Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 193/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 200/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 193/DKPP-PKE- VII/2018, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Dedy Yulfris, dkk Pekerjaan/Lembaga : Advokat Alamat : Ruko Athaya Boru Jl. Syeh Nawawi Al Bantani, RT.02/RW.02, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------Pengadu; Selaku Kuasa dari: 1. Nama : Vera Nurlaela Pekerjaan/Lembaga : Tim Kampanye Alamat : Lingkungan Sayabulu No.1, RT.004/RW.007, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten 2. Nama : Nurhasan Pekerjaan/Lembaga : Tim Kampanye Alamat : Komplek Depag Blok B Nomor 9, RT.001/ RW.007, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten

Terhadap: [1.2] TERADU 1 Nama : Heri Wahidin info@dkpp.go.id Pekerjaan/Lembaga Ketua KPU Kota Serang : Alamat Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 247, : Kelurahan Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------- Teradu I; 2 Nama Moh Hopip : Pekerjaan/Lembaga Anggota KPU Kota Serang : Alamat Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 247, : Kelurahan Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------- Teradu II; 3 Nama Fierly Murdlyat Mabrurri : Pekerjaan/Lembaga Anggota KPU Kota Serang : Alamat Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 247, : Kelurahan Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------- Teradu III; 4 Nama Hj. Durotul Bahiyah : Pekerjaan/Lembaga Anggota KPU Kota Serang : Alamat Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 247, : Kelurahan Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------- Teradu IV; 5 Nama Akhmad Syarifudin : Pekerjaan/Lembaga Anggota KPU Kota Serang : Alamat Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 247, : Kelurahan Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------- Teradu V; Selanjutnya Teradu I s.d Teradu V disebut sebagai-----------para Teradu. [1.4] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Serang yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 Ketua KPU Kota Serang telah menerbitkan Keputusan Nomor : 1296/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2018 yang salah info@dkpp.go.id satu isinya menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018; 2. Bahwa Teradu telah lalai dan ceroboh dalam melakukan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan jumlah keseluruhan Surat Suara; 3. Bahwa dalam hasil akhir penghitungan suara atau rekapitulasi suara, Teradu mendalilkan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% sebanyak 433.406 (empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam) sedangkan dalam Berita Acara Teradu Nomor : 1132/PP.09.3-BA/3673/KPU- Kot/V/2018, Tentang Pencetakan Surat Suara Untuk Pemilihan Walikota & Wakil Walikota Serang 2018 yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2018 di Bogor oleh Akhmad Syarifudin selaku Divisi Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Serang, Rudi Hartono selaku Ketua Panwaslu Kota Serang, Imron Rosadi selaku Direktur CV. Mekarsari Ardhi dan Bripka Joko Prasetyo selaku Anggota Polres Serang Kota menyatakan bahwa KPU Kota Serang memesan Surat Suara kepada CV. Mekarsari Ardhi sebanyak 433.087 (empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh tujuh) lembar Surat Suara, ditambah 2000 (dua ribu) lembar Surat Suara Pemilu Ulang; 4. Bahwa dari keterangan pada nomor 3 (tiga) diatas terdapat kelebihan Surat Suara sebanyak 319 lembar Surat Suara dan sangat membingungkan dari mana kelebihan Surat Suara tersebut?, seharusnya apabila mengacu kepada Berita Acara Teradu Nomor : 1132/PP.09.3-BA/3673/KPU-Kot/V/2018 sangatlah jelas teradu hanya memesan Surat Suara sebanyak 433.087, apabila Surat Suara tersebut di distribusikan ke TPS-TPS, pasti ketika penghitungan suara tidak akan terjadi kelebihan atau pembengkakan suara karena Surat Suara yang akan diterima oleh Teradu adalah sebanyak 433.087 bukan 433.406; 5. Bahwa dari penjelasan nomor 3 (tiga) sangatlah sinkron dengan Surat Jalan Nomor : 020/MSA/05/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2018 oleh CV. Mekarsari Ardhi ditujukan kepada KPU Kota Serang yang menguraikan bahwa jenis barang yaitu (1). Surat Suara dengan jumlah 433.087 Eks dengan keterangan 216 Box isi per box 2.000 lembar, 1 Box isi per box 1.087 lembar, (2). Surat Suara Cadangan, dengan jumlah 2.000 Eks, dengan keterangan 1 Box isi per box 2.000 lembar; 6. Bahwa dari hasil pengiriman Surat Suara tersebut terdapat 1.679 (seribu enam ratus tujuh puluh sembilan) Surat Suara yang rusak, hal ini diperkuat dengan adanya Berita Acara Pemusnahan Surat Suara dan Plate Cetak Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 Provinsi Banten, Nomor : MSA/349/VI/2018 yang dibuat pada tanggal 13 Juni 2018 di Bogor dan ditandatangani oleh Djamaludin,S.E. selaku Manager Opersional CV. Mekarsari Ardhi, Akhmad Syarifudin dari KPU Kota Serang dan Samawi dari Panwaslu Kota Serang sebagai Mengetahui serta diperkuat pula dengan Berita Acara Pemusnahan Surat Suara KPU Kota Serang Nomor : 1209/BA/3637/VI/2018 tanggal 16 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Akhmad Syarifudin (Anggota KPU Kota Serang), Fierly Murdliyat (Anggota KPU Kota Serang), Ma’mun Murod (Anggota Panwaslu Kota Serang) dan AKP Bai Ma’mun (Kasat Intel Polres Serang Kota); 7. Bahwa dari point nomor 6 (enam) diatas terdapat kejanggalan yaitu pada tanggal berapakah sebenarnya Pemusnahan Surat Suara yang rusak sebenarnya?, dalam Berita Acara yang dikeluarkan CV. Mekarsari Ardhi menuliskan bahwa Pemusnahan Surat Suara adalah tanggal 13 Juni 2018, info@dkpp.go.id sedangkan Berita Acara yang dikeluarkan oleh Teradu, Surat Suara yang rusak dimusnahkan pada tanggal 16 Juni 2018. Disini jelaslah timbul ketidak cermatan Teradu dalam membuat Berita Acara; 8. Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 13 Juni 2018, CV. Mekarsari mengeluarkan kembali Surat Jalan dengan nomor 039/MSA/VI/2018 yang me Bahwa oleh karena para Teradu yang tersebut namanya diatas pernah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik atas laporan tahun 2014, maka dengan laporan ini harus diberikan sanksi berat. Kesimpulan: 1. Bahwa pada jawaban Teradu terkait adanya kelebihan atau selisih Surat Suara yang di pesan oleh Teradu berdasarkan Berita Acara Nomor 1132/PP.09.3- BA/3673/KPU-Kot/V/2018 tentang Pencetakan Surat Suara Untuk Pemilihan Walikota & Wakil Walikota Serang Tahun 2018, pihak Teradu baik dalam jawaban ataupun dalam persidangan mengakui bahwa telah terdapat Kelebihan Surat Suara yang tidak sesuai dengan jumlah pemesanan yaitu 433.087 Surat Suara yang harusnya dipesan tetapi terdapat kelebihan Surat Suara sebanyak 319 Surat Suara; 2. Bahwa dari kelebihan Surat Suara yang sebanyak 319 lembar tersebut, Teradu di dalam persidangan menyatakan bahwa terjadi “Human Error” serta Teradu dalam pernyataannya di persidangan menyatakan bahwa mengetahui adanya kelebihan Surat Suara tersebut setelah Pengadu mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut pendapat Pengadu alasan yang demikian terlalu mengada-ada dan sangat terlihat tidak adanya Profesional serta tidak memiliki prinsip jujur sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku PenyelenggaraPemilihan Umum kerja yang diamanatkan oleh Undang-Undang serta Kode Etik Pasal 9 yaitu : Dalam melaksanakan prinsip jujur, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a. Menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta; dan b. Memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara. 3. Bahwa dari pasal 9 tersebut dapat disimpulkan, semenjak Teradu mengetahui bahwa adanya kelebihan Surat Suara, Teradu tidak pernah sama sekali menjalankan amanah sesuai dengan apa yang termaktub dalam Kode Etik yang mengikat Teradu dalam melaksanakan tugasnya 4. Bahwa selain itu Teradu pun telah melanggar Kode Etik nya sendiri yaitu pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 15 yaitu : Dalam melaksanakan prinsip professional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a. Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu; b. Menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan dan program lembaga Penyelenggara Pemilu; info@dkpp.go.id c. Melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu; d. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung; e. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar professional administrasi penyelenggara pemilu. 5. Bahwa dapat disimpulkan dari pasal tersebut diatas huruf b, Teradu telah melanggar visi dan misinya sendiri yaitu seperti yang tercantum dalam website kpu-kotaserangkota.go.id, Teradu mempunyai visi salah satunya adalah “meningkatkan kualitas penyelenggara pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif”. Dengan adanya kelebihan Surat Suara sebanyak 319 lembar tersebut, masyarakat Kota Serang khususnya menganggap Teradu tidak menjalankan Misinya yaitu “bersih”; 6. Bahwa seharusnya Teradu cermat dan teliti ketika penghitungan Surat Suara karena Produk yang dibikin oleh Teradu mempunyai kekuata hukum yang kuat, tetapi dengan adanya kejadian kelebihan Surat Suara sebanyak 319 tersebut maka produk yang dikeluarkan oleh Teradu tidak memiliki kepastian hukum karena jumlah pemesanan Surat Suara dengan Surat Suara yang di distribusikan ke TPS tidak sesuai. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 1296/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018; Bukti P-2 : Berita Acara Nomor : 1132/PP.09.3-BA/3673/KPU-Kot/V/2018 tanggal 25 Mei 2018; Bukti P-3 : Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Nomor : 1209/BA/3637/VI/2018 yang dikeluarkan oleh KPU Kota Serang tanggal 16 Juni 2018; Bukti P-4 : Berita Pemusnahan Surat Suara Rusak dan Plate Cetak Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 Provinsi Banten, Nomor : MSA/349/VI/2018 tanggal 13 Juni 2018; Bukti P-5 : Surat Jalan Nomor 020/MSA/05/2018 tanggal 25 Mei 2018; Bukti P-6 : Surat Jalan Nomor 039/MA/VI/2018 tanggal 13 Juni 2018. [2.3] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi sesuai kadar pelanggarannya kepada para Teradu; atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain, maka dimohon putusan diambil dengan seadil-adilnya. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU info@dkpp.go.id [2.4] Menimbang bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu tidak pernah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam penghitungan suara baik ditingkat KPPS, PPK dan KPU Kota Serang. Bahwa terbukti tidak ada keberatan dari masing-masing saksi dan Pengawas TPS mengenai surat suara yang diterima oleh KPPS pada saat pemungutan suara. Demikian pula saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat PPK dan KPU Kota Serang, tidak ada saksi Pasangan Calon yang berkeberatan atas penghitungan suara dan jumlah surat suara maka Teradu menolak seluruh dalil-dalil aduan Pengadu, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya; 2. Bahwa Berita Acara pada DB.1. saat rekapitulasi di tingkat KPU Kota Serang pada tanggal 05 Juli 2018 dicatat berdasarkan rekapitulasi berjenjang sejak di tingkat KPPS dan PPK. Bahwa jumlah surat suara yang diterima oleh setiap TPS dituangkan sesuai dengan apa yang tercatat dalam Model C1 KWK dan Model DA1 KWK. Bahwa perbedaan Berita Acara DB.1. saat rekapitulasi di tingkat KPU Kota Serang pada tanggal 05 Juli 2018 dengan Berita Acara Serah Terima Surat Suara pada masing masing PPK tertanggal 22 Juni 2018, diketahui oleh KPU Kota Serang pada tanggal 27 Juli 2018 pada saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, dimana Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 1 (Satu) menyatakan temuan tersebut dimuka Persidangan. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018, KPU Kota Serang melakukan penyandingan dengan PPK dan PPS dengan perincian sebagai berikut: JUMLAH SURAT SUARA NO. PPK BA SERAH SELISIH MODEL DB.1 TERIMA SURAT SUARA 1. SERANG 143.762 143.629 133 2. KASEMEN 69.000 68.967 33 3. WALANTAKA 61.800 61.780 20 4. CURUG 39.200 39.163 37 5. CIPOCOK JAYA 59.005 58.835 170 6. TAKTAKAN 60.639 60.713 -74 TOTAL 433.406 433.087 319 3. Bahwa pemesanan surat suara kepada CV. Mekarsari Ardhi Cileungsi Bogor secara E-Katalog oleh KPU Kota Serang pada tanggal 21 Mei 2018 adalah sebanyak: a. Jumlah DPT + 2.5% surat suara cadangan sebanyak 433.087 lembar. b. Jumlah surat suara cadangan untuk PSU sebanyak 2.000 lembar. Jumlah 435.087 lembar. Bahwa proses pencetakan surat suara oleh KPU Kota Serang kepada Perusahaan Penyedia surat suara dilakukan setelah mendapatkan profing info@dkpp.go.id atau persetujuan dari LO atau Tim sukses masing masing Pasangan Calon terkait masalah design surat suara, foto pasangan calon dan lain sebagainya di lokasi tempat percetakan surat suara. Bahwa selama proses pencetakan surat suara tersebut berlangsung setiap hari diawasi oleh KPU Kota serang, Panwaslu Kota Serang, Kepolisian Negara Resort Serang dan kami semua menginap di perusahaan penyedia surat suara; 4. Bahwa setelah selesai proses pencetakan dan packing surat suara dari Perusahaan Penyedia yaitu CV. Mekarsari Ardhi Cileungsi Bogor, maka pada tanggal 25 Mei 2018 seluruh surat suara yang sudah terpacking tersebut di distribusikan dan dikirimkan kepada KPU Kota Serang oleh Perusahaan Penyedia sudah dalam bentuk kemasan box kardus kubus yang bertuliskan pada masing-masing box berisi 2000 lembar surat suara, dengan perincian sebagai berikut : a. 216 box, berisi surat suara sebanyak 216 x 2.000 = 432.000 lembar; b. 1box, berisi surat suara sebanyak (pecahan) 1 x 1.087 = 1.087 lembar; c. 1 box, berisi surat suara cadangan untuk PSU 1 x 2.000 = 2.000 lembar; 5. Bahwa pada saat akan dikirimkan kepada KPU Kota Serang oleh pihak Perusahaan Penyedia surat suara dibuatkan Surat Jalan dan Berita Acara serah terima surat suara yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan CV. Mekarsari Ardi, Divisi KUL KPU Kota Serang, Panwaslu Kota Serang, dan Kepolisian Negara R.I. Resort Serang Kota, namun kita semua tidak menghitung lembar perlembar surat suara yang diserah terimakan saat itu karena sudah rapih terpacking dalam bentuk Box oleh Perusahaan Penyedia surat suara; 6. Bahwa pada saat akan dikirimkan kepada KPU Kota Serang surat suara tersebut dimasukan kedalam mobil box dan digembok serta terkunci rapat dimana anak kunci gembok tersebut dipegang oleh pihak keamanan. Selama dalam proses pengiriman dan selama dalam perjalanan mobil box tersebut di kawal oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Resort Serang Kota, Pegawai KPU Kota Serang dan Panwaslu Kota Serang hingga tiba di KPU Kota Serang; 7. Pada saat surat suara tiba di KPU Kota Serang pada tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 23:45 WIB, maka surat suara tersebut dikeluarkan dari mobil Box dengan disaksikan oleh Kapolres Serang Kota, Dandim 0602 Serang, Panwaslu Kota Serang, KPU Kota Serang dan para wartawan insan pers yang meliput kegiatan datang nya surat suara dan langsung surat suara tersebut disimpan pada suatu ruangan khusus di KPU Kota Serang, dimana ruangan tersebut diseterilkan oleh pihak keamanan (TNI dan Polri) serta kunci ruangan khusus tempat penyimpanan surat suara tersebut setiap hari nya dipegang oleh pihak kemanan dan tidak boleh ada orang yang masuk 1 orang pun ke dalam ruangan khusus tersebut sampai dengan akan dilaksanakannya pengerjaan sortir dan pelipatan surat suara; 8. Pelaksanaan Sortir dan Pelipatan Surat Suara. Bahwa pelaksanaan sortir dan pelipatan surat suara melibatkan 80 orang tenaga sortir dan pelipatan surat suara, dimana tenaga tersebut diambil dari masyarakat sekitar dilingkungan KPU Kota serang dan tenaga yang terlibat tersebut adalah orang orang yang sudah terbiasa mengerjakar sortir dan pelipatan surat suara setiap kali KPU Kota Serang melaksanakan Pemilihan atau Pemilu, pelaksanaan sortir dan pelipatan surat suara tersebut dilaksanakan mulai tanggal 27 Mei s/d 01 Juli 2018 (selama 6 hari kerja). info@dkpp.go.id Bahwa Proses pengambilan Box surat suara pada tempat khusus sebelum dilakukan sortir dan pelipatan surat suara pada setiap harinya harus disaksikan oleh KPU Kota Serang, Panwaslu Kota Serang, Pihak Keamanan dimana tanpa ada ketiga unsur tersebut pengambilan Box surat suara pada tempat khusus tidak dapat dilaksanakan, serta KPU pun mengundang LO masing masing pasangan calon untuk ikut menyaksikan dan mengawasi jalannya kegiatan pada saat dilaksanakannya sortir dan pelipatan surat suara. Bahwa hasil sortir dan pelipatan surat suara, baik itu surat suara yang ditemukan rusak/rijek maupun surat suara dengan kategori baik setiap hari nya selalu dihitung dan diikat dengan menggunakan karet gelang per 100 lembar surat suara supaya memudahkan dalam penghitungan secara global sehingga dapat dihitung berapa jumlah surat suara rusak/rijek dan berapa jumlah surat suara yang baik. Hasil sortir dan pelipatan surat suara yang sudah diikat per 100 lembar tersebut dimasukan kembali kedalam box kardus kubus dan dipake lakban kemudian dimasukan kembali kedalam ruangan penyimpanan khusus surat suara pada tempat semula dengan tetap anak kunci dipegang oleh pihak kemanan dalam hal ini TNI dan Polri. Bahwa Perlu diketahui juga dan sebagai bahan informasi hasil pengawasan dan pengamatan kami bersama panwaslu Kota Serang pada saat sortir dan pelipatan surat suara yang dilaksanakan oleh tenaga sortir dan pelipat, ditemukan beberapa Box jumlah surat suara nya yang seharusnya berjumlah 2000 lembar surat suara/box ditemukan ada yang berlebih dan kurang dalam 1 box nya artinya isi box surat suara tersebut setelah dibuka dan dihitung tidak utuh sebanyak 2000 lembar /box nya. Namun demikian hasil akhir setelah surat suara berhasil dilakukan penyortiran dan pelipatan secara keseluruhan diperoleh hasil sebagai berikut : - Surat Suara yang baik sejumlah 431.408 lembar surat suara; - Surat suara yang rijek/rusak sejumlah 1.679 lembar surat suara. Bahwa Seluruh surat suara hasil sortir dan pelipatan surat suara tersebut disimpan kembali ketempat penyimpanan surat suara khusus di Kantor KPU Kota Serang sebelum dilakukan penggantian untuk surat suara rijek/rusak oleh perusahaan penyedia surat suara, sementara anak kunci gembok tempat penyimpanan surat suara khusus tetap dipegang oleh Pihak Keamanan TNI dan Polri; 9. Bahwa untuk penggantian Surat Suara Rijek atau Rusak berjumlah 1.679 lembar surat suara dibuatkan Berita Acara dan kita mintakan penggantian kepada perusahaan penyedia surat suara sejumlah 1.679 lembar surat suara rijek atau rusak, proses pengantian surat suara rijek atau rusak tersebut dikirimkan langsung oleh perusahaan penyedia surat suara sejumlah 1.679 lembar surat suara rijek atau rusak beserta master plat nya; 10. Bahwa pelaksanaan pemusnahan surat suara beserta master plat nya dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2018, dimana pemusnahan surat suara rijek atau rusak beserta master plat nya bertempat di halaman KPU Kota Serang dalam sebuah drum dan pemusnahan barang tersebut disaksikan oleh KPU Kota Serang, Panwaslu Kota Serang, Pihak Kemanan TNI dan Polri serta saksi pasangan calon yang hadir saat itu adalah Bpk Ichwan Subhi selaku LO Pasangan Calon nomor Urut 1 (Satu) sementara LO Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) terlambat hadir; info@dkpp.go.id 11. Packing Surat Suara ke dalam sampul masing masing TPS berbasis DPT + 2.5% surat suara cadangan. Bahwa pelaksanaan Packing ke dalam sampul surat suara masing-masing TPS tersebut dilaksanakan oleh masing-masing Ketua dan anggota PPK dengan dibantu oleh anggota PPS nya dilaksanakan mulai tanggal 16 Juni s/d 18 Juni 2018 bertempat di Kantor KPU Kota Serang dengan dihadiri oleh Panwaslu Kota Serang dan Panwas Kecamatan. Standart Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan Packing ke dalam sampul masing-masing TPS adalah sebagai berikut: a. Pelaksana yang memasukan jumlah surat suara kedalam sampul surat suara harus dilakukan oleh Ketua dan anggota PPK masing-masing dan dibantu oleh PPS nya. b. PPK dan PPS terlebih dahulu menuliskan pada setiap sampul TPS, antara lain Nama Kelurahan, Nama Kecamatan dan No.TPS, serta mengisi jumlah surat suara berbasis DPT + 2.5%. c. PPK dengan dibantu anggota PPS, berkewajiban dan harus menghitung kembali jumlah surat suara secara hati hati dan cermat sebelum dimasukan ke dalam sampul surat suara masing-masing TPS dengan tetap berpatokan kepada jumlah DPT + 2.5% surat suara cadangan. d. PPK dengan dibantu anggota PPS, memeberikan dan atau menempelkan segel pada setiap sampul yang sudah terisi surat suara setelah diyakini dan dinyatakan benar jumlah nya. e. PPK dengan dibantu anggota PPS, harus melaporkan kejadian apabila ditemukan kelebihan dan kekurangan surat suara pada setiap ikatan 100 lembar surat suara pada saat hasil sortir dan pelipatan. Bahwa pada saat proses melakukan packing surat suara ke dalam masing- masing sampul TPS berbasis DPT + 2.5% surat suara cadangan oleh masing- masing PPK dengan dibantu anggota PPS nya tidak ada laporan ditemukan surat suara berlebih atau kurang, itu artinya seluruh surat suara yang berjumlah 433.087 sudah masuk seluruhnya ke dalam sampul masing- masing TPS; 12. Bahwa dalam hal ini Taradu tidak ada kelalaian dan kecerobohan karena Pesanan dilakukan melalui E-Katalog, maka tidak mungkin pengadaan Surat Suara tanpa melalui E-Katalog. Kesimpulan: 1. Bahwa Teradu menolak seluruh dalil-dalil aduan Pengadu, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya; 2. Bahwa dalam persidangan perkara Nomor 193/DKPP-PKE-VII/2018, pengadu sudah jelas-jelas menyatakan mencabut perkara tersebut secara lisan, ini membuktikan bahwa pengadu tidak yakin dengan aduannya tersebut. Hal ini berdasarkan pertimbangan pengadu sendiri yang mempertimbangkan permohonan pengadu di Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 13/PHP.KOT-XVI/2018 yang dalam putusannya menolak permohonan pengadu; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa pengaduan dan/atau laporan harus disertai permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik, sedangkan dalam pokok-pokok aduannya tidak ada satupun permintaan dari pengadu yang info@dkpp.go.id berisi permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik tersebut; 4. Bahwa pengadu telah mengadukan kelima anggota KPU Kota Serang ke DKPP, akan tetapi pengadu dalam pokok-pokok aduannya tidak menerangkan/menjelaskan tindakan atau sikap masing-masing teradu yang meliputi waktu perbuatan dilakukan, tempat perbuatan dilakukan, perbuatan yang dilakukan, dan cara perbuatan dilakukan, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa uraian dugaan pelanggaran kode etik harus memuat uraian yang jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing teradu yang meliputi waktu perbuatan dilakukan, tempat perbuatan dilakukan, perbuatan yang dilakukan, dan cara perbuatan dilakukan; 5. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan pengadu tidak dapat membuktikan dan/atau memperlihatkan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil aduan pengadu; 6. Bahwa mengenai adanya selisih kelebihan surat suara sejumlah 319 lembar surat suara yang didalilkan oleh pengadu adalah semata-mata karena adanya kesalahan penghitungan jumlah surat suara yang diterima ditambah 2,5% surat suara cadangan yang kemudian diinput/ditulis oleh KPPS di TPS dalam formulir C1 KWK, kemudian kesalahan penghitungan di tingkat KPPS (TPS) tersebut terbawa ke tingkat PPK dan kemudian terakumulasi di tingkat KPU Kota Serang pada rapat pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sejumlah 319 lembar surat suara dan tidak ada keberatan baik dari Panwascam atau PPL dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) terkait selisih surat suara pada rapat Pleno Rekapitulasi disemua tingkatan, akan tetapi secara fisik jumlah surat suara se Kota Serang adalah tetap sejumlah 433.087 lembar surat suara sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Surat Suara pada masing-masing PPK, tidak ada penambahan; 7. Bahwa untuk kesalahan penghitungan di tingkat KPPS tersebut pada angka 6 (enam) di atas kemudian dilakukan penyandingan antara Berita Acara Serah Terima Surat Suara pada masing-masing PPK dengan MODEL DA.1-KWK yang dituangkan dalam Berita Acara di masing-masing PPK se Kota Serang dan kesalahan di tingkat KPPS (TPS) tersebut karena adanya selisih kurang dan selisih lebih surat suara yang diterima setiap TPS yang disebabkan kesalahan penghitungan surat suara yang diterima KPPS ditambah 2,5% surat suara cadangan. Namun secara substantif bahwa kelebihan 319 surat suara tersebut tidak berpengaruh terhadap hasil perolehan suara baik Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga); 8. Bahwa mengenai pemusnahan surat suara yang rusak yang dilakukan pada tanggal 16 Juni 2018 sedangkan penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Rusak dilakukan tanggal 13 Juni 2018 karena pada tanggal 13 Juni 2018 Panwaslu Kota Serang dan LO Pasangan Calon tidak dapat hadir pada tanggal tersebut karena libur lebaran telah dimulai, berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana info@dkpp.go.id telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemusnahan surat suara rusak dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Republik Indonesia setempat, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. Oleh karena pemusnahan surat suara rusak tidak dapat dilakukan oleh KPU Kota Serang sendiri tanpa disaksikan oleh pihak Panwaslu, karena apabila pemusnahan surat suara dilakukan tanpa disaksikan lembaga tersebut itu artinya KPU Kota Serang telah melanggar Peraturan KPU tersebut maka KPU Kota Serang menjadwalkan kembali pemusnahan surat suara rusak yang akan dilakukan pada tanggal 16 Juni 2018 dan penjadwalan ulang tersebut telah disepakati oleh pihak Kepolisian, Panwaslu Kota Serang, dan penghubung/LO dari masing-masing pasangan calon termasuk penghubung/LO dari pasangan calon nomor urut 1 selaku pengadu dan kesemua pihak baik dari Kepolisian, Panwaslu Kota Serang dan Penghubung/LO pasangan calon nomor urut 1 hadir pada acara pemusnahan surat suara rusak tersebut pada tanggal 16 Juni 2018 bertempat di Kantor KPU Kota Serang. [2.5]Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam Bukti T-1 : pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 (MODEL DA 2-KWK); Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 (MODEL DB 2-KWK); Berita Acara Penyandingan Berita Acara Penerimaan Surat Bukti T-2 : Suara dengan Model DA-1-KWK (Berita Acara Penyandingan PPK); Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, tanggal 22 Juni 2018 di 6 (enam Kecamatan); Bukti T-3 : Surat Pemesanan Pembelian Surat Suara (E-Katalog), tanggal 30 April 2018; Surat Jalan dari Perusaahan Mekarsari Ardhi Nomor: 020/MSA/05/2018, tanggal 25 Mei 2018. Jenis barang yang dikirim Surat Suara dan Surat Suara Cadangan; Bukti T-4 :  Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 1209/BA/3673/VI/2018 tentang Pemusnahan Surat Suara, tanggal 26 Juni 2018.  Surat Jalan dari Perusaahan Mekarsari Ardhi Nomor: 039/MSA/VI/2018, tanggal 13 Juni 2018. Jenis barang yang dikirim Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang (Pengganti Surat Suara yang rusak. info@dkpp.go.id  Foto Pemusnahan Surat Suara Rusak.  Berita Acara Perusaahan Mekarsari Ardhi Nomor: MSA/349/VI/2018 tentang Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Rusak dan Plate Cetak Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2018 Provinsi Banten, tanggal 13 Juni 2018; Bukti T-5 :  Daftar Hadir Pelaksanaan Pengepakan Surat Suara Ke sampul Surat Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, pada tanggal 16 s/d 18 Juni 2018.  Foto Pengepakan Surat Suara. [2.6] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik info@dkpp.go.id Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentangPedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu, berdasarkan ketentuanPasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakan sebagai berikut: [4.1.1] Bahwa para Teradu diduga tidak profesional dan tidak cermat karena terdapat perbedaan jumlah surat suara antara Berita Acara Nomor: 1132/PP.09.3-BA/3673/KPU-Kot/V/2018 dengan lampiran Surat Keputusan Nomor: 1296/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2018 sehingga menimbulkan kelebihan sebanyak 319 surat suara; [4.1.2] Bahwa para Teradu diduga tidak profesional karena terdapat perbedaan tanggal penetapan berita acara pemusnahan surat suara rusak yang ditetapkan oleh pihak ketiga dengan berita acara yang ditetapkan oleh para Teradu. [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dan menyatakan sebagai berikut: [4.2.1] Bahwa para Teradu tidak pernah melakukan kesalahan dan kekeliruan pada dalam penghitungan suara baik di tingkat KPPS, PPK maupun KPU Kota Serang. Hal tersebut diperkuat dengan tidak adanya keberatan baik dari saksi maupun Pengawas TPS. Terkait perbedaan data surat suara pada formulir model info@dkpp.go.id DB.1- KWK dengan Berita Acara Serah Terima Surat Suara tertanggal 22 Juni 2018 pada masing masing PPK, diketahui oleh para Teradu pada saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Setelah mendapat informasi tersebut para Teradu melakukan penyandingan dengan PPK dan PPS, sehingga diketahui terdapat 6 kecamatan yang memiliki selisih antara lain: JUMLAH SURAT SUARA NO. PPK SELISIH MODEL BA SERAH TERIMA DB.1 SURAT SUARA 1. SERANG 143.762 143.629 133 2. KASEMEN 69.000 68.967 33 3. WALANTAKA 61.800 61.780 20 4. CURUG 39.200 39.163 37 5. CIPOCOK JAYA 59.005 58.835 170 6. TAKTAKAN 60.639 60.713 -74 TOTAL 433.406 433.087 319 [4.2.2] Bahwa para Teradu melakukan pencetakan surat suara kepada CV. Mekarsari Ardhi Cileungsi Bogor melaui e-Katalog. Jumlah surat suara yang dicetak sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5% surat suara cadangan dan jumlah surat suara cadangan PSU yaitu sebanyak 435.087 lembar. Setelah proses pencetakan, pengiriman dan penerimaan surat suara diawasi langsung oleh Panwas Kota Serang serta disaksikan oleh Kapolres Kota Serang, Dandim Kota Serang, dan para wartawan. Proses selanjutnya adalah penyortiran dan pelipatan surat suara, dalam proses tersebut surat suara yang memenuhi syarat sejumlah 431.408 lembar dan surat suara yang rusak sejumlah 1.679 lembar. Pemusnahan surat suara rusak beserta master plat-nya dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2018 bertempat di kantor KPU Kota Serang disaksikan oleh KPU Kota Serang, Panwas Kota Serang, Pihak Keamanan TNI dan Polri serta saksi pasangan calon antara lain Ichwan Subhi selaku LO Pasangan Calon nomor Urut 1 sementara LO Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) terlambat hadir. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat: [4.3.1] Terkait perbedaan jumlah surat suara yang tercantum dalam Berita Acara Nomor: 1132/PP.09.3-BA/3673/KPU-Kot/V/2018 dengan Lampiran SK Nomor 1296/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, baru diketahui oleh para Teradu pada saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Juli 2018. Menyikapi hal tersebut para Teradu melakukan crosscheck kepada jajaran di bawahnya dengan melakukan penyandingan antara berita acara penerimaan surat suara dengan formulir model DA.1-KWK sehingga diketahui telah terjadi kesalahan teknis oleh faktor human erors petugas KPPS di 6 (enam) kecamatan. Kesalahan tersebut dikarenakan KPPS keliru dalam melakukan info@dkpp.go.id penjumlahan jumlah DPT+2,5% sebagai dasar untuk mengajukan jumlah surat suara yang dibutuhkan. Meskipun tahapan rekapitulasi penghitungan suara telah berakhir, para Teradu memandang perlu segera melakukan perbaikan yang dilengkapi membuat berita acara hasil penyandingan Berita Acara serah terima surat suara dengan Formulir Model DA.1-KWK. Atas tindakan para Teradu tersebut, DKPP menilai sikap dan tindakan para Teradu sudah sesuai dengan norma hukum dan standar etika penyelenggara Pemilu. Kejujuran para Teradu mengakui adanya ketidaksesuaian administrasi data surat suara pada formulir model DB1-KWK dan BA serah terima surat suara, selanjutnya dilakukan pembetulan yang dilengkapi Berita Acara patut diapresiasi. Namun demikian, DKPP perlu mengingatkan para Teradu agar meningkatkan quality control terhadap pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilu secara berjenjang sehingga mampu menjamin validitas distribusi dan administrasi data surat suara. Pengelolaan logistik dan administrasi Pemilu unmanageable dapat berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan dan kepecayaan terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; [4.3.2] Para Teradu mengakui bahwa pada tanggal 13 Juni 2018, pihak ketiga CV Mekarsari Ardhi telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 039/MSA/VI/2018 terkait pemusnahan surat suara yang rusak, namun saat hendak melakukan pemusnahan surat suara yang rusak, pemangku kepentingan utama tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut, sehingga disepakati bersama untuk dijadwalkan ulang pelaksanaan pemusnahan surat suara. Dari hasil konfirmasi disepakati kegiatan pemusnahan surat suara yang rusak dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2018. Kegiatan pemusnahan surat suara yang rusak dihadiri oleh Panwas Kota Serang, Kepolisian, TNI, serta para saksi pasangan calon yang dibuktikan dengan dokuman daftar hadir pemusnahan surat suara. Terhadap tindakan para Teradu tersebut, DKPP menilai para Teradu telah melaksanakan tahapan sesuai dengan standar etika dan prosedur yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat 2 yakni pemusnahan surat suara dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. Berdasarkan fakta tersebut, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP. [4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, info@dkpp.go.id

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Heri Wahidin, Teradu II Moh Hopip, Teradu III Fierly Murdlyat Mabrurri, Teradu IV Hj. Durotul Bahiyah, dan Teradu V Akhmad Syarifudin masing-masing sebagai Ketua merangkap anggota `dan Anggota KPU Kota Serang terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan KPU Provinsi Banten untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Empat bulan Oktoober tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan para Teradu. ANGGOTA Ttd Ttd Teguh Prasetyo Alfitra Salam Ttd Ttd Ida Budhiati Fritz Edward Siregar Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir info@dkpp.go.id