Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 258/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 265/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 258/DKPP-PKE- VII/2018, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Agustina Rumabatu Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Distrik Jayapura Utara Alamat : Jl. Kapal Dok VIII Atas, Jayapura Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1. Simon Pattiradjwane; 2. Emanuel Ulian; dan 3. Festus Ngoramele. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------ Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Rinto Pakpahan Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Jayapura Alamat Kantor : Jl. Gerilyawan, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------ Teradu I; 2. Nama : Frans Johan Zakarias Rumsarwir Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Jayapura Alamat Kantor : Jl. Gerilyawan, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------- Teradu II; 3. Nama : Hardin Halidin Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Jayapura Alamat Kantor : Jl. Gerilyawan, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------- Teradu III; Selanjutnya Teradu I, II, dan Teradu III disebut sebagai-----------------Para Teradu. [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban para Teradu; 1 Mendengar keterangan saksi; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 265/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 258/DKPP- PKE-VII/2018 dan disampaikan secara lisan oleh Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 3 November 2018 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 telah dilaksanakan Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji anggota Panwas Kecamatan/Distrik Se-Kota Jayapura yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura di Sekretrariat Bawaslu Kota Jayapura; 2. Bahwa nama-nama Panwas Distrik yang telah dilantik oleh Bawaslu Kota Jayapura, merupakan Panwas Distrik yang tidak melalui mekanisme Seleksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pembentukkan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Lapangan. 3. Bahwa Nama-nama Panwas Distrik yang dilantik tanpa melalui mekanisme seleksi, antara lain sebagai berikut: a. Muhammad Muzni Tawurutubun, SE (Panwas Distrik Jayapura Utara) b. Fransiska Mistika Awom (Panwas Distrik Abepura) c. Noak Ferdnodus Wajoi, A,Md IP (Panwas Distrik Abepura) d. Jofan Basten Simanjuntak (Panwas Distrik Heram) 4. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura melakukan pemberhentian beberapa Anggota Panwas Distrik Kota Jayapura tanpa melalui mekanisme Pasal 136 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mana Panwas Distrik yang diberhentikkan adalah Panwas Distrik yang telah ditetapkan melalui SK Nomor 02/K.Panwas.Kota.Jpr/HK.01.01/XII/2017, Nomor 03/K.Panwas. Kota.Jpr/HK.01.01/XII/2017, Nomor 04 /K.Panwas.Kota. Jpr/HK.01.01/XII/2017, Nomor 05 /K.Panwas.Kota.Jpr/HK.01.01/XII/2017, nomor 06 /K.Panwas.Kota.Jpr/HK.01. 01/XII/2017 Tanggal 9 Desember 2017 Tentan Penetapan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Distrik; 5. Adapun nama-nama Panwas Distrik yang diberhentikkan oleh Bawaslu Kota Jayapura adalah sebagai berikut: a. Agustina Rumabatu, SE (Panwas Distrik Jayapura Utara) b. Rina Dwi Kunsetyawati, SH (Panwas Distrik Jayapura Selatan) c. Adolof Lensru,S.IP (Panwas Distrik Abepura) d. Esterlina Arim, S.IP (Panwas Distrik Abepura) e. Ciptadi Dwi Adi Nugroho,ST (Panwas Distrik Heram) 6. Bahwa Proses Pelantikan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. 2 [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1) Mengabulkan semua Pengaduan Pengadu; 2) Menyatakan para Teradu terbukti melanggar Kode Etik; dan 3) memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada para Teradu atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P- 11 sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. P-1 Foto Pelantikan Panwas Distrik; 2. P-2 Daftar Registrasi peserta pelantikan Panwas Distrik; 3. P-3 SK Ketua Panwas Kota Jayapura nomor 02/K.Panwas.Kota.Jpr/HK.01.01/XII/2017; 4. P-4 SK Ketua Panwas Kota Jayapura nomor 03/K.Panwas.Kota.Jpr/HK.01.01/XII/2017; 5. P-5 SK Ketua Panwas Kota Jayapura nomor 04/K.Panwas.Kota.Jpr/HK.01.01/XII/2017; 6. P-6 SK Ketua Panwas Kota Jayapura nomor 05/K.Panwas.Kota.Jpr/HK.01.01/XII/2017; 7. P-7 Undangan Evaluasi Panwas Distrik, tanggal17 Agustus 2018; 8. P-8 Pengumuman hasil tes tertulis; 9. P-9 Pengumuman hasil tes kesehatan; 10. P-10 Surat Bawaslu Provinsi Papua tanggal 17 Oktober 2018; 11. P-11 Surat Keterangan dari Batik Air. [2.4] SAKSI PENGADU Untuk mendukung dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: 1. Adolof Imanuel Lensru; 2. Rina Dewi Kunsetyowati; dan 3. Ciptadi Dwi Adi. Bersama-sama memberikan kesaksian dihadapan Majelis Pemeriksa bahwa Teradu Bawaslu Kota Jayapura melakukan pemberhentian terhadap saksi tanpa melalui mekanisme pasal 136 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mana Panwas Distrik yang diberhentikkan adalah Panwas Distrik yang telah ditetapkan melalui SK Nomor 02/K.Panwas.Kota.Jpr/HK.01.01/XII/2017, Nomor 03/K.Panwas. Kota.Jpr/HK.01.01/XII/2017, nomor 04/K.Panwas.Kota. Jpr/HK.01.01/XII/2017, nomor 05 /K.Panwas.Kota.Jpr/HK.01.01/XII/2017, nomor 06 /K.Panwas.Kota.Jpr/HK.01. 01/XII/2017 Tanggal 9 Desember 2017 Tentang Penetapan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Distrik. 3 [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU Dalam sidang DKPP tanggal 3 November 2018, para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis yang pada intinya, 1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 telah dilaksanakan Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji anggota Panwas Kecamatan/Distrik Se-Kota Jayapura yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura di Sekretrariat Bawaslu Kota Jayapura; 2. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji anggota Panwas Kecamatan/Distrik Se-Kota Jayapura yang dilakukan berdasarkan keputusan rapat pleno Nomor 02/Bawaslu-Kota JYP/VIII/2018 dengan agenda Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tahun 2019 tingkat Distrik; 3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pernah menyampaikan kepada seluruh Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua untuk segera menetapkan Panwas Distrik yang melaksanakan tugas pengawasan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati 2018 menjadi Panwas Distrik untuk pengawasan pemilu tahun 2019; 4. Bahwa atas dasar tersebut, Bawaslu Kota Jayapura melakukan evaluasi dengan mengundang Ketua dan Anggota Panwas Distrik se-Kota Jayapura di Hotel Grand Talen, Abepura tanggal 17 Agustus 2018; 5. Bawaslu Kota Jayapura melakukan penetapan Panwas Distrik se-Kota Jayapura berdasarkan hasil evaluasi kinerja Ketua dan Anggota Panwas Distrik se-Kota Jayapura selama pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua; 6. Bahwa benar pada 20 Agustus 2018 terdapat 4 orang yang dilantik tanpa melalui mekanisme seleksi, namun berdasarkan hasil konsultasi dengan Bawaslu Provinsi Papua, selanjutnya Bawaslu Kota Jayapura melakukan Rapat Pleno dengan agenda koreksi terhadap Surat Keputusan dengan mengangkat 4 nama yang merupakan daftar tunggu dari hasil tes wawancara. [2.5] PETITUM TERADU Berdasarkanuraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] BUKTI TERADU Bahwa untuk membuktikan jawabandanpembelaannya, Teradu mengajukan alat bukti T-1 sampaidenganT-9 sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. T-1 Daftar hadir peserta pelantikan 20 Agustus 2018; 2. T-2 Dokumentasi pelantikan; 3. T-3 BA Pleno Nomor 02/Bawaslu-Kota JYP/VIII/2018 4 4. T-4 SK Ketua Panwas Kota Jayapura nomor 02/K.Panwas.Kota.Jpr/HK.01.01/XII/2017; 5. T-5 SK Ketua Panwas Kota Jayapura nomor 03/K.Panwas.Kota.Jpr/HK.01.01/XII/2017; 6. T-6 SK Ketua Panwas Kota Jayapura nomor 04/K.Panwas.Kota.Jpr/HK.01.01/XII/2017; 7. T-7 SK Ketua Panwas Kota Jayapura nomor 05/K.Panwas.Kota.Jpr/HK.01.01/XII/2017; 8. T-8 Screenshoot Diskusi via Whatsapp; 9. T-9 Undangan Rapat Evaluasi Tahun 2018; 10. T-10 Hasil evaluasi Panwas Distrik se_kota Jayapura 2018; 11. T-11 BA Rapat Pleno Nomor 03/Bawaslu-Kota JYP/VIII/2018; 12. T-12 Daftar hadir peserta pelantikan 24 Agustus 2018; 13. T-13 SK Ketua Panwas Kota Jayapura nomor 07/K.Panwas.Kota.Jpr/HK.01.01/VIII/2018; 14. T-14 Resume Evaluasi Panwas Distrik 2018; 15. T-15 Dokumentasi foto; 16. T-16 Berita online; 17. T-17 Undangan pelantikan tanggal 23 Agustus 2018; 18. T-18 Surat Bawaslu Provinsi Nomor 032/K.Bawaslu- Prov.Pa/OT.00/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018; 19. T-19 Identitas Teradu; 20. T-20 Dokumentasi pelantikan 24 Agustus 2018.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; 5 c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. MemutusPelanggaranKodeEtik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara DKPP, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atas perbuatannya sebagai berikut; [4.1.1] Para Teradu memberhentikan Agustina Rumabatu, SE (Panwas Distrik Jayapura Utara), Rina Dewi Kunsetyowati, SH (Panwas Distrik Jayapura Selatan), Adolof Lensru, (Panwas Distrik Abepura), Esterlina Arim, (Panwas Distrik Abepura), dan Ciptadi Dwi Adi Nugroho, (Panwas Distrik Heram) sebagai Anggota Panwas Distrik se Kota Jayapura tanpa melalui mekanisme Pasal 136 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; [4.1.2] Para Teradu mengankat dan melantik Muhammad Muzni Tawurutubun, (Panwas Distrik Jayapura Utara), Fransiska Mistika Awom (Panwas Distrik Abepura), Noak Ferdnodus Wajoi, (Panwas Distrik Abepura), Jofan Basten Simanjuntak (Panwas Distrik Heram) tanpa melalui mekanisme Seleksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pembentukan, 6 Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas; [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu; [4.2.1] Bahwa Panwas Kota Jayapura melalui Surat Keputusan Nomor 02/K.Panwas.Kota.Jpr/HK.01.01/XII/2017, Surat Keputusan Nomor 03/K.Panwas.Kota.Jpr/HK.01.01/XII/2017, Surat Keputusan Nomor 04/K.Panwas.Kota.Jpr/HK.01.01/XII/2017, Surat Keputusan Nomor 05/K.Panwas.Kota.Jpr/HK.01.01/XII/2017, dan Surat Keputusan Nomor 06/K.Panwas.Kota.Jpr/HK.01. 01/XII/2017 tertanggal 9 Desember 2017 menetapkan Agustina Rumabatu, SE (Panwas Distrik Jayapura Utara), Rina Dewi Kunsetyowati, (Panwas Distrik Jayapura Selatan), Adolof Lensru, (Panwas Distrik Abepura), Esterlina Arim, (Panwas Distrik Abepura), dan Ciptadi Dwi Adi Nugroho, (Panwas Distrik Heram). Nama-nama tersebut ditetapkan sebagai Panwas Distrik dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Berakhirnya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2017 dengan sendirinya masa tugas terhadap nama-nama tersebut berakhir dan tidak diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Panwas Distrik pada Pemilu Tahun 2019 berdasarkan hasil evaluasi kinerja Ketua dan Anggota Panwas Distrik se Kota Jayapura pada 18 Agustus 2018 di Hotel Grand Talen, Abepura. [4.2.2] Para Teradu membenarkan telah melantik Muhammad Muzni Tawurutubun, (Panwas Distrik Jayapura Utara), Fransiska Mistika Awom (Panwas Distrik Abepura), Noak Ferdnodus Wajoi, (Panwas Distrik Abepura), Jofan Basten Simanjuntak (Panwas Distrik Heram) pada tanggal 20 Agustus 2018 tanpa melalui mekanisme seleksi. Namun hal tersebut segera dikoreksi setelah para Teradu berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Papua. Koreksi dilakukan para Teradu dengan berpedoman pada Pasal 54A ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Panwas TPS. Melalui Rapat Pleno Tanggal 22 Agustus 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 03/Bawaslu-Kotajyp/VIII/2018, para Teradu mengoreksi Keputusan 02-06 K.Bawaslu-Kota-JPR/HK.01.01/VIII/2018 melalui SK Nomor: 07/K.Bawaslu-Kota- JPR/HK.01.01/VIII/2018 dengan tidak lagi mencantumkan nama-nama yang tidak mengikuti seleksi dan diganti dengan pergantian antar waktu berdasarkan hasil seleksi anggota Panwas Distrik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2017; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, Pengadu dan para Teradu, keterangan saksi, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Agustina Rumabatu (Panwas Distrik Jayapura Utara), Rina Dwi Kunsetyawati (Panwas Distrik Jayapura Selatan), Adolof Lensru (Panwas Distrik Abepura), Esterlina Arim (Panwas Distrik Abepura), dan Ciptadi Dwi Adi Nugroho (Panwas Distrik Heram), masing-masing diangkat sebagai anggota Panwas Distrik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2017 dengan masa tugas sampai dengan ditetapkannya pasangan calon terpilih pada tanggal 13 Agustus 2018. Pada saat yang sama pemilu Tahun 2019 telah memasuki tahapan pelaksanaan yang harus diawasi namun Panwas Distrik untuk Pemilu Tahun 2019 belum terbentuk. Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 menentukan pembentukan Panwaslu Kecamatan, 7 Panwaslu Kelurahan/Desa Panwaslu LN, dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai. Mengantisipasi kebutuhan pengawasan dengan masuknya tahapan Pemilu Tahun 2019 dan masa tugas Panwas Kecamatan/Distrik telah berakhir seiring dengan penetapan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Papua menerbitkan Surat Nomor 032/K.Bawaslu- Prov.Pa/OT.00/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang memerintahkan; 1) Panwas Distrik dan Panwas Lapangan (PPL) ditetapkan kembali sepanjang masih memenui syarat; 2) bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Panwaslu Distrik dan PPL untuk pengawasan pemilu Tahun 2019 agar segera melakukan evaluasi kinerja Panwaslu Distrik dan PPL yang telah melakukan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan ketentuan Pasal 117 huruf d, e, h, l, dan m UU Nomor 7 Tahun 2017 serta Pasal 7 huruf f, g, i, j, dan l Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017. Teradu I sebagai petahana membenarkan jika Panwaslu Kota Jayapura sebelum Bawaslu Kota Jayapura dilantik pada 15 Agustus 2018, pernah diinstruksikan agar pembentukan Panwas Distrik dan PPL untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekaligus untuk pengawas Pemilu Tahun 2019 tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh para Teradu. Untuk mengisi keanggotaan Panwas Distrik pemilu Tahun 2019 se Kota Jayapura, Para Teradu menempuh evaluasi kinerja Ketua dan Anggota Panwas Distrik se Kota Jayapura pada 18 Agustus 2018 di Hotel Grand Talen Abepura. Namun para Teradu dalam proses evaluasi, secara tehnis tidak mengacu pada ketentuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, baik terkait jenis evaluasi maupun metode evaluasi. Tidak ada kepastian jenis evaluasi antara evaluasi hasil pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua atau evaluasi terhadap kinerja personil dalam melakukan pengawasan menyebabkan tidak adanya kepastian bentuk evaluasi yang dilakukan para Teradu. Demikian halnya metode evaluasi yang digunakan antara evaluasi keterpenuhan syarat sebagai Panwas Distrik atau metode seleksi terbuka. Jika berdasarkan hasil evaluasi keterpenuhan syarat maupun kinerja berdasarkan data evaluasi yang diajukan para Teradu sebagai alat bukti menunjukkan bahwa Pengadu Agustina Rumabatu bersama Rina Dewi Kunsetyowati, Adolof Lensru, Esterlina Arim, dan Ciptadi Dwi Adi Nugroho, memiliki hasil evaluasi baik. Sepatutnya tidak ada alasan bagi para Teradu untuk tidak mengangkat dan menetapkan kembali Pengadu bersama Rina Dewi Kunsetyowati, Adolof Lensru, Esterlina Arim, dan Ciptadi Dwi Adi Nugroho, pada saat itu sebagai Panwas Distrik. Para Teradu justru mengakat Muhammad Muzni Tawurutubun, (Panwas Distrik Jayapura Utara), Fransiska Mistika Awom (Panwas Distrik Abepura), Noak Ferdnodus Wajoi, (Panwas Distrik Abepura), Jofan Basten Simanjuntak (Panwas Distrik Heram) yang tidak pernah mengikuti seleksi Panwas Distrik sebelumya di Kota Jayapura. Meskipun telah dikoreksi oleh para Teradu, namun penetapan anggota Panwas Distrik yang tidak pernah mengikuti proses seleksi merupakan bentuk penyalagunaan wewenang (abuse of power) dan perlakuan tidak adil terhadap Pengadu dan peserta evaluasi lainnya. Para Teradu terkesan mencari-cari alasan di luar dari ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tidak menetapkan kembali Pengadu menjadi Panwas Distrik pada pemilu tahun 2019 dengan mempermasalahkan profesi Pengadu sebagai pengusaha jasa konstruksi (kontraktor). Selain itu, para Teradu mengesankan Pengadu tidak hadir saat evaluasi, namun sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Pengadu telah hadir sesuai dengan jadwal undangan pada Sabtu 18 Agustus 2018, pukul 11.00 WIT tetapi pelaksanaan evaluasi yang tertunda hingga sore menjelang Magrib, menyebabkan 8 Pengadu tidak dapat mengikuti evaluasi akibat harus segera berangkat melayat dan mengikuti prosesi pemakaman salah satu Kepala Distrik yang meninggal di Kabupaten Sarmi. Situasi tersebut telah disampaikan kepada Teradu I dengan harapan mendapatkan izin dan kesempatan untuk mengikuti evaluasi susulan. Para Teradu sepatutnya dapat bersikap bijaksana dengan mengingat bahwa hilangnya kesempatan Pengadu mengikuti evaluasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan disebabkan oleh pelaksanaan evaluasi yang tertunda hampir 6 (enam) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerbangan pesawat Batik Air yang tertunda serta hilangnya bagasi Teradu I yang menjadi alasan keterlambatan Teradu I merupakan alibi untuk menutupi kesewenang-wenangan Teradu I. Sebab sesuai dengan alat bukti Pengadu berupa Surat Keterangan Manager Airport Batik Air a.n Suprihatin tanggal 08 November 2018, menyatakan bahwa penerbangan Batik Air ID 6180 dengan Route CGK-DJJ tanggal 17 Agustus 2018 tidak mengalami keterlambatan dan mendarat tepat pukul 07.10 WIT pada 18 Agustus 2018 serta tidak terdapat kasus kehilangan bagasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Teradu I setidak-tidaknya telah sampai di Sentani pada pukul 07.10 WIT dan dapat hadir di tempat evaluasi dengan tepat waktu tetapi hal tersebut tidak dilakukan Teradu I yang menyebabkan Pengadu kehilangan kesempatan mengikuti evaluasi dengan tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut, Teradu I terbukti telah bersikap tidak jujur, tidak adil, tidak melaksanakan tugas sebagai penyelenggara dengan komitmen tinggi serta tidak akuntabel. Para Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d, ayat (3) huruf f juncto Pasal 15 huruf f, huruf g dan huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk menanggapi.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, keterangan saksi, dan memeriksa bukti-bukti dokumen Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, dan Teradu III terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Tetap dari Jabatan Ketua kepada Teradu I Rinto Pakpahan selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Jayapura sejak putusan dibacakan; 3. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu II Frans Johan Zakarias Rumsarwir, dan Teradu III Hardin Halidin masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kota Jayapura sejak putusan dibacakan; 4. Memerintahkan Badan Pegawas Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan, 9 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, Fritz Edward Siregar, dan Hasyim Asy’ari masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua ribu Sembilan belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Januari tahun Dua ribu sembilan belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Muhammad, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri Pengadu dan/atau kuasanya dan para Teradu. KETUA Ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Ida Budhiati Teguh Prasetyo Ttd Ttd Alfitra Salamm Muhammad Ttd Fritz Edward Siregar Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir 10