Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 172-PKE-DKPP/XI/2020 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 191- P/L-DKPP/XI/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 172-PKE- DKPP/XI/2020, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] Pengadu Nama : Ir. H. Iriadi DT. Tumanggung Pekerjaan : Bakal Calon Bupati Solok/ Aparatur Sipil Negara (ASN) Alamat : Jl. Kasnariansyah No.1104-b RT016/RW 005, 20 Ilir D IV Ilir Timur 1 Kota Palembang, Sumatera Selatan ----------------------------------MEMBERIKAN KUASA KEPADA------------------------------- Nama : 1. Ganefri Indra Yanti, S.H 2. Syaiwat Hamli, S.H Pekerjaan : Advokat/ PERADI Alamat : Jalan Letnan Darlis No. 05, Tanjung Paku, Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Pengadu;

TERHADAP [1.2] Teradu 1. Nama : Gadis M Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Solok Alamat : Jalan Sawah Pasie, Koto Baru, Kec. Kubung, Kab. Solok Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : Jons Manedi Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Solok Alamat : Jalan Sawah Pasie, Koto Baru, Kec. Kubung, Kab. Solok Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Yusrial Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Solok Alamat : Jalan Sawah Pasie, Koto Baru, Kec. Kubung, Kab. Solok Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Defil Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Solok Alamat : Jalan Sawah Pasie, Koto Baru, Kec. Kubung, Kab. Solok Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Vivin Zulia Gusmita Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Solok Alamat : Jalan Sawah Pasie, Koto Baru, Kec. Kubung, Kab. Solok Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama : Afri Memori Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Alamat : Jalan Panyakalan, Simp. Pulai, Kota Baru, Kab. Solok Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu VI; 7. Nama : Andri Junaidi Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Alamat : Jalan Panyakalan, Simp. Pulai, Kota Baru, Kab. Solok Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu VII; 8. Nama : Mara Prandes Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Alamat : Jalan Panyakalan, Simp. Pulai, Kota Baru, Kab. Solok Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Teradu VIII; Selanjutnya Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII disebut sebagai -------------------------Para Teradu; [1.3] membaca pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; mendengar jawaban Para Teradu; dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 191-P/L- DKPP/XI/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 172-PKE-DKPP/XI/2020, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut: a. Bahwa pelapor adalah pasangan alon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok. Yang didaftar oleh gabungan partai politik: Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Hanura ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok pada 06 September 2020 yang dihadiri langsung oleh Ketua dan Sekretaris partai pengusung dan diterima oleh Terlapor. b. Bahwa ketika pendaftaran ke KPU Kabupaten Solok Pelapor telah menyerahkan dokumen pencalonan dan dokumen calon sebagai syarat pendaftaran kepada Terlapor; c. Bahwa pada tanggal 9 September 2020 Pelapor melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika di Rumah Sakit M. Djamil Padang yang difasilitasi oleh Terlapor; d. Bahwa berdasarkan Model BA.HP-KWK tanggal 13 September 2020 tentang berita acara hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020, Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan wajib memperbaiki dokumen persyaratan calon, khususnya persyaratan Calon Bupati tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan; e. Bahwa adapun alasan dari Terlapor tidak menetapkan Pelapor sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 adalah karena bedasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan sehat jasmani dan Rohani yang diterbitkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat dan ditandantangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus Dr. Syaiful Azmi, SpDp, KGH tanggal 11 September 2020; f. Bahwa Pelapor menolak Keputusan yang dibuat oleh Terlapor dalam hal mana keputusan a quo diputuskan setelah membaca Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sehat Jasmani dan Rohani yang diterbitkan oleh IDI Wilayah Sumatera Barat. Keputusan mana menurut Pelapor telah jauh dari pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari Terlapor yang sama sekali Pelapor tahu tidak seorang pun yang tidak memiliki basis keilmuan di bidang kesehatan; g. Bahwa Terlapor pada tanggal 23 September 2020 yang tidak menetapkan Pelapor sebagai calon Bupati peserta Pemilhian Bupati Solok tahun 2020 dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok yang bernomor 80/PL/02.3- Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Berdasarkan uraian di atas yang mana Keputusan dari Terlapor yang tidak menetapkan Pelapor sebagai Calon Bupati Peserta Pemilihan Bupati Solok tahun 2020 maka Pelapor mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok pada tanggal 28 September 2020 dan diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan Nomor Register: 001/PS.REG/13.1303/IX/2020. Maka Bawaslu menetapkan jadwal sidang pertama yaitu tanggal 01 Oktober 1010 melalui surat panggilan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan bernomor 88/Bawaslu.SB-10/SEP/PM.07/02 tertanggal 29 September 2020, dengan agenda sidang tertutup (mediasi) yang dihadiri oleh Pelapor dengan Penasehat hukumnya dan Terlapor juga dihadiri oleh penasehat hukumnya yang mana Terlapor mempergunakan jasa pensehat hukum yang salah satunya bernama Dr. Aermadepa, S.H., M.H.,. dimana pada saat itu yang bersangkutan adalah salah satu anggota Tim Pemeriksa Daerah yaitu perpanjangan tangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang bertugas dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi kinerja dari KPU Kabupaten Solok dan Bawaslu Kabupaten SOlok serta jajarannya. Sebelum sidang berlangsung Pelapor melalui penasehat hukumnya sudah mengingatkan Bawaslu Kabuapten solok dan KPU Kabuapten SOlok Bahwa Dr. Aermadepa S.H., M.H., menurut kode etiknya tidak boleh beracara atau menjadi penasehat hukum, tetapi Bawaslu Kabupaten Solok tetap mengizinkan untuk ikut bersidang dan KPU Kabupaten Solok bersikukuh tetap memakai Saudari Dr. Aermadepa S.H., M.H., sebagai penasehat hukumnya. Pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 KPU sesuai dengan jadwal sidang dengan agenda yaitu pembacaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan oleh Pelapor dan sekaligus jawaban dari Terlapor yang mana saat sidang waktu itu KPU tetap mengikutsertakan penasehatan hukumnya yaitu Dr. Aermadepa S.H., M.H., lagi-lagi Pelapor mengingatkan Bawaslu dan KPU bahwa yang bersangkutan masih menjadi anggota dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang mana Bawaslu tetap mengizinkan untuk ikut bersidang. Pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 KPU sesuai dengan jadwal sidang yaitu dengan agenda yaitu penyerahan alat bukti dan pemeriksaan terhdap saksi Pelapor yang mana saat sidang waktu itu KPU tetap mengikutsertakan penasehatan hukumnya yaitu Dr. Aermadepa S.H., M.H., lagi-lagi Pelapor mengingatkan Bawaslu dan KPU bahwa yang bersangkutan masih menjadi anggota dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang mana Bawaslu tetap mengizinkan untuk ikut bersidang. Maka dari uraian di atas, selama tiga hari masa persidangan yaitu tanggal 01, 03, dan 04 Oktober 2020 yang mana diduga Bawaslu dan KPU (Terlapor) telah terjadi pelanggaran kode etik yang tetap mengikutsertakan Saudari Dr. Aermadepa S.H., M.H., sebagai penasehat hukumnya yang mana bersangkutan berstatus sebagai anggota Tim Pemeriksa Daerah. [2.2] PETITUM PENGADU Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan sembila alat bukti sebagai berikut: NO. KETERANGAN BUKTI 1. Berita Acara Penerimaan Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupti Solok 06 September 2020; 2. Jadwal Pemeriksaan Kesehatan tanggal 09 September 2020; 3. Model BA.HP-KWK tanggal 13 September 2020 tentang Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Oknum Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020; 4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan rohani yang diterbitkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat, tanggal 11 September 2020; 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Solok No. 80/PL.02.3- Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020; 6. Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggal 28 September 2020; 7. Panggilan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 29 September 2020; 8. Jawaban Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 02 Oktober 2020 No. 425/PY.02.1-SD/1302/KPU-Kab/X/2020; dan 9. Salinan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tanggal 11 Oktober 2020 No. 104/Bawaslu.SB- 10/SET/PM.07.02/X/2020 dengan nomor register: 001/PS.REG/13.1303/IX/2020. [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU [2.4.1] Teradu I s.d Teradu V Bahwa berdasarkan Pokok Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Para Teradu menyampaikan jawaban sebagai berikut: A. Terhadap Pokok Pengaduan 1. Bahwa berdasarkan Pokok Pengaduan Pengadu pada angka 1 didasarkan karena pengadu tidak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang didasarkan kepada SK. No. 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU- Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Bukti T.1-KPU). Maka berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 138 yang berbunyi, “Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan”, maka hal ini masuk kepada Pelanggaran Administrasi yang penyelesaiannya berada di bawah kewenangan Bawaslu sebagaimana yang dimaksud Pasal 139 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa terhadap keberatan Pengadu terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Teradu yang berkaitan dengan penetapan Pasangan Calon telah diselesaikan di Bawaslu Kabupaten Solok dengan Putusan Bawaslu terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register : 001/PS.REG/13.1303/IX/2020. (Bukti T.2-KPU) Bahwa terhadap dalil-dalil yang dinyatakan dalam Pokok Pengaduan Pengadu telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Solok, maka terhadap perkara a quo mohon kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima, dan layak untuk diabaikan oleh Yang Mulia Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI). 2. Bahwa terhadap pokok pengaduan Pengadu pada angka 2 yang mana mendalilkan bahwa Teradu mengikutsertakan Sdr. Aermadepa, anggota Tim Pemeriksa Daerah unsur Masyarakat Provinsi Sumatera Barat dalam sidang penyelesaian sengketa pemilihan sebagai penasehat hukum adalah tuduhan yang tidak benar dan mengada-ada. Bahwa penunjukan sdr. Aermadepa sebagai jasa konsultasi hukum/advokasi atau pengacara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana proses pengadaannya dilakukan oleh pejabat pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Kabupaten Solok. B. Pengaduan Pengadu Tidak memenuhi Syarat Formil dan Materil Bahwa tidak adanya konsistensi pengadu dalam penyampaian pengaduannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dimana dalam kronologi pengaduan pengadu menyebutkan teradu dengan sebutan terlapor dan pengadu sebagai pelapor. Bahwa hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu. C. Terhadap Kedudukan Kuasa Hukum Pengadu Bahwa Kuasa Hukum Pengadu atas nama Syaiwat Hamli, SH merupakan Penghubung (LO) dari Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung (Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok) Bukti T.3-KPU, maka keterangan yang akan diberikan patut dan layak untuk diabaikan oleh Yang Mulia Ketua dan Anggota DKPP RI . D. Pengaduan Pengadu Tidak Jelas (Obscuur Libel) Bahwa Pengaduan Pengadu tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa pengajuan Pengadu yang didasarkan kepada SK. No. 80/PL.02.3- Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 adalah bahagian dari sengketa administrasi pemilihan. 2. Bahwa terhadap pokok pengaduan Pengadu pada angka 2 yang mana mendalilkan bahwa Teradu mengikutsertakan Sdr. Aermadepa, anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur Masyarakat Provinsi Sumatera Barat dalam sidang penyelesaian sengketa pemilihan sebagai penasehat hukum adalah tuduhan yang tidak benar dan mengada-ada. Bahwa penunjukan sdr. Aermadepa sebagai kuasa hukum merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana proses pengadaannya dilakukan oleh pejabat pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Kabupaten Solok. Maka berdasarkan dalil di atas dapat dipahami dengan jelas bahwa Pengaduan Pengadu tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel). DALAM POKOK PENGADUAN 1. Bahwa terhadap Pengaduan Pengadu yang menyatakan, “Teradu I s.d Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Solok tidak menetapkan Pengadu sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang didasarkan kepada SK. No. 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (vide Bukti T.1- KPU). Maka berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 138 yang berbunyi, “Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan”, maka hal ini masuk kepada Pelanggaran Administrasi yang penyelesaiannya berada di bawah kewenangan Bawaslu sebagaimana yang dimaksud Pasal 139 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan, yaitu mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN); Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas: a. dokter; b. ahli psikologi; dan c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; Bahwa berdasarkan hal tersebut, Teradu telah menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M. Djamil Padang sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 73/PL.02.2- Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah untuk Pemeriksaan Kesehatan bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Bukti T.4-KPU) Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dijelaskan bahwa Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan: a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan b. positif atau negatif menyalahgunakan narkotika. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota,sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding; Bahwa Tim Dokter telah melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan pengadu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tertanggal 11 September 2020 (Bukti T.5-KPU) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan di atas, Teradu telah melakukan rapat pleno pada tanggal 13 September 2020 yang menyatakan pengadu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (Bukti T.6-KPU) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding. Bahwa terhadap keberatan Pengadu terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Teradu yang berkaitan dengan penetapan Pasangan Calon telah diselesaikan di Bawaslu Kabupaten Solok dengan Putusan Bawaslu terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register : 001/PS.REG/13.1303/IX/2020 yang menolak permohonan Pemohon untuk seluruhya(vide Bukti T.2-KPU) Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Pengadu (Penggugat di PT TUN) juga telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dengan putusan nomor : 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN dengan petitum “mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya”. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti putusan PTTUN Medan, Teradu telah menetapkan Pengadu sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok nomor 97/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020. (Bukti T.7- KPU) 2. Bahwa terhadap pokok pengaduan Pengadu pada angka 2 yang mana mendalilkan bahwa Teradu mengikutsertakan Sdr. Aermadepa, anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur Masyarakat Provinsi Sumatera Barat dalam sidang penyelesaian sengketa pemilihan sebagai penasehat hukum adalah tuduhan yang tidak benar dan mengada-ada. Bahwa penunjukkan Sdr. Aermadepa sebagai penyedia Jasa Konsultasi hukum/advokasi atau pengacara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 41 ayat 1, ayat 4 dan ayat 5 jo pasal 50 ayat 6. Bahwa semenjak awal tahapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada bulan Oktober 2019 sdr. Aermadepa sudah menyampaikan proposal penawaran jasa konsultasi hukum/advokasi kepada KPU Kab Solok. (Bukti T.7-KPU) Bahwa pada tanggal 29 September 2020, teradu sudah melakukan klarifikasi dan menanyakan kepada sdr Aermadepa terkait keberadaannya sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Bahwa Sdr. Aermadepa sudah menjelaskan sesuai dengan Peraturan DKPP No 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Pasal 6 huruf h, yang menyatakan bahwa Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dapat bersikap dan bertindak “dapat menerima pemberian uang, barang dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara lansung maupun tidak lansung dari lembaga pemerintah, lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersumber dari APBN/APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” sehingga tidak ada larangan dalam perundang-undangan untuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) tidak boleh membela KPU karena masih sama- sama sebagai penyelenggara Pemilu, bahwa yang tidak boleh adalah menjadi PH/membela peserta pemilu. Bahwa sdr. Aermadepa juga menyampaikan, jika nanti ada sengketa etik yang melibatkan pihak teradu (KPU Kab. Solok) maka Aermadepa dapat mengajukan izin/cuti kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk tidak dilibatkan sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sumatera Barat. Bahwa pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 sdr. Aermadepa banyak menjadi saksi ahli Bawaslu (dipihak Bawaslu) untuk Pidana Pemilu sampai ke persidangan Pengadilan. Bahwa bulan Agustus 2020 sdr. Aermadepa menjadi Penasehat Hukum KPU Kota Bukittinggi untuk Sengketa Proses Pemilihan di Bawaslu Bukittinggi terhadap permohonan bakal calon perseorangan. Bahwa pada saat menjadi Penasehat Hukum KPU Kabupaten Solok atas permohonan Ir. Iriadi Dt. Tumanggung saat musyawarah tertutup rabu tanggal 1 Oktober 2020 (PH belum punya hak bicara, hanya mendampingi),dimana Penasehat Hukum Ir. Iriadi Dt. Tumanggung sudah keberatan sdr. Aermadepa menjadi Penasehat Hukum KPU Kabupaten Solok karena beliau Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020 sdr. Aermadepa minta ijin melalui WhatsApp ke Ketua DKPP Prof. Muhammad, untuk tidak diikutsertakan menjadi Tim Pemeriksa Daerah (TPD), bila ada pengaduan kode etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Ir. Iriadi Dt. Tumanggung terhadap penyelenggara Pemilu Kabupaten Solok. Bahwa melalui pesan WhatsApp disetujui oleh Ketua DKPP Prof. Muhammad, dan sdr. Aermadepa mengirimkan surat tertulis untuk minta ijin tersebut. (Bukti T.8- KPU) Bahwa pada sidang pembacaan permohonan dan jawaban di Bawaslu Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, tim Ir. Iriadi Dt. Tumanggung masih keberatan dengan Penasehat Hukum KPU Kabupaten Solok sdr. Aermadepa, maka sdr. Aermadepa memperlihatkan ke Majelis pesan WhatsApp dan surat ijin beliau ke Ketua DKPP Prof. Muhammad. (Bukti T.9-KPU) Bahwa sdr. Aermadepa menjelaskan bahwa beliau memang MENGAJUKAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI Tim Pemeriksa Daerah (TPD), sehingga saat itu pembahasan tersebut sudah selesai. Dan berikutnya sidang sudah berjalan lancar. Bahwa tanggal 4 Oktober 2020 sdr. Aermadepa mengajukan pengunduran diri dengan surat resmi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Bukti T.10-KPU) Bahwa tertanggal 5 Oktober 2020 Surat Keputusan Pemberhentian karena mengundurkan diri sdr. Aermadepa keluar dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Bukti T.11-KPU) Maka, berdasarkan uraian di atas sangat jelas Pengadu keliru apabila menyatakan teradu telah melanggar peraturan perundang-undangan dan melakukan pelanggaran kode etik dalam menetapkan sdr. Aermadepa sebagai penyedia jasa konsultasi hukum/advokasi atau pengacara, jelas dan nyata tuduhan ini adalah fitnah dan fakta yang mengada-ngada. Bahwa terkait rangkaian jawaban yang telah Teradu sampaikan di atas maka jelas semuanya adalah rangkaian proses administrasi dengan sebab dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Solok. Dan pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Administrasi di Bawaslu pokok pengaduan sudah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Solok dan Laporan Pengadu (Pelapor) ditolak untuk seluruhnya oleh Bawaslu Kabupaten Solok. Bahwa terkait keikutsertaan sdr. Aermadepa sebagai penyedia jasa konsultasi hukum/advokasi atau pengacara KPU Kabupaten Solok jelas bukanlah merupakan kewenangan Teradu I s/d Teradu V (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Solok) dalam menetapkan Pengacara tersebut, melainkan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan KPU Kabupaten Solok, karena hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Bahwa pasal 8 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 menyatakan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. PA; b. KPA; c. PPK; d. Pejabat Pengadaan; e. Pokja Pemilihan; f. Agen Pengadaan; g. PjPHP/PPHP; h. Penyelenggara Swakelola; dan i. Penyedia. Bahwa berdasarkan hal tersebut, tak satupun disebutkan kewenangan Teradu I s/d Teradu V (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Solok) untuk pengadaan jasa konsultasi hukum/advokasi atau pengacara. [2.4.2] Teradu VI s.d Teradu VIII Bahwa berdasarkan Pengaduan Nomor 191-P/L-DKPP/XI/2020 yang diregister dengan Perkara Nomor 172-PKE-DKPP/XI/2020, pengaduan Pengadu telah disampaikan kepada Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII melalui surat Panggilan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0168/PS.DKPP/SET.04/I/2021 tanggal 27 Januari 2021. Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII dilaporkan Pengadu karena diduga telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam Pokok Perkara sebagai berikut: 1. Teradu I s.d Teradu V tidak menetapkan Pengadu sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok 2020 sebagaimana SK No. 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 23 September 2020; dan 2. Teradu I s.d Teradu VIII mengikutsertakan Sdr. Aermadepa, Anggota Tim Pemeriksa Daerah Unsur Masyarakat Provinsi Provinsi Sumatera Barat dalam sidang penyelesaian sengketa pemilihan sebagai penasehat hukum. Terhadap pokok pengaduan Pengadu sebagaimana telah diuraikan di atas, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII mengajukan keberatan dan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 pada Prinsipnya berlangsung sesuai dengan jadwal, Program dan Tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif serta dilaksanakan sesuai dengan asas Pemilu yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta sesuai dengan prinsip kepemiluan, yakni Teradu telah bersikap dan bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum dan traparansi tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas. 2. Teradu VI s/d VIII selaku Pengawas Pemilihan telah berupaya maksimal untuk menghasilkan Pemilihan Tahun 2020 yang berkualitas dan legitimate sesuai yang diamanatkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;. 3. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan kepastian hukum untuk mengawal tahapan Pemilihan tahun 2020, Teradu melaksanakan pengawasan pemilihan pada tahapan Pendaftaran Pasangan Calon, Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, dan Penetapan Pasangan Calon, serta Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020. 4. Selanjutnya untuk memastikan validasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon, Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, dan Penetapan Pasangan Calon yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Solok, Teradu melakukan pengawasan langsung dengan cara memastikan pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan berkas perdaftaran calon sesuai dengan prosedur, pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kebenaran persyaratan pendaftaran pasangan calon sesuai prosedur, dan memastikan pasangan calon yang ditetapkan telah memenuhi seluruh persyaratan. 5. Seluruh upaya tersebut di atas adalah juga merupakan tekad Teradu guna mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang sesuai dengan Asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta mengedepankan Prinsip Penyelenggara Pemilu. II. Tentang Kronologi Kejadian A. Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon, Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020. 1. Bahwa, sebelum Teradu menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pengadu, terlebih dahulu Teradu akan menguraikan pelaksanaan Pengawasan terhadap Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon, Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 untuk memberikan gambaran kepada Majelis, bahwa pelaksanaan pengawasan Tahapan Pemilihan tersebut telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Peyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. 2. Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon, Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, meliputi : a. Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 1. Bahwa pada hari minggu tanggal 6 September 2020 bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok atas nama Ir.H.Iriadi DT Tumanggung dan Agus Syahdeman,SE beserta Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan Partai Hanura Kabupaten Solok, Tim Penghubung menyerahkan berkas persyaratan pencalonan dan syarat calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dinyatakan ada dan lengkap, serta KPU menyerahkan Berita Acara Pendaftaran dan tanda terima pendaftaran kepada Bakal Pasangan Calon. (Bukti Ke-1 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII) 2. Bahwa pada tanggal 7 September 2020 4 (empat) pasang bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (Medical Check Up) di Rumah Sakit Umum Provinsi M.Jamil Padang dengan 33 item pemeriksaan yang harus dijalani Bakal Pasangan Calon. (Bukti Ke-1 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII) 3. Bahwa pada tanggal 9 September 2020 bakal Calon Bupati Solok atas nama Ir.H.Iriadi DT Tumanggung melakukan tes wawancara dan dilanjutkan untuk meminta stempel tanda bukti telah mengikuti seluruh rangkaian proses pemeriksaan kesehatan. (Bukti Ke-1 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII) b. Pengawasan Tahapan Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 1. Bahwa pada tanggal 7 September 2020 Teradu melakukan pengawasan pemeriksaan berkas persyaratan pencalonan dan dan syarat calon Bupati dan wakil Bupati Solok atas nama Ir.H.Iriadi DT Tumanggung dan Agus Syahdeman,SE yang dilaksanakan oleh tim verifikastor KPU Kabupaten Solok yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisioner KPU Kabupaten Solok atas nama Vivin Zulia Gusmita beserta 2 (dua) orang Staff sekretariat KPU Kabupaten Solok. (Bukti Ke-2 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII) 2. Bahwa pada pemeriksaan berkas pencalonan tersebut diatas ditemukan Ijazah Sekolah Menengah Atas Ir.H.Iriadi DT Tumanggung berupa surat keterangan hilang yang dilegalisir oleh SMA N 1 Kota Solok dengan tanda tangan tidak basah, perbedaan nama pada ijazah dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E), dan Dokumen bersama tidak ada tanda tangan. (Bukti Ke-2 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII) c. Pengawasan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 1. Bahwa pada hari rabu tanggal 23 September 2020 Teradu VI dan Teradu VIII melakukan pengawasan tahapan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 di Kantor KPU kabupaten Solok. (Bukti Ke-3 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII) 2. Bahwa dari hasil pengawasan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang memenuhi syarat (MS) antara lain: • Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H.Epyardi Asda,M.Mar dan Jon Firman Pandu yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai GERINDRA; • Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs.Desra Ediwan Anantanur,MM dan Dr. Adli,SE,M.Si yang diusung oleh Partai GORKAR dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS); dan • Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H.Nofi Candra,SE dan Yulfadri,SH yang diusung oleh Partai NASDEM dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Bukti Ke-3 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII) 3. Bahwa dari hasil pengawasan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok menetapkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu atas nama Ir.H.Iriadi DT Tumanggung dan Agus Syahdeman yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Demokarasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai HANURA. (Bukti Ke-3 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII) B. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok 1. Bahwa Teradu menerima permohonan penyelesaian sengketa yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok pada tanggal 28 September 2020 atas nama Ir.H.Iriadi DT Tumanggung dan Agus Syahdeman,SE Terhadap Termohon atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU- Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020 tanggal 23 September 2020. (Bukti Ke-4 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII) 2. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Permohonan tersebut di atas dapat dapat disampaikan bahwa syarat formil dan materil permohonan Pemohon dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat serta dilakukan registrasi. (Bukti Ke-4 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII) 3. Bahwa terhadap permohonan yang telah diregister, koordinator Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Solok menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Petugas Penerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 dan Surat Keputusan Penetapan Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020. (Bukti Ke-5 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII) 4. Bahwa terhadap permohonan yang telah diregister, Ketua Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Solok menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020. (Bukti Ke-6 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII) 5. Bahwa pada hari kamis tanggal 01 Oktober 2020, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII melaksanakan musyawarah tertutup penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Tahun 2020 Nomor Register 001/PS.REG/13.1303/IX/2020 dengan agenda Penyampaian Permohonan Pemohon dan kronologis permasalahan yang dihadiri oleh Pengadu dan Teradu I,Teradu II, Teradu III, Teradu V dengan hasil musyawarah tertutup tidak mencapai kesepakatan dan dilanjutkan dengan Musyawarah Terbuka.(Bukti Ke-7 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII) 6. Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2020 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII melaksanakan musyawarah terbuka penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Tahun 2020 Nomor Register 001/PS.REG/13.1303/IX/2020 dengan agenda Pembacaan Permohonan dan Jawaban Termohon. (Bukti Ke-7 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII) 7. Bahwa sebelum pembacaan pokok permohonan pada musyawarah terbuka tanggal 3 Oktober 2020 Kuasa Hukum Pemohon mempertanyakan keberadaan Saudari Aermadepa sebagai kuasa hukum termohon yang juga menjadi Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dari unsur Masyarakat dengan merujuk pasal 14 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2012, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2012 yang berbunyi : “Dalam melaksanakan asas profesionalitas, penyelenggara Pemilu berkewajiban : c. tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan”, kemudian pada Pasal 7 Peraturan Dewan Kehormatan Penyenggara Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2017 tentang yang berbunyi : “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim Pemeriksa Daerah berkewajiban : d. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berkaitan dengan perkara” Dilanjutkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyenggara Pemilu nomor 5 Tahun 2017 yang berbunyi : “Anggota Tim Pemeriksa Daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c apabila : g. Melanggar kode etik dan pedoman perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu” (Bukti Ke-7 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII) 8. Bahwa Saudari Aermadepa selaku Kuasa Hukum Termohon menyatakan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Bersifat Ad Hoc artinya keberadaan TPD itu dibutuhkan saat diminta memeriksa perkara dan selaku Penasehat Hukum Pemohon, Saudari Aermadepa telah meminta izin kepada Ketua DKPP dengan surat resmi.(Bukti Ke-7 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII) 9. Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Oktober 2020 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII melaksanakan musyawarah terbuka penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Tahun 2020 Nomor Register 001/PS.REG/13.1303/IX/2020 dengan agenda Pembuktian Pemohon. (Bukti Ke-7 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII) 10. Bahwa pada hari senin tanggal 5 Oktober 2020 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII melaksanakan musyawarah terbuka penyelesaian sengketa proses Pemilihan Tahun 2020 Nomor Register 001/PS.REG/13.1303/IX/2020 dengan agenda Pembuktian Termohon. (Bukti Ke-7 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII) 11. Bahwa pada hari selasa tanggal 6 Oktober 2020 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII melaksanakan musyawarah terbuka penyelesaian sengketa proses Pemilihan Tahun 2020 Nomor Register 001/PS.REG/13.1303/IX/2020 dengan agenda Kesimpulan Para Pihak. (Bukti Ke-7 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII) 12. Bahwa pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2020 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII melaksanakan musyawarah terbuka penyelesaian sengketa proses Pemilihan Tahun 2020 Nomor Register 001/PS.REG/13.1303/IX/2020 dengan agenda Pembacaan Putusan. (Bukti Ke-8 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII) III. Tentang Jawaban Teradu Bahwa berdasarkan kronologis yang telah disampaikan, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII menyampaikan dan sekaligus menyatakan keberatan terhadap pokok pengaduan oleh Pengadu sebagai berikut : 1. Bahwa Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII tetap melanjutkan musyawarah Penyelesaian Sengket Pemilihan Tahun 2020 Nomor Register 001/PS.REG/13.1303/IX/2020 dengan mengikut-sertakan DR. Aermadepa,SH.MH sebagai kuasa hukum Termohon. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 8 menyatakan bahwa : 1) Kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang mendampingi atau mewakili pemohon, termohon, dan pihak tekait dalam penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan berdasarkan surat kuasa khusus. 2) Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Bukti Ke 9 dan 10 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII) 2. Bahwa saudari Aermadepa terkait adanya konflik kepentingan telah mengajukan pengunduran diri dari Tim Pemeriksa Daerah Unsur Masyarakat terhitung tanggal 1 oktober 2020 s/d 5 Oktober 2020 dengan melakukan komunikasi dan koordinasi melalui WhatsApp dan surat tertulis kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sampai dengan diterbitkannya keputusan Pemberhentian dari Keanggotaan Tim Pemeriksaan Daerah Unsur Masyarakat oleh DKPP. (Bukti Ke 11, 12 dan 13 Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII) [2.5] ALAT BUKTI [2.5.1] Teradu I s.d Teradu V Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu mengajukan alat bukti dengan kode bukti T-1 s.d T-11 sebagai berikut: NO. KODE KETERANGAN BUKTI 1. T.1-KPU Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok No. 80/PL.02.3- Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020; 2. T.2-KPU Putusan Bawaslu Kabupaten Solok Nomor Register: 001/PS.REG/13.1303/IX/2020; 3. T.3-KPU Mandat LO atasnama Syaiwat Hamli,SH; 4. T.4-KPU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 73/PL.02.2-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah untuk Pemeriksaan Kesehatan bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020; 5. T.5-KPU Surat Keterangan IDI Wilayah Sumatera Barat tertanggal 11 September 2020; 6. T.6-KPU Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KWK; 7. T.7-KPU Proposal sdr. Aermadepa perihal permohonan untuk menjadi Advokat, Konsultan Hukum Tetap; 8. T.8-KPU Print Out Pesan WhatsApp sdr. Aermadepa dengan Ketua DKPP Prof. Muhammad; 9. T.9-KPU Surat Permohonan Ijin sdr. Aermadepa tertanggal 2 Oktober 2020; 10. T.10-KPU Surat Pengunduran Diri Sdr. Aermadepa tertanggal 4 Oktober 2020; dan 11. T-11-KPU Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia tentang Pemberhentian Tim Pemeriksa Daerah Unsur Masyarakat Provinsi Sumatera Barat [2.5.1] Teradu VI s.d Teradu VIII Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu mengajukan 13 alat bukti sebagai berikut: No Alat Bukti 1. Formulir A Hasil Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020; 2. Formulir A Hasil Pengawasan Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020; No Alat Bukti 3. Formulir A Hasil Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020; 4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tertanggal 28 September 2020; Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok; Berita Acara Verifikasi syarat formil dan materil Permohonan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok; Berita Acara Musyawarah tertutup Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok; Jadwal Sidang penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok; 5. SK Penunjukan Petugas Penerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 dan SK Penetapan Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020; 6. SK Penetapan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020; 7. Audio Rekaman Sidang Musyawarah tertutup Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/13.1303/IX/2020 tanggal Oktober 2020; Audio Rekaman Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/13.1303/IX/2020 tanggal 3 Oktober 2020; Vidio Rekaman Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/13.1303/IX/2020 tanggal 4 Oktober 2020; Vidio Rekaman Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/13.1303/IX/2020 tanggal 5 Oktober 2020; Audio Rekaman Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/13.1303/IX/2020 tanggal 6 Oktober 2020; 8. Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan Nomor Register 001/PS.REG/13.1303/IX/2020; 9. Fotocopy KTA Sdr Aermadepa selaku kuasa hukum Termohon, yang di serahkan pada saat Musawarah tertutup permohonan sengketa proses dengan Nomor Register 001/PS.REG/13.1303/IX/2020; 10. Surat kuasa Khusus Sdr Aermadepa selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Solok pada saat sengketa proses pemlihan yang dimohonkan oleh terlapor. 11. Permohonan Izin Saudari Aermadepa untuk tidak menjadi Tim pemeriksa Daerah (TPD) kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia via WhatsApp tertanggal 1 Oktober 2020 dan Surat Permohonan Izin tidak diikutsertakan menjadi Tim Pemeriksa Daerah tertanggal 2 Oktober 2020 ditujukan kepada Ketua DKPP RI 12. Surat Pengunduran diri Saudari Aermadepa dari Anggota Tim Pemeriksa Daerah tertanggal 4 Oktober 2020 ditujukan kepada Ketua DKPP RI; dan 13. SK Pemberhentian Tim Pemeriksa Daerah unsur masyarakat Provinsi Sumatera Barat atas nama Dr. Aermadepa,SH, MH tertanggal 5 Oktober 2020 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. [2.7] PETITUM TERADU [2.7.1] Teradu I s.d Teradu V Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Teradu mohon kepada Yang Mulia Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : 1. Menerima eksepsi Teradu untuk keseluruhannya. 2. Menerima untuk keseluruhan terhadap dalil dan jawaban Teradu. 3. Menolak Pengaduan Pengadu dan Petitum Pengadu untuk seluruhnya. 4. Menerima Petitum Teradu untuk keseluruhannya 5. Merehabilitasi nama baik para Teradu. Apabila Yang Mulia Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7.1] Teradu VI s.d Teradu VIII Dengan mengharap rahmat dan ridho dari Allah SWT, maka Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII mohon kepada Majelis Pemeriksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang terhormat memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk Keseluruhan; 2. Menyatakan pengaduan Pengadu tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya ditolak; dan 3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII (Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok). Atau Jika Majelis Pemeriksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM` [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu atas tindakan dan perbuatannya sebagai berikut: [4.1.1] Bahwa Teradu I s.d Teradu V tidak menetapkan Pengadu sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok 2020 sebagaimana dalam SK No. 80/PL.02.3-KPt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 23 September 2020; [4.1.2] Bahwa Teradu I s.d Teradu VIII mengikutsertakan Aermadepa selaku Anggota Tim Pemeriksa Daerah Unsur Masyarakat Provinsi Sumatera Barat berkedudukan sebagai penasihat hukum dalam sidang penyelesaian sengketa pemilihan. [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan sebagai berikut: [4.2.1] Terhadap dalil aduan [4.1.1] Teradu I s.d Teradu V menerangkan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan “mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.” berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Norma tersebut diturunkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan “mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN).” Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa “KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas: a. dokter; b. ahli psikologi; dan c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.” Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, “KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.” Berdasarkan hal tersebut, Teradu I s.d Teradu V telah menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M. Djamil Padang sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon (bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Solok berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok No. 73/PL.02.2- Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah untuk Pemeriksaan Kesehatan bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dijelaskan bahwa “Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan: a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan b. positif atau negatif menyalahgunakan narkotika.” Berdasarkan rapat pleno tersebut kemudian “Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.” Adapun “Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.” Tim Dokter telah melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan Pengadu kepada KPU Kabupaten Solok melalui KPU Provinsi Sumatera Barat tertanggal 11 September 2020.Bahwa berdasarkan Surat Keterangan a quo, Teradu I s.d Teradu V telah melakukan rapat pleno pada tanggal 13 September 2020 yang menyatakan Pengadu tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon Bupati dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020. Pengadu kemudian mengajukan permohonan sengketa pada Bawaslu Kabupaten Solok dengan putusan No. 001/PS/REG/13.1303/IX/2020 yang menolak permohonan dari Pengadu untuk seluruhnya. Pengadu kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan dengan Putusan No. 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN yang mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Berdasarkan Putusan tersebut Teradu I s.d. Teradu V menetapkan Pengadu sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Solok No. 97/PL.02.3- Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020. [4.2.2] Terhadap dalil aduan [4.1.2] Teradu I s.d Teradu V menjelaskan bahwa penunjukkan Aermadepa sebagai penyedia jasa konsultasi hukum/advokasi atau pengacara telah sesuai dengan Pasal 41 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keikutsertaan Aermadepa sebagai penyedia jasa konsultasi hukum/advokasi atau pengacara KPU Kabupaten Solok bukan merupakan kewenangan Teradu I s.d Teradu V, melainkan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan KPU Kabupaten Solok, karena hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Teradu I s.d Teradu V sudah melakukan klarifikasi dan menanyakan kepada Aermadepa terkait keberadaannya sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) pada tanggal 29 September 2020. Yang bersangkutan menjelaskan bahwa tindakannya sesuai dengan Pasal 6 huruf h Peraturan DKPP No 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang intinya menyatakan bahwa Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dapat menerima pemberian uang, barang dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak lansung dari lembaga pemerintah, lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersumber dari APBN/APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada larangan dalam perundang-undangan untuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) tidak boleh membela KPU karena masih sama-sama sebagai penyelenggara Pemilu. Kemudian yang bersangkutan menyampaikan kepada Teradu I s.d Teradu V, jika nanti ada sengketa etik yang melibatkan pihak Teradu I s.d Teradu V maka yang bersangkutan dapat mengajukan izin/cuti kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk tidak dilibatkan sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sumatera Barat. Pada saat musyawarah tertutup tanggal 1 Oktober 2020 (penasihat hukum belum punya hak bicara, hanya mendampingi), Penasihat Hukum Ir. Iriadi Dt. Tumanggung sudah keberatan Aermadepa menjadi Penasihat Hukum KPU Kabupaten Solok karena yang bersangkutan Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Pada hari yang sama Aermadepa meminta ijin melalui WhatsApp ke Ketua DKPP Prof. Muhammad, untuk tidak diikutsertakan menjadi Tim Pemeriksa Daerah (TPD), bila ada pengaduan kode etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Ir. Iriadi Dt. Tumanggung terhadap penyelenggara Pemilu Kabupaten Solok. Melalui pesan WhatsApp disetujui oleh Ketua DKPP Prof. Muhammad, dan Aermadepa mengirimkan surat tertulis untuk meminta ijin tersebut. Pada tanggal 4 Oktober 2020 sdr. Aermadepa mengajukan pengunduran diri dengan surat resmi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tanggal 5 Oktober 2020 Surat Keputusan Pemberhentian karena mengundurkan diri Aermadepa keluar dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, bukti, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat: [4.3.1] Menimbang pokok aduan [4.1.1] Teradu I s.d Teradu V tidak menetapkan Pengadu sebagai peserta Pilkada, terungkap fakta berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, Pengadu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Bupati dalam Pilkada Kabupaten Solok Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam SK KPU Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-KPt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 23 September 2020. Teradu I s.d Teradu V menyatakan Pengadu tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan “mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.” Sesuai Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani oleh Tim Dokter, Pengadu dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani sebagaimana Surat Keterangan tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Dr. Syaiful Azmi SpPDKGH. Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-KPt/1302/KPU-Kab/IX/2020 kemudian diajukan sebagai obyek sengketa oleh Pengadu kepada Bawaslu Kabupaten Solok pada tanggal 28 September 2020. Teradu VI s.d Teradu VIII telah menerima dan mencatat laporan tersebut dengan nomor 002/PS.PNM.LG/13.1303/IX/2020. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2020, Teradu VI s.d Teradu VIII menyatakan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan nomor 002/PS.PNM.LG/13.1303/IX/2020 dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiel dan diregister dengan nomor 001/PS.REG/13.1303/IX/2020 serta dilakukan serangkaian pemeriksaan sejak tanggal 1 Oktober 2020 s.d. 6 Oktober 2020. Pada tanggal 11 Oktober 2020, Teradu VI s.d Teradu VIII mengeluarkan putusan dengan amar menolak permohonan Pengadu. Pengadu kemudian mengajukan Gugatan ke PT TUN Medan dan berdasarkan Putusan No. 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN, gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya. Putusan a quo telah dilaksanakan oleh Teradu I s.d. Teradu V dengan menetapkan Pengadu sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Solok No. 97/PL.02.3- Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan No. 80/PL.02.3- Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa setelah menerima hasil pemeriksaan kesehatan oleh Tim Dokter yang ditunjuk KPU Kabupaten Solok, Pengadu melakukan pemeriksaan pembanding ke Rumah Sakit Semen Padang dan Rumah Sakit Jantung di Jakarta. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (10) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan “Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.” DKPP menilai tindakan Teradu I s.d Teradu V menerima surat keterangan kesehatan Tim Dokter tanggal 11 September 2020 sebagai hasil pemeriksaan kesehatan yang final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding dapat dibenarkan secara hukum dan etika. Keputusan Teradu I s.d Teradu V tidak menetapkan Pengadu sebagai peserta Pilkada Kabupaten Solok Tahun 2020 karena tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian, dalil pengaduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu I s.d Teradu V meyakinkan DKPP. [4.3.2] Menimbang pokok aduan [4.1.2] Teradu I s.d Teradu VIII melibatkan Aermadepa sebagai penasihat hukum dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan, terungkap fakta bahwa pada bulan Oktober 2019 Aermadepa telah mengajukan surat permohonan untuk menjadi advokat/konsultan hukum tetap bagi KPU sesuai proposal No. 06/A/X/2019 yang diajukannya. Pada bulan Agustus 2020 Aermadepa menjadi Penasihat Hukum bagi KPU Kota Bukittinggi dalam Sengketa Proses Pemilihan di Bawaslu Kota Bukittinggi terhadap permohonan bakal calon perseorangan. Pada tanggal 29 September 2020 Teradu I s.d. Teradu V telah melakukan klarifikasi kepada Aermadepa mengenai statusnya sebagai Tim Pemeriksa Daerah. Aermadepa memberi jawaban bahwa ketentuan Pasal 6 huruf h No. 4 Tahun 2017 Peraturan DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku DKPP menyatakan, “TPD dapat menerima uang, barang dan/jasa, janji atau pemberian lainnya… dari Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersumber dari APBN/APBD.” Selain itu, pada saat menjadi penasihat hukum dalam penyelesaian sengketa Pemilihan, tanggal 1 Oktober 2020, Aermadepa telah minta ijin kepada Ketua DKPP Prof. Muhammad baik melalui WhatsApp maupun surat tertulis untuk tidak diikutsertakan menjadi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) apabila terdapat pengaduan kode etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Ir. Iriadi Dt. Tumanggung terhadap Penyelenggara Pemilu Kabupaten Solok. Pesan tersebut disetujui oleh Ketua DKPP Prof. Muhammad, namun pada sidang pembacaan permohonan dan jawaban, tanggal 3 Oktober 2020 di Bawaslu Kabupaten Solok, kuasa hukum Ir. Iriadi Dt. Tumanggung masih keberatan Aermadepa selaku Penasihat Hukum KPU Kabupaten Solok, Aermadepa kemudian menunujukkan kepada Majelis Penyelesaian Sengketa, pesan WhatsApp dan surat ijin yang ditujukan kepada Ketua DKPP Prof. Muhammad. Menyadari kedudukannya sebagai kuasa hukum KPU Kabupaten Solok mempunyai konflik kepentingan dengan posisinya sebagai TPD, maka pada tanggal 4 Oktober 2020 Aermadepa pengunduran diri sebagai TPD. Selanjutnya DKPP menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Aermadepa sebagai TPD. DKPP berpendapat bahwa Teradu I s.d Teradu VIII menerima Aermadepa sebagai penasihat hukum pada bulan Oktober Tahun 2019, sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai TPD oleh DKPP pada tanggal 1 April 2020. Setelah menjadi polemik dalam sidang penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Solok tanggal 3 Oktober 2020, dalam waktu relatif singkat tanggal 5 Oktober Tahun 2020 Aermadepa telah diberhentikan sebagai TPD oleh DKPP. Dengan demikian, dalil pengaduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. [4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu, Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I s.d Teradu VIII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Gadis M selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Solok, Teradu II Jons Manedi, Teradu III Yusrial, Teradu IV Defil, dan Teradu V Vivin Zulia Gusmita masing-masing sebagai anggota KPU Kabupaten Solok sejak Putusan ini dibacakan; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI Afri Memori selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Solok, Teradu VII Andri Junaidi dan Teradu VIII Mara Prandes masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Solok sejak Putusan ini dibacakan; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I s.d Teradu V paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 5. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI s.d Teradu VIII paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Pramono Ubaid Tanthowi dan Mochamad Afifuddin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal Sepuluh Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Alfitra Salam, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati masing-masing selaku Anggota. ANGGOTA Ttd Alfitra Salam Ttd Ttd Didik Supriyanto Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI Rio Fahridho Rahmat