III. DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU
Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 106-P/L-
DKPP/III/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 116-PKE-DKPP/III/2021,
yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut:
1. Pada tanggal 17 Desember 2020 Bawaslu Menemukan adanya pelanggaran yang
dilakukan oleh PPD/PPK Distrik Yaur, pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan
Suara dan Bawaslu Menerbitkan Rekomendasi agar mengeluarkan Suara sebanyak
423 suara yang disilang oleh KPPS, akan tetapi KPU Kabupaten Nabire tidak
menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu terkait Suara sebanyak 423 di TPS 01 dan
02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur dari hasil Surat suara yang telah diberi Tanda
silang oleh KPPS dimasukan oleh PPD/PPK Distrik Yaur pada saat Pleno PPD
tingkat Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 Ayat (2) dan Ayat (3)
Undang – Undang nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan DKPP Nomor 2 tahun
2017 Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, c dan huruf d. serta Pasal 6 ayat (3) huruf
a, c, e dan huruf i
2. Pada tanggal 25 Januari 2021 KPU Kab. Nabire membuka Kotak Suara di Kantor
KPU pukul 12.13 WIT dan ditemukan adanya Dokumen Form C Hasil KWK dari 20
TPS yang mana pada saat rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara ditingkat
PPD Dipa tanggal 15 Desember 2020 dokumen tersebut tidak dapat ditunjukan
oleh PPD, dan pada tanggal 17 Desember 2020 pada saat rekapitulasi penghitungan
hasil perolehan suara pada tingkat KPU Kabupaten Nabire, C hasil KWK dari 20
TPS di Distrik Dipa tidak dapat ditunjukan oleh PPD Dipa sesuai perintah Bawaslu
Kabupaten Nabire.
[2.2] PETITUM PENGADU
Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus
dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
[2.3] BUKTI PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-
15 sebagai berikut:
No Bukti Keterangan
1. P - 1 Penetapan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020
2. P - 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019
3. P - 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor :
98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2021
4. P - 4 Laporan dari Hengky Magai dengan nomor 15/LP/PB/BWS-
NBR/33.21/XII/2020 tertanggal 15 desember 2020 terkait Tidak ada
Pencoblosan/terjadi Pengalihan suara
5. P - 5 Form A pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire Saat Rekapitulasi dan
Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nabire
No Bukti Keterangan
6. P-6 Surat Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 320/K.Bawaslu/Kab-
Nabire/PM.06.02/XII/2020 tentang Penerusan Pelanggaran
Administrasi Kepada KPU Kabupaten Nabire
7. P-7 Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor:
321/K.BAWASLU/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020
8. P-8 Surat Nomor 323.A/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020
9. P-9 Surat Nomor 323.B/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020
10. P - 10 Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire saat Pembukaan Kotak
Suara tanggal 25 Januari 2021
11. P - 11 1. Berita Acara Sertifikat Hasil Perolehan Suara Kabupaten Nabire
2. Foto C hasil Salinan KWK TPS 01 Kampung Akudiomi Distrik Yaur
Tanggal 9 Desember 2020
3. Foto C Hasil Salinan KWK TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur
Tanggal 9 Desember 2020
4. Foto C hasil Salinan KWK TPS 01 Kampung Akudiomi Distrik Yaur
setelah Pembukaan Kotak Suara Tanggal 25 Januari 2021
5. Foto C Hasil Salinan KWK TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur
setelah Pembukaan Kotak Suara Tanggal 25 Januari 2021
12. P - 12 Penyampaian Keberatan nomor 006/K.Bawaslu/Kab.-
Nabire/PM.06.02/I/2021
13. P - 13 Form Temuan nomor 26/TM/PB/BWS-NBR/33.21/I/2021
14. P - 14 Penerusan Pelanggaran Kode Etik
15. P - 15 Dokumentasi Video /Rekaman Pleno Rekapitulasi dan Penetapan
Hasil Perolehan Suara Kabupaten Nabire
16. P-16 Surat No. 323/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.06.02/XII/2020 tentang
Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
17. P - 17 Tanda Terima Surat No. 323/K.Bawaslu-
Kab.Nabire/PM.06.02/XII/2020
18. P - 18 Berita Acara tentang Pleno Penetapan hasil Wawancara Calon Panitia
Pemilihan Distrik (PPD) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire
Tahun 2020
19. P - 19 Surat No. 003/PM.02.02/K.Kab.PA-17/04/2021 perihal
Rekomendasi
20 P - 20 Surat Keputusan KPU Kabpaten Nabire No. 8/PP.04.2-
Kpt/9104/KPU-KAB/IV/2021 tentang Pengangkatan Anggota
Pemilihan Distrik Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.
[2.4] KETERANGAN TAMBAHAN
Maka pengadu menambahkan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah mengeluarkan Surat Penerusan
Pelanggaran Kode Etik terhadap Ketua dan anggota PPD DIPA dengan nomor :
323/K.Bawaslu/Kab.nabire/PM.06.02/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang
telah diterima oleh KPU Nabire. ( Bukti P-16 dan P-17)
2. Bahwa KPU Kabupaten Nabire Tidak Dapat Membuktikan Bahwa KPU Nabire telah
menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu dengan melakukan klarifikasi serta
menjatuhkan sanksi kepada ketua dan anggota PPD DIPA terkait Pelanggaran Kode
etik penyelenggara. Yang mana sesuai dengan pasal 13 huruf p dan q UU Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-undang.
Adapun Panitia Penyelenggara Distrik DIPA pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Nabire Nabire Tahun 2020 Sesuai keputusan KPU Nabire nomor 5/PP.04.2-
BA/9014/KPU,KAB/II/2020 Adalah sebagai berikut:
- PETRUS MADAI
- ERNES MADAI
- MESAK WAKEI
- ESEBIUS WAKEI
- NELES MAKAY
( Bukti P-18)
3. Bahwa pada saat memberikan kesaksian pada Sidang Mahkamah Konstitusi , Saksi
yang dihadirkan oleh KPU Nabire adalah Sdr MESAK WAKEY Selaku Anggota PPD
DIPA, artinya yang bersangkutan belum mendapat sanksi dari KPU Nabire.
4. Bahwa Pada saat Evaluasi Penyelenggara Ad Hoc pada Pemungutan Suara Ulang
Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Nabire Tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU
Nabire ditemukan untuk PPD Distrik DIPA ternyata masih terdapat anggota PPD
yang terindikasi melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pada Pemilihan
Bupati Nabire Tahun 2020 yang ditetapkan kembali oleh KPU Nabire Atas Nama
Petrus Madai dan Mesak Wakey.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire Telah Mengirim Surat Himbauan Kepada KPU
Nabire agar memperhatikan Syarat-syarat sebagai Penyelenggara Ad Hoc.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire Telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor
003/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/04/2021 yang memerintahkan KPU Kabupaten
Nabire agar membatalkan penetapan MESAK WAKEY sebagai anggota PPD DIPA
karena terindikasi tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara dan pada
Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tidak melaksanakan tugas
dan kewajiban sebagai PPD. ( Bukti P-19 )
7. Bahwa KPU mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:
08/PP.04.2-Kpt/9104/KPU-Kab/IV/2021 tertanggal 19 April 2021 Tentang
Pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemungutan Suara
Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020. Salinan
Surat Keputusan tersebut disampaikan ke Bawaslu Nabire pada tanggal 22 April
2021. Dalam Surat keputusan tersebut ternyata anggota PPD DIPA atas nama
PETRUS MADAI masih diakomodir dan ditetapkan sebagai anggota PPD DIPA, hal
ini membuktikan Bahwa KPU Nabire melakukan Pembiaran dan Tidak sungguh-
sungguh melakukan evaluasi bagi jajaran apenyelenggara yang telah jelas-jelas
melalaikan tugas dan kewajiban pada saat pelaksanaan pemilihan Bupati Dan
wakil bupati nabire Tahun 2020 yang menyebabkan terjadinya pelanggaran
hilangnya hak pilih masyarakat Distrik DIPA. ( Bukti P- 20 )
8. Bahwa Evaluasi yang dimaksudkan oleh KPU adalah Evaluasi Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi, Bukan Evaluasi menindak lanjuti rekomendasi
323/K.Bawaslu/Kab.nabire/PM.06.02/XII/2020 tertanggal 17 Desenber 2020.
9. Bahwa Pengadu Baru menyampaikan keterangan Tambahan terkait tidak
ditindaklanjutinya Rekomendasi Bawaslu nomor
323/K.Bawaslu/Kab.nabire/PM.06.02/XII/2020 disebabkan ada bukti tambahan
yang harus disiapkan oleh pengadu.
Pengadu memohon kepada Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu agar
dapat mempertimbangkan Keterangan Tambahan Pengadu dan Dapat
memutuskan yang seadil-adilnya.
[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
Bahwa berdasarkan Pokok Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu, Para Teradu menyampaikan jawaban sebagai berikut:
A. Bahwa kami selaku Para Teradu ingin menegaskan dalam persidangan ini bahwa
kami telah melaksanakan tugas dengan baik, dengan berpedoman pada asas
mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib,, terbuka, proporsional,
professional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang – Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7/2017) juncto Pasal 6,
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal
16, Pasal 17, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, PAsal 20 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun
2017 tentang Kode Etik dan Pediman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
B. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok aduan Para
Pengadu, maka pada intinya kami berpendapat bahwa pengaduan yang diadukan
Para Pengadu terkait dengan Tindakan Para Pengadu yang tidak menjalankan
rekomendasi yang dikeluarkan oleh Para Pengadu untuk dua hal : 1) melakukan
pemungutan suara ulang di 18 TPS se-Distrik Dipa dan Tindakan terhadap PPD
Dipa yang dinilai melanggar kode etik: dan 2) Tidak dibatalkannya 423 suara di
TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi, Distrik Yaur yang dalam Form C Hasil
KWK, dicoret oleh KPPS.
C. Bahwa selanjutnya perlu kami jelaskan kronologi proses rekapitulasi perolehan
hasil suara Distrik Yaur dan Distrik Dipa, baik di tingkat distrik maupun pada saat
pleno di tingkat KPU Kabupaten Nabire, termasuk juga dilakukannya pembukaan
kotak suara Distrik Dipa pada tanggal 25 Desember 2020 yang telah disaksikan
juga oleh Para Pengadu sendiri. Adapun kronologinya terurai sebagai berikut :
1. Proses Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Untuk Distrik Yaur:
a. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, pemungutan suara di TPS 1 dan TPS
Kampun Akudiomi Distrik Yaur, Kabupaten Nabire berlangsung lancer dan sesuai
dengan proses pemilihan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,
dimana prosesnya sebagai berikut : KPPS membuka kotak suara pada jam 9 pagi
lalu mempersilahkan masyarakat untuk masuk ke dalam TPS dan memberikan
hak suaranya. Kemudian hasil perhitungan suara menunjukan untuk TPS 1
Kampung Akudiomi total surat suara terpakai sebanyak 11 suara, Paslon nomor
urut 2 sebanyak 56 suara, dan Paslon nomor urut 3 sebanyak 16 suara dan sisa
surat suara sebanyak 195 surat suara (Bukti T-1);
b. Kemudian, TPS 2 di Kampung Akudiomi , surat suara terpakai sebanyak 93
dengan perolehan, PAslon nomor urut 1 sebanyak 18 suara, Paslon nomor urut 2
sebanyak 61 suara, Paslon nomor urut 3 sebanyak 14 suara dan surat suara tidak
terpakai/sisa sebanyak 228 suarat suara (Bukti T-2). Jadi total surat suara yang
tidak terpakai sebanyak 423 surat suara karena sebagian besar masyarakat
berdomisili di pulau-pulau kecil dan dusun di bibir pantai yakni Tanjung Lemon,
Soa, Prata, Aheri, Lopon Waubu sehingga tidak menyalurkan hak pilihannya
karena alasa BBM untuk pergi ke TPS yang letaknya jauh dari dusun mereka;
c. Bahwa setelah melakukan perhitungan, tim sukses Paslon nomor urut 1, Kepala
Kampung, Aparat Kampung dan Kepala Distrik Yaur meminta kepada KPPS untuk
membagi sisa surat suara kepada para Paslon tetapi KPPS tidak mengakomodir
permintaan tersebut dalam For, C-Hasil KWK sehingga terjadi keributan;
d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2020 dilakukan Pleno Rekapitulasi
perhitungan suara di tingkat Distrik Yaur. Namun, Pleno tidak dapat dilanjutkan
karena terjadi keributan dari tim sukses Paslon nomor urut 1, Kepala Kampung,
Aparat Kampung dan Kepala Distrik Yaur yang tetap mendesak untuk sisa surat
suara dibagi kepada tiga Paslon. Keributan semakin tidak terkendali sehingga
Pemangku Adat dan Kapolsek Distrik Yaur memediasi pihak yang protes dengan
KPPS, PPD, PPL, dan Panwas Distrik Dipa menggelar rapat. Selanjutnya, Panwas
Distrik Yaur mengeluarkan rekomendasi (Bukti T-3) untuk melakukan hasil
kesepakatan;
e. Bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut, daimbil keputusan bersama untuk
membagi sisa suara sebanyak 423 tersebut dengan hasil sebagai berikut (Bukti
T-4):
TPS 01
Paslon 01 : 35 suara
Paslon 02 : 125 suara
Paslon 03 : 35 suara
Total : 195 suara
TPS 02
Paslon 01 : 35 suara
Paslon 02 : 158 suara
Paslon 03 : 35 suara
Total : 228 suara
f. Bahwa karena Formulir C1 hasil KWK berhologram dan Formulir Model C Hasil
salinan KWK telah diisi oleh KPPS (Bukti T-5), maka untuk mengakomodir
perolehan suara para Paslon setelah pembagian suara sisa, maka KPPS
melakukan Tip-ex. Jadi, Tip-ex pada Formulir C1 Hasil KWK berhologram (Bukti
T-6) dan Formulir Model C Hasil salinan KWK (Bukti T-7) dilakukan untuk
melaksanakan rekomendasi Panwas Distrik Yaur yang telah memerintahkan PPd
dan selanjutnya memerintahkan kepada KPPS untuk melakukan pembetulan.
KPPS terpaksa Tip-ex karena tidak ada cadangan.
2. Proses Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Untuk Distrik Dipa:
a. Bahwa setelah selesainya perlaksanaan pencoblosan surat suara oleh warga
masyarakat di Distrik Dipa, kebupaten nabire pada tanggal 7 Desember 2021,
pada tanggal 12 Desember 2020, KPU Kabupaten Nabire dipimpin langsunng oleh
ketua KPUD Nabire, Bawslu Kabupatan Nabire dipimpin ketua Bawaslu, Kapolres
Nabire, Dandim 1705 paniai di Nabire berangkat ke Dipa menggunakan helicopter
untuk tujuan menjemput kotak suara beserta PPD dan Panwas Distrik Dipa,
terutama pada 18 kampung/desa yang medannya sulit dan hanya bisa dijangaku
menggunakan helicopter (Bukti T-8/foto);
b. Bahwa saat rombongan tiba di ibukota Distrik Dipa, ketua KPU dan ketua
Bawaslu bertanya secara terbuka kepada PPD dan panwas Distrik Dipa yang
disaksikan masyarakat dan para tokoh adat perihal adanya pelanggaran atau
kejadian khusus. Penyelenggara tingkat distrik, pengawas tingkat distrik beserta
para tokoh dan masyaralat beserta saksi dari para paslon menyampaikan bahwa
tidak ada kejadian khusus atau persoalan, semua proses pencoblosan telah
dilaksanakan dengan aman dan tertib sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di
sana ;
c. Bahwa selanjutnya, rombongan bersama penyelengara dan pengawas tingkat
distrik beserta kota suara turun ke Nabire dengan helicopter untuk dilakukan
Pleno Rekapitulasi tingkat distrik di Nabire. Pleno rekapan tingkat distrik tidak
dapat dilakukan di ibukota Distrik Dipa karena secara de-facto 2 TPS dari
Kampung Epowa, Distrik Dipa berada di KM 74 dan KM 62 Jalan Trans Irian
Nabire-Dogiyai yang lebih mudah aksesnya ke kota Nabire lewat darat, daripada
harus menempuh 3 (tiga) hari dengan berjalan kaki menuju ibukota distrik.
Bahwa atas alasan medan yang sulit demikian, pleno tingkat Distrik Dipa
dipusatkan di kota Nabire;
d. Bahwa setelah rombongan tiba di bandara Nabire, penyelenggara dan pengawas
tingkst distrik beserta ketua KPU dan ketua Panwas dengan pengawalan ketat
membawa semua kotak suara ke kantor KPU Nabire Dipa yang telah lebih dahulu
tiba di kantor KPU Nabire;
e. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 13 Desember 2020, dilakukan Pleno
Rekapitulasi tingkat Distrik Dipa dan pengisian Lembaran Formulir C1 Hasil KWK
berhologram (Bukti T-9) dan formulir Model C Hasil Salinan KWK (Bukti T-10) di
kantor KPUD Nabire oleh PPD dengan pengawasan panwas Distrik Dipa dan
pengawasan aparat keamanan (Bukti T-11 foto/video pleno rekap).
f. Bahwa KPU Kabupaten Nabire dan Bawslu Kabupaten Nabire telah memastikan
bahwa selama proses pleno di tingkat Distrik Dipa, tidak terjadi kejadian khusus
yang dibuktikan dengan tidak terdapatnya form keberatan yang diisi oleh para
pihak yang hadir, termaksud Panwas tingkat Distrik Dipa, sehingga semua proses
pleno berjalan lancar. Tidak terdapat intervensi dari pihak manapun dan tidak
ada keberatan atau pengaduan dari masyarakat manapun dari saksi para paslon.
Bahwa hanya terdapat satu kejadian selama proses Pleno tingkat PPD Distrik
Dipa, yakni, Bawaslu Kabupaten Nabire memberhentikan salah satu anggota
Panwas Distrik Dipa dan KPUD belum mengetahui secara pasti alasan
pemberhentiannya.
3. Pleno Rekapitulasi Hasil perolehan Suara di KPU Kabupaten Nabire
a. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, KPUD Kabupaten Nabire melksanakan
pleno rekapitulasi di tingkat KPUD. Baru dalam pleno rekapitulasi itu, saksi dari
Paslon 01 di tingkat KPU dengan Bawaslu Kabupaten Nabire memprotes keras
bahkan sampai memukul dan mengusir saksi Paslon 02 dan meminta untuk tidak
mengakomodir sisa suara sebanyak 423 dari TPS 1 dan TPS 2 dari Kampung
Akodiomi (Bukti T-12 foto/video);
b. Bahwa pada saat Pleno berlangsung, kira-kira 20 menit kemudian di tanggal 17
Desember 2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan Surat
Rekomendasi Nomor 321/K. Bawaslu/Kan-Nabire/PM.06 02/XII/2020 (Bukti T-
13) yang isinya tentang permintaan kepada KPUD untuk mengeluarkan suara sisa
sebanyak 423 dari TPS 1 dan TPS 2 di Kampung Akodiomi. Tetapi, jumlah sisa
suara yang termuat dalam rekomendasi Bawaslu tersebut berbeda dengan DPT
yang sesungguhnya dari TPS 1 dan TPS 2 di Kampung Akodiomi yaitu Bawaslu
menuliskan 423 suara , padahal sisa surat suara sesuai dengan DPT adalah
sebanyak 423 suara. Angka sisa suara dalam rekomendasi Bawaslu
berbdadengan angka sisa suara sesuai DPT di dua TPS tersebut sehingga KPUD
tetap melanjutkan rapat pleno;
c. Bahwa selanjutnya, pada saat akhir-akhir pelaksanaan Pleno Rekapan di tingkap
KPUD pada hari dan tanggal yang sama, yaitu 7 Desember 2021, Bawaslu
Kabupaten Nabire mengeluarkan lagi sebuah surat Rekomendasi Nomor 321/K.
Bawaslu/Kab.Nbr/PM.00.02/XII/2020 (Bukti T-14) yang berisi tentang
pencabutan/pembantaian surat Rekomendasi sebelumnya yaitu Nomor 321/K.
Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06 02/XII/2020 tentang permintaan kepada KPUD
untuk mengeluarkan suara sisa sebanyak 423 dari TPS 1 dan TPS 2 di Kampung
Akodiomi, Distrik Yaur karena angka sisa surat suara yang termuat dalam
rekomendasi tersebut salah dan sekaligus Bawaslu memerintahkan kepada KPUD
Kabupaten untuk melanjutkan Pleno.
d. Bahwa salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Nabire atas nama Yulianus
Nokuwo pada akhir Pleno menggunakan Model D. Kejadian khusus (Bukti T-15).
Dalam model D tersebut, anggota Bawaslu tersebut menyatakan menolak
Rekapan Hasil Perhitungan TPS 1 dan 2 Distrik Yaur dan 18 TPS Distrik. KPUD
Kabupaten menilai keberatan salah satu anggota Bawaslu tersebut tidak
beralasan kuat karena semua proses dan tahapan telah selesai dengan baik dan
masalah yang di TPS 1 dan TPS 1 KAmpung Akudiomi telah diselesaikan dengan
baik atas Rekomendasi Bawaslu bahkan Rekomendasi Pembatalan pun telah
dicabut sendiri oleh Bawaslu.
e. Bahwa akhirnya, dengan berpedoman pada PKPU Nomor 8 Tahun 20218, Pasal
60 Ayat 6 menyatakan bahwa pelaksanaan PSU paling lambat empat hari setelah
Hati Pemungutan Suara serta peraturan perundangan lainnya, KPUD Kabupaten
Nabire menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor : 54/PL.02.6-
Kpt/9104/KPU/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun
2020 bertanggal 17 Desember 2020 (Bukti T-16).
f. Namun, satu minggu setelah Pleno Rekapan KPUD Kabupaten Nabire, Bawaslu
Kabupaten Nabire mengeluarkan lagi sebuah surat Nomor 320/K.
Bawaslu.Kab.Nabire/PM.06 02/XII/2020 yang berisi tentang Penerusan
Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Selanjutnya, KPUD Kabupaten Nabire
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
menyampaikan kepada pihak-pihak yang keberatan agar diproses ke Mahkamah
Konstitusi sesuai perundangan yang berlaku.
g. Terkait 423 suara di Kampung Akudiomi Distrik Yaur sudah terjadi kesepakatan
dan disetujui oleh pengawas tingkat Distrik Yaur dengan nomor surat
008/PANDIS-YAUR.PA-190.403/REKOM/XII/2020.
h. Mengingat TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur telah disidangkan
dengan nomor perkara 103-PKE-DKP/II/2021 pada tanggal 16 Maret 2021 dan
hasil keputusannya Komisioner KPU Kabupaten mendapatkan sanksi peringatan.
4. Pembukaan Kotak Suara Pada 25 Januari 2021:
a. Berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
122/PY.02.1-SD/03/KPU/XII2020 tangal 22 Desember 2020 tentang Persiapan
Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan
Serentak Tahun 2020 (Bukti T-18, Nomor 3 menerangkan Bahwa “KPU Provinsi
dan/atau KPU/Kabupaten Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 untuk
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf d,
dapat membuka Kotak Suara tersegel sepanjang terdapat Pengajuan Permohonan
Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan sudah teregister di
Mahkamah Konstitusi”.
b. Bahwa pada hari senin tanggal 25 januari 2021 bertempat Kab/I/2021 (Bukti T-
19) mengundang pihak terkait yaitu bawaslu dan kepolisian kabupaten nabire
untuk menyaksikan pembukaan kotak suara sesuai pokok permohonan gugatan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Jl. Ahmad Yani, Karang tumaritis, Nabire,
dengan dihadiri oleh :
- Ketua KPU Kabupaten Nabire, wilhemus degey, S. kom
- Kabag Ops Polres Nabire AKP Jeffri P. Tambunan, SH, SIK
- Anggota Komisioner KPU Kabupaten Nabire Nelius Agapa, ST
- Komesioner Bawaslu Kaabupaten Nabire Markus Madai, SE
- Komesioner Bawaslu Kabupaten Nabirw Yulianus Nokuwa, SIP
c. Bahwa pada pukul 12.10 WIT dilakukan pembukaan kotak suara Distrik Dipa
sebanyak 20 kotak suara, dengan menunjukan formulir C-KWK. Dilanjutkan
dengan Distrik Siriwo (Kampung Tibai, Aibore, mabouw), lokodomi, kunupi),
nabire (kampong sanoba), Teluk kimi (samabusa), makimi (Kampung Biha) (Bukti
T-20/foto & video) ;
d. Pada saat pembukaan kotak suara, seluruh Form C-KWK khususnya dari distrik
Dipa dan Distrik Yaur yang dikeluarkan dari kotak suara, tidak terdapat
kekurangan, cacat maupun salah hitung yang menjadi temuan dari Bawaslu
Kabupaten Nabire pada saat itu;
e. Pada pukul 14.30 WIT pembukaan kotak suara dihentikan untuk makan siang
dan direncanakan akan dilanjutkan kembali pada pukul 15.00 WIT. Namun
pembukaan kotak suara tidak dapat dilanjutkan oleh KPU Kabupaten Nabire
karena pihak Bawaslu Kabupaten Nabire tidak dapat hadir atas perintah
atasannya di tingkat provinsi, dalam hal ini oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua
dengan alasan yang tidak diketahui oleh KPU Kabupaten Nabire maupun Muspida
lainnya yang hadir.
D. Bahwa terkait dengan uraian pada poin C.3 & C.4 di atas, pada tangal 17 Desember
2020, bawaslu Kab. Nabire mengeluarkan dua (2) buah surat yang ditunjukan
kepada. Masing masing dengan nomor: 320/k.Bawaslu/kab-
Nabire/PM.06.02/Xii/2020, perihal: penerusan pelanggaran adminitrasi
pemilihan- PSU di distrik Dipa (Bukti T-21), dan surat nomor:
321/K.Bawaslu/Kab-nabire/PM.06.02/XII/2020 (Bukti T-22), Perihal:
rekomendasi pembatalan 432 suara di TPS 01 & 02 kapung akudiomi, DIstrik Yaur
atas kedua surat tersebut, KPU Kab. Nabire telah mengirimkan surat balasan,
masing masing dengan Nomor: 318/PY.02.1-sd/19104/KPU-Kab/XII/2020
tertanggal 19 desember 2020 (Bukti T-23) , dan surat nomor : (Bukti T-24) yang
kedua duanya menegaskan bahwa, kedua surat dari bawaslu dimaksud telah
diterima oleh KPU kab. Nabire Pada tanggal 18 Desember 2020, setelah selesainya
peoses rekapolutas di tingkat di ubah dalam PKPU Nomor 18 Desember 2020, maka
KPU kabupaten nabire tidak wajib melaksankan kedua surat bawaslu tersebut
karena sudah melewati batas waktu PSU maupun perhitungan suara ulang yaitu 4
(empat) hari setelah pemungutan suara:
E. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada poin A s.d. poin D, pihak
teradu dalam posisinya selaku ketua dan anggota KPU Kabupaten Nabire, Telah
melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undang yang berlaku dan tidak melanggar kode etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020.
[2.6] ALAT BUKTI
Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Para Teradu mengajukan alat
bukti sebagai berikut:
NO. KETERANGAN BUKTI
1. Rekomendasi Pembentukan Rekapan Model C Hasil
2. C Hasil KWK
3. Foto Video Dipa
4. C Hasil Dipa
5. Foto Video Pleno Tingkat Distrik Dipa
6. Foto Video Pleno Yaur Tingkat Kabupaten
7. Rekomendasi Bawaslu
8. Surat Bawaslu Pembetulan Rekomendasi
9. Keputusan 54
10. Pelanggaran Administrasi
11. Surat Undangan Pembukaan Kotak
12. Foto Pembukaan Kotak
13. Rekomendasi Bawaslu Pertama Surat Suara 432
14. Jawaban KPU Kabupaten Nabire untuk Surat Bawaslu N0. 320
[2.7] PETITUM TERADU
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Yeradu memohon kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut:
a. Menyatakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV tidak melakukan
pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
b. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV dan
memperkuat kedudukannya selaku Komisioner KPU Kabupaten Nabire;
c. Dan atau, apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono).
III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM`
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait
dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu
yang dilakukan oleh Para Teradu;
[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu,
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih
dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:
Kewenangan DKPP
[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara
Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:
“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan
adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota
KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu
Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.
Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:
a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode
etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk
dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar
kode etik; dan
d. Memutus Pelanggaran Kode Etik
Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan
oleh DKPP.
[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu,
maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo;
Kedudukan Hukum
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu,
pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye,
masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.
Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
oleh:
a. Penyelenggara Pemilu;
b. Peserta Pemilu;
c. Tim Kampanye;
d. Masyarakat; dan/atau
e. Pemilih”.
[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan
demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
pengaduan a quo;
[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo,
maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu
diduga melakukan pelanggaran kode etik atas tindakannya sebagai berikut:
[4.1.1] Para Teradu tidak jujur, mandiri dan adil karena tidak dapat menunjukkan
Form C Hasil KWK di 20 TPS dari Distrik Dipa pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik
Dipa tanggal 15 Desember 2020, dan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten pada
tanggal 17 Desember 2020. Sedangkan saat pembukaan kotak suara tanggal 25
Januari 2021 pukul 12.13 WIT ditemukan adanya dokumen Form C Hasil KWK dari 20
TPS dari Distrik Dipa.
[4.1.2] Para Teradu tidak profesional karena tidak menindaklanjuti Surat Rekomendasi
Pengadu nomor: 320/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 tanggal 17
Desember 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan surat
rekomendasi nomor 321/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 tanggal 17
Desember 2020 terkait pembatalan suara sebanyak 423 di TPS 01 dan 02 Kampung
Akudiomi Distrik Yaur.
[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak
seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan bahwa Para Teradu telah melaksanakan
tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang
berlaku dan tidak melanggar. Berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 122/PY.02.1-SD/03/KPU/XII2020 tangal 22 Desember 2020 tentang
Persiapan Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan
Serentak Tahun 2020 menerangkan bahwa “KPU Provinsi dan/atau KPU/Kabupaten
Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf d, dapat membuka Kotak Suara
tersegel sepanjang terdapat Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan
Serentak Tahun 2020 dan sudah teregister di Mahkamah Konstitusi”. Berkenaan
dengan pembukaan kotak suara, pada Senin 25 Januari 2021 bertempat di kantor
KPU Kabupaten Nabire mengundang pihak terkait yaitu Bawaslu dan Kepolisian
Kabupaten Nabire untuk menyaksikan pembukaan kotak suara sesuai pokok
permohonan gugatan. Pada pukul 12.10 WIT dilakukan pembukaan kotak suara
Distrik Dipa sebanyak 20 kotak suara, dengan menunjukan formulir C-KWK.
Dilanjutkan dengan Distrik Siriwo (Kampung Tibai, Aibore, Mabouw), Lokodomi,
Kunupi), Nabire (Kampuong Sanoba), Teluk Kimi (Samabusa), Makimi (Kampung Biha).
[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, bukti dokumen, serta fakta yang
terungkap dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat sebagai berikut :
[4.3.1] Menimbang dalil pada angka [4.1.1] terungkap fakta bahwa dari 20 TPS di
Distrik Dipa hanya 2 (dua) TPS yakni TPS 4 dan TPS 5 yang melaksanakan pemungutan
suara berdasarkan prinsip satu orang satu suara satu nilai, selebihnya menggunakan
sistem ikat atau noken. Teradu I, berdalih sistem noken merupakan kebiasaan
masyarakat Papua yang juga digunakan pada 18 TPS lainnya. Berbeda dengan
Keputusan KPU Provinsi Papua No. 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, menetapkan
bahwa dalam Pilkada Serentak Tahun 2020, hanya Kabupaten Yahukimo yang
melaksanakan pemungutan suara dengan sistem Noken.
Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, pada tanggal 15 Desember 2020
Pengadu memberhentikan sementara Panwas Distrik Dipa karena tidak menyerahkan
laporan hasil pengawasan tahapan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020. Pada
tanggal 17 Desember 2020, Para Teradu menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Nabire melalui Keputusan Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020.
Selanjutnya Pengadu mengeluarkan surat No. 320/K.Bawaslu/Kab-
Nabire/PM.06.02/XII/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan,
karena berdasarkan hasil kajian Pengadu atas laporan masyarakat nomor
15/REG/LP/PB/BWS-NBR/33.21/XII/2020 terkait tidak adanya pencoblosan pada
Distrik Dipa dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan. PPD
Dipa terbukti tidak melakukan pendistribusian logistik, pelaksanaan pemungutan
suara menggunakan metode kesepakatan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
dilaksanakan tanpa Form C Hasil Penghitungan Suara. Pengadu juga menyatakan
terdapat dugaan pelanggaran kode etik oleh PPD Dipa sehingga merekomendasikan
agar memberhentikan PPD Distrik Dipa dan dilakukan pemilihan suara ulang (PSU) di
seluruh TPS pada Distrik Dipa. Selain itu, Pengadu juga mengeluarkan surat Nomor
323.A/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 perihal Keberatan Bawaslu
Kabupaten Nabire terhadap Perolehan Suara Distrik Dipa sebagai penegasan adanya
pelanggaran administrasi sehingga rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat
Kabupaten, khususnya pada 18 TPS di Distrik Dipa ditolak oleh Pengadu.
Menindaklanjuti rekomendasi Pengadu, pada tanggal 18 Desember 2020 Para
Teradu memberi sanksi teguran keras kepada Ketua dan Anggota PPD Distrik Dipa
melalui surat nomor 314/PL.02.5-SD/9104/KPU-Kab/XII/2020. Sedangkan terkait
rekomendasi PSU, Para Teradu melalui surat No. 318/PY.02.1-SD/9104/KPU-
Kab/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020, menyatakan berdasarkan Peraturan KPU 8
Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, KPU
Kabupaten Nabire tidak dapat melaksanakan surat bawaslu tersebut karena telah
melampaui batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).
Pada Tanggal 25 Januari 2020, Para Teradu melalui surat nomor 6/PY.02.1-
UND/9104/KPU-Kab/I/2021 menyampaikan undangan pembukaan Kotak Suara.
Menanggapi undangan tersebut, pada tanggal yang sama pengadu menyampaikan
surat nomor 006/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/I/2021 yang isinya memuat
keberatan terhadap pembukaan kotak suara untuk Distrik Dipa. Para Teradu
mengakui bahwa di Distrik Dipa tidak terlaksana pemungutan dan penghitungan suara
di 18 TPS. Teradu I berdalih tidak terdapat keberatan terhadap hasil rekapitulasi di
tingkat Kabupaten. Keterangan Teradu I bertentangan dengan alat bukti para Teradu
(T-9) yaitu Form Model D.Kejadian Khusus dan/Keberatan yang justru menunjukkan
adanya keberatan dari peserta Pemilihan yang ditandatangani oleh Teradu I namun
tidak ditindaklanjuti.
Berdasarkan rangkaian fakta di atas, DKPP menilai tindakan Teradu I s.d
Teradu IV terbukti mengabaikan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor
98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara
dengan sistem Noken/Ikat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tidak
dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Berdasarkan Surat Keputusan KPU
Provinsi Papua a quo Kabupaten Nabire tidak ditetapkan sebagai daerah yang
menggunakan sistem noken. Keterangan para Teradu tidak memedomani surat
keputusan KPU Provinsi Papua a-quo karena mengakomodir aspirasi dari masyarakat
membuktikan para Teradu tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya. Para Teradu sepatutnya mempunyai pengetahuan bahwa pemungutan
suara dengan sistem noken hanya digunakan secara terbatas di tempat tertentu
sebagai praktik yang didasarkan adat istiadat setempat. Atas dasar itu, KPU memberi
tugas dan wewenang kepada KPU Provinsi Papua untuk menentukan daerah mana saja
yang menggunakan sistem ikat atau noken untuk Pilkada Serentak Tahun 2020. Para
Teradu sebagai penyelenggara Pemilu bertanggungjawab untuk menerapkan prinsip
pelaksanaan pemungutan suara secara langsung oleh pemilih di TPS. Sikap dan
tindakan para Teradu yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
berdampak buruk bagi integritas proses dan hasil pemilihan. Dengan demikian, dalil
pengaduan para Pengadu terbukti dan jawaban Para Teradu tidak meyakinkan DKPP.
Para Teradu terbukti melanggar Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 15 huruf b,
huruf f Peraturan DKPP No. 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilu.
Terhadap Teradu I, meskipun mekanisme kerja KPU Kabupaten dijalankan
dengan prinsip kolektif-kolegial, tetapi jabatan Ketua yang melekat pada Teradu I
memiliki peranan, tugas dan kewajiban yang strategis dalam merumuskan
pengambilan kebijakan. Hal demikian diatur dalam Pasal 29 huruf e Peraturan KPU
No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun
2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota, bahwa ketua sebagai leading sector bertugas mengendalikan
pelaksanaan tugas-tugas divisi dan koordinator wilayah. Tindakan tersebut terbukti
tidak dilakukan secara efektif oleh Teradu I sehingga pelaksanaan pemungutan suara
di Distrik Dipa melanggar prinsip pemungutan suara secara langsung oleh pemilih di
TPS. Selain itu dalam persidangan Teradu I juga terbukti tidak jujur dalam memberi
keterangan terkait adanya keberatan dari peserta Pemilihan pada forum rapat pleno
rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Teradu I selaku Ketua memiliki tanggungjawab
moral dan hukum untuk menjaga kredibilitas lembaga bekerja sesuai asas Pemilu
untuk melindungi hak pemilih dan peserta pemilihan. Teradu I terbukti melanggar
Pasal 9 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilu.
[4.3.2] Terhadap dalil aduan pada [4.1.2] yang pada pokoknya Para Teradu tidak
menindaklanjuti rekomendasi Pengadu No. 321/K.Bawaslu/Kab-
Nabire/PM.06.02/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, perlu dijelaskan bahwa
terhadap dalil aduan tersebut telah dinilai dan diputus oleh DKPP dengan Putusan
nomor 103-PKE-DKPP/II/2021 pada 14 April 2021.
[4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan.
