III. DUDUK PERKARA
Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 480/I-P/L-
DKPP/2014 tanggal 5 Juni 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 282/DKPP-
PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang kode etik DKPP tanggal 22 Oktober 2014 telah
menyampaikan aduan, baik secara tertulis maupun secara lisan terkait dugaan
pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Para Teradu sebagai
berikut:
1. Bahwa Pengadu atas nama Sdri. Hj. Munjiah adalah Calon Anggota DPRD Provinsi
Banten Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Banten 1 Kota Serang dari Partai
Kebangkitan Bangsa pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014;
2. Bahwa perolehan suara PKB dan Pengadu ketika Rapat Pleno tingkat Kecamatan
Walantaka pada hari Senin, 14 April 2014 yang dituangkan dalam Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota
DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Model DA) dan Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan
(Model DA-1 DPRD Provinsi) menunjukkan: suara PKB berjumlah 1.215, suara
Pengadu berjumlah 3.439, serta suara PKB dan seluruh caleg berjumlah 5.161.
Model DA dan DA-1 tersebut telah ditandatangani oleh petugas PPK serta masing-
masing saksi partai politik (Bukti P-1);
3. Bahwa Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII diduga membentuk opini adanya
temuan penggelembungan suara Pengadu dan PKB di Kecamatan Walantaka (PPS
3
Teritih, Pipitan, dan Walantaka). Setelah melakukan klarifikasi terhadap ketiga PPS
tersebut dan meneruskan dugaan tindak pidana pemilu kepada Sentra Gakkumdu
pada 22 April 2014, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII diminta melengkapi
barang bukti antara lain berupa Model C1 Plano, Model C1 Bersertifikat, Model D1
Plano, dan Model DA DPRD Provinsi Kecamatan Walantaka, serta saksi yang melihat
langsung terjadinya perubahan angka-angka di PPS Pipitan dan Model DA
Walantaka. Sampai dengan batas akhir yang ditentukan Sentra Gakkumdu, Teradu
VI, Teradu VII, dan Teradu VIII tidak dapat menemukan orang yang diduga
mengubah angka pada Model D1 Plano PPS Pipitan serta saksi yang melihat langsung
perubahan tersebut. Berdasarkan analisa, kajian, dan Pleno Teradu VI, Teradu VII,
dan Teradu VIII memutuskan pelanggaran tersebut masuk dalam kategori
Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Kode Etik pada tanggal 3 Mei 2014 (Bukti P-4);
4. Bahwa Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII kemudian merekomendasikan KPU
Kota Serang untuk memperbaiki data-data terkait temuan penggelembungan suara
pada pleno tingkat KPU Kota Serang tanggal 19 April 2014 sehingga seakan-akan
memang telah terjadi penggelembungan suara untuk PKB dan Pengadu;
5. Bahwa dalam rapat pleno, Model C1 Plano diambil dari kantong plastik putih dan
dibawa dari Hotel D’Gria, bukan dari dalam kotak suara yang disegel. Model C1 Plano
tersebut dihitung ulang khusus untuk perolehan suara PKB dan suara Pengadu di
Kecamatan Walantaka. Saksi dari pihak Pengadu sudah mengajukan keberatan
kepada Para Teradu karena Model C1 Plano tersebut tidak tersegel sehingga tidak
dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, serta data-data yang dibacakan tidak
berdasarkan hasil Pleno di tingkat Kecamatan Walantaka pada tanggal 14 April 2014.
Hal ini dinilai Pengadu bertentangan dengan Pasal 29 dan Pasal 40 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 yang mengatur bahwa PPK wajib
menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota: “seluruh kotak suara yang berisi Surat
Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari
seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir di tingkat PPS dalam keadaan disegel”;
6. Bahwa menurut keterangan Saksi Pengadu PKB yaitu Sdr. Adie Mulia Putra, Teradu I
sampai dengan Teradu V telah meminta saksi Pengadu untuk datang pada hari
Jumat tanggal 18 April 2014 pukul 23.00 WIB di kantor PPK Walantaka dengan
tujuan untuk membuka kotak suara Model C-1 Kelurahan Teritih Kecamatan
Walantaka. Namun, kotak suara Model C-1 Kelurahan Teritih tidak jadi dibuka
dengan alasan yang tidak jelas dari Teradu I sampai dengan Teradu V;
7. Bahwa Teradu I sampai dengan Teradu V menjalankan rekomendasi Panwaslu Kota
Serang dan mengurangi jumlah suara perolehan PKB dan caleg-caleg PKB, termasuk
Pengadu, di Kecamatan Walantaka ketika rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota
tanggal 19 April 2014;
4
8. Bahwa Pleno tingkat Kecamatan Walantaka yang dituangkan dalam Model DA-1
menunjukkan: total suara PKB berjumlah 1.215, total suara Pengadu berjumlah
3.439, serta total suara PKB dan seluruh caleg berjumlah 5.161. Namun, ketika
Pleno di tingkat Kota Serang, perolehan di Kecamatan Walantaka dalam Model DB-1
menunjukkan: suara PKB berjumlah 978, suara Pengadu berjumlah 2.874, dengan
jumlah total seluruh berjumlah 4.355 suara. Menurut Pengadu, perolehan suara PKB
dan seluruh caleg pada tingkat Kabupaten/Kota berkurang sebanyak 806 suara dari
27.987 menjadi 27.181. Para Teradu mengurangi dan mengubah suara PKB
sebanyak 806 suara di PPK Walantaka yang semula berjumlah 8.649 suara berubah
menjadi 7.843 suara. Akibatnya Pengadu sebagai Caleg PKB Dapil Banten I Kota
Serang tidak mendapatkan kursi ke 5 sebagai kuota kursi terakhir (Bukti P-2 dan
Bukti P-3);
9. Bahwa menurut Pengadu, jika ada temuan ataupun pencocokan data, maka
berdasarkan Pasal 223 UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD, dan DPRD, penghitungan suara ulang dilaksanakan oleh PPS yang
bersangkutan. Oleh karena itu, tindakan Teradu I sampai dengan Teradu V yang
telah melakukan penghitungan ulang perolehan suara PKB dan Pengadu dinilai
melanggar ketentuan perundang-undangan. Ditambah lagi, jika terjadi
ketidaksesuaian data maka penghitungan ulang harus dilakukan terhadap semua
partai politik dan suara masing-masing partai politik;
10. Bahwa Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII dinilai tidak jujur dan berpihak dalam
menanggapi laporan pengaduan Pengadu sesuai Surat Nomor: 111/DPC-02/A-
1/IV/2014 Perihal Permohonan dan Keberatan Hasil Penghitungan Suara di 6
Kecamatan (Serang, Taktakan, Kasemen, Curug, Walantaka, dan Cipocok Jaya).
Melalui jawabannya tanggal 20 April 2014 melalui surat Nomor: 00/Div-
Um/202/Pileg/IV/2014 Panwaslu menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan
Pengadu karena menurut Pasal 229 ayat 1 UU Nomor 8 tahun 2012, KPU telah
melakukan pembetulan data, melalui pengecekan dan rekapitulasi ulang data yang
termuat dalam sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, ketika terjadi
perbedaan antara data jumlah suara milik PPS dengan data milik saksi dan
Panwaslu. Permintaan Pengadu untuk penghitungan ulang tidak dapat diterima Para
Teradu Panwaslu Kota Serang (Bukti P-5);
11. Bahwa menurut Pengadu, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII seharusnya
memeriksa secara menyeluruh penyebab terjadinya perbedaan suara. Pengadu
menilai solusi atas perbedaan data tidak diselesaikan dengan transparan dan
akuntabel sehingga ada pihak yang merasa dirugikan.
KESIMPULAN
5
[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan
kesimpulan aduan sebagai berikut:
1. Para Teradu melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011,
Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013;
2. Para Teradu melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Bersama KPU,
Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum.
[2.3] PETITUM
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai
berikut:
1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara kepada Para Teradu;
3. Memerintahkan KPU Provinsi Banten dan KPU RI untuk melakukan peninjauan
kembali secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPU Kota Serang, sesuai prinsip
dan etika penyelenggara pemilu, untuk memulihkan Hak Konstitusional Pengadu
atas nama Hj. Munjiah sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Banten Terpilih dari
Daerah Pemilihan Banten 1 Kota Serang;
4. Memerintahkan KPU Provinsi Banten atau KPU RI untuk mengambil alih tanggung
jawab KPU Kota Serang untuk sementara, serta Bawaslu RI untuk mengawasi
Putusan DKPP RI.
[2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis
yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-42 sebagai berikut:
1. Bukti P-1 : Fotokopi Model DA dan DA-1 DPRD Provinsi Banten Dapil 1
Kecamatan Walantaka Kota Serang (Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon
Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil 1 Kota Serang
(Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan
di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi
Tahun 2014 Provinsi Banten);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model EA-1 Dapil 1 (Rincian Perolehan Suara Sah Setia
Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi serta Peringkat
Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun
2014 Provinsi Banten);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Serang Nomor:001/Div-
Um/202/Pileg/IV/2014 tertanggal 20 April 2014 Perihal:
Jawaban Permohonan Penghitungan Suara;
6
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Serang Nomor:001/Div-
Um/214/Pileg/IV/2014 tertanggal 20 April 2014 Perihal:
Jawaban Surat Keberatan Hasil Pleno yang ditujukan kepada
Ketua DPC Kota Serang Partai PKB;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keberatan Hasil Pleno KPU Kota Serang dari DPC
PKB Nomor 112/DPC-01/1.1/IV/2014 tanggal 27 April 2014
yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Banten;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model EA (Berita Acara Nomor: 21/BA/V/2014 Tentang
Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta
Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei
2014;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2014 Tentang Penetapan
Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon
Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Banten Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model EA-1 (Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah
Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014
Provinsi Banten);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model EA-5 (Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik
dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Provinsi
Banten);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model DC-1 DPRD Provinsi (Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di
Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun
2014 Provinsi Banten);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model E-1 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional
dalam Pemilu Tahun 2014 dan Rekapitulasi Jumlah Perolehan
Suara Sah Partai Politik Secara Nasional dalam Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Banten
Daerah Pemilihan Banten 1 ditetapkan tanggal 12 Mei 2014
(Model EA-3);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model D dan Model D-1 DPRD Provinsi di Kelurahan
Pipitan Kecamatan Walantaka (Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota
DPR, DPRD Provinsi, serta calon Anggota DPD, di tingkat
Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model D dan Lampiran D-1 DPRD Provinsi di Kelurahan
Pager Agung Kecamatan Walantaka (Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, serta calon Anggota DPD, di tingkat
Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014);
7
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model D dan Lampiran D-1 DPRD Provinsi di Kelurahan
Walantaka Kecamatan Walantaka (Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, serta calon Anggota DPD, di tingkat
Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014);
17. Bukti P-17 : Fotokopi D dan Lampiran D-1 DPRD Provinsi di Kelurahan
Pabuaran Kecamatan Walantaka (Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota
DPR, DPRD Provinsi, serta calon Anggota DPD, di tingkat
Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Lampiran Model D-1 DPRD Provinsi di Kelurahan
Penancangan Kecamatan Cipocok Jaya (Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPRD Provinsi di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu
Tahun 2014);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Lampiran Model D-1 DPRD Provinsi di Kelurahan
Karundang Kecamatan Cipocok Jaya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota
DPRD Provinsi di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun
2014);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Lampiran Model D-1 DPRD Provinsi di Kelurahan
Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya (Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPRD Provinsi di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu
Tahun 2014);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Lampiran Model D-1 DPRD Provinsi di Kelurahan Banjar
Sari Kecamatan Cipocok Jaya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota
DPRD Provinsi di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun
2014);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi di Kecamatan
Cipocok Jaya-Kota Serang (Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK dalam Pemilu
Tahun 2014);
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model D Kelurahan Panca Laksana Kecamatan Curug
(Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, serta calon
Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan dalam Pemilu 2014);
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model D Kelurahan Sukawana Kecamatan Curug (Berita
Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, serta calon
Anggota DPD di Tingkat Desa/ Kelurahan dalam Pemilu 2014);
25. Bukti P-25 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi di Kecamatan
Curug-Kota Serang (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di tingkat PPK dalam Pemilu Tahun 2014);
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C dan C1 TPS 01 Kelurahan Pengampelan
Kecamatan Walantaka (Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014);
8
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C dan C1 TPS 02 Kelurahan Pengampelan
Kecamatan Walantaka (Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014);
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C dan C1 TPS 03 Kelurahan Pengampelan
Kecamatan Walantaka (Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014);
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model C dan C1 TPS 04 Kelurahan Pengampelan
Kecamatan Walantaka (Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014);
30. Bukti P-30 : Fotokopi Model C dan C1 TPS 05 Kelurahan Pengampelan
Kecamatan Walantaka (Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014);
31. Bukti P-31 : Fotokopi Model C dan C1 TPS 06 Kelurahan Pengampelan
Kecamatan Walantaka (Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014);
32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C dan C1 TPS 07 Kelurahan Pengampelan
Kecamatan Walantaka (Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014);
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C dan C1 TPS 08 Kelurahan Pengampelan
Kecamatan Walantaka (Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014);
34. Bukti P-34 : Fotokopi Model C dan C1 TPS 09 Kelurahan Pengampelan
Kecamatan Walantaka (Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014);
35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C dan C1 TPS 10 Kelurahan Pengampelan
Kecamatan Walantaka (Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014);
36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C dan C1 TPS 11 Kelurahan Pengampelan
Kecamatan Walantaka (Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014);
37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C dan C1 TPS 12 Kelurahan Pengampelan
Kecamatan Walantaka (Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014);
38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C dan C1 TPS 13 Kelurahan Pengampelan
Kecamatan Walantaka (Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014);
9
39. Bukti P-39 : Fotokopi Model C dan C1 TPS 14 Kelurahan Pengampelan
Kecamatan Walantaka (Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014);
40. Bukti P-40 : Fotokopi Model C dan C1 TPS 15 Kelurahan Pengampelan
Kecamatan Walantaka (Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014);
41. Bukti P-41 : Fotokopi Model C dan C1 TPS 16 Kelurahan Pengampelan
Kecamatan Walantaka (Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014);
42. Bukti P-42 : Fotokopi Model C dan C1 TPS 17 Kelurahan Pengampelan
Kecamatan Walantaka (Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014).
Selain itu, Pengadu juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan
keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 November 2014 yang pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Suharyadi
Bahwa Saksi merupakan Saksi PKB ketika Pleno Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Banten pada
tingkat PPK Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
Bahwa Saksi mengatakan pleno dimulai pada pukul 11.00 WIB. Saksi hadir
dalam pleno sejak siang hingga pukul 02.30 WIB pagi esok harinya atau
menjelang subuh. Saksi ikut menandatangani hasil penghitungan akhir
perolehan suara seluruh PPS se-Kecamatan Walantaka. Saksi tahu bahwa
tidak ada satu pun keberatan pada saat itu hingga pleno berakhir;
Bahwa Saksi lupa tentang tanggal berapa pleno di PPK Walantaka
berlangsung. Saksi mengatakan bahwa kalau tidak salah pleno tingkat PPK
berlangsung pada tanggal 14 April 2014. Saksi ingat bahwa pleno tersebut
dilakukan pada hari Minggu di bulan April;
Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menjadi ketua Pleno Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD
Provinsi Banten pada tingkat PPK Kecamatan Walantaka.
2. Adie Mulia Putra
Bahwa Saksi diminta hadir oleh Teradu I dalam pemeriksaan kotak suara di
kantor PPK Walantaka oleh Ketua KPU Kota Serang pada tanggal 18 April 2014
terkait adanya laporan perselisihan suara;
Bahwa Saksi hadir di kantor PPK Walantaka hingga pukul 00.00 WIB tetapi
tidak ada pembukaan kotak suara;
10
Bahwa Saksi tidak tahu secara detail kotak suara mana saja yang seharusnya
dibuka dan tidak melihat kotak suara yang seharusnya dibuka;
Bahwa ketika sedang berada kantor PPK Walantaka tanggal 18 April 2014
malam itu, Saksi hanya mengobrol di kantor PPK dengan Ketua KPU Kota
Serang. Karena hanya Saksi yang datang sementara saksi-saksi partai politik
lainnya tidak datang, maka Saksi pulang dan diminta datang besok saja;
Bahwa Saksi merupakan Saksi PKB ketika Pleno Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Banten pada
tingkat KPU Kota Serang;
Bahwa pada pleno tingkat Kota Serang, Saksi duduk di kursi baris kedua dari
belakang. Saksi tidak ingat dan tidak menanyakan asal partai saksi yang
duduk di depan maupun di belakang kursi Saksi;
Bahwa Saksi menyaksikan pembacaan perolehan suara Caleg DPRD Provinsi
khusus PKB dilakukan pada akhir pleno tingkat Kota Serang. Ketika itu Saksi
mendengar Ketua Pleno menyatakan bahwa perolehan suara Caleg DPRD
Provinsi khusus PKB dihitung paling akhir karena ada masalah sehingga
harus dilakukan rekapitulasi ulang;
Bahwa Saksi melihat Para Anggota KPU Kota Serang membawa C1 Plano yang
dibungkus plastik transparan dari luar atau samping pintu hotel, bukan
dikeluarkan langsung dari kotak suara di depan ruangan pleno. Kemudian
PPK Walantaka yang membacakan Model C1 Plano tersebut;
Bahwa Saksi tidak ingat dan tidak tahu pasti jumlah kotak yang ada di depan
ruangan pleno. Setahu Saksi, untuk rekapitulasi DPRD Provinsi masing-
masing kotak yang tersegel dibuka di depan ruang pleno dan di hadapan para
saksi. Namun, Model C1 Plano khusus penghitungan perolehan suara Caleg
DPRD Provinsi dari PKB tidak diambil dari kotak yang dibuka di depan
ruangan melainkan sudah dibawa di dalam plastik dari luar pintu ruangan.
Hanya Model C1 Plano milik Kecamatan Walantaka yang dibawa dari luar
pintu samping. Namun, ketika itu Saksi tidak mengajukan keberatan terkait
hal tersebut;
Bahwa ketika pleno tingkat kota, Saksi mengajukan keberatan lisan secara
terbuka kepada Ketua KPU Kota Serang dan Ketua Panwaslu Kota Serang
bahwa hasil penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan hasil di
tingkat PPK. Perolehan suara Pengadu menjadi berkurang 806 pada pleno
tingkat Kota. Mereka merespon keberatan Saksi dengan mengatakan bahwa
hasil tersebut hanya koreksi saja dan setelah itu Saksi tidak mau tanda
tangan. Pada malam hari di hari yang sama, Saksi mengajukan surat
keberatan kepada Ketua KPU Kota Serang;
Bahwa Saksi tidak hadir hingga rapat pleno selesai karena setelah
mengajukan keberatan dan tidak mau menandatangani hasil pleno, Saksi ke
11
luar ruangan dan pulang setelah break atau istirahat sholat magrib.
Sementara itu, rapat pleno ketika itu baru selesai pukul 20.30 WIB;
3. Nurpan
Saksi menerangkan bahwa yang bersangkutan menjadi Saksi ketika Rapat
Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPRD Provinsi Banten pada tingkat KPU Provinsi dari seluruh Daerah
Pemilihan Banten I Kota Serang tanggal 12 Mei 2014;
Saksi mengajukan keberatan terkait penurunan perolehan suara Pengadu
ketika pleno tingkat provinsi dan menolak menandatangani Berita Acara hasil
pleno tersebut karena tidak sesuai dengan hasil pleno di tingkat PPK
Walantaka.
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
[2.5] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada
persidangan tanggal 22 Oktober 2014, baik secara tertulis maupun secara lisan yang
pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
[2.5.1] Keterangan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V atas
nama Heri Wahidin, Ali Faisal, Fierly Murdiyat, Durotul Bahiyah, dan Akhmad
Syarifudin masing-masing selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Serang.
1. Bahwa terdapat kekeliruan pemahaman dari Pengadu mengenai proses penyelesaian
masalah etika dan administrasi. Bahwa yang dilakukan Gakkumdu adalah proses
hukum pidana. Sementara rekomendasi Panwaslu Kota Serang terkait apa yang
terjadi di Kecamatan Walantaka adalah persoalan etika dan administrasi pemilu
yang disahkan oleh peraturan. Etika berhubungan dengan perilaku para
penyelenggara pemilu, khususnya Ketua dan Anggota di PPS yang menjadi temuan,
serta PPK yang bersangkutan;
2. Bahwa sebelum proses pembukaan kotak dan pengumpulan Model C1 Plano desa-
desa terkait, Para Teradu berkonsultasi kepada Divisi Teknis KPU Provinsi Banten
atas nama Syaeful Bahri terkait tindak lanjut terhadap rekomendasi lisan dari Ketua
Panwaslu Kota Serang pada Jumat sore tanggal 18 April 2014 -yang diperkuat
dengan rekomendasi tertulis pada 19 April 2014. Beliau mengatakan agar KPU Kota
Serang melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kota Serang.
3. Bahwa disamping itu, KPU Kota Serang juga berkonsultasi dengan Ketua Bawaslu
Provinsi Banten atas nama Pramono U. Thantowi. Beliau menyarankan agar
pembukaan kotak dan pengumpulan Model C1 Plano dilaksanakan di kantor PPK
Walantaka pada tanggal 18 April 2014. Kemudian sinkronisasi dilaksanakan tanggal
19 April 2014 di Hotel D’Gria. Oleh karena keterbatasan waktu dan efektivitas rapat
pleno tingkat kota keesokan hari, Panwaslu Kota Serang juga memerintahkan agar
kotak dibuka di gudang PPK Walantaka hingga Sabtu, 19 April 2014 dini hari;
12
4. Proses pembukaan kotak dan pengumpulan Model C1 Plano dilakukan dan
disaksikan oleh Anggota PPK Walantaka (Ali Imron), Anggota Panwascam Walantaka
(Nurjaya), Para Anggota KPU Kota Serang (Teradu I, Teradu II, dan Teradu III),
Panwaslu Kota Serang (Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII), serta pihak Polsek
Walantaka. Kami melaksanakan pengumpulan C1 di gudang hingga pukul 04.00
WIB;
5. Bahwa sementara itu saksi PKB atas nama Adie Mulia Putra pada malam 18 April
2014 itu terus duduk di sebelah Teradu I dan ikut mengobrol. Teradu I tidak paham
mengapa Adie Mulia Putra tidak berinisiatif ke gudang PPK Walantaka yang berjarak
kurang lebih 6 (enam) meter dari kantor sekretariat PPK Walantaka. Saksi Adie
Mulia Putra terus duduk dan ikut mengobrol di kantor PPK Walantaka ketika
pembukaan kotak untuk mengumpulkan Model C1 Plano dilakukan di gudang PPK
Walantaka;
6. Bahwa Model C1 Plano diperoleh dengan cara membuka kotak semua TPS dari 6 PPS
yang dimaksud. Teknis pengepulan ketika itu ialah mengumpulkan dan menyatukan
Model C1 Plano, sesuai dengan yang direkomendasikan Panwaslu Kota Serang, ke
dalam plastik transparan dengan ditandai masing-masing PPS. Lalu masing-masing
plastik tersebut dimasukkan dalam 6 (enam) kotak suara tersegel. Dalam artian,1
(satu) plastik berisi kumpulan Model C1 Plano milik 1 (satu) desa sehingga ada 6
(enam) plastik yang dimasukkan ke dalam 6 (enam) kotak yang berbeda. Validasi
dan keotentikan Model C1 Plano tersebut bisa dilihat dari terteranya hologram;
7. Bahwa berdasarkan informasi dari Anggota PPK Walantaka atas nama Ali Imron,
pembukaan kotak suara dan pengumpulan sisa Model C1 Plano 4 (empat) desa -
yang belum bisa diselesaikan pada tanggal 19 April 2014 pukul 03.30 WIB- mulai
dilaksanakan pada tanggal 19 April 2014 pukul 09.00 WIB. Pengumpulan tersebut
dipandu oleh Ali Imron, dibantu oleh para anggota PPS se-Kecamatan Walantaka,
dan diawasi oleh polisi. Karena pada malam tanggal April 2014 sudah ada
kesepakatan, antara pihak-pihak yang hadir dalam gudang PPK Walantaka bahwa
pembukaan kotak dan pengumpulan Model C1 Plano dilaksanakan pagi hari, maka
menurut PPK Walantaka tidak harus ada pemberitahuan ulang kepada pihak
Panwascam atau Panwaslu;
8. Bahwa jumlah kotak suara yang dihadirkan di depan ruangan ketika rapat Pleno
Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat KPU Kota Serang di Hotel D’Gria, pada
tanggal 19 April 2014, adalah 6 (enam) kotak suara yang masing-masing berisi
Model C1 Plano untuk PPS Teritih, Pipitan, Walantaka, Lebak Wangi, Pageragung,
dan Tegalsari. Keenam PPS tersebut adalah PPS yang direkomendasikan oleh
Panwaslu Kota Serang untuk dihitung ulang;
9. Bahwa ketika pleno, plastik yang berisi Model C1 Plano sebenarnya diambil dari
dalam kotak di belakang lobby dengan dibantu oleh Panwascam (Nurjaya dan Hafit).
13
Tidak ada peristiwa Model C1 Plano terbuka dari luar ruangan pleno karena semua
Model C1 Plano berada di dalam plastik transparan;
10. Bahwa seluruh kotak PPK Walantaka, tidak hanya perolehan suara PKB, mulai
dibuka dan dihitung pukul 19.00 WIB. Pleno kemudian selesai pukul 20.30 WIB.
Para Teradu tidak khusus melaksanakan rekapitulasi PKB di bagian paling akhir,
melainkan membacakan seluruh perolehan suara partai tingkat PPK Walantaka di
bagian paling akhir pleno untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota
Serang. Ketika itu seluruh saksi merespon positif untuk mengungkap perolehan
suara yang sebenarnya. Mengingat jika dibacakan di awal pleno, maka akan
membutuhkan waktu yang panjang.
11. Bahwa aduan Pengadu yang menyatakan Para Teradu KPU Kota Serang mengurangi
perolehan suara, sama sekali tidak mendasar. KPU Kota Serang tidak mengurangi
perolehan suara, tetapi hasil faktual perolehan suara didasarkan atas penghitungan
ulang Model C1 Plano yang dilakukan saat rapat pleno rekapitulasi, dan disaksikan
oleh seluruh peserta rapat pleno sebagai implementasi dari rekomendasi Panwaslu
Kota Serang;
12. Bahwa Teradu I menyatakan bahwa saksi PKB atas nama Adie Mulia Putra yang
hadir saat rapat pleno duduk di kursi paling depan sehingga Adie Mulia Putra
seharusnya melihat semua peristiwa pleno. Namun, hingga akhir rapat pleno Adie
Mulia Putra sama sekali tidak mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis.
Menurut Teradu I, Adie Mulia Putra shock sehingga tidak bisa berbicara untuk
menyatakan keberatan lisan ketika rapat pleno. Adie Mulia Putra baru memberikan
keberatan yang dituangkan dalam form DB-2 pada pukul 22.30 di pelataran parkir,
2 (dua) jam setelah rapat pleno ditutup. Keberatan tersebut disampaikan kepada
Teradu I atas nama Heri Wahidin (Ketua KPU Kota Serang);
13. Bahwa tindakan Para Teradu KPU Kota Serang dalam memperbaiki data perolehan
suara PKB dan Caleg PKB atas nama Hj. Munjiah pasca rekomendasi Panwaslu
sudah berlandaskan pada Pasal 229 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 yang berbunyi: “Dalam hal terjadi
perbedaan jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara dari PPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
yang diterima oleh PPK dan KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat
Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu
Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota
melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data
yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
untuk PPS yang bersangkutan.” Landasan hukum tersebut juga diperkuat dengan
Peraturan KPU RI Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota, khususnya Pasal 45 tentang Penyelesaian Keberatan.
14
[2.5.2] Keterangan Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII atas nama Rohman,
Mahdiduri, dan Faridi masing-masing selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kota
Serang.
1. Bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pengawas pemilu, kami
berpedoman pada:
a. UU. No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
b. Undang-undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu;
c. Perbawaslu No. 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum;
d. Perbawaslu No. 14 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bahwa kewenangan Panwaslu memberikan rekomendasi tercantum dalam UU No. 8
tahun 2012 pasal 77 ayat 1 huruf d, e yang berbunyi:
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk
ditindaklanjuti;
e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada
instansi yang berwenang;
3. Bahwa terkait dengan adanya ketidaksesuaian prosedur dan/atau selisih
penghitungan perolehan suara, Panwaslu berpedoman pada Pasal 15 ayat 2
Perbawaslu No. 5 tahun 2014 yang berbunyi: “Dalam hal terjadi ketidaksesuaian
prosedur rekapitulasi dan/atau selisih penghitungan perolehan suara dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, Panwaslu Kabupaten/Kota dapat
mengajukan keberatan guna dilakukan perbaikan;”
4. Bahwa dugaan penggelembungan perolehan suara caleg PKB atas nama Hj. Munjiah
didasarkan pada laporan Sdri. Ade Yuliasih pada 18 April 2014 (sekitar pukul 18.30
WIB) dengan laporan Nomor: 23/LP/PILEG/IV/2014 Perihal dugaan terjadinya
penggelembungan di Desa/Kelurahan Pipitan dan Teritih Kecamatan Walantaka.
Pelapor membawa barang/alat bukti antara lain: salinan Model D1 Pipitan dan
Model D1 Teritih, serta salinan DA 1 Walantaka. Berdasarkan barang/alat bukti
tersebut, Teradu VI berkoordinasi dengan Divisi Pengawasan untuk melakukan
pencermatan data; melakukan perbandingan antara data salinan Model D1 Pipitan
dan Model D1 Teritih, salinan Model DA 1 Walantaka yang digunakan sebagai bukti,
dengan data rekapitulasi Model C1 folio yang dimiliki Panwaslu. Hasil pencermatan
Panwaslu Kota Serang adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Perbandingan antara Data Salinan D1 Desa/Kelurahan Pipitan dan
Teritih, serta DA 1 Kecamatan Walantaka dengan Data Rekapitulasi
C1 Folio milik Panwaslu Kota Serang.
15
No Kelurahan Perolehan Suara Partai Perolehan Suara Caleg No.
/Desa Urut 1
C1 D1 DA Selisih C1 D1 DA Selisih
1 Pipitan 97 44 44 -53 473 777 777 +304
2 Teritih 152 152 452 +300 260 250 250 -10
Berdasarkan hasil pencermatan, ditemukan perbedaan yang sangat signifikan untuk
perolehan suara PKB di Desa/Kelurahan Teritih, yakni sebesar 300 suara dan
perolehan suara Hj. Munjiah di Desa/Kelurahan Pipitan sebesar 304;
5. Bahwa Panwaslu Kota Serang kemudian melakukan pencermatan lanjutan dengan
melakukan perbandingan di Desa/Kelurahan lainnya. Hasilnya, ditemukan adanya
dugaan penambahan atau pengurangan serupa di Desa/Kelurahan Tegal Sari,
Walantaka, Pager Agung dan Lebak Wangi. Keseluruhan hasil pencermatan sebagai
berikut:
Tabel 2. Hasil Pencermatan Lanjutan Panwaslu Kota Serang.
No Kelurahan Perolehan Suara PKB Perolehan Suara Caleg
/Desa PKB No. Urut 1
C1 D1 DA Selisih C1 D1 DA Selisih
1 Pipitan 97 44 44 -53 473 777 777 +304
2 Teritih 152 152 452 +300 260 250 250 -10
3 Tegal Sari 38 58 58 +20 90 90 330 +240
4 Pager Agung 92 92 92 0 411 442 442 +31
5 Lebak Wangi 37 37 37 0 121 121 121 0
6 Walantaka 63 63 63 0 263 263 263 0
+565
6. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan pada Tabel 2, pada hari yang sama pukul
21.00 WIB Panwaslu melaksanakan rapat pleno dan menilai adanya dugaan
pelanggaran administrasi, pidana dan kode etik. Dalam rangka mendukung analisis
tersebut, Panwaslu menilai diperlukannya pembuktian segera atas perbedaan yang
dilaporkan atau ditemukan sebagai bagian penyelesaian administrasi. Hal ini
mengingat waktu pelaporan dan temuan sangat berdekatan dengan pelaksanaan
rapat pleno KPU Kota Serang pada tanggal 19 April 2014;
7. Karena terkait dengan suara masyarakat, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII
ingin agar tidak ada manipulasi penambahan atau pengurangan di situ. Kemudian
tanggal 18 April 2014 Para Teradu Anggota Panwaslu menghubungi Para Teradu
Anggota KPU Kota Serang dan menyampaikan bahwa rekomendasi lisan terkait
beberapa temuan Panwaslu Kota Serang agar ditindaklanjuti malam itu juga. Kami
berencana membongkar dan mengecek lagi bersama-sama dengan KPU karena
harus merujuk pada Model C1 Plano;
8. Bahwa pada 19 April 2014, bertepatan dengan rapat pleno terbuka penghitungan
perolehan suara oleh KPU Kota Serang, Panwaslu memperkuat rekomendasi lisan
kepada KPU lewat surat Nomor: 201/Div-Um/201-B/Panwaslu-Kota Serang/IV/
2014 untuk melakukan rekapitulasi ulang atas kelurahan-kelurahan yang diduga
terdapat perbedaan hasil perolehan suara. Rekomendasi rekapitulasi ulang oleh
16
Panwaslu didasarkan pada UU No. 8 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD dan DPRD pasal Pasal 229 ayat 1 yang berbunyi: “Dalam hal terjadi
perbedaan jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara dari PPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
yang diterima oleh PPK dan KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat
Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu
Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota
melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data
yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
untuk PPS yang bersangkutan;”
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan Pengadu yang menyatakan Panwaslu
Kota Serang telah membentuk opini adanya penggelembungan suara terhadap
Pengadu dan PKB di Kecamatan Walantaka (PPS Teritih, Pipitan dan Walantaka),
tidaklah beralasan;
10. Bahwa atas dasar rekomendasi Panwaslu Kota Serang, KPU Kota Serang
melaksanakan hal-hal yang direkomendasikan, dan sifatnya wajib. Pada tanggal 19
April 2014 bertempat di ballroom Hotel D’Gria, KPU Kota Serang menindaklanjuti
rekomendasi Panwaslu Kota Serang dengan melakukan rekapitulasi suara
berdasarkan Model C1 Plano masing-masing kelurahan yang direkomendasikan.
Pada kesempatan itu, seluruh saksi partai yang ditunjuk menyaksikan proses
rekapitulasi ulang. Rekapitulasi suara untuk Kecamatan Walantaka dilaksanakan
paling akhir setelah pembacaan rekapitulasi Kecamatan Taktakan. Ketika PPK
Walantaka bersiap membacakan hasil perolehan suara, Panwaslu menginterupsi
rapat dan mengingatkan KPU untuk mendahulukan rekapitulasi ulang sesuai
rekomendasi. Setelah diingatkan, KPU Kota Serang memutuskan untuk
melaksanakan rekomendasi Panwaslu sebelum pembacaan hasil perolehan suara
seluruh partai di masing-masing Desa/Kelurahan. KPU kemudian mengambil Model
C1 Plano yang sudah disiapkan di ruang tunggu ballroom. Kondisi bundel Model C1
Plano yang diambil ketika itu berada dalam kotak dan terbungkus plastik
transparan, serta diletakkan di atas meja rapat. KPU mempersilakan PPK Walantaka
untuk memulai merekap ulang sesuai rekomendasi. Proses pembacaaan rekap pun
dimulai dan disaksikan secara dekat dan melekat oleh Panwascam Walantaka yang
sudah dibekali dengan hasil cermatan Model C1 folio. Proses rekapitulasi ulang
disambut riuh oleh undangan sampai dengan selesainya proses rekapitulasi ulang,
tidak ada saksi partai (khususnya saksi PKB) yang menyatakan keberatan
(interupsi); Hasil rekapitulasi ulang tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor
371.A/BA/IV/2014 tanggal 19 April 2014 sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Ulang sesuai Berita Acara KPU Kota
Serang Nomor: 371.A/BA/IV/2014.
17
No Kelurahan/Desa Perolehan Suara Perolehan Suara
PKB Caleg PKB No.
Urut 1
D1 C1 D1 C1
Plano Plano
1 Pipitan 44 97 777 473
2 Teritih 452 152 250 260
3 Tegal Sari 58 38 330 90
4 Pager Agung 92 92 442 411
5 Lebak Wangi 37 37 121 121
6 Walantaka 63 63 263 263
JUMLAH 746 473 2183 1618
SELISIH (D1-C1) + 273 + 565
TOTAL (PARTAI + CALEG) + 838
11. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi ulang, mutlak dapat dibuktikan telah terjadi
perubahan (penambahan dan pengurangan) atas suara partai PKB dan caleg Nomor
Urut 1 atas nama Hj. Munjiah sejumlah 838 suara. Oleh karena itu, sesuai dengan
Pasal 229 ayat 1 UU No. 8 tahun 2012, KPU melakukan pembetulan atas perubahan
tersebut untuk dikembalikan pada hasil awalnya sesuai Model C1 Plano;
12. Bahwa rekomendasi Panwaslu kepada KPU bukanlah penghitungan ulang surat
suara, tetapi rekapitulasi ulang yang didasarkan pada Model C1 Plano, Model D1
Plano, dan Model DA 1 Plano. Mekanisme penghitungan ulang sendiri diatur dalam
Pasal 227 dan 228 UU No. 8 tahun 2012;
13. Bahwa aduan Pengadu yang menyatakan Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Serang
memberikan dokumen Model C1 Plano yang diambil dari kantong plastik putih
tidaklah benar. Pengambilan dokumen Model C1 Plano yang dijadikan data rujukan
rekapitulasi ulang sesuai rekomendasi Panwaslu tetap dilakukan oleh petugas dari
KPU. Tugas Panwaslu dan Panwascam pada saat itu antara lain: memastikan bahwa
dokumen yang dipakai untuk rekapitulasi ulang adalah Model C1 Plano yang
berhologram, melakukan pencocokan data rekap Model C1 folio (panwas) dengan
Model C1 Plano masing-masing Desa/Kelurahan yang direkomendasikan, serta
mencatat kejadian-kejadian khusus (jika ada);
14. Bahwa aduan Pengadu yang menyatakan Para Teradu Ketua dan Anggota Panwaslu
Kota Serang berlaku tidak jujur dan memihak dalam menanggapi laporan
pengaduan Pengadu, tidak beralasan. Panwaslu Kota Serang selalu terbuka bagi
siapapun yang hendak melaporkan ataupun memberikan informasi terkait dugaan
pelanggaran. Dalam kasus ini, Panwaslu sudah melakukan serangkaian langkah
administratif yang dijelaskan dalam poin-poin selanjutnya;
15. Bahwa pada tanggal 20 April 2014, Sdri Pengadu Hj.Munjiah selaku Ketua DPC PKB
Kota Serang telah mengirimkan Surat Nomor: 111/DPC-01/A.1/IV/2014 Tentang
Permohonan dan keberatan hasil penghitungan suara. Isi surat tersebut adalah
Pengajuan Permohonan Penghitungan Ulang Suara DPRD Provinsi Banten kepada
Panwaslu Kota Serang di 6 (enam) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Serang, Kecamatan
18
Taktakan, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka dan
Kecamatan Cipocok Jaya karena ada indikasi penggelembungan suara;
16. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Panwaslu Kota Serang memberikan jawaban
pada tanggal 20 April 2014, dengan nomor surat: 001/Div-um/202/Pileg/IV/2014,
yang berisi bahwa Panwaslu Kota Serang tidak dapat memenuhi permohonan
tersebut karena berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR,
DPD dan DPRD pasal 229 ayat 1, bahwa yang dilakukan oleh KPU adalah
pembetulan data melalui: pengecekan dan rekapitulasi ulang data yang termuat
dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ketika terjadi
perbedaan jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di
PPS dengan data yang dimiliki saksi dan Panwaslu. Selain itu, dalam surat yang
sama, Panwaslu Kota Serang juga menyarankan agar PKB Kota Serang membuat
laporan tertulis terkait dugaan pengelembungan suara disertai barang bukti dan
saksi, yang nantinya akan dijadikan dasar tindak lanjut;
17. Bahwa PKB dan Pengadu tidak menjalankan saran yang sudah diberikan melalui
surat jawaban Panwaslu. PKB justru melayangkan surat kepada Bawaslu Provinsi
Banten pada tanggal 27 April 2014 dengan nomor surat 112/DPC-01/A.1/IV/2014
tentang keberatan hasil pleno. Isi surat tersebut adalah PKB meminta Bawaslu
Provinsi Banten untuk menindak tegas para penyelenggara karena telah melanggar
UU No. 8 tahun 2012 pasal 203. Alat bukti yang diserahkan antara lain: D1 Pipitan,
Teritih, Walantaka, Pager Agung, Pabuaran, Tegal Sari dan Model DA 1 Walantaka.
Bawaslu Provinsi Banten kemudian menindaklanjuti surat tersebut dengan
melimpahkan kembali kepada Panwaslu Kota Serang. Panwaslu Kota Serang
menerima berkas tersebut pada 5 Mei 2014.
18. Bahwa setelah mempelajari dan mengkaji pelimpahan berkas tersebut, Panwaslu
Kota Serang tetap berketetapan bahwa tidak bisa menindaklanjuti keberatan
Pengadu lewat mekanisme penanganan pelanggaran karena bentuknya adalah surat,
bukan laporan, dan tidak pula bisa dijadikan temuan karena barang dan alat bukti
pendamping surat tersebut tidak ada. Oleh karena itu, lewat surat Nomor: 001/Div-
Um/214/Panwaslu Kota Serang/V/2014, Panwaslu Kota Serang menanggapi dengan
memberikan jawaban surat keberatan hasil pleno dari PKB. Melalui surat tersebut,
Panwaslu Kota Serang menguraikan kronologis penanganan atas ketidaksesuaian
data C1 folio yang dimiliki Panwaslu dengan D1 beberapa kelurahan, serta Model
DA1 Kecamatan di Walantaka (tindak lanjut laporan Sdri. Ade Yuliasih dan temuan
Sdr. Rohman MA), sampai dengan hasil gelar perkara Sentra Gakkumdu.
[2.6] PETITUM
Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang
memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
19
2. Merehabilitasi nama baik para Teradu.
[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu I, Teradu II,
Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti
lainnya yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-20 sebagai berikut:
1. Bukti T-1 : Kronologis Peristiwa Dugaan Penggelembungan Suara di PPK
Kecamatan Walantaka pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,
dan DPRD Tahun 2014 tanggal 16 Mei 2014;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Serang Nomor:
001/Div-Um/201-B/Panwaslu-Kota Serang/IV/2014 tanggal 19
April 2014 Perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Serang Nomor:
371.A/BA/IV/2014 tentang Sinkronisasi Model C1 Plano dan D1
DPRD Provinsi pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi
Penghitungan Suara di Hotel D’Gria dalam Pemilu Anggota DPR,
DPD, dan DPRD Tahun 2014 tanggal 19 April 2014;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Provinsi, DPR Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di
tingkat Kecamatan Walantaka dalam Pemilu Tahun 2014 tanggal
14 April 2014 (Model DA);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara setiap Partai Politik
dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara
dalam Pemilu Tahun 2014, Kelurahan Teritih, Kecamatan
Walantaka (Model C1 DPRD Provinsi Plano);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara setiap Partai Politik
dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara
dalam Pemilu Tahun 2014, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan
Walantaka (Model C1 DPRD Provinsi Plano);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara setiap Partai Politik
dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara
dalam Pemilu Tahun 2014, Kelurahan Walantaka, Kecamatan
Walantaka (Model C1 DPRD Provinsi Plano);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara setiap Partai Politik
dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara
dalam Pemilu Tahun 2014, Kelurahan Pager Agung, Kecamatan
Walantaka (Model C1 DPRD Provinsi Plano);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara setiap Partai Politik
dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara
dalam Pemilu Tahun 2014, Kelurahan Pipitan, Kecamatan
20
Walantaka (Model C1 DPRD Provinsi Plano);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara setiap Partai Politik
dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Tempat Pemungutan Suara
dalam Pemilu Tahun 2014, Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan
Walantaka (Model C1 DPRD Provinsi Plano);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model D1 DPRD Provinsi Kelurahan Teritih, Kecamatan
Walantaka, Kota Serang Provinsi Banten;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model D1 DPRD Provinsi Kelurahan Tegal Sari,
Kecamatan Walantaka, Kota Serang Provinsi Banten;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 10 April
2014 (Model D) dan Model D1 DPRD Provinsi, Kelurahan
Walantaka, Kecamatan Walantaka, Kota Serang Provinsi Banten;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 10 April
2014 (Model D) dan Model D1 DPRD Provinsi, Kelurahan Pager
Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang Provinsi Banten;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 10 April
2014 (Model D) dan Model D1 DPRD Provinsi, Kelurahan Pipitan,
Kecamatan Walantaka, Kota Serang Provinsi Banten;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 10 April
2014 (Model D) dan Model D1 DPRD Provinsi, Kelurahan Lebak
Wangi, Kecamatan Walantaka, Kota Serang Provinsi Banten;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Perkara
Nomor:34/G/2014/PTUN-SRG, tanggal 25 September 2014;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12-02/PHPU-
DPR-DPRD/XII/2014;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Serang dalam
21
Pemilu tahun 2014;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PKB Nomor: 100/DPC-
02/A.1/III/2014 tertanggal 18 April 2014 atas nama Adie M.P
untuk mengikuti proses pemilu legislatif tahun 2014.
[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu VI, Teradu VII,
Teradu VIII mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi
tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-23 sebagai berikut:
1. Bukti T -1 : Fotokopi Surat DPC PKB Kota Serang kepada Ketua Panwaslu
Kota Serang Nomor:111/DPC-02/A.1/IV/2014 tanggal 20 April
2014 Perihal Permohonan Penghitungan Suara Ulang dan
Keberatan Hasil Penghitungan Suara;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Serang kepada Ketua DPC PKB
Kota Serang Nomor: 001/Div-Um/202/Pileg/IV/2014 tanggal 20
April 2014 Perihal Jawaban Permohonan Penghitungan Suara;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat DPC PKB Kota Serang kepada Bawaslu Provinsi
Banten Nomor:112/DPC-01/A.1/IV/2014 tanggal 27 April 2014
Perihal Keberatan Hasil Pleno dan Permintaan Mengambil
Tindakan Tegas kepada Penyelenggara Pemilu Terkait;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Serang kepada Ketua DPC PKB
Kota Serang Nomor: 001/Div-Um/214/Panwaslu Kota
Serang/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 Perihal Jawaban terhadap
Surat DPC PKB Kota Serang terkait Keberatan terhadap Hasil
Pleno dan Permintaan Mengambil Tindakan Tegas kepada
Penyelenggara Pemilu Terkait;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang
Nomor: 371.A/BA/IV/2014 tanggal 19 April 2014 Tentang
Sinkronisasi Model C1 Plano dan D1 DPRD Provinsi pada Rapat
Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di Hotel D’Gria
dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Serang kepada Ketua KPU Kota
Serang Nomor: 001/Div-Um/201-B/Panwaslu-Kota
Serang/IV/2014 Tanggal 19 April 2014 Perihal Rekomendasi
Rekapitulasi Ulang;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari
Setiap TPS dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 DPRD Provinsi
Banten;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Foto Model C1/ Hasil Perolehan Suara Caleg PKB atas
nama Hj. Munjiah pada TPS 15 Kelurahan Pipitan Kecamatan
Walantaka;
22
9. Bukti T-9 : Fotokopi Foto Model D1/ Hasil Perolehan Suara Caleg PKB atas
nama Hj. Munjiah pada Kelurahan Pipitan Kecamatan
Walantaka;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Foto Model D1/ Hasil Perolehan Suara Caleg PKB atas
nama Hj. Munjiah pada Kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Foto Model C1/ Hasil Perolehan Suara Caleg PKB atas
nama Hj. Munjiah pada TPS 20 Kelurahan Pipitan Kecamatan
Walantaka;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Foto Model C1/ Hasil Perolehan Suara Caleg PKB atas
nama Hj. Munjiah pada TPS 17 Kelurahan Pipitan Kecamatan
Walantaka;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Foto Model C1/ Hasil Perolehan Suara Caleg PKB atas
nama Hj. Munjiah pada TPS 7 Kelurahan Pipitan Kecamatan
Walantaka;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Foto Model C1/ Hasil Perolehan Suara Caleg PKB atas
nama Hj. Munjiah pada TPS 18 Kelurahan Pipitan Kecamatan
Walantaka;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Foto Model C1/ Hasil Perolehan Suara Caleg PKB atas
nama Hj. Munjiah pada TPS 3 Kelurahan Pipitan Kecamatan
Walantaka;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Foto Model C1/ Hasil Perolehan Suara Caleg PKB atas
nama Hj. Munjiah pada TPS 22 Kelurahan Pipitan Kecamatan
Walantaka;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Foto Model C1/ Hasil Perolehan Suara Caleg PKB atas
nama Hj. Munjiah pada TPS 4 Kelurahan Pipitan Kecamatan
Walantaka;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Foto Model C1/ Hasil Perolehan Suara Caleg PKB atas
nama Hj. Munjiah pada TPS 1 Kelurahan Pipitan Kecamatan
Walantaka;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Foto Model C1/ Hasil Perolehan Suara Caleg PKB atas
nama Hj. Munjiah pada TPS 2 Kelurahan Pipitan Kecamatan
Walantaka;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Foto Model C1/ Hasil Perolehan Suara Caleg PKB atas
nama Hj. Munjiah pada TPS 8 Kelurahan Pipitan Kecamatan
Walantaka;
21. Bukti T-21 : Foto Model C1/ Hasil Perolehan Suara Caleg PKB atas nama Hj.
Munjiah pada TPS 9 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka;
22. Bukti T-22 : Foto Model C1/ Hasil Perolehan Suara Caleg PKB atas nama Hj.
Munjiah pada TPS 6 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka;
23. Bukti T-23 : Foto Model C1/ Hasil Perolehan Suara Caleg PKB atas nama Hj.
23
Munjiah pada TPS 12 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka;
Selain itu, Para Teradu juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan
keterangan baik di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 November 2014,
maupun melalui keterangan tertulis bermaterai tanggal 24 November 2014, yang pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Ahmad Jamal Fajri
Bahwa Saksi merupakan Staf Pelaksana Divisi Hukum KPU Kota Serang;
Bahwa pada tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi bertugas
khusus untuk menyambut kedatangan 6 (enam) kotak dari kantor PPK
Kecamatan Walantaka di pelataran parkir. Kotak-kotak tersebut dikawal
diantaranya oleh petugas kepolisian, Suradi (Mantan Staf Pelaksana
Sekretariat PPK Walantaka Kota Serang) dan Zaenul (mantan Bendahara PPK
Walantaka) sejak perjalanan dari kantor PPK Walantaka hingga ke Hotel
D’Gria. Saksi tahu bahwa ada petugas polisi karena orang tersebut berseragam
dinas lengkap;
Bahwa Saksi melihat ketika itu hanya ada 6 (enam) kotak, tidak ada plastik.
Kotak-kotak tersebut kemudian dibawa ke tempat berkumpul di dekat ruang
pleno. Mereka membawa 4 (empat) kotak dan Saksi membawa 2 (dua) kotak
sisanya. Polisi mengawal kotak-kotak tersebut hingga ke lantai atas tempat
kotak dikumpulkan. Ketika berada di ruang berkumpul atau ruang istirahat,
kotak-kotak tersebut juga dijaga bergantian oleh 2 (dua) orang petugas polisi
dan orang-orang yang berkumpul di situ, termasuk oleh Ketua dan Anggota
PPK Walantaka.
2. Nurjaya
Bahwa Saksi merupakan Anggota Panwascam Walantaka;
Bahwa Panwascam Walantaka diminta oleh Ketua Panwaslu Kota Serang
untuk menyaksikan pembukaan kotak suara di gudang PPK Walantaka pada
tanggal 18 April 2014 pukul 23.00. Pihak yang hadir di gudang malam itu
diantaranya: Saksi sebagai Anggota Panwascam, Suradi (Mantan Staf
Pelaksana Sekretariat PPK Walantaka Kota Serang) dan Zaenul (mantan
Bendahara PPK Walantaka), ditambah Ali Imron (Anggota PPK Walantaka);
Bahwa Model C1 Plano yang dipermasalahkan diambil dari kotak-kotak DPRD
Provinsi. Panwascam Walantaka membantu 2 (dua) orang staf sekretariat dan
1 (satu) orang Anggota PPK Walantaka, sebagai pihak yang diutus oleh Ketua
PPK Walantaka untuk membuka kotak suara tersegel dan mengambil Model
C1 Plano di 6 (enam) desa. Saksi menyaksikan pengambilan Model C1 Plano
dari kotak milik 2 (dua) desa. Kumpulan Model C1 Plano masing-masing desa
tersebut kemudian dimasukkan dalam plastik transparan dan diikat. Plastik
24
transparan tersebut kemudian diserahkan kepada Ketua PPK Walantaka dan
disimpan dalam ruangan khusus;
Bahwa Saksi hadir di gudang PPK Walantaka hingga pukul 3.30 pagi.
Pembukaan kotak-kotak suara dan pengambilan sisa Model C1 Plano
dilanjutkan pada pagi hari tanggal 19 April karena sudah larut malam (bahkan
sudah pukul 04.00 WIB) dan masih membutuhkan waktu untuk mencari
lokasi sisa Model C1 Plano dari 4 (empat) desa;
Bahwa Saksi tidak menghadiri pembukaan kotak dan pengumpulan Model C1
Plano 4 (empat) desa pada pagi hari tanggal 19 April 2014 karena tidak ada
pemberitahuan kegiatan tersebut dimulai atau dilanjutkan jam berapa. Oleh
karena itu, Saksi tidak tahu apakah Model C1 Plano 6 (enam) desa tersebut
dimasukkan dalam kotak atau tidak;
Bahwa Saksi atas nama Adie Mulia Putra memang ada di kantor PPK pada
malam hari tanggal 18 April 2014, tetapi yang bersangkutan tidak
menghampiri gudang PPK Walantaka;
3. Suradi
Bahwa Saksi adalah mantan staf pelaksana di PPK Walantaka;
Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 PPK Walantaka telah
melakukan pengumpulan Model C1 Plano dari 6 (enam) PPS sesuai dengan
rekomendasi Panwaslu Kota Serang. Proses pengumpulan Model C1 Plano
yang dilakukan pada dini hari sekitar pukul 01.00 WIB hingga pukul 04.00
WIB disaksikan oleh Nurjaya dan Hafid, mantan Ketua dan Anggota
Panwascam Walantaka, serta disaksikan oleh Kanit Intel Polsek Walantaka
atas nama Suroso;
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 pukul 08.00 WIB, Saksi
bersama Zaenul (mantan Bendahara PPK Walantaka) mengantarkan hasil
pengumpulan Model C1 Plano ke Hotel D’Gria, tempat berlangsungnya acara
rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara Pemilu Anggota DPR RI, DPD
RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kota Serang. Proses
pengantaran tersebut dikawal oleh 2 (dua) anggota Polsek Walantaka atas
nama Haerudin dan Herlani.
[2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang
terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan
satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu I
sampai dengan Teradu V diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu atas tindakannya menindaklanjuti Rekomendasi Teradu VI, Teradu VII dan
Teradu VIII untuk melakukan pengecekan dan pencocokan data Model C1 Plano dengan
Model D1 Pipitan, Teritih, Tegal Sari, Pageragung, Lebak Wangi, Walantaka dengan
Model DA1 Kecamatan Walantaka. Pengecekan dan pencocokan data menyebabkan
perolehan suara PKB sebanyak 1.215 dan suara Pengadu sebagai Caleg PKB sebanyak
3.439 berkurang menjadi masing-masing sebanyak 978 dan 2.874 suara. Hal demikian
menyebabkan perolehan suara PKB sebanyak 5.161 berkurang sebesar 806 hingga
menjadi 4.355 suara. Pengurangan perolehan suara PKB dan Pengadu sebagai Caleg
PKB menyebabkan perolehan suara PKB turun ke peringkat 6 sehingga tidak
memperoleh kursi dari 5 kursi untuk Dapil 1 DPRD Provinsi Banten. Pengecekan dan
pencocokan data tersebut dilakukan saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil
Perolehan Suara tingkat KPU Kota Serang di Hotel D’Gria. Para Teradu diduga
mengambil Model C1 Plano dari kantong plastik putih bukan dari dalam kotak suara
tersegel. Oleh karena itu, data tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan
kebenarannya karena berbeda dengan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK
Walantaka pada 14 April 2014. Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII kemudian juga
dinilai tidak jujur dan tidak adil dalam menanggapi surat laporan Pengadu, Nomor:
111/DPC-02/A-1/IV/2014, Perihal Permohonan dan Keberatan Hasil Penghitungan
Suara di 6 Kecamatan (Serang, Taktakan, Kasemen, Curug, Walantaka, dan Cipocok
Jaya);
27
[4.2] Menimbang jawaban Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V pada
pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Bahwa rekomendasi lisan dari Ketua
Panwaslu Kota Serang pada Jumat sore 18 April 2014 yang dijalankan Para Teradu
diperkuat dengan rekomendasi tertulis pada 19 April 2014. Sebelum menjalankan
rekomendasi, Para Teradu juga telah berkonsultasi kepada Divisi Teknis KPU Provinsi
Banten atas nama Syaeful Bahri dan Ketua Bawaslu Provinsi Banten atas nama
Pramono U. Thantowi. Hasil konsultasi menyarankan untuk melaksanakan rekomendasi
Panwaslu Kota Serang dengan membuka kotak dan mengumpulkan Model C1 Plano di
Kantor PPK Walantaka. Pembukaan kotak dan pengumpulan Model C1 Plano dilakukan
oleh Anggota PPK Walantaka (Ali Imron), dibantu PPS, dan disaksikan Anggota
Panwascam Walantaka (Nurjaya), Anggota KPU Kota Serang (Teradu I, Teradu II, dan
Teradu III), Anggota Panwaslu Kota Serang (Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII), serta
anggota Polsek Walantaka. Pembukaan kotak dan pengumpulan dilaksanakan pada 18
April 2014 sekitar pukul 01.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB dini hari. Sisa kotak yang
belum dibuka tanggal 18 April 2014 karena keterbatasan waktu dilanjutkan pada hari
Sabtu, 19 April 2014 pukul 09.00 WIB. Saat Rapat Pleno Rekapitulasi pada hari Sabtu
19 April 2014 terdapat 6 (enam) kotak suara di depan ruangan yang berisi kumpulan
Model C1 Plano masing-masing PPS Teritih, Pipitan, Walantaka, Lebak Wangi, Pager
Agung, dan Tegalsari. Kantong plastik transparan yang berisi kumpulan Model C1 Plano
diambil dari dalam kotak di belakang lobby dengan dibantu Anggota Panwascam
Walantaka atas nama Nurjaya dan Hafit. Seluruh Model C1 Plano disimpan dalam
kantong plastik transparan dan tidak ada yang terbuka atau dibuka dari luar ruangan
pleno. Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V sama sekali tidak
mengurangi perolehan suara Pengadu. Perolehan suara tersebut murni berdasarkan
hasil penghitungan ulang Model C1 Plano yang dilakukan saat rapat pleno rekapitulasi
yang disaksikan oleh seluruh peserta rapat pleno. Saksi PKB atas nama Adie Mulia
Putra yang hadir dalam rapat pleno sama sekali tidak mengajukan keberatan baik lisan
maupun tertulis. Saudara Adie Mulia Putra menyampaikan keberatan secara tertulis
kepada Teradu I ketika Rapat Pleno Rekapitulasi telah selesai dilaksanakan pada pukul
22.30 WIB dan diserahkan di pelataran parkir Hotel D’Gria;
[4.3] Menimbang jawaban Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII pada pokoknya
menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu dan menyatakan bahwa tindakan
mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pengecekan dan pencocokan semata-mata
dilakukan untuk menindaklanjuti laporan Saudara Ade Yuliasih pada 18 April 2014
terkait dugaan penggelembungan suara yang terjadi di Desa/Kelurahan Pipitan dan
Teritih Kecamatan Walantaka. Para Teradu memeriksa alat bukti yang diajukan oleh
Saudara Ade Yuliasih berupa salinan Model D1 Pipitan, Model D1 Teritih dan Model DA
1 Walantaka, serta membandingkan, mencocokkan alat bukti tersebut dengan Model C1
Folio yang dimiliki Panwaslu Kota Serang. Berdasarkan hasil pencermatan, ditemukan
perbedaan yang sangat signifikan. Perolehan suara PKB di Desa/Kelurahan Teritih
28
bertambah sebanyak 300 suara dan perolehan suara Hj. Munjiah di Desa/Kelurahan
Pipitan bertambah sebanyak 304. Pencermatan dilanjutkan Teradu VI, Teradu VII, dan
Teradu VIII terhadap Desa/Kelurahan lainnya. Hasilnya, ditemukan dugaan
penggelembungan berupa penambahan dan pengurangan suara yang terjadi di
Desa/Kelurahan Tegal Sari, Walantaka, Pager Agung dan Lebak Wangi. Pada hari yang
sama, pukul 21.00 WIB Panwaslu melaksanakan rapat pleno dan memutuskan adanya
dugaan pelanggaran administrasi, pidana dan kode etik. Mengingat waktu pelaporan dan
temuan bertepatan dengan hari pertama pelaksanaan rapat pleno KPU Kota Serang pada
18 April 2014, Panwaslu merekomendasikan secara lisan untuk melakukan rekapitulasi
ulang pada 6 Desa/Kelurahan di Kecamatan Walantaka. Surat Rekomendasi Panwaslu
secara tertulis kemudian disampaikan pada 19 April 2014 dengan Nomor: 201/Div-
Um/201-B/Panwaslu-Kota Serang/IV/ 2014. Bertempat di ballroom Hotel D’Gria, KPU
Kota Serang melakukan pengecekan dan pencocokan berdasarkan Model C1 Plano dan
Model D1 Plano se-Kecamatan Walantaka serta DA1 Plano. Pengecekan dan pencocokan
serta rekapitulasi ulang dilakukan dan disaksikan oleh seluruh saksi partai, Panwascam
Walantaka, dan Panwaslu Kota Serang. Hasil rekapitulasi ulang membuktikan bahwa
telah terjadi penggelembungan berupa penambahan dan pengurangan suara PKB dan
caleg Nomor Urut 1 atas nama Hj. Munjiah sejumlah 838 suara tanpa keberatan saksi
PKB. Tidak benar Para Teradu VI, VII dan VIII bertindak tidak jujur dan tidak adil dalam
menangani laporan terkait Surat Nomor: 111/DPC-02/A-1/IV/2014 Perihal Permohonan
dan Keberatan Hasil Penghitungan Suara di 6 Kecamatan (Serang, Taktakan, Kasemen,
Curug, Walantaka, dan Cipocok Jaya). Para Teradu VI, VII dan VIII tidak dapat
menindaklanjuti karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 229 ayat (1) UU Nomor 8
tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD;
[4.4] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, Para Saksi, bukti dokumen serta
fakta yang terungkap di persidangan, DKPP berpendapat bahwa tindakan Para Teradu I,
II, III, IV dan V menindaklanjuti rekomendasi Teradu VI, VII dan VIII merupakan
tindakan yang diperintahkan oleh Pasal 194 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun
2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, yakni untuk menindaklanjuti
rekomendasi Panwaslu jika ada dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau
kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Terkait dengan aduan
Pengadu yang menyatakan bahwa Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII diduga
membentuk opini adanya temuan penggelembungan suara Pengadu dan PKB di
Kecamatan Walantaka, Para Teradu menjawab bahwa berkas laporan Ade Yuliasih
sudah dikaji dan dicermati secara detail dan setelah itu memang ditemui temuan
penambahan suara untuk Pengadu dan pengurangan suara Ade Yuliasih. Berkas
laporan dugaan tindak pidana kemudian diteruskan kepada Gakkumdu. Namun, hasil
klarifikasi Panwaslu terhadap pihak-pihak terkait tidak dapat menemukan saksi yang
mengetahui dan pelaku yang mengubah suara sehingga proses laporan pidana tidak
diteruskan. Sementara itu yang direkomendasikan Panwaslu kepada KPU Kota Serang
29
adalah pelanggaran administrasi pemilu sehingga dibutuhkan rekapitulasi ulang
terhadap Model C1 Plano terkait. Tindakan Para Teradu VI, VII dan VIII mengeluarkan
rekomendasi merupakan tindakan yang diperintahkan oleh Pasal 194 ayat (1) Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dalam hal
ada laporan atau temuan dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan
dalam rekapitulasi suara. Perubahan data perolehan suara partai PKB dari 1.215
menjadi 978 dan perolehan suara Pengadu dari 3.439 menjadi 2.874 merupakan
konsekuensi logis atas hasil pengecekan dan pencocokan dengan Model C1 sebagai alat
bukti otentik paling dasar, untuk memvalidasi kebenaran data sertifikat hasil
rekapitulasi pada tingkat yang lebih tinggi baik PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU
Provinsi dan KPU RI. Tindakan Para Teradu I sampai dengan Teradu VIII tidak lain
untuk menyelamatkan suara pemilih dalam menanggapi adanya dugaan manipulasi
suara berdasarkan hasil kajian Panwaslu. Keputusan Teradu I sampai dengan Teradu V
menindaklanjuti rekomendasi lisan Panwaslu pada tanggal 18 April 2014 juga didukung
oleh Syaeful Bahri (Divisi Teknis KPU Provinsi Banten) dan Pramono Ubaid Thantowi
(Ketua Bawaslu Provinsi Banten). Berdasarkan fakta persidangan, pembukaan kotak
milik 6 desa terkait (Teritih, Pipitan, Walantaka, Lebak Wangi, Pager Agung, dan
Tegalsari) dan pengambilan Model C1 Plano dari kotak, serta pengumpulan Model C1
Plano sejak tanggal 18 April 2014 hingga tanggal 19 April 2014 dan juga berdasarkan
proses rekapitulasi ulang pada pleno tingkat kota yang dilakukan pada hari Sabtu, 19
April 2014 di Hotel D’Gria, tidak ditemukan satupun alat bukti bahwa dalam proses
tersebut Para Teradu telah bertindak curang melakukan pengubahan data Model C1
Plano untuk kepentingan Caleg tertentu dan merugikan Pengadu. Teradu I telah
mengundang para saksi untuk datang dalam rangka pembukaan kotak dan
pengumpulan Model C1 Plano pada tanggal 18 April 2014. Pembukaan kotak dan
pengumpulan Model C1 Plano pun dilakukan di gudang PPK Walantaka dengan
disaksikan Ketua dan Anggota Panwascam, Staf Pelaksana Sekretariat PPK Walantaka
Kota Serang, Bendahara PPK Walantaka, Anggota PPK Walantaka, dan dikawal oleh
Kanit Intel Polsek Walantaka. Ketika proses pembukaan kotak dan pengumpulan Model
C1 Plano, Saksi Adie Mulia Putra hanya mengobrol di kantor PPK Walantaka dan tidak
menghampiri lokasi pembukan kotak. Kemudian saat rekapitulasi penghitungan ulang
perolehan suara PPK Walantaka dalam Rapat Pleno rekapitulasi tingkat KPU Kota
Serang, sepatutnya saksi Pengadu, tidak meninggalkan tempat dan mengikuti seluruh
tahapan rekapitulasi, memeriksa keaslian tanda tangan saksi serta data dalam Model C1
Plano sebagai dasar untuk membuktikan kebenaran hasil rekapitulasi PPK Kecamatan
Walantaka. Saksi Adie Mulia Putra juga tidak mengajukan keberatan lisan dan tertulis
ketika pleno berlangsung, baik terkait perbedaan perolehan suara Pengadu di tingkat
kecamatan dan kota maupun terkait dengan penggunaan plastik transparan. Fakta
persidangan juga menunjukkan bahwa persiapan bahan rekapitulasi yang dilakukan
pada tanggal 18 April hingga 19 April dan penggunaan plastik transparan bertujuan
30
demi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan rekapitulasi ulang tanggal 19 April 2014.
Dalam persidangan juga terungkap bahwa terdapat 6 (enam) kotak milik 6 (enam) desa
terkait yang digunakan untuk rekapitulasi ulang. Berdasarkan hal tersebut dalil
pengaduan Pengadu tidak terbukti dan alasan Para Teradu dapat diterima;
[4.5] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam
Putusan ini.
