III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1]Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 1 Agustus 2013 telah
mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan pengaduan Nomor 159/I-
P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 89/DKPP-PKE-
II/2013 , yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :
2
1. Bahwa PENGADU dan/ atau PELAPOR adalah Pasangan Bakal Calon
Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018, berdasarkan
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera No.
975/SK/DPP-PIS/06-2013 Tentang Persetujuan Dukungan Terhadap
Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten Dalam
Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-2018 tertanggal 16 Juni 2013. Dan
selain mendapatkan dukungan dari Partai Indoneseia Sejahtera (PIS),
PENGADU dan/ atau PELAPOR juga telah mendapatkan dukungan dari
17 ( tujuh belas) Partai Politik yang lain, antara lain :
1. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
2. Partai Bulan Bintang (PBB)
3. Partai Persatuan Nahdiatul Ummah Indonesia (PPNUI)
4. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
5. Partai Serikat Indonesia (PSI)
6. Partai Kedaulatan (PK)
7. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
8. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
9. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)
10. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
11. Partai Pelopor
12. Partai Barisan Nasional (BARNAS)
13. Partai Karya Perjuangan (PKP)
14. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
15. Partai Buruh
16. Partai Merdeka
17. Partai Patriot
2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013, PENGADU dan/atau PELAPOR telah
didaftarkan oleh TIM SUKSES SULTAN, pendaftaran atas nama H.
SUCIAZHI, SE dan H. AGUS TUGIMAN, SE.,MM untuk maju sebagai
Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode
2013-2018 dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Serang Periode 2013 s/d
2018.
3. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2013, KPU Kota Serang lewat Surat No.
867.A/KPU Kota-015.436900/VII/2013, tertanggal 4 Juli 2013 dengan
Perihal Pemberitahuan Hasil Verivikasi Administratif yang ditujukan
3
kepada Tim Sukses Bakal Calon Walokota dan Wakil Walikota Serang
Periode 2013-2018 yang pada intinya menyampaikan bahwa adanya
kekurangan dan/ atau perlunya perbaikan admistratif kelengkapan
dokumen pencalonan PENGADU dan/ atau PELAPOR, yang diberi masa
tenggang dari tanggal 05 s/d 11 Juli 2013.
Dalam hal tersebut Tim Sukses SULTAN pada tanggal 11 Juli 2013 telah
melengkapi dan menyerahkan kekurangan kelengkapan dokumen
admistratif pencalonan Para Penggugat kepada Tergugat, sesuai Tanda
Terima dari KPU Kota Serang tertanggal 11 Juli 2013. Dengan
diterimanya oleh TERADU dan/ atau TERLAPOR kelengkapan
dokumen tersebut, maka secara administratif dokumen pencalonan
PENGADU dan/ atau PELAPOR Telah Memenuhi Syarat.
4. Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka pada tanggal
27 Juni 2013 KPU Kota Serang telah melakukan verivfikasi lapangan
dengan mendatangi Sekretariat DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
dengan tujuan untuk mengecek keabsahan dari Surat dukungan dari
Partai Indonesia Sejahtera (PIS) kepada PENGADU dan/ atau PELAPOR
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusan Partai Indonesia Sejahtera No.
975/SK/DPP-PIS/06-2013 Tentang Persetujuan Dukungan Terhadap
Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten Dalam
Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-2018 tertanggal 16 Juli 2013.
Dan saat itu Pihak KPU Kota Serang, bertemu langsung dengan Sekjen
DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Bapak M. Jaya Butar-Butar, SH
yang membenarkan secara langsung surat dukungan aquo, sesuai
Berita acara Verifikasi Tertanggal 27 Juni 2013 yang ditandatangani
oleh Sekjen PIS M. Jaya Butar- Butar dan Petugas Verifikasi KPU Kota
Serang Drs. Ade Suparman dan Edi Mulyadi.
5. Bahwa ternyata pada tanggal 28 Juli 2013, PENGADU dan/ atau
PELAPOR sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil
Walikota Serang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU
Kota Serang berdasarkan Berita Acara KPU Kota Serang No. :
920/BA/VII/ 2013 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota
dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 tertanggal 28 Juli 2013,
dengan alasan bahwa Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan
perolehan suara sah sebanyak 5.409 (lima ribu empat ratus
4
sembilan) tidak memenuhi syarat untuk memberikan dukungan
karena SK DPC PIS Kota Serang yang diterbitkan oleh Ketua Umum
H. Budiyanto Darmastono, SE.M.Si dan Sekjend M. Jaya Butar-
Butar, SH dinyatakan cacat hukum disebabkan Ketua Umum telah
berpindah partai politik sejak tanggal 16 April 2013.
Dan selanjutnya KPU Kota Serang menerbitkan Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Serang No. 921/Kpts/KPU Kota-
015.436900/2013 Tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil
Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tertanggal 28
Juli 2013. Dan menetapkan Para Pasangan Bakal Calon Walikota dan
Wakil Walikota Serang yang memenuhi syarat pencalonan sebagai
berikut ;
1. TB. Delly Suhendar dan Agus Wahyu Werdhana
2. H. Agus Irawan Hasbullah dan H. Harto
3. Fadli dan Purwo Rubiono, S.Ag
4. H. Wahyudin Djahidi dan Iif Fariudin, SE.
5. H. Haerul Jaman, SE dan Sulfi, SH.M.Si.
Sementara nama PENGADU dan/ atau PELAPOR, meskipun sudah
dinyatakan telah memenuhi syarat administratif pendaftaran, akan
tetapi nama PENGADU dan/ atau PELAPOR tidak ditetapkan dan
dicantumkan dalam Surat Keputusan a quo, sehingga mengakibatkan
hilangnya hak konstitusi PENGADU dan/ atau PELAPOR untuk maju
sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang
Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Serang Tahun 2013.
6. Bahwa sejak tanggal 16 April 2013 Ketua Umum H. Budiyanto
Darmastono, SE.M.Si secara mekanisme internal atau AD/ ART
maupun Peraturan Organisi Partai Indonesia Sejahtera (PIS), masih
menjabat sebagai Ketua Umum dan sama sekali belum mengundurkan
diri ataupun diberhentikan maupun belum pernah ada pergantian
susunan dan struktur pengurus sebagai Ketua Umum, berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. M.MH-18 AH.11.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Perubahan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Dan Susunan Kepengurusan
5
Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera, tertanggal 03
September 2012.
Sehingga berdasarkan alasan tersebut, maka Ketua Umum H.
Budiyanto Darmastono, SE.M.Si masih sah sebagai pengurus dan
berwenang untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Ketua
Umum DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan/ atau berhak
mendandatangani Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Indonesia Sejahtera No. 975/SK/DPP-PIS/06-2013 Tentang
Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota
Serang Provinsi Banten Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-
2018 tertanggal 16 Juni 2013 Jo. Putusan Perkara No. 39/PUU-
XI/2013 Mahkamah Konstitusi R.I dalam Perkara Pengujian UU. No.
2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU. No. 2
Tahun 2008 Tentang Partai Politik terhadap UUD RI Tahun 1945.
7. Bahwa TERADU dan/ atau TERLAPOR tidak berwenang untuk menilai
cacat hukum atau tidak cacat hukumnya suatu tindakan Ketua Umum
DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) yang telah memberikan dukungan
kepada PENGADU dan/ atau PELAPOR, berdasarkan Surat Keputusan
Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera No. 975/SK/DPP-
PIS/06-2013 Tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Walikota
dan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten Dalam Pemilu Kepala
Daerah Periode 2013-2018 tertanggal 16 Juli 2013. Apalagi hal itu
dijadikan sebagai alasan yang mendasar untuk menggugurkan
PENGADU dan/ atau PELAPOR sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota
dan Wakil Walikota dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Serang Tahun
2013.
8. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013, KPU Kota Serang telah melakukan
verifikasi untuk menanyakan tentang kebenaran dukungan dari DPP
Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan bertemu langsung dengan Sekjen
Bapak M. Jaya Butar-Butar, SH, hal mana verifikasi hanya seputar
masalah kebenaran surat dukungan dan Sekjen membenarkan secara
langsung surat dukungan a quo, sesuai Berita acara Verifikasi
Tertanggal 27 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Sekjen PIS M. Jaya
6
Butar- Butar dan Petugas Verifikasi KPU Kota Serang Drs. Ade
Suparman dan Edi Mulyadi.
Akan tetapi dalam Berita Acara KPU Kota Serang No. : 920/BA/VII/
2013 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Serang Periode 2013-2018 tertanggal 28 Juli 2013, PENGADU
dan/ atau PELAPOR sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil
Walikota Serang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU
Kota Serang dengan alasan bahwa Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
dengan perolehan suara sah sebanyak 5.409 (lima ribu empat ratus
sembilan) tidak memenuhi syarat untuk memberikan dukungan
karena SK DPC PIS Kota Serang yang diterbitkan oleh Ketua Umum H.
Budiyanto Darmastono, SE.M.Si dan Sekjend M. Jaya Butar-Butar, SH
dinyatakan cacat hukum disebabkan Ketua Umum telah berpindah
partai politik sejak tanggal 16 April 2013.
Alasan tersebut sangat mengada-ngada untuk mencari cara agar
PENGADU dan/ atau PELAPOR dinyatakan tidak memenuhi syarat
menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah Kota Serang 2013 karena apa
yang diklarifikasi oleh TERADU dan/ atau TERLAPOR saat melakukan
verifikasi ke DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sebagai partai
pendukung PENGADU dan/ atau PELAPOR, berbeda dengan yang
menjadi alasan TERADU dan/ atau TERLAPOR dalam Berita Acara KPU
Kota Serang No. : 920/BA/VII/ 2013 Tentang Penetapan Bakal
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018
tertanggal 28 Juli 2013.
9. Bahwa tindakan PENGADU dan/ atau PELAPOR yang mengada-ngada
untuk mencari-cari cara untuk tidak mengikutsertakan PENGADU dan/
atau PELAPOR adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan, dan patut diduga bahwa PENGADU
dan/ atau PELAPOR telah mendapatkan intervensi dari pihak ketiga
untuk tidak mengikutsertakan PENGADU dan/ atau PELAPOR sebagai
Peserta Pemilu Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013.
10. Bahwa sikap PENGADU dan/ atau PELAPOR yang menggugurkan
PENGADU dan/ atau PELAPOR dengan menyatakan telah dinyatakan
tidak memenuhi syarat oleh KPU Kota Serang dengan alasan bahwa
Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan perolehan suara sah
7
sebanyak 5.409 (lima ribu empat ratus sembilan) tidak memenuhi
syarat untuk memberikan dukungan karena SK DPC PIS Kota
Seramg yang diterbitkan oleh Ketua Umum H. Budiyanto
Darmastono, SE.M.Si dan Sekjend M. Jaya Butar-Butar, SH
dinyatakan cacat hukum disebabkan Ketua Umum telah berpindah
partai politik sejak tanggal 16 April 2013 adalah tindakan yang
tidak mematuhi ketentuan Pasal 2 yang mengharuskan PENGADU
dan/ atau PELAPOR besikap mandiri, jujur, adil, proporsional,
profesional, dll. Karena apa yang dilakukan oleh TERADU dan/ atau
TERLAPOR saat melakukan verifikasi ke DPP Partai Indonesia Sejahtera
(PIS) sebagai partai pendukung PENGADU dan/ atau PELAPOR berbeda
dengan apa yang dijadikan alasan oleh TERADU dan/ atau TERLAPOR
untuk menyatakan bahwa Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan
perolehan suara sah sebanyak 5.409 (lima ribu empat ratus
sembilan) tidak memenuhi syarat untuk memberikan dukungan
kepada PENGADU dan/ atau PELAPOR.
11. Bahwa setiap tindakan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas
kewenangan yang sah. Wewenang sebagai dasar pelaksanaan fungsi
pemerintahan dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber,
yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya
digariskan melalui pembagian kekuasaan negara atau ditetapkan oleh
undang-undang, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan
yang berasal dari pelimpahan.
Berdasarkan sumber kewenangan yang diuraikan di atas, maka melalui
Pasal 66 ayat (1) huruf d, e, f, dan g UU No. 32 Tahun 2004,
sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 12 tahun 2008, yang
menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah meneliti
persyaratan Partai politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan
calon, meneliti persyaratan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah
yang diusulkan serta menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi
persyaratan.
12. Bahwa TERADU dan/ atau TERLAPOR menetapkan PENGADU dan/
atau PELAPOR tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai
8
Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang periode
2013-2018 dengan alasan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan
perolehan suara sah sebanyak 5.409 (lima ribu empat ratus
sembilan) tidak memenuhi syarat untuk memberikan dukungan
karena SK DPC PIS Kota Serang yang diterbitkan oleh Ketua Umum
H. Budiyanto Darmastono, SE.M.Si dan Sekjen M. Jaya Butar-Butar,
SH dinyatakan cacat hukum disebabkan Ketua Umum telah
berpindah partai politik sejak tanggal 16 April 2013.
13. Bahwa TERADU dan/ atau TERLAPOR Serang mempergunakan
ketentuan Pasal 16 dan Pasal 23 UU No. 02 Tahun 2008 sebagaimana
telah dirubah dengan UU No. 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ;
Pasal 16:
(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai
Politik apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri secara tertulis;
c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
d. melanggar AD dan ART.
(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.
Ketentuan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU
No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik tidak mengatur bahwa
seorang pengurus partai politik yang berpindah keanggotaan ke
partai politik lain, maka yang bersangkutan secara otomatis
berhenti sebagai anggota partai politik yang lama, akan tetapi
pemberhentiannya harus melalui mekanisme Partai Politik dalam
hal ini anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
14. Bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam sebuah
organisasi termasuk partai politik berfungsi untuk menggambarkan
mekanisme kerja suatu organisasi dan juga sebagai dasar atau
sumber hukum bagi organisasi tersebut. Dengan demikian seorang
pengurus yang telah pindah partai politik tetap dianggap sah sebagai
pengurus sehingga setiap tindakan hukum yang dilakukan harus
tetap dianggap sah sampai dengan yang bersangkutan diberhentikan
9
secara resmi melalui mekanisme anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga Partai politik tersebut.
Kemudian dalam Penegasannya :
Pasal 23
(1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan
dilakukan sesuai dengan AD dan ART.
(2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai
Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang
baru.
(3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7
(tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, e, f,
dan g UU No. 32 Tahun 2004, sebagaimana terakhir diubah dengan
UU No. 12 tahun 2008, Tentang Pemerintahan Daerah, TERADU
dan/ atau TERLAPOR memperoleh wewenang secara atribusi dalam
penetapan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota
Serang Provinsi Banten. Jika TERADU dan/ atau TERLAPOR
melakukan tindakan hukum melebihi batas kewenangannya (Ultra
Vires), dengan menetapkan pasangan bakal calon Walikota dan Wakil
Walikota Serang Provinsi Banten atas nama PENGADU dan/ atau
PELAPOR tidak memenuhi syarat melalui Berita Acara Nomor :
920/BA/VII/ 2013 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 tertanggal 28
Juli 2013 dengan alasan bahwa pengurus yang menandatangani
Rekomendasi Partai Politik Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
sebagai pengusul telah pindah ke partai poilitik lain tanpa
memperhatikan bahwa pengurus tersebut belum diberhentikan
secara resmi melalui mekanisme partai politik Partai Indonesia
Sejahtera (PIS) Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
partai politik tersebut, bukan tanpa mekanisme dalam anggaran
dasar dan anggara rumah tangga Partai Indonesia Sejahtera (PIS),
KPU Kota Serang telah memberhentikan H. Budiyanto
Darmastono, SE.M.Si dan Sekjen M. Jaya Butar-Butar, SH selaku
Ketua dan Sekretaris Partai Indonesia Sejahtera (PIS).
10
Bahwa sebagai penyelenggara Pemilukada, TERADU dan/ atau
TERLAPOR, dianggap melakukan tindakan hukum melebihi batas
kewenangannya (Ultra Vires) dalam bentuk Berita Acara Nomor :
920/BA/VII/ 2013 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 tertanggal 28
Juli 2013 dengan tidak memasukan PENGADU dan/ atau PELAPOR
sebagai pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota periode
2013-2018, sehingga dianggap melanggar Kode Etik Penyelenggaraan
Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Komisi
Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11
Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012.
Wewenang TERADU dan/ atau TERLAPOR sebagaimana diuraikan di
atas, harus dilaksanakan sesuai dengan dengan prosedur juga
substansi yang merupakan aspek legalitas tindak pemerintahan. Jika
salah satu dari aspek tersebut tidak dipenuhi, maka tindakan
pemerintahan yang dilakukan TERADU dan/ atau TERLAPOR selain
melanggar Kode Etik penyelenggaraan Pemilukada, juga dianggap
cacat yuridis.
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 PKPU No. 9 Tahun 2012 Dalam
pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau
Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari partai
politik atau gabungan partai politik, KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota bertugas, pada huruf (b) ; “memeriksa pemenuhan
jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas per seratus) atau jumlah
suara sah paling sedikit 15 % (lima belas per seratus)”.
Kemudian pada Pasal 70 angka 1 “KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota menolak pendaftaran bakal pasangan calon, yang
diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak
memenuhi jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) atau
jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus)”.
Jika TERADU dan/ atau TERLAPOR mempergunakan alasan bahwa
Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan perolehan suara sah
sebanyak 5.409 (lima ribu empat ratus sembilan) tidak memenuhi
syarat untuk memberikan dukungan karena SK DPC PIS Kota Serang
yang diterbitkan oleh Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono,
11
SE.M.Si dan Sekjen M. Jaya Butar-Butar, SH dinyatakan cacat
hukum disebabkan Ketua Umum telah berpindah partai politik sejak
tanggal 16 April 2013 untuk menggugurkan PENGADU dan/ atau
PELAPOR, maka semestinya berdasarkan ketentuan a quo TERADU
dan/ atau TERLAPOR dapat menolak pendaftaran PENGADU dan/
atau PELAPOR pada saat pendaftaran, bukan kemudian menerima
dan menyatakan lengkap dan memenuhi syarat secara administratif.
16. Bahwa DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) yang diketuai oleh Ketua
Umum H. Budiyanto Darmastono, SE.M.Si pasca tanggal 16 Apri 2013
tidak hanya menandatangani Surat Keputusan atau Surat Rekomendasi
dukungan kepada Para Penggugat saja yang ikut sebagai Pasangan
Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, akan
tetapi Bapak H. Budiyanto Darmastono, SE.M.Si juga tetap
menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Ketua Umum DPP
Partai Indonesia Sejahtera (PIS) yang juga menandatangani Surat
Keputusan atau Surat Rekomendasi dukungan kepada Pasangan
yang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati oleh KPU Kabupaten/ Kota, sepertihalnya di Pemilukada
Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Tapanuli Utara
Provinsi Sumatera Utara.
Di beberapa Kabupaten/ Kota lain, KPUD tidak pernah
mempermasalahkan posisi Bapak H. Budiyanto Darmastono, SE.M.Si
sebagai Ketua Umum DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) walaupun
sejak tanggal 16 April 2013 telah mendaftarkan diri sebagai Caleg
melalui Partai HANURA.
Ini membuktikan bahwa TERADU dan/ atau TERLAPOR telah keliru
dalam mengambil sikap untuk menerbitkan Surat Keputusan a quo
dengan menggurkan PENGADU dan/ atau PELAPOR sebagai Bakal
Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat
Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota
Serang Tahun 2013.
17. Bahwa tindakan TERADU dan/ atau TERLAPOR tersebut sebagaimana
diuraikan di atas adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang
(kennelijk onredelijk) dan merupakan tindakan penyalahgunaan
wewenang (detournement de pouvoir) dalam menerbitkan Surat
12
Keputusan a quo sehingga mengakibatkan Batal atau Tidak Sahnya
suatu Keputusan berupa : Surat Keputusan Komisi Pememilihan
Umum Kota Serang No. 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013
Tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang
Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota
dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tertanggal 28 Juli 2013.
KESIMPULAN
[2.2]Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan
kesimpulan tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengaduan
bertanggal 1 Agustus 2013 yang dirumuskan sebagai berikut :
1. Bahwa Para Teradu patut diduga secara bersama-sama atau sendiri-
sendiri telah melanggar Pasal 2 UU No. 15 tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu No. 13 Tahun 2012,
No. 11 Tahun 2012, No. 1 tahun 2012 tentang Kode Etik
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu dalam
menjalankan tugas dan kewajiban berdasarkan Landasan dan Prinsip
Dasar Etika dan Perilaku pada :
a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang ;
c. Sumpah / Janji Jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu ;
d. Asas Penyelenggaraan Pemilu :
- Mandiri ;
- Jujur ;
- Adil ;
- Kepastian Hukum ;
- Tertib ;
- Kepentingan Umum ;
- Keterbukaan ;
- Proporsionalitas ;
- Profesionalitas ;
- Akuntabilitas ;
- Efisiensi ;
13
- Efektifitas.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf (d) Paragraf 3
Bagian Ketiga tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU
Kabupaten/ Kota dalam UU No.15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur bahwa KPU kabupaten/
Kota memiliki tugas, wewenang dan kewajiban untuk ;
“mengokordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua
tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan
pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;”
3. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu
yang diatur Bagian Kedua Tentang Prinsip Dasar Etika dan Perilaku
dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012
Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu Penyelenggara
Pemilu Berkewajiban ;
- Pasal 6 huruf (a) : menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-
undangan;
- Pasal 8 huruf (b) : mengindahkan norma dalam penyelenggaraan
Pemilu;
- Pasal 9 huruf (b) : menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam
melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya;
(c) : menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas
penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis; (d) :
melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang
didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan
keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; (f) :
mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang,
dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
4. Bahwa Ketentuan a quo bersifat imperatif sebagai landasan etik bagi
perilaku individu sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisioner
KPU Kota Serang. Dan sikap PENGADU dan/ atau PELAPOR sama
14
sekali tidak mencerminkan norma-norma sebagaimana yang tertuan
dalam Pasal 2 PKPU Tahun 2012 maupun Kode Etik Penyelenggara
Pemilu.
5. Bahwa tindakan TERADU dan/ atau TERLAPOR dalam
menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan
Pemilu Kepala Daerah Kota Serang tahun 2013 tidak memperhatikan
dan menerapkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana
yang diatur dalam 10 Ayat (3) huruf (d) Paragraf 3 Bagian Ketiga
tentang Tugas, Wewenan dan Kewajiban KPU Kabupaten/ Kota
dalam UU No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan
Umum dan jelas-jelas melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu
yang diatur dalam Pasal 6 huruf (a), Pasal 8 huruf (b), Pasal 9 huruf
(b,c,d,f) pada Bagian Kedua Tentang Prinsip Dasar Etika dan Perilaku
Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012
Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Serta melanggar
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara Jo UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan
Pemilu, yaitu khususnya;
a. Asas Mandiri, yaitu asas yang mengharuskan TERADU dan/ atau
TERLAPOR untuk tetap independen dan terhindar dari pengaruh-
pengaruh pihak luar dalam menjalankkan tugas, wewenang dan
tanggung jawab.
b. Asas Jujur, yaitu asas asas yang mengisyaratkan kepada
Penyelenggara Pemilu agar menyelenggarakan Pemilu dengan
berlandaskan kejujuran dan berpedoman pada Peraturan Perundang-
undangan dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
c. Asas Adil, yaitu asas yang mengisyaratkan kepada Penyelenggara
Pemilu agar menyelenggarakan Pemilu dengan memperhatikan
kepentingan/ hak Peserta Pemilu secara adil dan bijaksana dengan
bertumpu pada Peraturan Perundang-undangan.
15
d. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,
kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan.
e. Asas Proporsionalitas dan Profesionalitas, yaitu asas yang
mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban TERADU dan/ atau
TERLAPOR tidak memperhatikan kepentingan/ hak konstitusi dari
PENGADU dan/ atau PELAPOR. Akibatnya hak-hak dari PENGADU
dan/ atau PELAPOR diabaikan dengan menggugurkan PENGADU dan/
atau PELAPOR sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil
Walikota Serang dengan dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan
alasan bahwa Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan perolehan suara
sah sebanyak 5.409 (lima ribu empat ratus sembilan) tidak memenuhi
syarat untuk memberikan dukungan karena SK DPC PIS Kota Seramg
yang diterbitkan oleh Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, SE.M.Si
dan Sekjend M. Jaya Butar-Butar, SH dinyatakan cacat hukum
disebabkan Ketua Umum telah berpindah partai politik sejak tanggal 16
April 2013.
6. Bahwa dengan tidak diperhatikannya dan/ atau tidak diterapkannya
asas-asas hukum dalam menjalankan tugas, wewenang dan
kewajibannya sebagai Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam PKPU No. 9 Tahun 2012 Jo Pasal 2 dan Pasal 10 Ayat (3) huruf (d)
Paragraf 3 Bagian Ketiga tentang Tugas, Wewenan dan Kewajiban KPU
Kabupaten/ Kota dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, maka secara prosedur dan maupun materiil
Keputusan TERADU dan/ atau TERLAPOR yaitu Surat Keputusan
Komisi Pememilihan Umum Kota Serang No. 921/Kpts/KPU Kota-
015.436900/2013 Tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan
Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013,
tertanggal 28 Juli 2013 adalah cacat hukum, dan menimbulkan
dampak yang luar biasa bagi PENGADU dan/ atau PELAPOR, yaitu baik
kerugian materiil maupun immateriil dengan hilangnya hak
konstitusional PENGADU dan/ atau PELAPOR untuk maju sebagai
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013.
16
7. Bahwa mengingat tahapan kampanye dalam Pemilihan Umum Calon
Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 akan dimulai pada
tanggal 19 Agustus 2013, maka mohon kepada Majelis Hakim DPPP
untuk mensckorsing pelaksanaan tahapan kampanye tersebut sampai
adanya putusan perkara a quo dan/ atau memeriksa dan memutuskan
perkara a quo sebelum tahapan kampanye tersebut dimulai, agar
PENGADU dan/ atau PELAPOR dapat dikutsertakan dalam tahapan
kampenye tersebut.
[2.3] PETITUM
Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk
memutuskan hal-hal sebagai berikut :
[2.3.1] DALAM POKOK PERKARA
Berdasarkan peristiwa dan fakta hukum di atas, pengaduan dan / atau
pelaporan PENGADU dan / atau PELAPOR telah memenuhi syarat
administratif dan verifikasi materiil yang telah ditentukan dalam Pedoman
Beracara Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP)
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggaraan
Pemilu, untuk itu mohon agar pengaduan dan / atau pelaporan ini diperiksa,
diadili dan diputus dalam persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu dengan amar / diktum putusan :
1. Mengabulkan Pengaduan dan/ atau laporan PENGADU dan/ atau
PELAPOR untuk seluruhnya.
2. PARA TERADU dan/ atau TERLAPOR terbukti melanggar Kode
Etik Penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Pasal 6 huruf (a),
Pasal 8 huruf (b), Pasal 9 huruf (b,c,d,f) pada Bagian Kedua
Tentang Prinsip Dasar Etika dan Perilaku Peraturan Bersama
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun
2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum..
3. Memberikan sanksi kepada PARA TERADU dan/ atau TERLAPOR
berupa PEMBERHENTIAN TETAP.
17
4. Memerintahkan kepada KPU R.I Cq. KPU Provinsi Banten untuk
meninjau kembali dan mencabut Berita Acara KPU Kota Serang
No. : 920/BA/VII/ 2013 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 tertanggal
28 Juli 2013, dan Surat Keputusan Komisi Pememilihan Umum
Kota Serang No. 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 Tentang
Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang
Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tertanggal 28 Juli 2013.
5. Memulihkan hak-hak konstitusi serta mengakomodir PENGADU
dan/atau PELAPOR sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan
Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun
2013.
6. Memerintahkan kepada Bawaslu R.I Cq. Bawaslu Provinsi Banten
Cq. Bawaslu Kota Serang dan Panwaslu R.I Cq. Panwaslu Provinsi
Banten Cq. PAnwaslu Kota Serang untuk mengawasi pelaksanaan
Putusan DKPP terhadap perkara a quo.
Atau apabilah Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
[2.4]Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu
mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai
dengan P-15, sebagai berikut :
DAFTAR ALAT BUKTI
1. P.1 : Keputusan KPU Kota Serang No. 570/Kpts/KPU Kota
015.436900/III/2013 Tentang Perubahan Asar Keputusan KPU
Kota Serang No. 101.A/Kptrs/KPU Kota 015.436900/III/2012
Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun
2013, tanggal 2 April 2013.
2. P.2 : Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Pencalonan Walikota dan
18
Wakil Walikota Tangerang tanggal 16 Juni 2013 rangkap Satu
bundel dukumen pendaftaran Calon Walikota dan Wakil
Walikota Serang Tahun 2013 atas nama PENGADU dan/ atau
PELAPOR.
3. P.3 : Surat KPU Kota Serang No. 867.A/KPU Kota-
015.436900/VII/2013, tertanggal 4 Juli 2013 dengan Perihal
Pemberitahuan Hasil Verivikasi Administratif yang ditujukan
kepada Tim Sukses Bakal Calon Walokota dan Wakil Walikota
Serang Periode 2013-2018 yang pada intinya menyampaikan
bahwa adanya kekurangan dan/ atau perlunya perbaikan
admistratif kelengkapan dokumen pencalonan.
4. P.4 : Tanda Terima Kelengkapan Dokumen Pencalonan atas nama
PENGADU dan/ atau PELAPOR dari KPU Kota Serang tertanggal
11 Juli 2013.
5. P.5 : Berita acara Verifikasi Tertanggal 27 Juni 2013 yang
ditandatangani oleh Sekjen PIS M. Jaya Butar- Butar dan
Petugas Verifikasi KPU Kota Serang Drs. Ade Suparman dan Edi
Mulyadi.
Ket ; bukti P.2 - P.5 menerangkan bahwa dokumen Pendaftaran
PENGADU dan/ atau PELAPOR telah memenuhi syarat sebagai
Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang
Periode 2013-2018.
6. P.6 : Berita Acara KPU Kota Serang No. : 920/BA/VII/ 2013 Tentang
Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Serang Periode 2013-2018 tertanggal 28 Juli 2013 berikut
lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Serang No. 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 Tentang
Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang
Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tertanggal
28 Juli 2013.
Ket ; bukti P.6 sebagai bukti bahwa TERADU dan / atau
TERLAPOR telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan
19
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta Kode
Etik Penyelenggara Pemilu atas digugurkannya PENGADU dan/
atau PELAPOR sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan
Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun
2013.
7. P.7: AD/ ART Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
8. P.8 : Peraturan Organisasi Partai Indonesia Sejahtera (PIS) No.
0967/PO/DPP-PIS/01-2013 tertanggal 10 Januari 2013.
9. P.9 : Surat Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM R.I No.
AHU.4.AH.02.03.20 Tanggal 6 September 2012 yang ditujukan
kepada Dirut Percetakan Negara R.I. berikut lampirannya ;
Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I No. M.HH-18.01
Tahun 2012 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar,
Anggran Rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera tertanggal 3
September 2012.
10 P.10 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia
. Sejahtera No. 1994/SK/DPP-PIS/06-2013 Tentang
Pengangkatan Pengurus DPC PIS Kota Serang Provinsi Banten.
12 P.11 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia
. Sejahtera No. 975/SK/DPP-PIS/06-2013 Tentang Persetujuan
Dukungan Terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang
Provinsi Banten Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-
2018 tertanggal 16 Juni 2013 atas nama PENGADU dan/ atau
PELAPOR.
13 P.13 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia
. Sejahtera No. 1993/SK/DPP-PIS/06-2013 Tentang
Pengangkatan Pengurus DPC PIS Kabupaten Tapanuli Utara
Provinsi Sumatera Utara, berikut lampiran Surat Keputusan
Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera No.
1989/SK/DPP-PIS/06-2013 Tentang Persetujuan Dukungan
Terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli
Utara Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilu Kepala Daerah
Periode 2013-2018 tertanggal 1 Mei 2013 atas nama BANJIR
20
SIMANJUNTAK. Dan dinyatakan memenuhi sayarat oleh KPU
Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera
Utara Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-2018.
14 P.14: Pengumuman KPU Kabuppaten Garut No. 341/KPUkab-
. 011.329062/VII/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan
Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati
Garut Tahun 2013, tertanggal 23 Juli 2013.
Ket : bukti P.7-P.14 membuktikan bahwa Ketua Umum H.
Budiyanto Darmastono, SE.M.Si masih sah sebagai Ketum PIS
dan berwenang menandatangani SK DPC PIS Kota Serang
maupun SK dukungan kepada PENGADU dan/ atau PELAPOR.
15 P.15 Pendapat Hukum Ahli HAN dan HTN sebagai Guru Besar Ilmu
Hukum Fakultas Hukum UMPATTI Ambon a.n. Prof. Dr.
Nirahua Salmon E. M, SH, M.Hum.
Ket : bukti P.16 membuktikan bahwa TERADU dan/ atau
TERLAPOR telah sewenang-wenang (kennelijk onredelijk) dan
menyalahgunalan wewenang (detournement de pouvoir) dalam
menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pememilihan Umum Kota
Serang No. 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 28
Juli 2013 Tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil
Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun
2013. Dan juga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
[2.5] Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah
menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada
pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :
[2.5.1] Secara umum para Teradu sebelumya membantah seluruh aduan
Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran
sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
[2.5.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban
dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut :
21
[2.5.1] JAWABAN DAN PENJELASAN
1. Bahwa tanggapan pengadu dan/atau pelapor pada poin A angka 5 dugaan
tidak Profesional dan Melanggar Hukum Landasan dan Prinsip Dasar Etika
dan Perilaku berdasarkan Pasal 109 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2011 jo. Pasal 1 angka 22 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor
1 Tahun 2012, tidak terbukti berdasarkan :
1.1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal
2 Ayat (1b) berbunyi Pendiri dan Pengurus Partai Politik dilarang
merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai
Politik Pasal 16 yang berbunyi ;
(l). Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai
Politik apabila :
a. Meninggal dunia ;
b. Mengundurkan diri secara tertulis ;
c. Menjadi anggota Partai Politik lain ; atau
d. Melanggar AD dan ART.
(2). Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.
1.2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 36 Ayat (2) berbunyi
Partai Politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi
persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% ( Lima belas persen
) dari jumlah kursi DPRD atau 15% ( Lima belas persen ) dari
akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota
DPRD didaerah yang bersangkutan.
1.3. Bahwa beradasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9
Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum
22
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 4 Ayat (1) berbunyi Partai
Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan bakal
Pasangan Calon, dengan persyaratan :
a. Memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan
DPRD terakhir paling rendah 15% ( Lima belas perseratus ) dari
jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau
b. Memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,
dan DPRD terakhir paling sedikit 15% ( Lima belas perseratus )
dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD terakhir didaerah yang
bersangkutan.
1.4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013
yang diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor
13 Tahun 2013, Pasal 19 huruf i surat pernyataan diri yang tidak
dapat ditarik kembali :
Poin 2 “Anggota Partai politik yang dicalonkan oleh Partai politik
berbeda dengan partai Politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu
maupun bukan Peserta Pemilu melampirkan Surat Pernyataan
Pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik asal”.
1.5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 menyatakan :
Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian ;
Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189 ), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan bagi
anggota DPR atau DPRD jika :
a. Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi
peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak
lagi ;
b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh
Partai Politik yang mencalonkannya ;
c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon
Tetap dari Partai yang mencalonkannya.
23
1.6.Sebagai penjelasan atas hal ini telah dikeluarkan Surat edaran Komisi
Pemilihan Umum R.I. Nomor : 554/KPU/VIII/2013, tanggal 2 Agustus
2013, Perihal : Penjelasan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
: 39/PUU-XI/2013.
2. Bahwa tanggapan pengadu Poin B tentang Legal Standing teradu dan/atau
terlapor dapat kami sampaikan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil
Walikota Serang dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik sebagai berikut :
a. Bahwa Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan dalam Pencalonan
Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dimulai tanggal 1-3 Juni
2013;
b. Bahwa Pengambilan Formulir dan Penyerahan Berkas Persyaratan
Pasangan Calon oleh Parpol/Gabungan Parpol dan Perseorangan dimulai
tanggal 7-13 Juni 2013;
c. Bahwa Penelitian dan Pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat
calon dimulai 14 Juni – 4 Juli 2013;
d. Bahwa melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan syarat calon
atau mengajukan calon baru dimulai tanggal 5-11 Juli 2013;
e. Bahwa penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan
pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian mulai 12-21
Juli 2013;
f. Bahwa KPU mengklarifikasi keabsahan dukungan Partai Indonesia
Sejahtera (PIS) Jln. Tebet Timur III No. 13 Tebet, Jakarta Selatan pada
tanggal 27 Juni 2013;
g. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, KPU Kota Serang
mengirimkan surat kepada Tim WALI dengan Nomor 875.A/KPU Kota-
015.436900/VII/2013 Tanggal 8 Juli 2013 Perihal Pemberitahuan Hasil
Verifikasi Administrasi dan Konfirmasi;
h. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 KPU Kota Serang mendapat Somasi dari
Tim Hukum dan Advokasi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota H.
Wahyudin Djahidi – Iif Fariudin, SE (WALI) No. 003/Per/Adv-
Wali/e/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 yang pada pokoknya menolak serta
keberatan dengan adanya Penerbitan Surat Keputusan dari DPP PIS
Nomor : 1993/SK/DPP-PIS/06-2013 yang memberikan dukungan Kepada
Pasangan Calon (WALI) dan Surat Keputusan Nomor : 1994/SK/DPP-
PIS/06-2013 yang juga memberikan Dukungan Kepada Pasangan Calon
(SULTAN), yang mana kedua-duanya surat Keputusan DPP PIS tersebut
24
ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2013 oleh sdr H.
Budiyanto Darmastono, SE., M.Si selaku Ketua Umum DPP PIS;
i. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2013 Kota Serang mendapat Somasi No.
003/S/Adv-Wali/e/VII/2013 tertanggal 18 Juli 2013 dari TIM hukum dan
Advokasi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Wahyudin Djahidi –
Iif Fariudin, SE (WALI) menolak dan keberatan dengan Penerbitan Surat
Keputusan dari DPP PIS Nomor : 1993/SK/DPP-PIS/06-2013 yang
memberikan dukungan Kepada Pasangan Calon (WALI) dan Surat
Keputusan Nomor : 1994/SK/DPP-PIS/06-2013 yang juga memberikan
Dukungan Kepada Pasangan Calon (SULTAN), yang mana kedua-duanya
surat Keputusan DPP PIS tersebut ditetapkan dan ditandatangani pada
tanggal 3 Juni 2013 oleh sdr H. Budiyanto Darmastono, SE., M.Si selaku
Ketua Umum DPP PIS sehingga dianggap tidak sah, tidak mengikat dan
tidak berkekuatan hukum karena sejak tanggal 16 April 2013 saudara H.
Budiyanto Darmastono, SE., M.Si telah pindah kepada partai Hanura dan
terdaftar sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Hanura untuk Dapil
Jawa Tengah 4 Nomor urut 3, yang penetapan DCSnya pada tanggal 30
Mei 2013;
j. Bahwa berdasarkan surat Somasi dari H. Wahyudin Djahidi – Iif Fariudin,
SE (WALI) meminta pembatalan dukungaan ganda pada dua pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013 yang di
keluarkan Partai Indonesia Sejahtera (PIS). KPU Kota Serang membuka
website : www.kpu.go.id Sdr. H. Budiyanto Darmastono, SE., M.Si selaku
Ketua Umum DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) telah terdaftar dalam
Daftar Calon Sementara anggota DPR R.I. dari Partai Hanura untuk Dapil
Jawa Tengah 4 dengan nomor urut 3 pada tanggal 16 April 2013.
3. Bahwa tanggapan terhadap Poin C tentang duduk perkara dapat kami
sampaikan sebagai berikut :
a. Bahwa pada tanggal 16 April 2013 H. Budiyanto Darmastono, SE.MSi
sebagai Ketua Umum Partai Indonesia Sejahtera (PIS) telah menjadi
anggota partai politik Hanura dan mencalonkan diri sebagai calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR R.I.)
untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah 4 (empat) dengan nomor urut
3 (tiga).
25
b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik Pasal 2 Ayat (1b) berbunyi Pendiri dan Pengurus Partai
Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik Pasal 16 yang berbunyi ;
(l). Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai
Politik apabila :
a. Meninggal dunia ;
b. Mengundurkan diri secara tertulis ;
c. Menjadi anggota Partai Politik lain ; atau
d. Melanggar AD dan ART.
(2). Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.
d. Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Indonesia
Sejahtera (PIS) BAB III Pemberhentian Anggota pada Pasal 4 Ayat (2)
huruf c berbunyi :
(2). Anggota diberhentikan karena :
a. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
serta keputusan partai ;
b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota ;
c. Menjadi anggota partai politik lain.
e. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kota Serang telah menerima 2
(dua) surat keputusan kepengurusan DPP Partai Indonesia Sejahtera
(PIS) yang mendukung bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Serang
periode 2013-2018 yaitu sebagai berikut :
1). SK DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor : 1993/SK/DPP-
PIS/06-2013 tertanggal 3 Juni 2013, dengan susunan Sdr. Acim
Muchtar sebagai Ketua dan Sdr. Kasbullah sebagai Sekretaris ( SK
DPP PIS ditandatangani oleh H. Budiyanto Darmastono, SE, M.Si
26
sebagai Ketua Umum dan M. Jaya Butar-Butar, SH.MH sebagai
Sekretaris Jendral ) ;
Kepengurusan Sdr. Acim Muchtar/ Sdr. Kasbullah memberikan
dukungan kepada pasangan bakal calon H. Wahyudin Djahidi dan
Iif Fariudin, SE ( terdaftar pada tanggal 13 Juni 2013 ).
2). SK DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor : 1994/SK/DPP-
PIS/06-2013 tertanggal 3 Juni 2013, dengan susunan Sdr. Karina
Isayani sebagai Ketua dan Sdr. Elly Yani sebagai Sekretaris ( SK
DPP PIS ditandatangani oleh H. Budiyanto Darmastono, SE, M.Si
sebagai Ketua Umum dan M. Jaya Butar-Butar, SH.MH sebagai
Sekretaris Jendral ) ;
Kepengurusan Sdr. Karina Isayani / Sdr. Elly Yani memberikan
dukungan kepada pasangan bakal calon H. Suciazhi, SE dan H.
Agus Tugiman, SE., MM ( terdaftar pada tanggal 12 Juni 2013 ).
f. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 66 Ayat
(2) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi bahwa
dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberi
dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu Pasangan calon yang
didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai
politik yang sah, sebagaimana Pasal 64.
g. Bahwa benar para Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon Walikota
dan Wakil Walikota Serang periode 2013-2018 yang diusung Partai
Indonesia Sejahtera (PIS) sesuai Surat keputusan Dewan Pimpinan
Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor : 975/SK/DPP-PIS/06-
2013 tertanggal 16 Juni 2013 tentang Persetujuan Dukungan terhadap
Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten dalam
Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-2018 yang memiliki suara sah 5.409
( Lima Ribu Empat Ratus Sembilan ) dan juga telah mendapatkan
dukungan dari 17 (tujuh belas) partai politik diluar legislative ( non
parlemen ) yaitu : Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Bulan
Bintang (PBB), Partai Persatuan Nahdiatul Ummah Indonesia (PPNUI),
Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Serikat Indonesia (PSI), Partai
27
Kedaulatan, Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Kebangkitan Nasional
Ulama (PKNU), Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Partai Demokrasi
Kebangsaan (PDK), Partai Pelopor, Partai Barisan Nasional (BARNAS),
Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia
(PKDI), Partai Buruh, Partai Merdeka, dan Partai Patriot yang memiliki
jumlah suara sah 35.009 ( Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan )
h. Bahwa berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 59 Ayat (2) berbunyi Partai Politik atau
gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a
dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan
perolehan sekurang-kurangnya 15% ( Lima belas persen ) dari jumlah
kursi DPRD atau 15% ( Lima belas persen ) dari akumulasi perolehan
suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang
bersangkutan.
i. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 49 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 36 Ayat (2) berbunyi
Partai Politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi
persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% ( Lima belas persen
) dari jumlah kursi DPRD atau 15% ( Lima belas persen ) dari
akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota
DPRD di daerah yang bersangkutan.
j. Bahwa beradasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9
Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 4 Ayat (1) berbunyi Partai
Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan bakal
Pasangan Calon, dengan Persyaratan :
a. Memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan
DPRD terakhir paling rendah 15% ( Lima belas perseratus ) dari
jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau
28
b. Memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD
dan DPRD terakhir paling sedikit 15% ( Lima belas perseratus )
dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di daerah yang
bersangkutan.
k. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang
Nomor 687/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Besaran Jumlah
Syarat Minimal Pengajuan Pasangan Calon dari Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Serang tahun 2013, menetapkan diktum ke tiga jumlah yang
mengajukan bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan
partai politik dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota
Serang tahun 2013 paling sedikit 15% ( Lima belas per seratus ) suara
sah pada pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 di kota
Serang, yaitu paling sedikit 37.190 ( Tiga puluh tujuh ribu seratus
sembilan puluh ) suara sah. ketentuan tersebut diatas para pelapor
tidak mencukupi persyaratan pencalonan dikarenakan perolehan suara
sah kurang dari 15 % ( Lima belas persen ).
l. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2013, para pelapor telah didaftarkan
oleh TIM SUKSES SULTAN pada kantor teradu dan/atau terlapor,
pendaftaran atas nama H, Suchiazhi, SE dan H. Agus Tugiman, SE.MM
untuk maju sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Serang periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota
Serang tahun 2013.
m. Bahwa benar Teradu dan/atau terlapor telah berkirim surat
Nomor 867.A/KPU Kota-015.436900/VII/2013 tertanggal 4 Juli 2013
dengan perihal pemberitahuan hasil Verifikasi Administratif yang
ditujukan kepada Tim sukses Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota
Serang. Periode 2013-2018 yang pada intinya menyampaikan bahwa
adanya kekurangan dan/atau perlunya perbaikan administrative
kelengkapan dokumen pencalonan para pengadu dan/atau pelapor,
yang diberi masa tenggang dari tanggal 05 Juli sampai dengan 11 Juli
2013.
29
n. Bahwa benar Tim Sukses para pengadu dan/atau pelapor pada tanggal
11 Juli 2013 telah melengkapi dan menyerahkan kekurangan
kelengkapan dokumen administrative pencalonan para pelapor kepada
terlapor, sesuai tanda terima dari teradu dan/atau terlapor tertanggal 11
Juli 2013.
o. Bahwa benar teradu dan/atau terlapor menerbitkan Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 921/Kpts/KPU Kota-
015.436900/2013, tanggal 28 Juli 2013 tentang pasangan bakal Calon
Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2013 yang menetapkan para
pasangan bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang yang
memenuhi syarat pencalonan sebagai berikut :
1. Tb. Delly Suhendar dan Agus Wahyu Wardhana.
2. H. Agus Irawan Hasbullah dan H. Harto.
3. Fadli dan Purwo Rubiono, S. Ag.
4. H. Wahyudin Djahidi dan Iif Fariudin,SE.
5. H. Tb. Haerul Jaman, B.Sc,. SE dan Sulhi,SH.M.Si.
4. Bahwa tanggapan terhadap Poin D permohonan pengadu dan/atau
pelapor berdasarkan fakta hukum dan aturan perundang-undangan
telah sesuai baik secara administratif maupun kode etik Penyelenggara
Pemilu, dengan ini teradu dan/atau terlapor memohon agar Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu Menolak seluruh dalil pengadu
dan/atau pelapor atau dalam amar/diktum putusan sebagai berikut :
1.) Menolak dengan tegas pengaduan pengadu dan/atau pelapor untuk
seluruhnya ;
2.) Tidak terbukti teradu dan/atau terlapor melanggar Kode Etik
Penyelenggara Pemilu ;
3.) Tidak cukup alasan untuk menjatuhkan hukuman berupa
pemberhentian tetap kepada teradu dan/atau terlapor ;
4.) Menguatkan keputusan KPU Nomor : 921/Kpts/KPU Kota –
015.436900/2013, tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil
Walikota Serang yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tanggal 28
Juli 2013 ;
30
5.) Memerintahkan kepada KPU Kota Serang untuk melanjutkan tahapan
Pemilukada Kota Serang sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan
Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang.
[2.5.6] PETITUM
Bahwa berdasarkan uraian diatas, Anggota KPU Kota Serang memohon
kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan
ini, sebagai berikut:
1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya.
2. Merehabilitasi nama baik Teradu 1 sampai dengan teradu V selaku
Ketua dan Anggota KPU Kota Serang.
3. Menolak pengaduan Pengadu untuk selebihnya.
[2.5.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu 1 s/d
Teradu 5 (KPU Kota Serang) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi
tanda bukti T-1 sampai dengan T-24, sebagai berikut :
DAFTAR ALAT BUKTI
No Tanda Bukti Keterangan
1. P-1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai
Politik;
2. P-2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. P-3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-
XI/2013 tertanggal 31 Juli 2013;
4. P-4 Surat KPU Nomor 554/KPU/VII/2013 tentang
penjelasan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 39/PUU-XI/2013 tertanggal 2 Agustus 2013;
5. P-5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 49
Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang
31
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;
6. P-6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. P-7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang
Nomor 570/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013;
8. P-8 Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang
Tahun 2013;
9. P-9 Berita Acara Klarifikasi Partai Indonesia Sejahtera
terkait kebenaran dukungan Partai Indonesia
Sejahtera terhadap Pasangan Bakal Calon Walikota
dan Wakil Walikota Serang periode Tahun 2013-2018
tertanggal 27 Juni 2013;
10. P-10 Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor
875.A/KPU Kota-015.436900/VII/2013 tentang
Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi dan
Konfirmasi tertanggal 8 Juli 2013;
11. P-11 Surat Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Bakal
Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang
Nomor 003/Per/Adv-Wali/e/VII/2013 terkait
permintaan Salinan Surat Keputusan DPP PIS Nomor
1994/SK/DPP-PIS/06-2013;
12. P-12 Surat Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Bakal
Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang
Nomor 003/S/Adv-Wali/e/VII/2013 tentang Somasi
tertanggal 18 Juli 2013;
13. P-13 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Indonesia Sejahtera Nomor 1993/SK/DPP-PIS/06-
2013 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan
Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kota
Serang Provinsi Banten tertanggal 3 Juni 2013;
14. P-14 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Indonesia Sejahtera Nomor 1994/SK/DPP-PIS/06-
2013 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan
Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kota
Serang Provinsi Banten tertanggal 3 Juni 2013;
15. P-15 Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia
Sejahtera Nomor 321/P/DPP-PIS/06-2013 tentang
32
Penegasan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia
Sejahtera tertanggal 5 Juni 2013;
16. P-16 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai
Indonesia Sejahtera;
17. P-17 Daftar dukungan Partai Politik terhadap Bakal
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang
tahun 2013-2018;
18. P-18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. P-19 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Indonesia Sejahtera Nomor 975/SK/DPP-PIS/06-
2013 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon
Walikota Serang Provinsi Banten Dalam Pemilu
Kepala Daerah Periode 2013-2018 tertanggal 16 Juni
2013;
20. P-20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Perpu Nomor 3 Tahun 2005;
21. P-21 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang
Nomor 687/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013
tentang Besaran Jumlah Syarat Minimal Pengajuan
Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
22. P-22 Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan
(DPTb) Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor
876.A/BA/VII/2013 tertanggal 11 Juli 2013;
23. P-23 Berita Acara Penetapan Bakal Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-
2018 Nomor 920/BA/VII/2013 tertanggal 28 Juli
2013;
24. P-24 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang
Nomor 921/Kpts/KPU Kota-15.436900/2013 tentang
Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota
Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota
Serang Tahun 2013.
33
[2.6] KETERANGAN PIHAK TERKAIT (KPU Provinsi Banten)
Bahwa KPU Provinsi Banten dalam persoalan terkait dengan pengaduan
Pengadu selalu memberikan arahan kepada KPU Kota Serang yang juga selalu
berkomunikasi aktif dengan baik. KPU Provinsi Banten memberikan arahan
agar KPU Kota Serang selalu bertindak sesuai dengan undang-undang dan
peraturan yang terkait.
IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah
menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;
[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP
terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana
berikut :
Kewenangan DKPP
[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan
DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi :
Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011
“ DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan
dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan
oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota,
anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota
KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota
Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota
Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.
Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011
DKPP mempunyai wewenang untuk :
a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan
pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan
pembelaan;
b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang
terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai
dokumen atau bukti lain; dan
c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti
melanggar kode etik.
Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:
34
“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.
[3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait
pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu,
maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo;
[3.5] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan
pelanggaran kode etik. Pengadu adalah masyarakat yang karena hak
konstitusional warga negara mencalonkan diri sebagai Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota Serang. Dengan demikian Para Pengadu memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo,;
[3.6] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pengadu, jawaban dan
penjelasan Teradu, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, serta
keterangan saksi Pengadu, keterangan saksi Teradu dan Keterangan Ahli
sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara, DKPP berkeyakinan sebagai
berikut :
[3.6.1] Menimbang bahwa Pengadu adalah bakal Pasangan Bakal Calon
Walikota dan Wakil Walikota Serang atas nama H. Sucizahi, SE dan H. Agus
Tugiman, SE., MM yang maju dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Serang
Periode 2013 s/d 2018 yang oleh Para Teradu dinyatakan tidak memenuhi
syarat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang
berdasarkan Berita Acara KPU Kota Serang No. : 920/BA/VII/ 2013 Tentang
Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode
2013-2018 tertanggal 28 Juli 2013 dengan alasan bahwa Partai Indonesia
Sejahtera (PIS) tidak memenuhi syarat untuk memberikan dukungan untuk
Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang atas nama H.
Sucizahi, SE dan H. Agus Tugiman, SE., MM karena SK DPC PIS Kota Serang
diterbitkan oleh Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, SE.M.Si yang
sejak tanggal 16 April 2013 telah menjadi anggota partai politik Hanura
dan mencalonkan diri sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR R.I.) untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah 4
(empat) dengan nomor urut 3 (tiga).
[3.6.2] Menimbang bahwa dalam Pasal 2 ayat (1b) UU No. 2 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
dinyatakan bahwa Pendiri dan Pengurus Partai Politik dilarang
merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c peraturan a quo juga dinyatakan bahwa
Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai
35
Politik apabila : a. Meninggal dunia ; b. Mengundurkan diri secara tertulis;
c. Menjadi anggota Partai Politik lain ; atau d. Melanggar AD dan ART.
Sehingga dengan demikian kedudukan H. Budiyanto Darmastono, SE.M.Si
sebagai Ketua Umum DPP PIS sekaligus anggota Partai Hanura sejak tanggal
16 April 2013 untuk mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPR RI adalah
bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1b) dan Pasal 16 peraturan a quo.
[3.6.3] Bahwa berdasarkan argumentasi hukum pengadu, pemberhentian
anggota partai harus didsarkan mekanisme internal partai, dalam hal ini
Partai Indonesia Sejahtera (PIS). Pengadu mengatakan, bahwa meskipun Ketua
Umum H. Budiyanto Darmastono telah menjadi anggota partai Hanura,
namun berdasarkan mekanisme internal PIS, yang bersangkutan masih
merupakan anggota dan Ketua Umum PIS. Terhadap hal tersebut, DKPP
berpendapat, bahwa KPU sebagai lembaga negara telah menetapkan H.
Budiyanto Damstono sebagai anggota dan masuk dalam Daftar Calon
Sementara (DCS) DPR RI Partai Hanura, maka mekanisme internal partai yang
mengatur hal terserbut tidak lagi diperlukan untuk mengakui keberadaan H
Budiyanto Darmastono sebagai anggota dan calon legislatif dari Partai Hanura.
Dengan senidirinya yang bersangkutan tidak lagi memiliki legalitas untuk
menajdi dan mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Umum PIS.
[3.6.4] Menimbang bahwa Pengadu dalam pokok aduannya meyakini bahwa
Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, SE.M.Si masih sah sebagai Ketua
Umum DPP PIS dengan berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 39/PUU-XI/2013 dalam Perkara Pengujian UU. No. 2 Tahun 2008 Tentang
Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Terhadap hal
tersebut sesungguhnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XI/2013
justru menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (3) peraturan a quo tidak lagi
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,
“dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika: a. partai politik yang
mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau
kepengurusan partai poitik tersebut sudah tidak ada lagi, b. anggota DPR atau
DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang
mencalonkannya, c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam
Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”
Jadi yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-
XI/2013 adalah menyangkut anggota DPR atau DPRD yang partai politiknya
tidak lagi menjadi peserta pemilu, walaupun dalam hal ini Partai PIS tidak lagi
36
menjadi peserta Pemilu Tahun 2014. Dan bukan mengenai status jabatan dan
keanggotaan ganda di partai politik, sehingga adalah tidak dibenarkan dan
bertentangan dengan hukum apabila H. Budiyanto Darmastono, SE.M.Si
yang masih menjadi calon legislatif dari Partai Hanura masih berstatus
anggota apalagi Ketua Umum DPP PIS yang memberikan dukungan dari Partai
PIS untuk Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang atas
nama H. Sucizahi, SE dan H. Agus Tugiman, SE., MM.
[3.6.5] Menimbang bahwa H. Budiyanto Darmastono, SE.M.Si sejak tanggal
16 April 2013 telah menjadi anggota Partai Hanura sedangkan dukungan
kepada bakal pasangan calon atas nama H. Sucizahi, SE dan H. Agus
Tugiman, SE., MM. berdasarkan SK DPP PIS No. 975/SK/DPP-PIS/06-2013
tertanggal 16 Juni 2013, sehingga langkah KPU Kota Serang yang tidak
meloloskan bakal pasangan calon atas nama H. Sucizahi, SE dan H. Agus
Tugiman, SE., MM berdasarkan Berita Acara KPU Kota Serang No.
920/BA/VII/ 2013 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 tertanggal 28 Juli 2013 adalah
sudah benar dan berlandasan hukum. Bahwa sikap KPU Kota Serang yang
mengambil keputusan secara hati-hati dan terus berkonsultasi aktif kepada
KPU Provinsi Banten merupakan contoh yang baik untuk ditiru bagi
penyelenggara pemilu lainnya di berbagai daerah dalam upaya untuk
mewujudkan Pemilu yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu dalil aduan
pengadu yang menyatakan bahwa para Teradu yakni Ketua dan Anggota KPU
Kota Serang telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
adalah tidak terbukti.
[3.6.6] Menimbang bahwa tentang dalil Pengadu selebihnya yang tidak
ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak
meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode
Etik Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan
menurut hukum;
