Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 100/DKPP-PKE-IV/2015 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 225/I-P/L- DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 100/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Maradis Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kabupaten Dharmasraya Alamat : Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU Nama : Kasasi Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya Alamat : Komplek Pemda Dharmasraya Pulau Punjung Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang Pengadu pada tanggal 23 November 2015 mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 225/I- P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 100/DKPP-PKE-IV/2015. Pengadu 1 dalam perkara ini mengadukan Teradu selaku Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 pukul 15.00 WIB telah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dharmasraya oleh Agus Miyanto, dugaan pelanggaran kode etik atas Teradu Kasasi selaku Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya yang disertai alat bukti dan para saksi atas nama Pandong Spenra, Rima Rismayanti, dengan Nomor Laporan 7/LP/Pilbup/XI/2015; 2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 pukul 17.30 WIB dilakukan rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dharmasraya terkait laporan Nomor 7/LP/Pilbup/XI/2015. Berdasarkan musyawarah Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Dharmasraya, Laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil sebagai dugaan pelanggaran kode etik, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi, pemeriksaan bukti-bukti, kajian dan rekomendasi ke DKPP; 3. Bahwa telah terjadi dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Penyelenggara Pemilu atas nama Kasasi (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya) dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015. Kasasi sebagai Teradu diduga telah melakukan postingan pernyataan/komentar di media sosial facebook, yakni di akun facebook Zaksai Kasni (istri Ir. Adi Gunawan, MM. calon Bupati Kabupaten Dharmasraya nomor urut 2), pada hari Senin tanggal 16 November 2015 pukul 19.36 WIB. Adapun postingan tersebut ”selamat malam pak atas suksesnya debat kita tadi saya berharap jangan sampai terpancing oleh paslon 1 tq.”; 4. Bahwa dalam BAP klarifikasi yang dilakukan terhadap Teradu pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 pada pukul 14.00 WIB, Teradu semula mengatakan tidak memiliki akun facebook “kasasi kasasi”, sebagaimana tertera dalam BAP Klarifikasi Nomor 4 sampai 9 yang ditandatangan bermaterai oleh Teradu. Namun setelah diperlihatkan alat bukti berupa akun facebook yang ada “foto dan nama kasasi kasasi” Teradu tidak dapat mengelak dan pada hari Rabu akun facebook “kasasi kasasi” telah dihilangkan. Berdasarkan BAP klarifikasi tersebut Teradu terkesan menyembunyikan kebenaran dan tidak jujur dalam memberikan keterangan; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juncto Pasal 5 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ”Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas (a) Mandiri, (b) Jujur, (c) Adil, (d) Kepastian Hukum, (e) Tertib, (f) Kepentingan Umum, (g) Keterbukaan, (h) Proporsionalitas, (i) Profesionalitas, (j) Akuntabilitas, (k) Efisiensi, (l) 2  Efektivitas dan (m) aksesibilitas”; bahwa Postingan pernyataan/komentar ini mengindikasikan bahwa Kasasi, S.Pd. SD. (Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya) sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tidak bersikap mandiri dan tidak adil; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juncto Pasal 3 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012: “(1) sebelum menjalankan tugas, anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota mengucapkan sumpah janji”. Bahwa postingan pernyataan/komentar Teradu sebagai penyelenggara Pemilu yang diposting di media sosial yang disaksikan oleh orang banyak merupakan bukti indikasi kuat bahwa Kasasi, S.Pd.SD. tidak menjunjung tinggi dan melanggar sumpah/janji sebagai anggota KPU, dimana Kasasi tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat; 7. Bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf a, b, dan d Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012, dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: a. Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan massa tertentu; b. Memperlakukan secara sama setiap calon, peserta pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu; dan d. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu. Bahwa dari pernyataan/komentar Kasasi, S.Pd.SD. sebagai Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya yang hanya ditujukan pada pada salah satu istri calon Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015, kuat indikasi bahwa Kasasi, S.Pd.SD. telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu dilarang mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu; 8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 dilakukan penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan peraturan oleh stakeholder, namun ketika akan menurunkan Baliho di Sungai Dareh (kebetulan hanya satu baliho pasangan calon nomor urut 2) Teradu menghalangi petugas Satpol PP supaya baliho tidak diturunkan dengan alasan baliho tersebut adalah APK yang dicetak dan dipasang oleh KPU Kabupaten Dharmasraya. Kegaduhan tersebut ditonton oleh masyarakat, terbukti terbitnya berita surat kabar harian esok harinya Kamis tanggal 8 Oktober 2015 dengan tajuk berita ”Penurunan APK Paslon Bakacamuak”; 9. Bahwa dalam koordinasi Panwas, Pj. Bupati, Kapolres, Kejari, dan Satpol PP hanya satu baliho pasangan calon yang ada dan demi keadilan bagi kedua pasangan calon, maka baliho tersebut tetap diturunkan untuk sementara waktu sampai dipasang kembali secara lengkap oleh KPU Kabupaten Dharmasraya. Beberapa hari kemudian baliho 3  tersebut tidak kunjung dipasang oleh KPU Kabupaten Dharmasraya, kemudian Panwas Kabupaten Dharmasraya melakukan pengusutan dengan memeriksa zona pemasangan APK oleh KPU Kabupaten Dharmasraya, diyakini baliho tersebut bukanlah milik KPU Kabupaten Dharmasraya. SK KPU Kabupaten Dharmasraya hanya satu baliho untuk satu Kecamatan, sedangkan untuk Kecamatan Pulau Punjung terletak di depan Kantor Bupati Kabupaten Dharmasraya; 10. Bahwa pada bulan Puasa hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 pukul 17.30 WIB, calon Bupati Nomor Urut 2, waktu itu masih menjabat Bupati Kabupaten Dharmasraya mengundang KPU dan Panwas Pemilihan Kabupaten Dharmasraya dengan Surat undangan Nomor 460/836/Kesra-2015 perihal undangan berbuka puasa di rumah Bupati di Gunung Medan. Namun dari koordinasi antara KPU dan Panwas Kabupaten Dharmasraya melalui telepon, tidak akan menghadiri acara buka bersama sebab diduga berdasarkan tujuan surat, yang diundang hanya penyelenggara pemilu dan dikhwatirkan akan ada intervensi terhadap penyelenggaran pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya. Namun Teradu tetap menghadiri acara buka bersama tersebut walaupun sudah diingatkan oleh Panwas Kabupaten Dharmasraya; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Fotokopi posting Teradu pada Facebook Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya; Bukti P-2 : Fotokopi klarifikasi di bawah sumpah/janji; Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi; Bukti P-4 : Fotokopi Media Cetak; Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015 tertanggal 26 Agustus 2015; Bukti P-6 : Fotokopi Surat Bupati Dharmasraya Nomor 460/836/Kesra-2015 perihal Undangan tertanggal 6 Juli 2015; Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor 65/SKBR/SR-RM/XI/2015 perihal Lanjutan Nota Keberatan Nomor 64/SKBR/SR-RM/XI/2015 tertanggal 27 November 2015; 4 PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Secara umum Teradu sebelumya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa benar Teradu yang membuat posting “ Selamat malam pak atas suksesnya debat kita tadi saya berharap jangan sampai terpancing oleh paslon 1. Tq”, dalam akun Facebook Teradu pada tanggal 16 November 2015 setelah Shalat Isya; 2. Bahwa posting tersebut untuk menetralisir kondisi kurang kondusif saat pelaksanaan Debat Terbuka yang berlangsung tanggal 16 November 2015 pukul 14.00 WIB s.d 16.00 WIB. Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 selalu berteriak-teriak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebaliknya selalu bertepuk tangan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 sekalipun tidak diberi kesempatan oleh Moderator untuk bertepuk tangan, juga untuk menjaga agar pelaksanaan debat terbuka berikutnya dapat berjalan lebih baik lagi dan Pilkada berjalan sukses; 3. Bahwa posting dalam facebook tersebut tidak ditujukan kepada salah satu pasangan calon, tapi untuk semua pihak yang berkepentingan dalam Pilkada di Kabupaten Dharmasraya dan Teradu sebagai Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya merasa bertanggung jawab untuk itu, buktinya posting tersebut tidak Teradu muat dalam komunikasi 2 (dua) arah berupa obrolan (chatting) dengan seseorang khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau tim suksesnya yang mengenal Teradu di facebook tapi dalam status yang bersifat terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia; 4. Bahwa posting dalam facebook tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan independensi Teradu selaku Penyelenggara Pilkada, karena sampai saat ini sikap dan perbuatan Teradu terhadap kedua pasangan calon tetap tidak memihak, buktinya Teradu pernah menghadiri undangan sebagai Narasumber dalam Kapasitas sebagai Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya dari Tim pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pelatihan Saksi yang diselenggarakan tanggal 19 November 2015; 5. Bahwa pada Prinsipnya tidak ada maksud untuk memihak pada salah satu pasagan calon dalam ucapan Teradu di Facebook, walapun sikap Teradu dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari bertugas di KPU Kabupaten Dharmasraya; [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 5 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi Foto pada acara Bimtek Pasangan Calon Nomor Urut 1; Bukti T-2 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri sebagai Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya tertanggal 1 Desember 2015; [2.6] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. 6 Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, atas tindakannya mengomentari status Zaksai Kasni (istri Ir. Adi Gunawan, MM., Pasangan Calon Bupati Kabupaten Dharmasraya Nomor Urut 2) di media sosial facebook yang berbunyi, “Selamat malam pak atas suksesnya debat kita tadi saya berharap jangan terpancing oleh paslon 1 tq” di media sosial (facebook). Komentar dan pernyataan Teradu pada media sosial, mengindikasikan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Bupati Dharmasraya Nomor Urut 2. Pada 7 Oktober 2015, Teradu menghalangi petugas Satpol PP yang hendak menurunkan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Teradu beralasan baliho tersebut merupakan APK yang dicetak dan dipasang oleh KPU Kabupaten Dharmasraya. Tindakan Teradu sempat menimbulkan kegaduhan dan menjadi 7 tajuk dalam media cetak surat kabar lokal tanggal 8 Oktober 2015 dengan judul “Penurunan APK Paslon Bakacamuak”. Pada 8 Juli 2015, Teradu menghadiri acara buka bersama di rumah Bupati Kabupaten Dharmasraya yang diketahui sebagai salah satu bakal Pasangan Calon Bupati pada pemilihan Kepala Daerah Serentak tanggal 9 Desember 2015 dengan Nomor Urut 2. Berdasarkan hasil koordinasi KPU dan Panwas Kabupaten Dharmasraya, kedua lembaga penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sepakat untuk tidak tidak hadir dalam acara buka puasa bersama guna menghindari kemungkinan intervensi terhadap penyelenggara pemilu; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu, pada dasarnya mengakui dan membenarkan telah memposting dengan mengomentari status Zaksai Kasni (istri Ir. Adi Gunawan, MM., Pasangan Calon Bupati Kabupaten Dharmasraya Nomor Urut 2) di media sosial facebook yang berbunyi, “Selamat malam pak atas suksesnya debat kita tadi saya berharap jangan sampai terpancing oleh paslon 1. Tq”. Tindakan itu dilakukan dengan maksud menetralisir kondisi yang kurang kondusif saat pelaksanaan Debat Terbuka yang berlangsung tanggal 16 November 2015 pukul 14.00 WIB s.d 16.00 WIB. Pada saat debat berlangsung pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 selalu berteriak-teriak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan bertepuk tangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sekalipun tidak diberi kesempatan oleh Moderator. Postingan bersifat terbuka untuk umum pada semua pihak yang berkepentingan dengan Pilkada di Kabupaten Dharmasraya. Postingan tidak ditujukan atau dimaksudkan sebagai bentuk dukungan kepada sala satu pasangan calon melainkan sebagai pesan untuk menjaga agar pelaksanaan debat terbuka berikutnya dapat berjalan lebih baik lagi dan Pilkada berjalan sukses. Sampai saat ini sikap dan perbuatan Teradu terhadap kedua pasangan calon tetap mandiri dan tidak memihak. Terbukti Teradu sebagai Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya, pernah menghadiri undangan Narasumber Tim pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pelatihan Saksi yang dilaksanakan pada 19 November 2015. Teradu tidak menghalangi petugas Satpol PP untuk menurunkan baliho tetapi mengingatkan bahwa APK tersebut dicetak dan dipasang oleh KPU Kabupaten Dharmasraya; Teradu juga mengatakan telah membuat surat penyataan pengunduran diri sebagai Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 1 Desember 2015; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat, bahwa Postingan Teradu mengomentari status seseorang di media sosial facebook, yang diketahui istri dari salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang berbunyi, “Selamat malam pak atas suksesnya debat kita tadi saya berharap jangan terpancing oleh paslon 1 tq”, merupakan rangkaian kalimat yang secara tersurat menyampaikan pesan dukungan moral kepada salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Teradu tidak sepatutnya menulis pernyataan ataupun tanggapan di media sosial yang secara tersurat maupun tersirat merefleksikan sikap keberpihakan kepada salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Tindakan 8 Teradu, tidak dapat dibenarkan menurut etika dan bertentangan dengan Pasal 5 huruf a juncto Pasal 10 huruf a, b, c, d dan e Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu Terbukti dan jawaban Teradu tidak dapat diterima; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; [5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi kepada Teradu sesuai pelanggaran dan tingkat kesalahan; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Kasasi selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Menyatakan mencabut hak Teradu untuk diangkat/dipilih menjadi Penyelenggara Pemilihan umum dan Pilkada pada masa yang akan datang; 4. Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap 9  Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 10