III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 2 Desember 2020 telah mengajukan
pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut
DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekitar jam 18.15 WIB
berlokasi di Dusun Turi, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten
Blora telah terjadi angin puting beliung, disertai petir yang menyebabkan rumah
roboh dan genting rontok. Selanjutnya pada tanggal 10 November 2020 sekitar
jam 04.59 WIB Camat Randublatung atas nama Budiman, S. STP melaporkan
kejadian tersebut kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora;
2. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 bahwa tugas pokok dan
fungsi Dinas Sosial P3A Kabupaten Blora adalah:
a. Membuat program, rencana kerja dan membuat rencana kegiatan bantuan
sosial;
b. Mempersiapkan, menyediakan, mengirim dan memberikan bantuan
sosial kepada warga masyarakat Kabupaten Blora;
c. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan;
3. Bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial P3A Kabupaten Blora
melaporkan kepada Bupati Blora dengan sekaligus mempersiapkan dan
menyediakan paket bantuan sosial kepada warga korban angin puiting beliung
di Dusun Turi, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung Kab. Blora. Dinas
Sosial P3A Kabupaten Blora mempersiapkan dan menyediakan bantuan sosial
sebanyak 50 paket dan setiap paketnya berisi beras 12 kilogram, minyak goreng
2 liter, gula 1 kilogram, masker polos 5 piece. Sekitar jam 10.00 WIB tanggal 10
November 2020 Dinas Sosial P3A Kabupaten Blora mengirim bantuan sosial ke
Camat Randublatung;
4. Bahwa Bantuan Sosial diterima Camat Randublatung dan paket ansos di-check
jumlah dan isinya, dan selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB paket bantuan sosial
tersebut dikirim dan di drop ke lokasi korban angin puting beliung Dusun Turi,
Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
5. Sekitar pukul 14.30 WIB, Bupati Blora beserta rombongan datang ke lokasi
dalam rangka memberikan bansos kepada korban angin puting beliung. Ikut
bersama dan mendampingi Bupati Blora adalah Petugas protokol dan
kehumasan dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten
Blora;
6. Dilokasi Dusun Turi, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung diacarakan
Bupati Blora memberikan sambutan kepada hadirin masyarakat. Selesai
sambutan Bupati Blora dilanjutkan penyerahan bansos secara simbolis dan
dilakukan oleh:
a. CAMAT Randublatung;
b. KAPOLSEK Randublatung;
c. DANRAMIL Randublatung
Selesai pemberian bantuan secara simbolis, selanjutnya paket bantuan sosial
sebanyak 47 paket diserahkan oleh Kepala Dusun Turi kepada warga Dusun
Turi korban angin puting beliung;
7. Berdasarkan fakta di lapangan bahwa sebelum Bupati beserta rombongan hadir,
warga sekitar sudah memegang/membawa gulungan kertas (yang kemudian
diduga sebagai kalender paslon bupati) dan ada warga memakai masker Paslon
nomor urut 3 (Umi Kulsum dan Agus Sugiyanto);
8. Kegiatan pemberian bansos tersebut, dilaporkan Saudara EXY AGUS WIJAYA
dkk kepada Bawaslu Kabupaten Blora dengan:
a. Terlapor 1 : DJOKO NUGROHO (Bupati Blora);
b. Terlapor 2 : BUDIMAN S.STP (Camat Randublatung);
c. Terlapor 3 : Dra. MULYOWATI, MM (Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Kab. Blora),
d. Terlapor 4 : KASMIRAN (Warga Kecamatan Kradenan, Kab.Blora)
bahwa isi laporan antara lain bahwa pemberian bansos diduga digunakan untuk
kampanye Paslon Nomor Urut 3 (Umi Kulsum dan Agus Sugiyanto)
9. Berdasarkan laporan tersebut, pada tanggal 21 November 2020 Bawaslu
Kabupaten Blora menerbitkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status
Laporan yang berisi bahwa:
a. Status Terlapor 1 ditindaklanjuti dan diteruskan pelanggaran Perundang-
Undangan Lainnya kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
b. Status Terlapor 2 dan 3 ditindaklanjuti dan diteruskan pelanggaran
Perundang-Undangan Lainnya kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
Republik Indonesia;
c. Status Terlapor 4 tidak ditindaklanjuti.
10. Berdasarkan pers release Bawaslu Kabupaten Blora ke media masa cetak dan
elektronika bahwa Terlapor 1, Terlapor 2 dan Terlapor 3 terbukti melakukan
pelanggaran perundang-undangan lainnya. Sehingga ditindaklanjuti/diteruskan
kepada Menteri Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara, yaitu dengan
tuduhan bahwa:
a. anggaran APBD digunakan untuk kampanye paslon dan;
b. Aparatur Sipil Negara tidak netral/kampanye paslon;
11. Kaidah dan asas-asas hukum menyebutkan bahwa:
a. Seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab terhadap kesalahan
perbuatan orang lain (Seseorang bertanggungjawab terhadap apa yang
dilakukan) (geenstarf zonder shculd);
b. Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan
yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum
(ambtelijk bevel);
Pejabat yang menjalankan perintah atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya tidak merupakan perbuatan melanggar hukum;
c. Bahwa bukti-bukti yang lebih berbobot atau lebih meyakinkan atau lebih
dapat dipercaya dianggap cukup untuk dapat membuktikan kebenaran
suatu peristiwa (preponderance of evidence)
12. Perkara a quo bahwa Terlapor 1, Terlapor 2 dan Terlapor 3 bertindak sudah
sesuai dengan kewenangannya dan mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik serta tidak bertanggung-jawab atas beredarnya kalender dan seorang
yang memakai masker Paslon Nomor Urut 3;
Argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut:
a. Secara teknis (berdasarkan tugas pokok dan fungsi kelembagaan) bahwa
perencanaan, penyediaan dan pemberian bantuan sosial adalah tanggung
jawab Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Dinsos P3A) Kabupaten Blora;
b. Bagian Protokol dan Komunikas Pimpinan Setda Blora, secara teknis
bertugas dan berfungsi:
mendampingi/mengikuti kegiatan dinas Bupati dan Forkompinda Blora;
merencanakan/menyusun jadwal agar tidak bertumbukan kegiatan,
menyusun susunan acara, dokumentasi kegiatan dinas Bupati dan
Forkompinda Blora;
dan salah satu tugas kehumasan adalah menyebarluaskan dan/atau up-
load berita kegiatan dinas Bupati dan Forkompinda Blora dalam situs
website Pemerintah Kabupaten Blora;
c. Merunut kronologis kejadian pemberian bantuan sosial:
PERTAMA: Yang mempersiapkan, menyediakan, membungkus/
mengemas dan mengirim paket bantuan adalah Dinas Sosial P3A (waktu
kedatangan pertama di lokasi bencana adalah tim Dinas Sosial);
KEDUA: Paket Bantuan Sosial didistribusikan ke lokasi bencana alam
oleh staf Kecamatan Randublatung sebagai tugas perbantuan (waktu
kedatangan kedua adalah Tim Kecamatan);
KETIGA: Bupati Blora beserta Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Blora adalah waktu kedatangan ketiga;
Ketika Bupati Blora datang Paket Bantuan sudah ada di lokasi dst.
d. Berdasarkan fakta di lapangan, sambutan Bupati Blora tidak ada unsur
kampanye sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan;
Kemudian penyerahan secara simbolis paket bansos oleh:
CAMAT Randublatung;
KAPOLSEK Randublatung;
DANRAMIL Randublatung;
Selanjutnya sisa bansos diserahkan oleh Kepala Dusun Turi Desa
Kutukan Randublatung;
e. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Blora memfoto dan
mendokumentasikan kegiatan dinas Bupati Blora di situs website Pemkab
Blora adalah:
melaksanakan perintah pimpinan/atasan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta membawa Surat Tugas;
melaksanakan TUPOKSI Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
foto warga masyarakat membawa / memegang gulungan kertas adalah
tidak ada unsur kampanye;
Foto gulungan kertas:
secara spesifik tidak bisa menjustifikasi sebagai citra diri paslon 3.
tidak merupakan ajakan untuk memilih paslon;
tidak merupakan penyampaian visi misi paslon;
tidak menunjuk citra diri Paslon Nomor 1, Nomor 2 atau Nomor 3;
Foto orang menggunakan masker gambar/symbol Paslon Nomor 3
hanya digunakan satu orang saja;
Foto tidak ada identitas/simbol logo Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Blora;
Padahal semua foto yang dimuat di situs website Pemkab Blora pasti
terdapat identitas/simbol logo Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setda Blora;
SIMPULAN:
bahwa foto orang menggunakan masker gambar/simbol Paslon Nomor
3 bukan produk Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Blora;
f. Bahwa tuduhan dan penetapan Bawaslu Kabupaten Blora sebagaimana
Formulir A.17 tgl 21 November 2020 yang menetapkan Terlapor 1, Terlapor 2
dan Terlapor 3 melanggar peraturan perundang-undangan adalah penetapan
yang salah, salah alamat, sesat dan menyesatkan;
Adalah tidak adil Bawaslu menuduh Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Kabupaten Blora melakukan kesalahan karena menjalankan
tugas mendampingi Bupati dalam kegiatan dinas, jalankan tugas
keprotokolan, tugas kehumasan dan membantu kelancaran kegiatan
kedinasan Bupati beserta FORKOMPINDA;
Justru Bawaslu Kabupaten Blora cenderung berat sebelah dalam mengambil
keputusan, TIDAK NETRAL serta MENJATUHKAN KEHORMATAN BUPATI
BLORA serta Hj. UMI KHULSUM (istri Bupati Blora) selaku calon Bupati
Blora pada Pilkada tahun 2020;
Bawaslu menggunakan alat bukti tidak berbobot atau tidak meyakinkan
atau tidak dapat dipercaya untuk membuktikan kebenaran keputusannya;
Argumentasi hukumnya sebagai berikut:
1) Warga masyarakat membawa/memegang gulungan kertas tidak
merupakan penyampaian visi misi paslon, karena:
secara spesifik tidak bisa kita menjustifikasi bahwa foto gulungan
kertas adalah citra diri paslon 3;
apakah foto gulungan kertas adalah simbol citra diri paslon nomor 3?
apakah foto gulungan kertas merupakan presentasi ajakan untuk
memilih paslon;
foto gulungan kertas tidak bisa menunjuk citra diri Paslon Nomor 1,
Nomor 2 atau Nomor 3;
MENGAPA BAWASLU BEGITU YAKIN BAHWA DENGAN HANYA
MELIHAT FOTO GULUNGAN KERTAS SUDAH MEYAKINI BAHWA ITU
KALENDER PASLON NOMOR 3?
2) Foto orang memakai masker simbol paslon nomor 3 hanya dipakai oleh
satu orang saja dan foto tersebut tidak ber-identitas logo/symbol
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Blora;
Bawaslu menuduh salah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setda Kabupaten Blora dengan alat bukti Foto orang memakai masker
simbol paslon nomor 3 adalah perbuatan tidak adil, tidak profesional
dan tidak proporsional;
g. Pengadu dalam hal ini memandang ada:
1) ketidakpatuhan perundang-undangan yang dilakukan oleh PARA
TERADU (Ketua dan Para Anggota Bawaslu Kabupaten Blora);
2) Para Teradu membuktikan bahwa tidak menjalankan tugas, fungsi
dan wewenangnya dengan baik;
3) Para Teradu tidak profesional; tidak tertib; tidak proporsional dan tidak
adil sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum;
13. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Teradu I s.d
Teradu V tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya dan melanggar kode
etik;
14. Para Teradu telah bertindak tidak professional, tidak tertib, tidak proporsional
dan tidak adil, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga
tindakan Para Teradu telah melanggar ketentuan Prinsip Penyelenggara Pemilu
pasal 6 ayat 2 huruf c dan d, ayat 3 huruf a, c, dan f, pasal 8 huruf e serta
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu pasal 11 huruf a, b, c, d, pasal 12 huruf
b, dan pasal 15 huruf b, c, d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
[2.2] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu; dan
4. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.3] BUKTI PENGADU
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-
bukti sebagai berikut:
Bukti P-1 : Formulir A.17 BAWASLU Kabupaten Blora tentang
Pemberitahuan Tentang Status Laporan;
Bukti P-2 : Berita Acara Serah Terima Barang dari Dinsos P3A Kabupaten
Blora kepada Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Blora;
Bukti P-3 : https://pantura.tribunnews.com/2020/11/21/bupati-blora-
terbukti- lakukan-dugaan-pelanggaran-pilkada-bawaslu-surati-
kemendagri?page=1
Bukti P-4 : https://www.gatra.com/detail/news`/496054/polituik/bupati
diputus bersalah bawaslu serahkan ke mendagri
Bukti P-5 : https://blora.bawaslu.go.id/bawaslu-teruskan-kajian-dugaan
pelanggaran- bupati-blora/
Bukti P-6 : Surat Perintah Tugas Nomor : 900/066/ Tahun 2020;
Bukti P-7 : Foto Paket Bansos di Kantor Kecamatan Randublatung;
Bukti P-8 : Foto Paket Bansos di Lokasi Dusun Turi Desa Kutukan
Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
Bukti P-9 : Foto Penyerahan Simbolis oleh KAPOLSEK Randublatung;
Bukti P-10 : Video Pernyataan Koordinator Kecamatan Paslon Nomor 3
(Umi Khulsum-Agus Sugiyanto);
Bukti P-11 : Video Pernyataan Warga Dusun Turi (bpk. NITI dkk.);
Bukti P-12 : Video Pernyataan Kepala Dusun Turi Desa Kutukan;
Bukti P-13 : Rekaman Audio Telp. Ajudan Bupati Blora kepada Korcam
Paslon No. 3
Bukti P-14 : Surat Pernyataan Kepala Dusun Turi Desa Kutukan;
Bukti P-15 : Copy Surat Pernyataan SAWITRI warga Dusun Turi Desa
Kutukan;
Bukti P-16 : Surat Pernyataan KASRI dan SRIATI Dusun Turi Desa Kutukan;
[2.4] Saksi Pengadu
[2.4.1] Suroto
1. Saksi menyatakan menyaksikan langsung Bupati Kabupaten Blora beserta
rombongan datang ke lokasi Bencana Puting Beliung dan memberikan sembako;
2. Bahwa dalam paket sembako tidak ada Kalender dan Masker Paslon Nomor Urut
3, karena Saksi ikut membantu pembagian paket sembako sampai selesai;
[2.4.2] Pariyo
1. Saksi merupakan warga Dusun Turi, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung
dan merupakan salah satu penerima bantuan paket sembako;
2. Bahwa dari keseluruhan paket sembako tidak ada kalender maupun masker
Paslon Nomor Urut 3;
[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan
DKPP pada tanggal 19 Februari 2021 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 Bawaslu Kabupaten Blora
menerima laporan dari masyarakat berkaitan dugaan pelanggaran Pemilihan
yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, dengan terlapor sebagai
berikut:
1. Terlapor I Bupati Blora
2. Terlapor II Camat Randublatung
3. Terlapor III Forkopimcam Randublatung
4. Terlapor IV Bagian Humas Protokol Kabupaten Blora
Adapun pokok laporan adalah berkaitan politisasi anggaran bantuan sosial
Pemerintah Kabupaten Blora untuk kegiatan kampanye salah satu paslon
peserta Pilkada Blora nomor urut 3 (Umi Kulsum-Agus Sugiyanto), Money Politik
dan Korupsi, karena bansos Pemerintah Kabupaten disertai kalender dan
masker paslon nomor urut 3, dan penyalahgunaan wewenang untuk
mendukung paslon nomor urut 3 tersebut diduga melanggar Pasal 71 ayat 1, 2
& 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada; (Bukti T-1)
2. Bahwa laporan masyarakat yang diterima Bawaslu Kabupaten Blora dengan
Nomor: 003/PL/PB/KAB/14.10/XI/2020 dalam pembahasan pleno Ketua dan
Anggota Bawaslu Kabupaten Blora pada tanggal 13 November 2020, tentang
kajian awal laporan diputuskan belum memenuhi syarat (BMS) formil dan
meteriil, sehingga pelapor diberikan waktu dua (2) hari sesuai tata cara
penanganan pelanggaran Bawaslu (Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020), untuk
memenuhi kelengkapan syarat formil dan materiil tersebut, khususnya nama
lengkap Terlapor, Saksi-Saksi dan Bukti-Bukti; (Bukti T-2)
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Blora selanjutnya mengirimkan surat kepada
Pelapor untuk melengkapi kekurangan dokumen syarat, pada tanggal 14
November 2020, perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, dengan nomor
069/BawasluProv.JT-04/PM.05.02/XI/2020; (Bukti T-3)
4. Bahwa pelapor melengkapi berkas laporan perbaikan pada tanggal 16 November
2020, yang pada pokoknya menyampaikan dugaan pelanggaran Pilkada sebagai
berikut:
1. Terlapor I Djoko Nugroho Bupati Blora
2. Terlapor II Budiman S.STP, MM Camat Randublatung
3. Terlapor III Dra. Mulyowati, MM Kabag Humas dan
Protokol Setda Blora
4. Terlapor IV Kasmiran Warga Desa Mendenrejo
Kecamatan Kradenan
Saksi-saksi: Kartinah, Sarmi, dan Kornea Dewi Saputri selaku korban bencana
dan penerima bansos warga Desa Kutukan Kecamatan Randublatung
Bukti-bukti: Dokumen Foto, Screenshot publikasi kegiatan bansos di akun
medsos (instagram, dan facebook) dan laman resmi prokompim.blora, Tas
pembungkus bansos Pemerintah Kabupaten Blora, Masker dan Kalender paslon
nomor urut 3; (Bukti T-4)
5. Bahwa berkas laporan yang telah dilengkapi oleh pelapor dinyatakan memenuhi
syarat formil dan materiil yang ditetapkan dengan Berita Acara Rapat Pleno
Hasil Kajian Awal sehingga laporan diregistrasi dengan nomor:
004/Reg/LP/PB/Kab/14.10/XI/2020, dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme
penanganan pelanggaran Bawaslu;
6. Bahwa pada tanggal 16 November 2020 telah diadakan rapat pembahasan
pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Blora (Bawaslu, Kepolisian, dan
Kejaksaan), karena ada dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sesuai
dengan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Blora, selanjutnya menyepakati
laporan dugaan pelanggaran nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/14.10/XI/2020 untuk
dapat ditindaklanjuti ke proses klarifikasi. Dalam pembahasan tersebut juga
disimpulkan terdapat dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya; (Bukti
T-6)
7. Bahwa klarifikasi dilaksanakan pada tanggal 17 November 2020 untuk
mendapat keterangan dari saksi dan terlapor. Klarifikasi dilakukan kepada para
saksi yang juga sebagai korban bencana yang menerima bansos yaitu Kartinah,
Sarmi, Kornea Dewi Saputri, dan salah seorang terlapor bernama Kasmiran yang
dilaksanakan di Kantor Panwaslu Kecamatan Randublatung; (Bukti T-7, BA
Dibawah sumpah dan BA Klarifikasi Saksi Kartinah, Saksi Sarmi, Saksi Kornea
Dewi Saputri)
8. Bahwa pada hari yang sama dilakukan klarifikasi kepada terlapor lainnya yaitu
Budiman, S.STP, MM (Camat Randublatung), Dra Mulyowati, MM (Kabag
Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Blora), Djoko Nugroho (Bupati Blora)
di Kantor Bawaslu Kabupaten Blora; (Bukti T-8, BA Dibawah sumpah dan BA
Klarifikasi Terlapor III)
9. Bahwa pada tanggal 18 November 2020 dilakukan klarifikasi kepada saksi lain
yaitu Dra. Indah Purwaningsih, M.Si (Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Blora)
dan Muhamad Irawan, S.STP (Kassubag Protokol Setda Blora) di Kantor Bawaslu
Kabupaten Blora, serta Muradi (Kepala Desa Kutukan) di Kantor Panwaslu
Kecamatan Randublatung. (Bukti T-9, BA Dibawah sumpah dan BA Klarifikasi
Saksi Dra. Indah Purwaningsih, M.Si, Saksi Muhamad Irawan, S.STP, Saksi
Muradi)
10. Bahwa pada tanggal 20 November 2020 Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian
yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Blora melaksanakan rapat
pembahasan kedua untuk menetapkan Status Laporan nomor:
004/Reg/LP/PB/Kab/14.10/XI/2020 tanggal 12 November 2020. Bahwa hasil
pembahasan kedua diperoleh kesimpulan terhadap dugaan Pelanggaran Tindak
Pidana Pemilihan kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV,
sebagaimana pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Jo pasal 188 Undang-undang Nomor
10 Tahun 2016 dinyatakan belum cukup alat bukti, sehingga dihentikan; (Bukti
T-10, BA Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Blora)
11. Bahwa berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya
terhadap Terlapor I, II, dan III, Bawaslu Kabupaten Blora melakukan
pembahasan dalam Rapat Pleno sebagai berikut:
a. Terlapor I (Djoko Nugroho) ditindaklanjuti dengan penerusan kepada Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia, Terlapor II (Budiman, S.STP, MM) dan
Terlapor III (Dra. Mulyowati, MM) ditindaklanjuti dengan penerusan kepada
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia.
Bahwa Terlapor I berdasarkan fakta pembagian bahan kampanye berupa
masker dan kalender paslon nomor urut 3 yang bersamaan dengan waktu
dan lokasi penyerahan bansos, berdasar pembahasan pleno Bawaslu
Kabupaten Blora terdapat dugaan melakukan tindakan yang memberikan
keuntungan pribadi, keluarga, kroni dan golongan tertentu atau kelompok
politiknya, sebagaimana pasal 76 ayat 1 huruf (a), (d) dan (g) Undang-
undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Bahwa Terlapor II berada di tempat pembagian bansos dan tidak melakukan
upaya pencegahan, berdasar pembahasan pleno Bawaslu Kabupaten Blora
Terlapor II terdapat dugaan tidak netral, mengarah pada keberpihakan dan
lalai. Terlapor II seharusnya lebih cermat dan melakukan antisipasi untuk
menarik kembali barang yang sudah dibagikan dan/atau menghentikan
pembagian bansos ketika ada bahan kampanye;
c. Bahwa Terlapor III untuk tindakan mempublikasikan kegiatan bansos yang
memperlihatkan adanya bahan kampanye salah satu paslon di laman dan
akun media sosial Pemerintah Kabupaten Blora (prokompim.blora),
menunjukkan Terlapor III tidak profesional dan diduga tidak netral.
Meskipun unggahan itu kemudian dihapus, akan tetapi berdasar
pembahasan pleno Bawaslu Kabupaten Blora tidak dapat menghilangkan
tanggungjawab atas perbuatan dan/tindakan upload atau unggah gambar.
(Bukti T-7, BA Dibawah sumpah dan BA Klarifikasi Saksi Kartinah, Saksi
Sarmi, Saksi Kornea Dewi Saputri), (Bukti T-12, Dokumen Foto Kegiatan
Penyerahan Bansos dan Screenshot publikasi prokompim.blora)
Bahwa tindakan Terlapor II dan Terlapor III bertentangan dengan diktum
keenam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian
Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum (nomor: 05 Tahun 2020, nomor: 800-2836 Tahun 2020,
nomor: 167/KEP/2020, nomor: 6/SKB/KASN/9/2020, nomor: 0314)
tentang Pedoman Pengawasan Netralitas ASN dalam penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang berbunyi: “seluruh
pegawai ASN wajib menjaga netralitas, soliditas dan jiwa korps dalam
menyikapi situasi politik yang ada agar tidak terpengaruh untuk melakukan
kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan”. (Bukti T-
11, Form A.11 Kajian, BA Pleno Kajian, Dokumentasi Pengumuman dan
Pemberitaan di laman Bawaslu Blora)
12. Bahwa terhadap Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang
disangkakan kepada Terlapor IV (Kasmiran), pasal 187 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 belum memenuhi unsur dan belum cukup alat bukti.
(Bukti T-11, Form A.11 Kajian, BA Pleno Kajian, Dokumentasi Pengumuman
dan Pemberitaan di laman Bawaslu Blora); (Bukti T-13, BA Dibawah sumpah
dan BA Klarifikasi Terlapor IV)
13. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan hasil pembahasan kedua Sentra
Gakkumdu Kabupaten Blora, Bawaslu Kabupaten Blora melakukan rapat pleno
Ketua dan Anggota untuk menentukan Status Laporan dalam form A-17 pada
tanggal 21 November 2020, yang kemudian Status Laporan (A-17) perkara a quo
diumumkan di papan pengumuman dan laman Bawaslu Kabupaten Blora.
Status Laporan diumumkan sebagai wujud bahwa proses penanganan
pelanggaran telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Blora sesuai dengan waktu
penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan. (Bukti T-11, Form A.11 Kajian, BA
Pleno Kajian, Dokumentasi Pengumuman dan Pemberitaan di laman Bawaslu
Blora)
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Blora mengirimkan surat penerusan Nomor:
001/Bawaslu.Prov.JT-04/PP.01.02/XI/2020 tanggal 23 November 2020 kepada
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (Bukti T-14, Surat Bawaslu
Kabupaten Blora ke Mendagri)
15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Blora mengirimkan surat penerusan Nomor:
002/Bawaslu.Prov.JT-04/PP.01.02/XI/2020 tanggal 23 November 2020 kepada
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara. (Bukti T-15, Surat Bawaslu Kabupaten
Blora ke Ketua KASN)
16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Blora dalam penangganan pelanggaran laporan
nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/14.10/XI/2020 tanggal 12 November 2020 telah
sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun
2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
Disebutkan dalam Pasal 36 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, dimana dalam hal
hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran Pemilihan tetapi
termasuk dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya, diteruskan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan
Formulir Model A.16. (Bukti T-16, Pasal 36 Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020,
Surat Tugas Klarifikasi dan Time Line Penanganan Pelanggaran laporan nomor:
004/Reg/LP/PB/Kab/14.10/XI/2020 tanggal 12 November 2020). Sehingga
terhadap dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya perkara a quo
diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN). Bawaslu Kabupaten Blora sesuai kewenangannya hanya
meneruskan dugaan pelanggaran. (Bukti T-11, Form A.11 Kajian, BA Pleno
Kajian, Dokumentasi Pengumuman dan Pemberitaan di laman Bawaslu Blora)
17. Bahwa berdasarkan fakta peristiwa, keterangan saksi, keterangan terlapor IV
(Kasmiran) dan bukti-bukti, gulungan kertas dalam foto pembagian bansos di
Desa Kutukan, menunjukkan bahan kampanye berupa kalender paslon nomor
urut 3. (Bukti T-12, Dokumen Foto Kegiatan Penyerahan Bansos dan Screenshot
publikasi prokompim.blora)
18. Bahwa kalender paslon nomor urut 3 menurut pembahasan pleno Bawaslu
Kabupaten Blora memenuhi unsur citra diri, dan dikategorikan sebagai bahan
kampanye sesuai pasal 26 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 jo Peraturan
KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dan
BAB IV huruf B angka 17 Keputusan KPU Kabupaten Blora nomor
61/PL.02.4/Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020 jo Keputusan KPU Kabupaten Blora
nomor 73/PL.02.4/Kpt/3316/KPU-Kab/X/2020; (Bukti T-17, Pasal 26
Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 dan BAB IV huruf B angka 17 Keputusan
KPU Kabupaten Blora nomor 73/PL.02.4/Kpt/3316/KPU-Kab/X/2020)
19. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor IV (Kasmiran) dalam pembagian masker
dan kalender yang merupakan bahan kampanye di lokasi penyerahan bansos
terdapat niat dan kesengajaan untuk mengenalkan paslon nomor urut 3. (Bukti
T-13, BA Dibawah sumpah dan BA Klarifikasi Terlapor IV)
20. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Teradu tidak terbukti melakukan
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang didalilkan oleh
Pengadu.
[2.6] PETITUM PARA TERADU
Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
3. Apabila Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo
berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang
seadil-adilnya.
[2.7] BUKTI PARA TERADU
Bahwa untuk menguatkan jawabannya Para Teradu telah menyerahkan alat bukti
sebagai berikut:
Bukti T-1 : Form Laporan Pelapor;
Bukti T-2 : Form Kajian Awal dan BA Pleno;
Bukti T-3 : Surat Pemberitahuan Perbaikan Laporan;
Bukti T-4 : Form Laporan Perbaikan;
Bukti T-5 : BA Kajian Awal Perbaikan dan Formulir A-1 Laporan;
Bukti T-6 : BA Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Blora;
Bukti T-7 : BA Dibawah sumpah dan BA Klarifikasi Saksi Kartinah, Saksi
Sarmi, Saksi Kornea Dewi Saputri;
Bukti T-8 : BA Dibawah sumpah dan BA Klarifikasi Terlapor III;
Bukti T-9 : BA Dibawah sumpah dan BA Klarifikasi Saksi Dra. Indah
Purwaningsih, M.Si, Saksi Muhamad Irawan, S.STP, Saksi Muradi;
Bukti T-10 : BA Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Blora;
Bukti T-11 : Form A.11 Kajian dan BA Pleno Kajian, Dokumentasi Pengumuman
dan Pemberitaan di laman Bawaslu Blora;
Bukti T-12 : Dokumen Foto Kegiatan Penyerahan Bansos dan Screenshot
publikasi prokompim.blora;
Bukti T-13 : BA Dibawah sumpah dan BA Klarifikasi Terlapor IV;
Bukti T-14 : Surat Bawaslu Kabupaten Blora ke Mendagri;
Bukti T-15 : Surat Bawaslu Kabupaten Blora ke Ketua KASN;
Bukti T-16 : Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020-halaman 36, Surat Tugas
Klarifikasi dan Time Line Penanganan Pelanggaran laporan nomor:
04/Reg/LP/PB/Kab/14.10/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
Bukti T-17 : Pasal 26 Peraturan KPU nomor 11 Tahun 2020 dan BAB IV huruf B
angka 17 Keputusan KPU Kabupaten Blora nomor
73/PL.02.4/Kpt/3316/KPU-Kab/X/2020;
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan Para Teradu diduga tidak
profesional dan melampaui wewenang dalam menindaklanjuti laporan dugaan
pelanggaran pemilihan. Bahwa Pengadu selaku Terlapor 3 dalam laporan a quo
diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan cara membagikan sembako
berisi masker dan kalender Paslon Nomor Urut 3 Umi Kulsum dan Agus Sugiyanto.
Pada tanggal 21 November 2020, Para Teradu menyatakan Pengadu terbukti
melakukan pelanggaran perundang-undangan lainnya dan diteruskan kepada Komisi
Aparatur Sipil Negara. Tindakan Para Teradu juga tidak adil dengan menyatakan
Pengadu selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Blora terbukti tidak netral, sedangkan Pengadu hanya menjalankan tugas
mendampingi Bupati sebagaimana tupoksi jabatan. Dengan demikian, Para Teradu
patut diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara
Pemilu;
[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak
seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu menyatakan telah menindaklanjuti laporan
dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan masyarakat sesuai prosedur dan
mekanisme yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Bahwa pada tanggal 12
November 2020, Para Teradu menerima laporan dari masyarakat berkaitan dugaan
pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Adapun
pokok laporan adalah politisasi anggaran bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Blora
untuk kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 3 Umi Kulsum dan Agus Sugiyanto
karena bansos disertai kalender dan masker Paslon. Tindakan tersebut diduga
melanggar Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Bahwa laporan diterima dan diregistrasi dengan Nomor:
003/PL/PB/KAB/14.10/XI/2020. Kemudian setelah dilakukan kajian, Para Teradu
menyatakan Laporan Belum Memenuhi Syarat (BMS) formil dan meteriel pada tanggal
13 November 2020. Pada tanggal 16 November 2020, Pelapor melengkapi berkas
laporan dan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiel berdasarkan Berita
Acara Rapat Pleno dan diregistrasi dengan Nomor:
004/Reg/LP/PB/Kab/14.10/XI/2020. Berdasarkan rapat pembahasan pertama
Sentra Gakkumdu Kabupaten Blora, disepakati laporan untuk ditindaklanjuti dengan
melakukan klarifikasi kepada para pihak. Bahwa pada tanggal 20 November 2020,
Sentra Gakkumdu Kabupaten Blora melaksanakan rapat pembahasan kedua dan
diperoleh kesimpulan terhadap dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada
Terlapor 1, Terlapor 2, Terlapor 3, dan Terlapor 4, sebagaimana Pasal 71 ayat (1) dan
ayat (3) juncto Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan belum
cukup alat bukti, sehingga dihentikan. Terhadap dugaan Pelanggaran Perundang-
undangan lainnya terhadap Terlapor 1, 2, dan 3, Para Teradu melakukan
pembahasan dalam Rapat Pleno dan diputuskan Terlapor 1 (Djoko Nugroho)
ditindaklanjuti dengan penerusan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
dan terhadap Terlapor 2 (Budiman) serta Terlapor 3 (Mulyowati/Pengadu)
ditindaklanjuti dengan penerusan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf (a), (d) dan (g) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Keputusan Bersama
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam
Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 05 Tahun 2020, Nomor: 800-2836
Tahun 2020, Nomor: 167/KEP/2020, Nomor: 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor: 0314
tentang Pedoman Pengawasan Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Pada tanggal 21 November 2020, Para Teradu
mengumumkan Status Laporan dalam Form A-17 di papan pengumuman dan laman
Bawaslu Kabupaten Blora. Kemudian pada tanggal 23 November 2020, Para Teradu
mengirimkan Surat Penerusan Nomor: 001/Bawaslu.Prov.JT-04/PP.01.02/XI/2020
kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Surat Penerusan Nomor:
002/Bawaslu.Prov.JT-04/PP.01.02/XI/2020 kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil
Negara. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan dalam hal hasil kajian yang
dikategorikan bukan dugaan pelanggaran Pemilihan tetapi termasuk dugaan
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, maka
diteruskan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan Formulir Model A.16.
Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan demikian Para Teradu tidak terbukti
melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang didalilkan
oleh Pengadu;
[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, bukti, dokumen, dan fakta
yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, bahwa pada tanggal 12 November 2020,
Para Teradu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan oleh Bupati Blora,
Camat Randublatung, Pengadu selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Kabupaten Blora, dan warga Kecamatan Kradenan. Laporan a quo
terkait dugaan penyalahgunaan bantuan sosial paket sembako bagi korban angin
puting beliung di Kecamatan Randublatung untuk kegiatan kampanye Paslon Nomor
Urut 3 Umi Kulsum dan Agus. Pada bantuan sosial paket sembako disisipkan
kalender dan masker Paslon Nomor Urut 3. Para Pelapor menduga telah terjadi
penyalahgunaan wewenang oleh Para Terlapor untuk mendukung Paslon Nomor Urut
3, sehingga melanggar Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016. Terungkap fakta setelah Para Pelapor melengkapi berkas laporan, pada tanggal
16 November 2020 Para Teradu melakukan registrasi dengan Nomor:
004/Reg/LP/PB/Kab/14.10/XI/2020. Berdasarkan rapat pembahasan pertama
Sentra Gakkumdu Kabupaten Blora, laporan ditindaklanjuti klarifikasi kepada para
pihak dan saksi. Kemudian pada tanggal 20 November 2020, Sentra Gakkumdu
Kabupaten Blora melaksanakan rapat pembahasan kedua dan menyimpulkan
laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan belum cukup alat bukti
sehingga dihentikan. Karena dugaan pelanggaran pidana dihentikan, selanjutnya
Para Teradu melakukan rapat pleno terkait Dugaan Pelanggaran Perundang-
Undangan Lainnya. Bahwa Para Teradu pada tanggal 21 November 2020
menyimpulkan Terlapor 1 Bupati Blora, Terlapor 2 Camat Randublatung, dan
Terlapor 3 Pengadu selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
Kabupaten Blora terbukti melanggar Pasal 76 ayat 1 huruf (a), (d) dan (g) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Keputusan
Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri
Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil
Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan
Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun
2020. Kemudian pada tanggal 23 November 2020, Para Teradu mengirimkan surat
penerusan Nomor: 001/Bawaslu.Prov.JT-04/PP.01.02/XI/2020 kepada Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang
dilakukan oleh Terlapor 1 dan surat penerusan Nomor: 002/Bawaslu.Prov.JT-
04/PP.01.02/XI/2020 kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan
pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor 2 dan Terlapor 3.
Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, Para Teradu menyatakan Pengadu
in casu Terlapor 3 diduga melanggar Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Bersama atas tindakan mempublikasikan kegiatan penyerahan bantuan
sosial yang menunjukkan adanya bahan kampanye Paslon Nomor Urut 3 di akun
media sosial Pemerintah Kabupaten Blora. Bahwa dalam dokumentasi foto yang
dipublikasikan nampak seorang warga menggunakan masker bergambar Paslon
Nomor Urut 3, yang notabene adalah istri Bupati Blora Djoko Nugroho. Menurut Para
Teradu, meskipun unggahan tersebut telah dihapus, tidak menghilangkan unsur
kesalahan Pengadu mempublikasikan foto yang memperlihatkan bahan kampanye
Paslon Nomor Urut 3 di akun media sosial Pemerintah Kabupaten Blora. Berdasarkan
fakta tersebut, DKPP menilai Para Teradu telah menindaklanjuti Laporan Nomor:
004/Reg/LP/PB/Kab/14.10/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 sesuai prosedur
dan mekanisme penanganan laporan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Para
Teradu telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran dengan berpedoman pada
ketentuan Pasal 36 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota. Meskipun dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak
terbukti, Para Teradu telah bekerja dengan komitmen yang tinggi melakukan
pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi dan berdasarkan hasil kajian dalam
forum rapat pleno menyimpulkan Terlapor 1, 2, dan 3 terbukti melakukan
pelanggaran terhadap netralitas ASN dan diteruskan kepada instansi yang berwenang
sesuai dengan formulir Model A.16 in casu Terlapor 1 kepada Menteri Dalam Negeri
dan Terlapor 2 dan 3 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dengan demikian
dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. Para
Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku
penyelenggara pemilu;
[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan.
