa Utara yang tertuang dalam berita acara 16 April 2014 (sebagaimana alinea pertama surat nomor:111/KPU-MU/IV/2014 Perihal Penundaan PSU, hal ini setidaknya membuktikan bahwa ada hasil pleno pada tanggal 16 April tersebut), fakta di lapangan baik TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Airmadidi Atas tidak ada PSU; 11. Berdasarkan fakta diatas, Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara berkesimpulan, ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Minahasa Utara. Untuk itu Kami meneruskan masalah ini kepada Tim Pemeriksa Daerah DKPP Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk menindaklanjutinya. KESIMPULAN [2.2]Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Bahwa Para Teradu telah bertindak tidak profesional dalam hal menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan PSU; 2. Bahwa Para Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 15 huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. PETITUM [2.3]Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 4 1. Menyatakan Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 2. Menjatuhkan sanksi sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Para Teradu. [2.4]Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Salinan Surat Permintaan Pertimbangan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 012/ Panwaslu- MU/IV/2014 Tanggal 13 April 2014; 2. Bukti P-2 : Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 11/Kpts/KPU-MU/IV2014 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 di TPS 2 dan 3 Kelurahan Airmadidi atas tanggal 16 April 2014; 3. Bukti P-3 : Salinan Berita Acara KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 23/BA/KPU-MU/IV/2014 Tanggal 16 April 2014 Tentang Pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 2 dan 3 Kelurahan Airmadidi Atas; 4. Bukti P-4 : Salinan Berita Acara Pleno Nomor 24/BA/KPU-MU/2014 Tanggal 18 April 2014 di TPS 2 dan 3 Mengenai penundaan pelaksanaan pemungutan suara ulang; 5. Bukti P-5 : Salinan Surat KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor:111/KPU- MU/IV/2014 Tanggal 18 April 2014 Tentang Penundaan Pemungutan Suara Ulang, yang diterima 19 April 2014 ditujukan kepada Panwaslu Minahasa Utara; 6. Bukti P-6 : Salinan Surat Keputusan KPU Minahasa Utara Nomor 13/Kpts/KPU- MU/IV/2014 Tanggal 22 April 2014 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dalam PEMILU Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014; 7. Bukti P-7 : Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 14/ Kpts/KPU-MU/IV/2014 Tanggal 24 April 2014 Tentang Pembatalan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 di TPS 2 dan 3 Kelurahan Airmadidi atas. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 31 Mei 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara pemilu Legislatif di TPS 2 dan TPS 3 kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi telah dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014. Permasalahan yang terjadi di TPS 2 dan TPS 3 kelurahan Airmadidi Atas telah diselesaikan pada tingkatan KPPS. ( bukti kronologis kejadian di TPS 2 dan 3 ); 2. Bahwa pada tanggal 14 April 2014 pukul: 01.00 wita KPU Kabupaten Minahasa Utara menerima surat dari Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 13 April 5  2014 Nomor: 012/Panwaslu-minut/IV/2014, perihal permintaan pertimbangan pemungutan suara ulang di TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Airmadidi Atas; 3. Bahwa pada tanggal 15 April 2014 KPU Kabupaten Minahasa Utara menelaah sesuai surat edaran nomor 275 dan surat edaran nomor 306 serta berbagai kajian hukum dan saran tindak lanjut dari KPU Provinsi Sulawesi Utara maka pada tanggal 16 April 2014 pukul 21.00 wita, KPU Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan rapat pleno yang dihadiri oleh 5 Komisioner dan memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang ( PSU ) hanya di TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Airmadidi Atas tanggal 19 April 2014 yang dituangkan dalam berita acara nomor : 23/BA/KPU- MU/IV/2014; 4. Bahwa pada tanggal 17 April 2014 terjadi unjuk rasa diseputaran area kantor KPU Kabupaten Minahasa Utara dengan tuntutan “Penolakan Terhadap Pemungutan Suara Ulang Di Tps 2 Dan Tps 3 Kelurahan Airmadidi Atas“; 5. Bahwa pada tanggal 18 April 2014 unjuk rasa di kantor KPU Minahasa Utara meningkat dengan tindakan yang semakin brutal, membakar motor dan ban bekas di depan kantor KPU Minahasa Utara serta berusaha masuk dan menduduki kantor KPUMinahasa Utara; 6. Bahwa pada tanggal 17 April 2014 setelah dua kali perwakilan dari pengunjuk rasa dan diambil keputusan untuk berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara; 7. Bahwa Setelah berkonsultasi dengan KPU provinsi Sulawesi Utara di putuskan agar PSU tetap dilaksanakan tapi disarankan agar KPU Minahasa Utara untuk berdialog dengan pemuka agama Advent hari ketujuh; 8. Bahwa pada tanggal 18 April 2014 KPU Minahasa Utara mengadakan pertemuan dengan tokoh agama Advent Hari Ketujuh di wilayah TPS 2 dan TPS 3 dan berdasarkan hasil pembicaraan tersebut intinya jika PSU dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 19 April 2014 maka jemaat Advent Hari Ketujuh tidak akan mencoblos kecuali diijinkan mencoblos setelah tutup sabat pada pukul 18.00 wita; 9. Bahwa pada tanggal 18 April 2014 pukul 21.00 wita KPU Kabupaten Minahasa Utara menerima surat dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Minahasa Utara nomor: 12/B/FKUB/MU/IV/2014, tanggal 18 April 2014 yang intinya permohonan untuk tidak melaksanakan PSU pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 berhubung sebagian pemilh di TPS 2 dan TPS 3 beragama Advent Hari Ketujuh; 10. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut diatas yakni adanya pengunjuk rasa dari tanggal 17 – 18 April 2014 saat penyiapan administrasi PSU dan pergeseran logistik PSU terkendala serta adanya surat dari FKUB yang meminta untuk tidak dilaksanakan PSU pada hari Sabtu tanggal 19 april 2014 dan amanat dari Pasal 222 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa PSU dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara dan penyampaian formulir C6 dilakukan 3 hari sebelum hari H, maka KPU Minahasa Utara sepakat 6  mengadakan rapat pleno pada tanggal 18 April 2014 dengan putusan penundaan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Airmadidi Atas yang tertuang dalam Berita Acara Pleno nomor: 24/BA/KPU- MU/IV/2014; 11. Bahwa berdasarkan putusan pleno tanggal 18 April 2014,KPU Kabupaten Minahasa Utara telah menyurat kepada Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara perihal penundaan PSU dan permohonan rekomendasi Panwaslu untuk mengadakan PSU melewati batas waktu yang diamanatkan undang-undang sepuluh hari setelah hari H; 12. Bahwa sampai saat ini permohonan rekomendasi tersebut belum di tindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara. KESIMPULAN [2.6]Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Para Teradu telah melakukan upaya untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara; 2. Para Teradu tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelanggara Pemilu sebagaimana yang diadukan Pengadu. [2.7] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara. [2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Para Teradu mengajukan bukti- bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-13 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Photo copy laporan kejadian Pemungutan dan Perhitungan Suara pada tanggal 9 April 2014 di TPS 2 kelurahan Airmadidi Atas oleh Ketua KPPS TPS 2. 2. Bukti T-2 : Photo copy laporan kejadian Pemungutan dan Perhitungan Suara pada tanggal 9 April 2014 di TPS 3 Kelurahan Airmadidi Atas oleh Ketua KPPS TPS 3. 3. Bukti T-3 : Photo copy surat Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara nomor: 012/Panwaslu-Minut/IV/2014, tanggal 13 April 2014, perihal Permintaan Pertimbangan Pemungutan Suara Ulang. 4. Bukti T-4 : Photo copy Surat Edaran KPU nomor 275/KPU/IV/2014, tanggal 04 April 2014, perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan rekapitulasi di PPK dan PPS. 5. Bukti T-5 : Photo copy Surat Edaran KPU nomor : 306/KPU/IV/2014, tanggal 9 7  April 2014, perihal Penanganan surat suara tertukar. 6. Bukti T-6 : Photo copy berita acara KPU Kabupaten Minahasa Utara nomor 23/BA/KPU-MU/IV/2014 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 dan 3 Kelurahan Airmadidi Atas. 7. Bukti T-7 : Photo copy surat keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara nomor 11/Kpts/KPU-MU/IV/2014 tentang penetapan pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan umum anggotaDPR,DPD,dan DPRD tahun 2014 di TPS 2 dan 3 Kelurahan Airmadidi Atas. 8. Bukti T-8 : Photo copy surat permohonan Forum Kerukanan Umat Beragama (FKUB) Minahasa Utara Nomor: 12/BA/FKUB/MU/IV/2014, perihal permohonan, tanggal 18 April 2014. 9. Bukti T-9 : Photo copy berita acara KPU Minahasa Utara nomor 24/BA/KPU- MU/IV/2014 Tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 dan 3 Kelurahan Airmadidi Atas. 10. Bukti T-10 : Photo copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara nomor 12/Kpts/KPU-MU/IV/2014 Tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD, dan DPRD tahun 2014 di TPS 2 dan 3 Kelurahan Airmadidi Atas. 11. Bukti T-11 : Photo copy Berita Acara KPU Kabupaten Minahasa Utara nomor 28/BA/KPU-MU/IV/2014 tentang Pembatalan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan 3 Kelurahan Airmadidi Atas. 12. Bukti T-12 : Photo copy surat KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor:111/KPU- MU/IV/2014, tanggal 18 April 2014, Perihal Penundaan PSU yang di tujukan kepada Pimpinan Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara. 13. Bukti T-13 : Photo copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara nomor 14/ kpts/KPU-MU/IV/2014 Tentang Pembatalan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di TPS 2 dan 3 Kelurahan Airmadidi Atas. [2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 8  “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. 9 [3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yaitu Ketua Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Para Teradu melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu karena tidak menindaklanjuti rekomendasi Pengadu untuk melaksanakan PSU di TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Airmadidi Atas, Dapil II Minahasa Utara. Sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan Surat Edaran KPU Nomor 275 dan 306, tahun 2014, Para Teradu harus melaksanakanPSU karena surat suara tertukar. [4.2]Menimbang jawaban Para Teradu menolak seluruh aduan Pengadu dan mendalilkan bahwa Para Teradu telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menjelaskan bahwa tertukarnya surat suara TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Airmadidi Atas Dapil II dengan Dapil III Kecamatan Airmadidi telah diselesaikan di tingkat KPPS setempat. Para Teradu mengakui bahwa meskipun KPPS telah melaksanakan PSU pada tanggal 9 April 2014, namunsurat suara tertukar masih ditemukan di kotak suara.Berdasarkan kenyataan tersebut dan sebagai tanggapan terhadap rekomendasi Panwaslu nomor 12/Panwaslu- MU/IV/2014, tanggal 13 April 2014, Para Teradu melaksanakan rapat pleno pada tanggal 16 April 2014 dan memutuskan untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu tersebut untuk melakukan PSU pada tanggal 19 April 2014, sesuai berita acara nomor: 23/BA/KPU-MU/IV/2014. Menurut Para Teradu, pada akhirnya PSU tidak pernah dilaksanakan sesuai rencana disebabkan situasi politik dan keamanan yang tidak kondusif. Di samping itu, ada keberatan dari FKUB terkait hari pelaksanaan pada hari Sabtu yang merupakan hari beribadah, kegiatan keagamaan Advent. Berkaitan dengan situasi tersebut, Para Teradu melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara dan meminta pendapat Panwaslu melalui surat nomor 111/KPU-MU/IV 2014, tanggal 18 April 2014. Namun hingga persidangan di DKPP, Panwaslu belum memberikan jawaban atas surat tersebut; [4.3]Menimbang keterangan para pihak, bukti-bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat sesuai ketentuan perundang-undangan dan Surat Edaran KPU Nomor 275 dan 306, para Teradu wajib untuk melaksanakan PSU tersebut. Terhadap dalil situasi dan kondisi keamanan, Para Teradu tidak dapat 10 memberikan bukti berupa keterangan dari aparat keamanan, yakni Kepolisian.Sebab hanya pihak Kepolisian yang memiliki wewenang untuk menyatakan situasi aman atau tidak aman, dan bukan berdasarkan anggapan, perasaan atau anggan-angan para Teradu.Adanya keberatan dari pihak FKUB, bukanlah pada pelaksanaan PSU, tetapi terkait waktu yang bersamaan dengan kegiatan beribadah pihak Advent.Para Teradu memiliki kewenangan yang penuh dan tunggal untuk menentukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika Para Teradu dapat mengambil alih tugas pokok kepolisian untuk menyatakan situasi keamanan tidak kondusif, maka seharusnya Para Teradu akan lebih mampu melakukan perubahan waktu atas pelaksanaan PSU tersebut, apalagi hanya terhadap 2 TPS yang lokasinya sangat dekat dengan kantor Para Teradu. Dalam persidangan juga terungkap bahwa dikemudian hari terjadi perbedaan sikap terhadap putusan pleno untuk PSU tersebut. Teradu II menyatakan bahwa PSU tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Teradu V menolak dengan keras, karena tidak ada keberatan dari saks-saksi partai dalam rekapitulasi di PPK. Di samping itu, Teradu V mengakui sering tidak masuk ke kantor karena alasan kesehatan dan permasalahan keluarga. Dengan demikian, Para Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, asas jujur, adil, dan asas profesionalitas, pelaksanaan prinsip dasar etika dan perilaku dan dalam melaksanakan asas Profesionalitas, efisiensi, dan efektiviitas, penyelenggara pemilu berkewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf b, Pasal 5 huruf b, c, i, Pasal 10, dan Pasal 15Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan khusus Teradu V melanggarUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 11 huruf k yang mana bunyinya disebutkan “ Anggota KPU bersedia bekerja Penuh Waktu”. [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa keterangan para saksi dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: 11 [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3]Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Para Teradu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentihan tetapkepada Teradu V Reinhart M. Y. Rory selaku Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara sejak Putusan ini dibacakan; 3. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keraskepada Teradu II atas nama Julius K. Randang selaku Anggoota KPU Kabupaten Minahasa Utara sejak Putusan ini dibacakan; 4. Menjatuhkan sanksi berupa peringatankepada Teradu I, III, dan IV atas nama Fredriek Sirap, Indria Maramis dan Stella M. Runtuh selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara sejak Putusan ini dibacakan; 5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (Lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, MSi., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, MSi.,Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H.,masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum’at tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, MSi., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, MSi.,Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H.,masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. 12  KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 13