Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor: 272-PKE-DKPP/VIII/2019 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 294- P/L-DKPP/VIII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 272-PKE- DKPP/VIII/2019, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU Nama : Sigit Nugroho Sudibyanto Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta/Koordinator Masyarakat Kritis Demokrasi (MAKSI) Alamat : Madoh RT 05 RW 07 Ds. Bolon, Kec. Colomadu, Karanganyar Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------- Pengadu;

TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama : Budi Wahyono Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Surakarta Alamat Kantor : Jl. Panembahan Nomor 2, Kel. Penumping, Surakarta Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : Poppy Kusuma Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Surakarta Alamat Kantor : Jl. Panembahan Nomor 2, Kel. Penumping, Surakarta Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Teradu II; Teradu I dan Teradu II selanjutnya disebut sebagai------------------------ Para Teradu. [1.3] membaca pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; mendengar jawaban para Teradu; mendengar keterangan Pihak Terkait; dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 294-P/L-DKPP/VIII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 272-PKE-DKPP/VIII/2019,yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut: 1. Bahwa Pengadu telah membuat Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye pada 8 April 2019, sesuai Tanda Bukti Penerimaan Laporan No: 004/LP/PP/Kota/14.05/IV/2019 tanggal 8 April 2019 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Surakarta dan atau Teradu; 2. Bahwa tehadap laporan in casu, Pengadu juga telah menyampaikan klarifikasi melalui Surat Elektronik (e-mail) kepada Bawaslu Kota Surakarta, melalui akun e- mail : panwaskotasurakarta@gmail.com pada tanggal 3 Mei 2019, namun hingga pengaduan a quo dibuat tidak terdapat tanggapan dan atau progress report apapun baik melalui Surat Resmi maupun Surat Elektronik dari Bawaslu Kota Surakarta kepada Pengadu; 3. Bahwa dengan demikian patut diduga Teradu telah melanggar asas-asas, norma- norma, kode etik dan atau prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya prinsip adil, kepastian hukum dan tertib, sehingga merugikan kepentingan politik salah satu Pasangan Calon pada khususnya, dan mencederai Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan pada umumnya; 4. Bahwa dengan demikian dikarenakan Teradu telah melanggar prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu prinsip adil, kepastian hukum dan tertib, maka sah dan berdasar hukum berdasarkan Pasal 21 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) berwenang untuk memberikan sanksi kepada Teradu, berupa : a. Teguran tertulis; b. Pemberhentian sementara; dan atau c. Pemberhentian tetap; sesuai peraturan perundangan yang berlaku; [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2) Menyatakan para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada para Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-3 sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN Surat Pengaduan ke Bawaslu Kota Surakarta Nomor 1. P-1 02/MAKSI/IV/2019 tanggal 8 April 2019; 2. P-2 Form Model B.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 004/LP/PP/Kota/14.05/IV/2019; 3. P-3 2 (dua) lembar print out foto capres dan cawapres paslon Nomor Urut 1; [2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU Dalam sidang pemeriksaan DKPP, para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut: A. Keterangan atas Pokok Pengaduan 1. Bahwa Bawaslu Kota Surakarta telah menerima laporan tentang dugaan pelanggaran kampanye berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon pilpres nomor 01, yang diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h jo. Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umumdi Rusunawa Jurug, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Laporan disampaikan a.n. Sigit Nugroho Sudibyanto pada tanggal 8 April 2019 pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Kota Surakarta.(Bukti Form B1 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum); 2. Bahwa Pelapor pada saat membuat laporan dugaan pelanggaran Pemilu di Kantor Bawaslu Kota Surakarta tidak menyampaikan kelengkapan identitas terlapor dan saksi-saksi. Bawaslu Kota Surakarta telah menyampaikan secara lisan kepada pelapor untuk melengkapi syarat-syarat tersebut maksimal 3 hari kerja setelah hari pelaporan; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Pemilu; 4. Bahwa Bawaslu Kota Surakarta menindaklanjuti laporan a quo dengan melakukan kajian awal laporan dugaan pelanggaran kampanye berupa pemasangan APK di Rusunawa Jurug, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta pada tanggal 8 April 2019; (Bukti Form B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum); 5. Bahwa dalam kajian awal, laporan dugaan pelanggaran kampanye berupa pemasangan APK in casu tidak memenuhi syarat formil dan materiil; (Bukti Form B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum); 6. Bahwa meskipun laporan in casu tidak memenuhi syarat formil dan materiil, Bawaslu Kota Surakarta pada tanggal 8 April 2019 pukul 15.00 WIB Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kota Surakarta Poppy Kusuma N.W, S,H menginstruksikan kepada ketua Panwaslu Kecamatan Jebres a.n Agung Nugroho untuk melakukan investigasi. Selanjutnya investigasi dilakukanberdasarkan informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan pelanggaran pemilu. Sesuai dengan pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 7 Tahun 2018; 7. Bahwa setelah Ketua Panwaslu Kecamatan Jebres menerima intruksi dari Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kota Surakarta Poppy Kusuma N.W, S,H selanjutnya Ketua Panwaslu Kecamatan Jebres menginstruksikan kepada Panwaslu Kelurahan Jebres a.n Suyatno untuk melakukan investigasi dan koordinasi dengan Komunitas Rusunawa Jurug, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta terkait pemasangan APK tersebut di atas. (Bukti SK Ketua Panwaslu Kecamatan Jebres Kota Surakarta tentang Penunjukan Petugas untuk Melaksanakan Investigasi atas Dugaan Pelanggaran Pemasangan APK); 8. Bahwa saudara Suyatno berkoordinasi menemui Komunitas Rusunawa Jurug, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan menghimbau untuk melepas gambar yang diduga APK tersebut (Bukti Foto Koordinasi antara Pengawas Kelurahan dengan Paguyuban Rusunawa); 9. Gambar yang diduga APK tersebut selanjutnya dilepas oleh komunitas setelah melakukan koordinasi dengan anggotanya pada hari yang sama; 10. Bahwa berdasarkan hasil investigasi tindak lanjut informasi awal di Rusunawa Jurug, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Panwaslu Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres menuangkan dalam Formulir Pengawasan (Bukti Formulir Model A); 11. Bahwa Bawaslu Kota Surakarta dengan Sentra Gakkumdu pada tanggal 10 April 2019 Pukul 10.00 WIB di kantor Bawaslu Kota Surakarta melakukan pembahasan pertama terkait dugaan pelanggaran kampanye berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon pilpres nomor 01, yang diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h jo. Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umumdi Rusunawa Jurug, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan hasil pembahasan pertama dengan Sentra Gakkumdu Kota Surakarta terhadaplaporan dugaan pelanggaran pemasangan gambar yang diduga APK in casu tidak memenuhi syarat formil dan materiil; (Bukti Berita Acara Pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kota Surakarta tertanggal 10 April 2019); 12. Bahwa setelah dilakukan kajian awal yang tertuang dalam formulir model B.5 (Form B.5) dan hasil investigasi Panwaslu Kecamatan Jebres terkait pemasangan gambar yang diduga APK tersebut yang tertuang dalam formulir model A (Form A Hasil Pengawasan) serta hasil pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kota Surakarta yang tertuang dalam Berita Acara pembahasan pertama Gakkumdu, Bawaslu Kota Surakarta pada tanggal 10 April 2019 melaksanakan Rapat Pleno dan menyatakan bahwa laporan dugaan perlanggaran in casu tidak memenuhi syarat formil dan materiil serta tidak ditemukan pelanggaran sesuai dengan Pasal 280 ayat (1) huruf h jo Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; (Bukti Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Surakarta tertanggal 10 April 2019); 13. Bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran (Perbawaslu Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran) Pasal 12 ayat (4) “Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang tidak diregistrasi, diberitahukan kepada Pelapor.” Pasal 12 ayat (5) “Pemberitahuan Laporan yang tidak diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara mengumumkan di papan pengumuman sekretariat Pengawas Pemilu dan/atau dapat memberitahukan melalui surat kepada Pelapor”; 14. Bahwa Perbawaslu Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pasal 33 ayat (1) “Status penanganan Pelanggaran Pemilu diumumkan di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN dengan Pemberitahuan Tentang Status Penanganan Temuan atau Laporan sebagaimana formulir pemberitahuan tentang status Laporan/Temuan yang dituangkan dalam formulir model B.15. Pasal 33 ayat (2) “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di papan pengumuman dan laman resmi Bawaslu”. Pasal 33 ayat (3) “Pemberitahuan Status Penanganan Temuan dan Laporan dapat disampaikan kepada Pelapor melalui surat”; 15. Bahwa Bawaslu Kota Surakarta telah mengumumkan status penanganan laporan pelanggaran kampanye berupa pemasangan gambar yang diduga APK di Rusunawa Jurug, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta yang ditempatkan di papan pengumuman Bawaslu Kota Surakarta pada tanggal 10 April 2019 sesuai dengan Pasal 12 ayat (4), Pasal 33 ayat (1) dan (2) Perbawaslu Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran. Bawaslu Kota Surakarta tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan status penanganan temuan dan laporan kepada pelapor melalui surat sesuai dengan Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (3) Perbawaslu Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran (Bukti Form B.15 Bawaslu Kota Surakarta); 16. Bahwa berdasarkan Pokok Pengaduan yang terdapat dalam Lampiran Surat Panggilan Sidang Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Nomor : 4216/PS.DKPP/SET-04/IX/2019 tertanggal 13 September 2019 Bawaslu Kota Surakarta mengetahui bahwa Pengadu telah menyampaikan klarifikasi melalui Surat Elektronik (e-mail) kepada Bawaslu Kota Surakarta, melalui akun e-mail : panwaskotasurakarta@gmail.com pada tanggal 3 Mei 2019. Bawaslu Kota Surakarta hanya memiliki alamat e-mail resmi panwaskotasurakarta34@gmail.com dan tidak pernah memiliki alamat e-mail panwaskotasurakarta@gmail.com; 17. Bahwa telah dilakukan pengecekan pada alamat e-mail panwaskotasurakarta34@gmail.com terhadap surat elektronik Pengadu pada tanggal 14 dan 15 September 2019 dan tidak terdapat surat elektronik tersebut. Kemudian pada tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 20.30 WIB dilakukan pengecekan kembali di alamat e-mailpanwaskotasurakarta34 @gmail.com dan terdapat surat elektronik (e-mail) dari alamat e-mail sigitsudibyanto@gmail.com yang berisi tentang (Klarifikasi Pengaduan Maksi). Terhadap e-mail (Klarifikasi Pengaduan Maksi) telah kami sampaikan balasan terkait pemberitahuan status laporan penanganan pelanggaran nomor 004/LP/PP/Kota/14.05/IV/2019 kepada alamat e-mail sigitsudibyanto@gmail.com pada tanggal 17 September 2019 pukul 11.32 WIB. (Bukti Screenshots tanda pengiriman balasan e-mail, isi/konten balasan e-mail, alamat tujuan balasan e-mail); 18. Bahwa laman resmi (website) Bawaslu Kota Surakarta mulai dibangun pada tanggal 15 Mei 2019, dan terus dikembangkan secara bertahap sehingga Bawaslu Kota Surakarta tidak dapat mengunggah status temuan/ laporan dugaan pelanggaran pemilu (Formulir Model B15) pada website tersebut saat itu; 19. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas Bawaslu Kota Surakarta telah melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak merugikan kepentingan politik salah satu. [2.5] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] BUKTI PARA TERADU Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-10, sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. T-1 Penerimaan Laporan Nomor 004/LP/Kota/14.05/IV/2019; 2. T-2 Bukti Pelapor dan KTP Pelapor; 3. T-3 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; 4. T-4 Keputusan Panwascam Jebres Nomor 14/PanwascamJbrs /ST/IV/2019; 5. T-5 Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 364.B/LHP/01/PM.00.03/IV/2019 6. T-6 Surat Undangan Bawaslu Kota Surakarta Nomor 019/Bawaslu Prov.JT-34/HK.01/IV/2019 7. T-8 Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu tanggal 10 April 2019; 9. T-9 Berita Acara Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kota Surakarta Nomor 009/BA/BAWASLU Prov.JT-34/HK.00/IV/2019 10. T-10 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor 004/LP/PP/Kota/14.05/IV/2019 [2.7] PIHAK TERKAIT Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil anggota Bawaslu Kota Surakarta selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan bahwa terhadap laporan Pengadu dilakukan Investigasi oleh Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan. Berdasarkan Form Pengawasan yang dilakukan Panwas Kelurahan Jebres gambar yang diduga APK Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 bukan APK Sebagaimana dengan Ketentuan Perundang-undangan. Terkait halaman web Bawaslu Kota Surakarta masih dalam perbaikan dan belum sempurna sehingga tidak diumumkan di web Bawaslu Kota Surakarta.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentangPedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentangPedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf dPeraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam tindakannya tidak profesional dalam penanganan laporan Nomor 004/LP/PP/Kota/14.05/IV/2019 yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Pengadu juga telah menyampaikan klarifikasi melalui Surat Elektronik (e- mail) kepada Bawaslu Kota Surakarta, melalui akun e-mail : panwaskotasurakarta@gmail.com pada tanggal 3 Mei 2019, namun hingga pengaduan a quo dibuat tidak terdapat tanggapan dan atau progress report apapun baik melalui Surat Resmi maupun Surat Elektronik dari Bawaslu Kota Surakarta kepada Pengadu; [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan bahwa para Teradu telah menerima laporan tentang dugaan pelanggaran kampanye berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 01, yang diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h jo Pasal 521 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Rusunawa Jurug, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Laporan disampaikan a.n. Sigit Nugroho Sudibyanto pada tanggal 8 April 2019 pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Kota Surakarta. Bahwa Pelapor pada saat membuat laporan dugaan pelanggaran Pemilu di Kantor Bawaslu Kota Surakarta tidak menyampaikan kelengkapan identitas terlapor dan saksi-saksi. Bawaslu Kota Surakarta telah menyampaikan secara lisan kepada pelapor untuk melengkapi syarat-syarat tersebut maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah hari pelaporan. Para Teradu menjelaskan telah menindaklanjuti laporan a quo dengan melakukan kajian awal laporan dugaan pelanggaran kampanye berupa pemasangan APK di Rusunawa Jurug, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta pada tanggal 8 April 2019. Bahwa dalam kajian awal, laporan dugaan pelanggaran kampanye berupa pemasangan APK in casu tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Bahwa meskipun laporan in casu tidak memenuhi syarat formil dan materiil, Bawaslu Kota Surakarta pada tanggal 8 April 2019 pukul 15.00 WIB melalui Teradu II menginstruksikan Ketua Panwaslu Kecamatan Jebres a.n Agung Nugroho untuk melakukan investigasi. Selanjutnya investigasi dilakukanberdasarkan informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018. Kemudian Ketua Panwaslu Kecamatan Jebres menginstruksikan kepada Panwaslu Kelurahan Jebres a.n Suyatno untuk melakukan investigasi dan koordinasi dengan Komunitas Rusunawa Jurug, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta terkait pemasangan APK tersebut dan ditindaklanjuti yang menghimbau Komunitas Rusunawa Jebres untuk melepas gambar yang diduga APK tersebut. Bahwa berdasarkan hasil investigasi tindak lanjut informasi awal di Rusunawa Jurug, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Panwaslu Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres menuangkan dalam formulir hasil pengawasan. Pada tanggal 10 April 2019, para Teradu bersama Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan pertama terkait dugaan pelanggaran kampanye tersebut. Hasil pembahasan pertama dengan Sentra Gakkumdu Kota Surakarta terhadap laporan in casu tidak memenuhi syarat formil dan materiil serta tidak ditemukan pelanggaran sesuai dengan Pasal 280 ayat (1) huruf h jo Pasal 521 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa para Teradu selanjutnya mengumumkan status penanganan laporan pelanggaran kampanye tersebut di papan pengumuman Bawaslu Kota Surakarta sesuai dengan Pasal 12 ayat (4), Pasal 33 ayat (1) dan (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Bawaslu Kota Surakarta menyatakan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan status penanganan temuan dan laporan kepada pelapor melalui surat sesuai dengan Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (3) Perbawaslu aquo. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, para Teradu, dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, pada tanggal 8 April 2019 Pengadu melaporkan dugaan pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 di Rusunawa Jurug, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Laporan tersebut dituangkan dalam Form 1 Penerimaan Laporan Nomor 004/LP/PP/Kor/14.05/IV/2019 dan telah ditindaklanjuti menyusun kajian awal hasilnya dituangkan dalam Form Model B.5 yang menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiil karena Pengadu tidak mencantumkan identitas terlapor secara jelas, serta tidak mengajukan alat bukti saksi. Selanjutnya laporan tersebut, oleh para Teradu diubah statusnya sebagai temuan dugaan tindak pidana Pemilu dan memerintahkan Ketua Panwas Kecamatan Jebres a.n Agung Nugroho untuk melakukan investigasi. Dalam rangka melaksanakan instruksi tersebut, Panwas Kelurahan Jebres melakukan investigasi di Komunitas Rusunawa Jurug sekaligus menghimbau agar Alat Peraga Kampanye yang menjadi obyek sengkata dilepas. Pada tanggal 10 April 2019, para Teradu bersama Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan Pertama terhadap Temuan dan/atau Laporan Nomor 004/LP/PP/Kor/14.05/IV/2019 dan disimpulkan bahwa laporan a quo tidak dapat dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran dan tahap penyidikan. Para Teradu juga telah menempelkan pemberitahuan tentang status laporan/temuan di Papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Surakarta. DKPP berpendapat tindakan para Teradu telah sesuai norma hukum dan etika. Para Teradu telah menindaklanjuti laporan Pengadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan dalam upaya penindakan, para Teradu mengubah status laporan menjadi temuan. Selanjutnya berkenaan dengan dalil Pengadu telah menyampaikan klarifikasi melalui Surat Elektronik (e-mail) panwaskotasurakarta@gmail.com kepada Bawaslu Kota Surakarta, tanggal 3 Mei 2019, namun hingga pengaduan a quo dibuat tidak direspon atau ditanggapi oleh Bawaslu Kota Surakarta, terungkap fakta sidang bahwa alamat email yang digunakan Pengadu bukanlah akun Bawaslu Kota Surakarta, akun email Bawaslu Surakarta yang benar adalah panwaskotasurakarta34@gmail.com. Dengan demikian para Teradu telah melaksanakan prinsip professional selaku Penyelenggara Pemilu telah bekerja dengan penuh tanggungjawab dan komitmen tinggi sesuai standar operasional prosedur sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, DKPP memandang perlu mengingatkan para Teradu untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada pelapor dengan cara menginformasikan melalui surat terhadap status laporan yang tidak diregister atau tidak ditindaklanjuti. Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, dan mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I dan Teradu II tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Budi Wahyono selaku Ketua merangkap anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Surakarta dan Teradu II Poppy Kusuma selaku anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Surakarta; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, Ida Budhiati, Hasyim Asy’ari, dan Rahmat Bagja masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota. KETUA Ttd Harjono ANGGOTA Ttd Ttd Alfitra Salam Teguh Prasetyo Ttd Ttd Muhammad Ida Budhiati Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Osbin Samosir