Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN 39/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor No. 148/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 39/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

[1.1] PENGADU Nama : Syamsul Rijali Pulungan Tempat/ Tanggal Lahir : Barus, 13 September 1973 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jln. Dusun Simandiangin, Desa Sabungan Kec. Sel. Kanan, Labuhan Batu Selatan Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------Pengadu ;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Imran Husaini Pekerjaan : Ketua KPU Kab. Labuhan Selatan Alamat : Kota Pinang, Labusel Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Teradu I ; Nama : Irwansyah Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Labuhan Selatan 1  Alamat : Kota Pinang, Labusel Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Teradu II ; Nama : Ridwan Nasution Pekerjaan : Ketua PPK Kecamatan Torgamba Alamat : Sikampak Kecamatan Torgamba, Labusel Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Teradu III ; Nama : Sopyan Situmeang Pekerjaan : Ketua PPS Desa Bukit Tujuh Alamat : Bukit Tujuh Kec. Torgamba, Labusel Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Teradu IV ; Nama : Suyanto Pekerjaan : Ketua PPS Desa Meranti Alamat : Sei Meranti Kec. Torganda, Labusel Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Teradu V ; Nama : Juliawati Pekerjaan : Ketua PPS Desa Torganda Alamat : Torganda Kec. Torganda , Labusel Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Teradu VI ; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Mendengar keterangan saksi-saksi Pengadu; Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu; Membaca kesimpulan Pengadu dan Teradu; Membaca kesimpulan tertulis dari Pengadu dan Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

2 ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 31 Juli 2013 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan pengaduan Nomor 148/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 39/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa telah terjadi dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu mulai dari KPPS sampai KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang dengan sengaja merubah perolehan suara Partai dan Calon (daftar perbandingan perhitungan suara, salinan C1 Hologram, salinan Model D-1, salinan Model D-1, salinan model DA-1, dan salinan Model DB 1); 2. Bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Labuhan Batu Selatan melalui saksi di Tingkat KPU Labuhan Batu Selatan tanggal 20 April 2014 telah mengajukan keberatan dan pada saat Rapat Pleno tersebutatas keberatan Pengadu, pihak KPU membuka C1 Plano di tiga TPS Dapil IV Torgamba yaitu TPS 5,6 dan 9 Dsa Bukit Tujuh. Hasil pembukaan C1 Plano tersebut membuat perolehan suara calon berubahsecara signifikan dan perolehan suara Partai Golkar juga bertambah 16 suara; 3. Bahwa pada lanjutan Rapat Pleno tanggal 21 April 2014 KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan alasan tidak ada rekomendasi dari Panwas secara sewenang-wenang menutup lanjutan Rapat Pleno sebelumnya, dan Rapat Pleno hanya berlangsung kurang lebih 30 menit. DPD Partai Golkar telah melakukan protes dan kebenaran tetapi KPU Kabupaten Labusel [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut : NO. KODE BUKTI KETERANGAN 1. Bukti P-1 Fotokopi Model C1 Hologram; 2. Bukti P-2 Fotokopi Model D-1; 3. Bukti P-3 Fotokopi Model DA-1 PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU 3 [2.3] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : [2.3.1] Bahwa Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: [2.3.2] JAWABAN DAN PENJELASAN PARA TERADU 1. Bahwa tidak ada niat maupun perbuatan dengan sengaja merubah perolehan suara untuk Partai dan Calon manapun dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. Bahwa pada saat pleno ditingkat KPPS, ditingkat PPS maupun ditingkat PPK tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, terlebih lebih yang menuangkannya pada formulir Model C2, D2 maupun DA2. Bahwa pada saat pleno ditingkat KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang berkeberatan adalah hanya Partai Golkar 2. Bahwa pada saat pleno tersebut saksi Partai Golkar mengajukan keberatan namun permasalahan pada saat itu adalah perolehan suara internal Partai Golkar yang tidak melibatkan partai lain, dan seluruh peserta rapat tidak ada keberatan atas permasalahan tersebut, namun sesuai dengan maksud Pasal 45 PKPU Nomor 27 Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan melalui pimpinan rapat pada saat itu meminta petunjuk dari Panwaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Panwaslu kemudian merekomendasikan untuk membuka model C Plano pada TPS yang diajukan oleh Partai Golkar yakni TPS 5, TPS 6 dan TPS 9 Desa Bukit Tujuh, dan ternyata yang terjadi adalah kesalahan pemindahan data dari model C Plano ke formulir lampiran Model C1 antar sesama Partai Golkar, sebab bila terjadi penambahan perolehan suara untuk Partai Golkar pasti ada partai lain yang dirugikan, dan pasti juga partai tersebut akan mengajukan keberatan sehingga akan menimbulkan kekisruhan dalam rapat. Sedangkan pada saat itu tidak ada kekisruhan. 3. Bahwa setelah skorsing dicabut pada tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 14.30 WIB, Partai Keadilan Sejahtera mengajukan interupsi dan menyatakan setelah rapat pleno di skor tadi malam , Partai Keadilan Sejahtera melakukan pencermatan terhadap isian formulir C, model D dan model DA, dan dibandingkan dengan apa yang disampaikan pada saat pleno tadi malam terutama di beberapa TPS yang diajukan oleh Partai Golkar. Selama pencermatan itu Partai Keadilan Sejahtera tidak menemukan perbedaan antara data yang disampaikan malam itu dengan 4  data yang dipegang oleh Partai Keadilan Sejahtera, sehingga Partai Keadilan Sejahtera merasa keberatan bila hal itu dipermasalahkan terlebih-lebih bila kembali membuka C Plano 4. Bahwa karena ada dua partai yang berbeda pendapat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan harus tetap bersikap adil sesuai dengan kode etik penyelenggara pemilu dan sesuai dengan maksud Pasal 45 PKPU Nomor 27 Tahun 2013 maka Komisi Pemilihan Umum meminta fatwa dari Panwaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan 5. Bahwa pada saat itu Panwaslu menolak memberikan rekomendasi untuk membuka C Plano dengan pertimbangan : a. Telah terjadi kesamaan data pada salinan formulir Model C1 yang dipegang oleh Partai Keadilan Sejahtera dengan yang dipegang oleh PPK sebagaimana yang dipermasalahkan oleh saksi Partai Golkar b. Tidak ada keberatan saksi yang tertuang dalam formulir C2, D2, DA2 pada saat pleno di tingkat KPPS, PPS maupun PPK c. Bahwa tanggal 21 April 2014 adalah hari terakhir jadwal pelaksanaan pleno sesuai dengan tahapan. 6. Bahwa atas dasar penolakan Panwaslu dimaksud Komisi Pemilihan Umum tidak mempunyai pilihan lain, sementara saksi dari partai tidak ada yang memberikan pendapat, sedangkan pada malam hari sebelumnya, sebelum rapat di skorsing semua proses rekapitulasi telah selesai maka Komisi Pemilihan Umum berkesimpulan bahwa semua saksi Partai Politik telah menyetujui kecuali Partai Golkar. 7. Bahwa untuk demi menjaga efesiensi dan waktu karena semua peserta rapat telah merasa lelah atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Selatan pimpinan rapat menutup rapat Pleno dan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara 8. Bahwa selanjutnya semua saksi Partai Politik, saksi DPD yang hadir menandatangani sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, kecuali Partai Golkar dan itupun hanya untuk Berita Acara Penghitungan Suara untuk DPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sedangkan untuk DPRD Provinsi dan DPR tetap ditandatangani. [2.3.4] PETITUM PENGADU 5 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk untuk menolak Seluruh Aduan dari Pengadu. [2.3.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21 sebagai berikut : NO KODE KETERANGAN BUKTI 1 Bukti T-1 Fotocopy hasil Risalah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota 2 Bukti T-2 DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Labuhan Batu Selatan Tahun 2014 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan tertanggal 20 April 2014; 3 Bukti-3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, Model DB; 4 Bukti-4 Fotocopy Perihal Rekomendasi Nomor : 169/Panwaslu- LS/V/2014 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan; 5 Bukti-5 Berita Acara Nomor : 076/BA/IV/2014 Tentang hasil scanning formulir model C, C1 dan lampiran C1 pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 Kabupaten Labuhan Batu Selatan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan; 6 Bukti-6 Berita Acara Nomor : /BA/RS/IV/2014 tentang perbaikan formulir C, C1 dan Lampiran C1 pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 Desa Rintis Kecamatan Silangkitang dari Panitia Pemungutan Suara Desa Rintis Kecamatan Silangkitang; 7 Bukti-7 Berita Acara Nomor : /BA/AG/IV/2014 tentang perbaikan formulir C, C1 dan Lampiran C1 pada pemilihan umum 6  legislatif tahun 2014 Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang dari Panitia Pemungutan Suara Aek Goti Kecamatan Silangkitang; 8 Bukti-8 Berita Acara Nomor : 35 /BA/HG/IV/2014 tentang perbaikan formulir C, C1 dan Lampiran C1 pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan; 9 Bukti-9 Berita Acara Nomor : 35 /BA/LP/IV/2014 tentang perbaikan formulir C, C1 dan Lampiran C1 pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan; 10 Bukti-10 Berita Acara Nomor : 35 /BA/SB/IV/2014 tentang perbaikan formulir C, C1 dan Lampiran C1 pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan, Panitia Pemungutan Suara Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan; 11 Bukti-11 Berita Acara Nomor : 35 /BA/SB/IV/2014 tentang perbaikan formulir C, C1 dan Lampiran C1 pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 Desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan, Panitia Pemungutan Suara Desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan; 12 Bukti-12 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DA) ; 14 Bukti-14 Fotocopy Pernyataan Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal senin 14 April 2014 (Model DA-2); 15 Bukti-15 Fotocopy Berita Acara Perbaikan-perbaikan Rekapitulasi Berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor : 169/ PANWASLU-LS/V/2014 Fotocopy Perihal Rekomendasi Nomor : 169/Panwaslu- 7  LS/V/2014 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan tertanggal 02 Mei 2014; 16 Bukti-16 Fotocopy Penerimaan Laporan Nomor:023/LP/PILEG/BULAN.II/TAHUN 2014 (Model B.1- DD); 17 Bukti-17 Fotocopy Berita Acara Nomor : 080/BA/V/2014 tentang perbaikan perolehan suara sah partai Golkar DAPIL 4 Kecamatan Torgamba pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun 2014 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan; 18 Bukti-18 Fotocopy Berita Acara Nomor : 038/BA/V/2014 tentang perbaikan perolehan suara sah partai Golkar DAPIL 4 Kecamatan Torgamba pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun 2014 dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Torgamba; 19 Bukti-19 Fotocopy surat mandat Nomor : 974/SM-PILEG 2014/LBS/IV/2014 tertanggal 17 Apri 2014 20 Bukti-20 Fotocopy Pernyataan Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB-2; 21 Bukti-21 Fotocopy selisih perhitungan suara berdasarkan C1,D1 dan DA-1 Dapil V Kecamatan Silangkitang/ Sungai Kanan

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP 8 [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (2)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. 9 Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu dalam penghitungan surat suara di KPPS dan rekapitulasi di KPU Kab. Labuhan Batu Selatan. Para teradu mengubah perolehan suara Partai dan Calon DPRD Partai Golkar di TPS 5, 6 dan 9. Para teradu tidak menindaklanjuti keberatan dalam rekapitulasi di KPU Kab. Labuhan Selatan. [4.2] Menimbang bahwa para teradu menolak aduan pengadu seluruhnya dan menjelaskan bahwa proses rekapitulasi telah ditempuh sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Teradu mengakui bahwa pada rekapitulasi tanggal 21 April 2014, pengadumenyampaikan keberatan atas TPS 5,6 dan 9 di Dapil IV dan 25 TPS di Dapil V, yang pada saat itu diterima dan telah dilakukan pemeriksaan atas dokumen terkait. Mengingat waktu telah larut malam, pada pukul 01.30 WIB Pleno ditunda untuk dilanjutkan pada esok hari pukul 14.00 WIB. Pada tanggal 22 April 2014 Pleno lanjutan dilaksanakan pada pukul 14.30 WIB. Namun, pemeriksaan lanjutan atas keberatan pengadu yang disampaikan pada tanggal 21 April 2014 tidak dilanjutkan. Para teradu mengatakan bahwa keputusan tidak melanjutkan pemeriksaan tersebut disebabkan adanya protes dari saksi PKS dan saksi partai lainnya. 10 [4.3] Berdasarkan keterangan para pihak, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa tindakan menghentikan pemeriksaan lanjutan telah melanggar prosedur dan asas kepastian untuk memperoleh kebenaran, karena pada pleno sebelumnya telah diputuskan untuk melakukan pemeriksaan dan bahkan sebagian telah diselesaikan. Dengan demikian dalil pengadu terbukti dan alasan teradu dapat dikesampingkan. [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan.

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa : [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV, V, dan VI terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi terhadap teradu I, II, III, IV, V, dan VI.

1. Menerima aduan pengadu untuk sebagian ; 2. Menjatuhkan Sanksi berupah PERINGATAN terhadap Teradu I a/n Imran Husaini , Teradu II a/n Irwansyah, Teradu III a/n Ridwan Nasution, Teradu IV a/n Sopyan Situmeang, Teradu V a/n Suyanto dan Teradu VI a/n Juliawati, selaku Ketua dan Anggota KPU Kab. Labuhan Batu Selatan sejak dibacakannya putusan ini. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan putusan ini, dan 11  4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Sabtu tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Jum’at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, dan Nur Hidayat Sardini, masing- masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. 12 SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 13