Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 52-PKE-DKPP/II/2021 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 19- P/L-DKPP/I/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 52-PKE-DKPP/II/2021, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Erwin R. Sandi Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta Alamat : Jl. WR. Supratman Lr. III Kanan Gang I No. 7 Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pengadu.

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama Zainal : Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Luwu Timur Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama Muhammad Abu : Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Luwu Timur Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama Adam Safar : Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Luwu Timur Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama Mulyanah Mulkin : Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Luwu Timur Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama Hastuti : Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Luwu Timur Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu V; Teradu I s.d Teradu V selanjutnya disebut sebagai------------- Para Teradu. [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan para Teradu;dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan Segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor 19-P/L-DKPP/I/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 52- PKE-DKPP/II/2021, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut: KPU Kabupaten Luwu Timur Tidak Menindak Lanjuti Rekomendasi Bawaslu atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor 04 /Reg/LP/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 dimana Pada laporan tersebut KPU tidak melakukan penelitian secara cermat terhadap kesesuaian nama bakal pasangan calon bupati sesuai foto copy KTP elektronik sehinggah terbukti terdapat perbedaan Nama Antara B1-KWK Parpol pengusung yaitu partai hanura dan partai PKS dengan KTP Calon Bupati Luwu Timur atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler, kemudian KPU Luwu Timur juga tidak transparan mengenai rapat pleno yang dilakukan untuk membahas rekomndasi dari Bawaslu Luwu Timur. [2.2] PETITUM PENGADU Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [2.3] ALAT BUKTI PENGADU Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut: Bukti Keterangan Bukti P-1 : Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, dengan Nomor Laporan: 04/Reg/LP/PB/kab/27.10/X/2020; Bukti P-2 : eKTP Calon Bupati Luwu Timur atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler. (terlampir) sumber : Website KPU Luwu Timur https://kab-luwutimur.kpu.go.id/pengumuman; Bukti P-3 : Model B.1-KWK Parpol Hanura. (terlampir) sumber : Website KPU Luwu Timur https://kab-luwutimur.kpu.go.id/pengumuman; Bukti P-4 : Model B.1-KWK Parpol PKS. (terlampir) sumber : Website KPU Luwu Timur https://kab-luwutimur.kpu.go.id/pengumuman; Bukti P-5 : Soal Perbedaan Huruf Nama, KPU Dinilai Keliru Menverifikasi Berkas Cakada Husler https://inputrakyat.co.id/soal-perbedaan- huruf-nama-kpu-dinilai-keliru-menverifikasi-berkas-cakada- husler/. [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU Bahwa sesuai dengan Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) Nomor: 0824/PS.DKPP/SET-04/IV/2021, Perihal Agenda mendengarkan Pokok Pengaduan dari Pengadu, Jawaban Teradu dan mendengarkan keterangan Saksi tertanggal 6 April 2021, maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap dalil permohonan PENGADU sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana dalam Pengaduan Pengadu disebutkan pada pokok Perkara Pengaduan bahwa Pengadu mendalilkan Bahwa para Teradu diduga tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu atas Laporan Dugaan Pelanggaraan Administrasi Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 dimana pada laporan tersebut KPU Kabupaten Luwu Timur tidak melakukan penelitian secara cermat terhadap kesesuaian nama bakal Pasangan Calon Bupati sesuai foto copy KTP elektronik sehingga terbukti terdapat perbedaan nama antara B1-KWK Parpol pengusung yaitu Partai Hanura dan Partai PKS dengan KTP Calon Bupati Luwu Timur atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler, kemudian KPU Luwu Timur juga tidak transparan mengenai Rapat Pleno yang dilakukan untuk membahas rekomendasi dari Bawaslu Luwu Timur; b. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Syarat Pe ncalonan dari tanggal 4-6 September 2020; c. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 4 September 2020 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler dan Drs. H. Budiman, M.Pd bersama dengan Pengurus Partai Politik Pengusul Tingkat Kabupaten Luwu Timur melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 dengan menyerahkan dokumen syarat pencalonan dan dokumen syarat calon. Dokumen tersebut selanjutnya dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen tersebut, yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. Bahwa kemudian setelah dilakukan penelitian dokumen hasil verifikasi dokumen syarat pencalonan dan syarat calon di upload kedalam aplikasi SILON; d. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian diantaranya: 1. Cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya; 2. Tanda tangan Pasangan Calon 3. Materai; dan 4. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan KPU ini (Termasuk kesesuaian antara KTP elektronik dengan B.1-KWK Parpol). e. Bahwa KPU Kabupaten Luwu Timur kemudian membuat Berita Acara Tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 dan Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, untuk membuktikan bahwa Dokumen Bakal Pasangan Calon dinyatakan telah diterima. Kemudian di upload kedalam Aplikasi SILON KPU dan Website KPU Kabupaten Luwu Timur; f. Bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 8 September 2020 KPU Kabupaten Luwu Timur mengumumkan dokumen syarat pencalonan dan dokumen syarat calon pada laman website KPU Kabupaten Luwu Timur untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat, dan sampai pada hari terakhir tidak ada tanggapan masyarakat yang disampaikan ke KPU Kabupaten Luwu Timur; g. Pada tanggal 23 September 2020 dilakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, Ir. H. Muhammad Thorig Husler dan Drs. H. Budiman, M.Pd; h. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menyampaikan undangan klarifikasi berdasarkan laporan masyarakat dengan nomor registrasi 04/Reg/LP/PB/Kab/27.10/X/2020, kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu Timur untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi perihal adanya perbedaan nama Calon Bupati Nomor Urut 1, Ir. H Muhammad Thorig Husler pada saat KPU Kabupaten Luwu Timur menetapkan sebagai Calon Bupati Luwu Timur Tahun 2020 berbeda dengan nama yang terdapat di B.1-KWK Parpol pengusul; i. Bahwa pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2020 Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu Timur menghadiri undangan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam undangan untuk memberikan klarifikasi terhadap perbedaan huruf pada nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler dalam KTP elektronik dan Ir. H. Muhammad Thoriq Husler dalam B.1-KWK Partai Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera;

a. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Luwu Timur memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Luwu Timur dengan Nomor: 448/K.SN-10.02/HM.02.00/X/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Bunyi rekomendasi tersebut: Berdasarkan kajian dan kesimpulan terhadap laporan pelanggaran dengan Nomor Registrasi: 04/Reg/LP/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020, ditindaklanjuti dengan Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Luwu Timur dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kemudian dibuatkan status laporan tersebut ke dalam Form A.17; b. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt-06-KPU- VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan serta pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa dalam hal Bakal Calon mencantumkan nama yang berbeda antara KTP elektronik dan dokumen pencalonan tetapi sepanjang nama yang berbeda tersebut merupakan pengurangan dan penyingkatan nama di KTP elektronik, maka tidak perlu mencantumkan surat penetapan pengadilan dan untuk pencantuman gelar keagamaan dan gelar sosial tidak melampirkan dokumen pembuktian, akan tetapi ketika ada perbedaan huruf pada nama Pasangan Calon di KTP elektronik dengan B.1-KWK Parpol, tidak ada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, setelah selesai penetapan pasangan calon; c. Bahwa dengan memperhatikan poin huruf a dan b diatas, maka KPU Kabupaten Luwu Timur menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menempuh langkah sebagai berikut: 1. Pada tanggal 19 Oktober 2020, KPU Kabupaten Luwu Timur melakukan telaah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur tersebut terhadap Peraturan atau Ketentuan yang mengatur tentang Pencalonan, kami tidak menemukan ketentuan perundang - undangan yang mengatur apabila ditemukan perbedaan huruf pada nama Pasangan Calon di KTP elektronik dengan B.1-KWK Parpol, setelah penetapan pasangan calon 2. Pada tanggal yang sama, KPU Kabupaten Luwu Timur berkonsultasi awal dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan via telepon untuk meminta saran terkait tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, kemudian disusul dengan surat nomor: 256a/PL.02.2-SD/7324/kpu- Kab/X/2020 (mengingat sedang terjadi Pandemi Covid-19). Dari konsultasi tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Selatan memberikan arahan untuk melakukan koordinasi dengan partai pengusul (Partai Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera) yang dimaksud 3. Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2020, KPU Kabupaten Luwu Timur melakukan Rapat Pleno Tertutup di Kantor KPU Kabupaten Luwu Timur, dan memutuskan untuk segera berkoordinasi dengan Partai Politik tingkat Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini DPC Partai Hanura dan DPD Partai Keadilan Sejahtera 4. Pada hari yang sama, KPU Kabupaten Luwu Timur bersurat dan berkoordinasi langsung ke DPC Partai Hanura dan DPD Partai Keadilan Sejahtera terkait adanya perbedaan nama Thoriq dalam B.1-KWK Parpol yang diakhiri huruf q, dan nama Thorig dalam KTP elektronik yang diakhiri huruf g Dari hasil koordinasi didapatkan keterangan dari masing-masing Partai Politik bahwa: 1. Pada tanggal 20 Oktober 2020, KPU Kabupaten Luwu Timur menerima surat keterangan dari DPC Partai Hanura dengan Nomor: 077/DPC/HNR-LT/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Luwu Timur, menerangkan bahwa nama yang ada dalam B.1-KWK Parpol adalah orang yang sama dengan nama yang dimaksud dalam KTP elektronik yang telah didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah pada tanggal 4 September 2020 2. Pada tanggal 21 Oktober 2020, KPU Kabupaten Luwu Timur menerima surat keterangan dari DPD Partai Keadilan Sejahtera dengan Nomor: 10/K/KET/AS-09-PKS/III/1442 ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Luwu Timur, menerangkan bahwa nama yang ada dalam B.1-KWK Parpol adalah orang yang sama dengan nama yang dimaksud dalam KTP elektronik yang telah didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah pada tanggal 4 September 2020; 5. Pada tanggal 23 Oktober 2020, KPU Kabupaten Luwu Timur menyampaikan pemberitahuan telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dengan menyerahkan surat Nomor: 262/PL.02.2- SD/7324/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, kepada Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. d. Bahwa perbedaan huruf pada nama Bakal Pasangan Calon terdapat pada Formulir Model B.1-KWK Parpol dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang ditandatangani oleh Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mohamad Sohibul Iman dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mustafa Kamal dan Form B.1-KWK Parpol DPP Hanura yang ditandatangani oleh Ketua Umum, DR. Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal, Gede Pasek Suardika, SH., MH. Adapun perbedaan nama yang dimaksud pengadu adalah pebedaan huruf pada nama Bakal Calon Kepala Daerah Ir. H. Muhammad Thorig Husler, dimana pada B.1- KWK Parpol DPP Partai Keadilan Sejahtera dan DPP Partai Hanura yang tertulis adalah Ir. H. Muhammad Thoriq Husler, sedangkan pada KTP elektronik dan semua dokumen lainnya dan syarat calon tidak terdapat perbedaan huruf pada nama Ir. Muhammad Thorig Husler. KTP Elektronik dan B.1-KWK Parpol B.1-KWK Parpol Dokumen Lainnya PKS Hanura Ir. H. Muhammad Ir. H. Muh. Thoriq Ir. H. Muh. Thoriq Thorig Husler Husler Husler e. Bahwa penayangan dokumen pada laman website KPU Kabupaten Luwu Timur mengumumkan dokumen sesuai dengan dokumen yang diserahkan, apatah lagi model B.1-KWK Parpol yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Partai Politik yang berkedudukan di Jakarta. f. Bahwa Pokok Aduan Erwin R Sandi saat ini, juga telah didalilkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Irwan Bachry Syam, S.T dan Andi Muhammad Rio Patiwiri, S.H., M.Kn pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 Kabupaten Luwu Timur di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara: 96/PHP.BUP-XIX/2021, yang mana mendalilkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur yang telah meloloskan dan menetapkan Ir. H. Muhammad Thorig Husler dan Drs. H. Budiman, M.Pd sebagai pasangan calon tapi tidak memenuhi syarat pencalonan, karena adanya perbedaan nama di B.1-KWK Parpol yaitu Partai Hanura dan Partai PKS dan KTP elektronik Ir. H. Muhammad Thorig Husler. Terhadap pokok aduan yang sama tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. g. Bahwa berdasarkan segala hal tersebut diatas menurut Teradu, dalil Pengadu tidaklah benar karena pada Faktanya KPU Kabupaten Luwu Timur menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur.

a. Bahwa tentang dalil Pengadu adanya pelanggaran Pasal 6 ayat 2 huruf c Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Bahwa terhadap dalil Pengadu tidaklah benar, karena KPU Kabupaten Luwu Timur telah menjalankan kewajiban - kewajiban kami yang berkaitan dengan Pokok Aduan Saudara Pengadu, juga tidak terdapat unsur – unsur yang dapat dijadikan indikator menuding kami telah memperlakukan setiap Calon, Peserta Pilkada, Calon Pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pilkada di Kabupaten Luwu Timur secara tidak sama. b. Bahwa tentang Pasal 6 Ayat 3 Huruf f, jo Pasal 15 Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2107 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Bahwa tidaklah benar, KPU Kabupaten Luwu Timur bertindak tidak professional dalam menyikapi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. Langkah – langkah tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 448/K.SN-10.02/HM.02.00/X/ 2020, telah kami tindaklanjuti dengan menempuh langkah – langkah yang telah kami sampaikan diatas. c. Bahwa Pasal 7 Ayat 1 Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2107 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. - Bahwa kami telah bertindak secara professional berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan Substansi Profesi Administrasi Pemilu. - Bahwa tidak terdapat ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang menyatakan bahwa jika terdapat adanya kesalahan penulisan 1 (satu) huruf pada nama calon yang berbeda dengan KTP elektronik dengan Formulir Model B.1-KWK Parpol. Perlu diketahui bahwa Formulir Model B.1-KWK Parpol adalah Formulir yang dikeluarkan oleh pengurus pusat Partai politik yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik dalam hal ini Ketua Umum dan Sekretaris Umum, namun tidak berarti kami tidak melakukan tindakan adminsitratif untuk melakukan koreksi pada perbedaan satu huruf penulisan nama calon kepala daerah. d. Bahwa Pasal 193 A Ayat (1), jo Pasal 14 huruf i Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang. Kami sangat tegaskan bahwa tidak benar dan mengada – ada, karena kedudukan kami sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten, samentara Pasal 193 A Ayat (1) berbunyi Ketua dan/atau Anggota KPU Provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan, dan denda paling sedikit Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 144.000.000 (seratus empat puluh empat juta rupiah). e. Bahwa semua Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Luwu Timur, Daftar Pasangan Calon serta Surat Suara atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler, telah berkesesuaian dengan nama yang ada di KTP elektronik. [2.5] PETITUM PARA TERADU Yang Mulia Majelis Hakim Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) yang Kami Hormati: 1. Kami telah menyampaikan jawaban kami atas Pokok Aduan; 2. Demikian jawaban yang kami sampaikan, mohon putusan yang seadil- adilnya, terima kasih; [2.6] BUKTI PARA TERADU Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-23, sebagai berikut: Bukti Keterangan Bukti T-1 : Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Bukti T-2 : Foto Copy KTP Elektronik Ir. H. Muhammad Thorig Husler; Bukti T-3 : Kumpulan Formulir Model B.1-KWK PARPOL, sebagai berikut: 1) Partai Hanura; 2) Partai Keadilan Sejahtera; 3) Partai Kebangkitan Bangsa; 4) PDI Perjuangan; 5) Partai Bulan Bintang; 6) Partai Amanat Nasional; 7) Partai Gerindra; 8) Partai Golkar. Bukti T-4 : Kumpulan Daftar Hadir: 1. Formulir Model DH BP-KWK; 2. Formulir Model DH LO-KWK; 3. Formulir Model DH PP-KWK; 4. Daftar Hadir Bawaslu Kabupaten Luwu Timur; Bukti T-5 : Formulir Model B-KWK Parpol. Bukti T-6 : Kumpulan Dokumentasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon. Bukti T-7 : Model TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020. Bukti T-8 : Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020. Bukti T-9 : Dokumentasi Pengumuman Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon di Laman Website dan Media Sosial KPU Kabupaten Luwu Timur (Screenshoot Email/Dokumen online). Bukti T-10 : Kumpulan Undangan Klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Luwu Timur kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu Timur. 1. Undangan Klarifikasi Nomor: 419/K.SN-10/PM.05.02/10/2020 tertanggal 14 Oktober 2020; 2. Undangan Klarifikasi Nomor: 420/K.SN-10/PM.05.02/10/2020 tertanggal 14 Oktober 2020; 3. Undangan Klarifikasi Nomor: 421/K.SN-10/PM.05.02/10/2020 tertanggal 14 Oktober 2020; 4. Undangan Klarifikasi Nomor: 420/K.SN-10/PM.05.02/10/2020 tertanggal 14 Oktober 2020; 5. Undangan Klarifikasi Nomor: 420/K.SN-10/PM.05.02/10/2020 tertanggal 14 Oktober 2020; Bukti T-11 : Dokumentasi kehadiran Klarifikasi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu Timur. Bukti T-12 : Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor: 448/K.SN-10.02/HM.02.00/X/ 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Tanggal 19 Oktober 2020. Bukti T-13 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, nomor: 256a/PL.02.2-SD/7324/kpu-Kab/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Koordinasi Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti T-14 : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Luwu Timur, Nomor: 089/PL.02.2- BA/7324/KPU-Kab/X/2020, tertanggal 20 Oktober 2020. Bukti T-15 : Daftar Hadir Rapat Pleno KPU Kabupaten Luwu Timur. Bukti T-16 : Kumpulan Surat Penyampaian ke Partai Politik Pengusul: 1. Surat KPU Kabupaten Luwu Timur, Nomor: 259/PL.02.2- SD/7324/KPU-Kab/X/2020 perihal Penyampaian, tertanggal 20 Oktober 2020; 2. Surat KPU Kabupaten Luwu Timur, Nomor: 260/PL.02.2- SD/7324/KPU-Kab/X/2020 perihal Penyampaian, tertanggal 20 Oktober 2020; Bukti T-17 : Kumpulan Surat Keterangan Partai Politik sebagai berikut: 1. Surat Keterangan Partai Hanura Kabupaten Luwu Timur Nomor: 077/DPC/HNR-LT/X/2020, Tanggal 20 Oktober 2020. 2. Surat Keterangan Partai PKS Kabupaten Luwu Timur Nomor: 10/K/KET/AS-09-PKS/III/2020, Tanggal 21 Oktober 2020. Bukti T-18 : Surat KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor: 262/PL.02.2- SD/7324/KPU-Kab/X/2020 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 22 Oktober 2020. Bukti T-19 : Tanda Terima Penyerahan Dokumen Hasil Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. Bukti T-20 : Dokumentasi Penyerahan Dokumen Hasil Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. Bukti T-21 : Pokok Permohonan Pemohon PHP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi. Bukti T-22 : Berita Acara Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi. Bukti T-23 : Desain Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Luwu Timur, Daftar Pasangan Calon serta Surat Suara.

[3.1] Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik. Ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan a quo. Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang Pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu atas perbuatannya sebagai berikut: [4.1.1] Bahwa para Teradu diduga tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur perihal dugaan pelanggaran administrasi pemilihan nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/27.10/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, tentang perbedaan nama bakal pasangan calon Bupati Luwu Timur, Ir. H. Muhammad Thorig Husler yang tertera pada KTP-Elektronik, Formulir Model B.1-KWK Partai Hanura dan PKS; [4.1.2] Bahwa Para Teradu diduga tidak transparan dalam melaksanakan rapat pleno tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 448/K.SN- 10.02/HM.02.00/X/2020; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan dengan penjelasan sebagai berikut: [4.2.1] Bahwa para Teradu menjelaskan pada tanggal 4 September 2020, Bapaslon Ir. H. Muhammad Thorig Husler dan Drs. H. Budiman, M.Pd mendatangi kantor KPU Kabupaten Luwu Timur untuk menyerahkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon. Terhadap dokumen tersebut, para Teradu melakukan penelitian serta keabsahaan dokumen yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. Setelah dilakukan penelitian hasil verifikasi dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, para Teradu mengunggah ke dalam aplikasi silon. Pada tanggal 4 s.d 8 September 2020, para Teradu mengumumkan dokumen a quo pada laman website KPU Kabupaten Luwu Timur untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat. Sampai batas akhir pengumuman tanggal 8 September 2020, tidak ada tanggapan dan masukan masyarakat. Bahkan sampai dengan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Luwu Timur pada tanggal 23 September 2020. Pada tanggal 14 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menyampaikan undangan klarifikasi kepada para Teradu berkenaan dengan laporan masyarakat Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/27.10/X/2020 perihal perbedaan nama calon Bupati Nomor Urut 1, Ir. H Muhammad Thorig Husler dengan nama yang terdapat pada Formulir Model B.1-KWK Parpol Hanura dan PKS. Tanggal 16 dan 17 Oktober 2020, para Teradu menghadiri undangan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. Tanggal 19 Oktober 2020, Bawaslu Kab. Luwu Timur menyampaikan Rekomendasi kepada para Teradu dengan: 448/K.SN-10.02/HM.02.00/X/2020 Perihal penerusan pelanggaran administrasi Pemilihan. Berdasarkan kajian dan kesimpulan laporan dugaan pelanggaran Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/27.10/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020, ditindaklanjuti dengan Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Luwu Timur. Pada hari dan tanggal yang sama, 19 Oktober 2020, para Teradu melakukan telaah terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. Hasil telaahan, menemukan, tidak adanya ketentuan yang mengatur apabila ditemukan perbedaan huruf pada nama pasangan calon di KTP-E dengan Formulir Model B.1-KWK Parpol setelah penetapan pasangan calon. Pada hari dan tanggal yang sama, para Teradu berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Nomor: 256a/PL.02.2-SD/7324/kpu-Kab/X/2020. KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyarankan untuk melakukan koordinasi dengan Partai Hanura dan PKS yang memiliki perbedaan nama pasangan calon antara KTP-El dengan Formulir Model B.1- KWK Parpol. Pada tanggal 20 Oktober 2020, para Teradu melakukan koordinasi dengan Partai Hanura dan PKS. Pada hari dan tanggal yang sama, para Teradu menerima surat keterangan dari DPC Partai Hanura Kab. Luwu Timur yang menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Formulir Model B.1-KWK Parpol adalah orang sama dengan nama pada KTP-E a.n Ir. H. Muhammad Thorig Husler. Begitupun dengan Surat Keterangan DPD PKS Kabupaten Luwu Timur Nomor: 10/K/KET/AS-09- PKS/III/1442 tertanggal 21 Oktober 2020, menerangkan bahwa nama yang tertulis pada Formulir Model B.1-KWK Parpol adalah orang yang sama dengan nama pada KTP- E a.n Ir. H. Muhammad Thorig Husler. Melalui Surat Nomor: 262/PL.02.2- SD/7324/KPU-Kab/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020, para Teradu menyampaikan pemberitahuan hasil tindaklanjut Rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan hal tersebut, menurut para TEradu, dalil aduan Pengadu tidak beralasan; [4.2.2] Bahwa menurut para Teradu, tanggal 20 Oktober 2020 telah melakukan rapat pleno tertutup dikantor KPU Kabupaten Luwu Timur untuk menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 448/K.SN- 10.02/HM.02.00/X/2020. Rapat pleno tersebut bersifat tertutup untuk mengambil keputusan dan setelah diputuskan, hasilnya diakses oleh public. Hasil Rapat Pleno tertutup memutuskan menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur terkait pelanggaran administrasi pemilihan melalui koordinasi dengan DPC Partai Hanura Kabupaten Luwu TImur dan DPD PKS Kabupaten Luwu Timur berkenaan dengan perbedaan nama antara Formulir Model B.1-KWK Parpol yang tertulis nama Ir. H. Muhammad Thoriq Husler (Thoriq) dan dalam KTP-E a.n Ir. H. Muhammad Thorig Husler (Thorig). [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, Saksi, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat: [4.3.1] Bahwa para Teradu membenarkan menerima Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor: 448/K.SN-10.02/HM.02.00/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terkait perbedaan nama dalam Formulir B1 KWK Parpol Hanura dan PKS yang tertulis Ir. H. Muhammad Thoriq Husler dengan KTP El yang tertulis yang Ir. H. Muhammad Thorig Husler. Rekomendari Bawaslu Luwu Timur disampaikan kepada para Teradu setelah penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 23 September 2020. Secara normatif berdasarkan hasil kajian para Teradu, tidak ditemukan ketentuan yang dapat digunakan sebagai alasan hukum untuk memerintahkan bakal pasangan calon melakukan perbaikan Formulir Model B1.KWK Parpol setelah dilakukan penetapan pasangan calon. Para Teradu kemudian memutuskan berkonsultasi ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan mendapat saran untuk berkoordinasi dengan DPC Partai Hanura dan DPD PKS Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan hasil koordinasi para Teradu kepada DPC Partai Hanura dan DPD PKS Kabupaten Luwu Timur diperoleh Surat Keterangan yang menegaskan bahwa nama Ir. H. Muhammad Thoriq Husler dalam Formulir Model B1.KWK Parpol dan Ir. H. Muhammad Thorig Husler yang tertulis dalam KTP El adalah orang yang sama. Penegasan tersebut secara substansi meniadakan adanya dukungan kepada calon lain atas terjadinya perbedaan huruf antara KTP El dengan Formulir Model B1.KWK Parpol dari Partai Hanura dan PKS selain kepada Ir. H. Muhammad Thorig Husler. Meskipun demikian, untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan permaslahan dalam tata kelola administrasi pemilu dikemudian hari, DKPP mengingatkan agar para Teradu lebih teliti dalam memeriksa setiap dokumen syarat calon sesuai dengan standar professional administrasi penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP; [4.3.2] Bahwa dalam persidangan terungkap fakta, para Teradu melakukan Rapat Pleno Tertutup dalam menindaklajuti Rekomendasi Bawaslu 448/K.SN- 10.02/HM.02.00/X/2020 perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilihan. Tindakan para Teradu melakukan Rapat Pleno Tertutup dalam rangka mengambil keputusan untuk menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu merupakan tindakan yang beralasan menurut hukum maupun etika. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Komusi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 60 ayat (2) huruf a juncto Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2). Rapat Pleno Tertutup dilaksanakan untuk memilih Ketua KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau membahas masalah lainnya. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, disebutkan rapat pleno terbuka dilakukan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu atau Pemilihan, serta tahapan Pemilu atau Pemilihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan tersebut, tindakan para Teradu melaksanakan Rapat Pleno Tertutup dalam menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu beralasan menurut hukum dan etika. Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Zainal selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Luwu Timur, Teradu II Muhammad Abu, Teradu III Adam Safar, Teradu IV Mulyanah Mulkin dan Teradu V Hastuti masing-masing sebagai anggota KPU Kabupaten Luwu Timur terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (Tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Pramono Ubaid Tanthowi dan Mochammad Afifuddin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota. ANGGOTA Ttd Teguh Prasetyo Ttd Ttd Didik Supriyanto Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI Bugi Kurnia Widianto