Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN No. 37/DKPP-PKE-IV/2015 No. 68/DKPP-PKE-IV/2015 No. 78/DKPP-PKE-IV/2015 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 79/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 20 Agustus 2015, Pengaduan Nomor 168/I-P/L- DKPP/2015 tanggal 20 Agustus 2015, dan Pengaduan Nomor 198/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 28 Oktober 2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 37/DKPP-PKE- IV/2015, Perkara Nomor 68/DKPP-PKE-IV/2015, dan Perkara Nomor 78/DKPP-PKE- IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU 1. Nama : 1. Suzy M.H. Mononimbar 2. Richard Ottay 3. Actheo P. Kussoy Pekerjaan/Lembaga : Aliansi Masyarakat Minahasa Selatan Alamat : Pondang RW 008 Amurang Timur Minahasa Selatan Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pengadu I; 2. Nama : Actheo P. Kussoy Pekerjaan/Lembaga : Aliansi Masyarakat Minahasa Selatan Alamat : Kawangkoan Bawah, Link V, Amurang Barat Minahasa Selatan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pengadu II; 3. Nama : 1. Adolop Justus Lonteng 2. Hans Ruus Pekerjaan/Lembaga : Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) 1  Alamat : Bitung Link 7, Amurang, Minahasa Selatan Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pengadu III;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Fanley N. Pangemanan Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan Alamat : Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Dolvie J.A. Tutu Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan Alamat : Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Elsje J. Sumual Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan Alamat : Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Rommy Sambuaga Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan Alamat : Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Lucky Kontu Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan Alamat : Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Eva J.G. Keintjem Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwas Kabupaten Minahasa Selatan Alamat : Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Pondang, Ling XI, Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu VI; 7. Nama : Maidy Mamangkey Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kabupaten Minahasa Selatan 2  Alamat : Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Pondang, Ling XI, Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu VII; 8. Nama : Alfrets T.F. Senkey Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kabupaten Minahasa Selatan Alamat : Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Pondang, Ling XI, Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu VIII [1.3] Telah membaca dan mempelajari pengaduan Para Pengadu; Mendengarkan keterangan Para Pengadu; Mendengarkan jawaban para Teradu; Mendengarkan keterangan Ahli dan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

Para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang telah dicatat dengan Pengaduan Nomor 79/I- P/L-DKPP/2015 tanggal 20 Agustus 2015, Pengaduan Nomor 168/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 20 Agustus 2015, dan Pengaduan Nomor 198/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 28 Oktober 2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 37/DKPP-PKE-IV/2015, Perkara Nomor 68/DKPP-PKE-IV/2015, dan Perkara Nomor 78/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 30 Oktober 2015 dan 9 November 2015, menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Pengadu I dalam pengaduannya menyebutkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan atas nama Jhony R.M. Sumual dan Annie S. Langi mendaftarkan diri ke kantor KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Pada saat mendaftar, Pasangan Calon tersebut tidak membawa dokumen persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta Surat Edaran KPU RI Nomor 402/KPU/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 Perihal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 3 2. Panwas Kabupaten Minahasa Selatan sudah mengeluarkan rekomendasi tanggal 15 Agustus 2015, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Pengadu I menduga Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII memiliki andil atas sikap KPU Kabupaten Minahasa Selatan tersebut melalui tindakannya yang tidak meneruskan rekomendasi dimaksud kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu RI; 3. Pengadu II dalam pengaduannya menyampaikan bahwa calon Bupati Minahasa Selatan atas nama Christiany Eugenia Paruntu menggunakan ijasah palsu pada saat mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015. Christiany Eugenia Paruntu menyatakan bahwa dia lulus SMP di London, namun setelah melihat dan memerhatikan korespondensi antara Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dengan Harry Carlton Comprehensive School diketahui bahwa Christiany Eugenia Paruntu tidak mempunyai Ijasah SMP. Dengan demikian, Christiany Eugenia Paruntu tidak memenuhi syarat untuk mendapat Ijasah SMA dan S1; 4. Ada kejanggalan dalam 2 (dua) Surat Keterangan yang dibuat oleh Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua surat tersebut memiliki nomor surat yang sama, namun cap dan isinya berbeda. Pengadu II menduga ada oknum di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah disuap supaya memberi keterangan bahwa sekolah di London tersebut setara dengan SMP walaupun tidak ada bukti Ijasahnya; 5. Pengadu II dan Pengadu III menduga ijasah SMA Paket C yang diperoleh Christiany Eugenia Paruntu pada Desember 2008 di PKBM Alfa Husna Jakarta Selatan adalah palsu, karena pada kenyataannya izin operasional PKBM Alfa Husna baru diterbitkan pada April 2010 oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pengadu II menduga ada oknum di Suku Dinas Dikmenti Jakarta Selatan yang telah disuap dalam pembuatan Ijasah SMA Paket C yang bersangkutan. Pengadu II telah melaporkannya kepada Gubernur DKI Jakarta namun belum ditanggapi; 6. Berdasarkan uraian di atas, Pengadu II menilai Para Teradu tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas dokumen ijasah yang digunakan oleh Christiany Eugenia Paruntu pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Minahasa Selatan. Pengadu II menduga Para Teradu telah menerima suap agar meloloskan Christiany Eugenia Paruntu sebagai calon Bupati Minahasa Selatan. Pengadu II juga menilai Para Teradu tidak menjalankan asas jujur dan terbuka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 7. Pengadu II menegaskan bahwa Para Teradu seharusnya meminta kepada Christiany Eugenia Paruntu untuk menunjukkan ijasah SMA Paket C yang asli dan menyampaikannya secara luas kepada publik; 4 8. Pengadu III pernah menyampaikan laporan dugaan penggunaan ijasah palsu oleh Calon Bupati Minahasa Selatan atas nama Christiany Eugenia Paruntu kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan dan Panwas Kabupaten Minahasa Selatan, namun tidak pernah ditanggapi. Pengadu III menilai Para Teradu tidak terbuka kepada publik mengenai pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif para bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan pada Pilkada Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015. KESIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut: 1. Teradu I, II,dan III telah meloloskan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan atas nama Jhony R.M. Sumual dan Annie S. Langi yang sejatinya tidak memenuhi persyaratan; 2. Teradu I, II, III, IV, dan V tidak cermat dalam melakukan verifikasi Ijasah bakal calon Bupati Minahasa Selatan periode 2015-2020 atas nama Christiany Eugenia Paruntu dan dengan sengaja tidak jujur dan tidak terbuka mengenai dokumen persyaratan bakal calon Bupati Minahasa Selatan atas nama Christiany Eugenia Paruntu; 3. Teradu VI, VII, dan VIII tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran Pilkada yang disampaikan Para Pengadu; 4. Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. PERMOHONAN [2.3] Berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi kepada para Teradu sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukannya. [2.4] Pengadu telah membuktikan dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P1-1 sampai dengan P1-9, P2-1 sampai dengan P2-30, P3-1 sampai dengan P3-12, sebagai berikut: 1. Bukti P1-1 : Salinan Surat KPU RI Nomor 402/KPU/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 perihal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 2. Bukti P1-2 : Salinan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tahapan Pencalonan sebagaimana diubah dalam Peraturan KPU Nomor 12 5  Tahun 2015; 3. Bukti P1-3 : Salinan Rekomendasi Panwas Kabupaten Minahasa Selatan ...../PANWASLU-MINSEL/VIII/2015, diterbitkan Agustus 2015 (tanpa tanggal) Perihal Rekomendasi; 4. Bukti P1-4 : Kliping berita Harian Komentar edisi 4 Agustus 2015 dengan judul “JoS-AL Diberi Waktu Hingga 9 Agustus”; 5. Bukti P1-5 : Kliping berita Harian Komentar edisi 5 Agustus 2015 dengan judul “Dua Pasangan Calon Belum Lengkapi Berkas”; 6. Bukti P1-6 : Kliping berita Harian Komentar edisi 5 Agustus 2015 dengan judul “Bawaslu: Bisa Masuk Ranah Penanganan Pelanggaran ”; 7. Bukti P1-7 : Kliping berita Harian Komentar edisi 5 Agustus 2015 dengan judul “DPP PG Diduga Terbitkan Dua SK”; 8. Bukti P1-8 : Kliping berita Harian Komentar edisi 6 Agustus 2015 dengan judul “Pilkada Minsel Berpotensi Ditunda”; 9. Bukti P1-9 : Kliping berita Harian Manado Post edisi 4 Agustus 2015 dengan judul “Pilbup Minsel Supertegang”; 10. Bukti P2-1 : Salinan Surat Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 800/Diknas-01/138/2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal Tindak Lanjut Pengaduan; 11. Bukti P2-2 : Korespondensi Christiany Eugenia Paruntu dengan East Lake Academy; 12. Bukti P2-3 : Salinan Surat Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 420/Diknas-01/672/2015 tanggal 17 Februari 2015 perihal Clarifying the Purpose of the Letter From the Harry Carlton Comprehensive School (Follow up Letter); 13. Bukti P2-4 : Salinan Surat Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 420/Diknas-01/672/2015 tanggal 17 Februari 2015 perihal Clarifying the Purpose of the Letter From the Harry Carlton Comprehensive School; 14. Bukti P2-5 : Salinan Surat Ditjen Dikdas Kemendikbud Nomor 2574/C.C1/KP/2014 tanggal 6 Juni 2014 perihal Klarifikasi Surat Keterangan; 15. Bukti P2-6 : Salinan Surat Keterangan Ditjen Mandikdasmen Kemendiknas Nomor 6425/C.C1/MN/2008 tanggal 26 November 2008 (asli); 16. Bukti P2-7 : Salinan Surat Keterangan Ditjen Mandikdasmen Kemendiknas Nomor 6425/C.C1/MN/2008 tanggal 26 November 2008 (palsu); 17. Bukti P2-8 : Surat KPU RI Nomor 402/KPU/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 perihal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 18. Bukti P2-9 : Salinan Ijasah Paket C a.n. Christiany Eugenia; 6 19. Bukti P2-10 : Surat Laskar Anti Korupsi Indonesia Nomor 38/DPC LAKI/MS/08.15 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Permohonan Mendapatkan Informasi; 20. Bukti P2-11 : Surat Laskar Anti Korupsi Indonesia Nomor 40/DPC LAKI/MS/08.15 tanggal 2 September 2015 perihal Permohonan Mendapatkan Informasi; 21. Bukti P2-12 : Berita Harian Komentar edisi 30 Agustus 2015 dengan judul “LaRis Dituding Paslon Boneka”; 22. Bukti P2-13 : Berita Harian Komentar edisi 31 Agustus 2015 dengan judul “Berkas Paslon Diverifikasi”; 23. Bukti P2-14 : Berita Harian Komentar edisi 31 Agustus 2015 dengan judul “SVR Tidak Tahu PG Usung Lakoy-Rawis”; 24. Bukti P2-15 : Berita Harian Komentar edisi 31 Agustus 2015 dengan judul “Putusan KPUD Gugurkan PG Usung CEP-FDW Tuai Kontroversi”; 25. Bukti P2-16 : Berita Harian Komentar edisi 1 September 2015 dengan judul “Pencalonan LaRis tak Lewati Mekanisme Partai”; 26. Bukti P2-17 : Berita Harian Komentar edisi 1 September 2015 dengan judul “Sulut 8 Besar Rawan Pilkada”; 27. Bukti P2-18 : Berita Harian Komentar edisi 2 September 2015 dengan judul “Dukungan PG ke CEP-FDW Didesak Dikembalikan”; 28. Bukti P2-19 : Berita Harian Tribun Manado edisi 2 September 2016 dengan judul “Kader Golkar Masih Ingin Dukung CEP-FDW”; 29. Bukti P2-20 : Berita Harian Komentar edisi 3 September 2015 dengan judul “Pilkada Minsel Terancam Ditunda”; 30. Bukti P2-21 : Berita Harian Komentar edisi 3 September 2015 dengan judul “KPUD Diingatkan Tidak Main Api Lagi”; 31. Bukti P2-22 : Berita Harian Komentar edisi 3 September 2015 dengan judul “Paslon Boneka di Pilkada, Golput Bakal Membengkak”; 32. Bukti P2-23 : Berita Harian Komentar edisi 4 September 2015 dengan judul “Keintjem: Kami Belum Kantongi Dokumen Pencalonan”; 33. Bukti P2-24 : Berita Harian Komentar edisi 5 September 2015 dengan judul “Lebih Banyak Diam, Panwas Kembali Tuai Kritik”; 34. Bukti P2-25 : Berita Harian Komentar edisi 5 September 2015 dengan judul “PG Dituding tak Pro Pemberantasan Korupsi”; 35. Bukti P2-26 : Berita Harian Komentar edisi 7 September 2015 dengan judul “Pangemanan: Kemungkinan akan Ada Pendaftaran Kembali”; 36. Bukti P2-27 : Berita Harian Komentar edisi 7 September 2015 dengan judul “Sulut 8 Besar Rawan Pilkada”; 37. Bukti P2-28 : Berita Harian Komentar edisi 7 September 2015 dengan judul 7  “PAMI Laporkan ‘Keanehan’ di Pilkada”; 38. Bukti P2-29 : Berita Harian Komentar edisi 8 September 2015 dengan judul “Panwaslu Belum Dapatkan Dokumen Paslon”; 39. Bukti P2-30 : Berita Harian Komentar edisi 8 September 2015 dengan judul “Pekan ini, Kredibilitas KPUD dan Panwaslu Dipertaruhkan”; 40. Bukti P3-1 : Surat Laskar Anti Korupsi Indonesia Nomor 38/DPC LAKI/MS/08.15 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Permohonan Mendapatkan Informasi; 41. Bukti P3-2 : Surat Laskar Anti Korupsi Indonesia Nomor 40/DPC LAKI/MS/08.15 tanggal 2 September 2015 perihal Permohonan Mendapatkan Informasi; 42. Bukti P3-3 : Surat Laskar Anti Korupsi Indonesia Nomor 43/DPC LAKI/MS/08.15 tanggal 14 September 2015 perihal Permohonan Mendapatkan Informasi; 43. Bukti P3-4 : Surat Laskar Anti Korupsi Indonesia Nomor 47/DPC LAKI/MS/08.15 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Permohonan Mendapatkan Informasi; 44. Bukti P3-5 : Surat Lintas LSM dan Tokoh Masyarakat Minahasa Selatan tanggal 12 September 2015 perihal Calon tidak memiliki Ijasah SLTP; 45. Bukti P3-6 : Salinan Ijasah Paket C a.n. Christiany Eugenia; 46. Bukti P3-7 : Salinan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C tertanggal 11 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Dikmenti Kota Administrasi Jakarta Selatan; 47. Bukti P3-8 : Salinan Surat Keterangan Ditjen Mandikdasmen Kemendiknas Nomor 6425/C.C1/MN/2008 tanggal 26 November 2008 (asli); 48. Bukti P3-9 : Salinan Surat Keterangan Ditjen Mandikdasmen Kemendiknas Nomor 6425/C.C1/MN/2008 tanggal 26 November 2008 (palsu); 49. Bukti P3-10 : Korespondensi Christiany Eugenia Paruntu dengan East Lake Academy; 50. Bukti P3-11 : Salinan Surat Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 420/Diknas-01/672/2015 tanggal 17 Februari 2015 perihal Clarifying the Purpose of the Letter From the Harry Carlton Comprehensive School; 51. Bukti P3-12 : Salinan Surat Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 800/Diknas-01/138/2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal Tindak Lanjut Pengaduan. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU 8 [2.5] Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 30 Oktober 2015 dan 9 November 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut: Jawaban Teradu I, II, dan III Terhadap Aduan Pengadu I 1. Pengaduan Pengadu I mengenai proses penerimaan pendaftaran adalah tidak benar. Penerimaan pendaftaran dihadiri 5 (lima) orang Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan, tidak hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang diposisikan sebagai Teradu dalam perkara ini; 2. Teradu I, II, dan III dalam menerima pendaftaran bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Johny R. M. Sumual dan Annie S. Langi sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Pada saat pendaftaran, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah memasukkan beberapa persyaratan pencalonan dan syarat calon. Seteleh dilakukan penelitian, ternyata ada beberapa persyaratan pencalonan dan syarat calon yang belum dipenuhi. Menyikapi kondisi tersebut, KPU Kabupaten Minahasa Selatan melakukan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Selatan. Hasilnya, KPU Kabupaten Minahasa Selatan memberikan kesempatan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan untuk melengkapi dokumen Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon dengan membuat surat pernyataan. Selanjutnya, KPU Kabupaten Minahasa Selatan secara resmi menerima pendaftaran pasangan Calon Johny R.M.Sumual dan Annie S. Langi. 3. Teradu I, II, dan III bersama komisioner KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang lain kemudian melakukan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon. KPU Kabupaten Minahasa Selatan menafsirkan bahwa masih ada peluang untuk memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon bagi yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada tahap penelitian administrasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015. 4. Pada 24 Agustus 2015 Teradu I, II, dan III bersama komisoner KPU Kabupaten Minahasa yang lain melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan. Rapat Pleno dimaksud akhirnya menetapkan bahwa pasangan Calon Johny R. M. Sumual dan Annie S. Langi Tidak Memenuhi Syarat. 5. Pada 22 September 2015, berdasarkan keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 01/PS/PWSL-MHS.25.11/IX/2015, KPU Kabupaten Minahasa Selatan menggelar Rapat Pleno untuk menetapkan 9  pasangan Calon Bupati Johny R. M. Sumual dan Annie S. Langi memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan. Jawaban Teradu VI, VII, dan VIII Terhadap Pengadu I 1. Tuduhan Pengadu I terhadap Teradu VI, VII, dan VIII yang menyebutkan Para Teradu tidak melaporkan hasil pengawasan mengenai adanya pelanggaran administrasi pada proses pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan adalah tidak benar. Pengadu I hanya mendramatisir situasi dan mencari simpati publik, sebab pada tanggal 13 Agustus 2015 Para Teradu mengirim laporan mingguan melalui surat elektronik/email ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Teradu VI, VII, dan VIII juga menyerahkan salinan keras (hard copy)-nya ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melalui Enal pada tanggal 22 Agustus 2015 jam 20:44 di Hotel Sintesa Peninsula Manado saat kegiatan Rakor Penanganan Pelanggaran. Jawaban Teradu I, II, III, IV, dan V Terhadap Aduan Pengadu II 1. Pengaduan pengadu II yang menyebutkan Teradu tidak cermat dalam melakukan verifikasi Ijasah calon Bupati Minahasa Selatan Periode 2015–2020 atas nama Christiany Eugenia Paruntu adalah tidak benar. KPU Kabupaten Minahasa Selatan telah melaksanakan tahapan penelitian dan melakukan verifikasi menyangkut keabsahan ijasah calon Bupati Christiany Eugenia Paruntu di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan; 2. Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon dikeluarkan oleh pihak-pihak lain baik Partai Politik dan/atau Pasangan Calon maupun instansi yang berwenang. Dokumen hasil klarifikasi bukan produk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tidak bisa mempublikasikannya. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 angka 3 “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non- pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luarnegeri.” Berikutnya, Pasal 7 Undang- undang a quo menyatakan pada ayat (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan 10  Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; ayat (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah; ayat (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik; dan ayat (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara,”. Selain itu, pada Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dinyatakan “(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.” Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2014 memuat ketentuan bahwa Informasi Pemilu terdiri atas: “Informasi yang dihasilkan dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.” 3. Pengaduan pengadu yang menyebutkan Teradu I, II, III, IV, dan V telah menerima suap untuk meloloskan bakal calon Bupati Minahasa Selatan atas nama Cristiany Eugenia Paruntu adalah tidak benar. Teradu I, II, III, IV, dan V tetap melaksanakan pemilihan sesuai dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jawaban Teradu VI, VII, dan VIII Terhadap Pengadu II 1. Tuduhan Pengadu II terhadap Teradu VI, VII, dan VIII yang menyebutkan Para Teradu tidak cermat dalam melakukan Verifikasi Ijasah bakal Calon Bupati Minahasa Selatan Periode 2015–2020 atas nama Christiany Eugenia Paruntu adalah tidak benar. Pada tanggal 5 Agustus 2015 Para Teradu melakukan klarifikasi langsung mengenai dugaan ijasah palsu kepada Christiany Eugenia Paruntu. Hasilnya, yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak benar ia menggunakan Ijasah palsu. Berikutnya, pada tanggal 07 Agustus 2015 Para Teradu melakukan verifikasi faktual Ijasah/Surat Keterangan di Kementerian Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Teradu VI, VII, dan VIII bertemu dengan Hartono (Kasubag Hukum dan Tatalaksana Dirjen Mandikdasmen). Berdasarkan hasil klarifikasi dengan Hartono, Para Teradu mendapatkan data dan informasi antara lain: a. Surat Keterangan Nomor 5492/C.C1/LN/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan Surat Nomor 2527/B/DN/2015 tanggal 6 Juli 2015 benar dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang isinya menerangkan bahwa Christiany Eugenia Paruntu telah menyelesaikan Pendidikan “Grade 9 di The 11  Harry Carlton Comprehensive School” Inggris tahun 1984. Oleh karena itu, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia. b. Teradu VI, VII, dan VIII pada tanggal 8 Agustus 2015 melakukan verifikasi faktual Ijasah Paket C atas nama Christiany Eugenia Paruntu di Suku Dinas Pendidikan wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selain itu, Para Teradu juga mengirim surat Nomor 24/Panwaslu-MS/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang ditujukan ke Suku Dinas Pendidikan wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perihal Verifikasi Faktual Ijasah Paket C atas nama Christiany Eugenia Paruntu. Hasilnya, Para Teradu mendapatkan data bahwa benar Ijasah Paket C No Ijasah 01 PC 040085 adalah milik Christiany Eugenia Paruntu dengan No UNPK 08-01-04-10-407 sebagaimana Surat Keterangan Nomor 4696-1-851.3 tanggal 26 Agustus 2015. c. Pada tanggal 12 September 2015, Teradu VI, VII, dan VIII mengirim surat ke Kepolisian Daerah Sulawesi Utara di Manado dengan Nomor 41/Panwas-MS/IX- 2015 perihal Permohonan Penjelasan Surat Keterangan No. B/192/V/2015/Dit Reskrimum tanggal 20 Mei 2015 Perihal Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan Perkara (SP2HP). Surat tersebut dijawab melalui surat Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dengan Nomor B/604/IX/2015/Dit Reskrimum tanggal 16 September 2015 Perihal Penjelasan Penanganan Perkara. Pada pokoknya, surat jawaban tersebut menyebutkan bahwa laporan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen atas nama Christiany Eugenia Paruntu dihentikan. d. Pada tanggal 30 September 2015 Teradu VI, VII, dan VIII menerima tembusan Surat Klarifikasi sekaligus Pernyataan dari bakal Calon Bupati Minahasa Selatan atas nama Christiany Eugenia Paruntu yang pada pokoknya membantah bahwa ia mengunakan Ijasah Palsu dalam Pencalonan. 2. Tuduhan Pengadu II yang menyebutkan Teradu VI, VII, dan VIII tidak jujur dan dengan sengaja menutupi dokumen Persyaratan bakal calon Bupati Minahasa Selatan atas nama Christiany Eugenia Paruntu adalah tidak benar. Para Teradu ketika itu tidak memiliki dan memegang berkas bakal calon dimaksud. 3. Teradu VI, VII, dan VIII membantah tuduhan Pengadu II yang menyebutkan bahwa Para Teradu menerima suap untuk meloloskan bakal calon Bupati Minahasa Selatan atas nama Cristiany Eugenia Paruntu. Tuduhan Pengadu I tidak berdasar, sebab Para Teradu tidak pernah menerima apapun dari bakal calon Bupati sebagaimana yang dituduhkan Pengadu II. Jawaban Teradu I, II, III, IV, dan V Terhadap Aduan Pengadu III 1. Pengaduan pengadu III yang menyebutkan bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V tidak terbuka tentang proses tahapan Penyelenggaraan Pilkada sejak pendaftaran sampai 12  dengan penetapan pasangan calon adalah tidak benar. Para Teradu telah menjalankan seluruh proses tahapan pendaftaran. Sejak tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan pasangan calon seluruhnya diumumkan lewat media cetak dan media elektronik serta papan pengumuman yang ada di Kantor KPU Kabupaten Minahasa Selatan; 2. Teradu I, II, III, IV, dan V membantah pengaduan Pengadu III yang menyebutkan Para Teradu tidak meneruskan laporan pengaduan mengenai ketidakbenaran Ijasah salah satu pasangan calon Bupati kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa “Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan Pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwewenang”; 3. Setelah Teradu I, II, III, IV, dan V menerima masukan dari masyarakat menyangkut ketidakbenaran ijasah salah satu calon Bupati, Para Teradu melakukan klarifikasi ke instansi yang berwewenang yakni Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan. Salah satu hasil klarifikasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Adminstrasi Jakarta Selatan. Jawaban Teradu VI, VII, dan VIII Terhadap Pengadu III 1. Tuduhan Pengadu III terhadap Teradu VI, VII, dan VIII yang menyebutkan Para Teradu tidak menindaklanjuti Surat Pengaduan/Masukan Lintas LSM dan Tokoh Masyarakat tanggal 5 September 2015, 8 September 2015, dan 12 September 2015 adalah tidak benar. Berdasarkan catatan, pada tanggal 5 September 2015 dan 8 September 2015 tidak terdapat pengaduan yang disampaikan kepada Para Teradu. Lain halnya dengan tanggal 5 Agustus 2015 dan 12 September 2015. Pada dua waktu tersebut, tercatat ada pengaduan yang masuk ke Para Teradu. Terhadap pengaduan/laporan tanggal 5 Agustus 2015, Para Teradu telah menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi kepada pihak terkait. Hasilnya kemudian diumumkan melalui papan pengumuman pada tanggal 8 Agustus 2015 di kantor Panwas Kabupaten Minahasa Selatan. Tidak hanya itu, Para Teradu juga telah menyampaikan status laporan kepada Pelapor yang diterima oleh Jendri Mandey (LSM PAMI MINSEL). Sama halnya dengan laporan tanggal 12 September 2015. Para Teradu menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi para pihak dan mengumumkan hasilnya melalui papan pengumuman dan menyampaikannya kepada Pelapor yang diterima oleh Nova Tangkuman (Istri Hens Ruus/LSM LAKI). 13 2. Tuduhan Pengadu III kepada Teradu VI, VII, dan VIII yang menyebutkan Para Teradu tidak terbuka terkait surat LSM dan Masyarakat Minahasa Selatan tertanggal 14 September 2015 perihal permintaan salinan data, dan terhadap laporan pelanggaran pelaksanaan Pilkada adalah tidak benar. Setelah menerima laporan pada tanggal 14 September 2015, Para Teradu langsung menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi pihak terkait. Hasilnya kemudian diumumkan melalui papan pengumuman di kantor Panwas Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 19 September 2015 dan disampaikan kepada Treni Rungkat (Tokoh Masyarakat MINSEL). Begitupun dengan laporan tanggal 23 September 2015. Para Teradu telah menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi pihak terkait dan mengumumkan hasilnya di papan pengumuman pada tanggal 29 September 2015. Selain itu, Para Teradu juga mengirimkan status laporan kepada Pelapor yang di terima oleh Adolop Lonteng. Berkenaan dengan permintaan salinan data, Para Teradu memang tidak dapat memenuhinya karena ketika itu Para Teradu tidak memegang berkas pencalonan dimaksud. KESIMPULAN [2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Para Teradu dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan pencalonan dan persyaratan calon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Para Teradu telah bersikap transparan dan terbuka dalam memberikan informasi dan keterangan kepada publik mengenai pemenuhan kelengkapan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; 3. Para Teradu telah menindaklanjuti seluruh laporan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat termasuk oleh Para Pengadu; 4. Para Teradu tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. [2.7] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tindakan Teradu I, II, dan III menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Johny R. M. Sumual dan Annie S. Langi sebagai tindakan yang benar; 3. Menyatakan Para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 4. Merehabilitasi nama baik para Teradu; atau 5. Jika Majelis DKPP berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. 14 [2.8] Para Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-10, sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015 Johny R.M. Sumual dan Annie S. Langi tanggal 3 Agustus 2015; 2. Bukti T-2 : Surat Panwas Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 01/PANWASLU-MINSEL/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 Perihal Rekomendasi; 3. Bukti T-3 : Surat Panwas Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 29/PANWASLU-MINSEL/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Perihal Penjelasan Alamat Surat; 4. Bukti T-4 : Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-MS/IX-2015 Tentang Penetapan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015; 5. Bukti T-5 : Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-MS/IX-2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015; 6. Bukti T-6 : Keputusan Sengketa Panwas Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 01/PS/PWSL.MHS.25.11/IX/2015 tanggal 19 September 2015; 7. Bukti T-7 : Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor Tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-MS/IX-2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015; 8. Bukti T-8 : Fotokopi Ijasah Paket C atas nama Christiany Eugenia tanggal 11 Desember Tahun 2008; 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2008; 10. Bukti T-10 : Surat Keterangan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 4572 1-851.3 tanggal 20 Agustus 2015. [2.9] DKPP telah meminta keterangan Pihak Terkait yakni seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Pendidikan Nasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas nama Esther Antu. Pihak Terkait saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pembelajaran dan Penilaian, Bidang PLB dan Dikdas, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Dalam keterangannya, Esther menyatakan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara menugaskannya bersama Kabid Pendidikan Menengah Umum untuk mengkaji dan mempelajari bagaimana Ijasah luar negeri itu dikeluarkan. 15 Diakui Esther, alasan penugasan kepadanya antara lain karena ia pernah bersekolah di luar negeri dan memahami Bahasa Inggris. Berdasarkan penugasan tersebut, ia mengirim email kepada The Harry Carlton Comprehensive School meminta informasi mengenai Christiany Eugenia Parantu. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Email yang dikirim tidak dibalas. Pihak Terkait kemudian menghubungi Kedutaan Besar Inggris di Indonesia untuk membantu komunikasi dengan The Harry Carlton Comprehensive School. Akhirnya, Pihak Terkait berhasil menghubungi The Harry Carlton Comprehensive School. Melalui korespondensi diperoleh informasi bahwa benar Christiany Eugenia pernah bersekolah dan menempuh ujian di situ, tetapi hasil ujiannya tidak diketahui. Pihak Terkait meminta kepada pihak sekolah agar diberikan surat keterangan. Permintaan tersebut dipenuhi, namun surat keterangan yang diberikan hanya surat keterangan biasa, bukan surat keterangan lulus. Berkenaan dengan surat keterangan lulus atas nama Christiany Eugenia yang diterbitkan Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pihak Terkait mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi dasar yang bersangkutan menerbitkan surat keterangan lulus berikut keterangan yang menyetarakan pendidikan yang diikuti Christiany Eugenia di The Harry Carlton Comprehensive School setara dengan SLTP di Indonesia. [2.10] DKPP telah meminta keterangan Ahli yakni seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan atas nama Willy Kalalo. Ahli menerangkan mengenai prosedur mendapatkan Ijasah Paket C antara lain adalah bahwa peserta telah memiliki Ijasah SLTP atau Surat Keterangan Pengganti Ijasah dan memiliki raport nilai minimal sampai kelas 2 SLTA. Apabila peserta hanya memiliki Ijasah SLTP maka diharuskan mengikuti kegiatan belajar yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) selama minimal 1 tahun. Berkenaan dengan adanya perbedaan antara tahun diterbitkannya Ijasah (2008) dengan tahun penerbitan hologram (2009), Ahli mengatakan bahwa hal tersebut sah. [2.11] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan menjelaskan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan. Kewenangan DKPP [3.1.1] Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu: 16  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Pengaduan Pengadu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; 17  d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Para Pengadu adalah anggota masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Minahasa Selatan dan Laskar Anti Korupsi Indonesia. Dengan demikian, Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo dan Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu I yang mendalilkan Teradu I, II, dan III telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena menerima pendaftaran bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Jhony R.M. Sumual dan Annie S. Langi sementara dokumen syarat pencalonan yang bersangkutan tidak lengkap. Pengadu I juga mengadukan Teradu VI, VII, dan VIII atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena tidak melaporkan hasil pengawasan atas proses pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Republik Indonesia. Pengadu I mendalilkan bahwa tindakan Teradu VI, VII, dan VIII telah menyebabkan KPU Kabupaten Minahasa Selatan bersikukuh tidak menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Minahasa Selatan. [4.2] Menimbang pengaduan Pengadu II yang mendalilkan Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena tidak cermat dalam melakukan verifikasi ijasah bakal calon Bupati Minahasa Selatan periode 2015-2020 atas nama Christiany Eugenia Paruntu dan dengan sengaja tidak jujur dan tidak terbuka mengenai dokumen persyaratan bakal calon Bupati Minahasa Selatan atas nama Christiany Eugenia Paruntu; [4.3] Menimbang pengaduan Pengadu III yang mendalilkan Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena tidak terbuka tentang proses tahapan penyelenggaraan Pilkada sejak pendaftaran sampai penetapan Paslon, dan tidak meneruskan laporan pengaduan mengenai ketidakbenaran ijasah salah satu calon Bupati kepada pihak yang berwenang. Selain itu, Pengadu juga mengadukan Teradu VI, VII, dan VIII karena tidak menindaklanjuti surat pengaduan/masukan Lintas LSM dan Tokoh Masyarakat Minahasa Selatan tanggal 5 September 2015, 8 September 2015, dan tanggal 12 September 2015 tentang keabsahan dokumen persyaratan pencalonan 18 dan/atau persyaratan calon. Teradu VI, VII, dan VIII juga tidak menanggapi permintaan data dan laporan pelanggaran pelaksanaan Pilkada yang disampaikan Pengadu III melalui surat tertanggal 14 September 2015. [4.4] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu I, II, III, IV, dan V yang pada pokoknya mendalilkan bahwa keputusan Para Teradu menerima pendaftaran dan menetapkan Paslon Johny R.M. Sumual-Annie S. Langi sebagai peserta Pilkada Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015 adalah atas dasar Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 01/PS/PWSL-MHS.25.11/IX/2015. Para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan membenarkan bahwa pada saat mendaftar, berkas syarat Paslon Johny R.M. Sumual-Annie S. Langi belum lengkap. Namun, setelah diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas persyaratan dimaksud, Paslon Johny R.M. Sumual-Annie S. Langi berhasil memenuhinya. Selain itu, melalui keputusan sengketa yang dikeluarkannya, Panwas Kabupaten Minahasa Selatan juga memerintahkan KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk menerima pendaftaran Paslon Johny R.M. Sumual-Annie S. Langi. Menindaklanjuti keputusan sengketa tersebut, pada tanggal 22 September 2015 KPU Kabupaten Minahasa Selatan menggelar Rapat Pleno dan menetapkan Paslon Johny R.M. Sumual-Annie S. Langi memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pilkada Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015. Berkenaan dengan Ijasah calon Bupati Minahasa Selatan atas nama Christiany Eugenia Paruntu, Teradu I, II, III, IV, dan V menjelaskan bahwa Para Teradu telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang berwenang. Selain klarifikasi langsung kepada pemilik Ijasah, Teradu I, II, III, IV, dan V juga mendatangi Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk meminta keterangan dan penjelasan. Berdasarkan hasil klarifikasi diperoleh informasi bahwa Ijasah Paket C atas nama Christiany Eugenia Paruntu adalah benar dan sah; [4.5] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu VI, VII, dan VIII, yang pada pokoknya membantah pengaduan Pengadu I mengenai dugaan tidak melaporkan hasil pengawasan atas proses pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Republik Indonesia. Faktanya, Para Teradu telah menyampaikan laporan mingguan melalui surat elektronik (surel) ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 13 Agustus 2015 dan menyerahkan salinan keras (hardcopy)-nya pada tanggal 22 Agustus 2015 di Hotel Peninsula Manado saat kegiatan Rakor Penanganan Pelanggaran. Terhadap pengaduan Pengadu III yang menyebutkan Para Teradu tidak menindaklanjuti sejumlah laporan pelanggaran Pilkada yang disampaikan Pengadu III, Para Teradu membantah dan menjelaskan bahwa seluruh laporan yang memenuhi persyaratan telah ditindakanjuti dengan cara melakukan klarifikasi kepada para pihak. Hasil klarifikasi dan status laporan diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman di kantor Panwas Kabupaten Minahasa Selatan. Selain itu, hasilnya juga telah disampaikan kepada Pelapor. 19 [4.6] Menimbang keterangan Para Pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu I, II, III, IV, dan V yang menindaklanjuti Keputusan Sengketa Panwas Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 01/PS/PWSL-MHS.25.11/IX/2015 dan menetapkan Paslon Johny R.M. Sumual-Annie S. Langi sebagai peserta Pilkada Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 144 UU Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat. Berkenaan dengan tindakan Teradu I, II, III, IV, dan V yang menyatakan ijasah Paket C atas nama Christiany Eugenia sah dan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai dokumen syarat calon Bupati Minahasa Selatan pada Pilkada Tahun 2015, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan, “Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan Pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwewenang”. Dalam hal ini Teradu I, II, III, IV, dan V telah melakukan klarifikasi kepada Suku Dinas Pendidikan wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil klarifikasi diperoleh informasi bahwa ijasah Paket C dengan No Ijasah 01 PC 040085 adalah benar milik Christiany Eugenia Paruntu dengan No UNPK 08-01- 04-10-407. Berdasarkan fakta sebagaimana diurai di atas, Teradu I, II, III, IV, dan V tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu; [4.7] Menimbang keterangan Para Pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Teradu VI, VII, dan VIII nyata-nyata turut serta secara aktif melakukan klarifikasi terhadap dugaan adanya penggunaan ijasah palsu oleh calon Bupati Minahasa Selatan atas nama Christiany Eugenia Paruntu. Para Teradu telah menemui calon yang bersangkutan dan mendatangi kantor Suku Dinas Pendidikan wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk melakukan klarifikasi langsung. Selainitu, Para Teradu juga mengirim surat Nomor 24/Panwaslu-MS/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang ditujukan ke Suku Dinas Pendidikan wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perihal Verifikasi Faktual Ijasah Paket C atas nama Christiany Eugenia Paruntu. Hasilnya, Para Teradu menyimpulkan bahwa Ijasah Paket C No Ijasah 01 PC 040085 adalah benar milik Christiany Eugenia Paruntu dengan No UNPK 08-01-04-10- 407 sebagaimana Surat Keterangan Nomor 4696-1-851.3 tanggal 26 Agustus 2015. 20 Mengenai pengaduan bahwa Para Teradu tidak menindaklanjuti sejumlah laporan pelanggaran Pilkada yang dilayangkan Pengadu III, DKPP berpendapat bahwa berdasarkan bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Teradu telah menindaklanjuti seluruh laporan, baik yang disampaikan pada tanggal 5 Agustus 2015 maupun 12 September 2015. Terhadap kedua laporan tersebut, Para Teradu telah menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi kepada pihak terkait. Hasilnya kemudian diumumkan melalui papan pengumuman dan disampaikan kepada para Pelapor. Berdasarkan fakta, keterangan, dan bukti dokumen tersebut, Teradu VI, VII, dan VIII tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu; [4.8] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, keterangan Ahli dan Pihak Terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Para Pengadu; [5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Fanley N. Pangemanan, Teradu II atas nama Dolvie J.A. Tutu, Teradu III atas nama Elsje J. Sumual, Teradu IV atas nama Rommy Sambuaga, dan Teradu V atas nama Lucky Kontu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI atas nama Eva J.G. Keintjem, Teradu VII atas nama Maidy Mamangkey, dan Teradu VIII atas nama Alfrets T.F. Senkey, selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara; 4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan; dan 21 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Belas bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 22