Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 33/DKPP-PKE-IV/2016 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 34/V-P/L-DKPP/2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 33/DKPP-PKE- IV/2016, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU 1. Nama : Noldy Johan Awuy Pekerjaan/Lembaga : Pegiat LSM Minut Connection Alamat : Desa Airmadidi Bawah Lingkungan I, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Fredriek Sirap Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara Alamat : Jl. Worang Bypass, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Julius L.K. Randang Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara Alamat : Jl. Worang Bypass, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Willem Pantouw Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara Alamat : Jl. Worang Bypass, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu III; Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     4. Nama : Indria Maramis Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara Alamat : Jl. Worang Bypass, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Stella M. Runt Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara Alamat : Jl. Worang Bypass, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengarkan keterangan Pengadu; Mendengarkan jawaban para Teradu; Mendengarkan keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang dicatat dengan Pengaduan Nomor 34/V-P/L- DKPP/2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 33/DKPP-PKE-IV/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 9 Februari 2016 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara secara jelas tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kabupaten Minahasa Utara. Sikap tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 10 ayat (3) huruf o yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Walikota adalah menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Minahasa Utara tidak mengacu pada Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015, karena membuat tata tertib sendiri yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan; Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     3. Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara diduga menerima suap dari pasangan calon sebagaimana dimuat dalam pemberitaan Harian Aspirasi Rakyat. KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Para Teradu tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Minahasa Utara terkait pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Minahasa Utara; 2. Para Teradu membuat tata tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 3. Para Teradu diduga menerima suap dari peserta Pilkada Kabupaten Minahasa Utara tahun 2015; 4. Para Teradu melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. PERMOHONAN [2.3] Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutuskan berdasarkan kewenangannya hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon; 2. Menyatakan Teradu/Terlapor terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada para Teradu. [2.4] Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Surat Panwas Kabupaten Minahasa Utara Nomor 133/R/Panwaslu-Minut/XII/2015 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara tanggal 18 Desember 2015; 2. Bukti P-2 : Surat Panwas Kabupaten Minahasa Utara Nomor 134/R/Panwaslu-Minut/XII/2015 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara tanggal 19 Desember 2015; 3. Bukti P-3 : Surat Panwas Kabupaten Minahasa Utara Nomor 135/R/Panwaslu-Minut/XII/2015 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara tanggal 20 Desember 2015; 4. Bukti P-4 : Surat Panwas Kabupaten Minahasa Utara Nomor 136/R/Panwaslu-Minut/XII/2015 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Minahasa Utara tanggal 20 Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     Desember 2015; 5. Bukti P-5 : Surat Panwas Kabupaten Minahasa Utara Nomor 137/R/Panwaslu-Minut/XII/2015 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara tanggal 20 Desember 2015; 6. Bukti P-6 : Berita Koran Aspirasi Rakyat edisi 04 Januari 2016. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.5] Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 9 Februari 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Teradu telah melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 2. Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Desember 2015 di Hotel Sutan Raja, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara dan Saksi seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati; 3. Pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan di Tingkat Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan rekomendasi Nomor 133 b/R/Panwas- Minut/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, yang menyatakan “Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara, bahwa benar telah terjadi pelanggaran terhadap data yang tidak sinkron di dalam rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh PPK, dan kami meminta KPU Minahasa Utara untuk segera melakukan langkah menindaklanjuti rekomendasi Panwas Minahasa Utara”. Terhadap rekomendasi tersebut Teradu menindaklanjuti dengan melakukan sinkronisasi data Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan. Pelaksanaan sinkronisasi disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan hasil sinkronisasi diterima oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara; Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     4. Sinkronisasi data yang dilakukan oleh Teradu untuk menindaklanjuti Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara tidak terkait dengan Perolehan hasil setiap Pasangan Calon; 5. Terhadap dalil Pengadu yang menyebutkan Teradu tidak melaksanakan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara adalah tidak benar. Teradu menjelaskan bahwa pada tanggal 27 Desember 2015, Teradu telah mengadakan Rapat Pleno untuk menindaklanjuti semua rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara antara lain: a. Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 133a/R/Panwas-Minut/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 b. Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 134/Panwas-Minut/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015 c. Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 135/R/Panwas-Minut/XII/2015, tanggal 20 Desember 2015 d. Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 136/R/Panwas-Minut/XII/2015, tanggal 20 Desember 2015 e. Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 137/R/Panwas-Minut/XII/2015, tanggal 20 Desember 2015 Hasil Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara adalah memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada: a. Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wori, Likupang Barat, Likupang Selatan, Dimembe, Talawaan, Kema, Likupang Timur, Kalawat, Airmadidi, Kauditan sebagai tindaklanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 133a/R/Panwas-Minut/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015. b. Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 5 Desa Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi sebagai tindaklanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 134/Panwas- Minut/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015. c. Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dimembe sebagai tindaklanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 135/R/Panwas-Minut/XII/2015, tanggal 20 Desember 2015. d. Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur sebagai tindaklanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 136/R/Panwas-Minut/XII/2015, tanggal 20 Desember 2015. e. Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur sebagai tindaklanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 137/R/Panwas-Minut/XII/2015, tanggal 20 Desember 2015. 6. Teradu telah menyampaikan surat teguran tertulis kepada yang bersangkutan pada tanggal 28 dan 29 Desember 2015 dan telah menyerahkan tembusannya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 12 Januari 2016; 7. Sebelum Teradu menyerahkan tembusan surat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 12 Januari 2016, Teradu I telah menyampaikan hasil Rapat Pleno sebagai tindaklanjut dari rekomendasi- rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara secara lisan via telepon kepada Ketua Panitia Pengawas Kabupaten Minahasa Utara; 8. Terhadap dalil Pengadu yang menyebutkan pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara para Teradu tidak mengacu pada Peraturan KPU No. 11 Tahun 2015 melainkan membuat tata tertib sendiri yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah tidak benar. Teradu telah melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 9. Setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dibuka, Teradu 1 selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan Tata cara Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara di tingkat Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 10. Tata kerja/tata tertib dimaksud point 9 terkait 2 hal yaitu sebagai berikut: a. Pada intinya para saksi Pasangan Calon diberikan kesempatan bertanya/ memperoleh penjelasan sesuai dengan surat mandat (penugasan) atau dengan kata lain saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur hanya diberikan kesempatan bertanya atau mendapat penjelasan dari pimpinan sidang hanya pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Hal yang sama juga berlaku untuk saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015. b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan secara berurutan setiap kecamatan untuk rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilanjutkan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati sampai selesai, hal ini sejalan dengan Keputusan Pasal 29 ayat (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 11. Konsep Tata Tertib/Tatib tersebut merupakan hasil kesepakatan KPU Minahasa Utara dengan semua saksi termasuk Panwas Kabupaten Minahasa Utara setuju. Sebagai catatan tambahan, pada saat rekapitulasi pada kecamatan ke-3, yaitu Kecamatan Likupang Selatan, ada pertanyaan dari 1 saksi Pasangan Calon Nomor 3 mengajukan keberatan yang menginginkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur diselesaikan terlebih dahulu. Persoalan tersebut kembali telah ditanyakan kepada semua saksi dan Panwas Kabupaten Minahasa Utara. Semuanya tidak mempermasalahkan sehingga Rekapitulasi Penghitungan Suara dilanjutkan sampai selesai; 12. Hal lain yang menjadi pertimbangan Teradu untuk melaksanakan Rekapitulasi Gubernur dan Wakil Gubernur terlebih dahulu daripada Rekapitulasi Bupati dan Wakil Bupati untuk setiap kecamatan adalah dalam rangka memperhatikan azas efisiensi dan efektivitas, yakni agar Ketua dan Anggota PPK yang berasal dari wilayah pesisir dan kepulauan seperti Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat dan Kecamatan Likupang Timur tidak perlu pulang pergi untuk mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 17-18 Desember 2015. Hal ini juga di dasarkan pada masalah tidak tersedianya/terbatasnya biaya transportasi dan akomodasi bagi PPK Kecamatan dalam mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Minahasa Utara; 13. Terhadap dalil Pengadu yang menyebutkan adanya dugaan para Teradu menerima suap dari Pasangan Calon sesuai dengan berita Koran, pemberitaan Harian Aspirasi Rakyat adalah tidak benar dan bohong. Bahwa sampai saat ini Teradu belum pernah dipanggil ataupun diperiksa oleh pihak yang berwajib terkait dengan dugaan penerimaan suap. Teradu sangat keberatan dengan dugaan menerima suap dan pemberitaan di Koran Aspirasi Rakyat. KESIMPULAN [2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Para Teradu telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi Panwas Kabupaten Minahasa Utara yang terkait dengan pelaksanaan tahapan Pilkada Minahasa Utara tahun 2015; 2. Para Teradu tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal penyusunan tat tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat kabupaten; dan 3. Para Teradu tidak pernah menerima suap dari Paslon sebagaimana tuduhan Pengadu; 4. Para Teradu tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     [2.7] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menerima jawaban Para Teradu untuk seluruhnya; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; atau Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya. [2.8] Para Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-18 sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Surat Undangan Rapat Pleno Pembahasan Tindak lanjut Rekomendasi Panwas No 214/KPU-KAB/023.43627/XII/2015; 2. Bukti T-2 : Daftar Hadir Rapat Pleno Pembahasan Tindak lanjut Rekomendasi Panwas; 3. Bukti T-3 : Salinan Berita Acara KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor: Nomor: 47/BA/PILBUP/KPU-MU/XII/2015 tentang Pemberian Sangsi Administrasi Kepada Ketua Dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); 4. Bukti T-4 : Salinan Surat KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 220/KPU- KAB/023.436276/XII/2015, Tanggal 28 Desember 2015, Perihal: Teguran Tertulis yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wori, Likupang Barat, Likupang Selatan, Dimembe, Talawaan, Kema, Likupang Timur, Kalawat, Airmadidi, Kauditan; 5. Bukti T-5 : Salinan Tanda Terima Surat KPU Minahasa Utara Nomor: 220/KPU-KAB/023.436276/XII/2015, Tanggal 28 Desember 2015, Perihal: Teguran Tertulis yang diterima Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wori, Likupang Barat, Likupang Selatan, Dimembe, Talawaan, Kema, Likupang Timur, Kalawat, Airmadidi, Kauditan; 6. Bukti T-6 : Salinan Surat KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor:219/KPU- KAB/023.436276/XII/2015, Tanggal 28 Desember 2015, Perihal: Teguran Tertulis yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 5 Desa Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi; Salinan Surat KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 218/KPU- KAB/023.436276/XII/2015, Tanggal 28 Desember 2015,Perihal : Teguran Tertulis yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 Desa Paslaten Kecamatan Likupang Selatan; 7. Bukti T-7 : Salinan Tanda Terima Surat KPU Minahasa Utara Nomor: 218,219/KPU-KAB/023.436276/XII/2015, Tanggal 28 Desember 2015, Perihal: Teguran Tertulis yang diterima Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 5 Desa Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi Dan KPPS TPS 1 Desa Paslaten Kecamatan Likupang Selatan; 8. Bukti T-8 : Salinan Surat KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 216/KPU- KAB/023.436276/XII/2015, Tanggal 28 Desember 2015, Perihal: Teguran Tertulis yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dimembe; 9. Bukti T-9 : Salinan Tanda Terima Surat KPU Minahasa Utara Nomor: 216/KPU-KAB/023.436276/XII/2015, Tanggal 28 Desember 2015, Perihal: Teguran Tertulis yang diterima Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dimembe; 10. Bukti T-10 : Salinan Surat KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 217/KPU- KAB/023.436276/XII/2015, Tanggal 28 Desember 2015, Perihal: Teguran Tertulis yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur; 11. Bukti T-11 : Salinan Tanda Terima Surat KPU Minahasa Utara Nomor: 217/ KPU-KAB/023.436276/XII/2015, Tanggal 28 Desember 2015, Perihal: Teguran Tertulis yang diterima Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur; 12. Bukti T-12 : Salinan Surat KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor:05/KPU- KAB/023.436276/I/2015, Tanggal 11 Januari 2016, Perihal: Tindaklanjut Rekomendasi yang ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara; 13. Bukti T-13 : Salinan Tanda Terima Surat KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 05/KPU-KAB/023.436276/I/2015, Tanggal 11 Januari 2016, Perihal: Tindaklanjut Rekomendasi yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara; 14. Bukti T-14 : Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 133a/R/Panwas-Minut/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015; 15. Bukti T-15 : Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 134/Panwas-Minut/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015; Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     16. Bukti T-16 : Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 135/R/Panwas-Minut/XII/2015, tanggal: 20 Desember 2015; 17. Bukti T-17 : Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 136/R/Panwas-Minut/XII/2015, tanggal: 20 Desember 2015; 18. Bukti T-18 : Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 137/R/Panwas-Minut/XII/2015, tanggal: 20 Desember 2015. [2.9] DKPP telah meminta keterangan Pihak Terkait yakni Panwas Kabupaten Minahasa Utara dan PPK di Kabupaten Minahasa Utara. Dalam keterangannya Pihak Terkait menjelaskan sebagai berikut: 1. Pihak Terkait Panwas Kabupaten Minasaha Utara menerangkan bahwa pokok pengaduan Pengadu terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara mencakup tiga poin, yaitu: 1) Para Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Kabupaten Minahasa Utara terkait temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan dalam rekapitulasi suara; 2) Para Teradu dalam melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tidak mengacu pada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015; 3) Para Teradu diduga menerima suap dari Paslon Peserta Pilkada Minahasa Utara. 2. Terhadap Pokok Pengaduan Nomor 1), “Para Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Kabupaten Minahasa Utara terkait temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan dalam rekapitulasi suara”. Pihak Terkait Panwas Minahasa Utara, menerangkan bahwa benar telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 133a/R/Panwas-Minut/XII/2015, Nomor 134/R/Panwas-Minut/ XII/2015, Nomor 135/R/Panwas-Minut/XII/2015, Nomor 136/R/Panwas-Minut/XII/2015 dan Nomor 137/R/Panwas-Minut/XII/2015, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Rekomendasi Nomor 133/R/Panwas-Minut/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 ditujukan kepada KPU Minahasa Utara untuk memberikan sanksi administasi kepada PPK Wori, PPK Likupang Barat, PPK Likupang Selatan, PPK Dimembe, PPK Talawaan, PPK Kema, PPK LikupangTimur, PPK Kalawat, PPK Airmadidi dan PPK Kauditan. Bahwa pemberian sanksi tersebut sehubungan dengan temuan adanya kesalahan-kesalahan penulisan dan/atau penjumlahan yang tidak sinkron didalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara bertempat di Hotel Sutan Raja Kalawat pada tanggal 17– 18 Desember 2015. Pada saat itu KPU Minahasa Utara dengan persetujuan para Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     saksi pasangan calon telah melakukan koreksi/perbaikan sehubungan dengan data yang tidak sinkron tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan data tidak sinkron adalah data pemilih, yang terdiri atas DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2, yang terjadi kesalahan penulisan/penjumlahan dan bukan data perolehan hasil suara sah dari masing- masing pasangan calon (tidak mengurangi atau menambah hasil perolehan suara pasangan calon). Bahwa walaupun terhadap kesalahan penulisan/penjumlahan data pemilih tanpa mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon telah dilakukan koreksi/ perbaikan, Panwas Kabupaten Minahasa Utara tetap memandang hal tersebut adalah kelalaian yang merupakan pelanggaran sehingga dikeluarkannya rekomendasi tersebut. b. Rekomendasi Nomor 134/R/Panwas-Minut/XII/2015 tertanggal 19 Desember 2015 ditujukan kepada KPU Minahasa Utara untuk memberikan sanksi administasi kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 5 Desa Airmadidi Bawah, Kecamatan Airmadidi terkait dengan kalalaian memberikan data DPT hasil perbaikan (jumlah daftar pemilih dalam DPT yang dipegang saksi dan KPPS berbeda), sehingga dianggap menimbulkan selisih surat suara dan tidak adanya lampiran C1-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. c. Rekomendasi Nomor 135/R/Panwas- Minut/XII/2015 tertanggal 20 Desember 2015 ditujukan kepada KPU Minahasa Utara untuk memberikan sanksi administasi kepada PPK Kecamatan Dimembe terkait dengan kesalahan pencatatan sehingga menimbulkan selisih jumlah pemilih yang menggunakan DPTb-2. Contohnya dalam Fomulir Model DA1-KWK Data Pemilih di Desa Lumpias Kecamatan Dimembe yang mengunakan DPTb-2 berjumlah 35 Pemilih, sedangkan Pengguna Hak Pilih menggunakan DPTb-2 berjumlah 62 Pemilih, yang seharusnya data pemilih dan pengguna hak pilih yang menggunakan DPTb-2 harus sama jumlahnya. d. Rekomendasi Nomor 136/R/Panwas-Minut/XII/2015 tertanggal 20 Desember 2015 ditujukan kepada KPU Minahasa Utara untuk memberikan sanksi administasi kepada Ketua dan Anggota PPS Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur terkait dengan membuka kotak suara yang hanya dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 2 disaat kota suara akan dikirimkan ke PPK Kecamatan Likupang Timur. Bahwa kejadian tersebut berawal dari kelalaian menempatkan C1 Hologram, yang dimasukan didalam kotak C1 yang tidak berhologram sedangkan C1 Hologram berada diluar kotak, yang kemudian PPS berinisiatif membuka kotak untuk mengambil C1 yang tidak berhologram dan menempatkan C1 Hologram didalam kotak disaksikan oleh PPL Desa Likupang Dua dan pihak keamanan. Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     e. Rekomendasi Nomor 137/R/Panwas-Minut /XII/2015 tertanggal 20 Desember 2015 ditujukan kepada KPU Minahasa Utara untuk memberikan sanksi administasi kepada Ketua dan Anggota PPS Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur terkait dengan membuka kotak suara tanpa dihadiri saksi disaat kotak suara akan dikirimkan ke PPK Kecamatan Likupang Timur. Bahwa apakah rekomendasi Panwas Kabupaten Minahasa Utara telah ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti oleh KPU Minahasa Utara?. Pihak Terkait menerangkan bahwa telah menerima tembusan pemberian sanksi administrasi dari KPU Minahasa Utara terkait rekomendasi tersebut pada tanggal 13 Januari 2015. 3. Terhadap Pokok Pengaduan Nomor 2), “Para Teradu dalam melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tidak mengacu pada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015”. Panwas Minahasa Utara menerangkan hal-hal sebagai berikut : a. Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Minahasa Utara dalam rangka Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan di Hotel Sutan Raja Kecamatan Kalawat - Minahasa Utara mulai tanggal, 17 s.d. 18 Desember 2016. Pihak Panwas Minahasa Utara hadir 3 orang Komisioner terdiri dari Ketua dan 2 Pimpinan serta Pimpinan Panwas Kecamatan dan Staf. b. Panwas Minahasa Utara telah melaksanakan pengawasan sebagaimana pasal 17 s.d. pasal 26 Peraturan Bawaslu RI Nomor 14 Tahun 2015, tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. c. Pelaksanaan Rekapitulasi dipimpin/dibuka oleh Ketua KPU Minahasa Utara berdasarkan tatacara yang telah disiapkan oleh pihak KPU. d. Panwas Minahasa Utara berpandangan bahwa pihak Pengadu tidak menjelaskan substansi pasal dari Peraturan KPU yang dimaksud, sehingga aduan tersebut bersifat umum. e. Setelah Panwas mencermati keberatan saksi dari pasangan calon nomor urut 3 (Drs. Sompie Singal dan DR. Peggy A. Mekel, SE, MA) atas nama Drs. Moses Corneles adalah berkenaan dengan tatacara rekapitulasi yang dilaksanakan KPU, dimulai dari perhitungan suara Gubernur/Wakil Gubernur kemudian dilanjutkan denganBupati/ Wakil Bupati per-Kecamatan sampai selesai di sepuluh Kecamatan se- Minahasa Utara. f. Fakta yang ditemukan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi sehubungan dengan Keberatan saksi tersebut (huruf e) telah terjadi perdebatan/diskusi antara pihak KPU Minahasa Utara dan antar sesama saksi dari pasangan calon lainnya, Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     terkait pasal 29 ayat 2 dan 3 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015. Pihak KPU Minahasa Utara menerjemahkan bahwa yang dimaksud rekapitulasi penghitungan suara tersebut dimulai dari penghitungan Gubernur, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan Bupati per-Kecamatan sampai selesai, sehingga tatacara itulah yang diputuskan untuk dilaksanakan, dengan mempertimbangkan azas efisiensi dan efektifitas waktu pelaksanaan. g. Pihak Panwas Minahasa Utara dalam menyampaikan pendapat, meminta agar KPU melaksanakan tatacara rekapitulasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, karena KPU adalah lembaga yang diberi kewenangan sepenuhnya dalam mengatur pelaksanaan pemilihan dan penghitungan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. 4. Terhadap Pokok Pengaduan Nomor 3), “Para Teradu diduga menerima suap dari Paslon Peserta Pilkada Minahasa Utara”. a. Pihak Terkait Panwas Minahasa Utara tidak menerima laporan dari masyarakat sehubungan dengan pengaduan tersebut. b. Pihak Terkait Panwas Minahasa Utara mendapat informasi dari surat kabar harian “Aspirasi Rakyat”, sehubungan dengan dugaan suap tersebut. 5. Pihak Terkait PPK Likupang Timur, PPK Wori, PPK Likupang Barat menerangkan bahwa 10 PPK telah diberikan sanksi teguran tertulis oleh atasan mereka yakni KPU Kabupaten Minahasa Utara. Sanksi tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Panwas Kabupaten Minahasa Utara terkait sejumlah ketidakcermatan dalam pencatatan data Fomulir Model DA1-KWK Data Pemilih dalam DPTb-2 dengan jumlah pengguna hak pilih yang tercatat dalam DPTb-2. Selain itu, rekomendasi sanksi juga diberikan atas tindakan membuka kotak suara tanpa kehadiran saksi Paslon. Namun demikian, menurut Pihak Terkait, ketidakcermatan hanya terjadi dalam hal penempatan angka dalam kolom DPTb-2, tanpa mengakibatkan perubahan hasil perolehan suara. Selain itu, ketidakcermatan tersebut langsung diperbaiki pada kesempatan pertama. [2.10] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan menjelaskan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan. Kewenangan DKPP [3.1.1] Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu: Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     • Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. • Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. • Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Pengaduan Pengadu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: • Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. • Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     [3.1.4] Pengadu adalah anggota masyarakat yang tergabung dalam LSM Minut Connection. Oleh karena itu, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan a quo dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang mendalilkan Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Kabupaten Minahasa Utara Nomor 133a/R/Panwas-Minut/XII/2015 mengenai Pengenaan Sanksi Administratif kepada sejumlah PPK, tidak menaati Peraturan KPU No. 11 Tahun 2015 dalam melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, dan menerima suap dari Paslon Peserta Pilkada Minahasa Utara Tahun 2015; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah menindaklanjuti semua Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara yang terdiri atas Rekomendasi Nomor 133a/R/Panwas-Minut/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, Nomor 134/Panwas- Minut/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015, Nomor 135/R/Panwas-Minut/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015, Nomor 136/R/Panwas-Minut/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015, Nomor 137/R/Panwas-Minut/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015. Melalui Rapat Pleno, Para Teradu telah memutuskan untuk memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada Ketua dan Anggota PPK Wori, Likupang Barat, Likupang Selatan, Dimembe, Talawaan, Kema, Likupang Timur, Kalawat, Airmadidi, dan Kauditan. Sanksi teguran juga diberikan kepada Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Likupang Dua, dan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 5 Desa Airmadidi Bawah. Teradu telah menyampaikan surat teguran tertulis kepada yang bersangkutan pada tanggal 28 dan 29 Desember 2015 dan telah menyerahkan tembusannya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 12 Januari 2016. Berkenaan dengan penyusunan tata tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, Para Teradu menyatakan bahwa seluruh poin yang tercantum dalam tata tertib dimaksud telah dibahas dan disetujui oleh seluruh peserta termasuk saksi Pasangan Calon dengan mempertimbangkan asas efisiensi dan efektivitas. Begitupun dengan batas waktu yang ditentukan. Pleno Rekapitulasi telah dinyatakan selesai pada 18 Desember 2015 pukul 23.59 WITA. Para Teradu menegaskan bahwa seluruh poin yang termuat di dalamnya tidak bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015. Terhadap tuduhan telah menerima suap dari Paslon Peserta Pilkada Minahasa Utara Tahun 2015, Para Teradu membantah dan menyatakan bahwa tuduhan Pengadu sangat lemah dan tidak berdasar karena hanya Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     didukung oleh bukti pemberitaan media massa yang tidak dapat divalidasi kebenarannya; [4.3] Menimbang keterangan Para Pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu telah menindaklanjuti seluruh Rekomendasi Panwas Kabupaten Minahasa Utara berkenaan dengan pengenaan sanksi untuk sejumlah PPK dan PPS. PPK Likupang Timur, Likupang Barat, dan Wori dalam keterangannya sebagai Pihak Terkait dalam persidangan mengakui bahwa Para Teradu telah memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada sejumlah PPK dan PPS berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Panwas Kabupaten Minahasa Utara. DKPP menilai bahwa Para Teradu telah bersikap tepat dalam menyikapi rekomendasi Panwas Kabupaten Minahasa Utara dimaksud. Meskipun kesalahan PPK dan PPS merupakan kesalahan kategori minor karena hanya berupa kesalahan penempatan angka dalam kolom yang tidak mengubah hasil perolehan suara Paslon, Para Teradu telah menunjukkan sikap terpuji karena memutuskan untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Minahasa Utara dengan memberikan sanksi atas kesalahan tersebut. Berkenaan dengan penyusunan tata tertib dan batas waktu Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, DKPP menilai bahwa Para Teradu telah melakukan langkah yang memang diperlukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan demi kelancaran jalannya Pleno Rekapitulasi dimaksud. Ketentuan dalam tata tertib yang mengatur saksi Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur hanya boleh menyampaikan pendapat dan tanggapan mengenai rekapitulasi hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan saksi Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diinisiasi dengan niat memperlancar jalannya Rapat Pleno. Dalam persidangan juga terungkap bahwa penyusunan tatib tersebut telah dibahas secara terbuka dan disetujui oleh seluruh peserta termasuk saksi Paslon. Berkenaan dengan batas waktu penutupan Rapat Pleno Rekapitulasi, Pihak Terkait Panwas Kabupaten Minahasa Utara dalam keterangannya di persidangan menyatakan bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditutup pada 18 Desember 2015 pukul 23.59 WITA sehingga tidak melampaui batas waktu yang ditentukan. Terhadap dugaan Para Teradu menerima suap dari Paslon Peserta Pilkada Tahun 2015, DKPP tidak mendapati adanya alat bukti yang cukup dan meyakinkan mengenai kebenaran tuduhan Pengadu dimaksud. Oleh karena itu, DKPP berpendapat bahwa pokok pengaduan Pengadu tidak terbukti dan tidak beralasan; [4.5] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, keterangan Pihak Terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Fredriek Sirap, Teradu II atas nama Julius L.K. Randang, Teradu III atas nama Willem Pantouw, Teradu IV atas nama Indria Maramis, dan Teradu V atas nama Stella M. Runtu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara; 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan; dan 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Diunduh  dari  laman  :  www.dkpp.go.id     ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si