Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN 131/DKPP-PKE-III/2014 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan No. 294/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Perkara No. 131/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

[1.1] PENGADU Nama : David Rompon Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Toraja, Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Pengadu ;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Merry Parura Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara Alamat : Jl. Rongtiku Toraja Utara Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Teradu I ; Nama : Aloysius Lande Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara Alamat : Jl. Rongtiku Toraja Utara Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Teradu II ; Nama : Maryanto Tandi Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara Alamat : Jl. Rongtiku Toraja Utara Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Teradu III ; 1 [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu; Membaca kesimpulan Pengadu dan Teradu; Membaca kesimpulan tertulis dari Pengadu dan Teradu; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 16 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan pengaduan Nomor 294/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 131/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa pada Rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat PPS telah terjadi penggelembungan suara di beberapa TPS, PPS, PPK, hingga pada tingkatan KPU Kab. Toraja Utara; 2. Bahwa atas kejadian tersebut, Pengadu melaporkan ke Panwaslu Kab. Toraja Utara yang menghasilkan rekomendasi No. 214/ Panwaslu-TU/IV/2014 yang didasarkan pada hasil kajian Panwaslu Kab. Toraja Utara No.022/TM/PILEG/- IV/2014 yang intinya meminta kepada KPU Kab. Toraja Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang secara manual, namun oleh pihak Teradu tidak dilaksanakan [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-10, sebagai berikut : NO. KODE BUKTI KETERANGAN 1 Bukti P-1 Photo copy Surat No. 214/Panwaslu-TU/IV/2014 tentang Rekomendasi Temuan Dugaan Pelanggaran atas Laporan No. 022/LP/PILEG/BULAN IV/TAHUN 2014 oleh David Rompon, tertanggal Selasa, 22 April 2014; 2  2 Bukti P-2 Photo copy Surat No. 208/Bawaslu-Sulsel/IV/2014, tertanggal 28 April 2014 kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengaduan dan Keberatan Davi Rompon, tertanggal 23 April 2014; 3 Bukti P-3 Photo copy DB-2, tertanggal 21 April 2014; 4 Bukti P-4 Photo copy Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DB-1 DPRD Kab/Kota; 5 Bukti P-5 Photo copy Sertifikat Model DB-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan DPRD Toraja Utara 2; 6 Bukti P-6 Photo copy Sertifikat Model DB-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan DPRD Toraja Utara 6; 7 Bukti P-7 Photo copy Sertifikat Model DB-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan DPRD Toraja Utara 5; 8 Bukti P-8 Photo copy Sertifikat Model DB-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan DPRD Toraja Utara 4; 9 Bukti P-9 Photo copy Sertifikat Model DB-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan DPRD Toraja Utara 3; 10 Bukti P-10 Photo copy Sertifikat Model DB-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan DPRD Toraja Utara 1; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.3] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : [2.3.1] Bahwa Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut: Berkaitan dengan aduan Sdr.David Rompon bahwa Kami tidak melakukan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Toraja Utara No. 214/Panwaslu-TU/IV/2014, hal tersebut tidaklah benar. Pada saat Rekapitulasi KPU Kabupaten Toraja Utara tanggal 21 April 2014 di Art Centre, KPU Toraja Utara telah melakukan rekomendasi Panwas tersebut dengan membuka C1 Plano untuk 5 Kelurahan/Desa yang direkomendasikan oleh Panwaslu. Adapun kronologis pelaksanaan rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut : 1. KPU Toraja Utara menyampaikan kepada semua saksi partai politik yang hadir dan Panwaslu Kabupaten Toraja Utara serta PPK untuk membuka C1 Plano 3  berhologram pada setiap TPS yang berada dalam lingkup 5 (lima) lembang yang dimaksud. 2. Jika data pada Model C1 Plano tersebut kotor dan diragukan keabsahannya, maka akan ditindaklanjuti dengan menghitung surat suara dalam kotak suara pada setiap TPS. Namun jika sudah sesuai dengan cara penulisan yang benar maka penghitungan suara dalam kotak tidak dilanjutkan. 3. Setelah Ketua Panwaslu Kabupaten Toraja Utara merekomendasikan hal tersebut diatas dalam bentuk lisan dihadapan para peserta Rapat Rekapitulasi dan disetujui oleh para saksi yang hadir, maka KPU Toraja Utara mempersilahkan PPK Buntu Pepasan membuka C1 Plano secara berurutan tiap TPS mulai dari Lembang Ponglu, Lembang Pulu-pulu, Lembang Ranteuma, Lembang Sapan dan terakhir Lembang Talimbangan. 4. Setelah membetulkan angka-angka yang keliru, para saksi tidak mengajukan keberatan tentang proses kesepakatan pada point 1 di atas. Selanjutnya KPU Kabupaten Toraja Utara menanyakan kepada Panwaslu Kabupaten Toraja Utara “apakah point 2 dilanjutkan?”. Panwaslu menjawab “cukup” karena Model C1 Plano tidak cacat dan tidak ada unsur yang mencurigakan. Atas dasar itulah proses penghitungan suara yang berada dalam kotak tidak dilanjutkan lagi. Kemudian KPU Toraja Utara membuat Berita Acara (terlampir) sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu No. 214/Panwaslu-TU/IV/2014. 5. Penghitungan ulang tersebut juga disaksikan oleh Saudara David Rompon selaku saksi Partai Hanura Toraja Utara, dan pada saat itu yang bersangkutan tidak mengajukan suatu pernyataan/keberatan secara tertulis dengan mengisi Model DB-2, begitu pula dengan saksi dari partai yang lain juga tidak mengajukan keberatan secara tertulis sampai KPU Toraja Utara menutup Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada pukul 02-00 WITA tanggal 22 April 2014. Pernyataan keberatan saksi (Model DB-2) yang dimasukkan oleh saksi Partai Hanura baru dimasukkan pada pukul 10.00 tanggal 22 April 2014 di kantor KPU Toraja Utara saat KPU Toraja Utara bersiap untuk membawa hasil Rekapitulasi ke KPU Propinsi (walaupun di Model DB-2 yang dimasukkan Partai Hanura tertulis tanggal 21 April 2014). Pada saat Rekapitulasi di KPU Propinsi, saksi dari Partai Hanura juga masih mempertanyakan masalah ini, namun KPU Toraja Utara telah memberikan 4 penjelasan bahwa Rekomendasi tersebut telah dilakukan dan dikuatkan pula dengan pernyataan dari Panwaslu Kabupaten Toraja Utara. [2.3.2] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk menolak Seluruh Aduan dari Pengadu. [2.3.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12 sebagai berikut : NO KODE KETERANGAN BUKTI 1 Bukti T-1 Photo copy Surat No.161/KPU-Kab/025-671016/IV/2014 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu, tertanggal 30 April 2014; 2 Bukti T-2 Photo copy Berita Acara No.067a/BA/IV/2014 tentang Penghitungan Ulang Perolehan Suara pada 19 TPS di Kecamatan Buntu Pepasan Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 21 April 2014; 3 Bukti T-3 Photo copy Model DB-2, tertanggal 21 April 2014; 4 Bukti T-4 Photo copy Surat No.214/Panwaslu-TU/IV/2014 tentang Rekomendasi Temuan Dugaan Pelnaggaran, tertanggal 18 April 2014; 5 Bukti T-5 Photo copy Penerimaan Laporan No. 022/LP/PILEG/BULAN IV/TAHUN 2014; 6 Bukti T-6 Photo copy Berita Acara Klarifikasi Jacob Rombe, etrtanggal 17 April 2014; 7 Bukti T-7 Photo copy Model DB; 8 Bukti T-8 Photo copy Berita Acara No.068/BA/IV/2014; 9 Bukti T-9 Photo copy Berita Acara No.071/BA/IV/2014; 10 Bukti T-10 Photo copy Berita Acara Rekapitulasi Model DA, tertanggal 14 April 2014; 11 Bukti T-11 Photo copy Model DA-1 12 Bukti T-12 Photo copy Kesaksian tertulis dari Saksi Teradu (Saudara A.S. Palittin) sebagai salah satu saksi partai politik yang 5  mengikuti proses rekapitulasi suara di KPU Toraja Utara pada tanggal 21 April 2014.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi: Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011 DKPP mempunyai wewenang untuk : a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: 6  “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (2)Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu KPU Kabupaten Toraja Utara bahwa pada Rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat PPS telah terjadi penggelembungan suara di beberapa TPS, PPS, PPK, hingga pada tingkatan KPU 7 Kab. Toraja Utara. Atas kejadian tersebut, Pengadu melaporkan ke Panwaslu Kab. Toraja Utara yang menghasilkan rekomendasi No. 214/ Panwaslu-TU/IV/2014 yang didasarkan pada hasil kajian Panwaslu Kab. Toraja Utara No.022/TM/PILEG/-IV/2014 yang intinya meminta kepada KPU Kab. Toraja Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang secara manual, namun oleh pihak Teradu tidak dilaksanakan; [4.2] Menimbang jawaban teradu bahwa KPU Kabupaten Toraja Utara tanggal 21 April 2014 telah melakukan Rekomendasi Panwas dengan membuka C1 Plano untuk 5 (lima) Kelurahan/Desa yang direkomendasikan oleh Panwaslu yaitu Lembang Ponglu, Lembang Pulu-pulu, Lembang Ranteuma, Lembang Sapan dan terakhir Lembang Talimbangan. Dalam Rapat Rekapitulasi, KPU Toraja Utara menyampaikan kepada semua saksi partai politik dan Panwaslu Kabupaten Toraja Utara serta PPK untuk bersepakat jika data pada Model C1 Plano tersebut kotor dan diragukan keabsahannya, maka akan ditindaklanjuti dengan menghitung surat suara dalam kotak suara pada setiap TPS. Namun jika sudah sesuai dengan cara penulisan yang benar maka penghitungan suara dalam kotak tidak dilanjutkan C1 Plano berhologram pada setiap TPS yang berada dalam lingkup 5 (lima) Kelurahan/Desa yang dimaksud, seluruh peserta yang hadir setuju. Ternyata dalam C1 Plano ada yang keliru sehingga para saksi dan Panwaslu Kab. Toraja Utara tidak mengajukan keberatan tentang proses kesepakatan di atas. Kemudian KPU Toraja Utara membuat Berita Acara (terlampir) sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu No. 214/Panwaslu-TU/IV/2014. Penghitungan ulang tersebut juga disaksikan oleh Sdr.David Rompon selaku saksi Partai Hanura Toraja Utara, dan pada saat itu yang bersangkutan tidak mengajukan suatu pernyataan/keberatan secara tertulis dengan mengisi Model DB-2, begitu pula dengan saksi dari partai yang lain juga tidak mengajukan keberatan secara tertulis sampai KPU Toraja Utara menutup Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada pukul 02-00 WITA tanggal 22 April 2014. Namun, keberatan saksi Hanura (Model DB-2) baru dimasukkan pada pukul 10.00 tanggal 22 April 2014 di kantor KPU Toraja Utara saat KPU Toraja Utara bersiap untuk membawa hasil Rekapitulasi ke KPU Propinsi Pada saat Rekapitulasi di KPU Propinsi, saksi dari Partai Hanura juga masih mempertanyakan hal ini, namun KPU Toraja Utara telah memberikan penjelasan bahwa Rekomendasi tersebut telah dilakukan dan dikuatkan pula dengan pernyataan dari Panwaslu Kabupaten Toraja Utara. 8 [4.3] Menimbang berdasarkan keterangan Pihak Terkait Panwaslu Kabupaten Toraja Utara bahwa tanggal 17 April 2014 Pelapor atas nama Jacob Rombe melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Toraja Utara bahwa adanya dugaan hilangnya C1 Plano lembang Ponglu dan adanya suara caleg Nasdem yang bergeser ke Caleg Golkar dalam rekapan Model C1. Pada tanggal 22 April 2014 Pelapor David Rompon melapor dan meminta ke Panwaslu Kabupaten Toraja Utara untuk melakukan penghitungan manual di semua TPS Lembang Ponglu, Lembang Pulu- Pulu, Lembang Ranteuma, Lembang Sapan dan terakhir Lembang Talimbangan. [4.4] Berdasarkan keterangan para pihak, saksi, bukti dan dokumen yang disampaikan sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa KPU Kabupaten Toraja Utara sudah melaksanakan Rekomendasi Panwaslu No. 214/Panwaslu- TU/IV/2014 tertanggal 18 April 2014. Pada tanggal 21 April 2014 KPU Kabupaten Toraja melaksanakan Penghitungan Suara Ulang dengan membuka C1 Plano di 5 5 (lima) Kelurahan/Desa yang direkomendasikan oleh Panwaslu yaitu Lembang Ponglu, Lembang Pulu-Pulu, Lembang Ranteuma, Lembang Sapan dan terakhir Lembang Talimbangan dengan mengundang saksi partai politik dan Panwaslu Kabupaten Toraja Utara serta PPK. Dari awal hingga akhir proses Penghitungan Suara Ulang tersebut tidak ada keberatan para peserta. Pada tanggal 22 April 2014 ada keberatan dari Caleg Partai Hanura Model DB-2 yang dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Bawaslu Sulawesi Selatan menyurati ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan Surat No.258/Bawaslu-Sulsel/IV/2014 tertanggal 28 April 2014. KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyurati KPU Kabupaten Toraja Utara dengan Surat No.374.1/KPU-Prov-025/IV/2014 tertanggal 29 April 2014 untuk memberikan tanggapan perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. KPU Kabupaten Toraja Utara telah memberikan tanggapan dengan Surat No.161/KPU-Kab/025-671016/IV/2014 [4.5] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban 9 Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa : [4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [4.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [4.3] Bahwa Teradu I, II, III tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [4.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik teradu I, II, III.

1. Menolak aduan pengadu untuk seluruhnya; 2. MEREHABILITAS nama baik Teradu I atas nama Merry Parura selaku Ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Toraja Utara, Teradu II atas nama Aloysius Lande, Teradu III atas nama Maryanto Tandi Bengga masing-masing sebagai anggota KPU Kabupaten Toraja Utara, sejak dibacakannya putusan ini; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini ; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota,Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait,Nur Hidayat Sardini, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Jum’at tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, dan Nur Hidayat Sardini, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. 10  KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ttd Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si 11