Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 81-PKE-DKPP/II/2021 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 62- P/L-DKPP/II/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 81-PKE-DKPP/II/2021, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Dolly Guzrizal Pekerjaan/Lembaga : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat : Jl. Mawar No.10 Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------- Pengadu.

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Syafri Muda Harahap Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Padangsidimpuan Alamat Kantor : Jl. Mawar No.10 Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : Ramadhan Sakti Siregar Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Padangsidimpuan Alamat Kantor : Jl. Mawar No.10 Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Teradu II; 3. Nama : Rahmat Aziz Hasiholan Simamora Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Padangsidimpuan Alamat Kantor : Jl. Mawar No.10 Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------- Teradu III; Teradu I s.d. Teradu III selanjutnya disebut sebagai------------.----------- Para Teradu. [1.3] Membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi; Mendengar keterangan Pihak Terkait; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 62-PKE-DKPP/II/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 81- PKE-DKPP/II/2021 yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut: A. Sebelum Ujian Di Mulai Pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Pukul 10.00 wib di ruang ujian kantor Bawaslu Kota Padangsidimpuan. Pengadu berbincang dengan Teradu I dan Teradu III. Apakah peserta ujian akan diperbolehkan curang dengan membolehkan mereka memakai google/handphone untuk mencari jawaban soal ujian online dalam seleksi perpanjangan kontrak tenaga honorer Bawaslu tahun 2021? Pada saat itu Teradu III mengatakan “semua kabupaten/kota memiliki hasil rendah maka kita harus memakai google”. Pengadu menjawab “kita tidak ada urusan dengan daerah lain, yang bersaing di sini hanya peserta kita saja”. Pengadu menegaskan “hari ini Saya panitia pengawas tidak akan membolehkan peserta membuka google untuk berbuat curang”. Teradu I menjawab “kita lihat saja nanti. Perbincangan berhenti, Teradu III meninggalkan ruangan. Perbincangan tersebut disaksikan Nur Hadijah dan Andi Aprijal selaku Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padangsidimpuan. B. Saat Ujian Berlangsung Pukul 12.15 WIB Pengadu menyuruh Staf Sekretariat Siti Khalijah Harahap, Yunita Ritonga, dan Putra Halomoan Nainggolan untuk mempersiapkan 2 unit Komputer (Personal Computer/PC) dan 3 unit laptop yang dibutuhkan ke ruang ujian. Pukul 12.20 WIB Pengadu menyampaikan bahwa ujian akan segera di mulai Pukul 12.30 WIB. Pengadu mempersilakan peserta untuk menjalankan sholat zuhur terlebih dahulu. Namun, bagi peserta yang telah menjalankan sholat zuhur dipersilahkan menempati ruang ujian. Pukul 12.30 WIB Peserta memasuki ruangan 1. Ismail Syah Rudi Harahap 2. Aswar Amin P Simamora 3. Andi Aprijal 4. Husni Anhar Simamora 5. Marakali Harahap Pengadu membagi kartu login dan menjalankan absensi ujian kepada peserta. Proses login agak terhambat, Pengadu memanggil Putra Halomoan Nainggolan selaku Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padangsidimpuan untuk membantu mengatasi kendala tersebut. Namun, tanpa ada perintah Pengadu, tiba-tiba Rahmat Riadi dan Muzkir Habib Pohan selaku Staf Sekretariat juga berusaha ikut membantu. Pukul 12.35 WIB Seluruh peserta ujian sudah berhasil login dan memulai ujian. Pengadu melihat Rahmat Riadi dan Muzkir Habib Pohan duduk di samping Marakali Harahap selaku peserta ujian. Pengadu menyuruh Rahmat Riadi dan Muzkir Habib Pohan agar keluar ruangan sehingga tidak mengganggu peserta ujian. Muzkir Habib Pohan meninggalkan ruangan, tetapi Rahmat Riadi menentang perintah Pengadu dengan mengatakan “yang berhak bilang mengganggu ujian adalah peserta”. Pada saat yang sama Teradu III ikut membantu peserta ujian Aswar Amin Simamora menjawab soal ujian. Sebagaimana diketahui, Aswar Amin Simamora merupakan adik kandung Teradu III. Pengadu mengatakan “bang Azis tolong jangan ikut menjawab soal, abang di tengah saja memantau”. Teradu III menjawab “tidak bisa bang, silakan anda mau berbuat apapun. Silakan gunakan kewenangan anda”. Pengadu mengambil kamera handphone dan bergerak menuju Rahmad Riadi. Pada akhirnya Rahmad Riadi meninggalkan ruangan. Pengadu juga memvideokan Teradu III, namun yang bersangkutan berpindah-pindah ke peserta ujian lainnya. Melihat Pengadu sedang memvideokan, Teradu II yang baru datang langsung marah dan membentak Pengadu. Teradu II mengatakan “kamu duduk!!!” Pengadu mengikuti perintah Teradu II. Namun demikian, Teradu II tetap marah dan mengatakan “siapa yang suruh kamu tugas. Kamu bodat (bahasa daerah artinya monyet)”. Mendengar perkataan kasar tersebut, Pengadu berdiri dan meminta klarifikasi kepada Teradu II berkenaan dengan kalimat yang telah terucap. Pengadu menyuruh Teradu II agar meminta maaf, tetapi Teradu II menolak. Pengadu ke ruang ujian, Teradu I menggiring Pengadu ke luar ruangan agar tidak perlu mengawasi lagi. Teradu I mengatakan dengan nada mengancam “abang di luar ruang ujian saja, saya sudah mengambil wudhu, tolong hargai saya”. Pengadu berdialog dengan Teradu II, namun Teradu II mengatakan “mengapa kamu tidak mengawas dari kemarin?”. Pengadu menjawab “Saya mengawas hari ini”, Teradu II mengatakan “kemarin ada kecurangan kenapa tidak kamu awasi?”. Pengadu menjawab “itu bukan urusan saya, itu urusan kamu, mengapa tidak kamu awasi?” namun Teradu II mengatakan “keluar kamu dari ruangan ini”. Pengadu melihat Siti Khalijah Harahap menelepon Staf ASN lainnya agar segera datang. Teradu I dan Teradu II mengusir Pengadu dari Kantor Bawaslu Kota Padangsidimpuan. Pengadu keluar dari Kantor Bawaslu Kota Padangsidimpuan sekitar pukul 13.00 WIB. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d. P- 14 sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. P-1 Rekaman Video; 2. P-2 Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Padangsidimpuan Nomor: 1401/BAWASLU-PROVSU 29/SET/HK.01.00/08/2018 Tentang Pengangkatan Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, tertanggal 14 Agustus 2018; 3. P-3 User ID CAT Online; 4. P-4 Absen Bawaslu Kota Padangsidimpuan pada bulan Desember 2020. [2.4] PENJELASAN DAN JAWABAN PARA TERADU Dengan ini Para Teradu menyampaikan jawaban terhadap pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh Pengadu kepada Majelis DKPP sebagai berikut: Bahwa setelah Para Teradu membaca pokok pengaduan Pengadu dan/atau Pelapor sebagaimana telah diregister dengan nomor perkara: 81/PKE-DKPP/II/2021, Para Teradu masing-masing hendak menyampaikan Jawaban Para Teradu yang berisi bantahan dan/atau pembelaan terhadap aduan/laporan Pengadu, yang secara rinci akan diuraikan sebagai berikut : 1. Bahwa Para Teradu menolak dengan tegas dalil-dalil pengaduan pengadu kecuali dalam hal Para Teradu secara tegas mengakui kebenarannya; 2. Bahwa tidak benar yang telah disampaikan oleh Pengadu sebagaimana yang terdapat pada point ke - 3 (tiga) huruf c dalam pengaduan yang diajukan oleh Pengadu yang pada pokoknya menyatakan : - Teradu III ikut membantu menjawab soal peserta ujian dan memperkenankan peserta ujian menggunakan fasilitas Google Internet untuk menjawab soal ujian online secara nasional tentang evaluasi Pegawai Non PNS (honorer); - Teradu I menghalangi ASN dalam menjalankan tugas sebagai pembantu pelaksanaan ujian online di lingkungan Bawaslu Daerah; - Teradu II melakukan tindakan Penghinaan dengan ucapan kata- kata kotor dan merendahkan martabat manusia: Bahwa atas dalil-dalil aduan Pengadu, Teradu III menyampaikan jawaban sebagai berikut ;  Bahwa Teradu III membantah semua dalil aduan Pengadu, dan menyatakan semua yang didalilkan pengadu tidak benar. Bahwa kehadiran Teradu III di ruang ujian adalah untuk memantau pelaksanaan ujian, yang menurut Teradu III merupakan kapasitasnya sebagai pimpinan di lembaga Bawaslu Padangsidimpuan;  Dari hasil pantauan Teradu III ada beberapa kendala dalam pelaksanaan ujian antara lain sarana dan prasarana yang tidak memadai meliputi koneksi jaringan internet yang bermasalah, dan juga pola komunikasi antara pelaksana ujian dengan peserta ujian tidak berjalan dengan baik seperti perbedaan penafsiran waktu pelaksanaan dengan jadwal ujian; Bahwa atas dalil-dalil aduan Pengadu, Teradu I menyampaikan jawaban sebagai berikut ;  Bahwa Teradu I membantah semua dalil aduan Pengadu. Tidak benar pengadu menyatakan Teradu I menghalangi ASN dalam menjalankan tugas sebagai pembantu pelaksanaan ujian online di lingkungan Bawaslu Kota Padangsidimpuan. Bahwa tuduhan tersebut sangat tidak berdasar dan terkesan fitnah terhadap Teradu I. Hal ini dapat Teradu I buktikan, bahwa pelaksanaan ujian online secara nasional di kantor Bawaslu Padangsidimpuan tentang evaluasi Pegawai Non PNS yang dilaksanakan tanggal 15 dan 16 Desember 2020 berlangsung sukses tanpa kendala.  Bahwa pada ujian hari Ketiga tanggal 17 Desember 2020, memang ada miss komunikasi yang menimbulkan kegaduhan antara peserta ujian dengan pengadu di ruang ujian. Teradu I saat itu datang memantau karena ada kegaduhan tersebut dan berusaha untuk menengahi dan menenangkan suasana ujian. Dan sama sekali tidak ada sikap Teradu I yang mengusir pengadu sebagaimana dalam dalil aduan pengadu. Sehingga dalil aduan pengadu tersebut merupakan fitnah terhadap Teradu I. Bahwa atas dalil-dalil aduan Pengadu, Teradu II menyampaikan jawaban sebagai berikut ;  Bahwa dalil yang disampaikan pengadu terkait tindakan melakukan penghinaan dengan ucapan kata - kata kotor dan merendahkan martabat manusia adalah tidak benar . Teradu II menyadari betul bahwa penghinaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia adalah tindak pidana dan dapat melanggar Hak Azasi Manusia (HAM). Teradu II adalah seseorang yang benar-benar menjaga lisan dan perbuatannya dimana hal ini dapat dilihat dari Teradu II tidak pernah dipidana dan/atau dilaporkan ke polisi terkait lisan dan perbuatannya. Teradu II yang sedang melaksanakan ibadah shalat merasa terganggu dan setelah selesai melaksanakan shalat merasa kesal atas keributan yang terjadi diruang ujian. Ketika Teradu II ke ruang ujian ,Teradu II melihat pengadu sedang ribut dengan bersuara keras sambil memvideokan peserta ujian dan Teradu II mengatakan agar tenang dan duduk di kursi dan jangan membuat peserta menjadi tidak fokus pada pelaksanaan ujian. [2.5] PETITUM PARA TERADU Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Teradu memohon kepada Yang Mulia Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut : 1. Menolak pengaduan dari pengadu untuk seluruhnya; 2. Menerima dan mengabulkan jawaban dan/atau pembelaan Para Teradu untuk seluruhnya; 3. Menyatakan Para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan 4. Membebaskan Para Teradu dari segala tuduhan dan selanjutnya merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, dan Teradu III, masing-masing sebagai Ketua merangkap dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan; Atau Apabila Yang Mulia Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); [2.6] SAKSI PARA TERADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Teradu mengajukan Saksi yaitu Ismail Syah Rudi Harahap dan Mudzkir Habib Pohan dalam sidang pemeriksaan tanggal 19 Maret 2021 memberikan keterangan sebagai berikut: Ismail Syah Rudi Harahap  Saksi merupakan peserta seleksi ujian perpanjangan tenaga honorer Bawaslu Tahun 2021. Sesuai dengan sesuai Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2053. Jadwal seleksi atau evaluasi Bawaslu Kota Padangsidimpuan ditetapkan pada tanggal 15, 16, 17 Desember 2020. Saksi memperoleh jadwal ujian pada tanggal 17 Desember 2020. Saksi masuk pada sesi ke-3 yaitu Pukul 12.45 wib - 14.00 wib. Pada pukul 12.30 wib-12.45 wib dilakukan persiapan sebagaimana surat edaran. Sebenarnya suara gaduh timbul karena Pengadu berdebat dengan Rahmat Riadi yang merupakan peserta di hari sebelumnya. Saksi tidak mengetahui penyebab peserta yang telah mengikuti ujian dapat masuk ke ruangan ujian. Saksi mendengar Pengadu memerintahkan Teradu III agar meninggalkan ruang ujian. Saksi tidak mengetahui alasan Pengadu menyuruh Teradu III meninggalkan ruangan. Saksi tidak melihat dan mendengar Teradu III membantu peserta mengerjakan soal ujian. Saksi melihat Teradu III menghampiri semua meja peserta termasuk meja adik Teradu III. Saksi melihat Teradu III memantau. Saksi tidak melihat tangan Teradu III bergerak. Saksi tidak melihat Teradu I mengusir Pengadu. Saksi tidak mendengar Teradu II mengatakan bodat. Saksi merupakan adik Teradu I. Mudzkir Habib Pohan  Saksi tidak menjadi peserta ujian pada saat itu. Saksi mengikuti ujian pada tanggal 16 Desember 2020. Pada saat kegaduhan, Saksi tidak berada pada ruangan tersebut. Pada saat kegaduhan Saksi berada di ruangan sebelah. Saksi memang masuk ke dalam ruangan ujian. Saksi memang bukan peserta ujian pada saat itu tetapi masuk dalam ruangan ujian. Saksi masuk ke ruang ujian dengan alasan pada saat itu ada gangguan jaringan. Hal tersebut seperti yang dialami oleh Saksi Ketika mengikuti ujian seleksi tanggal 16 Desember 2020. Saksi sebagai rekan dari peserta ujian kemudian menghampiri peserta ujian yang login error. Pada saat itu Pengadu mendatangi Saksi dan menyuruh keluar. Selanjutnya Saksi mengikuti perintah pengadu untuk keluar ruangan.  Saksi tidak ditugaskan oleh Koordinator Sekretariat untuk mengatasi permasalahan login. Hal tersebut merupakan inisiatif Saksi sendiri. [2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu Umar Yanto selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Padangsidimpuan dalam sidang pemeriksaan tanggal 19 Maret 2021 memberikan keterangan sebagai berikut: Umar Yanto (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Padangsidimpuan)  Pihak Terkait menerangkan sesuai dengan arahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Bawaslu Provinsi, Pihak yang bertugas menjalankan seleksi adalah Kesekretariatan. Pada saat pelaksanaan ujian, Pihak Terkait menugaskan secara lisan rekan-rekan ASN agar memfasilitasi pelaksanaan evaluasi. Pihak Terkait tidak menugaskan secara tertulis, karena pimpinan tidak memerintahkan untuk membuat penugasan staf. Namun demikian, secara kelembagaan yang bertugas memfasilitasi kegiatan evaluasi adalah Sekretariat.  Pihak Terkait menugaskan staf ASN yakni Raja Ramadhan Harahap, Pengadu, Ahmad Daud, dan Rudi Hermawan Syahfutra Siregar agar membantu pelaksanaan seleksi.  Ismail Syah Rudi Harahap dan Mudzkir Habib Pohan tidak ditugaskan karena mereka adalah peserta seleksi ujian.  Pihak Terkait menerangkan yang memantau pelaksaan evaluasi adalah sekretariat. Sebenarnya seleksi tersebut bukan merupakan tugas dan kewenangan Para Teradu, hal ini sebagaimana pakta integritas yang telah diucapkan. Sekretariat yang berwenang dalam pelaksanaan evaluasi. Dengan demikian, perbuatan Para Teradu sudah terlampau jauh.  Pihak Terkait hadir memberikan pengarahan dalam pelaksanaan evaluasi pada tanggal 15-16 Desember 2020. Namun, pada tanggal 17 Desember 2020, ibu saya masuk rumah sakit sehingga menyerahkan kewenangan kepada ASN yang ada. Kebetulan pada saat itu adalah Pengadu.  Setelah kejadian ini, Pengadu mengadu kepada Pihak Terkait. Sikap Pihak Terkait ketika Pengadu meminta cctv guna keperluan membuat laporan ke DKPP, Pihak Terkait sempat bertanya berkenaan dengan kejadian tersebut. Pengadu beralasan Para Teradu telah menginjak harkat dan martabat. Menanggapi permintaan Pengadu, Pihak Terkait tidak dapat memberikan cctv. Namun, Pihak Terkait tidak dapat menghalangi Pengadu melapor ke DKPP. Pihak Terkait kawatir apabila melakukan pendekatan nantinya akan terjadi bentrok. Oleh karena itu, apabila memang ada instansi yang dapat menengahi permasalahan tersebut, maka Pihak Terkait akan mendiamkan.  Pihak Terkait menerangkan surat penugasan memang tidak tertulis. Pada saat tahun pertama juga tidak ada surat penugasan. Namun demikian, juknis sudah ada dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat hanya memfasilitasi. Seperti memastikan jaringan, dan cara mengatasinya. Dalam setiap tahun memang diadakan evaluasi. Peserta evaluasi pada tahun 2020 adalah 14 orang. Pada tanggal 17 Desember 2020 hanya ada 5 orang yang mengikuti evaluasi. Ada 3 hari dalam pelaksanaan evaluasi yakni tanggal 15,16,17 Desember 2020. Ke 14 orang peserta mengikuti ujian seluruhnya. Masing masing peserta hanya diberikan 1 kali kesempatan untuk mengikuti ujian. Ujian dilaksanakan kurang lebih 120 menit.  Pihak Terkait memerintahkan tidak hanya kepada Pengadu namun kepada staf yang lain juga. Rudi Hermawan Syahfutra Siregar kebetulan di bidang keuangan mengurus dana ke bank, sementara Budi Sulaiman Efendi Ritonga mengundurkan diri. Ahmad Daud dan Rudi Hermawan Syahfutra Siregar merupakan ASN.  Para Teradu tidak pernah mendatangi Pihak Terkait sebelum pelaksanaan ujian. Adik Teradu I dan Teradu III merupakan Staf Non PNS mulai dari tahun 2018, berkenaan dengan keaktifan mereka bekerja sebenarnya jujur Pihak Terkait dan Tim Sekretariat seperti dibuat abal-abal. Fungsi Sekretaruat di Bawaslu Kota Padangsidimpuan hanya menurut kepada Para Teradu. Pihak Terkait memang memiliki kewenangan tetapi setiap ketentuan itu seakan tidak memiliki daya. Staf Sekretariat hanyalah staf biasa. Kami belum permanen sementara Para Teradu sudah permanen. Pihak Terkait memang permanen tetap Staf Sekretariat masih diperbantukan. Jika Pihak Terkait menjalankan fungsi sesuai dengan ketentuan maka akan terjadi bentrok dengan pimpinan. Hubungan Sekretariat dengan Para Teradu memang idak harmonis.  Pihak Terkait menerangkan peserta seleksi yang lulus yang diperpanjang SKnya yakni 12 orang. Sebenarnya 100% tidak aktif bekerja. Pihak Terkait tidak menyampaikan bahwa terdapat penilaian lain selain nilai ujian. Hal ini bertujuan agar lebih professional. Memang pada saat itu yang bersangkutan sempat bertanya berkenaan dengan mekanisme penilaian. Pihak Terkait menjawab hasil ujian yang menentukan. Agar tidak ada pendekatan dan iri dll. Itu merupakan instruksi Pihak Terkait kepada Staf yang melakukan pengawasan dan fasilitator. Pihak Terkait tidak mengoordinasikan berkenaan dengan mekanisme penilaian dengan Para Teradu, karena kawatir terdapat kepentingan. Para Teradu telah melanggar pakta integritas yakni mencampuri kebijakan kesekretariatan dalam hal administrasi. Pihak Terkait tidak pernah melarang Para Teradu masuk ruang ujian. Namun, Para Teradu seharusnya mengetahui bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan sehingga tidak perlu masuk ke dalam ruang ujian. Pihak Terkait semenjak tahun 2017 sudah berada di Bawaslu Kota Padangsidimpuan, pada waktu itu yang mengajak adalah komisioner.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan Para Teradu diduga mengusir Pengadu selaku pelaksana dan pengawas ujian evaluasi Pegawai Pemerintah Non- Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Bawaslu Kota Padangsidempuan pada tanggal 17 Desember 2020. Dalam peristiwa tersebut, Teradu II melakukan penghinaan yang merendahkan martabat manusia dengan menyebut Pengadu bodat (bahasa daerah, artinya: monyet). Tindakan pengusiran terjadi setelah Pengadu menegur Teradu III yang membantu adik kandungnya selaku peserta ujian menjawab soal-soal ujian; [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Teradu I menerangkan bahwa pelaksanaan ujian evaluasi Pegawai Pemerintah Non-PNS (PPNPNS) dilaksanakan serentak nasional secara online pada tanggal 15, 16, dan 17 Desember 2020. Bahwa pelaksanaan ujian evaluasi pada tanggal 15 dan 16 Desember 2020 berlangsung sukses tanpa kendala. Pada pelaksanaan ujian tanggal 17 Desember 2020, Teradu I hadir untuk memantau pelaksanaan ujian evaluasi. Pada saat itu, terjadi kesalahpahaman antara Pengadu dengan peserta ujian sehingga menimbulkan kegaduhan di ruang ujian. Teradu I berusaha menengahi dan menenangkan seituasi serta tidak pernah mengusir Pengadu dari ruang ujian evaluasi. Bahwa Teradu II membantah melakukan penghinaan yang merendahkan martabat manusia. Teradu II menyadari penghinaan terhadap martabat manusia adalah tindak pidana yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pada saat itu, Teradu II mendengar keributan yang terjadi di ruang ujian. Kemudian Teradu II dalam keadaan kesal mendatangi ruang ujian dan melihat Pengadu berbicara dengan nada tinggi sambil merekam menggunakan ponselnya. Teradu II meminta Pengadu agar duduk tenang di kursi. Hal tersebut bertujuan agar peserta tetap fokus dalam mengerjakan ujian. Sedangkan Teradu III membantah membantu adiknya mengerjakan soal-soal ujian. Teradu berada di dalam ruang ujian untuk memantau pelaksanaan ujian. Hal tersebut merupakan kapasitas dan kewenangan Teradu III sebagai pimpinan Bawaslu Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan hasil pemantauan, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan ujian evaluasi, yakni koneksi jaringan internet serta pola komunikasi antara pelaksana dan peserta ujian tidak berjalan baik; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak serta alat bukti, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa ujian evaluasi Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan tanggal 15, 16, dan 17 Desember 2020 dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Bahwa sebelum pelaksanaan ujian evaluasi tanggal 17 Desember 2020, Pengadu berbincang dengan Teradu I dan Teradu III berkenaan penggunaan fasilitas mesin pencarian Google dalam ujian. Teradu III mengatakan bahwa hasil ujian di semua kabupaten/kota rendah, maka peserta ujian di Kota Padangsidempuan harus memanfaatkan fasilitas Google. Menanggapi hal tersebut, Pengadu menjelaskan bahwa ujian evaluasi PPNPNS di Bawaslu Kota Padangsidempuan tidak berkaitan dengan hasil ujian di daerah lain karena yang bersaing adalah antar peserta dalam satuan unit kerja Bawaslu di masing-masing daerah. Selanjutnya Pengadu selaku pelaksana dan pengawas ujian menegaskan kepada Teradu I dan Teradu III akan melarang peserta ujian memanfaatkan mesin pencarian Google. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa dari 5 (lima) peserta yang mengikuti ujian evaluasi pada tanggal 17 Desember 2020, 2 (dua) orang adalah adik Teradu III dan 1 (satu) orang adik Teradu I. Pada saat ujian berlangsung, Teradu III berada di dalam ruang ujian dengan dalih melakukan pemantauan. Akan tetapi, Pengadu melihat Teradu III membantu salah satu peserta ujian yang merupakan adik kandung Teradu III. Pengadu mengingatkan supaya Teradu III tidak membantu peserta menjawab soal-soal ujian, namun tindakan Pengadu justru mendapat perlawanan dari peserta ujian dan Teradu III sehingga terjadi keributan. Pengadu kemudian berinisiatif merekam peristiwa di ruang ujian menggunakan ponselnya. Mendengar adanya keributan, Teradu II masuk ke dalam ruang ujian dan memerintahkan Pengadu untuk duduk. Meskipun Pengadu telah menaati perintah Teradu II, tetapi Teradu II terus melampiaskan kemarahannya dan menghina Pengadu dengan sebutan bodat (monyet). Teradu II mengaku mengucapkan kata bodat karena emosi atas kegaduhan yang terjadi, bukan dimaksudkan untuk merendahkan atau menghina Pengadu. Ketegangan antara Teradu II dengan Pengadu di ruang ujian mengakibatkan situasi ruangan semakin gaduh, beberapa peserta ujian turut serta mendiskriditkan Pengadu. Teradu I yang mendengar keributan dari ruang ujian, kemudian memerintahkan Pengadu untuk keluar dari ruangan agar tidak terjadi keributan lebih besar. Berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP berpendapat Para Teradu terbukti mempunyai konfik kepentingan dalam evaluasi PPNPNS. Terungkap fakta dari 5 (lima) peserta yang mengikuti ujian evaluasi pada tanggal 17 Desember 2020, 2 (dua) orang adalah adik Teradu III dan 1 (satu) orang adik Teradu I. Hal tersebut mengakibatkan Para Teradu tidak dapat bekerja secara imparsial dan profesional dengan turut campur kegiatan teknis evaluasi PPNPNS yang semestinya menjadi otoritas Sekretariat. Para Teradu seharusnya mentaati Pakta Integritas antara anggota dan sekretariat Bawaslu, serta mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Sekretariat melakukan ujian evaluasi PPNPNS Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2020 secara transparan dan akuntabel, bukan sebaliknya bertindak destruktif melampaui kewenangan karena memiliki konflik kepentingan. Teradu I selaku Ketua Bawaslu Kota Padangsidimpuan, sepatutnya bersikap arif dan bijaksana mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan ujian sevaluasi PPNPNS. Tindakan Teradu I mengusir Pengadu keluar dari ruang ujian tanpa memahami pokok masalah merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara etika. Berdasarkan surat perintah tugas Koordinator Sekretariat, Pengadu mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan ujian evaluasi tidak seharusnya diusir dari ruang ujian. Demikian pula tindakan Teradu II menghina Pengadu dengan sebutan bodat tidak dapat dibenarkan secara hukum dan etika. Dalih Teradu II mengucapkan kata bodat sebagai ungkapan emosi dan rasa kesal atas terjadinya kegaduhan tidak dapat digunakan sebagai alasan pembenar. Teradu II sebagai pimpinan lembaga sepatutnya mampu mengendalikan diri dan menghindari ucapan yang merendahkan harkat dan martabat Pengadu yang harus dihotmati dan dijunjung tinggi. Para Teradu terbukti melanggar Pasal 12 huruf b, Pasal 14 huruf c, Pasal 15 huruf c, d, g, Pasal 19 huruf f, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Para Teradu tidak meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan Saksi, mendengar keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, dan Teradu III terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Syafri Muda Harahap selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Padangsidimpuan dan Teradu III Rahmat Aziz Hasiholan Simamora selaku Anggota Bawaslu Kota Padangsidimpuan sejak Putusan ini dibacakan; 3. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu II Ramadhan Sakti Siregar selaku Anggota Bawaslu Kota Padangsidimpuan sejak Putusan ini dibacakan; 4. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, dan Mochammad Afifuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota. KETUA Ttd Muhammad ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam TeguhPrasetyo Ttd Ttd Didik Supriyanto Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI, Rio Fahridho Rahmat