Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 217-PKE-DKPP/VIII/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 206- P/L-DKPP/VII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 217-PKE- DKPP/VIII/2019, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : H. Bahrum Daido Pekerjaan : Anggota DPR RI 2009-2019 Alamat : Gedung Nusantara 1 LT 10 RG 1018, DPR RI Senayan, Jakarta Memberikan Kuasa Kepada 1. Nama : Andi Ramlan Muin Pekerjaan : Advokat Alamat : Office Tower ITC Cempaka Mas 7 th Floor Ruang 15, Jl. Jend. Soeprapto, Jakpus 2. Nama : Andi Agus Salim Pekerjaan : Advokat Alamat : Office Tower ITC Cempaka Mas 7 th Floor Ruang 15, Jl. Jend. Soeprapto, Jakpus Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pengadu;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Rizal Randa Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara Alamat : Jl. Pongtiku No. 31. Karassik, Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Anshar Tangkesalu Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Alamat : Jl. Pongtiku No. 31. Karassik, Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Roy Pole Pasalli Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara Alamat : Jl. Pongtiku No. 31. Karassik, Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Jan Hery Pakan Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara Alamat : Jl. Pongtiku No. 31. Karassik, Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Bonnie Freedom Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara Alamat : Jl. Pongtiku No. 31. Karassik, Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Andarias Duma Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Alamat : Jl. Emmy Saelan, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------Teradu VI; 7. Nama : Gabriel Rumbayyan Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Alamat : Jl. Emmy Saelan, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------Teradu VII; 8. Nama : Arifin S Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Alamat : Jl. Emmy Saelan, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------Teradu VIII; Teradu I s.d. Teradu VIII selanjutnya disebut sebagai-------- Para Teradu; [1.3] membaca pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; mendengar keterangan Para Teradu; mendengar keterangan Saksi; dan memeriksa dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 3 Juli 2019 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut: 1. Bahwa terdapat perbedan rekapitulasi antara Form C1 (hasil rekap TPS) dengan Form DA1 (hasil rekap Kecamatan), dimana terdapat di 17 TPS patut diduga telah Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, mengakibatkan perolehan suara salah satu Caleg DPR RI dari Partai Demokrat Nomor Urut 3 atas nama Frederik Batti Sorring mengalami penambahan suara pada Form DA1 (rekap Kecamatan); 2. Bahwa Teradu I s.d Teradu V secara kolektif kolegial patut diduga tidak akuntabel, tidak jujur, tidak profesiona , tidak netral, tidak jujur, tidak adil, tidak melaksanakan prinsip kepastian hukum, tidak terbuka, dan tidak melakukan pengawasan secara efektif sehingga terjadi perbedaan rekapitulasi antara Form C1 dengan Form DA 1. Dengan demikian patut diduga Teradu I s.d Teradu V patut diduga telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; 3. Bahwa Teradu VI s.d Teradu VIII secara kolektif kolegial tidak melakukan pengawasan secara efektif atas terjadinya perbedaan rekapitulasi antara Form C1 dengan Form DA 1 dan terkesan melakukan pembiaran. Teradu VI s.d Teradu VIII seharusnya melaksanakan pengawasan melekat pada setiap tahapan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan hal tersebut patut diduga Teradu VI s.d Teradu VIII tidak netral, tidak jujur, tidak adil, tidak melaksanakan prinsip kepastian hukum, tidak terbuka, dan tidak melakukan pengawasan secara efektif. Bahwa patut diduga Teradu VI s/d Teradu VIII telah melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu; dan 4. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya [2.3] ALAT BUKTI PENGADU Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Kode Bukti Keterangan Bukti P-1 : C1 DPR Toraja Utara; Bukti P-2 : DA1 DPR Toraja Utara; [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP pada tanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: [2.4.1] Jawaban Teradu II s.d Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara 1. Bahwa terkait dengan dalil aduan Pengadu yang mempersoalkan 17 TPS, Pengadu tidak secara jelas menyebutkan TPS berapa, Kelurahan/Desa apa dan Kecamatan apa karena TPS di Kabupaten Toraja Utara berjumlah 822 TPS, 151 Kelurahan/Desa dan 21 Kecamatan sehingga Teradu menganggap bahwa Pokok Aduan Pengadu tidak jelas dan mengambang; Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, 2. Bahwa dalil aduan Pengadu tidak benar, tidak beralasan dan tidak memiliki landasan argumentasi yang jelas serta bukti yang tidak jelas yang menganggap bahwa Teradu (Ketua dan Anggota) KPU Kabupaten Toraja Utara secara Kolektif Kolegial tidak akuntabel, tidak jujur, tidak professional, tidak netral dan tidak melakukan pengawasan secara efektif sehingga terjadi perbedaan rekapitulasi antara Form C1 dengan Form DA1; 3. Bahwa dalil aduan Pengadu terkait dugaan penggelembungan suara terhadap Calon Anggota DPR-RI Nomor Urut 3 yaitu Frederik Battik Sorring adalah tidak benar karena hasil penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang sudah diselesaikan melalui perbaikan/koreksi langsung terhadap setiap kekeliruan data di setiap tingkatan; (Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T-3) 4. Bahwa Teradu (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara) dan semua tingkatan penyelenggara adhoc (PPK, PPS dan KPPS), tidak pernah menerima laporan baik saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan maupun rekapitulasi di tingkat Kabupaten terkait pokok Aduan Pengadu; 5. Bahwa selama rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan secara berjenjang, tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Demokrat yang berkaitan dengan pokok pengaduan Pengadu. (Bukti T-2) 6. Bahwa Pengadu dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi tidak mempersoalkan dan tidak menyebut hasil penghitungan dan rekapitulasi di Kabupaten Toraja Utara. Pengadu hanya mengajukan permohonan terkait dengan Dapil Sulawesi Selatan III namun tidak menyebutkan Kabupaten Toraja Utara dalam aduannya. Bahwa terkait Gugatan PHPU Partai Demokrat di Mahkamah Konstitusi untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III yang erat kaitannya dengan pokok aduan Pengadu telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak terbukti dan tidak dapat diterima dengan Nomor 62-14- 27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; (Bukti T-4) 7. Bahwa dalil aduan Pengadu tidak sesuai fakta dan salah alamat, dimana Pengadu menyebut dan mengadukan Rizal Randa (Teradu I) sebagai Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara yang faktanya Rizal Randa merupakan Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja; (Bukti T-5) [2.4.2] Jawaban Teradu VI s.d Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Toraja Utara 1. Bahwa terkait dengan dalil aduan Pengadu yang mempersoalkan 17 TPS, Pengadu tidak secara jelas menyebutkan TPS berapa, Kelurahan/Desa apa dan Kecamatan apa karena TPS di Kabupaten Toraja Utara berjumlah 822 TPS sehingga Teradu menganggap bahwa Pokok Aduan Pengadu tidak jelas dan mengambang; (Bukti T-1) 2. Bahwa Aduan Pengadu tidak benar, tidak beralasan dan tidak memiliki landasan argumentasi yang jelas yang menganggap bahwa Teradu (Ketua dan Anggota) Bawaslu Toraja Utara secara Kolektif Kolegial melakukan pembiaran dugaan pelanggaran Pemilu terkait proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang; 3. Bahwa Teradu (Ketua dan Anggota) Bawaslu Toraja Utara telah melakukan/melaksanakan pengawasan secara berjenjang mulai dari Pengawas TPS hingga Bawaslu Kabupaten dan tidak pernah menerima laporan dan menemukan dugaan Pelanggaran terkait perbedaan angka perolehan suara antara C1 dan DA1 seperti yang diadukan oleh pengadu; (Bukti T-2) 4. Bahwa dalil Aduan Pengadu terkait dugaan penggelembungan suara terhadap Calon Anggota DPR-RI Nomor Urut 3 yaitu Frederik Battik Sorring adalah tidak Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, benar karena hasil pengawasan secara berjenjang sudah diselesaikan melalui perbaikan/koreksi langsung terhadap setiap kekeliruan data di setiap tingkatan; (Bukti T-2) 5. Bahwa Teradu (Ketua dan Anggota) Bawaslu Toraja Utara dari semua tingkatan tidak pernah menerima dan memproses Laporan dan Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu terkait pokok Aduan pengadu; 6. Bahwa selama rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan secara berjenjang, tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Demokrat yang berkaitan dengan pokok pengaduan pengadu; (Bukti T-2) 7. Bahwa Teradu (Ketua dan Anggota) Bawaslu Toraja Utara telah memberikan Keterangan secara tertulis melalui Bawaslu Provinsi terkait Gugatan PHPU Partai Demokrat di Mahkamah Konstitusi untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III yang erat kaitannya dengan pokok aduan pengadu dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak terbukti dengan Nomor: 62-14- 27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; (Bukti T-3) [2.5] PETITUM PARA TERADU [2.5.1] Petitum Teradu II s.d Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara Teradu II s.d Teradu V memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu II s.d Teradu V tidak melakukan pelanggaran Kode Etik; dan 3. Apabila Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. [2.5.2] Petitum Teradu VI s.d Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Teradu VI s.d Teradu VIII memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu VI s.d Teradu VIII tidak melakukan pelanggaran Kode Etik; dan 3. Apabila Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. [2.6] ALAT BUKTI PARA TERADU Bahwa untuk menguatkan jawabannya Para Teradu telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut: [2.6.1] Bukti Teradu II s.d Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara Kode Bukti Keterangan Bukti T-1 : Softcopy Model C1-DPR dari 822 TPS se-Kabupaten Toraja Utara; Bukti T-2 : Softcopy Model DA1-DPR se-Kabupaten Toraja Utara, Model DAA1- DPR se-Kabupaten Toraja Utara, Model DA2-KPU (Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019) se-Kabupaten Toraja Utara; Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Bukti T-3 : Formulir Model DB1-DPR, dan Formulir Model DB2-KPU; Bukti T-4 : Softcopy salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 terkait Gugatan PHPU Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3; Bukti T-5 : Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja Periode 2018 - 2023; [2.8.2] Bukti Teradu VI s.d Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Kode Bukti Keterangan Bukti T-1 : Softcopy C.1 DPR-RI dari 822 TPS se-Kabupaten Toraja Utara; Bukti T-2 : Softcopy Form A hasil Pengawasan rekapitulasi dari setiap Jenjang Pengawasan; Bukti T-3 : Salinan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 terkait gugatan PHPU Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3;

[3.1] Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Para Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan a quo. Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik diajukan kepada DKPP berupa: a. Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau b. Rekomendasi DPR. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 bahwa Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Teradu I s.d Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara tidak bekerja secara profesional sehingga menyebabkan hasil perolehan suara pada formulir Model C1 berbeda dengan formulir Model DA1. Menurut Pengadu terdapat 17 (tujuh belas) TPS yang patut diduga mengakibatkan perolehan suara salah satu Frederik Batti Sorring Caleg DPR RI Partai Demokrat Nomor Urut 3 mengalami penambahan suara pada formulir Model DA1. Berdasarkan hal tersebut, Teradu I s.d Teradu V secara kolektif kolegial patut diduga tidak melakukan supervisi dan pengawasan secara efektif sehingga mengakibatkan terjadi perbedaan perolehan tersebut. Pengadu juga mengadukan Teradu VI s.d Teradu VIII secara kolektif kolegial yang tidak melakukan pengawasan secara efektif atas terjadinya perbedaan perolehan suara dalam formulir Model C1 dengan formulir Model DA1 tersebut. Teradu VI s.d Teradu VIII terkesan melakukan pembiaran dan tidak melaksanakan pengawasan melekat pada setiap tahapan Pemilu 2019 di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana ketentuan yang berlaku; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu menyatakan telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilu 2019 di Kabupaten Toraja Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, [4.2.1] Bahwa Teradu II s.d Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara menyatakan Pengadu tidak pernah mempermasalahkan 17 (tujuh belas) TPS tersebut selama pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Menurut Teradu II s.d Teradu V, 17 (tujuh belas) TPS yang dipermasalahkan oleh Pengadu tidak dijelaskan secara rinci, karena di Kabupaten Toraja Utara terdapat 822 TPS yang tersebar di 151 kelurahan/desa dan 21 kecamatan. Teradu II s.d Teradu V menganggap bahwa dalil aduan Pengadu tidak jelas dan mengambang. Berdasarkan hal tersebut, dalil Pengadu tidak benar, tidak beralasan, dan tidak memiliki landasan argumentasi serta bukti yang tidak jelas. Terkait dugaan penggelembungan suara terhadap Frederik Battik Sorring Calon Anggota DPR RI Partai Demokrat Nomor Urut 3, menurut Teradu II s.d Teradu V adalah dalil yang tidak benar. Bahwa hasil penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang sudah diselesaikan melalui perbaikan/koreksi langsung terhadap setiap kekeliruan data di setiap tingkatan. Teradu II s.d Teradu V juga tidak pernah menerima laporan terkait pokok aduan Pengadu baik saat rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun rekapitulasi di tingkat kabupaten. Kemudian tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat sebagaimana didalilkan Pengadu pada rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Toraja Utara. Berkenaan dengan dalil Pengadu tidak sesuai dengan fakta dan salah alamat dimana Pengadu menyebut dan mengadukan Rizal Randa selaku Teradu I sebagai Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara, padahal faktanya Rizal Randa merupakan Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja; [4.2.2] Bahwa Teradu VI s.d Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Toraja Utara menolak dan membantah dalil aduan Pengadu. Teradu VI s.d Teradu VIII menyatakan telah melakukan pengawasan secara berjenjang mulai dari Pengawas TPS hingga Bawaslu Kabupaten di seluruh tahapan rekapitulasi yang dilaksanakan oleh jajaran KPU Kabupaten Toraja Utara. Teradu VI s.d Teradu VIII tidak pernah menerima laporan dan menemukan dugaan pelanggaran terkait perbedaan angka perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DA1 sebagaimana dalil aduan Pengadu. Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan secara berjenjang, Teradu VI s.d Teradu VIII juga tidak pernah menerima keberatan dari saksi Partai Demokrat berkaitan dengan pokok pengaduan Pengadu; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat: [4.3.1] Bahwa Taradu I Rizal Randa bukan Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara sebagaimana identitas Para Teradu yang dicantumkan Pengadu dalam Formulir I Pengaduan DKPP. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, Rizal Randa merupakan Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat dalil aduan terhadap Teradu I atas nama Rizal Randa error in persona. Dengan demikian Rizal Randa tidak memenuhi legal standing sebagai Teradu dalam perkara a quo; [4.3.2] Bahwa pada sidang pemeriksaan, Pengadu tidak dapat membuktikan dalil aduan terkait 17 (tujuh belas) TPS yang diduga terjadi penggelembungan suara. Pengadu juga tidak dapat menjelaskan dan membuktikan perbedaan perolehan suara pada formulir Model C1 dengan Model DA1. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa selama rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Toraja Utara, Pengadu dan saksi mandat Partai Demokrat tidak pernah menyampaikan keberatan. Hal tersebut dibuktikan dengan catatan nihil pada formulir keberatan dan catatan kejadian khusus pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat dalil Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP; Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan para Saksi, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Rizal Randa selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Tana Toraja terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu II Anshar Tangkesalu selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara, Teradu III Roy Pole Pasalli, Teradu IV Jan Hery Pakan, dan Teradu V Bonnie Freedom masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 4. Merehabilitasi nama baik Teradu VI Andarias Duma selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, Teradu VII Gabriel Rumbayyan, dan Teradu VIII Arifin S masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Toraja Utara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Harjono selaku Ketua merangkap Anggota, Teguh Prasetyo dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota. KETUA Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Teguh Prasetyo Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,