Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 109/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 190/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 109/DKPP- PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Adam Arisoi Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Provinsi Papua Alamat : Jl. Soa Siu Dok II Jayapura 2. Nama : Tarwinto Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Papua Alamat : Jl. Soa Siu Dok II Jayapura 3. Nama : Izak Randi Hikoyabi Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Papua Alamat : Jl. Soa Siu Dok II Jayapura 4. Nama : Beatrik Wanane Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Papua Alamat : Jl. Soa Siu Dok II Jayapura 5. Nama : Sombuk Musa Yosep Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Papua Alamat : Jl. Soa Siu Dok II Jayapura Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Lidia Maria Mokai Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Jayapura Alamat : Jl. Raya Gunung Merah Kabupaten Jayapura Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Renilda Jozelino Toroby Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Jayapura Alamat : Jl. Raya Gunung Merah Kabupaten Jayapura Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Pieter Silas Wally Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Jayapura Alamat : Jl. Raya Gunung Merah Kabupaten Jayapura Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Manuel Masadit Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Jayapura Alamat : Jl. Raya Gunung Merah Kabupaten Jayapura Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Teradu IV; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang Pengadu pada tanggal 14 Agustus 2017 mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 190/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 109/DKPP-PKE-VI/2017. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu I pada tanggal 16 Februari 2017 membuat dan menandatangani lampiran SK KPPS di seluruh TPS di Kabupaten Jayapura di rumah Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi : “KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota”; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, SK Pengangkatan KPPS dibuat oleh masing-masing PPS dengan lampiran SK per-PPS, namun Teradu I tanpa mempunyai wewenang dengan sengaja dan melanggar etika membuat Lampiran SK Pengangkatan PPS yang tanpa nomor SK dan tanpa Halaman pertama SK, dibuat dalam satu lampiran untuk seluruh KPPS di 348 TPS, sehari setelah penyelenggaraan pemungutan suara (serentak secara Nasional tanggal 15 Februari 2017) selesai, tepatnya tanggal 16 Februari 2017; 3. Bahwa tindakan tanpa wewenang dan melanggar etika tersebut telah membuat kekisruhan pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Permasalahan ini muncul ketika lampiran SK Pengangkatan KPPS yang ditandatangani oleh Teradu I tersebut secara tiba-tiba sudah ditangan Tim Sukses pasangan nomor urut 1 dan kemudian dijadikan dasar laporan oleh pasangan nomor urut 1 ke Bawaslu RI dengan tuduhan bahwa nama- nama KPPS tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam formulir C1- KWK, sebagaimana tertuang dalam bukti Kajian laporan Nomor: 22/LP/PGBW/VIII/2017. Akibat dari laporan tersebut, Bawaslu RI mengeluarkan Rekomendasi Nomor 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017, sedangkan faktanya adalah SK Pengangkatan KPPS yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017 adalah SK Pengangkatan KPPS yang dibuat dan ditandatangani oleh masing--masing PPS sejumlah 144 PPS dengan membuat Lampiran Petugas KPPS yang terpisah di setiap SK PPS yang diterbitkan, bukan lampiran nama-nama seluruh KPPS di 348 TPS dan ditandatangani oleh Teradu I; 4. Bahwa sejak awal para Teradu I sudah berniat memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, pemihakan Teradu I tersebut diwujudkan dalam bentuk keinginan yang menggebu-gebu untuk mengulang pemungutan suara, dengan cara menutupi keberadaan SK-SK Pengangkatan KPPS yang diterbitkan para PPS pada kesempatan klarifikasi di Bawaslu. Bahkan sebaliknya, para Teradu memberikan keterangan yang senada dengan Pelapor (Pasangan Nomor Urut 1), yang dengan lantang menyatakan bahwa “terdapat nama-nama anggota KPPS dalam Form C-1 KWK KPU yang berbeda dengan nama-nama KPPS dalam Lampiran SK yang dibuat Teradu I”; 5. Bahwa tindakan yang dilakukan Teradu I semakin kentara dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dibuktikan dalam screenshot percakapan di Grup WA (Whatsapp) yang selalu mendeskreditkan Pengadu dalam melaksanakan tahapan PSU dan selalu mengancam Pengadu di setiap kesempatan; 6. Bahwa tindakan diluar wewenang tersebut dan sikap Para Teradu yang justru tidak mempertahankan hasil kerjanya sendiri telah kasat mata menunjukkan keberpihakan yang tidak netral, tidak mandiri, tidak profesional, tidak jujur, dan tidak adil sebagai penyelenggara pemilihan serentak di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua; 7. Bahwa Pada tanggal 17 Februari 2017 Teradu I, II, III dan IV bersurat kepada Panwaslih Kabupaten Jayapura dengan Nomor: 75/KPU/02/03069733/2017, perihal surat pernyataan sikap yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 dipenuhi kecurangan dan menyatakan siap menindaklanjuti apapun rekomendasi Panwas terkait indikasi kecurangan pada pemilihan di Kabupaten Jayapura dan siap melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Jayapura. Perbuatan Teradu I, II, III dan IV yang mengaku dirinya salah dan meminta hasil kerjanya dibatalkan tersebut adalah sangat janggal dan tidak sesuai dengan kewenangan dan tata kerja Teradu I, II, III dan IV dalam melaksanakan tugasnya, yang melanggar ketentuan Pasal 9 huruf e Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi: e. melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;” dan huruf f yang berbunyi : mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung; 8. Bahwa perbuatan Teradu I, II, III dan IV bersurat kepada Panwaslih Kabupaten Jayapura yang berisi “pernyataan sikap” untuk membatalkan hasil kerjannya sendiri adalah bukan merupakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi: “(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.”. Dengan demikian, Para Teradu tidak mempunyai kewenangan untuk membuat surat pernyataan sikap tersebut di atas, dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah kewenangan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS; 9. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten, tanggal 24 Februari 2017 Para Teradu telah membacakan hasil rekapitulasi di tingkat Distrik yaitu Distrik Kaureh dan Distrik Namblong dan pada saat itu saksi Pasangan Calon maupun Panwaslih Kabupaten tidak mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara di kedua Distrik tersebut, namun Para Teradu sengaja tidak mengesahkan hasil tersebut, sehingga dikemudian hari Bawaslu RI mengeluarkan surat rekomendasi untuk dilakukan pencermatan kembali untuk kedua Distrik tersebut. Faktanya pada saat pleno rekapitulasi tanggal 24 Februari 2017, tidak ada saksi Pasangan Calon maupun dari Panwaslih yang keberatan, sehingga kesengajaan para Teradu membiarkan hasil rekapitulasi di tingkat Distrik Kaureh dan Distrik Namblong menunjukkan tindakan yang tidak profesional, disamping juga merupakan wujud pemihakan terhadap Pasangan Calon yang kalah dalam bentuk membuat “lubang” agar di kemudian hari ada alasan diperintahkannya PSU; 10. Bahwa Para Teradu telah diadukan ke DKPP dan pada tanggal 8 Juni 2017 DKPP mengeluarkan putusan dengan Nomor : 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang salah satu amar putusannya memberhentikan sementara Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dan memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 Distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2017 sampai dengan penetapan hasil final termasuk keharusan mengevaluasi jajaran penyelenggara yang menjadi tanggung jawabnya; 11. Bahwa kemudian Pengadu (KPU Provinsi Papua) atas dasar Putusan DKPP tersebut di atas, mengambil alih pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dengan terlebih dahulu mengeluarkan Surat Pemberhentian sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dan pengambil alihan tugas dan wewenang tertanggal 10 Juni 2017, namun alih-alih para Teradu mentaati Putusan DKPP tersebut dan menerima Surat Keputusan Pengadu, justru para Teradu dengan tujuan agar dalam menyelenggarakan PSU atas perintah Bawaslu dan dapat dengan mudah membantu memenangkan pasangan calon tertentu, dengan mengajukan Gugatan TUN atas pemberhentian diri Para Teradu. Bahwa tindakan Para Teradu yang hendak meminta diaktifkan kembali, meskipun secara formil dilakukan dalam bentuk Gugatan TUN yang memang dibenarkan oleh UU, namun sesungguhkan secara materiil tujuannya adalah demi melanjutkan konspirasinya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menjadi mesin pemenangan dalam PSU. Padahal, pemberhentian yang dilakukan para Pengadu adalah merupakan bentuk ketaatan terhadap Putusan DKPP yang amarnya “menon-aktifkan para Teradu untuk sementara sampai dengan selesainya penyelenggaraan PSU”. Tindakan Para Teradu tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menghalang-halangi penyelenggaraan PSU oleh KPU Provinsi Papua; 12. Bahwa tindakan melanggar Kode Etik para Teradu semakin nyata dengan sikapnya terhadap Putusan PTUN yang sudah menolak gugatan namun tetap melakukan upaya banding. Hal ini merupakan bentuk pembangkangan Para Teradu terhadap keputusan atasannya; 13. Bahwa Lidia bersama-sama dengan Teradu II, III dan IV patut diduga memberikan salinan/fotocopy C1 berhologram kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal ini Para Pengadu ketahui berdasarkan pengakuan dari Tim Gakumdu, Bawaslu Provinsi Papua bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan salinan C1 berhologram dari seseorang yang tidak dikenal. Sesuai PKPU bahwa C1 berhologram tidak boleh digandakan, karena saksi sudah diberikan selinan. Diinformasikan bahwa C1 berhologram saat ini telah menjadi barang bukti laporan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Bawaslu Provinsi; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti P-1 : Fotokopi lampiran SK KPPS yang ditanda tangani oleh Teradu I; Bukti P-2 : Fotokopi Kajian laporan Nomor : 22/LP/PGBW/VIII/2017; Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017; Bukti P-4 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 75/KPU/02/03069733/2017, perihal surat pernyataan sikap; Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 41/KPTS/KPU- PROV.030/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dan pengambil alihan tugas dan wewenang tertanggal 10 Juni 2017; Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan TUN Nomor 19/G/PTUN.Jpr. Tertanggal 24 Agustus 2017; Bukti P-7 : Fotokopi Putusan DKPP Nomor : 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 8 Juni 2017; Bukti P-8 : Fotokopi Screenshot percakapan WA Grup; Bukti P-9 : Fotokopi foto persidangan di TUN; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU [2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Secara umum Para Teradu sebelumya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; [2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa Lampiran SK KPPS yang menjadi obyek sengketa adalah produk hukum resmi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Jayapura pada saat pelaksanaan tahapan-tahapan rekrutmen anggota PPD, PPS dan KPPS. Produk hukum tersebut dikeluarkan oleh SubBag Teknis berupa Rekapan Lampiran Nama-Nama Anggota KPPS yang diusulkan oleh PPS. Guna penyeragaman SK KPPS, maka nama-nama tersebut diusulkan kepada KPU Kabupaten Jayapura, kemudian dilakukan seleksi oleh KPU dan ditetapkan dalam bentuk Lampiran SK yang kemudian diturunkan kepada PPS-PPS guna melakukan pelantikan oleh PPS mengatasnamakan Ketua KPU Kabupaten Jayapura dan kemudian mengisi nama-nama KPPS tersebut ke dalam format SK KPPS yang telah diberikan kemudian dikembalikan kepada KPU; 2. Bahwa Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilu dijelaskan tentang Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur…..dst. sedangkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tata Kerja KPU…dst, menyebutkan bahwa “KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU/KIP Kabupaten Kota”; 3. Bahwa tidak benar SK KPPS dibuat pada tanggal 16 Februari 2017, hal ini dikarenakan PARA TERADU telah melaksanakan tahapan rekrutmen anggota PPD, PPS dan KPPS sesuai jadwal tahapan, dan Kasubbag Teknis atas nama Johny Saman bersama dengan Komisioner Teknis Fred Serontouw telah mengeluarkan SK KPPS beserta lampirannya kepada PPD, PPS dan KPPS, yang diteruskan guna dilakukannya pelantikan oleh PPS di wilayahnya; 4. Bahwa Para Teradu jelaskan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) didasarkan atas pelanggaran administrasi, berdasarkan atas Operasi Tangkap Tangan anak Pasangan Calon (tindak pidana pembagian C6-KWK, mobilisasi massa dan money politik). Laporan Pasangan Calon dan juga berdasarkan atas pengawasan Panwas Kabupaten Jayapura. Atas dasar tersebut maka Panwas Kabupaten Jayapura telah melakukan pengembangan kasus dan melakukan penyitaan, atas pemeriksaan berkas-berkas tersebut didapati pelanggaran administrasi yang sangat luar biasa; 5. Bahwa atas dalil aduan 1.6, 1.7 dan 1.8, Para Teradu tidak perlu lagi menjawabnya dikarenakan obyek sengketa aduan tersebut telah disidangkan pada sidang DKPP Nomor 52/VI-P/LDKPP/2017 dan telah mendapatkan putusan; 6. Bahwa Para Pengadu telah bingung memahami fungsi lembaga penyelenggara Pilkada, sudah selayaknya keberatan seperti ini seharusnya dialamatkan kepada Panwas Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI; 7. Bahwa Para Pengadu kembali membuat statment-statment tuduhan serius, mendasarkan suatu perkataan berdasarkan dugaan dan persangkaan; 8. Bahwa menurut Para Teradu kejadian tersebut sangat disayangkan karena Pengadu III ISAK HIKOYABI sebagai anggota Komisioner KPU Provinsi Papua tidak menyatakan dukungannya terhadap pengusulan anggaran pelaksanaan PSU yang Para Teradu ajukan, namun justru bertindak melakukan pengancaman terhadap sesama anggota (Para Teradu) dimuka forum FORKOPIMDA tanpa membuktikan surat dari KPU RI tersebut; [2.4.3] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti T-1 : Fotokopi Lampiran SK KPPS Kabupaten Jayapura; Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dan Pengambilan Tugas dan Wewenang; Bukti T-3 : Fotokopi Foto WhatsApp tentang Pertanyaan TERADU I tentang kejanggalan pelaksanaan perekrutan PPD dan PPS beserta foto-foto pelanggaran yang dilakukan oknum-oknum Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati karena dibiarkan oleh penyelenggara; Bukti T-4 : Fotokopi Surat Pengantar Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Kepada KPU Provinsi Papua dari Bupati Kabupaten Jayapura Nomor: 130.1/0393/SET, tertanggal 29 Maret 2017, beserta Lampiran Notulen Rapat tertanggal 9 dan 10 Maret 2017; Bukti T-5 : Fotokopi Mark Up Dana PSU dari Rp. 5,7 Milyar menjadi 10 Milyar dan tambahan 1,8 Milyar untuk 2 PSU Distrik Namblong Distrik Kaureh; Bukti T-6 : Fotokopi Pelarangan Mengunggah Kegiatan KPU Kabupaten Jayapura oleh Pengadu III ISAK HIKOYABI; Bukti T-7 : Fotokopi Putusan DKPP RI Nomor 46/DKPP-PKEVI/2017 dan Nomor : 88/DKPP-PKE-VI/2017, halaman 91-93 tentang hal Memutuskan; KETERANGAN SAKSI Tutik Mauluddiyah Pada hari Kamis 16 Februari 2017, Tutik Mauluddiyah mengatakan pembuatan lampiran SK KPPS yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Jayapura atas nama Lidia Maria Mokay di rumah Ibu Yanni. Tutik mengetahui hal tersebut setelah Ibu Yanni menyerahkan lampiran SK KPPS yang sudah ditanda tangan dan menceritakan kepada Tutik.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu, pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik atas tindakannya sebagai berikut: [4.1.1] Teradu I pada 16 Februari 2017 atau sehari setelah pemilihan kepala daerah serentak tanggal 15 Februari 2017, tanpa kewenangan membuat SK PPS tanpa nomor dan tanpa halaman pertama yang dibuat dalam satu lampiran untuk anggota KPPS di 348 TPS di Kabupaten Jayapura. Pembuatan dan penandatanganan SK PPS beserta lampiran SK anggota KPPS seluruh TPS di Kabupaten Jayapura diduga dilakukan Teradu I di rumah Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dugaan keberpihakan Teradu I semakin diperkuat dengan Salinan SK KPPS telah berada di tangan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dijadikan dasar laporan dugaan pelanggaran administrasi ke Bawaslu RI dengan tuduhan bahwa nama-nama KPPS tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam formulir C1-KWK, sebagaimana tertuang dalam bukti Kajian laporan Nomor: 22/LP/PGBW/VIII/2017. Gejala keberpihakan Teradu I diwujudkan dalam bentuk keinginan menggebu-gebu dengan cara menutupi keberadaan SK Pengangkatan KPPS yang diterbitkan para PPS saat diklarifikasi di Bawaslu. Bahkan para Teradu memberi keterangan senada dengan Pelapor (Pasangan Nomor Urut 1), yang menyatakan, “terdapat nama-nama anggota KPPS dalam Form C-1 KWK KPU yang berbeda dengan nama-nama KPPS dalam Lampiran SK yang dibuat Teradu I. Keberpihakan Teradu I diperkuat dengan screenshot percakapan di Grup WA (Whatsapp) yang selalu mendeskreditkan dan mengancam para Pengadu dalam melaksanakan tahapan PSU di setiap kesempatan; [4.1.2] Bahwa pada 17 Februari 2017 Teradu I, II, III dan IV bersurat kepada Panwaslih Kabupaten Jayapura dengan Nomor: 75/KPU/02/03069733/2017, perihal surat pernyataan sikap yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 dipenuhi kecurangan dan menyatakan siap menindaklanjuti apapun rekomendasi Panwas terkait indikasi kecurangan pada pemilihan di Kabupaten Jayapura dan siap melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Jayapura. Perbuatan Teradu I, II, III dan IV yang mengaku dirinya salah dan meminta hasil kerjanya dibatalkan tersebut adalah sangat janggal dan tidak sesuai dengan kewenangan dan tata kerja Teradu I, II, III dan IV dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 9 huruf e Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; [4.1.3] Para Teradu mengajukan Gugatan TUN terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017. Keputusan tersebut sebagai tindaklanjut Putusan DKPP Nomor: 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 yang memberhentikan sementara kepada para Teradu dan memerintahkan kepada para Pengadu mengambil alih penyelenggaraan PSU di 17 (tuju belas) distrik sampai dengan penetapan final pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017. Meskipun menggugat adalah hak yang dibenarkan oleh UU namun tindakan tersebut menunjukkan sikap para Teradu tidak menaati Putusan DKPP dengan maksud agar para Teradu diaktifkan kembali dan menjadi penyelenggara PSU agar dapat dengan mudah membantu memenangkan pasangan calon tertentu. Putusan PTUN Jayapura menolak gugatan para Teradu namun tetap melakukan upaya banding. Hal tersebut merupakan bentuk pembangkangan para Teradu kepada para Pengadu sebagai atasan; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu; [4.2.1] Bahwa tidak benar SK KPPS dibuat pada tanggal 16 Februari 2017 di rumah salah satu pasangan calon tertentu. Para Teradu telah melaksanakan tahapan rekrutmen anggota PPD, PPS dan KPPS sesuai jadwal tahapan. Fred Serontouw sebagai anggota KPU Kabupaten Jayapura yang membidangi Divisi Tehnis bersama Johny Saman sebagai Kasubbag Teknis mengeluarkan SK KPPS beserta lampirannya. Hal tersebut dilakukan para Teradu guna penyeragaman SK KPPS. Nama-nama anggota KPPS diusulkan oleh PPS kepada KPU Kabupaten Jayapura, kemudian dilakukan seleksi dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jayapura dalam bentuk lampiran SK, untuk selanjutnya diserahkan kepada PPS untuk dilakukan pelantikan atas nama KPU Kabupaten Jayapura; [4.2.2] Bahwa para Teradu memandang tidak perlu menjawab dalil aduan para Pengadu terkait dalil aduan, sepanjang terkait pernyataan sikap para Teradu selaku anggota KPU Kabupaten Jayapura. Hal tersebut telah diperiksa dan diputus oleh DKPP melalui Putusan Nomor: 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Putusan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 berdasarkan pengaduan Nomor 85/VI- P/LDKPP/2017 dan Nomor 52/VI-P/LDKPP/2017; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan: [4.3.1] Teradu I mengakui membuat dan menandatangani lampiran SK KPPS di seluruh TPS di Kabupaten Jayapura. Tindakan a quo tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Pembentukan KPPS menurut Pasal 1 angka 14 juncto Pasal 20 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, merupakan wewenang PPS yang bersifat atributif. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan “KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota”. Ditandatangani dan diterbitkannya SK KPPS se Kabupaten Jayapura oleh Teradu I terhadap nama-nama anggota KPPS yang telah diseleksi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan PPS telah menimbulkan dualisme SK anggota KPPS. Hal tersebut berdampak pada ketidakpastian hukum baik pada aspek tehnis administrasi penerbitan SK maupun pada keanggotaan KPPS. Adanya 2 (dua) SK anggota KPPS, baik yang diterbitkan oleh Teradu I maupun yang diterbitkan oleh KPPS, telah menimbulkan ketidakpastian keabsahan SK dan anggota KPPS yang berwenang menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan perolehan suara. Dalam persidangan terungkap fakta adanya ketidak sesuaian beberapa anggota KPPS yang menandatangani formulir C-KWK, C1-KWK, C1-KWK lapiran, C1- KWK hologram dan C1-KWK plano dengan SK yang diterbitkan oleh Teradu I. Hal tersebut menjadi dasar para pihak mempermasalahkan dan mendeligitimasi keabsahan proses maupun hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada 17 (tuju belas) distrik pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura tanggal 15 Februari 2017. Hal tersebut turut dibenarkan oleh para Teradu dengan mengeluarkan surat pernyataan sikap Nomor: 75/KPU/02/03069733/2017, pada 17 Februari 2017 yang pada pokoknya bersedia menindaklanjuti apapun rekomendasi Panwas terkait indikasi kecurangan pada pemilihan di Kabupaten Jayapura dan siap melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Jayapura. Berdasarkan hal tersebut Teradu I terbukti melanggar Pasal 5 huruf d asas kepastian hukum, huruf e asas tertib, huruf i asas profesionalitas, huruf j asas akuntabilitas, huruf k asas efisien dan huruf l asas efektif juncto Pasal 7 huruf a, juncto Pasal 11 huruf a, b, c dan d, juncto Pasal 15 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan para Pengadu terbukti dan jawaban Teradu I tidak beralasan serta tidak meyakinkan DKPP; [4.3.2] Bahwa sepanjang dalil aduan Pengadu terkait pernyataan sikap para Teradu selaku anggota KPU Kabupaten Jayapura sebagaimana pada angka [4.1.2] telah diputus DKPP dalam Putusan Nomor: 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Putusan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 berdasarkan pengaduan Nomor 85/VI- P/LDKPP/2017 dan Nomor 52/VI-P/LDKPP/2017 yang dibacakan pada 8 Juni 2017; [4.3.3] Bahwa tindakan Para Teradu I, II, III dan IV menggugat dan membela hak-haknya di hadapan pengadilan merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam prinsip negara hukum. Namun demikian hak-hak tersebut, mestinya digunakan secara bijak oleh para Teradu dengan melihat dan memahami secara utuh konteks situasi subjek maupun objek keputusan yang diperkarakan oleh para Teradu. Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 41/KPTS/KPU- PROV.030/2017 yang menjadi objek sengketa yang digugat oleh Para Teradu I, II, III dan Teradu IV merupakan tindaklanjut atas Putusan DKPP Nomor: 46/DKPP- PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 yang memberhentikan sementara para Teradu I, II, III dan IV dan memerintahkan kepada para Pengadu mengambil alih penyelenggaraan PSU di 17 (tuju belas) dari 19 (Sembilan belas) distrik sampai dengan penetapan final pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017. Para Teradu I, II, III dan IV, sebagai penyelenggara pemilu professional, sepatutnya memahami bahwa Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi penyelenggara. Tindakan para Pengadu menerbitkan Keputusan Nomor: 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017 yang memberhentikan sementara para Teradu dan mengambil alih pelaksanaan PSU merupakan tindakan administratif sebagai tindaklanjut Putusan DKPP yang wajib dilaksanakan oleh para Pengadu. Para Teradu sepatutnya memahami dan menyadari bahwa penjatuhan sanksi pemberhentian sementara dan perintah pengambilalihan pelaksanaan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura sebagaimana dalam amar Putusan DKPP Nomor: 46/DKPP- PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 membuktikan adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh para Teradu yang dipandang dapat menghalangi dan/atau dapat menimbulkan syakwasangka dan ketidakpercayaan berbagai pihak terhadap proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura. Gugatan yang diajukan para Teradu terhadap Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017 dalam kedudukan sebagai penyelenggara pemilu, bukan hanya memanifestasikan ketidakpahaman para Teradu terhadap sistem penegakan hukum dan etika penyelenggara pemilu, tetapi juga merefleksikan prilaku tidak patuh terhadap hukum dan etika yang seharusnya menjadi tuntunan prilaku para Teradu dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilihan. Meskipun menggugat adalah hak setiap warganegara, namun sebagai penyelenggara pemilihan, sepatutnya para Teradu memahami secara utuh dan bersikap bijaksana serta mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terkait langkah hukum yang ditempuh para Teradu. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh para Teradu dalam masa tahapan PSU merupakan suatu tindakan tidak bijaksana yang dapat mengganggu tahapan. Sepatutnya para Teradu memiliki sense of politic dalam mendukung suksesnya penyelenggaraaan PSU yang dilaksanakan oleh para Pengadu, sebagai konsekwensi yang timbul akibat kegagalan para Teradu melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura secara professional dan kredibel pada 15 Februari 2017. Teradu I sebagai Ketua KPU Kabupaten Jayapura tidak memahami konsep kepemimpinan kolektif kolegial. Sistem kepemimpinan kolektif kolegial menempatkan ketua dan para anggota mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Kedudukan Ketua dalam kepemimpinan kolektif kolegial mempunyai peran dan tanggungjawab yang berbeda dengan anggota. Peranan Ketua sangat dibutuhkan untuk menjalankan fungsi komunikasi dan koordinasi internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan terselenggaranya tahapan pemilu yang kondusif dengan menginternalisasi nilai- nilai demokrasi dan etika penyelenggara pemilu. Fakta persidangan menunjukkan Teradu I sangat dominan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang yang tidak mencerminkan bahkan sangat jauh dari prinsip kepemimpinan kolektif kolegial. Keberatan para Teradu terhadap Keputusan KPU Provinsi Papua dalam melaksanakan Putusan DKPP Nomor: 46/DKPP-PKE- VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 yang memberhentikan sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura telah diberikan penjelasan lisan oleh Tarwinto, bahwa Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jayapura diberhentikan sementara untuk menjalankan tugas PSU, Pilgub, Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Terhadap penjelasan tersebut, Teradu I bersikap tidak menerima dan justru menunjukkan sikap perlawanan terhadap atasan tanpa dilandasi argumentasi hukum dan etika yang dapat dipertanggungjawabkan. Komunikasi yang dibangun Teradu I menunjukkan sikap destrukstif dan kontraproduktif, bantah membantah dengan Ketua dan anggota KPU Provinsi di dalam forum WA Group yang tidak mencerminkan adanya sikap menghormati atasan sementara dalam kerangka tata kerja KPU terdapat ruang dan waktu untuk menyelesaikan masalah organisasi. Apabila terjadi hambatan komunikasi dengan KPU Provinsi sebagai atasannya, berdasarkan mekanisme kelembagaan KPU yang bersifat herarkhis seharusnya Teradu I mengambil langkah mengajak para anggota untuk menyampaikan laporan kepada KPU RI. Dalam konteks tersebut, Teradu I gagal melaksanakan fungsi koordinasi dan komunikasi baik secara internal maupun secara eksternal dalam usaha memecahkan kebuntuan komunikasi dan menyelesaikan setiap masalah bagi terwujudnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura secara demokratis dan berintegritas. Teradu I tidak mampu menjalankan perannya sebagai Ketua dalam memberi pengertian kepada para anggota KPU Kabupaten Jayapura sehingga terbangun pemahaman untuk menghormati keputusan atasan dalam kerangka mematuhi kerangka hukum dan etika pemilu. Teradu I semestinya dapat meyakinkan dan memberi pemahaman kepada seluruh anggota lainnya bahwa langka menggugat bukan hanya mengganggu tahapan PSU tetapi pada aspek lainnya menunjukkan sikap tidak saling percaya dan tidak saling menghormati baik dalam kapasitas sesama penyelenggara maupun dalam hubungan atasan bawahan yang dapat mendegradasi kepercayaan dan kehormatan penyelenggara pemilu dalam masa- masa kritis penyelematan proses PSU. Para Teradu terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 5 huruf d asas kepastian hukum, huruf e asas tertib, huruf i asas profesionalitas dan huruf j asas akuntabilitas, juncto Pasal 7 huruf a dan huruf d, juncto Pasal 11 huruf a, b, d dan d, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan para Pengadu terbukti dan jawaban Teradu I tidak beralasan serta tidak meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, II, III, IV terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Tetap dari Jabatan Ketua KPU Kabupaten Jayapura kepada Teradu I Lidia Maria Mokai terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu II Renilda Jozelino Toroby, Teradu III Pieter Silas Wally, Teradu IV Manuel Masadit, selaku Anggota KPU Kabupaten Jayapura terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, Ratna Dewi Pettalolo, dan Hasyim Asyari, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Harjono selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Teradu. KETUA Ttd Harjono, ANGGOTA Ttd Ttd Muhammad, Teguh Prasetyo, Ttd Ttd Alfitra Salam, Ida Budhiati, Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si