Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor : 114-PKE-DKPP/VI/2024 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 129-P/L-DKPP/V/2024 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 114-PKE- DKPP/VI/2024 menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Alni Pekerjaan/ : Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Lembaga Alamat :Jalan Pramuka Nomor 11, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU Nama : Lumban Tori Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 90, Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Teradu; [1.3] membaca pengaduan Pengadu; mendengar jawaban Teradu; mendengar keterangan Pihak Terkait; dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti dan dokumen yang diajukan Pengadu, Teradu dan Pihak Terkait.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor 129-P/L-DKPP/V/2024 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2024 dan dibacakan dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 2 Agustus 2024 dengan uraian sebagai berikut: 1. Teradu selaku Ketua Bawaslu Pasaman diduga lalai dalam mengakses Data Dokumentasi C.Hasil Salinan, Dokumentasi C.Hasil, dan Form A Laporan Hasil Pengawasan yang dikirim oleh Panwaslu Kecamatan melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1uN_TcUt6dGgU73c9Qc1wbtatsnVy eWOj?usp=sharing kepada orang lain a.n. Ihsadul Ilbat. 2. Tidak menindaklanjuti dan/atau melakukan pleno rutin dan pleno yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pasaman. 3. Melakukan tindakan dan/atau perbuatan abai dan lalai terhadap tugas, pokok dan fungsi selaku ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman. Kronologi Kejadian: Berdasarkan temuan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait dugaan pelanggaran kinerja yang diduga dilakukan oleh Lumban Tori selaku ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman terkait adanya dugaan pemberian akses Data Dokumentasi C Salinan, Dokumentasi C Hasil, dan Form A Pengawasan yang dikirim oleh Panwaslu Kecamatan melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1uN_TcUt6dGgU73c9Qc1wbtatsnVyeW Oj?usp=sharing pada tanggal 19 Februari 2024 kepada orang lain an Ihsadul Ilbat yakni sebagai berikut: 1. Bahwa Pukul 17.00 wib link dimaksud tidak bisa diakses oleh pemilik link google drive dengan email hpphawasi@gmail.com dan email diganti atas nama Ihsadul Ilbat; 2. Bahwa Sekira Pukul 17.23 WIB, saya share digrup WhatsApp Panwascam Pemilu Tahun 2024 dan menanyakan apakah ada Panwaslu Kecamatan yang membagikan link kepada yang bersangkutan; 3. Bahwa Pukul 19.09 WIB Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman atas nama Lumban Tori menyatakan membuka link google drive tersebut melalui laptop teman; 4. Bahwa Sekitar pukul 20.00 wib tanggal 19 Februari 2024 Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan membawa laptop dimaksud untuk memindahkan data dari email Ilsadul Ilbat ke data Bawaslu Kabupaten Pasaman bersama Kordiv PPPS (Zaini Afandi); 5. Bahwa Pukul 20.30 wib tanggal 19 Februari 2024 data sudah diambil oleh Ketua dan Kordiv PPPS (Zaini Afandi) dari Email Ilsadul Ilbat, hanya saja isi foldernya sudah kosong; 6. Bahwa Tanggal 20 Februari 2024 data tersebut di cek kembali dan sampai saat ini foldernya masih kosong dengan nama folder diganti menjadi C Hasil.Kab PASAMAN yang sebelumnya Scan C Hasil dan C Salinan; 7. Bahwa Kordiv HPPH sudah menyampaikan Memorandum ke Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 008/PM.00.02/DIV.HPPH/SB.06/02/2024 Tanggal 19 Februari 2024 perihal Membuat laporan ke Provinsi Sumatera Barat; 8. Mengingat bahwa data yang diambil oleh pihak ekternal yang tidak bertanggung jawab dimaksud merupakan salah satu informasi yang dikecualikan (Form A Hasil Pengawasan); 9. Bahwa setelah akses google drive dibatasi, diketahui banyak permintaan akses yang masuk melalui email hpphawasi@gmail.com; Bahwa berdasarkan permintaan akses yang masuk melalui email hpphawasi@gmail.com, kemudian dilakukan penelusuruan melalui media sosial yang bersangkutan diketahui salah satunya Calon Anggota DRPD Provinsi Sumatera Barat Dapil Pasaman 4 dari Partai Demokrat Nomor urut 5 atas nama Alimul Hakim dan atas nama Fadlan Loebis merupakan Tim Sukses Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Gerindra Nomor urut 1 atas nama Khairuddin Simanjuntak; serta atas nama Bustomi yang diduga Calon Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat 2 dari Partai Gerindra Nomor urut 6 dan lain lain; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi kepada Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil aduannya, Pengadu mengajukan alat/barang bukti yang diberi tanda P-1 dan P-14 sebagai berikut: P-1 Print-out surat Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 171/PM.06/K.SB-06/02/2024 terkait penyampain laporan P-2 1 (satu) lembar Print-out tangkapan layar link https://drive.google.com/drive/folders/1uN_TcUt6dGgU73c9Qc1w btatsnVyeWOj?usp=sharing pada tanggal 19 Februari 2024 terkait pengambilan akun oleh Ilsadul Ilbat P-3 Print-out Proses dokumentasi Pemindahan data dari email Ihsadul Ilbat ke data Bawaslu Kabupaten Pasaman oleh Ketua Bawaslu Pasaman bersama Kordiv PPPS (Zaini Afandi) P-4 3 (tiga) lembar Print-out ini foldernya masih kosong dengan nama folder diganti menjadi C Hasil.Kab PASAMAN yang sebelumnya Scan C Hasil dan C Salinan dan Form A P-5 1 (satu) lembar Print-out Memorandum Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan hubungan Masyarakat Nomor: 008/PM.00.02/DIV.HPPH/SB.06/02/2024 tertanggal 19 Febuari 2024 P-6 3 (tiga) lembar Print-out permintaan akses yang masuk melalui email hpphawasi@gmail.com P-7 1 (satu) lembar Print-out media sosial Calon Anggota DRPD Provinsi Sumatera Barat Dapil Pasaman 4 dari Partai Demokrat Nomor urut 5 atas nama Alimul Hakim P-8 1 (satu) lembar Print-out media sosial Fadlan Loebis merupakan Tim Sukses Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Gerindra Nomor urut 1 atas nama Khairuddin Simanjuntak P-9 1 (satu) lembar Print-out permintaan pleno berdasarkan memorandum divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas pada Whatsapp Grup pimpinan perihal tindak lanjut adanya kebocoran data Bawaslu Kabupaten Pasaman terkait dengan C- Hasil dan Form A kepada pihak ekternal dan tidak di respon oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman P-10 5 (lima) lembar Print-out Bukti percakapan Whatsapp Grup Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Pasaman terkait dengan Data yang hilang dan pembahasan terkait Ihsadul Ilbat, serta perdebatan antara Rini Juita dan Lumban Tori P-11 1 (satu) lembar Print-out terkait Memorandum Nomor: 09/PM.00.02/Kordiv.HPPH.SB-06/02/2024 perihal Pemanggilan dan Pemberian Klarifikasi tertanggal 23 Febuari 2024 P-12 1 (satu) lembar Print-out permintaan pleno berdasarkan memorandum divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Nomor: 09/PM.00.02/Kordiv.HPPH.SB-06/02/2024 pada grup pimpinan Bawaslu Kabupaten Pasaman, namun tidak di respon oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman P-13 5 (lima) lembar Print-out hasil penelitian administrasi bakal calon Anggota KPU Kota Padang periode 2024-2029 P-14 1 (satu) lembar Print-out Bukti KTP Dede Kurnia Esysa yang telah berdomisili di Kota Padang deitetapkan pada tanggal 12/02/2024 [2.4] PENJELASAN DAN JAWABAN TERADU Bahwa dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal pada tanggal 2 Agustus 2024, Teradu Perkara Nomor 114- PKE-DKPP/VI/2024 telah menyampaikan jawaban tertulis dan dibacakan dengan uraian sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Peristiwa yang Diadukan dan/atau Dilaporkan oleh Pengadu terkait: 1. Kelalaian Teradu selaku Ketua Bawaslu Pasaman dalam mengakses Data Dokumentasi C Salinan, Dokumentasi C Hasil, dan Form A Pengawasan yang dikirim oleh Panwaslu Kecamatan melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1uN_TcUt6dGgU73c9Qc1wbtatsnVy eWOj?usp=sharing kepada orang lain an Ihsadul Ilbat. JAWABAN: • Bahwa Benar Teradu membuka link https://drive.google.com/drive/folders/1uN_TcUt6dGgU73c9Qc1wbtats nVyeWOj?usp=sharing menggunakan laptop teman an. Ihsadul ilbats • Bahwa Teradu menghubungi Saudara Dafrila Sandri tanggal 19 Februari 2024 untuk menanyakan apakah rekap C.Hasil dan C.Hasil Salinan di Kecamatan Rao Selatan sudah selesai atau belum. Saudara Dafrila Sandri menjawab belum selesai untuk seluruh TPS, kemudian Teradu meminta (coba kirim dulu berapa yang sudah selesai), kemudian Saudara Dafrila Sandri mengirimkan link https://drive.google.com/drive/folders/1uN_TcUt6dGgU73c9Qc1wbtats nVyeWOj?usp=sharing • Bahwa Teradu (Lumban Tori) mendapat link https://drive.google.com/drive/folders/1uN_TcUt6dGgU73c9Qc1wbtats nVyeWOj?usp=sharing dari Ketua Panwaslu Kecamatan Rao Selatan a.n. Dafrila Sandri. • Bahwa Teradu membuka link tersebut di Handphone, namun kesulitan untuk melihatnya, oleh karena itu Teradu meminjam laptop Saudara Ilsadul Ilbat untuk membuka link tersebut yang menggunkan email yang telah terdaftar di dalam laptop tersebut yaitu email ilsadulilbat03@gmail.com • Bahwa Teradu membuka link tersebut di laptop Saudara Ilsanul Ilbat dan memindahkan ke laptop serta mengubah nama foldernya menjadi “C Hasil Kab. Pasaman” • Kemudian ada informasi dari whatsapp group “PANWASCAM PEMILU 2024” bahwa link penyimpanan C.Hasil dan C.Hasil Salinan Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak bisa di akses lagi. • Setelah ada informasi dari whatsapp group bahwa ada yang membuka link, Bapak Zaini Afandi menelpon Teradu dan menanyakan apakah Teradu membukan link tersebut. Teradu menjawab ada, Teradu buka di laptop Saudara Ilsanul Ilbat. Kemudian Bapak Zaini Afandi mengatakan link tersebut tidak bisa di buka dan Bapak Zaini Afandi meminta Teradu untuk datang ke kantor. • Bahwa sekitar pukul 20:00 WIB Teradu datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan membawa laptop yang digunakan untuk membuka link tersebut. • Kemudian Bapak Zaini Afandi membantu memulihkan google drive tersebut untuk memindahkan kembali ke email hpphawasi@gmail.com di ruangan staf HPPH. • Setelah dipindahkan ke email hpphawasi@gmail.com google drive tersebut dibatasi aksesnya oleh Saudara Elma Pebrianti dan diketahui bahwa ada permintaan akses dari beberapa email orang luar Bawaslu Kabupaten Pasaman. • Setelah dibatasi aksesnya selanjutnya link dikelola oleh staf HPPH. • Bahwa Teradu mengetahui bahwa email tersebut di akses oleh pihak luar pada saat klarifikasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. • Terkait dengan Memorandum Kordiv HPPH Nomor: 008/PM.00.02/DIV.HPPH/SB.06/02/2024 Tanggal 19 Februari 2024 perihal Membuat Laporan ke Provinsi Sumatera Barat. Bahwa menurut sepahaman Teradu ketika sudah datang ke kantor untuk menyelesaikannya, Teradu anggap persoalan tersebut sudah selesai karena sudah datang ke kantor untuk menyelesaikannya bersama Bapak Zaini Afandi. 2. Tidak menindaklanjuti dan/atau melakukan pleno rutin dan pleno yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pasaman JAWABAN: • Bahwa di awal bulan Februari jelang pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024 itu memang tidak melakukan pleno karena pada saat itu Teradu fokus pada pengawasan dan pendistribusian logistik sehingga lupa untuk melakukan pleno rutin. • Bahwa Teradu pada saat itu belum hafal betul/lupa dan belum mengetahui sama sekali adanya sanksi ketika tidak melakukan pleno sesuai Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. • Bahwa berdasarkan hasil klarifiikasi dan kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Teradu sudah di sanksi Pelanggaran Kinerja Berat dengan melakukan penggantian Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman. [2.5] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] BUKTI TERADU Bahwa Teradu tidak menyampaikan Alat/Barang Bukti. [2.7] KESIMPULAN TERADU Bahwa setelah sidang pemeriksaan digelar pada tanggal 2 Agustus 2024, Teradu memberikan kesimpulan dengan uraian sebagai berikut: 1. Sehubungan dengan aduan dari Pengadu bahwa Teradu selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman diduga lalai dalam mengakses Data Dokumentasi C.Hasil, Dokumentasi C.Hasil Salinan, dan Form A Laporan Hasil Pengawasan yang dikirim oleh Panwaslu Kecamatan melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1uN_TcUt6dGgU73c9Qc1wbtatsnVy eWOj?usp=sharing kepada orang lain a.n. Ihsadul Ilbat. Bahwa terkait hal tersebut Teradu membuka link google drive tersebut dengan laptop Saudara Ihsanul Ilbat menggunakan prosesor yang rendah dan membuka laptop Saudara Ihsanul Ilbat sekaligus mengggunakan akun google Saudara Ihsanul Ilbat. 2. Bahwa Teradu (Lumban Tori) mendapat link https://drive.google.com/drive/folders/1uN_TcUt6dGgU73c9Qc1wbtatsnVy eWOj?usp=sharing dari Ketua Panwaslu Kecamatan Rao Selatan a.n. Dafrila Sandri 3. KRONOLIGIS MENDAPAT LINK GOOGLE DRIVE: Bahwa Teradu menghubungi saudara Dafrila Sandri pada tanggal 19 Februari 2024 untuk menanyakan apakah Rekap C.Hasil dan C.Salinan di Kecamatan Rao Selatan sudah selesai atau belum. Selanjutnya Saudara Dafrila Sandri menjawab belum selesai untuk seluruh TPS, kemudian Teradu meminta (coba kirim dulu berapa yang sudah selesai) yang kemudian Dafrila Sandri mengirimkan link https://drive.google.com/drive/folders/1uN_TcUt6dGgU73c9Qc1wbtatsnVy eWOj?usp=sharing melalui whatsapp pribadi. 4. Sehubungan dengan aduan dari pengadu perihal tidak menindaklanjuti dan/atau melakukan pleno rutin dan pleno yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pasaman. Bahwa Teradu pada saat tersebut sedang melakukan pengawasan logistik dan pleno yang tidak dilaksankan tersebut tidak berturut – turut. Bahwa Teradu tidak melakukan pleno selama 2 (dua) kali dan itupun tidak secara berturut-turut. 5. Sehubungan dengan permasalah tersebut sudah diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan Keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Teradu mendapatkan Sanksi Pelanggaran Kinerja Berat dengan diberhentikan selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman. [2.8] PIHAK TERKAIT Bahwa dalam sidang pemeriksaan DKPP pada tanggal 2 Agustus 2024, hadir sebagai Pihak Terkait dan memberikan keterangan tertulis sebagai berikut: [2.8.1] Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan terhadap kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 100 huruf b yakni "Bawaslu Provinsi berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya" 2. Bahwa bentuk pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, sebagai berikut: a. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai tata kelola fungsi kelembagaan serta penguatan kapasitas kelembagaan dengan menghadirkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih Masa Jabatan Tahun 2023-2028 terkait tugas, fungsi dan kewenangan sebagai Pengawas Pemilu; b. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan supervisi dan monitoring terkait dengan penguatan kapasitas kelembagaan, tanggungjawab kerja komisioner sebagai koordinator pada setiap Divisi yang objeknya adalah tugas dan fungsi serta pola-pola kerja oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; c. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pendampingan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di Bawaslu Kabupaten/Kota baik itu terkait dengan proses teknis-teknis kerja pada Divisi SDMO, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa, serta permasalahan internal yang terjadi di Bawaslu Kabupaten/Kota; d. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pelaksanaan pembinaan terhadap permasalahan yang telah ditetapkan sebagai dugaan pelanggaran kinerja oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Sumatera Barat diantaranya adalah: (PT-1.1) 1) Bawaslu Kabupaten Pasaman 2) Bawaslu Kota Payakumbuh 3) Bawaslu Kabupaten Agam 4) Bawaslu Kota Bukittinggi 5) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai e. Bahwa berdasarkan keterangan yang dimaksud di atas, dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap penguatan kelembagaan pada jajaran bawah yakni Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang bertujuan agar tidak terjadinya permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsi kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota; 3. Bahwa terkait dengan permasalahan yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Pasaman yakni: a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan terhadap Bawaslu Kabupaten Pasaman berkaitan dengan tidak dilaksanakannya tugas dan fungsi oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman. Oalam hal ini tidak dilaksanakannya Rapat Pleno Rutin; b. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024, Rini Juita selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman menyampaikan surat kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor: 1711PM.06/K.SB- 06/02/2024 perihal adanya kehilangan data dokumentasi C.Hasil Salinan, Dokumen C.Hasil, dan Form A Laporan Hasil Pengawasan (PT-1.2) c. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat pleno terkait penyampaian surat Rini Juita tersebut, dengan hasil rapat pleno untuk menetapkan sebgai temuan dugaan pelanggaran kinerja yang diduga dilakukan oleh Lumban Tori selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman perihal dugaan pemberian Akses data dokumentasi C.Hasil Salinan, Dokumen C. Hasil, dan Form A Laporan Hasil Pengawasan kepada pihak luar yang mengakibatkan hilangnya data tersebut (PT-1.3). d. Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan prosedur penanganan pelanggaran kinerja dengan menganalisa bukti- bukti dan keterangan para pihak diantaranya adalah: 1) Rini Juita selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman; 2) Zhaini Afandi selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman; 3) AI Ikhwan selaku Koorninator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman; 4) Novia Nanda Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman; 5) Elma Pebrianti Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman; 6) Indra Saputra Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman; 7) Rido Nugraha Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman. e. Bahwa berdasarkan analisa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap bukti-bukti dan keterangan para pihak, maka fakta yang terjadi adalah: (PT-1.4) 1) Bahwa benar pada tanggal 19 Febuari 2023 Lumban Tori membuka link akses tekrkait Data Dokumentasi C.Salinan, Dokumentasi C Hasil, dan Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan melalui laptop an Ihsadul IIbat; 2) Bahwa benar setelah data diakses dengan laptop an Ihsadul IIbat isi folder data terkait Data Dokumentasi C.Hasil Salinan, Dokumentasi C.Hasil, dan Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan sudah hilang dan tidak dapat diakses; 3) Bahwa benar berdasarkan hilangnya data tersebut di atas, kemudian Lumban Tori membawa laptop Ihsadul Ilbat ke kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman berdasarkan intruksi Zaini Afandi selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman; 4) Bahwa benar Zaini Afandi melakukan upaya pengembalian data pada link tersebut, namun data tidak dapat dikembalikan; f. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno pada tanggal 5 Maret 2024 terhadap kajian dugaan pelanggaran kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, maka kesimpulan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut: (PT-1.5) 1) Bahwa Lurnban Tori selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman terbukti rnelakukan Pelanggaran Kinerja berat rneliputi: a) Pelanggaran Kinerja yang berdampak negative terhadap integritas dan kemandirian Pengawas Pemilu secara kelembagaan atau perseorangan; b) Pelanggaran Kinerja berkaitan kedisiplinan dan/atau kepatuhan pengawas Pernilu dalarn pelaksanaan tugas pengawas Pernilu; 2) Bahwa Rini Juita dan Zaini Afandi selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pasarnan terbukti melakukan Pelanggaran Kinerja ringan yang berkaitan dengan kedisiplinan dan/atau kepatuhan pengawas Pernilu dalarn pelaksanaan tugas pengawas Pemilu; g. Bahwa terhadap kajian dugaan pelanggaran kinerja Bawaslu Kabupaten Pasarnan Barat, rnaka rekornendasi Bawaslu Provinsi Surnatera Barat, sebagai berikut: (PT-1.6) 1) Bahwa memberikan sanksi pelanggaran kinerja berat kepada Lumban Tori dengan melakukan penggantian Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman; 2) Bahwa memberikan sanksi pelanggaran kinerja ringan kepada Rini Juita selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan memberikan peringatan pertama; 3) Bahwa memberikan sanksi pelanggaran kinerja ringan kepada Zaini Afandi selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan memberikan peringatan pertama; 4) Bahwa meneruskan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman a.n. Lumban Tori; h. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengantian Ketua dengan menetapkan Rini Juita sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman; (PT-1.7) Bahwa untuk melengkapi keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti dengan kode PT-1.1 s.d. PT-1.7 sebagai berikut: NO. KODE KETERANGAN BUKTI 1. PT-1.1 1 (satu) Rangkap Rekap Penanganan Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu di Sumatera Barat; 2. PT-1.2 1 (satu) Rangkap Surat Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 171/PM.06/K.SB-06/02/2024 terkait penyampain laporan; 3. PT-1.3 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pleno Nomor 011/RT.02/SB/2/2024, Berita Acara Registrasi Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu Nomor 001/TM.SB/02/2024, dan Temuan Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu Nomor: 001/TM/SB/02/2024; 4. PT-1.4 1 (satu) Rangkap Kajian Dugaan Pelanggaran Kinerja Nomor: 001/KAJIAN-P2K/TM/SB/03/2024; 5. PT-1.5 1 (satu) Rangkap Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 001/BA-PLENO-P2K/TM/SB/03/2024 perihal Hasil Keputusan Penanganan Pelanggaran Kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman; 6. PT-1.6 1 (satu) Rangkap tindak lanjut putusan terhadap Pelanggaran Kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman tertanggal 5 Maret 2024. 7. PT-1.7 1 (satu) Rangkap Rangkap Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman perihal Penggantian Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman. [2.8.2] Rini Juita - Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman 1. Bahwa Pihak Terkait adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pasaman dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman pada tanggal 6 Maret 2024 Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman menyepakati untuk memberikan amanah kepada Pihak Terkait menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman sejak tanggal 6 Maret 2024 (Sebagaimana terlampir). 2. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan suara pada Pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membuat link google drive https://drive.google.com/drive/folders/1uN_TcUt6dGgU73c9Qc1wbtatsnVy eWOj?usp=sharing untuk pengumpulan dokumen hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 berupa dokumen C.Hasil Salinan, dokumentasi C. Hasil dan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan yang di input oleh Panwaslu Kecamatan dalam rentang waktu tanggal 16 Februari 2024 s.d. tanggal 18 Februari 2024 Pukul 16:00 WIB batas akhir upload dokumen dokumen diatas.(Sebagaimana terlampir) 3. Bahwa link Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memuat seluruh kabupaten/kota dan juga aksesnya tidak dibatasi sehingga Pihak Terkait beserta staf HP2H berinisiatif untuk membuat link Khusus Kabupaten Pasaman yang bisa di akses oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman agar tidak ada kesalahan penginputan ataupun penyalahgunaan data dengan kabupaten/kota yang lain. Link tersebut adalah https://drive.google.com/drive/folder/1uN_TcUt6dGgU73c9Qc1wbtatsnVye WOj?usp=sharing 4. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 17:00 WIB link dimaksud tidak bisa diakses oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman (oleh staf atas nama Elma Pebrianti) sebagai pemilik link google drive dengan menggunakan email hpphawasi@gmail.com dan diketahui dokumen yang diupload panwaslu Kecamatan tidak ada pada link (kosong) dan dilihat pada aktivitas terakhir yang melihat email atas nama Ihsadul Ilbat. (Sebagaimana terlampir) 5. Bahwa sekitar pukul 17:23 WIB, setelah Pihak Terkait mendapatkan informasi dari staf atas nama Elma Pebrianti atas tidak bisa diaksesnya link google drive tersebut maka kemudian Pihak Terkait mempertanyakan digrup whatsapp Panwascam Pemilu Tahun 2024 “apakah ada Panwaslu Kecamatan yang membagikan link kepada pemilik email Ilsadulilbat03@gmail.com dan apakah ada yang kenal dengan Ihsadul Ilbat” dan beberapa Panwaslu Kecamatan menjawab tidak kenal dengan yang nama tersebut. (Sebagaimana terlampir) 6. Bahwa pukul 19:09 WIB Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman atas nama Lumban Tori menyatakan di whtasapp group Panwascam Pemilu 2024 “Assalamualaikum. Jadi kawan kawan sahabat/sahabati tadi saya membuka google drive tu melalui laptop kawan, nio mancaliak salinan C1 yang sudah masuk” (Assalamualaikum. Jadi kawan kawan sahabat, saya membuka google drive melalui laptop teman mau melihat salinan C1 yang sudah masuk) (Sebagaimana terlampir). 7. Bahwa sekitar pukul 20:00 WIB tanggal 19 Februari 2024 Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan membawa sebuah laptop yang diakui sebagai milik temannya untuk memindahkan data dari email Ilsadulilbat03@gmail.com ke data Bawaslu Kabupaten Pasaman bersama Kordiv PPPS (Zaini Afandi) (Sebagaimana terlampir). Kemudian sekitar pukul 20:30 WIB data yang sudah dipindahkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman atas nama Lumban Tori dan dibantu oleh Kordiv PPPS atas nama Zaini Afandi dari email Ilsadulilbat03@gmail.com, diketahui bahwa isi foldernya sudah kosong. (Sebagaimana terlampir). 8. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 data tersebut di cek kembali dan diketahui foldernya masih kosong dengan nama folder telah berganti menjadi “C Hasil Kab Pasaman” yang sebelumnya “Scan C Hasil dan C Salinan”. (sebagaimana terlampir). 9. Bahwa batas akhir penginputan dokumentasi C.Hasil dan dokumentasi C.Hasil Salinan serta Form A Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 18 Februari 2024, sementara tanggal 19 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam hal ini masih terdapat beberapa Panwaslu Kecamatan yang belum mengupload data dan dokumentasi yang di maksud untuk disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. 10. Bahwa berdasarkan kejadian sebagaiamana di poin Nomor 4, Pihak Terkait menyarankan kepada Ketua Bawaslu Pasaman a.n. Lumban Tori untuk menyampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait peristiwa tersebut diatas. 11. Bahwa karena tidak di respon dari Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman a.n. Lumban Tori terhahap saran yang Pihak Terkait sampaikan sebagaimana pada Poin 10 diatas, maka Pihak Terkait selaku Anggota/Koordiv HPPH Bawaslu Kabupaten Pasaman menyampaikan Memorandum kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 008/PM.00.02/DIV.HPPH/SB.06/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024 perihal Membuat laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (terlampir) karena mengingat bahwa data yang diambil oleh pihak ekternal yang tidak bertanggung jawab tersebut merupakan salah satu informasi yang dikecualikan (Form A Laporan Hasil Pengawasan) berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor: 1001/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2019 (Sebagaimana terlampir). 12. Bahwa memorandum Pihak Terkait Nomor: 008/PM.00.02/DIC.HPPH/02/2024 tidak di tindaklanjuti oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman a.n. Lumban Tori, sehingga Pihak Terkait selaku Kordiv HPPH ketika itu menyampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait kejadian di atas. (Sebagaimana terlampir). 13. Bahwa sebagai langkah pencegahan maka kemudian Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan pembatasan akses masuk ke link google drive, setelahnya diketahui banyak permintaan akses yang masuk melalui email hpphawasi@gmail.com. 14. Bahwa berdasarkan banyaknya permintaan akses yang masuk melalui email hpphawasi@gmail.com, kemudian Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan penelusuran melalui media sosial yang bersangkutan dan diketahui salah satunya adalah Calon Anggota DRPD Provinsi Sumatera Barat Dapil Pasaman 4 dari Partai Demokrat Nomor urut 5 atas nama Alimul Hakim dan atas nama Fadlan Loebis yang merupakan Tim Sukses Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Gerindra Nomor urut 1 atas nama Khairuddin Simanjuntak; serta atas nama Bustomi yang diduga Calon Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat 2 dari Partai Gerindra Nomor urut 6 dan lain lain (Sebagaimana terlampir) [2.8.3] Zaini Afandi - Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman 1. Tentang Kronologis Kejadian Bahwa pukul 17:23 WIB tanggal 19 Februari 2024 link google drive https://drive.google.com/drive/folder/1uN_TcUt6dGgU73c9Qc1wbtatsnVye WOj?usp=sharing yang berisikan Data Dokumentasi C.Hasil Salinan, Dokumentasi C.Hasil, dan Form A Laporan Hasil Pengawasan tidak dapat di akses oleh pemilik link google drive dengan email hpphawasi@gmail.com dan email tersebut sudah diganti dengan nama Ihsadul Ilbat, pukul 19:09 WIB Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman a.n. Lumban Tori mengkonfrimasi jika link tersebut dibuka melalui laptop temannya a.n. Ihsadul Ilbat. Pukul 20:00 WIB tanggal 19 Februari 2024 Lumban Tori datang ke kantor dengan membawa laptop dimaksud untuk memindahkan data dari email Ihsadul Ilbat ke email hpph Bawaslu Pasaman. Pukul 20.30 wib email tersebut sudah dipindahkan dan sudah dapat di akses hanya saja pada saat itu belum mengecek isi data dari link google drive tersebut. Sekitar pukul 09:00 WIB tanggal 20 Februari 2024 saudari Elma mengkonfirmasi jika semua data yang ada di google drive tersebut kosong. Sementara foldernya sudah di ganti dengan nama C hasil Kab.Pasaman yang sebelumnya scan C hasil dan C salinan. Bahwasanya permintaan akses melslui email HPPH dilakukan penelusuran melalui media sosial dan yang bersangkutan atau yang meminta akses adalah calon legislatif anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dapil Pasaman 4, dari Partai Demokrat nomor urut 5 a.n Alimul Hakim, dan atas nama Fadlan Loebis merupakan tim sukses calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Gerindra nomor urut 1 serta a.n Bustomi calon anggota DPR RI dari partai gerindra nomor urut 6. 2. Tentang Jawaban Pihak Terkait/Saksi a.n Zaini Afandi. Bahwa berdasarkan kronologis yang telah disampaikan, pihak terkait menyampaikan hal sebagai berikut: a. Bahwa pihak terkaiU saksi adalah Zaini Afandi dengan jabatan sebagai anggota Badan Pengawas Pemilhan Umum kabupaten Pasaman yang memangku Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. b. Bahwa Zaini Afandi mengetahui Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman a.n Lumban Tori memberikan akses kepada orang lain untuk membuka link goog/e drive yang berisi C Hasil Salinan, Dokumentasi C Hasit, dan Form A Pengawasan pada tanggal 19 Februari 2024. hal tersebut diketahui sore hari pada saat staf a.n Elma Febrianti mengkonfirmsi terkait adanya data yang di ambil oleh pihak external karena link google drive yang berisi C Hasil Salinan, Dokumentasi C Hasil, dan Form A Pengawasan sudah di batasi yang mengakibatkan tidak bisa di akses link tersebut dan pihak external terakhir mengunjungi link tersebut adalah IIsanullibat. c. Bahwa saksi telah menghubungi lisa nul IIbat dan menanyakan apakah ada mengakses link dari Bawaslu dan IIsanul "bat menjawab tidak ada namun saya menegasakan kalau tidak ada kenapa ada email "bat mengakses link tersebut, dan IIbat Pun menjawab mungkin laptop awak (saya) dipakai oleh Lumban Tori. d. Bahwa saksi menghubungi ketua (Lumban Tori) dan menanyakan apakah ada mengakses link yang dibuat oleh teman-teman HP2H, kemudian di jawab "ada", saya kernbali mempertanyakan dimana ketua membukanya, di jawab melalui laptop, kembali saya pertanyakan “apakah melalui laptop IIbat?” dengan jawaban “lya”. e. Bahwa saya meminta ketua untuk datang ke kantor dengan membawa Laptop IIbat tersebut. f. Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB ketua baru datang ke kantor dan lansung memasuki ruang Rini Juita. g. Bahwa setelah keluar dari ruang Rini Juita, saya menemui ketua dan mengambil Laptop llbatdan memindahkan data dari Email "bat ke Email HP2H, h. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 saudari Elma mengkonfrimasi jika link tersebut sudah bisa di akses namun file yang di dalam folder sudah kosong. i. Bahwa nama foldernya sudah di ganti dengan nama C hasil Kab.Pasaman yang sebelumnya Scan C hasil dan C Salinan. j. Bahwa data yang hilang tersebut yang diduga di ambil oleh Ihsadul Ilbat, terhadap hal tersebut saya berdiskusi dengan Rini Juita dengan hasil diskusi agar Panwaslu Kecamatan mengantarkan File data Dokumentasi C salinan, Dokumentasi C hasil dan Form A Pengawasan langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman. [2.8.4] Al Ikhwan - Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman 1. Bahwa Koordinator Sekretariat baru mendapatkan informasi mengenai dugaan data bocor melalui google drive dan data dapat diaksess oleh pihak eksternal dari staff secretariat saat dalam perjalanan pulang dinas dari padang ke lubuk sikaping, saat itu juga kami langsung menuju kantor. 2. Sesampainya dikantor kami mendapati Ibu Rini Juita sedang bersama Bapak Lumban Tori dan beberapa staf lainnya sekitar pukul 21:00 WIB Malam. 3. Terkait teknisnya karena saya diberikan akses dan tidak mempunyai link tersebut maka saya tidak mengetahui secara detail, namun secara garis besar yang saya ketahui hanya sebatas bahwa link tersebut telah dibobol. 4. Saya mendapatkan informasi dari beberapa staf bahwa C-Hasil tersebar dan bocor keluar, mengenai bocor kemana sajanya saya tidak mengetahui. 5. Bahwa terkait dengan Panwascam pada salah satu Kabupaten di Pasaman yang berpindah KTP untuk mengikuti seleksi KPU Kota Padang periode 2024-2029, saya belum memeriksa catatan keuangan tetapi seingat saya masih menerima honorarium dari kabupaten [2.8.5] Novia Nanda - Staf Bawaslu Kabupaten Pasaman 1. Bahwa malam itu data google drive yang dikelola oleh divisi HP2H sudah dialihkan ke email ilsadulilbat03@gmail.com hanya itu yang kami ketahui. 2. Bahwa berkaitan dengan rapat pleno rutin sejak dilantiknya Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasaman tanggal 19 agustus 2024 rapat pleno rutin yang tidak dihadiri Lumban Tori sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman adalah 1 (satu) kali pada bulan Desember, dan 3 (tiga) kali pada bulan Februari Lumban Tori sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak hadir yaitu pada tanggal 7 Februrai 2024, tanggal 14 Februrai 2024 dan tanggal 21 Februrai 2024. Artinya ada 4 (empat) kali Lumban Tori sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak hadir rapat pleno rutin. [2.8.6] Rido Nugraha P - Staf Bawaslu Kabupaten Pasaman Bahwa yang saya ketahui hanya sebatas data google drive yang berisi C-Hasil sudah dialihkan ke email ilsadulilbat03@gmail.com yang bukan merupakan internal Bawaslu Kabupaten Pasaman

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak- pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang Pengadu mendalilkan bahwa Teradu diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu atas tindakannya sebagai berikut: [4.1.1] Menimbang bahwa Teradu selaku Ketua Bawaslu Pasaman diduga lalai dalam melakukan akses Data Dokumentasi C.Hasil Salinan, Dokumentasi C.Hasil, dan Form A Laporan Hasil Pengawasan yang diinput oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman melalui Google Drive dengan tautan https://drive.google.com/drive/folders/1uN_TcUt6dGgU73c9Qc1wbtatsnVyeW Oj?usp=sharing kepada seseorang a.n. Ihsadul Ilbat. [4.1.2] menimbang bahwa Teradu selaku Ketua Bawaslu Pasaman diduga tidak melakukan rapat pleno rutin dan rapat pleno yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pasaman. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak dalil aduan Pengadu kecuali yang diakui secara sah, benar dan tegas. Teradu menjelaskan sebagai berikut: [4.2.1] Menimbang bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2024 Teradu mengakses Google Drive dengan tautan https://drive.google.com/drive/folders/1uN_TcUt6dGgU73c9Qc1wbtatsnVyeW Oj?usp=sharing yang berisikan Data Dokumentasi C.Hasil, Dokumentasi C.Hasil Salinan, dan Form A Laporan Hasil Pengawasan yang diinput oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman melalui handphone-nya. Teradu memperoleh tautan tersebut dari Ketua Panwaslu Kecamatan Rao Selatan atas nama Dafrila Sandri untuk mengecek Rekapitulasi C.Hasil dan C.Hasil Salinan pada Kecamatan Rao Selatan. Bahwa karena Teradu kesulitan melihat data tersebut melalui handphone-nya, Teradu meminjam lapotop temannya atas nama Ihsadul Ilbat dan membuka tautan Google Drive menggunakan email ilsadulilbat03@gmail.com yang terdaftar pada laptop tersebut. Setelah mengakses tautan tersebut, Teradu memindahkan data tersebut ke laptop dan mengubah nama foldernya menjadi “C Hasil Kab. Pasaman”. Selang beberapa saat, terdapat informasi dari grup whatsapp “Panwascam Pemilu 2024” bahwa ada yang mengakses tautan google drive https://drive.google.com/drive/folders/1uN_TcUt6dGgU73c9Qc1wbtatsnVyeW Oj?usp=sharing yang berisikan Data Dokumentasi C.Hasil, Dokumentasi C.Hasil Salinan, dan Form A Laporan Hasil Pengawasan yang diinput oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman. Selanjutnya Zaini Afandi selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman menelpon Teradu dan menanyakan apakah Teradu mengakses tautan tersebut karena tautan tersebut tidak bisa diakses, Teradu membenarkan bahwa mengakses tautan tersebut menggunakan laptop Ilsadul Ilbat. Pada pukul 20:00 WIB, Teradu datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan membawa laptop milik Ilsadul Ilbat yang digunakan mengakses tautan tersebut. Zaini Afandi kemudian membantu untuk memulihkan tautan Google Drive tersebut dengan kembali memindahkan ke email hpphawasi@gmail.com. Bahwa selanjutnya tautan tersebut dibatasi aksesnya oleh Elma Pebrianti dan dikelola oleh staf HPPH, setelah dibatasi diketahui terdapat beberapa permintaan akses dari orang diluar dari Bawaslu Kabupaten Pasaman. Berkenaan Memorandum Koordinator Divisi (Koordiv) HPPH Nomor 008/PM.00.02/DIV.HPPH/SB.06/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Membuat laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, menurut Teradu ketika sudah datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman dan bertemu dengan Zaini Afandi untuk menyelesaikannya, Teradu menganggap persoalan tersebut sudah selesai. [4.2.2] Menimbang bahwa pada awal bulan Februari menjelang hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, Teradu mengakui tidak melaksanakan pleno rutin karena pada saat itu sedang focus pada Pengawasan Pendistribusian Logistik sehingga Teradu lupa untuk melakukan pleno rutin. Teradu juga mengaku pada saat itu belum mengetahui terdapat sanksi apabila tidak melakukan pleno sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan Kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Teradu diberikan sanksi Pelanggaran Kinerja Berat dan Teradu diberhentikan dari jabatan selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman. [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban para pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat sebagai berikut: [4.3.1] Menimbang bahwa sebelum menilai fakta dan bukti pokok perkara a quo, DKPP perlu menjelaskan kedudukan hukum Teradu selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana aduan Pengadu yang disampaikan kepada DKPP pada tanggal 3 April 2024. Bahwa saat sidang pemeriksaan DKPP pada tanggal 2 Agustus 2024, Teradu sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Periode 2023-2028 Nomor 019/RT.02/BA.Pleno/SB-06/03/2024 tertanggal 6 Maret 2024 yang memutuskan Rini Juita sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman. Berdasarkan hal tersebut DKPP akan menilai dan memutus perkara a quo dalam kedudukan Teradu selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman. [4.3.2] Menimbang pokok aduan Pengadu pada angka [4.1.1] yang pada pokoknya mendalilkan Teradu diduga lalai dalam memberikan akses Data Dokumentasi C.Hasil Salinan, Dokumentasi C.Hasil, dan Form A Laporan Hasil Pengawasan yang diinput oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman melalui Google Drive dengan tautan https://drive.google.com/drive/folders/1uN_TcUt6dGgU73c9Qc1wbtatsnVyeW Oj?usp=sharing kepada seseorang a.n. Ihsadul Ilbat. Terungkap fakta bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2024 Teradu mengakses Google Drive dengan tautan https://drive.google.com/drive/folders/1uN_TcUt6dGgU73c9Qc1wbtatsnVyeW Oj?usp=sharing yang berisikan Dokumentasi C.Hasil, Dokumentasi C.Hasil Salinan dan Form A Laporan Hasil Pengawasan yang diinput oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman untuk mengecek rekapitulasi C.Hasil dan C.Hasil Salinan pada Kecamatan Rao Selatan menggunakan laptop dan email temannya atas nama Ihsadul Ilbat. Bahwa Teradu memperoleh tautan Google Drive tersebut dari Panwaslu Kecamatan Rao Selatan a.n. Dafrila Sandri, dan kemudian membuka tautan tersebut menggunakan handphone Teradu. Bahwa karena Teradu tidak dapat melihat dengan jelas data Dokumentasi C.Hasil, Dokumentasi C.Hasil Salinan dan Form A Laporan Hasil Pengawasan melalui handphone maka Teradu menggunakan laptop dan email temannya atas nama Ihsadul Ilbat kemudian memindahkan file dan data dari tautan tersebut ke laptop dan mengubah nama foldernya menjadi “C Hasil Kab. Pasaman”. Bahwa sekitar pukul 17:23 WIB, Pihak Terkait Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman atas nama Rini Juita mendapatkan informasi dari Pihak Terkait staf Bawaslu Kabupaten Pasaman atas nama Elma Pebrianti yang tidak bisa mengakses tautan google drive tersebut. Selanjutnya Pihak Terkait Rini Juita mempertanyakan dalam grup whatsapp Panwascam Pemilu Tahun 2024 “apakah ada Panwaslu Kecamatan yang membagikan tautan kepada pemilik email Ilsadulilbat03@gmail.com? dan apakah ada yang kenal dengan Ihsadul Ilbat?”, Anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pasaman menjawab tidak kenal dengan nama tersebut. Bahwa pada pukul 19:09 WIB Teradu merespon pertanyaan Pihak Terkait Rini Juita dalam grup whtasapp tersebut dengan kalimat “Assalamualaikum. Jadi kawan kawan sahabat/sahabati tadi saya membuka google drive tu melalui laptop kawan, nio mancaliak salinan C1 yang sudah masuk” (Assalamualaikum. Jadi kawan-kawan sahabat, tadi saya membuka Google Drive melalui laptop teman mau melihat salinan C1 yang sudah masuk) (Vide Bukti P-11). Bahwa sekitar pukul 20:00 WIB Teradu datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan membawa laptop milik Ilsadul Ilbat yang digunakan untuk mengakses tautan google drive tersebut untuk memindahkan data dari email Ilsadulilbat03@gmail.com ke email Bawaslu Kabupaten Pasaman hpphawasi@gmail.com dengan dibantu oleh Pihak Terkait Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman atas nama Zaini Afandi. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 setelah akses tautan dipindahkan dari email Ilsadulilbat03@gmail.com ke email hpphawasi@gmail.com, didapati bahwa folder pada tautan google drive tersebut sudah kosong. Selanjutnya Pihak Terkait staf Bawaslu Kabupaten Pasaman atas nama Elma Pebrianti membatasi akses ke tautan Google Drive tersebut. Bahwa setelah dibatasi akses tautan tersebut, didapati akun diluar Bawaslu Kabupaten Pasaman yang meminta akses pada tautan tersebut, salah satunya adalah atas nama Alimul Hakim Calon Anggota DRPD Provinsi Sumatera Barat Dapil Pasaman 4 dari Partai Demokrat Nomor urut 5 dan Fadlan Loebis yang merupakan Tim Sukses Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Gerindra Nomor urut 1 atas nama Khairuddin Simanjuntak serta atas nama Bustomi yang diduga Calon Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat 2 dari Partai Gerindra Nomor urut 6 (Vide Bukti P-7). Terungkap fakta bahwa karena terhapusnya Data Dokumentasi C.Hasil Salinan, Dokumentasi C.Hasil, dan Form A Laporan Hasil Pengawasan yang diinput oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman melalui Google Drive dengan Tautan https://drive.google.com/drive/folders/1uN_TcUt6dGgU73c9Qc1wbtatsnVyeW Oj?usp=sharing Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman harus mengunggah ulang seluruh data tersebut yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Bahwa atas kejadian tersebut, Pihak Terkait Rini Juita menyarankan kepada Teradu untuk menyampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Karena saran tersebut tidak direspon oleh Teradu, Pihak Terkait Rini Juita selanjutnya menyampaikan Memorandum kepada Teradu selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Surat Nomor 008/PM.00.02/DIV.HPPH/SB.06/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024 perihal Membuat laporan ke Provinsi Sumatera Barat, mengingat data yang diambil oleh pihak eksternal yang tidak bertanggung jawab tersebut merupakan salah satu informasi yang dikecualikan, yakni Form A Laporan Hasil Pengawasan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bawaslu Nomor 1001/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2019. Karena Memorandum tidak juga direspon oleh Teradu, Pihak Terkait Rini Juita menyampaikan kejadian tersebut kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Nomor 1711/PM.06/K.SB-06/02/2024 perihal panyampaian Laporan tertanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya menyampaikan adanya kehilangan data Dokumentasi C.Hasil Salinan, Dokumentasi C.Hasil, dan Form A Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Kabupaten Pasaman (Vide Bukti PT-1.3). Bahwa laporan a quo ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23 Februari 2024 dengan melakukan rapat pleno dan menetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran kinerja yang dilakukan oleh Teradu selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman perihal pemberian Akses data Dokumentasi C.Hasil Salinan, Dokumentasi C.Hasil, dan Form A Laporan Hasil Pengawasan kepada pihak luar yang mengakibatkan hilangnya data tersebut (Vide Bukti PT-1.3). Bahwa setelah melakukan prosedur penanganan pelanggaran kinerja dengan menganalisa bukti-bukti dan keterangan para pihak, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat pleno pada tanggal 5 Maret 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 001/BA-PLENO-P2K/TM/SB/03/2024 (Vide Bukti PT-1.5) dan memutuskan Lumban Tori in casu Teradu diberikan sanksi pelanggaran Kinerja Berat dengan melakukan penggantian Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman berdasarkan Surat Nomor 81/OT.07/K.SB/03/2024 tertanggal 5 Maret 2024 (Vide Bukti PT-1.6). Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pasaman pada tanggal 6 Maret 2024, menindaklanjuti Surat Nomor 81/OT.07/K.SB/03/2024 tertanggal 5 Maret 2024 dengan melakukan pengantian Ketua dan menetapkan Rini Juita sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman (Vide Bukti PT-1.7). Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, DKPP menilai tindakan Teradu memberi akses Google Drive dengan Tautan https://drive.google.com/drive/folders/1uN_TcUt6dGgU73c9Qc1wbtatsnVyeW Oj?usp=sharing yang berisikan Dokumentasi C.Hasil, C.Hasil Salinan dan Form A Laporan Hasil Pengawasan yang diinput oleh Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Pasaman yang merupakan informasi dikecualikan kepada pihak lain diluar Penyelenggara Pemilu atas nama Ihsadul Ilbat tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Tindakan Teradu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Bawaslu Nomor 1001/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2019. DKPP juga menilai tindakan Teradu telah mengakibatkan kerugian atas hilangnya data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman yang merupakan data penting terkait pertanggungjawaban kinerja kelembagaan kepada publik. Terhadap tindakan Teradu tersebut mengakibatkan seluruh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman harus mengunggah ulang Dokumentasi C.Hasil, C.Hasil Salinan dan Form A Laporan Hasil Pengawasan selama 2 (dua) hari. Dengan demikian dalil aduan Pengadu sepanjang pada angka [4.1.1] terbukti dan jawaban Teradu tidak menyakinkan DKPP, Teradu terbukti melanggar Pasal 14 huruf d, 15 huruf d dan h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. [4.3.3] Menimbang pokok aduan Pengadu pada angka [4.1.2] yang pada pokoknya mendalilkan Teradu selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman diduga tidak melakukan rapat pleno rutin dan rapat pleno yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pasaman. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait Staf Bawaslu Kabupaten Pasaman atas nama Novia Nanda menerangkan Teradu tidak hadir 1 (satu) kali dalam rapat pleno rutin pada bulan Desember 2023 dan tidak melakukan rapat pleno rutin sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Februari 2024. Bahwa dalam sidang pemeriksaan Teradu menerangkan pada awal bulan Februari 2024 Teradu fokus melakukan pengawasan pendistribusian logistik sehingga lupa untuk melakukan pleno rutin. Selain itu Teradu juga belum mengetahui sama sekali terkait adanya regulasi dan sanksi apabila tidak melakukan pleno rutin sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum serta Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 0149/HM.03.02/K1/04/2022 tertanggal 26 April 2022 perihal Instruksi Pelaksanaan Rapat Pleno di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, DKPP menilai tindakan Teradu yang tidak hadir 1 (satu) kali dalam rapat pleno rutin pada bulan Desember 2023 dan tidak melakukan rapat pleno rutin sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Februari 2024 dengan alasan fokus melakukan pengawasan pendistribusian logistik sehingga lupa untuk melakukan pleno rutin tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Bahwa alasan Teradu tidak melakukan rapat pleno rutin karena tidak mengetahui regulasi yang mewajibkan melakukan pleno rutin dilakukan minimal 1 (satu) kali seminggu sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum serta Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 0149/HM.03.02/K1/04/2022 tertanggal 26 April 2022 perihal Instruksi Pelaksanaan Rapat Pleno di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan alasan yang tidak dapat diterima. Karena sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman seharusnya mengetahui dan memahami pengaturan terkait tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi Teradu untuk melakukan pleno rutin minimal 1 (satu) kali dalam seminggu sebagai perintah yang harus ditaati oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan dan soliditas antar Ketua dan Anggota serta Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman. Dengan demikian dalil aduan Pengadu sepanjang pada angka [4.1.2] terbukti dan jawaban Teradu tidak menyakinkan DKPP, Teradu terbukti melanggar Pasal 11, Pasal 15 huruf b, c, g dan h, Pasal 16 huruf e Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu, Teradu dan Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu Lumban Tori selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh tujuh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Muhammad Tio Aliansyah, Yulianto Sudrajat dan Totok Hariyono masing- masing selaku Anggota, pada hari Senin tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tiga bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh Heddy Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota dan Ratna Dewi Pettalolo selaku Anggota. KETUA Ttd Heddy Lugito ANGGOTA Ttd Ratna Dewi Pettalolo Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Haq Abdul Gani 20