Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 104/DKPP-PKE-IV/2015 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 227/I- P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 104/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Syamsudin, S.H Tempat dan Tanggal Lahir : Tawao, 9 September 1974 Pekerjaan : Anggota Panwas Kabupaten Mamuju Utara Alamat : Jalan Andi Depu Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------Pengadu

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Damis, S.Sos Jabatan : Anggota Panwas Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara Alamat Kantor : Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Teradu ; [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; 1  Mendengar dan memeriksa jawaban Teradu; Mendengar dan memeriksa keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor: 227/I-P/L- DKPP/2015, tanggal 25 November 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 104/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan di muka sidang tanggal 7 Desember 2015 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu adalah Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara. 2. Pengadu juga merupakan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil. 3. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 Pukul 14.57 WITA bertempat di Lapangan Merdeka Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, Teradu melakukan tindakan yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon yakni Nomor urut 2 a.n H Agus Ambo Djiwa dan Muhammad Saal (HANDAL). 4. Tindakan Teradu adalah mengangkat tangan dan menunjukkan simbol dua jari saat pembacaan ikrar Pasangan Nomor urut 2. 5. Bahwa Teradu diduga melanggar ketentuan Pasal 9 huruf c dan Pasal 10 huruf a Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Kode Etik Penyelengggara Pemilihan Umum. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu; 2. Menyatakan Pengadu telah dirugikan oleh Teradu 3. Menjatuhkan sanksi etik kepada Teradu; 4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya. [2.3]BUKTI PENGADU 2 Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis dan barang bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-3 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara No: 02-KEP Tahun 2015 tentang Penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Pedongga Tahun 2015. 2. Bukti P-2 : Fotokopi kajian Panwas Kabupaten Mamuju Utara No.10/TM/PILBUP/X2015. 3. Bukti P-3 : Hasil print foto pada saat Teradu mengikuti Kampanye dan bertindak menjurus pada pemihakan padaPaslon no.urut 2. [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU Bahwa dalam menjawab Pokok aduan yang diajukan Pengadu, Teradu telah menyampaikan jawaban dalam Sidang DKPP 7 Desember 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2015 Teradu selaku Panwas Kecamatan Pedongga menghadiri kampanye terbatas pasangan calon nomor urut dua (Handal)di Kecamatan Pasangkayu. Jarak Pedongga dengan Pasangkayu adalah 15- 20 kilometer. 2. Bahwa benar Teradu mengangkat tangan dan menunjuk simbol dua jari dalam acara tersebut. 3. Teradu mengaku hal itu sebagai spontanitas, tanpa direncanakan. 4. Teradu mengaku datang ke tempat acara dalam rangka pengawasan. 5. Teradu menyatakan tidak sengaja mampir ke tempat kampanye, karena tujuan utamanya adalah memfotokopi berkas di Pasangkayu. Pada Saat bersamaan, aliran listrik di Kecamatan Pedongga, tempat asal Pengadu bertugas dan tinggal, sedang padam. Sehingga Teradu tidak dapat menggandakan materi. 6. Saat hadiri kampanye, posisi Teradu jauh dari tenda, terlebih lagi dari panggung utama. Jarak dari tenda antara 15 s.d 20 meter. 7. Meski Teradu anggota Panwascam Pedongga, namun bukan berarti fungsi pengawasan terbatas di kecamatannya. Teradu menafsir bahwa dia dapat melaksanakan pengawasan sepanjang masih di wilayah Kabupaten Mamuju Utara. 8. Bahwa Teradu sudah 3 (tiga) kali menjadi penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Pemilihan Gubernur 2011, Pemilu legislatif 2014, dan Pemilihan Bupati 2015. Semuanya selaku Panwascam. 9. Bahwa meski memiliki pemahaman boleh mengawasi di kecamatan lain, Teradu hanya mengawasi Kecamatan Pedongga dan Pasangkayu, karena keterbatasan biaya transportasi. 3 10. Tindakan Pengadu melakukan pengawasan di kecamatan lain, hanya berdasar pertimbangan pribadi. 11. Bahwa Teradu merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara. [2.5] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu;dan 4. Apabila majelis DKPP berkeyakinan lain, mohon Putusan seadil-adilnya. [2.6] BUKTI Teradu 1. Bukti T-1 : Scan Surat Nomor 800/695/VI/2015 yang ditandatangani Bupati Mamuju Utara H Agus Ambo Djiwo berupa izin keluasan bagi Damis S.Sos untuk menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Mamuju Utara; 2. Bukti T-2 : Scan Keputusan Panwas Mamuju Utara Nomor 16 – KEP TAHUN 2015 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Damis sebagai Anggota Panwas kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara, tertanggal 18 November 2015; 3. Bukti T-3 : Scan keputusan Panwas Mamuju Utara Nomor 18 – KEP TAHUN 2015 tertanggal 4 Desember 2015 tentang Pengaktifan Kembali Sdr. Damis Sebagai Panwascam pedongga. [2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat bertindak selaku Pihak Terkait dan memberi keterangan di muka sidang tanggal 7 Desember 2015 dengan intisari sebagai berikut: 1. Bawaslu Provinsi telah melakukan Bimtek kepada seluruh bawahan, termasuk tingkat Panwascam 2. Posisi kasus ini atas laporan Syamsul, Anggota Panwas Kabupaten Mamuju Utara. Laporan tersebut dijadikan aduan oleh Panwaskab. Kemudian Aduan Panwaskab diteruskan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagai laporan/pengaduan kode etik ke DKPP RI. 3. Perlu dipertanyakan bahwa Teradu adalah anggota Panwascam Pedongga namun hadir dalam kampanye di Kecamatan Pasangkayu. 4 4. Masing-masing pengawas Pemilu memiliki teritori pengawasan. Hal ini diatur dalam Perbawaslu 11 2014 sebagaimana diubah dengan Perbawaslu 2 tahun 2015. Namun demikian, seorang pengawas Kecamatan boleh saja mengawasi pelaksanaan di Kecamatan lain, dengan catatan bila menemukan pelanggaran, dilaporkan kepada pengawas pemilihan setempat. [2.8] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. 5 [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2015 pukul 14.57 WITA bertempat di Lapangan Merdeka Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, Teradu selaku Anggota Panwascam Pedongga telah menghadiri pelaksanaan Kampanye Terbatas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Nomor urut 2 (dua) a.n Agus Ambo Djiwa dan Muhammad Saal. Pada saat pembacaan ikrar calon, Teradu mengangkat tangan dan menunjukkan simbol dua jari sebagai bentuk dukungan pada Nomor Urut 2 (dua). Tindakan Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 9 huruf c dan Pasal 10 huruf a Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelengggara Pemilihan Umum yakni Kewajiban menjaga netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan 6 demokratis, serta kewajiban bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu. Teradu menjawab bahwa pada pada hari rabu, 14 Oktober 2015 Pukul 14.57 WITA, bertempat di Lapangan Merdeka Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, dia telah hadir dalam pembacaan ikrar dan kampanye terbatas Pasangan Agus Ambo Djiwa dan Muhammad Saal (Handal/No. Urut 2). Teradu mengakui memberikan simbol yakni mengangkat dua jari. Teradu menyatakan foto yang diajukan oleh Pengadu ke muka sidang, adalah benar foto Teradu sendiri. Namun Teradu menyatakan tindakannya mengangkat dua jari adalah spontanitas dan diluar kesadaran. Teradu berulangkali menyatakan, sebagai manusia biasa, tidak lepas dari khilaf dan lupa. Teradu membenarkan bahwa dia telah diklarifikasi oleh Panwas Kabupaten Mamuju Utara. Dalam klarifikasi oleh Panwas Mamuju Utara tanggal 2 November 2015, Teradu mengakui bahwa benar dia menghadiri kampanye terbatas Paslon No. Urut 2 pada tanggal 14 0ktober 2015, di Lapangan Merdeka Pasangkayu Kabupate Mamuju Utara. Di muka sidang, Teradu menyatakan telah mengikuti kegiatan kampanye Paslon Handal No Urut 2 di wilayah Pasangkayu atas inisiatif sendiri. Teradu mengakui tugas pengawasan kegiatan kampanye tersebut bukanlah perintah dari Panwas Kabupaten Mamuju Utara. Pendapat Teradu, seorang Pengawas Kecamatan boleh saja melakukan pengawasan di kecamatan lain sepanjang masih dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara. Namun demikian, karena keterbatasan dana, pengawasan yang dilakukan Teradu hanya di dua kecamatan saja, yakni Pedongga dan Pasangkayu. Jarak Pedongga dengan Pasangkayu adalah 15 s.d 20 Kilometer. Teradu mengaku tidak sepenuhnya berniat secara sengaja hadir dalam acara kampanye Pasangan nomor urut 2 (dua). Teradu datang ke pasangkayu dalam rangka memfotokopi berkas Panwas Pedongga. Pada saat bersamaan di Pedongga terjadi mati lampu, sehingga seluruh mesin fotokopi tidak dapat beroperasi. Teradu mengakui bahwa selain selaku Panwascam, dia merupakan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan fakta dan jawaban yang dikemukakan dalam persidangan, Teradu meminta agar dibebaskan dari segala tuduhan, dan dinyatakan tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilihan umum. [4.3] Menimbang keterangan para pihak dan bukti-bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat Teradu telah bertindak gegabah melakukan pengawasan kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Agus Ambo Djiwa dan Muhammad Saal atas inisiatif pribadi tanpa adanya perintah tugas dari Panwaslu Kabupaten Mamuju Utara. Dalam momen tersebut Teradu mengangkat dua jari sebagai simbol dukungan kepada nomor urut dua. Teradu menyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai anggota Panwascam tidak terbatas di wilayah kecamatannya sendiri, sepanjang masih dalam lingkup wilayah Kabupaten Mamuju Utara. Keterangan tersebut dibantah oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat selaku Pihak Terkait yang memberi keterangan bahwa masing-masing pengawas Pemilu memiliki teritori pengawasan. Hal 7 ini diatur dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Perbawaslu Nomor 2 tahun 2015. Seorang Pengawas Kecamatan boleh saja mengawasi pelaksanaan di Kecamatan lain, dengan syarat apabila terdapat temuan pelanggaran atau adanya laporan disampaikan kepada pengawas pemilihan setempat. Tindakan Teradu hadir dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon di luar teritori pengawasannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan berdasarkan Tata Kerja Bawaslu menunjukkan adanya konflik kepentingan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam persidangan, Teradu mengaku bekerja sebagai wiraswasta (mengelola usaha kecil-kecilan). Tetapi, menjelang sidang berakhir, Teradu mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil negara di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara. Ketidakjujuran Teradu menerangkan identitasnya bertujuan ingin mengaburkan adanya keterkaitan dengan status Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Petahana. Di samping itu, Teradu juga tidak jujur memberikan keterangan terkait alasan kehadiran dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam kesempatan yang sama, Teradu mengaku tidak sengaja datang ke tempat acara kampanye terbatas di Pasangkayu. Teradu datang ke Pasangkayu dengan tujuan utama memfotokopi berkas Panwas Kecamatan Pedongga, karena di Pedongga mati lampu. Sementara, dalam forum klarifikasi oleh Panwas Kabupaten Mamuju Utara pada 2 November 2015, Teradu mengatakan datang ke Kecamatan Pasangkayu dalam rangka mengantar istrinya ke pasar, kemudian mampir ke acara kampanye terbatas Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam persidangan, Teradu telah mengemukakaan tiga alasan berbeda mengenai motif kedatangan ke Pasangkayu, yakni sengaja melakukan pengawasan atas inisiatif sendiri, kemudian mengubah keterangan memfotokopi berkas, dan terakhir menyatakan mengantar istrinya ke pasar. Memperhatikan fakta, bukti, dan keterangan Pihak Terkait, DKPP berkesimpulan Teradu terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 9 huruf c tentang Kewajiban menjaga netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, serta Pasal 10 huruf a tentang kewajiban bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu. Dengan demikian seluruh dalil pengadu dapat dibenarkan dan seluruh jawaban Teradu tidak dapat diterima, maka DKPP harus menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu. Bahwa terkait dengan jabatan dan pekerjaan selaku ASN/PNS, DKPP berpendapat Badan Kepegawaian Kabupaten Mamuju Utara dipandang perlu menjatuhkan sanksi administratif/kepegawaian kepada Teradu. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, serta 8 mencermati keterangan Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2]Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu sesuai dengan tingkat kesalahannya.

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu a.n Damis selaku Anggota Panwas Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara sejak putusan ini dibacakan; 3. Menyatakan mencabut hak Teradu untuk diangkat/dipilih menjadi Penyelenggara Pemilihan umum dan Pilkada pada masa yang akan datang; 4. Memerintahkan kepada Panwas Kabupaten Mamuju Utara untuk meneruskan pelanggaran keterlibatan Teradu dalam kampanye kepada Badan Kepegawaian Kabupaten Mamuju Utara; 5. Memerintahkan Panwas Kabupaten Mamuju Utara untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing- masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu/kuasanya dan tidak dihadiri Teradu/Kuasanya. 9  KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si. 10