Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 53/DKPP-PKE-VII/2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 35/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 53/DKPP-PKE- VII/2018, menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : M. Yusran Elfargani Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwas Kota Baubau Alamat : Jl. Pahlawan KM. 4, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara 2. Nama : Azan Sihidi Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kota Baubau Alamat : Jl. Pahlawan KM. 4, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara 3. Nama : Waode Frida Vivi Oktavia Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kota Baubau Alamat : Jl. Pahlawan KM. 4, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------- Para Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Dian Anggraini Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Alamat : Jl. Dayanu Ikhsanuddin Nomor 51 Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Edi Sabara Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Alamat : Jl. Dayanu Ikhsanuddin Nomor 51 Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Muhammad Masri Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Alamat : Jl. Dayanu Ikhsanuddin Nomor 51 Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Mamnun Laidu Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Alamat : Jl. Dayanu Ikhsanuddin Nomor 51 Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : La Ode Ijidman Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Alamat : Jl. Dayanu Ikhsanuddin Nomor 51 Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------Teradu V; Teradu I, II, III, IV dan V selanjutnya disebut sebagai------Para Teradu. [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan para Pengadu; Memeriksa dan mendengarkan keterangan para Pengadu; Mendengarkan jawaban para Teradu; Memeriksa dan mendengarkan keterangan para Teradu; Mendengarkan keterangan Pihak Terkait; Mendengarkan keterangan Saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan para Pengadu dan para Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU Para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1] Para Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 13 Maret 2018 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 11-19 Januari 2018, Panwas Kota Baubau menggelar Musyawarah Sengketa Nomor 01/PS/PW/28.02/I/2018, antara Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Drs. H. Ibrahim Marsela, MM dan AKBP Ilyas selaku Pemohon dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau selaku Termohon, terkait Berita Acara Rekapitulasi Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan Model BA.7-KWK Perseorangan tertanggal 31 Desember 2017; 2. Bahwa setelah pembacaan putusan pada tanggal 19 Januari 2018, masih terdapat beberapa keterangan saksi yang mengarah pada dugaan pelanggaran prosedur pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan dan Prinsip/Asas Penyelenggaraan Pemilihan, hasil pengawasan tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam Formulir model A hasil pengawasan; 3. Bahwa dugaan pelanggaran yang dimaksud terkait fakta yang terungkap dalam musyawarah sengketa Nomor: 01/PS/PW/28.02/I/2018 sebagai berikut: - Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesimpangsiuran informasi yang disampaikan oleh PPS kepada Liaison Officer (LO) dalam Pelaksanaan Verifikasi Faktual. Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan Saksi La Ode Alinafi yang menerangkan bahwa saksi dibohongi oleh PPS Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro sebanyak 2 (dua) kali terkait jadwal dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual. Pemohon juga menghadirkan saksi Abdul Salam yang merupakan LO Pemohon yang bertugas di Kelurahan Tarafu. Saksi Abdul Salam menerangkan bahwa PPS tidak datang tepat waktu sebagaimana yang dijanjikan yakni Pukul 20.00 WITA, untuk melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung pemohon yang telah berkumpul di rumah saksi Abdul Salam. PPS Kelurahan Tarafu datang beberapa jam kemudian dan mendapati para pendukung sudah banyak yang pulang (tersisa 6 orang dari jumlah 17 orang) karena waktu sudah menunjukan tengah malam. Pemohon juga menghadirkan Saksi Juhra Mukarram yang menerangkan bahwa pernah dijanji oleh PPS Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio bahwa pada pukul 19.00 WITA akan didatangi untuk dilakukan verifikasi faktual, akan tetapi faktanya PPS yang bersangkutan tidak pernah datang. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon telah mengkonfirmasi kepada PPS, dan menyatakan bahwa PPS cukup jelas menyampaikan kepada LO Pemohon di tingkat kelurahan bila terdapat hal-hal yang perlu dikoordinasikan, terutama terkait pendukung yang tidak ditemui alamatnya, justru LO Pemohon yang acuh tak acuh terhadap penyampaian PPS agar menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut. Dalil Pemohon ini tidak menyebut secara tegas kejadiannya di PPS mana, sehingga dalil Pemohon ini tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan. Untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon menghadirkan Saksi Wa Ode Lutiana yang menerangkan bahwa meskipun ditelepon berkali- kali, LO tidak pernah datang dengan alasan capek dan sibuk. Termohon juga menghadirkan saksi Ismail Anggota PPS Kelurahan Wangkanapi, yang menerangkan bahwa Saksi pernah melakukan verifikasi faktual di rumah Juhra Mukarram, namun tidak dapat ditemui karena yang bersangkutan tidak berada di rumah. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon a quo, Panwas Kota Baubau berpendapat bahwa sesuai bukti dan fakta yang terungkap dalam musyawarah, terkait keterangan yang disampaikan oleh Saksi La Ode Alinafi dibenarkan oleh Saksi Termohon Wa Ode Lutiana bahwa benar La Ode Alinafi pernah dijanjikan untuk mendampingi proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh Wa Ode Lutiana, akan tetapi Wa Ode Lutiana tidak menepati janji tersebut dengan alasan masih melakukan pemetaan wilayah verifikasi faktual. Bahwa Ketentuan Pasal 2 huruf b, huruf e, dan huruf g PKPU 3/2017 jo. PKPU 15/2017 menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilihan dalam menjalankan tugas berpedoman pada asas (b) Jujur, (e) tertib, dan (g) keterbukaan. Fakta yang terungkap dalam musyawarah sebagaimana disebutkan di atas menunjukan bahwa PPS Kelurahan Lanto, PPS Kelurahan Tarafu, dan PPS Kelurahan Wangkanapi yang merupakan satu kesatuan penyelenggara Pemilihan yang merupakan jajaran Termohon, terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 huruf b, huruf e, dan huruf g PKPU 3/2017 jo. PKPU 15/2017 tersebut. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon a quo beralasan menurut hukum. - Bahwa Pemohon mendalilkan PPS tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan yang telah dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam formulir Model BA.2-KWK. Untuk menguatkan dalilinya, Pemohon menghadirkan saksi La Ode Alinafi dan Mahadi Aba yang masing-masing menerangkan bahwa terdapat pendukung Pemohon yang tidak diverifikasi secara faktual oleh PPS. Bahwa terkait pokok permohonan a quo, Termohon membantah dalil Pemohon dengan menerangkan dalil Pemohon ini hanya bersifat dugaan saja dan tidak berdasar serta mengada-ada, sehingga dalil ini haruslah dikesampingkan. Untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-10 s/d T- 22, serta saksi atas nama Wa Ode Lutiana, Wa Ode Mutmainnah, La Sini, Zuhlidayat, Ismail, dan Rizkina Bakri, yang kesemuanya menerangkan bahwa Verifikasi Faktual dilakukan dengan metode sensus dengan cara mendatangi langsung semua tempat tinggal pendukung Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta musyawarah, Panwas Kota Baubau berpendapat bahwa pelaksanaan verifikasi tidak dilaksanakan secara maksimal guna memastikan kebenaran materil setiap dukungan yang diberikan masyarakat kepada Pemohon. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan fakta musyawarah, menunjukan bahwa pendukung yang tidak dapat ditemui pada saat PPS melakukan verifikasi faktual, untuk Kelurahan Lanto berjumlah 197 orang, Kelurahan Tarafu berjumlah 122 orang, Kelurahan Lipu berjumlah 183 orang, Kelurahan Bukti Wolio Indah berjumlah 63 orang, Kelurahan Wangkanapi berjumlah 152 orang, dan Kelurahan Tomba berjumlah 198 orang. Fakta yang terungkap dalam proses musyawarah tersebut, menjadi salah satu penyebab banyaknya dukungan Pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena keberadaan pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui sampai batas terakhir hari pelaksanaan verifikasi faktual. Hal tersebut setidaknya terungkap di Kelurahan Lanto, Kelurahan Tarafu, Kelurahan Wangkanapi, Kelurahan Lipu, Kelurahan Bukit Wolio Indah, dan Kelurahan Tomba sebagaimana terungkap dalam proses musyawarah. Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini Termohon dan jajarannya (khususnya PPS), dalam Pelaksanaan Verifikasi Faktual harus mampu memetakan keadaan masyarakat yang akan dikunjungi baik dari pemetaan wilayah tempat tinggal maupun dari aspek profesinya. Hal ini penting untuk mengefektifkan proses pelaksanaan verifikasi faktual di lapangan untuk menghindari adanya pendukung yang tidak dapat ditemui baik karena faktor tidak diketahui alamatnya, ataupun karena masih berada di tempat kerja. Bahwa disamping itu, untuk mengefektifkan pelaksanaan Verifikasi Faktual, penting bagi Termohon untuk selalu berkoordinasi dan bersikap transparan kepada LO Pemohon maupun dengan Pengawas Pemilihan. Berdasarkan fakta musyawarah terungkap bahwa LO Pemohon tidak diperbolehkan untuk mengikuti proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS. Hal ini terungkap melalui keterangan Saksi Termohon antara lain atas nama Ismail dan Rizkina Bakri. Dalam keterangannya, para saksi menerangkan bahwa PPS diinstuksikan oleh Ketua KPU Kota Baubau (Teradu I) melalui group WhatsApp agar LO Pemohon tidak diikutkan dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual. Tindakan demikian, menyimpangi prinsip keterbukaan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018. Bahwa dalam musyawarah, terungkap fakta bahwa Termohon tidak dapat membuktikan bahwa proses verifikasi faktual telah dilaksanakan oleh jajaran Termohon secara menyeluruh dengan menunjukan B.1-KWK Perseorangan. Hasil pengawasan Pengawas Pemilihan juga menujukkan demikian, bahwa tidak adanya/tidak diberikannya data B.1-KWK Peseorangan oleh Termohon kepada Pengawas Pemilihan (Panwas Kota Baubau dan jajarannya), Pengawas Pemilihan mengalami hambatan dalam memastikan bahwa verifikasi faktual yang dilakukan Termohon telah dilakukan terhadap semua pendukung Pemohon yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Dengan demikian, permohonan Pemohon a quo dinyatakan beralasan hukum. 4. Bahwa tanggal 20 Januari 2018, Formulir A Hasil pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran diserahkan kepada Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwas Kota Baubau; 5. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018, Tim Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwas Kota Baubau membuat kajian awal atas hasil pengawasan tanggal 20 Januari 2018; 6. Bahwa Pada tanggal 24 Januari 2018, Pimpinan Panwas Kota Baubau melakukan rapat pleno membahas hasil kajian awal atas hasil pengawasan tanggal 20 Januari 2018 dan menetapkannya sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran; 7. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018, temuan dugaan pelanggaran tersebut diregistrasi dengan Nomor: 04/TM/PW/KOT/28.02/XII/2017; 8. Bahwa untuk menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran tersebut Panwas Kota Baubau telah mengundang dan melakukan klarifikasi kepada penemu, saksi-saksi dan para terlapor; 9. Bahwa untuk memperkuat aduan, para Pengadu dengan ini mengajukan saksi sebagai berikut: 1) Risna Arista - Bahwa saksi menyatakan bekerja sebagai Staf Divisi SDM dan Organisasi Panwas Kecamatan Wolio; - Bahwa saksi menceritakan pada hari terakhir yakni tanggal 20 Januari 2018 saat melaksanakan tugas pengawasan Verifikasi Faktual dukungan calon perseorangan, saksi berada di Sekretariat PPS Kelurahan Tomba yakni di Jalan WR. Monginsidi Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau. Pada saat saksi di sana, Pengadu III datang untuk melakukan monitoring. Ketika berada di Sekretariat PPS, Pengadu III menanyakan kepada PPS berapa jumlah pendukung yang malam itu harus dihadirkan oleh LO, namun PPS Kelurahan Tomba mengatakan tidak memegang data tersebut dengan alasan data tersebut ada pada PPK Wolio. Selanjutnya ketika Ketua PPK Wolio tiba di kantor Kelurahan Tomba, Pengadu III menanyakan hal yang sama tetapi PPK Wolio menyatakan tidak memegang data tersebut; - Bahwa saksi menceritakan penyebab PPS tidak memberikan data tersebut karena pada saat di Kantor PPS tersebut hadir Anggota KPU Kota Baubau yakni Teradu IV untuk melakukan supervisi. Ketika berada di sana, Teradu IV menyampaikan kepada PPS bahwa akan ada Panwas nanti yang berkunjung, jadi semua data terkait dukungan perseorangan jangan dikeluarkan cukup buku tamu saja. Semua data disimpan dan jangan dikeluarkan kalau ada Panwas datang. - Bahwa saksi menyatakan berada di Kantor Kelurahan saat Teradu IV menginstruksikan hal tersebut. Teradu IV tidak mengetahui jika saksi adalah Staf Panwas Kecamatan Wolio; - Bahwa saksi menyatakan pada kenyataannya PPS Tomba dan PPK Wolio memegang data terkait pendukung bakal paslon yang akan diverifikasi factual pada waktu diminta, tetapi tidak memberikan karena ada instruksi tersebut; - Bahwa saksi menyatakan selama melakukan Verifikasi Faktual, LO tidak dilibatkan karena menurut PPS ada instruksi dari para Teradu yang melarang LO untuk ikut dalam proses Verifikasi Faktual; dan - Bahwa selama saksi melaksanakan tugas pengawasan, saksi tidak pernah ditunjukkan Formulir Model B.1 KWK-Perseorangan. Saksi hanya mencatat saja nama-nama pendukung yang sudah dikunjungi apakah benar-benar mendukung atau tidak. 2) La Ode Syafrin - Bahwa saksi menyatakan bekerja sebagai Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwas Kecamatan Wolio; - Bahwa saksi menyatakan mendengar keterangan dari PPS dalam musyawarah sengketa pemilihan terkait larangan LO mengikuti proses Verifikasi Faktual dan dalam musyawarah sengketa terungkap bahwa berdasarkan keterangan PPS Tomba atas nama Rizkina Bakri dan PPS Bukit Wolio Indah atas nama Ismail menyatakan ada instruksi langsung dari Teradu I kepada seluruh PPS dan PPK melalui Group Whatsapp yang melarang LO ikut dalam proses Verifikasi Faktual dukungan perseorangan; - Bahwa semua Staf Panwas Kecamatan Wolio bertugas membantu Komisioner Panwas Kecamatan Wolio untuk melakukan pengawasan terhadap PPS yang melakukan Verifikasi Faktual, sedangkan saksi bertugas di Kelurahan Batulo; dan - Bahwa pada hari pertama Verifikasi Faktual, saksi sempat diperbolehkan melihat Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang berisi nama, nomor KTP, jenis kelamin, alamat, tempat tanggal lahir dan sempat saksi mendokumentasikannya dalam foto, tetapi pada hari ketiga sudah tidak diijinkan untuk melihat Formulir Model B.1 KWK- Perseorangan. Kesimpulan 1. Bahwa dalam temuan dugaan pelanggaran tersebut terungkap fakta para teradu telah memberikan instruksi kepada PPS melalui group Whatsapp (WA) PPK-PPS se Kota Baubau untuk tidak mengikutsertakan LO atau Penghubung dalam Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 jalur perseorangan; dan 2. Para Teradu memberikan instruksi untuk tidak memberikan data apapun kepada Panwas Kota Baubau terkait Verifikasi Faktual pasangan calon perseorangan sehingga Panwas Kota Baubau mengalami hambatan dalam memastikan bahwa Verifikasi Faktual yang dilakukan para Teradu telah dilakukan terhadap semua pendukung bakal paslon perseorangan. [2.2] Para Pengadu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti- bukti/ keterangan sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Berita Acara Musyawarah Sengketa Nomor 01/PS/PW/28.02/I/2018 Tanggal 15 Januari 2018; 2. Bukti P-2 : Putusan Musyawarah Sengketa Nomor 01/PS/PW/28.02/I/2018 Tanggal 19 Januari 2018; 3. Bukti P-3 : Kajian Dugaan Pelanggaran Panwas Kota Baubau Nomor 04/TM/PW/KOT/28.02/I/2018; 4. Bukti P-4 : Rekaman suara pemeriksaan saksi atas nama Rizkina Bakri dan Ismail dalam Musyawarah Sengketa Nomor 01/PS/PW/28.02/I/2018 Tanggal 15 Januari 2018. [2.3] PETITUM Berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang telah dilakukan oleh Teradu; 2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Terkait aduan bahwa para teradu telah memberikan instruksi kepada PPS melalui group WhatsApp (WA) PPK-PPS se Kota Baubau untuk tidak mengikutsertakan LO atau Penghubung dalam Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 jalur perseorangan, para teradu membantah dengan uraian sebagai berikut: 1) Bahwa Musyawarah Penyelesaian Sengketa Nomor Permohonan 01/PS/ PW/28.02/I/2018 dilakukan atas permohonan bakal pasangan calon perseorangan atas nama Drs. H. Ibrahim Marsela, MM dan AKBP Ilyas, S.Sos yang pada pokoknya mempersoalkan 8 (delapan) hal, yaitu : (i) terdapat PPS yang membocorkan data-data dukungan Pemohon sebelum verifikasi faktual di Kelurahan Kampeonaho, Kecamatan Bungi ; (ii) terdapat kesimpangsiuran informasi yang disampaikan oleh PPS kepada petugas penghubung (liaison officer/LO) Pemohon ; (iii) Terdapat PPS yang melakukan verifikasi faktual tanpa membawa BA.1-KWK ; (iv) Adanya dugaan PPS tidak melakukan verifikasi faktual lebih dari satu kali terhadap pendukung Pemohon ; (v) Adanya dugaan PPS tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif sebagaimana Formulir Model BA.2-KWK; (vi) Adanya PPS yang menyodorkan lampiran Formulir Model BA.5-KWK kepada pendukung Pemohon yang menyatakan mendukung, namun isinya diketahui belakangan menyatakan tidak mendukung Pemohon di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna dan Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio; (vii) Adanya oknum PPK Kecamatan Wolio dan PPK Kecamatan Murhum yang menahan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual PPS untuk diserahkan kepada petugas penghubung/LO Pemohon; dan (viii) Adanya intimidasi yang dilakukan oleh oknum RT Kelurahan Wangkanapi dan RT merangkap Sekretaris PPS Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio yang melarang pendukung Pemohon mendatangi Sekretariat PPS untuk diverifikasi faktual (Bukti T-25); 2) Bahwa menurut Para Teradu, aduan Para Pengadu sepanjang frasa “instruksi kepada PPS untuk tidak mengikutsertakan LO” adalah kesimpulan Para Pengadu saja, bukanlah merupakan fakta yang terjadi sebenar-benarnya, karena andaikan instruksi tersebut tepat benar adanya diberikan melalui Group WhatsApp yang berisi seluruh PPS dan PPK se- Kota Baubau, maka dari 40 (empat) puluh orang Anggota PPK di 8 (delapan) Kecamatan dan 129 (seratus duapuluh sembilan) orang Anggota PPS di 43 (empat puluh tiga) kelurahan se-Kota Baubau mestinya dapat memberikan keterangan/kesaksian yang seragam; 3) Bahwa Para Pengadu dalam membuat kesimpulan justru berdasarkan informasi yang sangat minim dan tidak konprehensif, karena hanya diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang Anggota PPS atas nama saksi Ismail (PPS Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio) dan saksi Rizkina Bakri (PPS Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio) tanpa melihat kata-kata instruksi yang ada dalam Group WhatsApp tersebut dan tidak dikonfirmasi dengan Bukti Surat dan keterangan saksi-saksi Anggota PPS lainnya, padahal pada saat pelaksanaan Musyawarah Sengketa Pemilihan Nomor Permohonan 01/PS/PW/28.02/I/2018, terdapat 6 (enam) orang saksi dan 24 (duapuluh empat) Bukti Surat yang diajukan oleh Para Teradu melalui kuasa hukumnya (Bukti T-2); 4) Bahwa 6 (enam) orang saksi yang diajukan oleh Para Teradu melalui kuasa hukumnya yang kemudian diperiksa dalam Musyawarah Sengketa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, mulai Pukul 14.30 WITA adalah masing-masing bernama (i) Wa Ode Lutiana (PPS Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro); (ii) Wa Ode Mutmainnah (PPS Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro); (iii) La Sini (PPS Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari); (iv) Zulhidayat (PPS Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio); (v) Ismail (PPS Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio); dan (vi) Rizkina Bakri (PPS Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio); 5) Bahwa dari keterangan saksi 4 (empat) orang Anggota PPS lainnya, yaitu keterangan saksi (i) Wa Ode Lutiana (PPS Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro); (ii) Wa Ode Mutmainnah (PPS Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro); (iii) La Sini (PPS Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari); dan (iv) Zulhidayat (PPS Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio), justru menyatakan tidak ada “instruksi kepada PPS untuk tidak mengikutsertakan LO” tersebut, namun tidak menjadi pertimbangan oleh Para Pengadu; 6) Bahwa selanjutnya, mengenai adanya aduan “instruksi kepada PPS untuk tidak mengikutsertakan LO” tersebut, sesungguhnya yang Para Teradu lakukan adalah pada saat Bimbingan Teknis diterangkan secara normatif bahwa agar mempedomani ketentuan Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 jo Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, dimana pada tahap pertama verifikasi faktual tidak ada kewajiban PPS untuk melibatkan LO (kalau LO mau ikut tidak ada larangan asal jangan mengatur/mengganggu independensi PPS saat melaksanakan tugas verifikasi faktual dari rumah ke rumah), nanti pada tahap kedua dan tahap ketiga harus berkoordinasi dengan LO perihal pendukung yang tidak dapat ditemukan setelah sebelumnya sudah berkoordinasi dengan RT/RW setempat, namun hal yang kami wajibkan adalah sedapat mungkin senantiasa melakukan verifikasi faktual bersama-sama petugas dari Panwas Kecamatan (entah Anggota ataupun Staf/saat itu belum terbentuk PPL) dan demikianlah faktanya yang terjadi, serta alhasil sejak pelaksanaan verifikasi faktual sampai dengan penyusunan Berita Acara mulai dari tingkat kelurahan, Rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai dengan Rekapitulasi di tingkat Kota Baubau tidak ada satupun keberatan baik dari bakal pasangan calon maupun dari Panitia Pengawas Pemilihan termasuk Para Pengadu; 7) Bahwa terkait adanya “instruksi kepada PPS untuk tidak mengikutsertakan LO” di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio seperti keterangan saksi Ismail dalam persidangan Musyawarah Sengketa, hal tersebut dilatar belakangi oleh adanya suatu fakta pada setelah verifikasi faktual hari pertama (tanggal 12 Desember 2017 malam hari) dimana Sdr. Ismail (Anggota PPS Kelurahan Wangkanapi) melakukan selfie (swafoto) dengan seorang LO pasangan calon (Pemohon Sengketa) lalu di-share oleh teman PPS Wangkanapi lainnya melalui Group WhatsApp yang beranggotakan para Anggota PPK dan PPS se-Kota Baubau, di mana di bawah foto tersebut ditulis status (seingat Teradu I, karena foto dan status sudah terhapus): “bersama LO IBM-ILYAS, Wangkanapi gass pooolll”. Atas foto dan status tersebut, Teradu I membahasnya dengan Teradu lainnya, dan dengan maksud agar Anggota PPS tersebut menjaga independensi saat melaksanakan verifikasi faktual dan menghindari agar tidak terjadi persepsi negatif terhadap penyelenggara Pemilu secara keseluruhan, maka Teradu I mengomentari foto dan status tersebut dengan kata-kata (seingat Teradu I): “Untuk dilaksanakan, verifikasi faktual tidak dilakukan bersama LO”. Kata-kata inilah yang dimaksudkan sebagai instruksi tersebut; 8) Bahwa atas komentar Teradu I tersebut membuat foto dan status tersebut kemudian dihapus. Namunpun demikian Ketua PPK Kecamatan Wolio atas nama Syafaat mengingatkan kepada PPS-nya (termasuk di dalamnya PPS Kelurahan Wangkanapi dan PPS Kelurahan Tomba) bahwa tetap tidak mewajibkan LO untuk ikut bersama-sama, namun bila LO mau mengikuti tidak masalah sepanjang tidak mengganggu proses Verifikasi Faktual. Teradu I dan para Teradu lainnya senantiasa mengingatkan PPK dan PPS agar tetap menjaga independensi dan jangan berbuat yang menimbulkan persepsi buruk penyelenggara Pemilu sehingga seolah-olah terjadi kerjasama dengan LO bakal pasangan calon tersebut, mengingat terdapat 2 (dua) bakal pasangan calon perseorangan yang sementara diverifikasi faktual dukungannya, dalam artian tetap mempedomani Peraturan KPU sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bimbingan Teknis; 2. Terkait aduan bahwa para Teradu memberikan instruksi untuk tidak memberikan data apapun kepada Panwas Kota Baubau terkait Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau, para Teradu membantahnya dengan uraian sebagai berikut: 1) Bahwa terhadap dalil aduan Pengadu tersebut Para Teradu sangat keberatan dengan aduan ini, karena data-data verifikasi faktual termasuk Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual di semua tingkatan diserahkan kepada LO Pasangan Calon, Panwas di setiap tingkatan dan termasuk kepada para Pengadu; 2) Bahwa apabila data yang dimaksud oleh Para Pengadu adalah Formulir B1-KWK, perlu Para Teradu tegaskan bahwa sebelum proses verifikasi faktual dilaksanakan, Para Teradu melalui Teradu I mengundang Para Pengadu melalui Pengadu I untuk melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan verifikasi faktual, dan seingat para Teradu saat itu dihadiri oleh Pengadu I, kami telah menyampaikan bahwa Formulir B1-KWK beserta lampirannya merupakan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 116/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon (Bukti T-23); 3) Bahwa sikap para Teradu ini tidaklah dapat dimaknai sebagai sikap yang melanggar azas keterbukaan, karena menurut para Teradu, azas terbuka haruslah dimaknai bahwa penyelenggara Pemilu dalam memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat haruslah tunduk pada kaidah keterbukaan informasi publik (vide Pasal 6 ayat (3) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017); 4) Bahwa meskipun demikian, untuk kepentingan pengawasan, para Teradu membolehkan kepada PPS agar memberi akses kepada Panwas Kecamatan (baik Anggota maupun Stafnya/saat itu belum ada PPL) untuk mencatat data-data yang tercantum dalam Formulir B1-KWK dan Lampirannya, bahkan pada saat verifikasi faktual malah tidak jarang ada Panwas yang membantu PPS dengan membawa serta Formulir B1- KWK pada saat bersama-sama ke lapangan sebagaimana terlihat dalam dokumentasi foto-foto pelaksanaan kegiatan verifikasi faktual (Bukti T- 27). 5) Bahwa Teradu IV menyatakan tidak memberikan perintah atau instruksi untuk melarang PPS Kelurahan Tomba memberikan data pada saat hari terakhir Verifikasi Faktual. Teradu IV hanya memberikan arahan untuk menyimpan data untuk dipindahkan ke ruangan lain karena dalam meja yang sama terdapat makanan (martabak dan terang bulan) sehingga Teradu IV khawatir apabila nantinya data dalam bentuk berkas tersebut kotor. 3. Bahwa untuk menyangkal tuduhan para Pengadu, Teradu dengan ini mengajukan saksi sebagai berikut: 1) Syafaat - Bahwa saksi bekerja sebagai Ketua PPK Kecamatan Wolio. - Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 saat malam hari, saksi berada di Kantor PPS Kelurahan Tomba. Saksi berada di depan meja bersama Nasrun (Ketua Panwas Kecamatan Wolio). Saksi tidak mengingat persis ada kejadian Teradu IV memberi instruksi melarang PPS Kelurahan Tomba memberikan data apapun terkait Verifikasi Faktual kepada pihak Panwas Kota Baubau yakni Pengadu III. - Bahwa terkait adanya instruksi dari Teradu I agar tidak mengikutsertakan LO saat Verifikasi Faktual bakal pasangan calon perseorangan, Saksi merasa tidak membaca pesan tersebut. Menurut saksi, Pesan WA tersebut telah terhapus. 2) Ismail - Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota PPS Kelurahan Wangkanapi. - Bahwa saksi membaca pesan melalui group WA PPK dan PPS se-Kota Baubau yang intinya boleh tidak menyertakan LO saat Verfikasi Faktual. Tetapi bukan larangan agar tidak menyertakan LO dalam Verifikasi Faktual. - Bahwa saksi mengakui adanya pesan dalam Group Whatsapp PPK-PPS se- Kota Baubau akibat dirinya selfie (swafoto) dengan LO salah satu LO bakal paslon. Menurut saksi, dirinya tidak bermaksud untuk selfie (swafoto) tetapi sebagai dokumentasi telah melaksanakan Verifikasi Faktual bersama LO. Pesan WA dari Teradu I dalam Group telah terhapus. - Bahwa menurut saksi, pelaksanaan Verifikasi Faktual terhadap dukungan bakal paslon perseorangan lebih efektif dengan Ketua RT setempat. Dengan LO malah menjadi tidak efektif karena LO tidak mengenal persis rumah pendukung bakal paslon. 3) Wa Ode Lutiana - Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota PPS Kelurahan Lanto. - Bahwa menurut saksi, saat Bimtek diterangkan bahwa PPS berkewajiban mendatangi pendukung hanya 1 (satu) kali, dan pendukung yang tidak ditemui, daftarnya diserahkan kepada LO bakal paslon untuk dihadirkan di Kantor Kelurahan untuk diverifikasi oleh PPS. - Bahwa Saksi bersama Anggota PPS lain dan Panwascam memastikan semua pendukung di Kelurahan Lanto didatangi untuk diverifikasi faktual. - jumlah pendukung Pendukung bakal paslon yang diverifikasi di Kelurahan Lanto sebanyak 500, yang tidak dapat ditemukan sebanyak 197, kemudian daftar pendukung yang tidak dapat ditemukan tersebut diserahkan kepada LO dengan Berita Acara, namun LO hanya mampu mendatangkan sebanyak 83 orang, lalu diverifikasi oleh PPS. - Bahwa LO datang ke PPS untuk menunjukkan rumah-rumah yang akan dikunjungi, saksi bahkan sampai menunggu Panwascam. Menurut saksi, cara kerja bersama LO tidak efektif, lebih efektif dengan metode pemetaan. Data yang akan diverifikasi bersama LO acak sehingga membuat PPS kesulitan. 4) Wa Ode Mutmaina - Saksi bekerja sebagai Anggota PPS Kelurahan Tarafu. - Bahwa saksi dalam melaksanakan Verifikasi Faktual tidak intensif berkoordinasi dengan LO karena berjualan di pasar serta tempat tinggal LO di Kelurahan yang berbeda yakni Kelurahan Bone-Bone. Dalam Verfikasi Faktual, saksi berkomunikasi dengan pihak Panwascam. - Bahwa menurut saksi, LO tidak mengenali semua pendukung yang ada dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan. - Bahwa menurut saksi, dari 5 (lima) RT yang akan diverifikasi LO hanya mengenali pendukung di satu RT saja. - Bahwa menurut saksi tidak ada penekanan dari Teradu I untuk tidak mengikutsertakan LO dalam Verifikasi Faktual. Pesan dalam group WA di HP Saksi telah terhapus. 5) La Sini - Saksi bekerja sebagai Anggota PPS Kelurahan Lipu. - Bahwa saksi dalam Verifikasi Faktual menggunakan metode berbasis RT dan menggunakan pemetaan terlebih dahulu. - Bahwa menurut saksi Formulir Model B.1 KWK-Perseorangan tidak terinput alamat pendukung bakal paslon. - Bahwa saksi dalam melaksanakan Verifikasi Faktual hari pertama tidak dikuti oleh LO padahal saksi sudah menginformasikan kepada LO tersebut. - Bahwa saksi tidak mengalami kesulitan walau Verifikasi Faktual dilaksanakan tidak mengikutsertakan LO. - Bahwa saksi bergabung dalam group WA PPK-PPS di pertengahan waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual sehingga tidak mengetahui ada instruksi dari Teradu I. [2.5] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan menolak aduan para Pengadu. 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. 3. Merehabilitasi nama baik Teradu dari seluruh dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.6] Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Bukti T-1 : Putusan Penyelesaian Sengketa Nomor Permohonan 01/PS/PW/28.02/I/2018 Tanggal 19 Januari 2018; 2. Bukti T-2 : Kesimpulan Termohon Terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tanggal 16 Januari 2018; 3. Bukti T-3 : Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 di Tingkat Kota Baubau; 4. Bukti T-4 Rekapitulasi Dukungan Ulang Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 di Tingkat Kota Baubau Pasca Putusan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau; 5. Bukti T-5 : Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 di Tingkat Kota Baubau; 6. Bukti T-6 : Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau di Tingkat Kecamatan Betoambari; 7. Bukti T-7 : Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau di Tingkat Kecamatan Wolio; 8. Bukti T-8 : Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau di Tingkat Kecamatan Batupoaro; 9. Bukti T-9 : Rekapitulasi Dukungan Ulang Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau di Tingkat Kecamatan Betoambari; 10. Bukti T-10 : Rekapitulasi Dukungan Ulang Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau di Tingkat Kecamatan Wolio; 11. Bukti T-11 : Rekapitulasi Dukungan Ulang Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau di Tingkat Kecamatan Batupoaro; 12. Bukti T-12 : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lipu; 13. Bukti T-13 : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tomba; 14. Bukti T-14 : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wangkanapi; 15. Bukti T-15 : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bukit Wolio Indah; 16. Bukti T-16 : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lanto; 17. Bukti T-17 : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tarafu; 18. Bukti T-18 : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Ulang Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara Pasca Putusan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau di Kelurahan Tomba; 19. Bukti T-19 : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Ulang Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara Pasca Putusan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau di Kelurahan Wangkanapi; 20. Bukti T-20 : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Ulang Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara Pasca Putusan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau di Kelurahan Bukit Wolio Indah; 21. Bukti T-21 : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Ulang Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara Pasca Putusan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau di Kelurahan Lanto; 22. Bukti T-22 : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Ulang Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara Pasca Putusan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau di Kelurahan Tarafu; 23. Bukti T-23 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 116/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon; 24. Bukti T-24 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 90/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 Perihal Penjelasan; 25. Bukti T-25 : Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. H. Ibrahim Marsela, MM dan AKBP Ilyas, S.Sos melalui Kuasa Hukumnya; 26. Bukti T-26 : Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 atas nama Drs. H. Ibrahim Marsela, MM dan AKBP Ilyas, S.Sos (Model BC.1-KWK); 27. Bukti T-27 : CD Dokumentasi Foto Pelaksanaan Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan Oleh Panitia Pemungutan Suara bersama Anggota dan/atau Staf Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan. [2.7] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan para Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa para Pengadu adalah masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan para Pengadu mendalilkan para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, bahwa para Teradu memberikan instruksi kepada PPS melalui group WhatsApp PPK-PPS se-Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tidak mengikutsertakan Liaison Officer (LO) atau Tim Penghubung dalam Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 jalur perseorangan. Selain itu, para Teradu juga telah memberikan instruksi untuk tidak memberikan data apapun kepada Panitia Pengawas (Panwas) Kota Baubau terkait verifikasi faktual pasangan calon perseorangan sehingga Panwas Kota Baubau mengalami hambatan dalam memastikan apakah verifikasi faktual yang dilakukan para Teradu telah dilakukan terhadap semua pendukung bakal pasangan calon perseorangan. [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu, pada pokoknya menolak aduan para Pengadu. Dalil aduan Pengadu terkait instruksi dari para Teradu, khususnya Teradu I melalui pesan dalam group WhatsApp PPK-PPS se-Kota Baubau untuk tidak mengikutsertakan LO dalam verifikasi faktual pendukung bakal pasangan calon perseorangan tidak berdasar. Pesan Teradu I dalam group WhatsApp PPK-PPS se-Kota Baubau yang dinyatakan para Pengadu sebagai “instruksi kepada PPS untuk tidak mengikutsertakan LO” adalah kesimpulan para Pengadu, hanya berdasarkan informasi yang sangat minim, tidak komprehensif, dan tanpa melihat langsung kata-kata instruksi yang ada dalam group WhatsApp PPK-PPS se-Kota Baubau atau tidak disertai fakta/bukti yang jelas dan benar. Jika instruksi tersebut benar diberikan melalui group WhatsApp PPK-PPS se-Kota Baubau, maka dari 40 (empat puluh) anggota PPK di 8 (delapan) kecamatan dan 129 (seratus dua puluh sembilan) anggota PPS di 43 (empat puluh tiga) kelurahan se-Kota Baubau, mestinya dapat memberikan keterangan/kesaksian yang seragam. Bahwa para Teradu membenarkan pernah terjadi peristiwa seorang anggota PPS melakukan selfie dengan LO salah seorang pasangan calon perseorangan yang diposting di group WhatsApp PPK dan PPS se-Kota Baubau. Atas peristiwa tersebut Teradu I selaku Ketua KPU Kota Baubau berkomunikasi (berkoordinasi) dengan para anggota KPU Kota Baubau (Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V) untuk menyampaikan pesan kepada PPS agar menjaga independensi saat melaksanakan verifikasi faktual dan menghindari agar tidak terjadi persepsi negatif terhadap penyelenggara pemilu secara keseluruhan. Berdasarkan hasil koordinasi para Teradu, Teradu I, selaku Ketua KPU Kota Baubau bertanggungjawab untuk menyampaikan pesan yang seingat Teradu I berbunyi, “Untuk dilaksanakan, verifikasi faktual tidak dilakukan bersama LO”. Terhadap isi pesan tersebut, para Teradu menyatakan bahwa pesan yang disampaikan Teradu I tidak dimaksudkan untuk mengeneralisir perintah kepada PPS se-Kota Baubau, tapi lebih ditujukan akibat peristiwa yang terjadi di PPS salah satu kelurahan di Kota Baubau. Pesan tersebut juga tidak dapat dimaknai sebagai perintah menyeluruh kepada PPS untuk menutup diri atau tidak terbuka dalam melaksanakan verifikasi faktual dengan LO, tetapi sebagai respon atas suatu peristiwa tertentu akibat sikap yang menurut para Teradu sangat berlebihan dan mengarah pada potensi adanya kesan seolah-olah PPS bekerja sama (dalam arti negatif) dengan LO pasangan calon dalam proses verifikasi faktual. Para Teradu juga menyatakan bahwa pesan yang disampaikan selain berdasarkan hasil komunikasi/koordinasi antar anggota KPU Kota Baubau, juga telah didasarkan dengan peraturan KPU. Hal tersebut dinyatakan para Teradu, bahwa pada acara Bimbingan Teknis para Teradu menyatakan pernah menginstruksikan agar jajaran PPS mempedomani ketentuan Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 jo Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, di mana pada tahap pertama verifikasi faktual tidak ada kewajiban PPS untuk melibatkan LO. Apabila LO mau ikut tidak ada larangan asal jangan mengatur atau mengganggu independensi PPS saat melaksanakan tugas verifikasi faktual (dari rumah ke rumah). Terkait dalil aduan bahwa para Teradu telah memberikan instruksi untuk tidak memberikan data apapun kepada Panwas Kota Baubau terkait verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan sehingga Panwas Kota Baubau mengalami hambatan dalam memastikan apakah verifikasi faktual yang dilakukan para Teradu telah dilakukan terhadap semua pendukung bakal pasangan calon perseorangan. Para Teradu sangat keberatan dengan aduan ini, karena Data-data Verifikasi Faktual termasuk Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual di semua tingkatan diserahkan kepada LO pasangan calon, Panwas di setiap tingkatan, dan termasuk kepada para Pengadu. Apabila data yang dimaksud oleh para Pengadu adalah Formulir Model B.1 KWK-Perseorangan, para Teradu menyatakan sebelum proses verifikasi faktual dilaksanakan, para Teradu melalui Teradu I mengundang para Pengadu melalui Pengadu I untuk melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan verifikasi faktual, dan seingat para Teradu saat itu dihadiri oleh Pengadu I. Para Teradu telah menyampaikan bahwa Formulir Model B.1 KWK-Perseorangan beserta lampirannya merupakan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 116/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 13 Maret 2018: [4.3.1] Mengenai dalil aduan adanya instruksi kepada PPS melalui group WhatsApp PPK-PPS se-Kota Baubau untuk tidak mengikutsertakan LO atau Penghubung dalam Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 jalur perseorangan. DKPP berpendapat bahwa para Teradu telah melaksanakan proses verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam verifikasi faktual tahap pertama para Teradu telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 serta Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Menurut PKPU Nomor 3 Tahun 2017 juncto Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, ada 3 (tiga) prosedur dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Pertama, PPS melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi setiap tempat tinggal calon pendukung yang telah lolos verifikasi administrasi untuk dilakukan pencocokan data, nama, alamat dan kebenaran dukungannya kepada bakal pasangan calon. Kedua, terkait pendukung yang tidak dapat ditemui maka PPS melakukan verifikasi faktual melalui cara berkoordinasi dengan bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. Ketiga, dalam hal pendukung tidak hadir maka pendukung diberikan kesempatan untuk datang langsung ke Kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual. Berdasarkan ketentuan perundangan dan keterangan dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa dalam verifikasi faktual tahap pertama, PPS boleh tidak mengikutsertakan LO atau Penghubung bakal pasangan calon. Dengan demikian, instruksi Teradu I telah sesuai dengan Peraturan KPU dan standard perilaku penyelenggara pemilu. Tindakan para Teradu dapat dibenarkan menurut etika dan hukum karena bertujuan mengingatkan penyelenggara pemilu di tingkat desa untuk menjaga independensi dan integritasnya, menghindari pengaruh dan/atau konflik kepentingan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Dengan demikian dalil para pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. [4.3.2] Menimbang para Pengadu mendalilkan para Teradu telah memberikan instruksi untuk tidak memberikan data apapun kepada Panwas Kota Baubau terkait verifikasi faktual pasangan calon perseorangan sehingga Panwas Kota Baubau mengalami hambatan dalam memastikan bahwa verifikasi faktual yang dilakukan para Teradu telah dilakukan terhadap semua pendukung bakal paslon perseorangan. DKPP berpendapat bahwa dalil aduan tersebut berdasarkan keterangan Saksi bernama Risna Arista selaku Staf Divisi SDM dan Organisasi Panwas Kecamatan Wolio yang pada saat kejadian berada di Kantor PPS Kelurahan Tomba, secara meyakinkan menceritakan Teradu IV memerintahkan kepada PPS Kelurahan Tomba agar semua data terkait dukungan calon perseorangan disimpan, tidak boleh dikeluarkan dan cukup dengan buku tamu saja jika Panwas datang berkunjung. Hal ini jelas melanggar Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Instruksi Teradu IV kepada jajaran PPS Kelurahan Tomba untuk tidak memberikan data apapun kepada Panwas Kota Baubau terkait verifikasi faktual pasangan calon perseorangan merupakan perilaku yang tidak menunjukkan penghargaan dan kerjasama sesama lembaga penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan pemilu. Instruksi Teradu IV juga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan beberapa prinsip dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, antara lain; melanggar prinsip terbuka dengan tidak memberikan akses dan pelayanan yang mudah dan efektif kepada publik (termasuk kepada sesama penyelenggara pemilu) untuk mendapatkan informasi dan data (Pasal 13 huruf a dan b); melanggar prinsip profesional dengan tidak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara pemilu (Pasal 15 huruf b), dan melanggar prinsip akuntabel yakni tidak bekerja dengan tanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 16 huruf e). Selain itu, tindakan Teradu IV juga berpotensi menciptakan disharmoni antar penyelenggara pemilu di Kota Baubau yang berpotensi menghambat penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018. [4.4] Menimbang terhadap dalil Para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, jawaban dan keterangan para Teradu, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan para Pengadu; [5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu IV terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III dan Teradu V Tidak Terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan Berdasarkan pertimbangan dan simpulan di atas,

1. Mengabulkan pengaduan para Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu IV Mamnun Laidu selaku Anggota KPU Kota Baubau terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu I Dian Anggraini, Teradu II Edi Sabara, Teradu III Muhammad Masri dan Teradu V La Ode Ijidman selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Baubau, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salamm, Ida Budhiati, Ratna Dewi Pettalolo dan Hasyim Asy’ari masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh para Pengadu dan para Teradu. KETUA Harjono ANGGOTA Muhammad Teguh Prasetyo Alfitra Salamm Ida Budhiati