III. DUDUK PERKARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU
a. Perbuatan yang dilakukan :
1. Tanggal 24 Juni – 12 Juli 2020, verifikasi faktual yang dilakukan oleh Para
Teradu beserta dengan PPS yang berada dibawah kordinasi, pengendalian dan
pengawasan Para Teradu, ternyata tidak melakukan verifikasi sebagaimana
mestinya, sebagaimana yang diharuskan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2017
jo PKPU Nomor 1 Tahun 2020;
- Para petugas PPS dimaksud, hanya melakukan pengecekan dukungan
bagi Para Pengadu dilapangan, hanya bertemu dengan RT setempat,
padahal harusnya menemui warga secara door to door”;
- Selain itu, petugas PPS tidak mengkordinasikan rencana pelaksanaan
verifikasi faktual, kepada Pengadu atau setidak-tidaknya kepada LO
(penghubung) dari Pengadu di tiap kampung atau kelurahan, sehingga
yang terjadi PPS berjalan sendiri semaunya tanpa kordinasi dengan LO
(penghubung) dari Pengadu di tiap kampung atau keluarahan;
- Ini menunjukkan adanya kelalaian dari Para Teradu untuk melakukan
verifikasi faktual secara maksimal terhadap dukungan dari Pengadu,
diduga sengaja dilakukan agar Pengadu tidak mencapai angka dukungan
faktual yang disyaratkan;
2. Tanggal 27 Juli 2020, Pengadu menyerahkan dokumen dukungan perbaikan
sebanyak 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, namun Para Teradu,
tidak langsung melakukan pengecekan terhadap jumlah dukungan yang
diserahkan Pengadu, sebaliknya menunda melakukan pengecekan jumlah
dukungan, dan baru melakukan pengecekan jumlah dokumen dukungan
Pengadu pada Pukul 11.00 WIT tanggal 28 Juli 2020;
- Padahal dalam situasi dan kondisi penundaan tersebut, sangat mungkin
saja terjadi bencana alam dan non bencana alam, seperti pencurian dan
penghilangan terhadap dokumen dukungan milik Pengadu, yang akan
merugikan Pengadu;
- Perbuatan Para Teradu yang tidak langsung melakukan pengecekan
terhadap jumlah dokumen dukungan dari Pengadu, sebalik menunda
melakukan pengecekan jumlah dokumen dukungan pada saat diserahkan
oleh Pengadu dan Tim, jelas melanggar PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
82/PI.02.2-Kpt/06/KPU/Li/2020 yang menyatakan, “Waktu pelaksanaan
pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran dilaksanakan sejak
masa penyerahan syarat dukungan dan sebaran”
3. Tanggal 28 Juli 2020, Para Teradu melakukan pengecekan jumlah dokumen
dukungan B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, yang sebelumnya diserahkan
pada tanggal 27 Juli 2020 milik Pengadu, dengan cara :
- Para Teradu membacakan nama pendukung yang tertera pada form model
B.1.1.KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari SILON, dan
meminta ke Tim Pengadu untuk memperlihatkan B.1.KWK Perseorangan
Perbaikan dimaksud;
- Pola pengecekan dokumen dukungan seperti ini dilakukan oleh Para
Teradu terhadap seluruh 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan;
- Jika urutan nama 1 s/d 10 yang dibacakan Para Teradu dari form
B.1.1.KWK Perseorangan Perbaikan yang di cetak dari SILON, tidak
berurutan penyusunannya dengan form B.1.KWK Perseorangan
Perbaikan, maka seluruh dukungan pada kampung tersebut dinyakan
NOL dukungan oleh Para Teradu. Sekalipun pada suatu kampung
tertentu terdapat 100 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan dokumen
dukungan bagi Pengadu;
- Tindakan atau perbuatan Para Teradu ternyata bertentangan dengan
pedoman teknis yang ditentukan oleh PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dan
Keputusan KPU RI Nomor 82 /PI.02.2-Kpt/06/Kpu/lI/2020, yang
menyatakan bahwa formulir B.1.KWK Perseorangan sah apabila :
1. Ditanda-tangani atau dibubuhi cap jempol oleh Pendukung Bakal
Pasangan Calon Perseorangan;
2. Ditempel fotocopi KTP Elektronik atau dilampiri fotocopi Surat
Keterangan;
3. Menggunakan Surat Pernyataan dengan format 1 orang pendukung
1 surat pernyataan;
4. Tanggal 15 Agustus 2020 Bawaslu Kabupaten Nabire, Dalam Putusannya
Nomor : 004/PS/BWSL.NABIRE.33.21/VIII/2020 menyatakan :
- Menerima permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah
Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Nabire Tahun 2020 Masa Perbaikan Tanggal 29 Juli 2020;
- Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan kembali
terkait dukungan perbaikan Pemohon sepanjang berlaku untuk
dukungan perbaikan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)
dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dimulai pada hari
Selasa Tanggal 18 Agustus 2020;
5. Tanggal 17 Agustus 2020 dan 18 Agustus 2020, untuk melaksanakan
putusan Bawaslu Kabupaten Nabire, Para Teradu memerintahkan Tim
Pengadu untuk merapihkan kembali seluruh dokumen dukungan milik
Pengadu yang berjumlah 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan yang
berada di Kantor KPU Kabupaten Nabire;
- Padahal putusan Bawaslu Kabupaten Nabire tanggal 15 Agustus 2020
angka 3 (tiga) menyatakan “Memerintahkan Termohon untuk melakukan
pengecekan kembali terkait dukungan Pemohon sepanjang berlaku
untuk dukungan perbaikan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat
(TMS)”, yang berjumlah 16.991 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan; (Vide
Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran
Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire
Tahun 2020 Masa Perbaikan Tan ggal 29 Juli 2020);
- Harusnya, sesuai dengan isi putusan Bawaslu Kabupaten Nabire,
Termohon melakukan pengecekan kembali hanya terhadap 16.991
B.1.KWK Perseorangan Perbaikan yang dinyatakan tidak lengkap oleh
Para teradu;
- Ternyata setelah merapihkan kembali dokumen dukungan Pengadu
secara keseluruhan, dokumen dukungan Pengadu hanya berjumlah
18.087 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, sedangkan dokumen
dukungan milik Pengadu lainnya sebanyak 8.387 B.1.KWK Perseorangan
Perbaikan tidak ditemukan atau tidak ada, padahal keseluruhan
dokumen dukungan yang diserahkan oleh Pengadu kepada Para Teradu
pada tahap perbaikan adalah sebanyak 26.474 B.1.KWK Perseorangan
Perbaikan;
- Para Teradu rupanya, dapat diduga bermaksud mengelabui Pengadu
dengan memerintahkan kepada Tim Pengadu untuk merapihkan seluruh
dokumen dukungan sebanyak 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan
tersebut, padahal putusan Bawaslu hanya memerintahkan agar
dilakukan pengecekan hanya terhadap 16.991 B.1.KWK Perseorangan
Perbaikan;
- Tanggal 27 Agustus 2020, Pengadu dan Tim mengadukan Laporan
Dugaan pelanggaran pidana ke Bawaslu Kabupaten Nabire dan terhadap
laporan pengaduan ini, masih dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu
Kabupaten Nabire;
b. Uraian Singkat Kejadian :
1. Tanggal 24 Juni – 12 Juli 2020, Para Teradu melakukan verifikasi faktual
terhadap dokumen dukungan dari Pengadu yang telah diverifikasi secara
administratif sebelumnya.
verifikasi faktual yang dilakukan oleh Para Teradu beserta dengan PPS yang
berada dibawah kordinasi, pengendalian dan pengawasan Para Teradu,
ternyata tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya, sebagaimana
yang diharuskan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 jo PKPU Nomor 1
Tahun 2020;
- Para petugas PPS dimaksud, hanya melakukan pengecekan dukungan
bagi Para Pengadu dilapangan, hanya bertemu dengan RT setempat,
padahal harusnya menemui warga secara door to door”;
- Selain itu, petugas PPS tidak mengkordinasikan rencana pelaksanaan
verifikasi faktual, kepada Pengadu atau setidak-tidaknya kepada LO
(penghubung) dari Pengadu di tiap kampung atau kelurahan, sehingga
yang terjadi PPS berjalan sendiri semaunya tanpa kordinasi dengan LO
(penghubung) dari Pengadu di tiap kampung atau keluarahan;
- Ini menunjukkan adanya kelalaian dari Para Teradu untuk melakukan
verifikasi faktual secara maksimal terhadap dukungan dari Pengadu,
diduga sengaja dilakukan agar Pengadu tidak mencapai angka dukungan
faktual yang disyaratkan;
2. Tanggal 27 Juli 2020, Pengadu menyerahkan dokumen dukungan perbaikan
sebanyak 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, namun Para Teradu,
tidak langsung melakukan pengecekan terhadap jumlah dukungan yang
diserahkan Pengadu, sebaliknya menunda melakukan pengecekan jumlah
dukungan, dan baru melakukan pengecekan jumlah dokumen dukungan
Pengadu pada Pukul 11.00 WIT tanggal 28 Juli 2020;
- Padahal dalam situasi dan kondisi penundaan tersebut, sangat mungkin
terjadi bencana alam dan non bencana alam, seperti pencurian dan
penghilangan terhadap dokumen dukungan milik Pengadu, yang akan
merugikan Pengadu;
- Perbuatan Para Teradu yang tidak langsung melakukan pengecekan
terhadap jumlah dokumen dukungan dari Pengadu, sebalik menunda
melakukan pengecekan jumlah dokumen dukungan pada saat diserahkan
oleh Pengadu dan Tim, jelas melanggar Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PI.02.2-Kpt/06/KPU/Li/2020
yang menyatakan, “Waktu pelaksanaan pengecekan syarat jumlah
dukungan dan sebaran dilaksanakan sejak masa penyerahan syarat
dukungan dan sebaran”
3. Tanggal 28 Juli 2020, Para Teradu melakukan pengecekan jumlah dokumen
dukungan B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, yang sebelumnya diserahkan
pada tanggal 27 Juli 2020 milik Pengadu, dengan cara :
- Para Teradu membacakan nama pendukung yang tertera pada form model
B.1.1.KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari SILON, dan
meminta ke Tim Pengadu untuk memperlihatkan B.1.KWK Perseorangan
Perbaikan dimaksud;
- Pola pengecekan dokumen dukungan seperti ini dilakukan oleh Para
Teradu terhadap seluruh 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan;
- Jika urutan nama 1 s/d 10 yang dibacakan Para Teradu dari form
B.1.1.KWK Perseorangan Perbaikan yang di cetak dari SILON, tidak
berurutan penyusunannya dengan form B.1.KWK Perseorangan
Perbaikan, maka seluruh dukungan pada kampung tersebut dinyakan
NOL dukungan oleh Para Teradu. Sekalipun pada suatu kampung
tertentu terdapat 100 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan dokumen
dukungan bagi Pengadu;
- Tindakan atau perbuatan Para Teradu ternyata bertentangan dengan
pedoman teknis yang ditentukan oleh PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dan
Keputusan KPU RI Nomor 82 /PI.02.2-Kpt/06/Kpu/lI/2020, yang
menyatakan bahwa formulir B.1.KWK Perseorangan sah apabila :
1. Ditanda-tangani atau dibubuhi cap jempol oleh Pendukung Bakal
Pasangan Calon Perseorangan;
2. Ditempel fotocopi KTP Elektronik atau dilampiri fotocopi Surat
Keterangan;
3. Menggunakan Surat Pernyataan dengan format 1 orang
pendukung 1 surat pernyataan;
4. Tanggal 15 Agustus 2020 Bawaslu Kabupaten Nabire, Dalam Putusannya
Nomor : 004/PS/BWSL.NABIRE.33.21/VIII/2020 menyatakan :
- Menerima permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah
Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Nabire Tahun 2020 Masa Perbaikan Tanggal 29 Juli 2020;
- Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan kembali
terkait dukungan perbaikan Pemohon sepanjang berlaku untuk
dukungan perbaikan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)
dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dimulai pada hari
Selasa Tanggal 18 Agustus 2020;
5. Tanggal 17 Agustus 2020 dan 18 Agustus 2020, untuk melaksanakan
putusan Bawaslu Kabupaten Nabire, Para Teradu memerintahkan Tim
Pengadu untuk merapihkan kembali seluruh dokumen dukungan milik
Pengadu yang berada di Kantor KPU Kabupaten Nabire;
- Sesuai Berita Acara Tanggal 29 Juli 2020 seluruh dokumen dukungan
Pengadu berjumlah 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan);
- Putusan Bawaslu Kabupaten Nabire tanggal 15 Agustus 2020 angka 3
(tiga) menyatakan :
“Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan kembali
terkait dukungan Pemohon sepanjang berlaku untuk dukungan perbaikan
yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)”:
- Sesuai Berita Acara Tanggal 29 Juli 2020, jumlah dukungan yang tidak
memenuhi syarat berjumlah 16.991 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan;
(Vide Bukti P-6, Bukti P-7);
- Harusnya, sesuai dengan isi putusan Bawaslu Kabupaten Nabire, Teradu
hanya melakukan pengecekan kembali terhadap 16.991 B.1.KWK
Perseorangan Perbaikan yang dinyatakan tidak lengkap oleh Para teradu;
- Para Teradu rupanya, diduga, bermaksud mengelabui Pengadu dengan
memerintahkan kepada Tim Pengadu untuk merapihkan seluruh
dokumen dukungan sebanyak 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan
tersebut, padahal putusan Bawaslu hanya memerintahkan agar dilakukan
pengecekan hanya terhadap 16.991 B.1.KWK Perseorangan;
- Dengan cara seperti itu, Para Teradu mengabaikan atau
menghilangkan 9.483 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan yang
telah lengkap sebelumnya (Vide Berita Acara Hasil Pengecekan
Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Bertanggal 29 Juli
2020);
- Itulah sebabnya pada tanggal 27 Agustus 2020, Pengadu dan Tim
Pendukung, mengajukan Laporan hilangnya 9.483 B.1.KWK
Perseorangan Perbaikan ke Bawaslu Kabupaten Nabire
Pada akhirnya Pengadu mengajukan pengaduan ini ke Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilhan Umum, karena menurut Pengadu :
1. Para Teradu telah tidak bekerja sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang berlaku;
2. Para Teradu tidak bekerja secara profesional dan terkesan berupaya
untuk menghalang-halangi Pengadu sebagai warga negara untuk
mengikuti proses pencalonan di daerah sendiri yakni Kabupaten Keerom,
dengan cara :
a. Bertindak sewenang-wenang dalam melakukan pengecekan dokumen
dukungan dari Pemohon;
b. Tidak melakukan verifikasi faktual secara efisien dan efektif sesuai
dengan pedoman teknis dan atau tidak sesuai dengan PKPU Nomor 3
Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir PKPU Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pencalonan;
3. Para Teradu tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, akibatnya
sangat fatal bagi Pengadu, merugikan Pengadu, memberangus dan
menggagalkan upaya Pengadu (right to candidate) untuk ikut serta dalam
Pilkada Kabupaten Nabire;
- Pengadu harus berupaya untuk kembali mengikuti proses dengan cara
yang lebih panjang dengan biaya, tenaga dan waktu yang lebih
banyak dengan melalui proses hukum, seperti saat ini dengan
mengajukan pengaduan ke DKPP;
4. Perbuatan Para Teradu, berpotensi menimbulkan konflik di lapangan,
khususnya di Kabupaten Nabire, dengan kelalaian Para Pengadu yang
berdampak sangat fatal bagi Pengadu dan menimbulkan kemarahan dari
para Pendukung Pengadu, terlebih Pengadu sebagai bakal pasangan
bupati dan wakil bupati yang asal dan asli penduduk Kabupaten Nabire;
[2.2] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan
kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menerima Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu;
3. Memberhentikan Para Teradu secara tetap sebagai komisioner KPU
Kabupaten Nabire
[2.3] ALAT BUKTI PENGADU
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-
bukti sebagai berikut:
Bukti Keterangan
Bukti P-1 : TANDA TERIMA PENYERAHAN Dokumen Dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Nabire Tahun 2020 Tanggal 24 Februari 2020;
Bukti P-2 : Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan
dan Sebaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire
Tahun 2020 Tanggal 24 Februari 2020 dengan rincian;
- Jumlah dukungan yang diserahkan 22.466
- Jumlah dukungan yang lengkap 20.345
- Jumlah dukungan yang tidak lengkap 2.121
Bukti P-3 : Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data
Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Tanggal 21
Maret 2020 Tentang Hasil Verifikasi Hasil Administrasi dengan
hasil :
- Jumlah dukungan awal 22.466
- Memenuhi syarat 18.509
- Tidak Memenuhi Syarat 3.957
Bukti P-3A : Rekapilasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire
Tahun 2020;
Bukti P-4 : Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Tanggal 25
Maret 2020;
Bukti P-5 : Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Di
Tingkat Kabupaten Tanggal 21 Juli 2020 Tentang Hasil
Rekapitulasi Verifikasi Faktual, yang hasilnya adalah sebanyak
8.120 dukungan;
Bukti P-5A : Foto Verifikasi Faktual dilakukan di Rumah RT Kelurahan Nabire:
Bukti P-5B : Foto verifikasi Faktual di Rumah RT Kelurahan Morgo;
Bukti P-5C : Foto verifikasi Faktual di Rumah RT Kelurahan Nabarua;
Bukti P-5D : Foto verifikasi Faktual di rumah RT Kelurahan Sriwini
Bukti P-6 : Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan
Sebaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun
2020 (B.1.KWK Perseorangan Perbaikan) Tanggal 29 Juli 2020
Tentang Hasil Pengecekan Formulir B.1.KWK Perseorangan
Perbaikan :
- Jumlah dukungan yang diserahkan 26.474 B.1.KWK
Perseorangan Perbaikan
- Jumlah dokumen yang lengkap 9.483 B.1.KWK
Perseorangan Perbaikan
- Jumlah dokumen yang tidak lengkap 16.991 B.1.KWK
Perseorangan Perbaikan
Bukti P-7 : Rekapitulasi Hasil Pengecekan Perbaikan Dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Nabire Tahun 2020 Dari KPU Kabupaten Nabire Tanggal 29 Juli
2020 Tentang Jumlah total :
- Dukungan awal perbaikan 26.474
- Tidak Memenuhi Syarat 16.837
- Memenuhi Syarat 9.482
Bukti P-8 : Putusan Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor :
004/PS/BWSL.NABIRE.33.21/VIII/2020 Tanggal 15 Agustus 2020
Tentang :
- Pembatalan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan
Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020
Masa Perbaikan Tanggal 29 Juli 2020
- Perintah kepada KPU Kabupaten Nabire (Para Teradu)
untuk melakukan pengecekan kembali terkait dukungan
perbaikan Pemohon (Pengadu) hanya terhadap dokumen
dukungan perbaikan yang tidak memenuhi syarat (TMS)
sebanyak 16.991 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan
Bukti P-9 : Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran
Dukungan Dalam Pemelihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Nabire Tahun 2020 Masa Perbaikan Tanggal 18 Agustus 2020
Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Nabire dengan hasil :
- Jumlah dokumen yang diserahkan 26.474 B.1.KWK
Perseorangan Perbaikan
- Jumlah dokumen yang lengkap 18.087 B.1.1.KWK
Perseorangan Perbaikan; dan
- Jumlah dokumen yang tidak lengkap 8.387 B.1.KWK
Perseorangan Perbaikan
Bukti P-10 : Penerimaan Laporan Dugaan Kehilangan Dokumen Dukungan
sebanyak 9.483 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan;
Bukti P-11 : Undangan Klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Nabire tanggal 31
Agustus 2020;
KETERANGAN SAKSI PENGADU
Saksi Pengadu bernama Martinus Pigome
- Bahwa saksi Matrinus Pigome bertindak sebagai ketua Tim LO Kabupaten
yang di amanahkan langsung. Saksi Martinus Pigome mengatakan bahwa
dukungan yang kami serahkan kepada KPU Kabupaten Nabire berjumlah
22. 466 dukungan. Di waktu yang sama, KPU Kabupaten Nabire
melakukan verifikasi administrasi denga jumlah 20. 345 dukungan
- Bahwa verifikasi faktual yang terjadi kejanggalan di tingkat PPS langsung
di dampingi oleh Tim LO Para Pengadu kemudian kami menerima
laporan, bahwa yang dilakukan oleh PPS didampingi PPL, mereka tersebut
tidak melakukan verifikasi secara door to door namun langsung
mengunjungi beberapa RT setempat untuk meminta keterangan.
Selanjutnya bahwa saksi Martinu Pigome menyampaikan ada 1 RT di
Kelurahan Karang Tumaritis, RT tersebut mengatakan jumlah
penduduknya sekian dan RT yang lain hanya menyampaikan secara lisan
disampaikan.
- Bahwa kami juga menerima laporan pada saat di lapangan, PPS tidak
pernah memberikan Formulir Model BA. KWK selain itu ada juga
masyarakat sekitar yang tidak memberikan dukungan kepada Para
Pengadu dan langsung dibubuhi tanda tangan oleh PSS dan kemudian
dokumen asli milik PPS, PPD sampai di tingkat KPU, kami tidak pernah
sekalipun melihat dokumen asli tersebut.
Saksi Pengadu bernama Herry Minggu
- Bahwa saksi Herry minggu adalah LO dilapangan dari bakal pasangan
calon Pengadu I dan Pengadu II.
- Bahwa bermula dari penyerahan tertanggal 24 februari 2020, Saksi Herry
Minggu menyerahkan KTP pertama berjumlah 22. 466 dukungan.
- Bahwa saksi Herry Minggu berada di kelurahan Nabarua. Pada saat di
kelurahan, saksi Herry Minggu menghitung hanya 40 rumah yang
dilakukan verifikasi akan tetapi di surat pernyataan yang tidak
mendukung Para Pengadu berjumlah 20 dukungan. Selanjutnya waktu
pleno di tingkat Distrik, dukungan untuk Para Pengadu tersebut
mencapai 131 dukungan, padahal di lapangan 20 orang yang tidak
memberikan dukungan.
- Bahwa perbaikan pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Nabire, saksi Herry
Minggu mengatakan Putusan Bawaslu tersebut yang diperiksa adalah
yang TMS berjumlah 16. 991 dukungan, tapi waktu saksi Herry Minggu
memeriksa di kantor KPU Kabupaten Nabire, dirinya merasa bingung
karena tidak mengetahui yang dukungan TMS dan yang mana dukungan
MS. Seharusnya Para Teradu secara profesional memisahkan hal tersebut
antara MS dan juga TMS tapi nyatanya di simpan dan di gabungkan
dalam 1 wadah.
Saksi Pengadu bernama Yulius Gobal
- Bahwa saya sebagai LO di kelurahan Karang Tumaritis, selanjutnya di
kelurahan karang tumaritis dukungan untuk Pengadu I berjumlah 1. 279
dukungan. Kemudian kami turun ke jalan bukan melakukan door to door
tetapi yang dilakukan verifikasi di RT hanya dua orang. Selanjutnya kami
ketemu dengan masyarakat hanya tiga orang, menurut saksi Yulius
Gobal, masyarakat tersebut menyatakan bahwa mereka sendiri
ungkapkan di mata tuhan, bahwa saya tidak memberikan ke Deki
Kayame dan mereka tidak membuat pernyataan.
- Bahwa Saksi Yulius Gobal dalam keterangannya mengatakan pada saat
jam 11.30 WIT tim dari kami memasukan dokumen di kantor KPU
Kabupaten Nabire, pada saat itu hanya beberapa orang anggota KPU yang
ada termasuk Teradu I, Teradu I mengatakan dokumen yang ada
dimasukan saja karena tempat ini, tempat insentif, jadi rekan semua
datang jam 7 pagi.
[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU
Dengan ini mengajukan Jawaban berdasarkan surat panggilan sidang dari DKPP
Nomor 023/PS.DKPP/SET.04/X/2020 dengan nomor perkara 107/PKE-
DKPP/X/2020 yang diajukan oleh PENGADU An. Decky Kayame dan Yunus
Pakopa melalui Kuasa Hukumnya Habel Rumbiak, SH, SpN yang beralamat di
Jln. Angsa No 26, Vuria Jalur 1, Kelurahan Wahno , Distrik Abepura, Kota
Jayapura, Propinsi Papua yang untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut
sebagai Pengadu/Terlapor
a. Dalam Pokok Perkara
1. Bahwa mengenai pengaduan PENGADU yang menyatakan PARA TERADU
dalam melakukan verifikasi faktual dukungan bakal Pasangan Calon
perseorangan diduga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 PKPU nomor 1
tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota sehingga
jumlah dukungan Pengadu menjadi berkurang. PARA TERADU akan tanggapi
sebagai berikut :
a. Bahwa mengenai dalil yang telah diuraikan diatas oleh PENGADU adalah
dalil yang sumir dan hanya berangkat dari asumsi PENGADU. Karena
PARA TERADU telah bekerja secara professional dan independen mengenai
tahapan, jadwal dan program penyelenggaran pemilihan Bupati dan wakil
Bupati Nabire tahun 2020 berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
82/pl.02.2-kpt/06/kpu/ii/2020;
b. Bahwa dalam dalilnya PENGADU tidak menjelaskan fakta tentang lokasi
kejadiannya?, siapa pejabat PPS yang melakukan hal tersebut? kapan
kejadiannya? berapa jumlah dukungan kongkrit yang dikurangi oleh PPS?
Fakta-fakta tersebut haruslah diuraikan oleh PENGADU agar unsur
perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh PPS sangat jelas,
yang mengakibatkan jumlah dukungan PENGADU berkurang;
c. Bahwa PARA TERADU tidak pernah menerima laporan dari PENGADU,
PPD/PPK, Pandis dan Bawaslu Kabupaten Nabire tentang apa yang
didalilkan oleh Pengadu mengenai PPS yang tidak bekerja berdasarkan
Pasal 23 PKPU nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas
peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota;
d. Bahwa jika merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan
Peraturan Komisi Pemilu Umum (PKPU), keberadaan PPS adalah bagian
yang tak terpisahkan dengan PARA TERADU, namun memiliki mandat dan
tanggung jawab yang berbeda, Oleh karenanya dalil yang diajukan oleh
PENGADU tidak tepat atau salah alamat yang ditujukan kepada PARA
TERADU atau pengaduan PENGADU Kurang Pihak yang seharusnya juga
mengadukan PPS. Namun sebagaimana PARA TERADU telah uraikan pada
huruf (b) diatas PPS wilayah mana yang bertanggung jawab atas
hilangnya dukungan PENGADU???
e. Bahwa keseluruhan proses tahapan verifikasi faktual diawasi sepenuhnya
dengan adanya keterlibatan Panwas Distrik dan Bawaslu kabupaten
Nabire;
f. Bahwa dalil Pengadu tentang Teradu dalam melakukan verifikasi faktual
dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan diduga tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal 23 PKPU nomor 1 tahun 2020 tentang
perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota mohon untuk
dikesampingkan atau setidaknya ditolak;
2. Bahwa mengenai pengaduan PENGADU yang menyatakan PARA TERADU
diduga tidak profesional dalam melaksanakan tahapan verifikasi perbaikan
dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati Nabire (B1
Kwk Perseorangan Perbaikan) milik PENGADU yang telah diserahkan pada
tanggal 27 Juli 2020, namun PARA TERADU baru melakukan verifikasi pada
tanggal 28 Juli 2020. PARA TERADU akan menanggapinya sebagai Berikut :
a. Bahwa benar PENGADU datang Ke Kantor KPU Kabupaten Nabire pada
tanggal 27 Juli 2020 dengan menyerahkan dokumen perbaikan
dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan diterima langsung
oleh PARA TERADU yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Verifikator
yaitu Kasubag Tehnis yang bertugas untuk melakukan verifikasi;
b. Bahwa pada saat PENGADU datang ke Kantor KPU untuk menyerahkan
dokumen tersebut, disaat yang bersamaan PARA TERADU bersama
dengan Tim verifikasi KPU Nabire sedang melaksanakan verifikasi
dokumen perbaikan Bakal Calon Perseorangan atas nama John Pakage,
S.IP dan Sepi Madai;
c. Bahwa oleh karena PARA TERADU disaat yang bersamaan masih
melakukan verifikasi dokumen perbaikan Bakal Calon Perseorangan atas
nama John Pakage, S.IP dan Sepi Madai maka PARA TERADU
melakukan komunikasi langsung dengan Tim LO (Penghubung) dan
PENGADU untuk membicarakan tentang berkas dokumen perbaikan
milik PENGADU. Tim LO (Penghubung) PENGADU tidak merasa
keberatan akhirnya disepakati berkas dokumen perbaikan PENGADU
akan di verifikasi esok harinya tanggal 28 Juli 2020;
d. Bahwa kesepakatan tentang jadwal verifikasi untuk berkas dokumen
perbaikan PENGADU juga dikomunikasikan dan dikoordinasikan juga
kepada Bawaslu Kabupaten Nabire yang hadir juga saat itu untuk ikut
mengawasi pelaksaanaan verifikasi tentang berkas dokumen perbaikan
dukungan bakal calon perseorangan;
e. Bahwa berkas dokumen perbaikan PENGADU yang diserahkan kepada
PENGADU maupun pada saat esoknya harinya, tanggal 28 Juli 2020
pada saat akan dilakukan verifikasi masih tersegel dan proses
keseluruhan tahapannya disaksikan langsung oleh Tim LO (Penghubung)
PENGADU dan BAWASLU Kabupaten Nabire;
f. Bahwa proses verifikasi dokumen perbaikan PENGADU dalam hal
pengecekan pada tanggal 28 Juli 2020 yang dilakukan oleh PARA
TERADU tidak menyimpang sebagaimana tertuang dalam PKPU nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
g. Bahwa PKPU nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang
Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2020 disebutkan “Penyerahan syarat dukungan
perbaikan Kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tanggal 25
Juli-27 Juli 2020, Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil
perbaikan tanggal 25 Juli -28 Juli 2020”;
h. Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami jelaskan diatas, maka dalil
PENGADU tidak beralasan hukum mohon untuk dikesampingkan atau
setidaknya ditolak;
3. Bahwa mengenai pengaduan PENGADU menyatakan PARA TERADU
menjadikan jumlah dukungan PENGADU adalah Nol karena dokumen
dukungan perbaikan Form Model B.1.1-KWK perseorangan hasil cetak silon
tidak disusun secara berurutan sesuai Form B.1 KWK Perseorangan. Akan
kami Tanggapi sebagai berikut :
a. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGADU adalah sesuatu yang tidak
benar karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Keputusan
KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada BAB III huruf (B)
Menyatakan “Formulir Model B.1-KWK Perseorangan disusun
berdasarkan hasil Cetak Model B.1.1-KWK Perseorangan”, dan hal ini
tidak dilakukan oleh PENGADU;
b. Bahwa PENGADU menyusun berdasarkan abjad dari Model B.1-KWK
Perseorangan. Dalam Proses Pengecekan yang dilakukan dari Tanggal 28
Juli 2020 jam 11.00 WIT Dokumen Dukungan Perbaikan PENGADU tidak
dapat ditemukan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sesuai daftar
nama yang ada dalam Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan,
sehingga PARA TERADU memerintahkan kepada PENGADU untuk
menyusun Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan berdasarkan Model
B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan tidak disusun berdasarkan abjad
nama;
c. Bahwa Penyusunan Dokumen dukungan perbaikan dilakukan oleh
PENGADU dengan melibatkan Tim PENGADU kurang lebih sebanyak 15
Orang. Sampai dengan batas Waktu yang ditentukan sesuai dengan PKPU
Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020 Jam 24.00 WIT, Proses
penyusunan yang dilakukan oleh Tim PENGADU belum dapat
diselesaikan, sehingga PARA TERADU masih memberikan kesempatan
sampai dengan Tanggal 29 Juli 2020 Pukul 10.00 WIT sesuai dengan
kesepakatan bersama BAWASLU Kabupaten Nabire;
d. Bahwa selanjutnya setelah proses penyusunan dilakukan oleh Tim
PENGADU dianggap selesai, maka PARA TERADU mulai melakukan
pengecekan terhadap Model B.1.1.-KWK Perseorangan Perbaikan dengan
cara PARA TERADU membacakan Model B.1.1-KWK Perseorangan
Perbaikan dan Tim PENGADU Menunjukkan Model B.1-KWK
Perseorangan Perbaikan. Dari hasil pengecekan Tim PENGADU tidak
dapat memperlihatkan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan kepada
PARA TERADU sehingga PARA TERADU menyatakan Tidak Memenuhi
Syarat sesuai Hasil Pengecekan secara Bersama-sama antara PARA
TERADU dan Tim PENGADU yang disaksikan langsung oleh Bawaslu
Kabupaten Nabire;
e. Bahwa Penyusunan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan
berdasarkan urutan nama yang ada di Model B.1.1-KWK Perseorangan
Perbaikan dilakukan oleh Tim PENGADU bukan oleh PARA TERADU
sebagaimana yang tertuang dalam BAB III huruf (c) tentang Input Data
dukungan Melalui Silon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia nomor 82/pl.02.2-kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman
Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2020;
f. Bahwa PARA TERADU dalam tahapan terkait dengan pengecekan jumlah
dukungan dan sebaran lokasi berkas dokumen PENGADU menggunakan
dasar pijakan pada BAB III tentang Indikator keabsahan dokumen
dukungan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
nomor 82/pl.02.2-kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis
Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
g. Bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah kami uraikan diatas, maka
dalil PENGADU yang menyatakan PARA TERADU membuat dukungan
PENGADU menjadi nol tidak memiliki alasan hukum sehingga mohon
dikesampingkan atau setidaknya ditolak;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGADU yang menyatakan PARA TERADU
tidak menjalankan putusan Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor
004/PS/BWSL.Nabire.33.21/VII/2020 yang isi putusannya memerintahkan
PARA TERADU melakukan pengecekan kembali terkait dukungan PENGADU
sepanjang untuk dukungan perbaikan yang tidak memenuhi syarat (TMS)
berjumlah 16.991 KWK perseorangan perbaikan. Kami akan menanggapinya
sebagai berikut :
a. Bahwa Dalam putusan Bawaslu Nabire Nomor
004/BWSL.NABIRE.33.21/VIII/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 yang
memutuskan :
1 Menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah
Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Masa Perbaikan tanggal 29 Juli
2020;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan kembali
terkait dukungan perbaikan Pemohon sepanjang berlaku untuk
dukungan perbaikan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat
(TMS) dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam dimulai
pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020;
b. Bahwa berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Nabire, PENGADU tidak
menguraikan secara keseluruhan amar putusan Bawaslu Kabupaten
Nabire dan hanya berpegang pada amar putusan angka (3). Bila
berdasarkan amar putusan angka (2) Bawaslu Kabupaten Nabire sangat
jelas dan terang benderang dinyatakan bahwa Berita Acara Hasil
pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan yang
dikeluarkan oleh PARA TERADU dengan sendirinya BATAL DEMI HUKUM
sehingga berdasarkan amar putusan tersebut PARA TERADU memulai
pengecekan berkas pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan
milik PENGADU secara keseluruhan;
c. Bahwa Jumlah Dukungan Perbaikan yang disampaikan Model B.2-KWK
Perseorangan Perbaikan yang dilampiri Model B.1.1-KWK Perseorangan
Perbaikan dan Model B.1-KWK Perseorangan adalah sebanyak 26. 474
Dukungan;
d. Bahwa Pada saat PARA TERADU akan melakukan pengecekan yang
dimulai Tanggal 18 Agustus 2020 pukul 00.15 WIT dengan cara Petugas
Pengecekan membacakan nama yang terdapat pada Model B.1.1-KWK
Perseorangan Perbaikan dan diminta kepada Tim PENGADU untuk
menunjukkan Model B.1-KWK Perseorangan, Tim PENGADU tidak dapat
menunjukkan, sehingga PENGADU meminta kepada TERADU untuk
diberikan waktu menyusun Model B.1-KWK Perseorangan sesuai Daftar
urutan nama yang terdapat dalam Mode B.1.1-KWK Perseorangan
Perbaikan;
e. Bahwa PARA TERADU meminta pendapat dan persetujuan Bawaslu
Kabupaten Nabire, setelah ada persetujuan dari Bawaslu maka PARA
TERADU memberikan waktu kepada Tim PENGADU untuk melakukan
penyusunan Model B.1-KWK Perseorangan sampai batas waktu yang
ditentukan pada Tanggal 18 Agustus 2020 pukul 10.00 WIT. Namun
Karena Tim PENGADU belum dapat menyelesaikan penyusunan Model
B.1-KWK Perseorangan, maka diberikan perpanjangan waktu untuk
pelaksanaan pengecekan;
f. Dalam penyusunan B.1-KWK Perseorangan, banyak dokumen model B.1-
KWK Perseorangan yang tidak digunakan dan dibuang oleh Tim
PENGADU yang berhamburan dilantai kantor KPU Nabire dan sebagian
diletakkan dalam Karton.
g. Bahwa Pada pukul 12.00 WIT PARA TERADU mulai melakukan
pengecekan terhadap dokumen dukungan Model B.1.1-KWK Perseorangan
Perbaikan dan Model B.1-KWK Perseorangan terhadap Dokumen
dukungan perbaikan yang telah disusun oleh Tim PENGADU dan untuk
dokumen yang belum selesai disusun tetap dilanjutkan oleh Tim
PENGADU;
h. Bahwa Pada Pukul 23.00 WIT semua kegiatan penyusunan dihentikan
untuk menyelesaikan pengecekan, Pengecekan yang dilakukan dari Pukul
12.00 – 23.00 WIT dimana waktu yang disediakan 1 Jam untuk
penginputan Hasil Pengecekan dan pembuatan Berita Acara, KPU
Kabupaten Nabire menggunakan Indikator pengecekan sesuai Keputusan
KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 dan terkait hal itu juga
PARA TERADU tetap berpegang pada mekanisme ketentuan tahapan,
jadwal dan Program PKPU nomor 5 tahun 2020;
i. Bahwa Hasil pengecekan bersama dokumen perbaikan pasca putusan
Bawaslu antara PARA TERADU dan PENGADU bersama Timnya dengan
disaksikan lansgung oleh Bawaslu Kabupaten Nabire didapatkan hasil
yang mana dokumen yang memenuhi syarat/lengkap adalah sebanyak
18.087 dukungan sedangkan sisanya yang tidak memenuhi syarat
dukungan dikarenakan adanya dukungan ganda, ketiadaan fotocopy KTP
dukungan dan surat pernyataan dukungan sebagaimana diatur dalam
Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang
indikator keabsahan bahwa dukungan terhadap calon perseorangan
harus disertai dengan surat/formulir pernyataan dukungan dan fotocopy
KTP;
j. Bahwa Berdasarkan uraian diatas, dikarenakan jumlah dukungan tidak
mencukupi maka PENGADU tidak dapat mengikuti tahapan verifikasi
adminstrasi hal ini sesuai ketentuan Pasal 32C ayat (2) PKPU 18 Tahun
2019 “Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Huruf b
: “ tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan
dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat
mengikuti tahapan verifikasi Adminstrasi”
k. Bahwa Mengacu pada pasal tersebut, maka KPU Kabupaten Nabire
menyatakan dokumen dukungan perbaikan bakal pasangan calon
perseorangan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan ditolak, yang
dituangkan dalam Berita Acara Model BA.1-KWK Perbaikan Perseorangan
Tanggal 18 Agustus 2020.
[2. 5] KESIMPULAN PARA TERADU
Dengan ini mengajukan kesimpulan berdasarkan sidang pada hari selasa, tanggal
27 Oktober 2020 dengan nomor perkara 107/PKE-DKPP/X/2020 yang diajukan
oleh PENGADU An. Decky Kayame dan Yunus Pakopa melalui Kuasa Hukumnya
Habel Rumbiak, SH, SpN yang beralamat di Jln. Angsa No 26, Vuria Jalur 1,
Kelurahan Wahno , Distrik Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua yang untuk
selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Pengadu/Terlapor
a) Dalam Pokok Perkara
1. Bahwa benar PARA TERADU telah bekerja secara professional dan
independen mengenai tahapan verifikasi faktual dengan melakukan
koordinasi dengan seluruh PPS yang ada. Hal ini di perkuat dengan bukti
yang diajukan oleh PARA TERADU dan diperkuat oleh keterangan PIHAK
TERKAIT (Bawaslu Kabupaten Nabire);
2. Bahwa benar laporan Pengaduan PENGADU tidak berdasarkan fakta yang
ada dengan menyatakan PPS hanya melakukan verifikasi faktual dengan
hanya mendatangi RT setempat. Hal ini diperkuat oleh keterangan dari
PIHAK TERKAIT yang menyatakan PPS mendatangi RT setempat hanyalah
ingin memastikan apakah benar dukungan warga RT setempat kepada
PENGADU;
3. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap, PENGADU tidak dapat
membuktikan jumlah dukungannya telah dikurangi oleh PPS dalam
verifikasi faktual tersebut baik dalam alat bukti, keterangan saksi
PENGADU.
4. Bahwa laporan Pengaduan Pengadu baru diketahui dalam persidangan oleh
PARA TERADU dan PIHAK TERKAIT tentang adanya verifikasi faktual yang
dilakukan oleh PPS pada 12 Kampung yang mengakibatkan jumlah
dukungan PENGADU berkurang. Laporan tersebut tidak pernah dilaporkan
oleh PENGADU kepada PPL, PANDIS dan BAWASLU Kabupaten Nabire
(PIHAK TERKAIT);
5. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Bahwa proses verifikasi dokumen
perbaikan PENGADU dalam hal pengecekan pada tanggal 28 Juli 2020 yang
dilakukan oleh PARA TERADU tidak menyimpang sebagaimana tertuang
dalam PKPU nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program
dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2020 yang menyebutkan Penyerahan syarat dukungan perbaikan Kepada
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tanggal 25 Juli-27 Juli 2020,
Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan tanggal 25 Juli -28
Juli 2020” Hal ini diperkuat dengan Bukti yang diajukan oleh PARA
TERADU, Keterangan saksi TERADU dan keterangan dari PIHAK TERKAIT;
6. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2020 pada saat penyerahan berkas
dukungan perbaikan, dokumen milk PENGADU masih dalam keadaan
tersegel hingga esok harinya tanggal 28 Juli 2020 pukul 10.00 barulah
dibuka oleh Tim Verifikator KPU Nabire yang disaksikan langsung Tim
PENGADU, Bawaslu Kabupaten tanpa adanya keberatan dari PENGADU dan
timnya saat itu. Hal ini diperkuat oleh Bukti yang diajukan PARA TERADU,
keterangan saksi TERADU dan PENGADUserta keterangan dari PIHAK
TERKAIT;
7. Bahwa benar PENGADU menyusun berdasarkan abjad dari Model B.1-KWK
Perseorangan bukan berdasarkan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan
disusun berdasarkan hasil cetak silon Model B.1.1-KWK Perseorangan
sehingga model penyusuan yang dilakukan oleh PENGADU tidak sesuai
dengan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada BAB
III huruf (B) Menyatakan “Formulir Model B.1-KWK Perseorangan disusun
berdasarkan hasil Cetak Model B.1.1-KWK Perseorangan”. Hal ini diperkuat
oleh Keterangan PARA TERADU, Keterangan saksi PARA TERADU dan
Keterangan dari PIHAK TERKAIT;
8. Bahwa benar PARA TERADU dalam melaksanakan tahapan terkait dengan
pengecekan jumlah dukungan dan sebaran lokasi berkas dokumen
PENGADU menggunakan dasar pijakan pada BAB III tentang Indikator
keabsahan dokumen dukungan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia nomor 82/pl.02.2-kpt/06/KPU/II/2020 Tentang
Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2020;
9. Bahwa tidak benar PARA TERADU tidak menjalankan putusan Bawaslu
Nomor 004/BWSL.NABIRE.33.21/VIII/2020 Tanggal 14 Agustus 2020, hal
ini diperkuat oleh bukti yang diajukan oleh PARA TERADU, keterangan saksi
TERADU dan Keterangan PIHAK TERKAIT;
10. Bahwa benar dalam penyusunan model B.1-KWK Perseorangan, banyak
dokumen model B.1-KWK Perseorangan PENGADU yang tidak digunakan
dan dibuang oleh Tim PENGADU yang berhamburan dilantai kantor KPU
Nabire dan sebagian diletakkan dalam Karton. Hal ini diperkuat oleh
Keterangan PIHAK TERKAIT;
11. Bahwa benar hasil pengecekan bersama dokumen perbaikan pasca putusan
Bawaslu antara PARA TERADU dan PENGADU bersama Timnya dengan
disaksikan lansgung oleh Bawaslu Kabupaten Nabire didapatkan hasil yang
mana dokumen yang memenuhi syarat/lengkap adalah sebanyak 18.087
dukungan sedangkan sisanya yang tidak memenuhi syarat dukungan
dikarenakan adanya dukungan ganda, ketiadaan fotocopy KTP dukungan
dan surat pernyataan dukungan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU
Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang indikator keabsahan
bahwa dukungan terhadap calon perseorangan harus disertai dengan
surat/formulir pernytaan dukungan dan fotocopy KTP. Dikarenakan jumlah
dukungan tidak mencukupi maka PENGADU tidak dapat mengikuti tahapan
verifikasi adminstrasi hal ini sesuai ketentuan Pasal 32C ayat (2) PKPU 18
Tahun 2019 “Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
Huruf b : “ tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan
dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak
dapat mengikuti tahapan verifikasi Adminstrasi”. Dan dituangkan dalam
Berita Acara Model BA.1-KWK Perbaikan Perseorangan Tanggal 18 Agustus
2020. Hal ini diperkuat oleh bukti yang diajukan oleh PARA TERADU,
keterangan saksi TERADU dan Keterangan PIHAK TERKAIT;
[2. 6] PETITUM PARA TERADU
Bahwa oleh karena hal tersebut di atas dengan ini Para Teradu memohon kepada
Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum untuk mengambil Amar
sebagai berikut:
1. Menolak Pengaduan PENGADU untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Wilhelmus Degey selaku Ketua merangkap
Anggota KPU Kabupaten Nabire, Teradu II Nelius Agapa, Teradu III Daniel Denny
Merin, Teradu IV Rahman Syaiful, dan Teradu V Jhoni Kambu masing-masing
selaku Anggota KPU Kabupaten Nabire.
[2. 7] ALAT BUKTI PARA TERADU
Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan bukti-bukti
sebagai berikut:
Bukti Keterangan
Bukti T-1 : Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan
sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Nabire Tahun 2020 atas nama Pengadu (BA.1 KWK),
tanggal 24 Februari 2020;
Bukti T-2 : Berita Acara hasil Verifikasi Administrasi kesesuaian data
pendukung dengan surat pernyataan dukungan pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 atas nama
Pengadu (BA.2 KWK), tanggal 21 Maret 2020;
Bukti T-3 : Berita Acara hasil Verifikasi dugaan dukungan ganda bakal
pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 atas nama Pengadu (BA.4
KWK), tanggal 25 Maret 2020;
Bukti T-4 : Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan bakal pasangan
calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Nabire Tahun 2020 atas nama Pengadu (yang
dilaksanakan oleh PPS);
Bukti T-5 : Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran
dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Nabire Tahun 2020 (BA.1 KWK) dengan lampiran rekapitulasi hasil
pengecekan perbaikan dukungan dalam bentuk Excel dan
lampiran hasil pengecekan perbaikan yang telah ditandatangani
oleh Tim Pengadu, tanggal 29 Juli 2020;
Bukti T-6 : Putusan Bawaslu Kabupaten Nabire, tanggal 15 Agustus 2020;
Bukti T-7 : Berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran
dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Nabire Tahun 2020 masa perbaikan (BA.1 KWK perseorangan
perbaikan atas nama Pengadu pasca putusan Bawaslu Kabupaten
Nabire nomor : 004/PS/BWSL.NABIRE.33.21/VIII/2020 dengan
lampiran rekapitulasi hasil pengecekan perbaikan dukungan
dalam bentuk excel dan lampiran hasil pengecekan perbaikan yang
telah ditandatangani oleh TIM Pengadu, tanggal 18 Agustus 2020
Bukti T-8 : Dokumentasi poto pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran
dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Nabire Tahun 2020 atas nama Pengadu pasca putusan Bawaslu
Kabupaten Nabire nomor :
004/PS/BWSL.NABIRE.33.21/VIII/2020 di kantor KPU Kabupaten
Nabire dengan disaksikan dan diawasi langsung Bawaslu
Kabupaten Nabire, tanggal 18 Agusutus 2020;
Bukti T-9 : Dokumtasi Video pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran
dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Nabire Tahun 2020 masa perbaikan atas nama Pengadu Pasca
Putusan Bawaslu Kabupaten Nabire dengan nomor :
004/PS/BWSL.NABIRE.33.21/VIII/2020 dikantor KPU Kabupaten
Nabire dengan disaksikan dan diawasi langsung Bawaslu
Kabupaten Nabire, tanggal 18 Agustus 2020;
Bukti T-10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
82/pl.02.2-kpt/06/kpu/II/2020 (Susunan B.1-KWK sesuai urutan
B.1.1-KWK pada BAB III Bagian B);
Bukti T-11 : Dokumentasi Foto verifikasi faktual di Kelurahan Kalibobo (Tim LO
Pengadu dan Para Teradu, Tanggal 06 Juli 2020;
Bukti T-12 : Dokumentasi video verifikasi faktual di Kelurahan Kalibobo (Tim
LO Pengadu dan Para Teradu, Tanggal 01 Juli 2020;
Bukti T-13 : BA.5-KWK Hasil Pleno verifikasi faktual PPS pada kelurahan-
kelurahan Distrik Nabire;
Bukti T-14 : BA.6-KWK Hasil Pleno verifikasi faktual oleh PPD pada Distrik
Nabire, tanggal 18 Juli 2020;
Bukti T-15 : B.1.1 KWK Perbaikan, Surat Pernyataan Daftar Nama pendukung
Bakal pasangan Calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan
wakil bupati Nabire tahapan Perbaikan , tanggal 26 Juli 2020
(Contoh Pada beberapa kelurahan distrik Nabire, yakni
Kaliharapan, Kalisusu, Siriwini);
Bukti T-16 : Dokumentasi foto saat penyerahan dan pengecekan dukungan
perbaikan oleh Penggugat kepada tergugat, tanggal 28 Juli 2020;
Bukti T-17 : Dokumentasi Foto saat verifikasi Faktual dukungan Perseorangan
Kelurahan Karang Tumaritis (PPS, LO Pengadu dan PPL);
Bukti T-18 : Dokumentasi video saat verifikasi Faktual dukungan Perseorangan
Kelurahan Karang Tumaritis (PPS, LO Pengadu dan PPL);
Bukti T-19 : Lampiran BA.5-KWK Kelurahan Nabire.
KETERANGAN SAKSI TERADU
Saksi Teradu bernama Janrio Michael Barus bekerja sebagai staf di
kantor KPU Kabupaten Nabire
- Bahwa di KPU Kabupaten Nabire saya berperan sebagai operator dari
SILON, disini kita dalam melaksanakan verifikasi faktual, saya
menyaksikan sendiri bagaimana tim tim di KPU Nabire khususnya
Komisioner dibagi bagi berdasarkan wilayah koordinator wilayah
masing masing untuk melakukan control bagaimana kerja PPS di
lapangan. Kegiatan PPS tersebut termuat sebagaimana poto poto
kegiatan tersebut dan supervisi yang dilakukan komisioner untuk
melakukan pengawasan ditingkat PPS.
- Bahwa hasil dari laporan verifikasi faktual, kami mempunyai arsipnya,
sebagai contoh adalah BA.5 KWK itu merupakan rekapitulasi tingkat
PPS yang disertakan oleh PPD yaitu BA.6 KWK. Selanjutnya BA.5 KWK
ini adalah hasil dari rekapitulasi perkampung, contohnya, satu
kampung atau di kelurahan Sriwini itu jelas didalam itu hasil pleno
daripada PPD.
[2.8] KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Ketua dan Anggota Bawaslu
Kabupaten Nabire selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan bahwa :
1. Keterangan Hasil Pengawasan Terkait Masa Penyerahan Perbaikan
1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nabire pada saat masa penyerahan perbaikan pada tanggal 25
s.d 26. Juli 2020 tidak ada bakal pasangan calon perseorangan yang
menyerahkan syarat dukungan dan sebaran pada masa perbaikan kepada
KPU Nabire. (Bukti PK-01)
1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nabire pada tanggal 27 Juli 2020, pasangan bakal calon John
Pakage dan Sepi Madai menyerahkan dokumen dukungan perbaikan pada
pukul 22.25 WIT dengan jumlah dukungan 23.323 yang tersebar di 14
Distrik, Kemudian pasangan bakal calon perseorangan atas nama Deki
Kayame dan Yunus Pakopa menyerahkan dokumen dukungan perbaikan
pukul 23.30 WIT dengan jumlah dukungan 26.474 yang tersebar di 15
Distrik. Selanjutnya KPU Kabupaten Nabire langsung mengarahkan tim
verifikator untuk segera melakukan pengecekan. Tim verifikator KPU dan
LO dari kedua bakal pasangan calon memeriksa berkas dukungan
perbaikan formulir model B.1-KWK dan B.1.1-KWK serta formulir model
B.2-KWK. Setelah, tim verifikator KPU dan LO dari kedua bakal pasangan
calon melakukan pengecekan ditemukan bahwa berkas dukungan tidak
disusun berurutan atau acak. (Bukti PK-02)
2. Keterangan Hasil Pengawasan Pengecekan Dokumen Perbaikan.
2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nabire Secara Langsung terhadap pengecekan syarat dukungan
dan sebaran perbaikan calon independen Kabupaten Nabire, pada hari
Selasa, 28 Juli 2020, bertempat di Kantor KPU Nabire, dapat kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Dokumen dukungan perbaikan yang diserahkan kedua bakal pasangan
calon berada dalam kondisi acak, sehingga KPU memerintahkan tim
penghubung kedua pasangan Balon untuk mengurutkan atau
merapikan dokumen dukungan dari masing-masing bakal pasangan
calon. Jika sudah ada kampung yang berkas dukungannya telah
dirapikan atau diurutkan maka tim verifikator KPU Kabupaten Nabire
langsung mengecek dokumen dukungan perbaikan. Meski demikian,
hingga pukul 23:45 WIT tanggal 28 Juli 2020 tim Verifikator KPU tidak
dapat menyelesaikan proses pengecekan dokumen dukungan perbaikan
milik kedua bakal pasangan calon.
- KPU Kabupaten Nabire meminta pendapat dari Bawaslu Kabupaten
Nabire, untuk memperoleh penambahan waktu pengecekan Bawaslu
Kabupaten Nabire menyarankan secara lisan pada KPU Kabupaten
Nabire untuk berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua untuk
menanyakan terkait tambahan waktu pengecekan.
- Hasil koordinasi KPU Kabupaten Nabire dengan KPU Provinsi Papua
menyetujui penambahan waktu dan menyarankan KPU Kabupaten
Nabire untuk berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Nabire. Setelah
berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Nabire. Bawaslu
menyarankan secara lisan pada KPU Kabupaten Nabire untuk
melakukan pengecekan hingga pukul 04:00 WIT, dengan alasan Tim
Penghubung bakal calon dan Tim Verifikasi KPU Nabire belum selesai
melakukan penyusunan atau merapikan berkas dukungan dan
pengecekan dokumen dukungan perbaikan;
- KPU akhirnya mengeluarkan berita acara pengecekan untuk pasangan
John Pakage dan Sepi Madai dengan jumlah total dukungan 23.323,
untuk jumlah yang memenuhi syarat adalah 19.789 sedangkan sisanya
3.534 tidak memenuhi syarat dengan sebaran 14 Distrik;
- Sedangkan berita acara yang dikeluarkan untuk pasangan bakal calon
Deki Kayame dan Yunus Pakopa dengan jumlah total dukungan 26.474,
untuk jumlah yang memenuhi syarat adalah 9.483 sedangkan sisanya
16.991 tidak memenuhi syarat dengan sebaran 15 Distrik;
- Kedua bakal calon tidak menerima hasil pengecekan yang dibacakan
oleh KPU Kabupaten Nabire sehingga menyampaikan akan mengajukan
keberatan pada Bawaslu Kabupaten Nabire. (Bukti PK-03)
3. Keterangan Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Yang Diajukan Oleh
Deki Kayame Dan Yunus Pakopa
3.1 Bahwa Pada tanggal 28 Agustus 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nabire menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan
oleh Deki Kayame Dan Yunus Pakopa dengan nomor laporan
011/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nabire telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi, dan
terlapor serta telah melakukan kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran
tersebut, dan telah mengeluarkan status laporan tidak dapat ditindaklanjuti
karena tidak memenuhi syarat formil dan materil :
- Para saksi yang telah diklarifikasi memberikan keterangan yang
berbeda-beda sehingga peristiwa tidak jelas;
- Laporan telah melebihi ambang batas waktu 7 hari sejak peristiwa
diketahui pada tanggal 18 Agustus 2020 kemudian dilaporkan ke
Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 28 Agustus 2020.(Bukti PK-
04).
-
4. Keterangan Terhadap Pengajuan Sengketa Yang Diajukan Oleh Deki Kayame
Dan Yunus Pakopa
4.1 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire menerima
pengaduan permohonan sengketa pemilihan terkait Berita Acara KPU
Kabupaten Nabire Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 29 Juli
2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan
Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire
Tahun 2020 Masa Perbaikan yang diajukan oleh Deki Kayame dan Yunus
Pakopa sebagai bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Nabire yang memberikan surat Kuasa Khusus tertanggal
30 Juli 2020 kepada Marsius Karyanta Ginting, SH dan Oktovianus Tabuni,
SH. Permohonan sengketa diajukan pada tanggal 3 Agustus 2020 yang
diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire dan
diregister dengan nomor 004/PS/BWSL.NABIRE.33.21/VIII/2020.(Bukti
PK-05)
5. Keterangan Terhadap Hasil Keputusan Sengketa Yang Diajukan Oleh Deki
Kayame Dan Yunus Pakopa
5.1 Bahwa terhadap pengajuan sengketa tersebut bawaslu Kabupaten Nabire
telah menerima, memeriksa, dan memutuskan sebagai berikut :
1. Menerima Permohonan Pemohon Untuk Sebagian
2. Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah
Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Nabire Tahun 2020 Masa Perbaikan Tanggal 29 Juli 2020;
3. Memerintahkan Termohon Untuk Melakukan Pengecekan Kembali
Terkait Dukungan Perbaikan Permohon Sepanjang Berlaku Untuk
Dukungan Perbaikan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
Dalam Waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) Jam Dimulai Pada Hari
Selasa Tanggal 18 Agustus 2020. (Bukti PK-05)
6. Keterangan Terhadap Pelaksanaan Putusan Sengketa Bawaslu Kabupaten
Nabire oleh KPU Kabupaten Nabire.
6.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nabire, KPU Kabupaten Nabire telah melaksanakan putusan
sengketa Bawaslu dengan melakukan pengecekan syarat dukungan dan
sebaran perbaikan calon perseorangan Kabupaten Nabire pasca putusan
Bawaslu, pada hari Selasa, 18 Agustus 2020 dari pukul 00.00 WIT s.d 24.00
WIT, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Nabire dengan hasil pengawasan
sebagai berikut :
- Pada hari Senin 17 Agustus 2020 pukul 23.40 WIT Pasangan Deki
Kayame dan Yunus Pakopa tiba di kantor KPU. Selanjutnya KPU
menunggu sampai pukul 00.00 WIT kemudian KPU Kabupaten Nabire
melakukan rapat dengan membacakan kembali putusan Bawaslu dan
sosialisasi tentang tahapan selanjutnya jika setelah pengecekan bakal
calon dinyatakan memenuhi syarat. Setelah KPU Kabupaten memulai
pengecekan ternyata berkas yang ada masih dalam kondisi acak
sehingga KPU Kabupaten Nabire dan bakal calon melakukan
kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut adalah KPU Kabupaten Nabire
memberikan waktu kepada bakal calon untuk merapikan atau
mengurutkan dokumen yang diacak hingga hari pukul 10.00 WIT.
- Pada hari Selasa 18 Agustus 2020 pukul 10.00 WIT berkas belum
selesai dirapikan atau diurutkan sehingga dilanjutkan sampai pukul
11.00 WIT.
- Tim pasangan bakal calon belum juga selesai merapikan atau
mengurutkan dokumen, maka KPU Kabupaten Nabire mengambil
inisiatif untuk mulai melakukan pengecekan pada berkas yang sudah
dirapikan didampingi oleh tim bakal calon, sementara tim bakal calon
yang lainnya tetap melanjutkan untuk merapikan atau mengurutkan
dokumen yang belum rapi.
- Pada pukul 23.30 WIT pemeriksaan berkas dukungan pasangan Deki
Kayame dan Yunus Pakopa selesai dilakukan
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dukungan pasangan
bakal calon Deki Kayame dan Yunus Pakopa yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten Nabire pasca putusan sengketa yaitu jumlah dukungan
sebanyak 26.474 setelah dilakukan pengecekan ditemukan jumlah
dukungan yang memenuhi syarat adalah 18.087 sedangkan sisanya
sebanyak 8.387 tidak memenuhi syarat, sehingga berdasarkan aturan
jumlah syarat dukungan tersebut belum memenuhi 2 kali lipat
kekurangan syarat jumlah dukungan bakal calon perseorangan atas
nama Deki Kayame dan Yunus Pakopa yaitu sebanyak 21.378 sehingga
bakal calon perseorangan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pokok aduan Pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu diduga
melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu atas perbuatannya
sebagai berikut:
[4.1.1] Bahwa para Teradu dalam melakukan verifikasi faktual dukungan Pengadu
sebagai bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Nabire, diduga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 1
Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakilwalikota, sehingga jumlah dukungan Pengadu
menjadi berkurang;
[4.1.2] Bahwa Para Teradu diduga tidak profesional dalam melaksanakan tahapan
verifikasi perbaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
Bupati Kabupaten Nabire milik para Pengadu yang telah diserahkan pada tanggal 27
Juli 2020, tetapi Para Teradu baru melakukan verifikasi pada tanggal 28 Juli 2020;
[4.1.3] Bahwa Para Teradu dalam melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten
Nabire Nomor: 004/PS/BWSL.Nabire.33.21/VII/2020 tidak sesuai dengan amar
putusan yang memerintahkan Para Teradu untuk melakukan pengecekan kembali
dukungan Pengadu sepanjang dukungan perbaikan dalam Formulir Model B.1 KWK
Perseorangan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 16.991. Para
Teradu justru memerintahkan Tim Pengadu untuk merapikan kembali seluruh
dokumen dukungan milik Pengadu;
[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak
seluruh dalil pengaduan dengan penjelasan sebagai berikut;
[4.2.1] Bahwa Para Teradu telah bekerja secara professional dan independen terkait
tahapan, jadwal dan program penyelenggaran pemilihan Bupati dan wakil Bupati
Kabupaten Nabire tahun 2020 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020
dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/pl.02.2-
kpt/06/kpu/ii/2020. Dalam tahapan proses verifikasi faktual, para Teradu tidak
pernah menerima laporan dari para Pengadu, PPD/PPK, Pandis ataupun Bawaslu
Kabupaten Nabire sebagaimana dalil Pengadu bahwa PPS dalam melakukan
verifikasi factual tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 1
tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017
tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota. Sebab PPS dalam melakukan verifikasi factual dihadiri
oleh LO dan diawasi oleh Panwas Distrik dan juga Bawaslu Kabupaten Nabire.
berdasarkan hal tersebut, menurut Para Teradu, dalil aduan Pengadu tidak
beralasan;
[4.2.2] Bahwa menurut para Teradu, membenarkan para Pengadu pada tanggal 27
juli 2020 datang ke kantor KPU Kabupaten Nabire menyerahkan dokumen
perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan
dan diterima langsung oleh Para Teradu. Selanjutnya dokumen perbaikan dukungan
diserahkan kepada Tim Verifikator untuk melakukan verifikasi. Pada saat yang
bersamaan Para Teradu dengan Tim Verifikasi KPU Kabupaten Nabire sedang
melaksanakan verifikasi dokumen perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
atas nama John Pakage dan Sepi Madai, maka Para Teradu menyampaikan kepada
LO Pengadu bahwa pengecekan dokumen dukungan perbaikan dilakukan pada
besok hari pada 28 Juli 2020. LO Pengadu tidak keberatan dan menyetujui untuk
dilakukan pengecekan dokumen dukungan perbaikan pada esok hari. Jadwal
tersebut dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Bawaslu Kabupaten Nabire
yang turut hadir mengawasi pelaksaanaan verifikasi berkas dokumen perbaikan
dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Berkas dokumen perbaikan
Pengadu tersebut pada saat akan dilakukan pengecekan masih tersegel dan seluruh
proses tahapan pengecekan disaksikan langsung oleh Tim LO Pengadu dan Bawaslu
Kabupaten Nabire. Proses pengecekan dokumen perbaikan milik Para Pengadu pada
tanggal 28 Juli 2020, menurut para Teradu telah dilakukan pengecekan sesuai
Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan
Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang menentukan
jadwal tahapan penyerahan dokumen dukungan perbaikan dari tanggal 25 s.d 27
Juli 2020, dan pengecekan jumlah dokumen dukungan perbaikan dan sebaran dari
25 s.d 28 Juli 2020. Berdasarkan hal tersebut, menurut para Teradu pengecekan
dokumen dukungan perbaikan para Pengadu masih dalam batas waktu yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut menurut
Para Teradu dalil Para Pengadu tidak beralasan;
[4.2.3] Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor
004/BWSL.NABIRE.33.21/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dalam amarnya, 1)
Menerima permohonan Pemohon untuk sebagian, 2) Membatalkan Berita Acara
Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Masa Perbaikan tanggal 29
Juli 2020, 3) Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan kembali
terkait dukungan perbaikan Pemohon sepanjang berlaku untuk dukungan
perbaikan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam waktu 1 X 24 (satu
kali dua puluh empat) jam dimulai pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020.
Sesuai dengan amar Putusan Bawaslu Kabupaten Nabire a quo, angka (2), Para
Teradu melakukan pengecekan berkas pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran
dukungan milik Pengadu secara keseluruhan. Jumlah dukungan perbaikan yang
disampaikan para Pengadu dalam Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan
yang dilampirkan ke dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan
Formulir Model B.1-KWK Perseorangan berjumlah 26.474 Dukungan. Saat Para
Teradu akan melakukan pengecekan tertanggal 18 Agustus 2020 dengan cara
membacakan nama yang terdapat pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan
Perbaikan dan kepada Tim Pengadu agar menunjukkan Formulir Model B.1-KWK
Perseorangan. Saat pengecekan Tim Pengadu tidak dapat menunjukkan Formulir
Model B.1-KWK Perseorangan sesuai dengan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan
yang dibacakan Tim Verifikasi para Teradu. Untuk para Teradu memberi waktu
waktu untuk menyusun kembali Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sesuai
Daftar urutan nama yang terdapat dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan
Perbaikan. Terkait hal tersebut Para Teradu meminta pendapat dan persetujuan
Bawaslu Kabupaten Nabire untuk memberikan waktu kepada Tim Pengadu agar
melakukan penyusunan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sampai batas waktu
yang ditentukan pada Tanggal 18 Agustus 2020 pukul 10.00 WIT. Tim Pengadu
belum dapat menyelesaikan penyusunan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan
sesiai dengan waktu yang diberikan, maka para Teradu memberikan perpanjangan
waktu. Pengecekan dokumen perbaikan dukungan dilakukan para Teradu dari
pukul 12.00 – 23.00 WIT. Jam 23.00-24.00 disediakan untuk penginputan Hasil
Pengecekan dan pembuatan Berita Acara, KPU Kabupaten Nabire dengan
menggunakan Indikator pengecekan sesuai Keputusan KPU Nomor: 82/PL.02.2-
Kpt/06/KPU/II/2020 dan Peraturan KPU nomor 5 tahun 2020. Pelaksanaan
pengecekan sebagai tindaklanjut Putusan Bawalu Kabupaten Nabire, diawasi
langsung oleh pihak Terkait dan hasilnya sebanyak 18.087 dukungan perbaikan
memenuhi syarat/lengkap sisanya tidak memenuhi syarat karena dukungan ganda,
tidak ada foto copy KTP pendukung, tidak ada surat pernyataan dukungan. Sesuai
dengan hasil pengecekan dokumen dukungan perbaikan Pengadu tidak memenuhi
syarat jumlah minimal dukungan sehingga ditolak dan dokumen dukungan Pengadu
tidak dapat mengikuti tahapan verifikasi adminstrasi, sebagaimana ketentuan Pasal
32C ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 “Dalam hal berdasarkan
pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perbaikan dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan Huruf b : “ tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali
jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan
Calon tidak dapat mengikuti tahapan verifikasi administrasi”. Para Teradu kemudian
menerbit Formulir Model BA.1-KWK Perbaikan Perseorangan tertanggal 18 Agustus
tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan dokumen dukungan perbaikan para
Pengadu sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan
dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan ditolak. Berdasarkan hal tersebut menurut
Para Teradu dalil Para Pengadu tidak beralasan;
[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen, serta fakta
yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat:
[4.3.1] Bahwa Pengadu mendalilkan Para Teradu melakukan verifikasi faktual
dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal
23 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, sehingga menyebabkan jumlah dukungan
Pengadu berkurang. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor
3 Tahun 2017 sebagaimana perubahan ketiga Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020,
verifikasi faktual dilakukan oleh PPS dengan cara mendatangi tempat tinggal
pendukung yang memenuhi syarat administrasi untuk mencocokkan kebenaran
nama, alamat pendukung dan dukungan kepada bakal pasangan calon. Para
Pengadu tidak menyebutkan secara spesifik PPS mana saja yang tidak
melaksanakan tugas verifikasi faktual sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017. Sebaliknya para
Teradu dapat menunjukkan bukti beberapa foto pelaksanaan verifikasi faktual yang
dilakukan oleh petugas PPS dari rumah ke rumah meskipun tidak dijelaskan secara
spesifik PPS mana saja. Mendatangi rumah pendukung dalam pelaksanaan
verifikasi faktual merupakan kewajiban PPS, namun demikian sesuai prosedur PPS
dapat meminta bakal pasangan calon atau tim penghubung menghadirkan seluruh
pendukung pada satu tempat dalam wilayah suatu desa/kelurahan yang telah
ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari jika pendukung tidak dapat ditemui.
Mekanisme demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan KPU
Nomor 3 Tahun 2017. Dalam melakukan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat
Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai petugas peneliti. Sangat
beralasan jika PPS melakukan komunikasi dan koordinasi dengan RT dan/atau RW
untuk melakukan penelusuran terhadap alamat pendukung yang secara
administrasi berada di wilayahnya. Saksi Martinus Pigome selaku Ketua Tim
Penghubung Pengadu bersama Saksi Herry Minggu dan Saksi Yulius Gobal dalam
keterangannya menyatakan bahwa PPS dalam melakukan verifikasi faktual tidak
menggunakan metode dari rumah ke rumah (door to door). Namun keterangan para
Saksi tersebut bersifat testimonium de auditu karena yang diterangkan para Saksi
dalam persidangan merupakan informasi yang diperoleh dari masyarakat. Selain itu
keterangan Saksi Herry Minggu yang menyatakan bahwa verifikasi faktual hanya
dilakukan pada 40 (empat puluh) rumah, sebanyak 20 (dua puluh) orang
menyatakan tidak mendukung tetapi saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil verifikasi
faktual tingkat distrik pernyataan tidak mendukung mencapai 131 (seratus tiga
puluh satu) tidak dilengkapi alat bukti dokumen yang dapat dikonfirmasi dengan
alat bukti para Teradu mengenai proses verifikasi faktual yang menyebabkan
berkurangnya dukungan para Pengadu. Untuk itu keterangan saksi baik secara
formil maupun secara materil tidak dapat dipertimbangkan. Selain itu, bakal
pasangan calon dan/atau tim penghubung yang turut serta dalam proses verifikasi
faktual sepatutnya menyampaikan keberatan secara langsung kepada PPS atau
melaporkan ke Panitia Pengawas Lapangan, Panwascam atau Bawaslu Kabupaten
Nabire terhadap setiap proses verifikasi factual yang dipandang tidak sesuai dengan
mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan disertai dengan alat bukti
yang meyakinkan. Tindakan demikian sangat penting untuk memastikan cara kerja
penyelenggara pemilu pada setiap tahapannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan sekaligus meminimalisir beban penyelenggara pemilu atas kemungkinan
terjadinya cacat administrasi yang tidak teratasi sesuai jadwal dan tahapan
penyelenggaraan pemilihan. Berdasarkan hal tersebut, dalil aduan Pengadu tidak
terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti
melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu;
[4.3.2] Menimbang pokok aduan Pengadu bahwa Para Teradu tidak profesional
dalam melaksanakan tahapan verifikasi dokumen dukungan perbaikan para
Pengadu sebagai bakal pasangan calon perseorangan yang diserahkan pada tanggal
27 Juli 2020 namun diperiksa pada tanggal 28 Juli 2020. Sesuai dengan Peraturan
KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan Peraturan KPU
Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menentukan jadwal tahapan penyerahan
dokumen dukungan perbaikan dari tanggal 25 s.d 27 Juli 2020, dan pengecekan
jumlah dokumen dukungan perbaikan dan sebaran dari 25 s.d 28 Juli 2020.
Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan para Teradu menerima dokumen
dukungan perbaikan para Pengadu pada tanggal 27 Juli 2020 dan melakukan
pengecekan pada tanggal 28 Juli 2020 beralasan hukum maupun etika. Para Teradu
tidak segera melakukan pengecekan setelah menerima dokumen dukungan
perbaikan para Pengadu pada tanggal 27 Juli 2020, oleh karena dokumen yang yang
diserahkan para Pengadu dan diterima para Teradu sekitar pukul 23.30 WIT
bertepatan dengan proses pengecekan dokumen dukungan perbaikan pasangan
calon perseorangan John Pakage dan Sepi Madai yang telah datang terlebih dahulu.
Penundaan pengecekan dokumen dukungan perbaikan dilakukan oleh para Teradu
setelah berkoordinasi dengan persetujuan Tim Penghubung para Pengadu serta
Bawaslu Kabupaten Nabire. Pengecekan dokumen perbaikan dukungan Pengadu
kemudian dilakukan pada tanggal 28 Juli 2020. Peristiwa pengecekan dokumen
dukungan perbaikan yang dilakukan oleh para Teradu, menurut DKPP dalam batas
waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal
tersebut, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan
DKPP. Para Teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku
penyelenggara pemilu;
[4.3.3] Menimbang aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Para Teradu
melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor:
004/PS/BWSL.Nabire.33.21/VII/2020 tidak sesuai dengan amar putusan yang
memerintahkan Para Teradu melakukan pengecekan kembali dokumen dukungan
Pengadu sepanjang dukungan perbaikan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
(TMS), berjumlah 16.991 KWK perseorangan perbaikan, tetapi Para Teradu justru
memerintahkan Tim Pengadu merapikan kembali seluruh dokumen dukungan milik
Pengadu sebanyak 26.474 Formulir Model B.1.KWK Perseorangan. Memperhatikan
Putusan Bawaslu Kabupaten Nabire, khususnya pada amar ketiga, tidak terdapat
perintah secara spesifik kepada para Teradu untuk melakukan pengecekan kembali
dokumen dukungan perbaikan para Pengadu sejumlah 16.991 tetapi
“Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan kembali terkait dukungan
perbaikan Pemohon sepanjang berlaku untuk dukungan perbaikan yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat (TMS) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam
dimulai pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2020”. Hal tersebut sinkron dengan
dokumen Formulir Model BA-1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diterbitkan para
Teradu pada Rabu tanggal 29 Juli 2020 pada lembar kedua yang menyatakan,
berdasarkan hasil pengecekan pada Tabel I dan Tabel II dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran
sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ditolak. Bahwa
dukungan perbaikan menjadi satu kesatuan dokumen untuk menentukan
keterpenuhan syarat minimal dukungan dan sebaran. Sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, para Pengadu mempunyai kewajiban menyusun
dokumen dukungan untuk memudahkan pengecekan keterpenuhan syarat
dokumen dukungan. Oleh sebab itu, tindakan para Teradu memerintahkan para
Pengadu untuk menyusun atau merapikan dokumen dukungan perbaikan berlasan
hukum dan etika. Berdasarkan hal tersebut, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan
jawaban para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melanggar kode
etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu;
[4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan
untuk mempertimbangkan.
