Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 11-PKE-DKPP/VII/2026 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 10-P/L-DKPP/VI/2026 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 11-PKE-DKPP/VII/2026, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1.] PENGADU Nama : Bonatua Silalahi Pekerjaan : Konsultan Kebijakan Publik Alamat : Apartemen Signature Park Grande, Jl. M.T. Haryono Kav.20, RT/RW: 04/01, Kel. Cawang, Kec. Kramatjati, Jakarta Timur 13630 Memberikan kuasa kepada : Nama : 1. Muhammad Joni 2. Paisal Lubis Pekerjaan/Lembaga : Advokat dan Konsultan Hukum/Law Office Joni & Tanamas Alamat : Menara Cakrawala 12th Floor, Unit 05A, Jalan M.H. Thamrin Nomor 09, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------- Pengadu.

TERHADAP: [1.2] TERADU 1. Nama : Mochammad Afifuddin Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- Teradu I; 2. Nama : Yulianto Sudrajat Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------- Teradu II; 3. Nama : August Mellaz Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------- Teradu III; 4. Nama : Betty Epsilon Idroos Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------- Teradu IV; 5. Nama : Idham Holik Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------- Teradu V; 6. Nama : Parsadaan Harahap Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------- Teradu VI; Selanjutnya Teradu I s.d. Teradu VI disebut sebagai--------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Para Teradu; [1.3] membaca pengaduan Pengadu; mendengar keterangan Pengadu; membaca jawaban tertulis Para Teradu memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu; mendengar keterangan saksi; mendengar keterangan Pihak Terkait; dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti- bukti yang diajukan Pengadu, Para Teradu, dan Pihak Terkait.

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) dengan Pengaduan Nomor 10-P/L-DKPP/VI/2026 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 11-PKE- DKPP/VII/2026 dengan pokok aduan sebagai berikut: I. Kronologi Umum Bahwa dalam proses pencalonan Kepala Daerah dan Presiden, dokumen ijazah digunakan sebagai salah satu syarat administratif pencalonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Pemilu. Bahwa sejak: • Pemilihan Wali Kota Surakarta Tahun 2005 (Bukti P-1); • Pemilihan Wali Kota Surakarta Tahun 2010 (Bukti P-2); • Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 (Bukti P-3); • Pemilihan Presiden Tahun 2014 (Bukti P-4); • Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Bukti P-5); telah digunakan dokumen berupa fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagai bagian dari persyaratan pencalonan. Namun berdasarkan hasil penelusuran Pengadu, dokumen-dokumen tersebut memiliki kesamaan karakteristik yaitu: • tidak mencantumkan tanggal legalisir; • tidak memenuhi standar administrasi pengesahan dokumen; • tetap digunakan dalam proses penetapan calon; Bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan: • Pasal 5 Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008 (Bukti P-11); • Pasal 73 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Bukti P-10); yang mensyaratkan bahwa dokumen administrasi harus memenuhi unsur keabsahan, termasuk tanggal, tanda tangan, dan cap instansi. II. Upaya Pengadu dan Respons Teradu Bahwa untuk memastikan keabsahan dokumen tersebut, Pengadu telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Mengajukan permohonan resmi kepada Komisi Pemilihan Umum (Bukti P-6); 2. Mengajukan Notifikasi Gugatan Warga Negara / Citizen Law Suit (CLS) sebagai bentuk peringatan hukum (Bukti P-14); Namun demikian, Para Teradu: • tidak memberikan koreksi terhadap dokumen yang cacat; • tidak melakukan penelusuran terhadap keabsahan dokumen; • tidak melakukan perbaikan administratif; Sehingga menunjukkan adanya pengabaian terhadap kewajiban hukum dan administratif. III. Kondisi Arsip dan Ketiadaan Arsip Statis Bahwa berdasarkan hasil proses permohonan informasi dan sengketa informasi publik, diketahui bahwa: • dokumen tidak tersedia secara memadai pada KPU RI (Bukti P-7); • dokumen tidak berada dalam penguasaan Arsip Nasional Republik Indonesia (Bukti P-8); • dokumen tidak diserahkan kepada LKD Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-12); • dokumen tidak berada pada LKD Kota Surakarta (Bukti P-13); Sehingga dapat disimpulkan bahwa: dokumen tersebut tidak berada dalam sistem kearsipan negara Hal ini bertentangan dengan Pasal 44 dan Pasal 48 UU 43/2009 (Bukti P-9); yang mewajibkan penyerahan dan pengelolaan arsip statis. IV. Temuan Teknis terhadap Dokumen Bahwa selain cacat legalisasi, Pengadu juga menemukan adanya ketidaksesuaian identitas pejabat penandatangan dokumen, yaitu dokumen legalisir tahun 2010, 2012, dan 2014 menggunakan NIP 9 digit; Padahal berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007 (Bukti P-15) NIP Pegawai Negeri Sipil wajib terdiri dari 18 digit. Sehingga hal ini menunjukkan: • ketidaksesuaian identitas pejabat; • ketidaksesuaian waktu administratif; • cacat administratif pada dokumen; V. Analisis 5W + 1H What (Apa yang terjadi) Digunakannya dokumen ijazah yang cacat administratif dalam proses pencalonan (Bukti P-1 s.d P-5); When (Kapan terjadi) Sejak tahun 2005, 2010, 2012, 2014, 2019 hingga saat ini; Where (Di mana terjadi) KPU Kota Surakarta, KPU Provinsi DKI Jakarta, dan KPU RI; Who (Siapa yang melakukan) Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU RI; Why (Mengapa terjadi) Karena tidak dilakukan verifikasi substantif, tidak dilakukan klarifikasi faktual, serta tidak dilakukan autentikasi dokumen, sehingga melanggar: • Permendiknas 59/2008; • UU 30/2014; • Perka BKN 22/2007; How (Bagaimana terjadi) • dokumen diterima tanpa pengujian keabsahan; • tidak dilakukan tindakan korektif (Bukti P-6 dan P-14); • tetap digunakan dalam penetapan calon; • tidak diserahkan sebagai arsip statis (Bukti P-7, P-8, P-12, P-13); VI. Penutup Kronologi Bahwa seluruh rangkaian peristiwa sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa: • dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan mengandung cacat administratif; • tidak dilakukan tindakan korektif oleh Para Teradu; • dokumen tetap digunakan dalam proses penetapan calon; • arsip tidak diserahkan dan tidak berada dalam sistem kearsipan negara; Sehingga berdasarkan seluruh bukti P-1 sampai dengan P-16 dapat disimpulkan bahwa telah terjadi: • kelalaian berkelanjutan (continuing omission); • kegagalan sistemik dalam verifikasi, legalisasi, dan pengelolaan arsip negara; Sebagaimana juga dijelaskan dalam Silalahi (2026) – Bukti P-16, bahwa verifikasi administratif tanpa klarifikasi faktual dan autentikasi arsip tidak dapat menjamin keabsahan dokumen dalam penyelenggaraan Pemilu. [2.2] KESIMPULAN PENGADU Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 21 Juli 2026, Pengadu menyampaikan kesimpulan dengan uraian sebagai berikut: Perkenankanlah kami, sebelum membacakan Kesimpulan Pengadu, menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar agar ruang lingkup perkara ini dipahami secara proporsional. Perkara ini bukanlah perkara pidana, bukan pula perkara tata usaha negara maupun perkara perdata. Oleh karena itu, kedudukan kami dalam perkara ini bukan sebagai Pelapor sebagaimana dikenal dalam hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, bukan sebagai Pemohon sebagaimana dikenal dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula sebagai Penggugat sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata. Kami hadir di hadapan Majelis semata-mata sebagai Pengadu, yaitu warga negara yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengadukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dengan kedudukan tersebut, maka batas pengetahuan dan tanggung jawab kami juga mempunyai batas yang jelas. Kami tidak datang untuk membuktikan adanya tindak pidana. Kami tidak datang untuk meminta Majelis menentukan asli atau tidaknya suatu ijazah. Kami juga tidak datang untuk meminta Majelis membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Yang kami ketahui hanyalah adanya dugaan perbuatan penyelenggara pemilu yang menurut hemat kami tidak selaras dengan peraturan perundang- undangan, kemudian dugaan tersebut kami adukan kepada Majelis DKPP sebagai lembaga yang dibentuk Undang-Undang untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sebagai akademisi di bidang Kebijakan Publik, cara pandang kami terhadap perkara ini juga bukan menggunakan perspektif penyidikan pidana ataupun pembuktian perdata, melainkan menggunakan perspektif Siklus Kebijakan Publik, khususnya pada tahapan Implementasi Kebijakan, Monitoring Kebijakan, dan Evaluasi Kebijakan. Pada tahap Implementasi, Negara telah menetapkan berbagai norma hukum mengenai tata kelola dokumen persyaratan pencalonan khususnya Pengesahan (Legalisir) dan Pengarsipan fotokopi Ijazah/STTB, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008, serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 324/U/1997 (vide Bukti P-10, P-9, P-11 dan P-18). Tugas penyelenggara pemilu adalah mengimplementasikan seluruh norma tersebut secara konsisten. Pada tahap Monitoring, masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam konteks itulah Pengadu mengajukan permohonan informasi publik, mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi, melakukan penelitian berbasis data primer dan data sekunder, hingga menemukan adanya dugaan penyimpangan administrasi (vide Bukti P-6, P-7, P-8, P-12, P-13 dan P 16). Sedangkan pada tahap Evaluasi, ketika kelemahan implementasi telah diketahui oleh penyelenggara negara, maka penyelenggara negara berkewajiban melakukan tindakan korektif (corrective action) agar tujuan kebijakan, kepastian hukum, akuntabilitas pelayanan publik, serta perlindungan arsip negara dapat dipulihkan. Justru pada tahapan Evaluasi Kebijakan inilah menurut Pengadu telah terjadi pembiaran tanpa tindakan korektif, yang kemudian menjadi pokok pengaduan dalam perkara a quo. Pokok pengaduan kami sesungguhnya sangat sederhana. Kami mempersoalkan adanya pembiaran tanpa tindakan korektif terhadap dua peristiwa administratif yang telah diketahui oleh Ketua KPU RI. Pertama, lolosnya Fotokopi Ijazah atas nama Joko Widodo yang dilegalisasi tanpa mencantumkan tanggal legalisasi, yang menurut Pengadu tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008, serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 324 tahun 1997 (vide Bukti P-4, P-5, P-10, P-11 dan P-18). Kedua, tidak ditemukannya arsip fotokopi ijazah berstempel basah yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Wali Kota Surakarta Tahun 2005 dan Tahun 2010, yang menurut Pengadu menunjukkan adanya persoalan tata kelola arsip negara (vide Bukti P-1, P-2, P-8, P-9, P-12, P-13, P-21, P-22 dan P-23). Yang kami adukan bukanlah peristiwa administratif masa lalu itu sendiri. Yang kami adukan adalah tidak adanya tindakan korektif setelah persoalan tersebut diketahui oleh Ketua KPU RI yang sedang menjabat. Pembiaran tersebut menurut kami dibuktikan oleh lima surat resmi yang telah menjadi alat bukti dalam perkara ini. Pertama, Surat Pengadu Nomor 01/SP/BTS/IV/2026 tanggal 4 April 2026, yang meminta Ketua KPU melakukan pemeriksaan ulang secara administratif melalui verifikasi dan klarifikasi terhadap Fotokopi Ijazah terlegalisasi Tahun 2014 dan Tahun 2019 dengan membandingkannya terhadap ijazah fisik sebagai sumber fotokopi maupun salinan pertinggal ijazah yang dimiliki Universitas Gadjah Mada (vide Bukti P 6). Kedua, Surat Ketua KPU RI Nomor 530/PL.01.4-SD/06/2026 tanggal 9 Juni 2026, yang merupakan jawaban atas permohonan tersebut. Jawaban baru diberikan setelah sekitar 96 hari, dan pada pokoknya hanya menyatakan bahwa persoalan yang kami ajukan berada di luar tahapan penerimaan masukan masyarakat dan di luar tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 dan Tahun 2019, tanpa melakukan tindakan korektif sebagaimana kami mohonkan (vide Bukti P-20). Ketiga, Surat Notifikasi Citizen Lawsuit Nomor 01/SP-CLS/BTS/IV/2026 tanggal 15 April 2026, yang memberikan kesempatan kepada Ketua KPU untuk melakukan tindakan korektif sebelum ditempuh upaya hukum (vide Bukti P-14). Keempat, Surat Notifikasi Kedua Nomor 02/SP-CLS/BTS/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026, yang kami kirim karena tidak adanya tanggapan terhadap surat sebelumnya (vide Bukti P-14b). Kelima, Surat Ketua KPU RI Nomor 666/HK.07.3-SD/08/2026 tanggal 15 Juli 2026, yang baru diterbitkan sekitar 91 hari sejak no�fikasi pertama kami kirim. Namun substansi surat tersebut hanya menjelaskan mengenai keterbukaan informasi publik dan tidak memberikan penjelasan mengenai status arsip yang dipersoalkan maupun langkah-langkah evaluasi dan tindakan korektif yang akan dilakukan (vide Bukti P-19). Kami bukan penyidik Kepolisian yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Kami bukan Jaksa yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan. Kami juga bukan Hakim yang memiliki kewenangan memutus ada atau tidaknya pelanggaran serta menjatuhkan sanksi. Justru karena itulah Undang-Undang membentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Secara filosofis, DKPP merupakan forum penegakan etik yang memiliki karakteristik tersendiri. Apabila dalam sistem peradilan pidana fungsi penyelidikan, penuntutan, dan mengadili dipisahkan ke dalam tiga institusi yang berbeda, maka dalam mekanisme penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu fungsi menerima pengaduan, memeriksa, menilai, serta menjatuhkan sanksi etik berada dalam satu forum, yaitu Majelis DKPP. Oleh karena itu, seorang Pengadu tidak dibebani kewajiban sebagaimana penyidik yang harus membuktikan seluruh unsur pidana, tidak pula sebagaimana penuntut umum yang harus menyusun surat dakwaan, maupun sebagaimana hakim yang harus merumuskan putusan. Fungsi Pengadu hanyalah menyampaikan dugaan pelanggaran etik beserta fakta dan alat bukti yang dimilikinya. Selanjutnya, seluruh proses pemeriksaan, penilaian terhadap alat bukti, penemuan fakta persidangan, penafsiran norma etik, hingga penjatuhan putusan merupakan kewenangan penuh Yang Mulia Majelis DKPP. Dengan demikian, dari perspektif Kebijakan Publik, kewajiban kami sesungguhnya sangat sederhana. Ketika kami mengetahui terdapat kebijakan yang diduga tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya, kemudian melalui monitoring kami menemukan adanya kelemahan implementasi tersebut, dan setelah kami sampaikan kepada penyelenggara negara ternyata tidak dilakukan evaluasi melalui tindakan korektif, maka kami menggunakan hak konstitusional kami untuk mengadukannya kepada DKPP. Sesudah itu, seluruh kewenangan untuk menentukan apakah dugaan tersebut terbukti atau tidak sepenuhnya berada di tangan Yang Mulia Majelis DKPP. Setelah mengikuti seluruh rangkaian persidangan, mendengarkan jawaban dan keterangan Teradu maupun pihak terkait, serta mengajukan alat bukti P-1 sampai P- 16, serta bukti tambahan dari P-18 sampai P-26 beserta Bukti P-14b, dengan ini Pengadu menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut.

Bahwa setelah dilakukan perubahan terhadap pihak yang diadukan, subjek pemeriksaan dalam perkara a quo hanya Teradu selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, bukan lagi Ketua dan Anggota KPU RI secara bersama-sama. Bahwa dengan demikian, seluruh dalil, pembuktian, dan penilaian etik dalam perkara a quo diarahkan kepada tindakan maupun tidak dilakukannya tindakan oleh Teradu dalam kapasitasnya sebagai Ketua KPU RI yang sedang menjabat. Bahwa Pengadu tidak meminta Teradu mempertanggungjawabkan secara pribadi tindakan administratif yang dilakukan pada masa kepemimpinan Ketua KPU terdahulu. Pengadu meminta Majelis menilai tanggung jawab etik Teradu pada masa jabatannya sendiri, khususnya setelah Teradu memperoleh informasi dan pengetahuan yang cukup mengenai adanya dugaan persoalan dalam tata kelola dokumen persyaratan pencalonan dan pengelolaan arsip KPU (vide Bukti P-6, P-7, P-8, P-12, P 13, P-14, P-14b, P-19, dan P-20).

Bahwa peristiwa administratif yang menjadi latar belakang perkara ini memang terjadi pada Pemilihan Wali Kota Surakarta Tahun 2005 dan Tahun 2010, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012, serta Pemilihan Presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019, yaitu sebelum atau tidak seluruhnya terjadi pada masa Teradu menjabat sebagai Ketua KPU RI (vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5). Bahwa oleh karena itu, Pengadu tidak mendalilkan Teradu sebagai pelaku langsung atas seluruh tindakan administratif pada masa lalu tersebut. Pokok pelanggaran etik yang didalilkan Pengadu adalah tidak adanya tindakan korektif dari Teradu selaku Ketua KPU RI setelah Teradu mengetahui adanya dugaan kelemahan tata kelola administrasi dan kearsipan yang diwarisi dari masa kepemimpinan sebelumnya (vide Bukti P-14, P-14b, P-19, dan P-20). Bahwa perkara ini bukan meminta Majelis DKPP mengadili kembali peristiwa masa lalu, melainkan menilai apakah Teradu, dalam masa jabatannya sendiri, telah menjalankan kewajiban etik sebagai Ketua KPU RI setelah menerima permohonan, keberatan, putusan Komisi Informasi, notifikasi Gugatan Warga Negara, dan permintaan tindakan korektif dari Pengadu (vide Bukti P-6, P-7, P-8, P-12, P-14, P 14b, P-19, dan P-20). Bahwa menurut Pengadu, pergantian Ketua KPU tidak memutus kesinambungan tanggung jawab kelembagaan KPU. Tanggung jawab menjaga profesionalitas, akuntabilitas, kepastian hukum, tertib administrasi, dan pengelolaan arsip tetap melekat pada KPU dan harus dilaksanakan oleh Ketua KPU RI yang sedang menjabat.

PENCALONAN YANG DIKELOLA KPU Bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-5 menunjukkan adanya fotokopi ijazah yang digunakan sebagai dokumen persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota Surakarta Tahun 2005 dan 2010, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012, serta Pemilihan Presiden Tahun 2014 dan 2019 (vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5). Bahwa dokumen-dokumen tersebut bukan merupakan dokumen privat yang sama sekali berada di luar tata kelola KPU, melainkan dokumen yang disampaikan, diterima, diperiksa, dan digunakan dalam proses administrasi pencalonan yang diselenggarakan oleh KPU sesuai tingkatan masing-masing (vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5). Bahwa dengan demikian, persoalan mengenai kesesuaian legalisasi, pencatatan, pengamanan, retensi, dan keberadaan arsip dokumen tersebut merupakan persoalan yang berkaitan langsung dengan akuntabilitas kelembagaan KPU. Bahwa Pengadu tidak meminta DKPP menentukan asli atau tidaknya ijazah atas nama Joko Widodo. Pengadu mempersoalkan apakah tata kelola fotokopi ijazah yang dilegalisasi dan dipergunakan sebagai persyaratan pencalonan telah dilaksanakan secara tertib, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan (vide Bukti P-11, P-18, P-21, P-22, dan P-23). Bahwa terhadap fotokopi ijazah yang dilegalisasi pada Tahun 2014, menurut Pengadu terdapat dugaan cacat administratif yang memerlukan penelaahan lebih lanjut. Hal ini karena dokumen tersebut ditandatangani atas nama Prof. Dr. Mohammad Nai’em selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, padahal berdasarkan bukti yang diajukan Pengadu, yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya sebagai Dekan pada Tahun 2012 (Bukti P-26). Dengan demikian, pada saat legalisasi Tahun 2014 dilakukan, menurut Pengadu yang bersangkutan bukan lagi pejabat yang berwenang untuk melakukan pengesahan fotokopi ijazah sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah atau STTB, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (vide Bukti P-11). Bahwa selain itu, pada legalisasi Tahun 2014 tersebut masih dicantumkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dengan format 9 (sembilan) digit. Menurut Pengadu, keadaan tersebut tidak lagi sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur penggunaan Nomor Induk Pegawai dalam format 18 (delapan belas) digit sebagai identitas resmi Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, menurut Pengadu, pencantuman NIP 9 digit pada legalisasi Tahun 2014 semakin memperkuat dugaan bahwa legalisasi tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana mestinya (vide Bukti P-15). Bahwa kedua keadaan tersebut, yaitu dugaan penandatanganan oleh pejabat yang menurut Pengadu tidak lagi berwenang serta penggunaan Nomor Induk Pegawai yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan administrasi kepegawaian yang berlaku, tidak diajukan oleh Pengadu untuk meminta Majelis DKPP menilai keaslian ijazah, melainkan untuk menunjukkan adanya indikasi kelemahan tata kelola administrasi dokumen persyaratan pencalonan yang semestinya memperoleh perhatian dan tindakan korektif dari Ketua KPU RI setelah persoalan tersebut diketahui (vide Bukti P- 11, P-15, P-19, dan P-20).

Bahwa sebelum mengajukan pengaduan etik kepada DKPP, Pengadu telah menempuh berbagai mekanisme hukum dan administratif, antara lain mengajukan permohonan informasi, mengikuti penyelesaian sengketa informasi, menyampaikan notifikasi pertama dan kedua Gugatan Warga Negara, serta mengajukan permohonan tindakan administratif kepada Ketua KPU RI (vide Bukti P-6, P-7, P-8, P-12, P-13, P-14, P-14b, P-19, dan P-20). Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat yang berkaitan dengan KPU RI telah memerintahkan pemberian informasi berupa salinan dokumen pencalonan kepada Pengadu setelah putusan berkekuatan hukum tetap (vide Bukti P-7). Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat yang berkaitan dengan ANRI memberikan gambaran mengenai penguasaan arsip yang berhubungan dengan dokumen persyaratan pencalonan dimaksud (vide Bukti P-8). Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta serta surat Pemerintah Kota Surakarta memberikan fakta mengenai kondisi penguasaan dan keberadaan arsip pada lembaga kearsipan daerah yang berkaitan dengan dokumen pencalonan tersebut (vide Bukti P-12 dan P-13). Bahwa Pengadu telah menyampaikan Notifikasi Gugatan Warga Negara pertama dan kedua yang pada pokoknya meminta adanya perhatian dan perbaikan tata kelola kelembagaan sebelum Pengadu menempuh gugatan di pengadilan (vide Bukti P-14 dan P-14b). Bahwa setelah menerima seluruh rangkaian dokumen tersebut, Teradu tidak dapat lagi beralasan bahwa persoalan yang disampaikan Pengadu sama sekali tidak pernah diketahui atau tidak pernah diberitahukan kepada Ketua KPU RI. Bahwa sejak Teradu menerima informasi dan permintaan resmi tersebut, menurut Pengadu telah lahir kewajiban etik bagi Teradu untuk sekurang-kurangnya melakukan penelaahan, evaluasi internal, pemeriksaan administratif, penelusuran arsip, klarifikasi kepada unit terkait, atau merumuskan kebijakan korektif untuk mencegah persoalan yang sama terulang kembali.

Bahwa Undang-Undang tentang Kearsipan menempatkan arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa yang harus dikelola, dipelihara, dan diselamatkan sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan negara (vide Bukti P-9). Bahwa Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan mengatur prinsip legalitas, perlindungan terhadap administrasi pemerintahan yang baik, serta ruang bagi pejabat pemerintahan untuk melakukan koreksi terhadap keputusan atau tindakan administratif yang berada dalam lingkup kewenangannya (vide Bukti P-10). Bahwa ketentuan mengenai legalisasi ijazah menunjukkan bahwa legalisasi bukan hanya pembubuhan tanda tangan dan stempel, melainkan pernyataan resmi bahwa fotokopi atau salinan sesuai dengan dokumen asli serta harus memenuhi persyaratan administratif tertentu (vide Bukti P-11 dan P-18). Bahwa Kepmendikbud Nomor 324/U/1997 mengatur bahwa pengesahan fotokopi ijazah harus memuat unsur administratif, antara lain tanggal, bulan, tahun, jabatan, unit kerja, tanda tangan, nama pejabat, dan NIP pejabat yang mengesahkan (vide Bukti P-18). Bahwa Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007 memperlihatkan pentingnya penggunaan identitas kepegawaian yang benar dan dapat ditelusuri dalam dokumen administrasi yang ditandatangani oleh pejabat atau pegawai negeri (vide Bukti P-15). Bahwa PKPU Nomor 18 Tahun 2013 mengatur jadwal retensi arsip dan menempatkan arsip pencalonan sebagai arsip yang memiliki nilai guna serta pada akhirnya berketerangan permanen sesuai jangka waktu retensinya (vide Bukti P-21). Bahwa PKPU Nomor 17 Tahun 2016 tetap mempertahankan pengaturan mengenai arsip pencalonan sebagai arsip yang harus dikelola dan disimpan secara permanen karena nilai administrasi, hukum, dan sejarahnya (vide Bukti P-22). Bahwa perubahan pengaturan dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2023 tidak dapat digunakan secara surut untuk membenarkan pengelolaan atau ketiadaan arsip yang tercipta pada masa berlakunya peraturan sebelumnya. Keadaan arsip harus dinilai berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat arsip tersebut diciptakan dan dikelola (vide Bukti P-21, P-22, dan P-23). Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan tersebut, Teradu selaku Ketua KPU RI memiliki landasan hukum dan kewenangan kelembagaan untuk menginisiasi evaluasi dan perbaikan kebijakan mengenai legalisasi dokumen persyaratan pencalonan serta tata kelola arsip KPU. Bahwa oleh sebab itu, alasan bahwa peristiwa terjadi sebelum Teradu menjabat tidak menghapus kewajiban Teradu untuk melakukan tindakan korektif pada saat persoalan tersebut telah diketahui dalam masa kepemimpinannya.

Bahwa jawaban Teradu terhadap Notifikasi Kedua Gugatan Warga Negara, menurut Pengadu, lebih banyak berisi penjelasan mengenai posisi kelembagaan KPU daripada menunjukkan adanya langkah konkret untuk menelaah atau memperbaiki persoalan administrasi yang disampaikan (vide Bukti P 19). Bahwa jawaban tersebut juga disampaikan setelah jangka waktu yang menurut Pengadu menunjukkan lambannya respons Ketua KPU RI terhadap persoalan yang telah disampaikan secara resmi dan berkaitan dengan kepen�ngan publik (vide Bukti P-19). Bahwa terhadap permohonan tindakan administratif, Teradu memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tahapan Pemilu telah selesai, tetapi jawaban tersebut tidak memperlihatkan adanya audit administratif, pemeriksaan internal, penelusuran arsip, klarifikasi, evaluasi kebijakan, atau tindakan korektif lainnya (vide Bukti P-20). Bahwa berakhirnya tahapan Pemilu tidak dengan sendirinya mengakhiri kewajiban KPU untuk mengelola arsip, mempertanggungjawabkan dokumen administrasi yang pernah digunakan, serta memperbaiki tata kelola untuk Pemilu berikutnya (vide Bukti P-9, P-10, P-21, P-22, dan P-23). Bahwa menurut Pengadu, surat balasan tidak dapat disamakan dengan tindakan korektif. Tindakan korektif setidaknya harus dapat dikenali dalam bentuk penelaahan, pemeriksaan, instruksi internal, penyempurnaan prosedur, penelusuran dokumen, atau pembentukan kebijakan baru. Bahwa berdasarkan Bukti P-19 dan P-20, Pengadu tidak menemukan adanya uraian mengenai tindakan konkret Teradu untuk memperbaiki kebijakan legalisasi fotokopi ijazah ataupun menjamin penyelamatan arsip persyaratan pencalonan. Bahwa keadaan tersebut merupakan inti pengaduan etik Pengadu, yaitu bukan mengenai perbuatan pejabat terdahulu, melainkan mengenai sikap pasif Teradu selama masa jabatannya sendiri setelah mengetahui adanya dugaan kelemahan sistem administrasi KPU.

MENGHAPUS TANGGUNG JAWAB TERADU Bahwa dalam persidangan pada pokoknya dikemukakan alasan bahwa �dak terdapat laporan dari Bawaslu, laporan masyarakat, rekomendasi lembaga pengawas, maupun pernyataan lembaga lain yang menyatakan terdapat persoalan terhadap dokumen pencalonan tersebut. Bahwa menurut Pengadu, alasan tidak adanya laporan tersebut �dak relevan lagi setelah Pengadu secara nyata dan resmi menyampaikan permohonan, keberatan, putusan Komisi Informasi, notifikasi Gugatan Warga Negara, dan permohonan tindakan administratif kepada Ketua KPU RI (vide Bukti P-6, P-7, P-8, P-12, P-14, P- 14b, P-19, dan P-20). Bahwa dengan diajukannya permohonan dan notifikasi oleh Pengadu, secara faktual telah terdapat laporan atau pemberitahuan dari masyarakat kepada Teradu. Oleh karena itu, alasan bahwa tidak pernah ada laporan masyarakat bertentangan dengan fakta adanya surat-surat yang diterima dan dijawab oleh Ketua KPU RI sendiri (vide Bukti P-14, P-14b, P-19, dan P-20). Bahwa tidak adanya rekomendasi Bawaslu juga tidak menghapus kewenangan KPU untuk mengevaluasi administrasi internalnya sendiri. KPU merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan, dan pengelolaan dokumen persyaratan pencalonan. Bahwa tanggung jawab etik Ketua KPU RI bukan kewajiban pasif yang baru lahir setelah diperintah oleh Bawaslu, DPR, atau lembaga lain. Tanggung jawab tersebut melekat pada jabatan dan harus dijalankan secara aktif untuk menjaga profesionalitas dan akuntabilitas kelembagaan. Bahwa pernyataan bahwa DPR atau lembaga pengawas lainnya tidak menemukan masalah juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tata kelola administrasi telah sempurna, terlebih setelah kemudian terdapat putusan Komisi Informasi, surat lembaga kearsipan, dan keterangan resmi mengenai keberadaan arsip yang menimbulkan kebutuhan untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut (vide Bukti P-7, P-8, P- 12, P-13, dan P-24). Bahwa menurut Pengadu, menjadikan tidak adanya temuan lembaga lain sebagai alasan untuk tidak melakukan pemeriksaan internal merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab kelembagaan. Ketua KPU RI seharusnya mampu memimpin KPU sebagai lembaga yang dapat melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri tanpa harus selalu menunggu tekanan eksternal. Bahwa sikap menunggu laporan, rekomendasi, atau teguran lembaga lain menunjukkan seolah-olah perbaikan kebijakan tidak perlu dilakukan selama belum ada pihak lain yang menyatakan terjadi masalah. Pendekatan demikian tidak sesuai dengan kepemimpinan kelembagaan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pencegahan.

Bahwa surat resmi Pemerintah Kota Surakarta menunjukkan fakta mengenai belum diserahkannya atau tidak dikuasainya arsip tertentu yang berkaitan dengan dokumen pencalonan oleh lembaga kearsipan daerah (vide Bukti P-13). Bahwa surat KPU Kota Surakarta menyatakan bahwa dokumen yang diberikan merupakan dokumen yang berada dalam penguasaannya dan tidak ditemukan dokumen atau informasi mengenai jalur maupun keberadaan dokumen berwarna yang dipersoalkan Pengadu (vide Bukti P-24). Bahwa sampai dengan tanggal 16 Maret 2026, fotokopi ijazah berwarna yang dilegalisasi dan berkaitan dengan pencalonan pada masa lalu dinyatakan belum ditemukan berdasarkan penelusuran KPU Kota Surakarta (vide Bukti P-24). Bahwa fakta tersebut menurut Pengadu tidak boleh berhenti hanya sebagai pemberitahuan bahwa arsip belum ditemukan. Fakta tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pimpinan KPU untuk melakukan penelusuran, evaluasi tata kelola, dan perbaikan sistem pengarsipan. Bahwa kondisi tidak ditemukannya arsip setelah berlalunya waktu yang panjang menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih jelas mengenai kapan dokumen pencalonan harus dihimpun, diinventarisasi, dialihmediakan, diamankan, dan diserahkan sesuai jadwal retensi arsip (vide Bukti P 21, P-22, P-23, dan P-24). Bahwa tidak adanya tindakan korektif setelah diketahui kondisi tersebut memperkuat dalil Pengadu mengenai sikap pasif Teradu dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan kelembagaan. IX. BUKTI P-17 MEMPERKUAT KRONOLOGI PENERIMAAN DOKUMEN OLEH PENGADU Bahwa Pengadu telah menerima salinan fotokopi ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019 dari KPU RI pada tanggal 9 Februari 2026. Bahwa yang dilaporkan hilang oleh Pengadu kepada Kepolisian bukanlah salinan fotokopi ijazah tersebut, melainkan bukti tanda terima atau berita acara serah terima salinan fotokopi ijazah atas nama Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019 (vide Bukti P-17). Bahwa laporan kehilangan tersebut menunjukkan bahwa Pengadu berupaya menjaga keterlacakan administrasi atas penerimaan dokumen dari KPU RI dan menempuh prosedur resmi ketika bukti tanda terima tersebut hilang (vide Bukti P-17). Bahwa oleh karena itu, Bukti P-17 harus dipahami sebagai bukti pendukung kronologi penerimaan dokumen oleh Pengadu, bukan sebagai bukti bahwa salinan fotokopi ijazah yang diterima Pengadu telah hilang.

Bahwa hasil penelitian Pengadu mendokumentasikan persoalan mengenai legalisasi, autentikasi, klarifikasi, verifikasi administratif, dan pengelolaan arsip dokumen persyaratan pencalonan dalam suatu rangkaian kajian yang dilakukan secara berkelanjutan (vide Bukti P-16). Bahwa perkara pidana yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara menunjukkan bahwa polemik mengenai dokumen pendidikan telah menjadi perhatian publik sekurang-kurangnya sejak Tahun 2016 (vide Bukti P-25). Bahwa Bukti P-25 tidak diajukan untuk membuktikan benar atau tidaknya tuduhan yang pernah disampaikan pihak lain, melainkan untuk menunjukkan bahwa persoalan mengenai dokumen persyaratan pendidikan bukanlah isu yang baru pertama kali muncul ketika Pengadu mengajukan permohonan kepada KPU. Bahwa rentang waktu yang panjang tersebut seharusnya memberikan kesempatan kepada KPU untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan, khususnya mengenai standar penerimaan legalisasi fotokopi ijazah dan pengelolaan arsip dokumen pencalonan (vide Bukti P-16 dan P-25). Bahwa menurut Pengadu, tidak dilakukannya perbaikan meskipun persoalan telah berulang dan menjadi perhatian publik memperlihatkan adanya kelalaian kelembagaan yang terus berlangsung atau continuing omission (vide Bukti P-16, P-19, P-20, P-24, dan P-25).

Bahwa tujuan Pengadu mengajukan perkara a quo bukan semata-mata untuk meminta penjatuhan sanksi kepada Teradu, tetapi terutama untuk mendorong Ketua KPU RI melakukan perbaikan kebijakan yang konkret. 1. Kebijakan mengenai legalisasi fotokopi ijazah Bahwa Pengadu mengharapkan Teradu selaku Ketua KPU RI menetapkan atau menginisiasi kebijakan yang menegaskan bahwa setiap legalisasi fotokopi ijazah yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Bukti P-11 dan P-18). Bahwa kebijakan tersebut setidaknya harus memastikan adanya tanggal, bulan, dan tahun legalisasi; jabatan dan unit kerja pejabat yang mengesahkan; tanda tangan; nama terang; NIP atau identitas kepegawaian; stempel lembaga; serta pernyataan bahwa fotokopi sesuai dengan dokumen asli (vide Bukti P-15 dan P-18). Bahwa kebijakan tersebut diperlukan agar KPU tidak hanya memeriksa keberadaan stempel dan tanda tangan secara formal, tetapi juga memas�kan bahwa legalisasi dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan dapat ditelusuri secara administratif. Bahwa standar tersebut seharusnya diterapkan secara seragam dalam pencalonan Kepala Daerah, Presiden, Wakil Presiden, anggota legislatif, dan jabatan publik lain yang proses pencalonannya diselenggarakan oleh KPU. 2. Kebijakan mengenai pengarsipan seluruh persyaratan calon Bahwa Pengadu mengharapkan Teradu menetapkan atau menginisiasi kebijakan yang mewajibkan seluruh dokumen persyaratan calon Kepala Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden segera dihimpun, diinventarisasi, diamankan, dan diarsipkan secara tertib setelah hasil pemilihan memperoleh kekuatan hukum tetap (vide Bukti P-9, P-21, dan P-22). Bahwa batas waktu yang jelas untuk pengarsipan perlu dikaitkan dengan selesainya sengketa hasil pemilihan, khususnya setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan atau setelah dipastikan tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan. Bahwa setelah pemenang Pilkada atau Pilpres memperoleh kepastian hukum, seluruh dokumen persyaratan pencalonan tidak boleh lagi tersebar tanpa sistem penguasaan yang jelas pada satuan kerja atau lembaga yang berbeda-beda. Bahwa dokumen- dokumen tersebut harus segera dicatat, diklasifikasikan, dipindai atau dialihmediakan, diberi metadata, diamankan, serta dikelola sesuai jadwal retensi arsip agar sewaktu waktu dapat ditemukan dan dipertanggungjawabkan kepada publik (vide Bukti P-9, P- 21, P-22, dan P 24). Bahwa kebijakan tersebut akan mencegah terulangnya keadaan ketika dokumen yang pernah digunakan dalam proses pencalonan kemudian dinyatakan tidak dikuasai, belum diserahkan, atau belum ditemukan beberapa tahun setelah pemilihan selesai (vide Bukti P-8, P-12, P-13, dan P-24).

Bahwa menurut Pengadu, ukuran etik dalam perkara ini tidak terletak pada apakah Teradu merupakan orang yang menerima atau memeriksa dokumen pada Tahun 2005, 2010, 2012, 2014, atau 2019. Bahwa ukuran etiknya adalah apakah Teradu, setelah menjabat sebagai Ketua KPU RI dan memperoleh informasi yang cukup mengenai dugaan persoalan administrasi tersebut, menggunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan korektif (vide Bukti P-14, P-14b, P-19, dan P-20). Bahwa Teradu tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pejabat sebelumnya, melainkan atas sikap dan keputusan Teradu sendiri pada masa jabatannya, yaitu tidak melakukan evaluasi, pemeriksaan, penelusuran, atau perbaikan kebijakan setelah persoalan disampaikan secara resmi kepadanya. Bahwa menurut Pengadu, kewajiban etik Ketua KPU RI tidak hanya berupa kewajiban menjawab surat. Kewajiban etik juga mencakup kemampuan memimpin evaluasi kelembagaan, memperbaiki kelemahan sistem, mencegah pengulangan masalah, serta menjaga agar administrasi Pemilu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa jawaban tertulis yang tidak disertai tindakan konkret tidak menyelesaikan substansi persoalan tata kelola yang disampaikan Pengadu (vide Bukti P-19 dan P-20). Bahwa ketergantungan Teradu pada ada atau tidak adanya laporan Bawaslu, temuan DPR, atau pernyataan lembaga lain menunjukkan sikap yang reaktif, bukan kepemimpinan yang aktif dan korektif. Bahwa menurut Pengadu, sikap tersebut tidak sesuai dengan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, kepastian hukum, tertib administrasi, keterbukaan, dan tanggung jawab yang seharusnya melekat pada Ketua KPU RI.

Bahwa berdasarkan alat bukti P-1 sampai dengan P-26 beserta Bukti P-14b, Pengadu menyimpulkan bahwa peristiwa administratif yang melatarbelakangi perkara a quo memang sebagian besar terjadi pada masa kepemimpinan Ketua KPU sebelumnya. Bahwa Pengadu tidak membebankan kepada Teradu pertanggungjawaban pribadi atas tindakan pejabat terdahulu tersebut. Bahwa pertanggungjawaban etik Teradu lahir setelah Teradu, dalam kedudukannya sebagai Ketua KPU RI, memperoleh pengetahuan yang cukup melalui permohonan informasi, putusan Komisi Informasi, notifikasi Gugatan Warga Negara, permohonan tindakan administra�f, serta dokumen lain yang disampaikan Pengadu (vide Bukti P- 6, P-7, P-8, P-12, P-13, P-14, P-14b, P-19, dan P-20). Bahwa setelah memperoleh pengetahuan tersebut, Teradu tidak menunjukkan adanya tindakan korektif berupa audit administratif, evaluasi internal, pemeriksaan dokumen, penelusuran arsip, klarifikasi mengenai legalisasi Tahun 2014 yang menurut Pengadu ditandatangani oleh pejabat yang tidak lagi berwenang dan masih menggunakan NIP 9 digit, maupun penyempurnaan kebijakan mengenai legalisasi fotokopi ijazah dan pengelolaan arsip pencalonan (vide Bukti P-11, P-15, P-19, P 20, dan P-24). Bahwa alasan tidak adanya laporan Bawaslu, masyarakat, DPR, atau lembaga lain tidak dapat membenarkan sikap pasif Teradu, karena Pengadu sendiri telah menyampaikan laporan, permohonan, notifikasi, dan bukti secara resmi kepada Ketua KPU RI. Bahwa alasan peristiwa terjadi pada masa lalu juga tidak dapat menghapus tanggung jawab etik Teradu untuk memperbaiki kebijakan pada masa jabatannya sendiri. Bahwa jawaban resmi Ketua KPU RI yang menyatakan bahwa KPU telah menunjukkan dokumen persyaratan pendidikan Pemilu Presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019 kepada Majelis Komisioner pada pemeriksaan setempat tanggal 9 Desember 2025 bertentangan dengan fakta dalam paragraf 2.20 Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 074/X/KIP-PSI-A-M-A/2025, yang mencatat bahwa dokumen Tahun 2019 diperlihatkan, sedangkan dokumen Tahun 2014 tidak diperlihatkan (vide Bukti P-7 dan P 19). Bahwa pertentangan tersebut menunjukkan kurangnya kecermatan Teradu dalam memberikan jawaban resmi kelembagaan sekaligus memperkuat fakta bahwa Teradu tidak melakukan penelusuran, pemeriksaan, dan tindakan korektif secara memadai sebelum menyampaikan jawaban kepada Pengadu (vide Bukti P-7, P-10, P-19, dan P- 20). Bahwa menurut Pengadu, justru di situlah letak pokok pelanggaran etik Teradu, yaitu tidak digunakannya kewenangan kepemimpinan Ketua KPU RI untuk melakukan tindakan korektif setelah mengetahui adanya dugaan kelemahan tata kelola administrasi yang berada dalam tanggung jawab kelembagaan KPU. Bahwa sikap pasif tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian mengenai tindak lanjut perbaikan standar legalisasi fotokopi ijazah dan tidak adanya kebijakan yang memastikan seluruh persyaratan calon diinventarisasi serta diarsipkan secara tertib setelah pemenang Pilkada atau Pilpres memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa oleh karena itu, Pengadu memohon agar Majelis Pemeriksa menilai tindakan dan tidak dilakukannya tindakan oleh Teradu berdasarkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, kepastian hukum, tertib administrasi, dan tanggung jawab penyelenggara Pemilu. Bahwa Pengadu menambahkan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-26, sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. Bukti P-17 Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) Nomor SKTLK/2738/VII/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA tanggal 8 Juli 2026; 2. Bukti P-18 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 324/U/1997 tentang Pemberian Wewenang kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk Mengesahkan Salinan atau Fotokopi Ijazah/STTB dan Surat Keterangan Pengganti atau Dokumen Lainnya yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/STTB; 3. Bukti P-19 Penjelasan atas Notifikasi Kedua Surat Pra Gugatan Citizen Lawsuit (CLS) Nomor: 02/SP- CLS/BTS/IV/2026; 4. Bukti P-20 Re: Pengaduan atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Pembatalan Keputusan Administrasi Pemerintahan terkait Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan 2019 (tanggal 12 Juni 2026); 5. Bukti P-21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum; 6. Bukti P-22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum; 7. Bukti P-23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum; 8. Bukti P-24 Surat KPU Kota Surakarta nomor 74/PP.07.2-SD/3372/4/2026 yang menyatakan pertanggal 16 Maret 2026 arsip Fotokopi Ijazah terlegalisir berstempel basah (berwarna) yang dipakai Joko widodo pada Pilkada 2005 dan 2010 belum ditemukan (alias hilang); 9. Bukti P-25 Screeen Shoot penelusuran perkara nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Bla (SIPP Pengadilan Negeri Blora) terdakwa Bambang Tri Mulyono (https://www.sipp.pn blora.go.id/list_perkara/search); 10. Bukti P-14b Surat Notifikasi kedua Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit); 11. Bukti P-26 [PEMBERITAHUAN INFORMASI PUBLIK] Permohonan Informasi Daftar Nama Dekan, KebijakanLegalisir, dan Kebijakan NIP. [2.3] PETITUM PENGADU Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pengadu memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa DKPP agar: 1. Menerima dan mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terbuka melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; 3. Menyatakan Teradu terbukti tidak melakukan tindakan korektif setelah memperoleh pengetahuan yang cukup mengenai dugaan kelemahan tata kelola administrasi, kearsipan, dan keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU; 4. Menyatakan tindakan maupun tidak dilakukannya tindakan oleh Teradu bertentangan dengan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, kepastian hukum, keterbukaan, tertib administrasi, pelayanan publik, dan tanggung jawab penyelenggara Pemilu; 5. Menjatuhkan sanksi kepada Teradu sesuai tingkat pelanggaran yang dinilai Majelis Pemeriksa; 6. Mendorong KPU RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola arsip persyaratan pencalonan Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan dan Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik; 7. Mendorong KPU RI menetapkan kebijakan mengenai standar legalisasi fotokopi ijazah yang memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Mendorong KPU RI menetapkan kebijakan bahwa seluruh dokumen persyaratan pencalonan wajib dihimpun, diinventarisasi, diamankan, didigitalisasi, dan diarsipkan secara permanen setelah hasil Pemilu memperoleh kekuatan hukum tetap; 9. Mendorong KPU RI melakukan penyesuaian kebijakan internal agar selaras dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas penyelenggara negara; 10. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, integritas, dan etika penyelenggaraan Pemilu. [2.4] BUKTI PENGADU Bahwa untuk menguatkan dalil aduannya, Pengadu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16, sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. Bukti P-1 Fotokopi Ijazah yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Wali Kota Surakarta Tahun 2005; 2. Bukti P-2 Fotokopi Ijazah yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Wali Kota Surakarta Tahun 2010; 3. Bukti P-3 Fotokopi Ijazah yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012; 4. Bukti P-4 Fotokopi Ijazah yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Tahun 2014; 5. Bukti P-5 Fotokopi Ijazah yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Tahun 2019; 6. Bukti P-6 Surat Permohonan Informasi terhadap KPU RI; 7. Bukti P-7 Putusan Komisi Informasi Pusat terhadap KPU RI; 8. Bukti P-8 Putusan Komisi Informasi Pusat terhadap Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); 9. Bukti P-9 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 10. Bukti P-10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 11. Bukti P-11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008; 12. Bukti P-12 Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta; 13. Bukti P-13 Surat Pemerintah Kota Surakarta; 14. Bukti P-14 Surat Notifikasi Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit); 15. Bukti P-15 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 16. Bukti P-16 Buku IJAZAH JOKOWI TAK ADA: Belum Diautentikasi, Tidak Diklarifikasi, Hanya Diverifikasi karya Dr. Bonatua Silalahi (2026). [2.5] KETERANGAN SAKSI PENGADU Menimbang pada saat sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2026, Pengadu menghadirkan saksi atas nama Mikhael Benyamin Sinaga yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Saksi memperkenalkan diri bernama Mikhael Benyamin Sinaga dari media Sentana. Saksi menerangkan telah menyoroti permasalahan Ijazah dalam perkara ini sudah cukup lama dan sudah diinvetigasi oleh rekan wartawan Saksi yakni pak Bambang Tri sejak tahun 2019. Jadi, sebenarnya hal ini bukan hal yang baru. Bahwa selama ini Masyarakat tidak aware, tidak menyoroti permasalahan ini dari sisi kearsipan, karena sesuatu yang sangat spesifik dan tidak banyak orang memiliki keahlian tersebut. Lalu saat ini muncul kembali dengan pak Bonatua Silalahi, Saksi membantu pak Bonatua Silalahi untuk menyuarakan dan kemudian Masyarakat banyak yang tercerahkan mengenai kearsipan dan mengelolaan arsip di KPU. Bahwa Saksi menyayangkan karena sebenarnya dari tahun 2019 sampai saat ini telah dipertanyakan namun KPU tidak pernah menjawab secara baik dan membuka apa saja yang terjadi di dalam KPU. Hal tersebut mungkin dirahasiakan karena melindungi data pribadi dan semacamnya. Kemudian saat Saksi meminta dari KPU Kota Surakarta, prosesnya juga sangat lambat dan akhirnya hanya diberikan foto copy seperti halnya yang sudah dinyatakan oleh pak Bonatua. Bahwa yang meminta adalah Saksi dan Pengadu secara bersama-sama karena sudah menjadi polemik cukup lama, dan pak Bonatua masuk ke permasalahan Ijazah sekitar bulan September atau Oktober, dimana sudah mengetahui dari April ada laporan. Bahwa Saksi juga menginvestigasi mengenai permasalahan Ijazah ini dari sisi yang lain, yakni dari sisi UGM, KKN-nya dan lain-lain. Menurut Saksi, KPU cukup lambat dalam merespon karena sejak tahun 2019 hal ini sudah dipertanyakan dan seharusnya KPU bisa langsung menjawab, apa yang dipakai oleh pak Joko Widodo di tahun 2019 saat itu juga. Bahwa Saksi memahami bukan Para Teradu yang menjabat saat itu. Bahwa saat itu bukan hanya terbatas di Ijazah tapi banyak pertanyaan lain yang beredar di media massa, Saksi mengatakan di media masaa bukan di pengaduan Bawaslu. Saksi merasakan lambatnya respon dari KPU dan berkali-kali disurati oleh pak Bonatua. Hal tersebut harus diviralkan di media sosial terlebih dulu baru ada jawaban yang serius dari KPU. Bahwa Saksi beranggapan semua sudah mengerti karena ini merupakan persoalan negara terkait Ijazah seorang mantan presiden. Saksi sudah meminta salinan Ijazah ke KPU sejak bulan Oktober akan tetapi Salinan Ijazah tersebut ditutupi, padahal menurut Saksi Ijazah bukan data pribadi dan sebagai seseorang yang lulusan S1 seharusnya sebuah kebanggaan untuk ditunjukkan ke Masyarakat. Bahwa Saksi mengetahui proses yang sudah dijalani pak Bonatua sangat panjang untuk hanya meminta selembar Ijazah saja. Bahwa Saksi mengetahui dan hadir serta melihat sendiri saat putusan di Komisi Informasi Publik. Bahwa Saksi menerangkan pokok persoalannya adalah karena tidak diberikannya informasi atau ditutupnya sejumlah informasi yang diminta. Hal ini yang kemudian diajukan jadi objek pengaduan ke Komisi Informasi Publik. Dari 5 (lima) dokumen yang dilihat sendiri ada beberapa dokumen yang ditutup warna abu-abu seperti di contoh, akan tapi jika Saksi tidak salah yang di KI tertutup dengan warna putih. Jadi, tidak diketahui apakah terdapat informasi atau tidak. Bahwa Saksi mengetahui apabila dokumen dibuka semuanya tidak ada tanggalnya. Saksi tidak mengetahui apakah Bawaslu mengetahui hal ini atau tidak. Bahwa selama masa tahapan pemilu sebagaimana yang dipersoalkan, Pengadu dan Saksi tidak pernah menyampaikan laporan kepada Bawaslu atau tidak pernah menyampaikan permintaan dokumen kepada KPU seacar resmi dan hanya menyampaikan di media massa. [2.6] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban tertulis serta dibacakan dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 21 Juli 2026, sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Sidang dari DKPP RI Nomor: 196/PS.DKPP/SET- 04/VII/2026 tanggal 15 Juli 2026, pada pokoknya memanggil Ketua dan Anggota KPU RI dalam kapasitasnya sebagai Para Teradu untuk mendengarkan pokok pengaduan Pengadu, Jawaban Teradu dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait/Saksi atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pengaduan Nomor: 10-P/L-DKPP/V/2026, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 11-PKE-DKPP/VII/2026, yang diajukan oleh Dr. Bonatua Silalahi (Pengadu), sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat disampaikan Jawaban Para Teradu yang disusun sebagai berikut: 2. POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa setelah Para Teradu membaca aduan yang diajukan oleh Pengadu, pada pokoknya mendalilkan telah terjadi kelalaian berkelanjutan (continuing omission) dan kegagalan sistemik terhadap dokumen pencalonan pada pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Surakarta Tahun 2005 dan Tahun 2010, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012, serta Pemilihan Presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019. 3. DALAM EKSEPSI Aduan Pengadu Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel); 3.1. Bahwa pada pokoknya Pengadu mendalilkan telah terjadi kelalaian berkelanjutan (continuing omission) dan kegagalan sistemik terhadap dokumen pencalonan pada pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Surakarta Tahun 2005 dan Tahun 2010, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012, serta Pemilihan Presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019. 3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut Peraturan DKPP 3/2017) yang berbunyi “ (4) Uraian dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing Teradu dan/atau Terlapor yang meliputi: a. waktu perbuatan dilakukan; b. tempat perbuatan dilakukan; c. perbuatan yang dilakukan; dan d. cara perbuatan dilakukan.” 3.3. Bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pengadu sebagaimana dimaksud pada angka 3.1, tidak secara eksplisit menguraikan dengan tegas dan jelas perbuatan Para Teradu manakah yang merupakan pelanggaran terhadap kode etik Penyelenggara Pemilu. Pengadu sama sekali tidak menguraikan secara jelas mengenai waktu perbuatan dilakukan, tempat perbuatan dilakukan, perbuatan yang dilakukan, dan cara perbuatan dilakukan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Teradu sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan DKPP 3/2017. 3.4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 s.d angka 3.3 menunjukkan bahwa aduan Pengadu tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan DKPP 3/2017, sehingga dengan demikian maka aduan Pengadu tidak memenuhi persyaratan dan tata cara pengaduan, oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa DKPP dalam perkara a quo untuk menolak seluruh aduan Pengadu atau setidak-tidaknya menyatakan aduan Pengadu tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Bahwa sebelum Para Teradu memberikan bantahan terhadap dalil-dalil aduan Pengadu izinkanlah Para Teradu menyampaikan hal-hal sebagai berikut: KPU adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang dalam penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada penyelenggaraan Pemilu, KPU pada pokoknya adalah lembaga yang memberikan layanan kepada masyarakat dan peserta Pemilu dalam konteks teknis pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu termasuk di dalamnya adalah tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk melaksanakan tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dimana di dalamnya salah satu aspek kewenangan yang dimiliki KPU adalah melakukan verifikasi terhadap keterpenuhan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden. Verifikasi dimaksud tentu harus diletakkan dalam konteks yang komprehensif yaitu memastikan agar syarat calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam UU Pemilu terpenuhi. Kendati demikian, perlu ditegaskan dalam kesempatan sidang ini bahwa UU Pemilu tidak mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme verifikasi itu harus dilakukan. Mekanisme verifikasi sesuai UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyusun peraturan teknis berupa Peraturan KPU, atas dasar itulah kemudian KPU menerbitkan Peraturan KPU yang mengatur teknis tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam forum terhormat ini, perlu juga ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan KPU tidak pula berada di ruang hampa, artinya sebelum Peraturan KPU tersebut dibentuk banyak aspek formil dan materiil yang dilakukan oleh KPU di antaranya: Uji Publik dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah dan DPR, serta Harmonisasi oleh Kementerian Hukum. Ketiga hal tersebut dilaksanakan tidak sekedar membahas aspek formil pembentukan Peraturan KPU akan tetapi membahas pula dengan mendalam dan seksama substansi apa saja yang hendak diatur dalam Peraturan KPU dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa apapun norma yang tertuang dalam Peraturan KPU adalah norma yang telah dibahas melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dengan demikian maka setelah Peraturan KPU diterbitkan, konsekuensi norma tersebut tidak hanya mengikat bagi Peserta Pemilu tetapi juga menjadi pedoman bagi KPU dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Norma yang telah tertuang dalam Peraturan KPU dimaksud tentu harus dipatuhi oleh KPU dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan Pemilu, sehingga ketika KPU melakukan hal-hal dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan norma di Peraturan KPU, maka justru di situlah KPU melakukan pelanggaran. Secara eksplisit dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu, khususnya Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, tanpa bermaksud melepas atau menghindar dari tanggung jawab, Para Teradu perlu menegaskan bahwa segala hal teknis yang dilakukan pada penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 terutama verifikasi dokumen syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, bukanlah dilakukan oleh Para Teradu. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar, dalam konteks perkara a quo, menjadi pertanyaan besar mengapa kemudian Pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu lah yang harus bertanggung jawab. Terlebih bila dilihat dari aspek waktu sebagaimana aduan Pengadu, mempersoalkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005, Tahun 2010, Tahun 2012, Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu Tahun 2019 yang secara waktu sudah sangat jauh terlampaui. Keseluruhan tahapan penyelenggaraan dimaksud, baik Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu, faktanya telah diuji di berbagai lembaga mulai dari Bawaslu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya tidak ada satupun putusan lembaga peradilan yang secara implisit, eksplisit dan imperatif memerintahkan KPU untuk memperbaiki tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 dan Tahun 2019 khususnya pada tahapan verifikasi dokumen syarat calon Presiden dan Wakil Presiden. Kendati demikian, Para Teradu tetap menghormati dan menghargai seluruh upaya termasuk di dalamnya saran, masukan, dan catatan yang dilakukan Pengadu secara khusus maupun masyarakat secara umum, terhadap kerja-kerja penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh KPU semata- mata dalam rangka memperbaiki tata kelola penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik. 4. DALAM POKOK ADUAN PENGADU Selain hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Para Teradu membantah seluruh dalil aduan Pengadu dengan argumentasi sebagai berikut: 4.1. Bahwa Para Teradu menolak dengan tegas seluruh dalil aduan Pengadu kecuali yang secara tegas dan jelas Para Teradu akui kebenarannya dalam Jawaban a quo. 4.2. Bahwa Para Teradu memohon segala yang tertuang dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam Jawaban a quo. 4.3. Bahwa Para Teradu tidak akan menanggapi keseluruhan dalil Pengadu tetapi terbatas pada dalil aduan Pengadu yang berkaitan dengan kewenangan Para Teradu. 4.4. Kewenangan Para Teradu dalam melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 4.4.1. Bahwa dalam Pengaduan Pengadu halaman 5 poin 1 pada pokoknya mendalilkan ".....dokumen berupa fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagai bagian dari persyaratan pencalonan. Namun berdasarkan hasil penelusuran Pengadu, dokumen-dokumen tersebut memiliki kesamaan karakteristik yaitu: - tidak mencantumkan tanggal legalisir; - tidak memenuhi standar administrasi pengesahan dokumen; - tetap digunakan dalam proses penetapan calon;" 4.4.2. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf p UU 42/2008 mengatur “Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: p. berpendidikan berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.” 4.4.3. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf k UU 42/2008 mengatur “Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: k. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.” 4.4.4. Bahwa ketentuan Pasal 10 huruf p Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (selanjutnya disebut PKPU 15/2014) mengatur “Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: p. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.” 4.4.5. Bahwa ketentuan Pasal 14 huruf o PKPU 15/2014 mengatur “Dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang harus disampaikan kepada KPU meliputi: o. fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau yang sederajat, Ijazah Strata-1, Strata- 2, dan Strata-3, atau yang sederajat), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.” 4.4.6. Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 15/2014 mengatur: Pasal 22 (1) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan pencalonan dan syarat calon, KPU menyusun Berita Acara sebagai bahan penetapan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa verifikasi. (2) Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU. 4.4.7. Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU 42/2008) mengatur “Bawaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan kebenaran administrasi Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU.” 4.4.8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana angka 4.4.1 s.d angka 4.4.7 tersebut, maka mekanisme verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat catatan dan/atau saran perbaikan dari Bawaslu. 4.5. Kewenangan Para Teradu dalam melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 4.5.1. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf r UU Pemilu mengatur “Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.” 4.5.2. Bahwa ketentuan Pasal 227 huruf l UU Pemilu mengatur “Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: l. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.” 4.5.3. Bahwa ketentuan Pasal 9 huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PKPU 22/2018) mengatur “Syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.” 4.5.4. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf k PKPU 22/2018 mengatur “Dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang wajib disampaikan kepada KPU meliputi: i. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.” 4.5.5. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 22/2018 mengatur Pasal 20 (1) KPU menyusun berita acara hasil verifikasi dokumen pendaftaran dengan menggunakan formulir Model BA.HP-PPWP (2) KPU menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya dokumen persyaratan. 4.5.6. Bahwa ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU Pemilu) mengatur “Bawaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU.” 4.5.7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana angka 4.5.1 s.d angka 4.5.6 tersebut, maka mekanisme verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat catatan dan/atau saran perbaikan dari Bawaslu. 4.6. Tidak adanya Keberatan dan/atau Tanggapan Masyarakat terhadap Dokumen Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019 4.6.1. Bahwa Para Teradu perlu menegaskan dalam konteks perkara a quo, Para Teradu membatasi diri untuk menjelaskan penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 dari aspek normatif, hal ini dilakukan sebagai konsekuensi logis dari posisi Para Teradu yang faktanya baru terpilih dan menjabat sebagai Anggota KPU periode 2022-2027, sehingga hal-hal yang menyangkut aspek teknis pelaksanaan tahapan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 akan Para teradu jelaskan dari sisi normatif dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang relevan. 4.6.2. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, didasarkan pada UU 42/2008 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 15/2011). Berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang- Undang, KPU selanjutnya menerbitkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (selanjutnya disebut PKPU 4/2014), yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraannya. 4.6.3. Bahwa desain penegakan hukum pada penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 pada pokoknya memberikan kewenangan kepada beberapa lembaga untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permasalahan- permasalahan hukum yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu yaitu Bawaslu, PTUN, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. 4.6.4. Bahwa ketentuan Pasal 4 PKPU 4/2014, mengatur “Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terdiri atas Tahapan Persiapan, Tahapan Pelaksanaan, dan Tahapan Penyelesaian. Tahapan Persiapan, terdiri atas: (1) penyusunan, penetapan, dan pengundangan peraturan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; (2) sosialisasi, publikasi, dan pendidikan Pemilih; (3) simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS; (4) rapat kerja, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis bagi KPU pada setiap tingkatan dan PPLN; (5) pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc; (6) pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan tahapan pelaksanaan, terdiri atas: (1) penyusunan Daftar Pemilih; (2) pencalonan; (3) kampanye dan masa tenang; (4) pemungutan dan penghitungan suara putaran I; (5) rekapitulasi hasil penghitungan suara putaran I; (6) penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I; (7) kampanye putaran II (penajaman visi, misi, dan program); (8) pemungutan dan penghitungan suara putaran II; (9) rekapitulasi hasil penghitungan suara II; (10) penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran II; dan (11) pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.“ 4.6.5. Bahwa salah satu tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, di mana telah diatur jadwal pencalonan dimaksud sebagaimana tertuang dalam Lampiran PKPU 4/2014, sebagai berikut: Program/Kegiatan Jadwal Keterangan PENCALONAN Penetapan jumlah 17 Mei 2014 Dilaksanakan oleh KPU dukungan perolehan suara dan kursi untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pengumuman masa 11 s/d 17 Mei Dilaksanakan melalui pendaftaran 2014 laman KPU dan/atau sarana yang lain Pendaftaran pasangan 18 s/d 20 Mei Dilaksanakan oleh partai calon Presiden dan 2014 politik atau gabungan Wakil Presiden partai politik Pemeriksaan kesehatan 19 s/d 23 Mei Bakal pasangan calon diberi pasangan calon 2014 surat pengantar Presiden dan Wakil pemeriksaan kesehatan Presiden setelah menyampaikan surat pencalonan Verifikasi terhadap 18 s/d 23 Mei Dilaksanakan oleh KPU kelengkapan dan 2014 untuk setiap pasangan kebenaran dokumen calon paling lama 4 (empat) persyaratan hari sejak diterimanya surat administrasi pasangan pencalonan calon Presiden dan Wakil Presiden Pemberitahuan secara 22 s/d 24 Mei Dilaksanakan oleh KPU Program/Kegiatan Jadwal Keterangan tertulis hasil verifikasi 2014 kepada partai politik atau kelengkapan dan gabungan partai politik kebenaran dokumen pada hari ke (5) lima sejak persyaratan diterimanya surat administrasi pasangan pencalonan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik atau gabungan partai politik Perbaikan kelengkapan 24 s/d 26 Mei Dilaksanakan oleh partai persyaratan pasangan 2014 politik atau gabungan calon Presiden dan partai politik, paling lama 3 Wakil Presiden (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi Penyerahan perbaikan 25 s/d 27 Mei Dilaksanakan oleh partai kelengkapan 2014 politik atau gabungan persyaratan pasangan partai politik pada hari ke 4 calon Presiden dan (empat) sejak diterimanya Wakil Presiden oleh surat pemberitahuan hasil partai politik atau verifikasi gabungan partai politik kepada KPU. Verifikasi hasil 26 s/d 29 Mei Dilaksanakan oleh KPU perbaikan kelengkapan 2014 paling lama 3 (tiga) hari persyaratan pasangan sejak diterimanya surat calon Presiden dan perbaikan Wakil Presiden Pemberitahuan tertulis 28 s/d 30 Mei Dilaksanakan oleh KPU hasil verifikasi 2014 perbaikan kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Pengusulan bakal 29 Mei s/d 5 Pengusulan bakal pasangan pasangan calon Juni 2014 calon dilaksanakan paling Presiden dan Wakil lama 7 (tujuh) hari sejak Presiden pengganti surat permintaan dari KPU diterima Pemeriksaan kesehatan 30 Mei s/d 8 pasangan calon Juni 2014 pengganti Verifikasi kelengkapan 29 Mei s/d 8 Dilaksanakan oleh KPU dan kebenaran Juni 2014 paling lama 4 (empat) hari dokumen persyaratan sejak diterimanya surat administrasi bakal pengusulan pasangan Presiden Program/Kegiatan Jadwal Keterangan dan/atau Wakil Presiden pengganti Pemberitahuan tertulis 2 s/d 9 Juni Dilaksanakan oleh KPU hasil verifikasi 2014 paling lama pada hari ke 5 kelengkapan dan (lima) sejak diterimanya kebenaran dokumen surat pengusulan persyaratan administrasi bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti Penetapan nama-nama 31 Mei 2014 Dilaksanakan oleh KP pasangan calon s.d. 10 Juni Presiden dan Wakil 2014 Presiden Pengambilan nomor 1 s.d. 11 Juni Dilaksanakan oleh KPU dan urut serta penetapan 2014 dihadiri oleh pasangan nomor urut dan calon pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 4.6.6. Bahwa pada proses pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sampai dengan Penetapan nama-nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Pengambilan nomor urut serta penetapan nomor urut dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, faktanya tidak terdapat tanggapan dan/atau masukan masyarakat maupun dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 serta tidak terdapat pula temuan pelanggaran dari Bawaslu. 4.6.7. Bahwa sebagaimana sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten) segala aspek penyelenggaraan Pemilu bermuara pada Sengketa Hasil yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Para Teradu perlu menjelaskan bahwa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 faktanya telah diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi, dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor: 1/PHPU.PRES-XII/2014. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, sama sekali tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi pelanggaran terhadap tata cara verifikasi dokumen syarat calon yang dilakukan oleh KPU. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 1/PHPU.PRES-XII/2014, menyatakan dalam amar putusannya, yaitu: Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 4.6.8. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, didasarkan pada UU 7/2017. Berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang, KPU selanjutnya menerbitkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut PKPU 14/2019). 4.6.9. Bahwa tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang telah diatur jadwal pencalonan dimaksud sebagaimana tertuang dalam Lampiran PKPU 14/2019, yaitu: Jadwal Program/Kegiatan Awal Akhir Masa Pendaftaran 4 Agustus 2018 10 Agustus 2018 Pemeriksaan Kesehatan 5 Agustus 2018 13 Agustus 2018 Verifikasi kelengkapan dan 11 Agustus 2018 14 Agustus 2018 kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon Pemberitahuan tertulis 15 Agustus 2018 15 Agustus 2018 hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Perbaikan dan/atau 15 Agustus 2018 17 Agustus 2018 melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon Penyerahan Perbaikan 15 Agustus 2018 18 Agustus 2018 dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Verifikasi Perbaikan 15 Agustus 2018 20 Agustus 2018 dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Pemberitahuan tertulis 15 Agustus 2018 20 Agustus 2018 hasil verifikasi administrasi ulang oleh KPU kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik Pengusulan bakal 28 Agustus 2018 10 September 2018 Jadwal Program/Kegiatan Awal Akhir pasangan calon pengganti oleh Partai Politik/gabungan Partai Politik yang usulannya tidak memenuhi syarat Verifikasi kelengkapan dan 11 September 14 September 2018 kebenaran dokumen 2018 persyaratan administratif bakal pasangan calon Pemberitahuan hasil 15 September 19 September 2018 verifikasi terhadap 2018 kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal pasangan calon Penetapan dan 20 September 20 September 2018 pengumuman pasangan 2018 calon peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Penetapan nomor urut 21 September 22 eptember pasangan calon 2018 2018 4.6.10. Bahwa selain mengatur jadwal atau timeline pendaftaran dan verifikasi bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, PKPU 14/2019 juga mengatur jadwal atau timeline penyelesaian sengketa penetapan pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Bawaslu dan PTUN, yang jadwalnya diatur antara lain: Jadwal Program/Kegiatan Awal Akhir Pengajuan permohonan 20 September 24 September 2018 sengketa di Bawaslu, 2018 Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota Perbaikan permohonan 24 September 25 September 2018 sengketa 2018 Penyelesaian sengketa dan 24 September 5 Oktober 2018 putusan 2018 Pengajuan gugatan atas 8 Oktober 2018 12 Oktober 2018 sengketa tata usaha negara Jadwal Program/Kegiatan Awal Akhir Penggugat dapat 12 Oktober 2018 16 Oktober 2018 memperbaiki dan melengkapi gugatan PTUN memeriksa dan 16 Oktober 2018 13 November 2018 memutus gugatan KPU/KPU Provinsi/KIP 14 November 16 ovember Aceh dan/atau KPU/KIP 2018 2018 Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PTUN 4.6.11. Bahwa pada proses pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, sampai dengan Penetapan nama-nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Pengambilan nomor urut serta penetapan nomor urut dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, faktanya tidak terdapat tanggapan dan/atau masukan masyarakat maupun dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 serta tidak terdapat pula temuan pelanggaran dari Bawaslu. 4.6.12. Bahwa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi, dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor: 01/PHPU- PRES/XVII/2019 yang pada pokoknya juga tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi pelanggaran terhadap tata cara verifikasi dokumen syarat calon yang dilakukan oleh KPU. 4.6.13. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana angka 4.6.1 s.d. 4.6.12 di atas, maka dapat Para Teradu sampaikan bahwa dalam tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 sama sekali tidak terdapat putusan dari lembaga yang memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan mengadili segala permasalahan hukum Pemilu mulai dari Bawaslu, PTUN, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi pelanggaran terhadap tata cara verifikasi dokumen syarat calon yang dilakukan oleh KPU. 4.7. Mekanisme Administrasi Tata Kelola Kearsipan di KPU. 4.7.1. Bahwa dalam konteks pengelolaan arsip telah terdapat pengaturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip (selanjutnya disebut PKPU 17/2023). 4.7.2. Bahwa selain PKPU 17/2023 terdapat pula Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2023 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Keputusan KPU 1037/2023). 4.7.3. Bahwa dalam Lampiran PKPU 17/2023 telah mengatur jenis arsip, jangka waktu penyimpanan, dan keterangan. Perlu Para Teradu sampaikan bahwa jenis arsip dalam PKPU 17/2023 dibagi menjadi 2 (dua) yaitu arsip fasilitatif dan arsip substantif sedangkan jangka waktu penyimpanan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu aktif dan inaktif serta pada keterangan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu musnah dan permanen. 4.7.4. Bahwa Keputusan KPU 1037/2024 dibentuk sebagai pedoman penyelenggaraan kearsipan bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan KPU melalui pengaturan mengenai pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab antara Unit Pengolah dan Unit Kearsipan. Dalam sistem tersebut, setiap unit kerja sesuai tugas dan fungsinya merupakan Unit Pengolah yang bertanggung jawab atas penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengelolaan arsip aktif yang dihasilkannya. 4.7.5. Bahwa terhadap arsip yang telah memasuki masa retensi inaktif sesuai Jadwal Retensi Arsip, Unit Pengolah melakukan pemindahan arsip kepada Unit Kearsipan sesuai mekanisme yang diatur dalam Keputusan KPU 1037/2024. Pemindahan tersebut dilaksanakan sesuai mekanisme penyelenggaraan kearsipan yang didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari siklus pengelolaan arsip. Selanjutnya Unit Kearsipan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan arsip inaktif, penyusutan arsip, pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga, serta mempersiapkan penyerahan arsip permanen kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.7.6. Bahwa klasifikasi arsip Substantif dalam konteks perkara a quo, jenis arsip yang berkaitan dengan Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden termasuk tertuang pada halaman 65 Lampiran PKPU 17/2023 yang terdiri atas: a. Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, meliputi: 3. Dokumen Persyaratan Pasangan Calon, terdiri atas: a) Surat Pencalonan (1) Surat-Surat Pernyataan Pasangan Calon dan Partai Politik (2) Susunan Tim Kampanye (3) Bukti Nomor Rekening Khusus Pasangan Calon (4) Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon (5) Surat-Surat Keterangan (6) Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon (7) Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 3. Tanda Terima Berkas Pendaftaran Pasangan Calon. 4.7.7. Bahwa terhadap jenis arsip tersebut, PKPU 17/2023 menetapkan jangka waktu retensi arsip aktif selama 3 (tiga) tahun, retensi arsip inaktif selama 2 (dua) tahun, dan selanjutnya telah dinyatakan sebagai arsip permanen. Pengaturan mengenai retensi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen pencalonan telah ditetapkan secara sistematis berdasarkan tahapan pengelolaan arsip, sehingga penguasaan, penyimpanan, maupun keberadaan arsip dimaksud mengikuti tahapan retensi sebagaimana ditentukan dalam Jadwal Retensi Arsip. Dengan demikian, keberadaan fisik suatu arsip pada waktu tertentu merupakan konsekuensi dari tahapan retensi arsip sebagaimana diatur dalam Jadwal Retensi Arsip, dan bukan semata-mata ditentukan oleh satu unit kerja tertentu. 4.7.8. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan pada angka 4.7.6. dan angka 4.7.7. tersebut, dokumen yang menjadi arsip dan terklasifikasi sebagai arsip substantif dalam tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terbatas pada jenis dokumen yang diatur dalam Lampiran PKPU 17/2023 dan berdasar hal tersebut maka, jenis arsip selain dari yang telah dituangkan dalam Lampiran PKPU 17/2023 bukan merupakan arsip yang wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan. 4.8. Para Teradu tidak pernah sama sekali menutup diri terhadap keterbukaan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi sepanjang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4.8.1. Bahwa adapun keseluruhan tahapan penyelenggaraan baik Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu, faktanya telah diuji di berbagai lembaga mulai dari Bawaslu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya tidak ada satupun putusan lembaga peradilan yang secara implisit, eksplisit dan imperatif memerintahkan KPU untuk memperbaiki tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 dan Tahun 2019 khususnya pada tahapan verifikasi dokumen syarat calon Presiden dan Wakil Presiden. Kendati demikian, Para Teradu tetap menghormati dan menghargai seluruh upaya yang dilakukan Pengadu secara khusus maupun masyarakat secara umum, terhadap kerja-kerja penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh KPU semata-mata dalam rangka memperbaiki tata kelola penyelenggaraan Pemilu lebih baik dengan senantiasa membuka akses akan pemenuhan hak informasi bagi masyarakat umum atau publik. 4.8.2. Bahwa perlu Para Teradu sampaikan, bahwa berkenaan dengan pelayanan dan pengelolaan informasi publik, maka Para Teradu senantiasa mengedepankan prinsip keterbukaan terhadap seluruh pihak. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa hal antara lain : a. Para Teradu meraih penghargaan sebagai Lembaga Publik Informatif pada penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik dari tahun ke tahun seperti 2022, 2023, 2024 dan terakhir tahun 2025 untuk kategori Lembaga Non Struktural. Hal ini membuktikan pencapaian atas kinerja KPU atau Para Teradu, dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut “UU Keterbukaan Informasi Publik”), dalam penganugerahan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat sebagai bagian dari evaluasi kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik atas bukti dan komitmen serta kinerja Para Teradu sebagai badan publik yang terbuka, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan informasi publik; b. Bahwa Para Teradu pada prinsipnya terbuka memberikan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik sepanjang permohonan informasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang- undangan; c. Para Teradu tidak pernah sama sekali menutup diri terkait akses informasi publik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Komisi Informasi Publik Nomor 074/X/KIP-PSI-A-M-A/2025 tanggal 13 Januari 2026 yang dimohonkan oleh Dr. Bonatua Silalahi yang dalam perkara a quo pada pokoknya memerintahkan kepada Para Teradu untuk memberikan informasi kepada Pemohon dalam perkara in casu sebagai Pengadu dan terhadap Putusan KIP dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Para Teradu; 5. Pertanggungjawaban Etik dan Tindakan Korektif oleh Para Teradu 5.1. Tentang Pertanggungjawaban Etik 5.1.1. Bahwa Pengadu dalam perkara a quo di halaman 2 pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu tidak melakukan tindakan korektif terhadap dokumen cacat administratif, tidak melakukan penelusuran dan perbaikan arsip, dan tidak menyerahkan arsip statis, cacat identitas pejabat penandatangan yang kemudian Pengadu simpulkan seluruh perbuatan Para Teradu tersebut menunjukkan kelalaian berkelanjutan (continuing omission) dan kegagalan sistemik dalam pengelolaan arsip negara. 5.1.2. Bahwa terhadap dalil Pengadu dimaksud, perlu untuk menjadi perhatian bersama bahwa yang dipersoalkan oleh Pengadu adalah penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Surakarta Tahun 2005 dan Tahun 2010, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019, yang sebagaimana telah Para Teradu uraikan pada angka 4.6.1 Jawaban yang pada pokoknya menjelaskan posisi Para Teradu yang faktanya baru terpilih dan menjabat sebagai Anggota KPU periode 2022-2027. 5.1.3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 5.1.1. dan angka 5.1.2. dikaitkan dengan konteks pertanggungjawaban etik dalam perkara a quo dalil Pengadu dimaksud adalah dalil yang sangat dipaksakan dan tidak berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa salah satu ciri utama Pemilu adalah adanya tahapan penyelenggaraan dan tahapan dimaksud memuat kerangka waktu kapan dimulai dan kapan berakhir. Para Teradu tidak hendak mencoba menerangkan kapan tahapan Pemilu itu dimulai tetapi hendak menjelaskan kapan tahapan Pemilu berakhir yaitu pada tahapan pengucapan Sumpah/Janji baik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kerangka pengaturan tahapan dimaksud dihubungkan dengan dalil aduan Pengadu, maka sangatlah keliru Pengadu meminta pertanggungjawaban etik kepada Para Teradu yang faktanya Para Teradu adalah anggota KPU yang melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. 5.1.4. Bahwa pada hakikatnya pertanggungjawaban etik adalah tanggungjawab personal karena etika bukan hanya tentang kesesuaian antara tindakan in casu penyelenggara Pemilu dengan peraturan perundang-undangan semata namun lebih jauh yaitu tentang apa yang patut dan tidak patut. Para Teradu hendak berusaha meringkas persoalan pertanggungjawaban etik dalam bentuk pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin Para Teradu diminta pertanggungjawaban etik atas perbuatan yang telah terjadi jauh di masa lalu dan terlebih bukan pula perbuatan yang dilakukan Para Teradu? Pertanyaan ini menjadi penting untuk mendudukkan konteks pertanggungjawaban etik yang harus diletakkan dalam kerangka pertanggungjawaban personal sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan in casu Para Teradu dan bukan peristiwa dan/atau perbuatan yang terjadi sebelum Para Teradu terpilih dan menjabat sebagai anggota KPU. 5.1.5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 5.1.1. sampai dengan angka 5.1.4 tersebut, maka dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan tidak beralasan sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis DKPP untuk menolak dalil aduan Pengadu atau setidak- tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 5.2. Tentang Tindakan Korektif 5.2.1. Bahwa dalil aduan Pengadu yang pada pokoknya mendalilkan Para Teradu tidak melakukan tindakan-tindakan korektif sebagaimana telah Para Teradu uraikan pada angka 5.1.1., Para Teradu hendak pula mengajukan pertanyaan sebagai berikut: apakah Para Teradu memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan korektif atas peristiwa yang telah selesai dan terjadi di masa lalu?. 5.2.2. Bahwa hal sebagaimana diuraikan pada angka 5.1.1. tersebut Para Teradu hendak menjelaskan bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, Para Teradu wajib tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan utamanya adalah UU Pemilu sebagai dasar hukum utama dalam menyelenggarakan Pemilu. UU Pemilu sebagai dasar hukum utama, tidak terdapat sama sekali norma yang memberikan kewenangan kepada Para Teradu untuk melakukan tindakan-tindakan aktif maupun pasif mengoreksi penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan sebelum Para Teradu menjabat sebagai anggota KPU. Dalam konteks inilah kemudian pengaduan Pengadu in litis tidak hanya telah kehilangan relevansinya tetapi juga tidak terdapat satupun dasar hukum yang dapat membenarkan argumentasi Pengadu. 5.2.3. Bahwa bilamana Pengadu hendak menarik pada persoalan korektif, berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 5.2.2. tersebut, maka tindakan korektif yang dapat dilakukan Para Teradu adalah pada saat Para Teradu telah memiliki kewenangan menyelenggarakan Pemilu sebagai anggota KPU yaitu pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Kalaupun terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Surakarta Tahun 2005 dan Tahun 2010, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019 - quod non- maka tindakan yang dapat Para Teradu lakukan adalah “merefleksikan” hal-hal yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya sebagai bahan perbaikan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan bukan mengoreksi penyelenggaraan Pemilu yang telah terjadi sebelumnya. 5.2.4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 5.2.1. sampai dengan angka 5.2.3. tersebut, maka dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan tidak beralasan sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis DKPP untuk menolak dalil aduan Pengadu atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 6. KESIMPULAN PARA TERADU ATAS DALIL ADUAN PENGADU 6.1. Bahwa Para Teradu adalah penyelenggara Pemilu yang terpilih dan menjabat sebagai Anggota KPU untuk periode 2022-2027; 6.2. Bahwa Para Teradu telah menjelaskan dalam konteks normatif penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 yang merupakan kewenangan KPU. Dalam penjelasan dimaksud, Para Teradu pada pokoknya telah menjelaskan pada tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 tidak terdapat putusan lembaga yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadili permasalahan hukum pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 yang secara implisit, eksplisit maupun imperatif memerintahkan KPU untuk melakukan perbaikan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu khususnya tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. 6.3. Bahwa Para Teradu telah memberikan penjelasan berkenaan dengan administrasi tata kelola kearsipan di lingkungan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6.4. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi yang telah disusun oleh Para Teradu dalam Jawaban ini membuktikan bahwa Para Teradu tidak melanggar prinsip-prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa DKPP untuk menolak seluruh dalil Pengadu dan merehabilitiasi nama baik Para Teradu. [2.7] KESIMPULAN PARA TERADU Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 21 Juli 2026, Para Teradu menyampaikan kesimpulan dengan uraian sebagai berikut: Berdasarkan sidang pemeriksaan pada tanggal 21 Juli 2026 dengan agenda mendengarkan pokok pengaduan dari Pengadu, Jawaban Teradu dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait/Saksi, maka perkenankan kami Ketua dan Anggota KPU RI, menyampaikan kesimpulan dalam perkara a quo sebagai berikut; 1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam Jawaban Para Teradu yang diajukan dan disampaikan secara lisan oleh Para Teradu pada sidang pemeriksaan tanggal 21 Juli 2026 dengan agenda mendengarkan pokok pengaduan dari Pengadu, Jawaban Teradu dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait/Saksi, dianggap telah pula dikemukakan dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam Kesimpulan Para Teradu; 2. Bahwa Para Teradu menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pengaduan Pengadu dalam perkara a quo, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Jawaban dan Kesimpulan Para Teradu; 3. Bahwa dalam Pokok Pengaduan Pengadu menilai Para Teradu telah melakukan kelalaian berkelanjutan (continuing omission) dan kegagalan sistemik terhadap dokumen pencalonan pada pelaksanaan Pernilihan Wali Kota Surakarta Tahun 2005 dan Tahun 2010, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012, serta Pemilihan Presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019; 4. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Para Teradu, dalam sidang Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di DKPP, pada perkara a quo telah disampaikan bukti - bukti vide T - 1 sampai dengan T - 11 yang telah disahkan oleh majelis pemeriksa; 5. Bahwa berdasarkan dokumen alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tanggal 21 Juli 2026, Para Teradu akan menguraikan Kesimpulan sebagai berikut: a. bahwa atas dalit Pengadu yang pada pokoknya menyebutkan telah terjadi kelalaian berkelanjutan (continuing omission) dan kegagalan sistemik terhadap dokumen pencalonan pada pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Surakarta Tahun 2005 dan Tahun 2010, Pemilihan Gubemur DKI Jakarta Tahun 2012, serta Pemilihan Presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019, terungkap fakta dalam persidangan bahwa aduan Pengadu (Obscuur Libel) atau tidak jelas karena Pengadu tidak mampu menguraikan mengenai waktu perbuatan dilakukan, tempat perbuatan dilakukan, perbuatan yang dilakukan, dan cara perbuatan dilakukan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Oleh Para Teradu sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan DKPP 3/2017. Dalam persidangan terungkap fakta dalam persidangan bahwa Pengadu justru mengakui bahwa DKPP berwenang memeriksa penyelenggaraan Pemilu (verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen pencalonan pada pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019), bukan penyelenggara Pemilunya; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Urnum (yang selanjutnya disebut Peraturan DKPP 3/2017) yang berbunyi " (4) Uraian dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing Teradu dan/atau Ter/apor yang meliputi: a. waktu perbuatan dilakukan; b. tempat perbuatan di/akukan; c. perbuatan yang dilakukan; dan d. Cara perbuatan dilakukan. " c. bahwa hal-hal yang didalilkan Oleh Pengadu tidak secara eksplisit menguraikan dengan tegas dan jelas perbuatan Para Teradu manakah yang merupakan pelanggaran terhadap kode etik Penyelenggara Pemilu. Pengadu sama sekali tidak menguraikan secara jelas mengenai waktu perbuatan dilakukan, tempat perbuatan dilakukan, perbuatan yang dilakukan, dan cara perbuatan dilakukan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Teradu sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan DKPP 3/2017; 6. Berdasarkan penegasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat dibuktikan bahwa Pengaduan Pengadu terhadap Para Teradu tidak memenuhi persyaratan dan tata Cara pengaduan, Oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa DKPP dalam perkara a quo untuk menolak seluruh aduan Pengadu atau setidak-tidaknya menyatakan aduan Pengadu tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). I. KESIMPULAN ATAS POKOK-POKOK PENGADUAN PENGADU 1. Bahwa Para Teradu telah dengan jelas dan tegas menguraikan fakta dan dasar hukum untuk menjawab, menjelaskan, dan/atau membantah dalil- dalil Pengaduan Pengadu; 2. Bahwa Para Teradu telah menjelaskan dan menegaskan, mekanisme verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019 telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku pada tahapan Pemilu tersebut dan tidak terdapat catatan dan/atau saran perbaikan dari Bawaslu; 3. Bahwa atas dalil Pengadu yang pada pokoknya mempermasalahkan kewenangan Para Teradu dalam melakukan verifikasi dokumen persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019 diperoleh fakta dalam persidangan Pengadu justru merekomendasikan agar Para Teradu memperbaiki Peraturan KPU terkait mekanisme pencalonan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar padahal Para Teradu tidak memiliki pengetahuan terhadap dokumen dimaksud Oleh Pengadu disebabkan Para Teradu faktanya baru terpilih dan menjabat sebagai Anggota KPU periode 2022-2027. Selain itu Pengadu salah dalam mencantumkan dasar hukum terkait legalisasi karena fakta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar telah dicabut dan digantikan dengan Permendiknas NO. 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; 4. bahwa dalam persidangan terungkap fakta keterangan Para Teradu yang pada pokoknya menyebutkan telah melakukan tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Tahun 2019 serta sama sekali tidak terdapat putusan dari lembaga yang memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan mengadili segala permasalahan hukum Pemilu mulai dari Bawaslu, PTUN, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi pelanggaran terhadap tata cara verifikasi dokumen syarat Calon yang dilakukan Oleh KPU; 5. Di samping itu berdasarkan keterangan saksi a.n Michael Benjamin Sinaga justru mengakui bahwa tidak mengajukan laporan dan aduan dugaan pelanggaran administrasi pada tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Pemilu Tahun 2019 kepada Lembaga Pengawas Pemilu dalam hal ini Bawaslu RI serta tidak mengajukan Surat keberatan secara resmi kepada Para Teradu. Hal ini menegaskan bahwa pada tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan IJmum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan 2019, tidak terdapat permasalahan keterpenuhan syarat Calon yang dilaporkan dan diproses Oleh lembaga yang diberikan kewenangan Oleh Undang-undang in casu Bawaslu, PTUN, Mahkamah Agung, maupun Mahkamah Konstitusi. Pernyataan saksi juga memperkuat Keterangan Pihak Terkait Bawaslu RI terkait tidak terdapat permasalahan keterpenuhan syarat calon yang dilaporkan kepada Bawaslu RI; 6. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang mempersoalkan Para Teradu tidak melakukan tindakan korektif terhadap dokumen cacat administratif, tidak melakukan penelusuran dan perbaikan arsip, dan tidak menyerahkan arsip statis, cacat identitas pejabat penandatangan yang kemudian Pengadu simpulkan seluruh perbuatan Para Teradu tersebut menunjukkan kelalaian berkelanjutan (continuing omission) dan kegagalan sistemik dalam pengelolaan arsip negara adalah dalil yang tidak berdasar, karena pada faktanya Para Teradu baru terpilih dan menjabat sebagai Anggota KPU periode 2022-2027; 7. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta melalui keterangan Para Teradu yang pada pokoknya telah melakukan tindakan korektif antara lain: 1) dengan menerbitkan Peraturan KPIJ Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip (selanjutnya disebut PKPIJ 17/2023) yang justru merupakan tindakan korektif yang dilakukan Para Teradu dengan tujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan penyusutan arsip dan penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas Kinerja kelembagaan dan aparatur di KPIJ, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 2) tindakan korektif lainnya yang dilakukan Oleh Para Teradu yaitu dengan mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan IJmum Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXl/2023 sebagai pedoman pelaksanaan penyesuaian syarat usia minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024; 8. Bahwa dalam persidangan perkara a quo, terungkap fakta berdasarkan Keterangan Pihak Terkait ANRI pada pokoknya menerangkan bahwa Para Teradu dalam konteks pengelolaan kearsipan pernah mendapat penghargaan dari ANRI. Hal ini membuktikan dan menguatkan bahwa pada prinsipnya tata kelola kearsipan yang dilakukan Para Teradu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. Bahwa berkenaan dengan dalil Pengadu yang menyebutkan Para Teradu menutup diri dalam permohonan keterbukaan informasi publik terungkap fakta dalam persidangan bahwa Para Teradu meindaklanjuti putusan Komisi Informasi Publik dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi misalnya pada Putusan Komisi Informasi Publik Nomor 074/XJKlP-PSl-A- M-AJ2025 tanggal 13 Januari 2026 yang dimohonkan Oleh Dr. Bonatua Silalahi yang dalam perkara a quo pada pokoknya memerintahkan kepada Para Teradu untuk memberikan informasi kepada Pemohon dalam perkara in casu sebagai Pengadu dan terhadap Putusan KIP dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Para Teradu; 10. Bahwa pada hakikatnya pertanggungjawaban etik adalah tanggung jawab personal karena etika bukan hanya tentang kesesuaian antara tindakan in casu penyelenggara Pemilu dengan peraturan perundang-undangan semata namun lebih jauh yaitu tentang apa yang patut dan tidak patut; 11. Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum yang Para Teradu Susun dalam Jawaban dan Kesimpulan ini membuktikan bahwa Para Teradu tidak melanggar asas dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu serta telah melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan; 12. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi yang telah disusun Oleh Para Teradu dalam Jawaban ini membuktikan bahwa Para Teradu tidak melanggar prinsip-prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan IJmum. Oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa DKPP untuk menolak seluruh dalil Pengadu dan merehabilitiasi nama baik Para Teradu. [2.8] PETITUM PARA TERADU Bahwa oleh karena dalil-dalil aduan Pengadu tidak terbukti, maka izinkanlah Para Teradu memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memeriksa dan memutus Pengaduan Pengadu dalam perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menolak dalil-dalil aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu terhitung sejak tanggal putusan dibacakan. Atau apabila Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang memeriksa dan memutus Pengaduan Pengadu dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.9] BUKTI PARA TERADU Bahwa untuk menguatkan jawabannya Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. Bukti T-1 Pasal 5 huruf p dan Pasal 14 ayat Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 2. Bukti T-2 Pasal 10 huruf p dan Pasal 14 huruf o Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 3. Bukti T-3 Pasal 169 huruf r Pasal 227 huruf l Undang – Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Bukti T-4 Pasal 9 huruf r dan Pasal 10 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 5. Bukti T-5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 6. Bukti T-6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tanggal 21 Agustus 2014; 7. Bukti T-7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; 8. Bukti T-8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019; 9. Bukti T-9 Penghargaan Peringkat Pertama Kualifikasi Informatif, pada Kategori Lembaga Non Struktural; 10. Bukti T-10 Dokumentasi Penyerahan Berkas Pencalonan Presiden periode 2014- 2019 kepada Pengadu; 11 Bukti T-11 Putusan Komisi Informasi Publik Nomor 074/X/KIP-PSI-A-M-A/2025 tanggal 13 Januari 2026 yang dimohonkan oleh Dr. Bonatua Silalahi. [2.10] KETERANGAN PIHAK TERKAIT [2.10.1] Ketua atau Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bahwa DKPP memanggil Ketua atau Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Pihak Terkait yang pada sidang pemeriksaan menerangkan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan lampiran Surat Panggilan Nomor: 194/PS.DKPP/SET-04/VII/2026 tanggal 15 Juli 2026 yang pada pokoknya Untuk mengkonfirmasi terkait penjelasan dan pengawasan yang dilakukan pada saat verfikasi dokumen calon. Perkenankan Pihak Terkait menyampaikan keterangan. sebagai berikut: 1. Bahwa berkenaan dengan pengawasan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah in casu Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2005 diatur pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: Pasal 57 (3) Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat. (4) Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang untuk provinsi, 5 (lima) orang untuk kabupaten/kota dan 3 (tiga) orang untuk kecamatan. (5) Panitia pengawas kecamatan diusulkan oleh panitia pengawas kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh DPRD. (6) Dalam hal tidak didapatkan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pengawas kabupaten/kota/kecamatan dapat diisi oleh unsur yang lainnya. (7) Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya. Selanjutnya dalam melaksanakan pengawasan pemilihan kepala daerah, Panitia Pengawas Pemilihan memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: (4) Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang: a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; 2. Bahwa berkenaan dengan pengawasan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah in casu Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2010 diatur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi: Pasal 78 (1) Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota; 3. Bahwa, berkenaan dengan pengawasan tahapan pencalonan pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah in casu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 diatur dalam Pasal 75 ayat (1) angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi: Pasal 75 (1) Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi yang meliputi: 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur; 4. Bahwa Pihak Terkait perlu menyampaikan berkenaan dengan pengawasan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2005, Panitia pengawas pemilihan bersifat ad hoc dan terdiri dari beberapa unsur yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat. Sedangkan berkenaan dengan pengawasan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2010, dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bersifat ad hoc. Selanjutnya berkenaan dengan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 dilakukan oleh Bawaslu Provinsi. 5. Pengawasan tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 5.1. Bahwa, berkenaan dengan pengawasan tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu diatur dalam Pasal 73 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menjelaskan: Pasal 73 (2) Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. (3) Tugas Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas: 3. proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5.2. Bahwa pengawasan pada tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 5.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Bawaslu melakukan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diuraikan sebagai berikut: [Vide Bukti PT-1] 1) Bawaslu melakukan pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan menggunakan 2 metode, yaitu: a) Metode observasi langsung terhadap proses pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dan manajemen verifikasi persyaratan; b) Metode audit dokumen persyaratan bakal calon untuk menguji kebenaran dan validitas Dalam metode observasi dan pengawasan langsung ini, Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran dan penyerahan berkas persyaratan bakal calon, serta melakukan penilaian atas kualitas manajemen pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU, dengan narasumber berasal dari Komisoner KPU, Pejabat Struktural dan Staf Sekretariat Jenderal KPU. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara melekat dengan menempatkan personil pengawas di KPU sebagai tempat dilaksanakannya penyerahan data dan dokumen persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. 2) Bahwa berdasarkan audit dokumen persyaratan bakal calon yang dilakukan oleh Bawaslu, terdapat dokumen-dokumen yang tidak lengkap secara bervariasi baik dari calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Adapun kekurangan dokumen untuk Calon Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Drs. H.M. Yusuf Kalla yang diserahkan pada tanggal 19 Mei 2014 adalah sebagai berikut: a) Dokumen Terkait Keputusan Kemenkumham Tentang Pengesahan Kepengurusan Tingkat Pusat, Parpol Pusat atau Gabungan Partai Politik; b) Susunan Tim Kampanye; c) Bukti Tanda Terima LHKPN; d) SKCK dari Mabes Polri (Untuk Calon Wakil Presiden Drs. H.M. Yusuf Kalla); e) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaaan Kesehatan Jasmani; f) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaaan Kesehatan Rohani; g) Fotocopy Legalisir yang telah dilegalisir (Untuk Calon Wakil Presiden Drs. H.M. Yusuf Kalla); h) Fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir (Untuk Calon Wakil Presiden Drs. H.M. Yusuf Kalla); i) Fotocopy Ijazah yang dilegalisir (Untuk Wakil Presiden Drs. H.M. Yusuf Kalla); j) Fotcoopy NPWP atau Tanda Bukti Penerimaan SPT. (Untuk Calon Wakil Presiden Drs. H.M. Yusuf Kalla); k) Tanda Bukti Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak. (Untuk Calon Wakil Presiden Drs. H.M. Yusuf Kalla). 3) Bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kalla menyerahkan dokumen hasil perbaikan setelah dilakukannya tes pemeriksaan kesehatan jasmani dan Rohani pada tanggal 26 Mei 2014. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan hasil perbaikan tersebut dan hasilnya dinyatakan memenuhi syarat. 6. Pengawasan tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 6.1. Bahwa, berkenaan dengan pengawasan tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu diatur Pasal 93 huruf d angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan: Pasal 93 Bawaslu bertugas: d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6.2. Bahwa pengawasan pada tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 6.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Bawaslu melakukan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang diuraikan sebagai berikut: 1) Bawaslu telah menerima dokumen KPU tentang Tanda Terima dan Hasil Penelitian Kelengkapan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mana dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap penelitian pendaftaran Bakal Pasangan Calon dinyatakan diterima dan dapat dilanjutkan ke tahap berikut. 2) Lebih lanjut, dari semua syarat yang harus dipenuhi Bakal Pasangan Calon, dari 7 (tujuh) syarat untuk Syarat Pencalonan semuanya telah diberi tanda checklist oleh KPU. Berkaitan dengan syarat ijazah sebagaimana tercantum pada syarat ke 13 “Fotocopy Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)” untuk Ir. H. Joko Widodo telah diberikan checklist memenuhi syarat (MS). [Vide Bukti PT-2] 7. Bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran Pemilu, sepanjang tahapan Pemilu 2014 maupun 2019, tidak terdapat temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilu berkenaan dengan dokumen persyaratan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa fotokopi ijazah yang dilegalisir. 8. Bahwa terlepas dari hasil pengawasan Pihak Terkait pada tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan 2019, berkenaan dengan akses data dan dokumen tahapan pencalonan memperhatikan Pertimbangan Putusan DKPP Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 sub-paragraf [4.3.1] halaman 174 yang berbunyi: Berdasarkan serangkaian fakta-fakta diatas, DKPP menilai tindakan Para Teradu terkait dugaan membatasi tugas pengawasan akses data dan dokumen pada SILON yang dilakukan oleh Para Teradu tidak bertentangan dengan hukum. [2.10.1.1] Rahmat Bagja Bahwa seluruh tahapan pengawasan dan juga penelitian berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2014-2019 yang diketahui tidak ada dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan persyaratan calon. Bahwa saat melakukan pengawasan tidak ada laporan dan temuan berkenaan dengan syarat calon. Bahwa dalam sistem verifikasi ada tim yang dibuat oleh KPU RI dalam hal ini kemudian dilibatkan kemendiknas atau kemendikti untuk melihat dan menilai syarat yang diajukan oleh para calon di tahun 2019. Jadi, pada tahun tersebut tidak ada laporan dan temuan. Bahwa Saksi harus jelas pada tahun 2019 tidak ada sedikitpun persoalan yang mencuat mengenai masalah ini, kalaupun ada maka akan dijadikan informasi awal. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait persoalan ini mencuat setelah menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Apabila ada laporan dan temuan maka akan diproses, karena dalam persidangan ini juga ada 3 (tiga) penyelenggara yang hadir di tahun 2019 pada jabatan yang sama pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pihak Terkait sudah melakukan pengwasan dan saat itu ada ceklis apakah ini palsu atau tidak sepanjang tim verifikasi menyatakan ini asli Pihak Terkait tidak bisa mendebat hal tersebut. Bahwa Bawaslu tidak diberikan salinan syarat pencalonan dan hanya ditunjukkan sehingga dokumen tersebut tidak menjadi arsipnya Bawaslu. Hal tersebut sebagaimana standar yang ada di Komisi Pemilihan Umu Republik Indonesia pada tahun 2019. Begitu juga pada tahun 2024 hanya ditunjukkan. Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-2, sebagai berikut: NO. BUKTI KETERANGAN 1. Bukti PT-1 Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 halaman 27-28; 2. Bukti PT-2 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/PL.02.2-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. [2.10.2] Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Bahwa DKPP memanggil Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum atas nama Kusmanto Riwu Djo Naga sebagai Pihak Terkait yang pada sidang pemeriksaan menerangkan hal-hal sebagai berikut: Berdasarkan Surat Panggilan Sidang dari DKPP RI Nomor: 188/PS.DKPP/SET- 04/VII/2026 tanggal 14 Juli 2026, pada pokoknya memanggil Kepala Biro Umum KPU RI untuk memberikan keterangan terkait pengelola, penyimpanan, penguasaan, kearsipan di KPU RI dalam kapasitasnya sebagai Pihak Terkait atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pengaduan Nomor: 10- P/L-DKPP/V/2026, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 11-PKE-DKPP/VII/2026, atas nama Dr. Bonatua Silalahi, selanjutnya disebut Pengadu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis DKPP RI kepada saya untuk menyampaikan keterangan Pihak Terkait atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pengaduan Nomor: 10-P/L-DKPP/V/2026, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 11-PKE- DKPP/VII/2026, atas nama Dr. Bonatua Silalahi, yang diadukan atau dilaporkan oleh Pengadu. 1. Bahwa Pihak Terkait berdasarkan panggilan sidang DKPP Nomor: 188/PS.DKPP/SET-04/VII/2026 tanggal 14 Juli 2026, pada pokoknya memanggil Kepala Biro Umum KPU RI untuk memberikan keterangan terkait pengelola, penyimpanan, penguasaan, kearsipan di KPU RI, oleh karenanya dalam keterangan a quo, Pihak Terkait akan memberikan keterangan sesuai ruang lingkup panggilan sidang dari aspek normatif tata kelola kearsiapan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU). Sebelum Pihak Terkait memberikan keterangan dalam perkara a quo, perlu disampaikan bahwa Pihak Terkait baru menjabat sebagai Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal KPU pada tanggal 26 September 2022. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (selanjutnya disebut PKPU SOTK), Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pelaksanaan, dan penyediaan urusan rumah tangga, pengamanan, persidangan dan protokol, serta persuratan dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan KPU. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Umum menyelenggarakan fungsi pengelolaan persuratan dan tata usaha pimpinan yang di dalamnya termasuk penyelenggaraan fungsi kearsipan sesuai ketentuan organisasi Sekretariat Jenderal KPU. 3. Bahwa oleh karena Pengadu dalam perkara a quo mendalilkan adanya permasalahan dalam pengelolaan arsip negara atas dokumen pencalonan, maka Pihak Terkait memberikan keterangan terbatas pada aspek penyelenggaraan administrasi tata kelola kearsipan sesuai tugas dan fungsi Kepala Biro Umum. Adapun keterangan Pihak Terkait tidak dimaksudkan untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu maupun dugaan pelanggaran etik yang menjadi objek pemeriksaan dalam perkara a quo, melainkan terbatas pada penjelasan mengenai penyelenggaraan administrasi kearsipan sesuai tugas dan fungsi Kepala Biro Umum. 4. Bahwa penyelenggaraan kearsipan di lingkungan KPU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang bertujuan menjamin terciptanya arsip yang autentik, utuh, terpercaya, mudah ditemukan kembali, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan. Penyelenggaraan kearsipan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya, yang dalam lingkungan KPU diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU JRA), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Keputusan KPU 1037/2024). 5. Bahwa Keputusan KPU 1037/2024 dibentuk sebagai pedoman penyelenggaraan kearsipan bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan KPU melalui pengaturan mengenai pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab antara Unit Pengolah dan Unit Kearsipan. Dalam sistem tersebut, setiap unit kerja sesuai tugas dan fungsinya berkedudukan sebagai Unit Pengolah yang bertanggung jawab atas penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengelolaan arsip aktif yang dihasilkannya. 6. Bahwa di lingkungan KPU, Unit Kearsipan I berada pada Bagian Persuratan dan Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Sekretariat Jenderal KPU. Oleh karena itu, kedudukan Biro Umum dalam sistem penyelenggaraan tata kelola kearsipan bukan sebagai unit yang menciptakan seluruh arsip penyelenggaraan Pemilu, melainkan sebagai Unit Kearsipan yang menerima pemindahan arsip dari Unit Pengolah setelah arsip memasuki tahapan retensi inaktif untuk selanjutnya dikelola sesuai ketentuan penyelenggaraan kearsipan sampai dengan dipersiapkan penyerahannya kepada Arsip Nasional Republik Indonesia apabila telah berstatus sebagai arsip permanen. 7. Bahwa sebelum memberikan penjelasan terhadap pokok pengaduan, terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa penyelenggaraan administrasi tata kelola kearsipan di lingkungan KPU dilaksanakan berdasarkan siklus hidup arsip (records life cycle), yaitu suatu konsep pengelolaan arsip yang menggambarkan tahapan sejak arsip diciptakan oleh Unit Pengolah, digunakan dalam pelaksanaan tugas, disimpan sebagai arsip aktif, dipindahkan menjadi arsip inaktif sesuai Jadwal Retensi Arsip, sampai dengan dipersiapkan penyerahannya kepada Arsip Nasional Republik Indonesia apabila telah berstatus sebagai arsip permanen. Oleh karena itu, pengelolaan, penguasaan, penyimpanan, penelusuran, maupun penyerahan arsip merupakan satu rangkaian proses administrasi yang dilaksanakan secara bertahap sesuai pembagian tugas antara Unit Pengolah dan Unit Kearsipan. 8. Bahwa pokok pengaduan dalam perkara a quo berkaitan dengan pengelolaan dokumen pencalonan sebagai arsip negara. Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak Terkait memberikan penjelasan mengenai tata kelola administrasi kearsipan atas dokumen pencalonan berdasarkan sistem penyelenggaraan kearsipan yang berlaku di lingkungan KPU. 9. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dokumen pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diklasifikasikan sebagai Arsip Substantif Bidang Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Adapun jenis arsip dimaksud terdiri atas: a. Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, meliputi: 1) Dokumen Persyaratan Pasangan Calon, terdiri atas: a) Surat Pencalonan (1) Surat-Surat Pernyataan Pasangan Calon dan Partai Politik (2) Susunan Tim Kampanye (3) Bukti Nomor Rekening Khusus Pasangan Calon (4) Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon (5) Surat-Surat Keterangan (6) Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon (7) Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2) Tanda Terima Berkas Pendaftaran Pasangan Calon. 10. Bahwa terhadap jenis arsip tersebut, PKPU JRA menetapkan jangka waktu retensi arsip aktif selama 3 (tiga) tahun, retensi arsip inaktif selama 2 (dua) tahun, dan selanjutnya telah diyatakan sebagai arsip permanen. Pengaturan mengenai retensi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen pencalonan telah ditetapkan secara sistematis berdasarkan tahapan pengelolaan arsip, sehingga penguasaan, penyimpanan, maupun keberadaan arsip dimaksud mengikuti tahapan retensi sebagaimana ditentukan dalam Jadwal Retensi Arsip. Dengan demikian, keberadaan fisik suatu arsip pada waktu tertentu merupakan konsekuensi dari tahapan retensi arsip sebagaimana diatur dalam Jadwal Retensi Arsip, dan bukan semata-mata ditentukan oleh satu unit kerja tertentu. 11. Bahwa sejalan dengan Keputusan KPU 1037/2024, selama berada dalam masa retensi aktif dokumen pencalonan tetap dikelola oleh Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilihan selaku Unit Pengolah, karena arsip tersebut masih digunakan secara langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Setelah memasuki masa retensi inaktif sesuai Jadwal Retensi Arsip, Unit Pengolah melakukan pemindahan arsip kepada Unit Kearsipan I pada Biro Umum untuk dikelola lebih lanjut sesuai mekanisme penyelenggaraan kearsipan. 12. Bahwa sebagai Unit Kearsipan I, Biro Umum melaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang diterima dari Unit Pengolah, termasuk penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pelayanan arsip, penyusutan arsip sesuai Jadwal Retensi Arsip, serta mempersiapkan penyerahan arsip permanen kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Bahwa berdasarkan sistem penyelenggaraan kearsipan tersebut, penguasaan arsip atas dokumen pencalonan tidak identik dengan keberadaan fisik dokumen pada satu unit kerja tertentu. Dalam penyelenggaraan administrasi kearsipan, penguasaan arsip dipahami sebagai kewenangan pengelolaan arsip sesuai dengan status retensi dan tahapan siklus hidup arsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penilaian terhadap pengelolaan arsip harus memperhatikan Unit Pengolah, Unit Kearsipan, status retensi arsip, mekanisme pemindahan arsip, serta tahapan pengelolaan arsip sebagaimana diatur dalam PKPU JRA dan Keputusan KPU 1037/2024. 14. Oleh karena itu, terhadap dalil Pengadu yang mempersoalkan pengelolaan arsip dokumen pencalonan, Pihak Terkait menerangkan bahwa sistem penyelenggaraan kearsipan di lingkungan KPU RI telah mengatur secara jelas pembagian tugas dan tanggung jawab antara Unit Pengolah dan Unit Kearsipan sesuai dengan tahapan siklus hidup arsip. Dengan demikian, penilaian terhadap pengelolaan, penyimpanan, penguasaan, penelusuran, maupun penyerahan dokumen pencalonan harus dilakukan berdasarkan keseluruhan sistem penyelenggaraan kearsipan tersebut. 15. Bahwa berdasarkan PKPU SOTK dan Keputusan KPU Nomor 1037 Tahun 2024, Pihak Terkait melaksanakan fungsi penyelenggaraan administrasi kearsipan sesuai kewenangan Unit Kearsipan I. Oleh karena itu, keterangan dalam perkara a quo disampaikan dalam batas kewenangan Pihak Terkait pada aspek penyelenggaraan administrasi kearsipan sesuai tugas dan fungsi Pihak Terkait. 16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pihak Terkait menerangkan bahwa tata kelola dokumen pencalonan di lingkungan KPU merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan administrasi kearsipan yang mengatur pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab antara Unit Pengolah dan Unit Kearsipan sesuai siklus hidup arsip. Oleh karena itu, penilaian terhadap pengelolaan arsip dokumen pencalonan harus dilakukan berdasarkan keseluruhan sistem penyelenggaraan administrasi kearsipan sebagaimana diatur dalam PKPU JRA dan Keputusan KPU Nomor 1037 Tahun 2024. [2.10.3] Ketua atau Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Bahwa DKPP memanggil Ketua atau Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta sebagai Pihak Terkait yang pada sidang pemeriksaan menerangkan hal-hal sebagai berikut: [2.10.3.1] Wahyu Dinata (Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta) Berkenaan dengan Relaas Panggilan Sidang atas Pengaduan Nomor 10-P/L- DKPP/V/2026 tanggal 15 Juli 2026, bersama ini Pihak Terkait in casu KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dengan hormat menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dalam perkara yang telah diregister dengan Nomor 11-PKE-DKPP/VII/2026. Keterangan ini disampaikan untuk memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan pokok pengaduan dari aspek normatif dalam perkara a quo. Pihak Terkait dalam perkara pengaduan pelanggaran kode etik yang diregister dengan Nomor 11-PKE-DKPP/VII/2026 ini memberikan keterangan terkait kewenangan, tugas, dan kewajiban yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menerangkan fakta dan rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kelembagaan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sebagai berikut: 1. Bahwa Pihak Terkait perlu menjelaskan terlebih dahulu keterangan dalam perkara a quo dibatasi pada aspek normatif karena Pihak Terkait terpilih dan menjabat sebagai Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 440 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2023-2028 tanggal 22 Mei 2023. 2. Bahwa Pihak Terkait dalam perkara a quo memberikan keterangan atas dalil Pengadu yang pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran kode etik Para Teradu yang dikaitkan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, berkaitan dengan pokok persoalan yang dipermasalahkan Pengadu meliputi tidak melakukan tindakan korektif terhadap dokumen cacat administratif, tidak melakukan penelusuran dan perbaikan arsip, tidak menyerahkan arsip statis, cacat identitas pejabat penandatangan yang disimpulkan oleh Para Pengadu tindakan tersebut menunjukkan kelalaian berkelanjutan dan kegagalan sistemik dalam pengelolaan arsip negara. 3. Bahwa terhadap dalil Pengadu, Pihak Terkait terlebih dahulu menerangkan bahwa KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 memedomani Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.” Oleh karena itu, dalam melaksanakan setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012, termasuk penelitian administrasi dokumen persyaratan pasangan calon, pengelolaan dokumen dan arsip penyelenggaraan, serta pelaksanaan tugas administratif lainnya, Pihak Terkait berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan KPU, Keputusan KPU, serta kebijakan dan petunjuk teknis yang berlaku pada saat itu. 4. Bahwa pada Tahun 2012 KPU Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 5. Bahwa dalam tahapan pencalonan tersebut, setiap pasangan calon menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan penelitian administrasi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan dalam hal dokumen persyaratan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, maka KPU Provinsi melakukan penetapan pasangan calon. 6. Bahwa Pihak Terkait perlu menjelaskan, syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 adalah berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat. 7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, kewenangan Pihak Terkait dalam penelitian administrasi dokumen persyaratan pencalonan dibatasi pada pemeriksaan kelengkapan, keabsahan administratif, dan kesesuaian dokumen dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian ruang lingkup penelitian administrasi dilakukan secara limitatif berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tersebut, berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap seluruh dokumen persyaratan pasangan calon, KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat melalui Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 20/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012. 9. Bahwa selanjutnya KPU Provinsi DKI Jakarta mengumumkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat kepada masyarakat melalui Pengumuman Nomor 267/KPU-PROV-010/V/2012 tentang Nomor Urut, Nama, dan Foto Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 di laman KPU Provinsi DKI Jakarta dan media massa. 10. Bahwa pada faktanya setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, tidak terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, tidak terdapat saran atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, tidak terdapat gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan tidak terdapat permohonan sengketa hasil kepada Mahkamah Konstitusi, baik dari Pengadu maupun Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 yang pada pokoknya mempersoalkan dokumen persyaratan calon dan mekanisme verifikasi persyaratan administrasi calon. Oleh karena itu, tidak terdapat keadaan maupun dasar hukum yang mewajibkan Pihak Terkait untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut terhadap dokumen pencalonan dan dokumen administrasi syarat calon tersebut. 11. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang berkaitan dengan tidak dilaksanakannya pengelolaan arsip sesuai ketentuan karena dokumen yang dipersoalkan tidak diserahkan dan tidak berada dalam sistem kearsipan negara, khususnya terkait penyerahan kepada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi DKI Jakarta, disampaikan bahwa setelah penetapan pasangan calon dan pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, Pihak Terkait melaksanakan pengelolaan dokumen penyelenggaraan pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan dan kebijakan kearsipan yang berlaku di lingkungan KPU. 12. Bahwa terhadap pengelolaan arsip, KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (yang selanjutnya disebut PKPU 17/2023) 13. Bahwa berkenaan dengan akses informasi publik yang dimohonkan kepada KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pihak Terkait pada prinsipnya terbuka memberikan informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon informasi publik sepanjang permohonan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak Terkait tidak pernah sama sekali menutup diri terhadap akses informasi publik, hal ini dibuktikan dengan Pihak Terkait telah melaksanakan Putusan Komisi Informasi Nomor 072/X/KIP-PSI-A-M-A/2025 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pihak Terkait untuk memberikan informasi kepada Pemohon Informasi yaitu salinan ijazah Calon Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012. 14. Bahwa Pihak Terkait juga telah memberikan jawaban terhadap Surat Pra Gugatan CLS yang diajukan oleh Pengadu dalam perkara a quo Nomor: 02/SP- CLS/BTS/IV/2026 tanggal 19 Juni 2026 Perihal Notifikasi Kedua Sekaligus Peringatan Terakhir Sebelum Pengajuan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) melalui surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor: 420/HK.07-SD/31/2/2026 tanggal 23 Juni 2026 Perihal Jawaban Notifikasi Pragugatan. 15. Bahwa Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon dari Partai Politik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan halaman 79 lampiran PKPU 17/2023 masuk dalam klasifikasi arsip substantif yang terdiri atas Surat Pencalonan, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan/atau Tingkat Kabupaten/Kota, Dokumen Persyaratan Pasangan Calon yang terdiri atas Surat Pencalonan, Surat-Surat Pernyataan Pasangan Calon dan Partai Politik, Susunan Tim Kampanye, Bukti Nomor Rekening Khusus Pasangan Calon, Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon, Surat Surat Keterangan dan Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon. Berdasarkan PKPU 17/2023, dokumen sebagaimana dimaksud memiliki jangka waktu retensi arsip aktif selama 3 tahun dan inaktif selama 2 tahun yang setelahnya dinyatakan sebagai arsip permanen. 16. Bahwa selain PKPU 17/2023 juga terdapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (yang selanjutnya disebut Keputusan KPU 1037/2024) sebagai pedoman penyelenggaraan kearsipan bagi seluruh satuan organisasi di seluruh lingkungan KPU yang di dalamnya mengatur mengenai pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab antara Unit Pengolah dan Unit Kearsipan. Berdasarkan hal dimaksud, sesuai tugas dan fungsinya Unit Pengolah bertanggungjawab atas penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengelolaan arsip aktif yang dihasilkannya. 17. Bahwa di lingkungan KPU Provinsi, Unit Kearsipan II berada pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Provinsi yang salah satu tugasnya melakukan koordinasi dalam mempersiapkan penyerahan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah. Dalam konteks perkara a quo, Pengadu pada pokoknya mempersoalkan pengelolaan kearsipan dokumen syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 (ijazah) termasuk penguasaan, penyimpanan, penelusuran, dan penyerahan dokumen dimaksud sebagai arsip negara. Berkenaan dengan hal tersebut, Pihak Terkait pada pokoknya menjelaskan bahwa tata kelola administrasi kearsipan memedomani ketentuan yang diatur dalam PKPU 17/2023 juncto Keputusan KPU 1037/2024. [2.10.4] Ketua atau Anggota KPU Kota Surakarta Bahwa DKPP memanggil Ketua atau Anggota KPU Kota Surakarta sebagai Pihak Terkait yang memberikan keterangan tertulis sebagai berikut: [2.10.4.1] Yustinus Arya Artheswara (Ketua KPU Kota Surakarta) Perkenankan Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam Perkara Nomor 11-PKE- DKPP/VII/2026 berkenaan dengan mekanisme pencalonan dan pengarsipan yang dilakukan terkait dokumen ijazah calon Wali Kota Kota Surakarta Tahun 2005 dan 2010 a.n. Joko Widodo yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa sebelum memberikan keterangan mengenai mekanisme pencalonan dan pengelolaan arsip yang berkaitan dengan dokumen pencalonan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2005 dan Tahun 2010 atas nama Joko Widodo, perlu ditegaskan bahwa Ketua dan Anggota KPU Kota Surakarta yang saat ini menjabat merupakan penyelenggara Pemilu periode 2023–2028 yang tidak menjabat serta tidak terlibat dalam proses penerimaan dokumen pencalonan, verifikasi administrasi, penetapan pasangan calon, maupun pengelolaan arsip pada penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2005 dan Tahun 2010. Oleh karena itu, seluruh keterangan yang disampaikan merupakan hasil penelusuran terhadap dokumen dan arsip yang tersedia serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Bahwa dalam kapasitas sebagai Pihak Terkait, KPU Kota Surakarta berkepentingan memberikan penjelasan kepada Majelis DKPP mengenai mekanisme pencalonan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2005 dan Tahun 2010 serta pengelolaan arsip berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Majelis memperoleh gambaran yang utuh atas penjelasan dimaksud; 3. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2005 dan 2010, perangkat hukum yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta terhadap mekanisme pencalonan dasar hukum pelaksananya adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 4. Bahwa dalam tahapan pencalonan, setiap pasangan calon menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan yang dimaksud dalam angka 3 diatas untuk dilakukan verifikasi oleh KPU Kota Surakarta dan dalam hal dokumen persyaratan dimaksud telah memenuhi syarat maka dapat dilakukan penetapan pasangan calon; 5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Surakarta Nomor 4 Tahun 2005 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, berkenaan dengan syarat pendidikan bagi calon Wali Kota dan wakil Wali Kota adalah berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat dan dokumen administrasi syarat pendidikan bagi calon Wali Kota dan wakil Wali Kota adalah fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; 6. Bahwa berdasarkan berkas pencalonan Tahun 2005 dan 2010, KPU Kota Surakarta menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat melalui Berita Acara KPU Kota Surakarta Nomor 14/BA/KPU-SKA/V/05 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 dan Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor 270/07/SK/V/2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 serta Berita Acara KPU Kota Surakarta Nomor 11/BA/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 08/Kpts/KPU-SKA-012. 329574/TAHUN 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2010; 7. Bahwa selama proses pencalonan mulai dari pendaftaran sampai dengan penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Surakarta Tahun 2005 dan 2010, tidak terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, tidak terdapat saran atau rekomendasi dari Lembaga Pengawas Pemilihan, dan tidak terdapat permohonan sengketa hasil kepada Lembaga Peradilan, baik dari Pengadu maupun Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Surakarta Tahun 2005 dan 2010 yang pada pokoknya mempersoalkan dokumen persyaratan calon dan mekanisme verifikasi persyaratan administrasi calon. Dengan demikian penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemilihan Tahun 2005 dan 2010 merupakan hasil dari keseluruhan rangkaian verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat calon yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, oleh karena itu seluruh tahapan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Bahwa terhadap pengarsipan yang dilakukan terkait dokumen ijazah calon Wali Kota Kota Surakarta Tahun 2005 dan 2010 a.n. Joko Widodo, Pihak Terkait menyampaikan kepada Majelis DKPP Yang Terhormat bahwa Pihak Terkait adalah lembaga vertikal yang heirarkis sehingga dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan memedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 9. Bahwa berdasarkan halaman 79 lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023, dokumen arsip pencalonan terdiri atas Surat Pencalonan, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan/atau Tingkat Kabupaten/Kota, Dokumen Persyaratan Pasangan Calon yang terdiri atas Surat Pencalonan, Surat-Surat Pernyataan Pasangan Calon dan Partai Politik, Susunan Tim Kampanye, Bukti Nomor Rekening Khusus Pasangan Calon, Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon, Surat Surat Keterangan dan Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023, dokumen sebagaimana dimaksud memiliki jangka waktu retensi arsip aktif selama 3 tahun dan inaktif selama 2 tahun yang setelahnya dinyatakan sebagai arsip permanen. Sehingga berdasarkan hal dimaksud dokumen yang wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) adalah dokumen pencalonan dan bukan dokumen syarat calon; 10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pihak Terkait perlu menerangkan bahwa dokumen yang dihasilkan dalam tahapan pencalonan in casu Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2005 dan 2010 dalam konteks pengelolaan arsip dilaksanakan sebagai bagian dari sistem kearsipan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2005 dan 2010, tidak seluruh dokumen administrasi in casu dokumen penyelenggaraan pemilihan memiliki jangka waktu retensi yang sama. Penentuan retensi dilakukan berdasarkan klasifikasi dan nilai guna arsip, oleh karena itu pengelolaan setiap jenis arsip mengikuti ketentuan retensi sebagaimana diatur dalam jadwal retensi arsip; 11. Bahwa berkenaan dengan pokok aduan Pengadu yang mempersoalkan pengelolaan kearsipan dokumen syarat Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2005 dan 2010 (fotokopi ijazah), Pihak Terkait pada pokoknya telah melakukan pengelolaan kearsipan dengan memedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024. [2.10.5] Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Bahwa DKPP memanggil Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait memberikan kuasa kepada Muhammad Sumitro, Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas; Rita Yunieti, Perancang Perundang-undangan Ahli Madya; Aria Maulana, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya; Rayi Darmagara, Perancang Perundang-undangan Ahli Madya; dan Tiara Kharisma, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya yang pada sidang pemeriksaan menerangkan hal-hal sebagai berikut: Semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil di Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Arsip Nasional Republik Indonesia beralamat di kantor Arsip Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta Selatan 12560, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait. Bersama ini perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Tertulis mengenai tata kelola kearsipan dokumen, ijazah, termasuk mekanisme, penciptaan, penyimpanan, retensi, pemeliharaan, alih media, serta penyusutan dan penyerahan arsip sesuai ketentuan yang berlaku. sebagai berikut: 1. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan junto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatur tentang Pengelolaan Arsip terbagi atas Pengelolaan Arsip Dinamis yang menjadi tanggung jawab pencipta arsip dan Pengelolaan Arsip Statis yang menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu, sedangkan Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. 2. Ijazah merupakan kategori arsip berdasarkan definisi Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ‘’Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga politik, pendidikan, organisasi perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.‘’ Bentuk dan susunan ijazah dibuat berdasarkan pada tata naskah dinas khusus yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi yang mengeluarkan. 3. Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan juncto Pasal 31 PP 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa kewajiban pencipta arsip selanjutnya adalah melakukan pengelolaan arsip dinamis yang meliputi: penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan. Pencipta arsip merupakan pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Pencipta arsip salah satunya meliputi lembaga negara (Pasal 30 huruf a PP 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) 4. Ijazah yang digunakan oleh seseorang dalam proses pendaftaran baik sebagai kepala daerah atau sebagai presiden merupakan berkas yang dilampirkan sebagai persyaratan yang selanjutnya diterima oleh lembaga negara yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagai pencipta arsip. Penerimaan arsip tersebut merupakan kegiatan penciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) PP 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ‘’Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi kegiatan: a. pembuatan arsip; dan b. penerimaan arsip. 5. Setelah berkas diterima, maka pencipta arsip melaksanakan pemeliharaan arsip aktif yang dilakukan melalui kegiatan pemberkasan (melalui prosedur pemeriksaan, penentuan indeks, penentuan kode, tunjuk silang (apabila ada), pelabelan dan penyusunan daftar Arsip Aktif) dan penyimpanan Arsip Aktif yang dilakukan di Sentral Arsip Aktif (Central File) dengan sarana penyimpanan yaitu Filing Cabinet yang merupakan sarana untuk menyimpan arsip aktif yang sudah ditata (Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis). 6. Alih media arsip dilaksanakan dalam bentuk dan media apapun sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam melakukan alih media arsip pimpinan masing-masing pencipta menetapkan kebijakan alih media arsip (Kebijakan alih media arsip antara lain meliputi metode (pengkopian, konversi, migrasi), prasarana dan sarana, serta penentuan pelaksana alih media). Alih media arsip arsip dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi. Arsip yang dialihmediakan tetap disimpan untuk kepentingan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alih media arsip diautentikasi oleh pimpinan di lingkungan pencipta arsip dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan arsip hasil alih media. Pelaksanaan alih media dilakukan dengan membuat berita acara yang disertai dengan daftar arsip yang dialihmediakan. (Pasal 49 PP 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) 7. Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip, untuk penghitungan retensi maka arsip tersebut harus terlebih dahulu dalam kondisi setelah kegiatan dinyatakan selesai (closed file) dan bukan pada saat arsip tersebut tercipta. Hal ini berdasarkan pada Pasal 4 Peraturan Kepala ANRI No. 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip menyebutkan bahwa: Pasal 4 (1) Penghitungan retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip dimulai setelah kegiatan dinyatakan selesai atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak berubah lagi atau closed file. (2) Closed file sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan pernyataan antara lain: a. sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran; b. setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan; c. sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku; d. sejak peraturan perundang-undangan diundangkan; e. setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan; f. sejak hak dan kewajiban para pihak berakhir; g. sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan; h. setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). i. setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit; j. setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaanya berakhir; k. setelah suatu perijinan masa berlakunya berakhir; l. setelah hasil sensus dipublikasikan; m. setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan; n. setelah data di perbaharui (update); dan o. setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade). 8. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan (Pasal 1 angka 23 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan juncto Pasal 1 angka 18 PP 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan). 9. Berdasarkan pada Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh pencipta arsip. Kemudian pada ayat (2) Penyusutan arsip yang dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD dilaksanakan berdasarkan JRA dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. 10. Penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan dilakukan terhadap arsip yang: a. memiliki nilai guna kesejarahan; b. telah habis retensinya; dan/atau c. berketerangan dipermanenkan sesuai JRA Pencipta Arsip. [2.10.5.1] Muhammad Sumitro Bahwa dokumen calon presiden dan wakil presiden, dokumen calon gubernur dan wakil gubernur, dokumen calon bupati dan wakil bupati, dokumen calon Wali Kota dan wakil Wali Kota, serta dokumen calon anggota DPR masuk arsip dinamis. Pengarsipannya berdasarkan pada Lembaga atau yang disebut sebagai pencipta arsip. Kewajiban menyerahkan arsip ke ANRI sesuai dengan retensi yang ditentukan oleh pencipta. Bahwa pencipta mempunyai kewenangan dan hak untuk menentukan kapan dia menyerahkan arsip ke ANRI dan bahkan punya kewenangan untuk menentukan apakah nanti akan dijadikan arsip statis atau tidak. Apabila diarsipkan lagi apakah akan dilakukan pemusnahan. Berdasarkan nilai gunanya pencipta arsip yang menentukan. Pencipta arsip mempunyai kewenangan untuk memusnahkan dokumen yang dulunya arsip dinamis untuk dijadikan arsip statis, namun dalam penyusunan jadwal retensi harus berdasarkan pedoman retensi yang dikeluarkan oleh ANRI. Terkait dengan dokumen Ijazah, berdasarkan Peraturan KPU retensinya 5 (lima) tahun, nasib akhirnya dilihat jika permanen berarti sudah statis. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ANRI, KPU mendapat apresiasi juga dari arsip nasional. Berdasarkan hasil pengawasan kami khusus pengelolaan arsip pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2019 tentunya tidak fokus pada hal itu saja, namun secara umum sudah dilakukan pengelolaan sesuai dengan kaidah kearsipan. Bahwa KPU pernah mendapatkan penghargaan dari ANRI terkait pengawasan kearsipan setiap tahun. [2.10.5.2] Rayi Darmagara Bahwa untuk membaca pedoman retensi atau JRA yang telah ditetapkan oleh masing- masing pencipta khususnya KPU, berdasarkan perKPU 17/2023 aktif 2 (dua) tahun inaktif 3 (tiga) tahun dan nasib akhirnya adalah permanen. Jadi yang dimaksud dengan aktif adalah berarti arsip yang telah dilakukan proses penciptaan juga harus dihitung apakah telah selesai atau close file. Sehingga tidak dihitung ketika arsip diciptakan tetapi setelah selesai close file nya. Bahwa dalam close file nya ada beberapa ketentuan, misalnya setelah hak dan kewajiban selesai. Jadi, selama hak dan kewajiban selesai masih dimiliki oleh pengolah. Sudah disampaikan juga oleh KPU, memang masih berada di unit teknis pengolah yang masih membutuhkan ketika arsip itu dibutuhkan. Bahwa di unit pengolah sampai selesai close file nya. Bahwa dalam hal ini untuk Ijazah karena ada persoalan hukum dan seterusnya sehingga itu dibutuhkan oleh unit pengolah close file nya masih tetap berjalan belum berakhir dan masih ditangan KPU. Bahwa penyusutan di dalam Pasal 45 tidak hanya ANRI tetapi juga pencipta. Ada kebutuhan dari pencipta untuk tetap memegang atau untuk tetap menyimpan arsip berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan. Bahwa jika memang menjadi alat bukti, maka ditunggu selesai baru selesai close file dihitunglah baru 2 (dua) tahun. Bahwa misalnya inkrah tahun 2026, maka 2026 masih aktif sampai dengan 2028, 2 (dua) tahun aktif di unit pengolah, baru dipindahkan 3 (tiga) tahun kepada unit kearsipan ke Biro Umum ke unit kearsipan I. Baru setelah 3 (tiga) tahun diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia dengan mekanisme persetujuan dan proses penilaian. Bahwa prosesnya masih begitu panjang untuk diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai dengan bagaimana mengiplemenmtasikan kebutuhan dan arsip itu berada pada unit mana. Bahwa 2 (dua) tahun setelah close file baru ada kewajiban untuk menyerahkan ke unit kearsipan pencipta arsip. Setelah 3 (tiga) tahun karena tidak semua unit pengolah langsung ke ANRI, jadi ada tugas yang harus dilakukan Kepala Biro Umum sebagai perwakilan ANRI untuk mengelola. Representasi bahwa penyelamatan arsip di setiap Lembaga memang menjadi tugasnya kesekretariat melalui unit kearsipan I. Jadi, unit pengolah tidak serta merta langsung bisa ke ANRI. Semua dikumpulkan ke unit kearsipan I. Sehingga satu pintu kepada Lembaga kearsipan yaitu kepada ANRI. Bahwa karena KPU juga berjenjang pasti mempunyai kantor wilayah, sehingga proses pembagian kewenangan sudah diatur juga melalui organisasi kearsipan. [2.10.6] Ketua atau Anggota Komisi Informasi Pusat Bahwa DKPP memanggil Ketua atau Anggota Komisi Informasi Pusat sebagai Pihak Terkait yang memberikan keterangan tertulis sebagai berikut: Komisi Informasi Pusat menghargai dan menghormati kewenangan DKPP dalam menangani dan memutuskan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berkenaan dengan surat panggilan sidang Nomor: 201/PS.DKPP/SET-04/VII/2026 dengan Nomor Perkara Majelis No. 11-PKE DKPP/VII/2026, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Saat ini Komisi Informasi Pusat sedang berada dalam masa transisi kelembagaan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Komisioner periode sebelumnya dan menunggu pimpinan dari Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026-2030 yang terpilih. 2. Berkaitan dengan pemeriksaan, pertimbangan hukum, maupun substansi Putusan Komisi Informasi Pusat pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kewenangan Majelis Komisioner dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) beserta peraturan pelaksanaannya. 3. Keterangan mengenai pertimbangan hukum yang mendasari suatu putusan pada prinsipnya telah termuat secara lengkap dalam putusan Komisi Informasi Pusat yang bersangkutan. Sebagaimana asas bahwa hakim/majelis berbicara melalui putusannya (judges speak through their judgments), sehingga putusan tersebut merupakan representasi resmi sikap kelembagaan Komisi Informasi Pusat bahwa Majelis Komisioner telah selesai (functus officio) menjalankan kewenangannya. 4. Sebagaimana penjelasan Pasal 23 UU KIP yang pada intinya menyatakan putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan. 5. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU KIP telah mengatur secara limitatif upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak sependapat dengan Putusan Komisi Informasi dengan mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian, mekanisme yang tepat untuk menilai pertimbangan hukum dan amar Putusan Komisi Informasi Pusat melalui mekanisme keberatan di PTUN. [2.10.7] Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Kepala LKD (Lembaga Kearsipan Daerah) Provinsi DKI Jakarta Bahwa DKPP memanggil Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Kepala LKD (Lembaga Kearsipan Daerah) Provinsi DKI Jakarta sebagai Pihak Terkait menugaskan Ari Imansyah, Ketua Subkelompok Pengelolaan Arsip Dinamis; Agus Suherman, Ketua Subkelompok Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan BUMD, Perusahaan dan Ormas/Orpol; dan Muhammad Imam Wibowo, Arsiparis Ahli Pertama yang pada sidang pemeriksaan menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kedudukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta merupakan Lembaga Kearsipan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang memiliki tugas menyelenggarakan pengelolaan arsip di daerah. 2. Dalam Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. (Pasal 3 huruf d UU No. 43 Tahun 2009) 3. Arsip Ijazah merupakan bentuk salah satu jenis arsip yang terkait dengan hak- hak keperdataan rakyat. (Bagian Penjelasan Pasal 3 huruf d UU No. 43 Tahun 2009) 4. Arsip yang dapat dikatakan autentik, utuh dan terpercaya adalah jika: a. suatu arsip memiliki struktur, isi, dan konteks, yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip. (Bagian Penjelasan Pasal 3 huruf b UU No. 43 Tahun 2009) b. isinya dapat dipercaya penuh dan akurat karena merepresentasikan secara lengkap dari suatu tindakan, kegiatan atau fakta, sehingga dapat diandalkan untuk kegiatan selanjutnya. (Bagian Penjelasan Pasal 3 huruf b UU No. 43 Tahun 2009) c. isinya harus dijamin kelengkapannya dari upaya pengurangan, penambahan, dan pengubahan informasi maupun fisiknya yang dapat mengganggu keautentikan dan keterpercayaan arsip. (Bagian Penjelasan Pasal 4 huruf c UU No. 43 Tahun 2009) 5. Tanggung jawab terhadap keautentikan, keutuhan dan keterpercayaan arsip merupakan tanggung jawab Pencipta Arsip. “Pencipta arsip bertanggung jawab atas autentisitas, reliabilitas, dan keutuhan arsip statis yang diserahkan kepada lembaga kearsipan.” (Pasal 54 UU 43 Tahun 2009) “Unit pengolah bertanggung jawab terhadap autentisitas arsip yang diciptakan.” (Pasal 36 ayat 2 PP 28 Tahun 2012) “Ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip.” (Pasal 37 ayat 2 PP 28 Tahun 2012) Berdasarkan ketentuan tersebut, tanggung jawab menjamin autentisitas arsip berada pada Pencipta Arsip. [2.10.7.1] Ari Imansyah Bahwa Dinas Kerasipan juga dari turunan undang-undang dan PP yang terkait dengan kearsipan di Pemprov DKI Jakarta menurunkannya melalui perGub. Jadi, di Provinsi DKI Jakarta ada perGub 6 tahun 2025 yang mengatur tentang pengelolaan kearsipan arsip daerah yang menyatakan bahwa pencipta arsip di lingkungan Provinsi DKI Jakarta terdiri atas pemerintah Provinsi di DKI Jakarta lalu juga BUMN, BUMD, organisasi politik skala provinsi, organisasi Masyarakat skala provinsi, perusahan swasta berskala provinsi dan perseorangan. Adapun pembagian tugas ini senada dengan keterangan pihak terkait bahwa di unit kearsipan masing-masing mengatur pengorganisasian tiap-tiap pencipta arsip. Bahwa di Provinsi DKI Jakarta mengakomodir pencipta yang tadi disebutkan di perGub 6 tahun 2025. Artinya, mengenai keautentikasi, pembinaan, pengawasan ada di lingkup tersebut, dan mengenai autentikasi yang dimaksud pada kearsipan di pengelolaan arsip daerah mengacu pada arsip ketika sudah berproses menjadi arsip statis. Pada saat arsip masih dinamis seperti keterangan yang diberikan melalui surat keterangan bahwa pada saat tanggungjawab kepada keautentikan, keutuhan dan keterpercayaan arsip merupakan tanggungjawab pencipta arsip. Lalu pencipta arsip bertanggungjawab terhadap keautentisitas, rehabilitas dan keutuhan arsip yang diserahkan kepada Lembaga kearsipan masing-masing. Artinya, dari tanggungjawab yang kami emban di Provinsi DKI Jakarta sudah tertuang dan senada dengan undang-undang 43, lalu kami mengiplementasikan aturan lebih detail di perGub 6 tahun 2025 tentang Pengelolaan Arsip Daerah. Bahwa dari pengorganisasian arsip mengatur mengenai unit dan strata menyerahan arsip alurnya seperti alur hidup jadi dimana yang melahirkan dialah yang akan bertanggungjawan terhadap proses penciptaan, penggunaan sampai dia tutup yang dinyatakan dengan istilah close file. Bahwa KPU daerah yang ada di kabupaten tersebut merupakan objek binaan dari KPU yang ada di provinsi. Sehingga KPU daerah kota kabupaten merupakan struktur yang vertikal terhadap atasnya. Makanya alur di undang-undang 43 dan PP nya menjelaskan bahwa ketika ada arsip yang tercipta di KPU kota dan kabupaten dia akan melakukan penyerahan kepada struktur di atasnya yaitu KPU Provinsi sebagai unit kearsipan I. Jadi memang unit kearsipan itu tergantung diatur oleh instansi masing-masing, seperti di Pemprov DKI Jakarta menempatkan OPD dinas sebagai unit kearsipan II. Lembaga kearsipan daerah diskursip sebagai unit kearsipan I, baru di LKD diskursip menyerahkan kepada arsip nasional. Jenjangnya pembagian wewenang dan tugasnya demikian. Bahwa sekarang memang alurnya seperti demikian jadi dari unit kearsipan di kota kabupaten menyerahkan ke provinsi, provinsi alurnya ke nasional, nasional akan melakukan proses penyerahan ke Arsip Nasional RI dan itupun dengan strata atau proses yang detail sudah diatur undang- undang dan PP nya. Berdasarkan struktur yang tadi disebutkan oleh arsip nasional oleh Teradu memang unit yang secara hidup arsipnya harus berjenjang vertikal ke KPU RI. Misalnya gambaran dari kami banyak BUMN yang ada di Jakarta tapi kewenangan untuk penyerahan pembinaan itu tidak terletak di Lembaga kearsipan provinsi hanya tersebut di perGub 6 tahun 2025 kami di skala BUMD nya itupun pada saat tertutup close file yang diserahkan ke LKD hanya arsip yang berkenaan kesejaraahan dinyatakan terbuka dan memiliki nilai guna sekunder untuk Masyarakat.

[3.1] Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan d. Memutus Pelanggaran Kode Etik. Ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Para Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan a quo. Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat dan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu selaku Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu atas tindakan dan perbuatan sebagai berikut: [4.1.1] Menimbang Pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu karena tidak melakukan tindakan korektif terhadap sejumlah dokumen yang cacat secara administratif dalam proses pencalonan Wali Kota Surakarta Tahun 2005 dan Tahun 2010, Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012, serta Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 dan Tahun 2019. Bahwa dalam proses pencalonan a quo, dokumen yang dipergunakan berupa fotokopi ijazah terlegalisir yang tidak mencantumkan tanggal legalisasi. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dokumen legalisasi wajib mencantumkan tanggal, tanda tangan, dan cap resmi instansi. Bahwa guna memastikan keabsahan dokumen tersebut, Pengadu telah mengajukan permohonan resmi kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia in casu Para Teradu. Namun demikian, Para Teradu tidak melakukan koreksi terhadap dokumen yang cacat administratif tersebut, tidak melakukan penelusuran atas keabsahan dokumen, serta tidak melakukan perbaikan administratif sebagaimana mestinya. Pengadu juga mendalilkan adanya ketidaksesuaian identitas pejabat penandatangan dokumen, yaitu dokumen legalisir tahun 2010, 2012, dan 2014 menggunakan NIP 9 (sembilan) digit. Padahal berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007 (Bukti P-15) NIP Pegawai Negeri Sipil wajib terdiri dari 18 (delapan Belas) digit. [4.1.2] Menimbang Pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu karena telah melakukan kelalaian secara berkelanjutan serta kegagalan sistemik dalam pengelolaan arsip negara, khususnya terkait sejumlah dokumen pencalonan yang diduga cacat secara administratif, dengan tidak dilakukannya upaya penelusuran maupun perbaikan arsip. Bahwa atas permasalahan tersebut, Pengadu telah mengajukan permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, yang mana dalam proses sengketa a quo diketahui bahwa dokumen dimaksud tidak tersedia secara memadai pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI); tidak berada dalam penguasaan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); tidak diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi DKI Jakarta; dan tidak berada dalam penguasaan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kota Surakarta. [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu menyatakan telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diuraikan berikut: [4.2.1] Terhadap dalil Pengadu pada angka [4.1.1], Para Teradu selaku Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membantah dalil tersebut. Para Teradu menyatakan bahwa terlebih dahulu akan menegaskan batasan penjelasannya yang dilakukan dari aspek normatif dan dokumen-dokumen relevan lainnya, sebagai konsekuensi logis atas kedudukan Para Teradu yang baru terpilih dan menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Periode 2022–2027. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, ketentuan Pasal 5 huruf p jo. Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) jo. Pasal 10 huruf p jo. Pasal 14 huruf o Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 (PKPU 15/2014) secara tegas mengatur bahwa syarat normatif pendidikan bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau yang sederajat, yang mana pemenuhannya wajib dibuktikan melalui pendaftaran dokumen berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang telah dilegalisasi oleh instansi atau satuan pendidikan yang berwenang. Atas penyerahan dokumen persyaratan a quo, Para Teradu sesuai kewenangannya telah melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran administrasi serta menyusun Berita Acara sebagai dasar penetapan Pasangan Calon melalui Keputusan KPU sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 15/2014. Pelaksanaan verifikasi tersebut juga berada dalam pengawasan langsung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sesuai Pasal 26 ayat (1) UU 42/2008, di mana selama proses pengawasan berlangsung tidak terdapat catatan, keberatan, maupun saran perbaikan dari Bawaslu. Dengan demikian, mekanisme verifikasi dokumen persyaratan administratif Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah dilaksanakan secara sah, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa demikian halnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf r jo. Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) jo. Pasal 9 huruf r jo. Pasal 10 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 (PKPU 22/2018), ditentukan bahwa syarat pendidikan paling rendah bagi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sekolah menengah atas atau yang sederajat yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi berwenang. Terhadap dokumen yang disampaikan, Para Teradu telah melakukan verifikasi kelengkapan serta keabsahan administrasi dan menyusun Berita Acara Hasil Verifikasi (Model BA.HP- PPWP) yang kemudian disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik/Gabungan Partai Politik serta Bakal Pasangan Calon sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 22/2018. Seleluruh proses verifikasi administrasi tersebut diawasi secara melekat oleh Bawaslu berdasarkan Pasal 239 ayat (1) UU Pemilu, dan dalam pelaksanaannya tidak ditemukan adanya pelanggaran ataupun saran perbaikan dari Bawaslu. Oleh karenanya, seluruh tindakan hukum Para Teradu dalam verifikasi dokumen persyaratan administratif Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 telah sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sah secara hukum. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011), yang teknis pelaksanaannya diatur melalui Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (PKPU 4/2014). Sesuai dengan desain penegakan hukum Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permasalahan hukum dalam tahapan Pemilu diberikan secara spesifik kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Pengadilan Tinggi TRIBUNAL/Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi. Bahwa selama tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014—mulai dari penetapan pasangan calon hingga pengundian dan pengumuman nomor urut— faktanya tidak terdapat tanggapan maupun masukan dari masyarakat maupun dari Pasangan Calon, serta tidak terdapat temuan pelanggaran dari Bawaslu. Lebih lanjut, atas sengketa hasil Pemilu 2014 yang bermuara di Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan dengan amar menolak eksepsi Termohon/Pihak Terkait serta menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, di mana dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak menyatakan adanya pelanggaran tata cara verifikasi dokumen syarat calon oleh KPU. Bahwa demikian halnya pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) jo. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019). Dalam proses pencalonan hingga penetapan dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, faktanya juga tidak terdapat tanggapan/masukan masyarakat maupun temuan pelanggaran dari Bawaslu. Begitu pula dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan maupun mempertimbangkan adanya pelanggaran terhadap tata cara verifikasi dokumen persyaratan calon yang dilakukan oleh KPU. Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum tersebut di atas, tegas terbukti bahwa dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2014 maupun Pemilu 2019, tidak pernah ada satu pun putusan dari lembaga peradilan atau lembaga penegak hukum Pemilu yang berwenang—baik Bawaslu, PTUN, Mahkamah Agung, maupun Mahkamah Konstitusi yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap tata cara verifikasi dokumen syarat calon oleh KPU. Bahwa Para Teradu, dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara Pemilu, memiliki kewajiban hukum untuk senantiasa tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagai dasar hukum utama. Berdasarkan UU Pemilu tersebut, tidak terdapat satu pun norma hukum yang memberikan kewenangan kepada Para Teradu untuk melakukan tindakan-tindakan, baik secara aktif maupun pasif, guna mengoreksi penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan sebelum Para Teradu resmi menjabat sebagai anggota KPU. Dalam konteks ketiadaan kewenangan dimaksud, pengaduan Pengadu tidak didasarkan pada satupun dasar hukum yang dapat membenarkan argumentasinya. Maka tindakan korektif yang secara hukum dapat dilakukan oleh Para Teradu terbatas pada saat Para Teradu telah memiliki kewenangan sah sebagai anggota KPU, yaitu pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2024. Sekalipun terdapat hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Surakarta Tahun 2005 dan Tahun 2010, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019 (quod non), maka tindakan yang dapat dilakukan oleh Para Teradu hanyalah sebatas "merefleksikan" hal-hal yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya tersebut sebagai bahan perbaikan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, dan bukan melakukan tindakan mengoreksi penyelenggaraan Pemilu yang telah berlalu. [4.2.2] Terhadap dalil Pengadu pada angka [4.1.2], Para Teradu selaku Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membantah dalil tersebut. Para Teradu menyatakan berkenaan dengan pengelolaan arsip, telah diatur secara tegas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip (selanjutnya disebut PKPU 17/2023) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2023 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Keputusan KPU 1037/2023). Dalam Lampiran PKPU 17/2023, telah diatur secara rinci mengenai jenis arsip, jangka waktu penyimpanan, dan keterangannya, di mana jenis arsip diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu arsip fasilitatif dan arsip substantif, jangka waktu penyimpanan dibagi menjadi 2 (dua) masa retensi yaitu aktif dan inaktif, serta pada kolom keterangan dikelompokkan menjadi 2 (dua) status akhir yaitu musnah dan permanen. Bahwa Keputusan KPU 1037/2023 dibentuk sebagai pedoman penyelenggaraan kearsipan bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan KPU melalui pengaturan pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab antara Unit Pengolah dan Unit Kearsipan. Dalam sistem tersebut, setiap unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan Unit Pengolah yang bertanggung jawab atas penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengelolaan arsip aktif yang dihasilkannya. Terhadap arsip yang telah memasuki masa retensi inaktif sesuai Jadwal Retensi Arsip, Unit Pengolah melakukan pemindahan arsip kepada Unit Kearsipan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Keputusan KPU 1037/2023, yang mana pemindahan tersebut dilaksanakan sesuai mekanisme penyelenggaraan kearsipan yang didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari siklus pengelolaan arsip. Selanjutnya, Unit Kearsipan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan arsip inaktif, penyusutan arsip, pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga, serta mempersiapkan penyerahan arsip permanen kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam klasifikasi arsip substantif untuk konteks perkara a quo, jenis arsip yang berkaitan dengan Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertuang pada halaman 65 Lampiran PKPU 17/2023, yang mencakup Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (meliputi Dokumen Persyaratan Pasangan Calon yang terdiri atas Surat Pencalonan mencakup Surat-Surat Pernyataan Pasangan Calon dan Partai Politik, Susunan Tim Kampanye, Bukti Nomor Rekening Khusus Pasangan Calon, Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon, Surat-Surat Keterangan, Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon, serta Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden) dan Tanda Terima Berkas Pendaftaran Pasangan Calon. Terhadap jenis arsip substantif tersebut, PKPU 17/2023 menetapkan jangka waktu retensi arsip aktif selama 3 (tiga) tahun, retensi arsip inaktif selama 2 (dua) tahun, dan selanjutnya dinyatakan sebagai arsip permanen. Pengaturan retensi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen pencalonan telah ditetapkan secara sistematis berdasarkan tahapan pengelolaan arsip, sehingga penguasaan, penyimpanan, maupun keberadaan arsip dimaksud senantiasa mengikuti tahapan retensi sebagaimana ditentukan dalam Jadwal Retensi Arsip, sehingga keberadaan fisik suatu arsip pada waktu tertentu merupakan akibat dari tahapan retensi arsip dan bukan semata-mata ditentukan oleh satu unit kerja tertentu. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, dokumen yang menjadi arsip dan terklasifikasi sebagai arsip substantif dalam tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terbatas hanya pada jenis dokumen yang diatur dalam Lampiran PKPU 17/2023, sehingga jenis arsip di luar dari apa yang telah dituangkan dalam Lampiran PKPU 17/2023 bukan merupakan arsip yang wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan. Adapun keseluruhan tahapan penyelenggaraan, baik Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum, faktanya telah diuji di berbagai lembaga peradilan mulai dari Bawaslu, Mahkamah Agung, hingga Mahkamah Konstitusi, di mana tidak ada satupun putusan lembaga peradilan yang secara implisit, eksplisit, maupun imperatif memerintahkan KPU untuk memperbaiki tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 dan Tahun 2019, khususnya pada tahapan verifikasi dokumen syarat calon Presiden dan Wakil Presiden. Kendati demikian, Para Teradu tetap menghormati dan menghargai seluruh upaya yang dilakukan Pengadu secara khusus maupun masyarakat secara umum terhadap kerja-kerja penyelenggaraan Pemilu oleh KPU, semata-mata dalam rangka memperbaiki tata kelola penyelenggaraan Pemilu agar menjadi lebih baik dengan senantiasa membuka akses pemenuhan hak informasi bagi publik. Bahwa berkenaan dengan pelayanan dan pengelolaan informasi publik, Para Teradu senantiasa mengedepankan prinsip keterbukaan terhadap seluruh pihak. Hal ini dibuktikan dengan raihan penghargaan Para Teradu sebagai Lembaga Publik Informatif pada penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik secara berkelanjutan dari tahun ke tahun, yaitu tahun 2022, 2023, 2024, dan tahun 2025 untuk kategori Lembaga Non-Struktural, yang membuktikan kinerja Para Teradu dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik melalui evaluasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Selain itu, Para Teradu pada prinsipnya selalu terbuka memberikan informasi publik sepanjang diajukan sesuai peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah menutup diri terkait akses informasi publik, yang dibuktikan dengan dilaksanakannya dan ditindaklanjutinya Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 074/X/KIP-PSI-A-M-A/2025 tanggal 13 Januari 2026 yang dimohonkan oleh Dr. Bonatua Silalahi selaku Pengadu dalam perkara a quo. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat: [4.3.1] Berkenaan dengan pokok aduan Pengadu pada angka [4.1.1] pada pokoknya mendalilkan Para Teradu diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu karena tidak melakukan tindakan korektif terhadap sejumlah dokumen yang cacat secara administratif dalam proses pencalonan Wali Kota Surakarta Tahun 2005 dan Tahun 2010, Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012, serta Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 dan Tahun 2019. Bahwa dalam proses pencalonan tersebut digunakan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi, tetapi tidak mencantumkan tanggal legalisasi (vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5). Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dokumen legalisasi wajib mencantumkan tanggal, tanda tangan, dan cap resmi instansi. Pengadu juga telah mengajukan permohonan kepada KPU untuk memastikan keabsahan dokumen tersebut. Namun, Para Teradu dinilai tidak melakukan koreksi, penelusuran keabsahan, maupun perbaikan administratif terhadap dokumen yang dipersoalkan (vide Bukti P-6). Kemudian Pengadu juga mendalilkan bahwa adanya ketidaksesuaian identitas pejabat penandatangan dokumen, yaitu dokumen legalisir Tahun 2010, 2012, dan 2014 menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP) 9 (sembilan) digit. Padahal berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007 (Bukti P-15) NIP Pegawai Negeri Sipil wajib terdiri dari 18 (delapan belas) digit. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa Para Teradu tidak terlibat dalam proses verifikasi dokumen persyaratan calon Wali Kota Surakarta Tahun 2005 dan Tahun 2010, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019, hal tersebut karena Para Teradu baru ditetapkan dan menjabat sebagai Ketua dan Anggota KPU RI pada Tahun 2022. Bahwa terhadap tahapan Pemilihan Wali Kota Surakarta Tahun 2005 dan Tahun 2010, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019 sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pengadu, tidak terdapat putusan dari lembaga yang berwenang, termasuk Bawaslu, Mahkamah Agung, maupun Mahkamah Konstitusi, yang memerintahkan KPU untuk melakukan perbaikan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan atau Pemilu dimaksud, khususnya berkenaan dengan verifikasi dokumen persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden. Fakta tersebut berkesesuaian dengan keterangan Pihak Terkait Bawaslu Repubik Indonesia yang menerangkan bahwa Bawaslu Repubik Indonesia turut melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Bawaslu Repubik Indonesia tidak pernah menerima laporan maupun menemukan adanya dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dokumen ijazah calon Presiden dan Wakil Presiden. Pihak Terkait juga menerangkan bahwa berkenaan dokumen legalisasi yang tidak mencantumkan tanggal sebagaimana dipersoalkan oleh Pengadu, dalam tahapan verifikasi dokumen persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, KPU Repubik Indonesia juga telah melibatkan kementerian yang membidangi urusan pendidikan untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh para calon. Menimbang bahwa dalam perkara etik yang menjadi kewenangan DKPP sudah ditentukan secara limitatif siapa yang menjadi Teradu, hal itu ditentukan dalam Pasal 1 angka 30 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan, “Teradu dan/atau Terlapor adalah anggota KPU, anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan/atau Pengawas TPS serta jajaran kesekretariatan Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.” Berdasarkan norma Pasal 1 angka 30 a quo maka adresat Teradu terletak pada orang atau seseorang yang menjadi Penyelenggara Pemilu, artinya yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh DKPP adalah personal penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu bukan lembaga penyelenggara pemilu in casu KPU maupun Bawaslu. Dengan demikian dalam konteks perkara a quo maka yang harus dinilai dan dipertimbangkan adalah apakah Para Teradu melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu pada proses verifikasi dokumen persyaratan calon Wali Kota Surakarta Tahun 2005 dan Tahun 2010, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019 seperti yang didalilkan Pengadu. Namun, DKPP menilai pokok persoalan etik dalam perkara a quo tidak semata-mata terletak pada siapa yang menerima atau memeriksa dokumen pada Tahun 2005, Tahun 2010, Tahun 2012, Tahun 2014, dan Tahun 2019, tetapi juga pada apakah setelah memperoleh informasi mengenai dugaan persoalan administrasi tersebut Para Teradu pada masa jabatannya mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan tertentu dalam batas tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, DKPP perlu membedakan secara tegas antara keberlanjutan tanggung jawab KPU sebagai institusi dengan pertanggungjawaban etik personal Ketua dan Anggota KPU. Menurut DKPP, pergantian periode keanggotaan KPU tidak menghapus tanggung jawab kelembagaan KPU untuk menjaga tertib administrasi, mengevaluasi kebijakan, melakukan perbaikan tata kelola, memberikan pelayanan informasi, dan menggunakan pengalaman penyelenggaraan sebelumnya sebagai bahan penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan Pemilu berikutnya. Namun demikian, keberlanjutan tanggung jawab kelembagaan tersebut tidak dengan sendirinya mengalihkan pertanggungjawaban etik personal atas tindakan atau keputusan penyelenggara Pemilu pada periode sebelumnya kepada Para Teradu. Pertanggungjawaban etik harus didasarkan pada adanya tindakan, keputusan, sikap, atau kelalaian yang dapat diatribusikan kepada masing- masing penyelenggara Pemilu dalam masa pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Berkenaan dengan permintaan Pengadu agar Para Teradu melakukan verifikasi, klarifikasi, atau koreksi terhadap dokumen pencalonan yang telah digunakan pada Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, DKPP tidak menemukan dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Republik Indonesia Periode 2022–2027 untuk membuka kembali tahapan pencalonan yang telah selesai, melakukan verifikasi ulang untuk mengubah hasil verifikasi pada periode sebelumnya, atau membatalkan dan mengubah keputusan pencalonan yang telah selesai dilaksanakan. Berakhirnya tahapan pencalonan menimbulkan batas terhadap tindakan administratif yang dapat dilakukan KPU pada periode berikutnya. Dengan demikian, tidak dilaksanakannya pemeriksaan ulang dalam pengertian membuka kembali dan mengoreksi hasil tahapan pencalonan Tahun 2005, Tahun 2010, Tahun 2012, Tahun 2014, dan Tahun 2019 tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai kelalaian etik Para Teradu. Namun demikian, DKPP juga tidak sependapat apabila ketiadaan kewenangan untuk membuka kembali tahapan dimaknai bahwa KPU sama sekali tidak mempunyai kewajiban merespons informasi mengenai kemungkinan kelemahan tata kelola administrasi. Setiap informasi masyarakat yang disampaikan secara resmi dan memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas kelembagaan tetap harus ditanggapi secara patut, cermat, proporsional, dan akuntabel. Apabila informasi tersebut menunjukkan adanya kelemahan tata kelola yang masih relevan terhadap penyelenggaraan Pemilu berikutnya, KPU dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan tanpa harus mengubah hasil tahapan Pemilu yang telah selesai. Dalam perkara a quo, Pengadu mendasarkan permintaan tindakan korektif antara lain pada tidak dicantumkannya tanggal legalisasi, dan penggunaan Nomor Induk Pegawai 9 (sembilan) digit. Menurut DKPP, informasi tersebut cukup untuk disampaikan kepada KPU sebagai masukan atau bahan evaluasi kelembagaan. Akan tetapi, informasi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dokumen yang telah digunakan dalam tahapan pencalonan sebelumnya tidak sah, terlebih penilaian mengenai kewenangan pejabat yang melakukan legalisasi, penerapan ketentuan pendidikan terhadap jenis dan jenjang ijazah yang bersangkutan, maupun konsekuensi administratif penggunaan format NIP tertentu memerlukan penilaian berdasarkan kewenangan dan ketentuan yang berlaku terhadap masing-masing dokumen. Perkara a quo bukan forum untuk menentukan asli atau tidaknya ijazah maupun untuk membatalkan legalisasi yang dibuat oleh lembaga pendidikan. Selanjutnya dalam kesimpulan yang disampaikan Pengadu bahwa setelah menerima permohonan dan notifikasi Pengadu, KPU memberikan respons kelembagaan yang pada pokoknya menjelaskan batas kewenangan KPU terhadap tahapan pencalonan yang telah selesai. Fakta bahwa respons tersebut tidak memenuhi bentuk tindakan korektif yang dikehendaki Pengadu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran etik. DKPP tidak memperoleh bukti yang cukup bahwa Para Teradu dengan sengaja mengabaikan permohonan Pengadu, menutup kesempatan dilakukannya evaluasi kelembagaan, atau mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan verifikasi ulang terhadap dokumen pencalonan sebagaimana diminta Pengadu tetapi dengan tanpa alasan yang patut tidak melaksanakannya. DKPP mencermati adanya jeda waktu antara surat dan notifikasi yang disampaikan Pengadu dengan jawaban kelembagaan KPU. Menurut DKPP, penyelenggara Pemilu semestinya memberikan respons terhadap surat masyarakat dalam waktu yang patut dan dengan substansi yang memadai. Akan tetapi, berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa jangka waktu pemberian jawaban dalam perkara a quo, dengan mempertimbangkan substansi permintaan yang berkaitan dengan dokumen dan tahapan Pemilu beberapa periode sebelumnya, telah mencapai derajat ketidakprofesionalan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. DKPP juga mencermati dalil Pengadu dalam kesimpulan mengenai dugaan perbedaan antara isi surat resmi KPU dengan uraian dalam Putusan Komisi Informasi Pusat berkenaan dengan dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019. Terhadap hal tersebut, DKPP menilai dalil mengenai ketidaksesuaian isi surat tersebut merupakan pengembangan argumentasi yang disampaikan Pengadu dalam kesimpulan. Berdasarkan pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat fakta dan pembuktian yang cukup untuk menyimpulkan bahwa perbedaan yang didalilkan Pengadu merupakan tindakan pemberian informasi yang secara sengaja tidak benar atau bentuk ketidakcermatan personal masing-masing Para Teradu. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Para Teradu melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan seluruh uraian fakta dan pertimbangan tersebut, DKPP berpendapat tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan Para Teradu melakukan pembiaran atau kelalaian etik setelah memperoleh informasi mengenai dokumen yang dipersoalkan Pengadu. Para Teradu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban etik atas penerimaan dan verifikasi dokumen yang dilakukan sebelum masa jabatannya, sedangkan terhadap tindakan Para Teradu pada masa jabatan sekarang tidak terbukti terdapat kewajiban yang secara nyata diabaikan sehingga memenuhi kualifikasi pelanggaran prinsip profesional, akuntabel, berkepastian hukum, dan tertib sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut DKPP berpendapat dalil Pengadu pada angka [4.1.1] tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. [4.3.2] Berkenaan dengan pokok aduan Pengadu pada angka [4.1.2] yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Republik Indonesia telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu karena telah lalai secara berkelanjutan serta kegagalan sistemik dalam pengelolaan arsip negara, berkenaan dengan dokumen pencalonan yang dinilai Pengadu cacat secara administratif. Bahwa Para Teradu tidak melakukan upaya penelusuran maupun perbaikan terhadap arsip yang dimaksud. Bahwa atas permasalahan tersebut, Pengadu telah mengajukan permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (vide Bukti P-7), yang mana dalam proses sengketa a quo diketahui bahwa dokumen dimaksud tidak tersedia secara memadai pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI); tidak berada dalam penguasaan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); tidak diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi DKI Jakarta; dan tidak berada dalam penguasaan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kota Surakarta. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2025 Pengadu menyampaikan permohonan informasi publik kepada KPU RI in casu Para Teradu di antaranya salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014- 2019, salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 serta Berita Acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU, termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Kemudian karena Pengadu tidak menerima informasi seperti yang dimohonkan kepada Para Teradu secara utuh, karena alasan ketentuan informasi yang dikecualikan, Pengadu mengajukan permohonan penyelesaian informasi publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 15 Oktober 2025 (vide Bukti P-7). Terungkap pula fakta bahwa setelah Komisi Informasi memutuskan bahwa data yang dimohonkan dapat dibuka, Para Teradu telah memberikan data tersebut kepada Pengadu tanpa melakukan penutupan atau penyensoran terhadap data dimaksud. Terungkap fakta bahwa Pengadu pernah menyampaikan surat permohonan Pembatalan Keputusan Administrasi Pemerintah terkait Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan 2019 melalui surat Permohonan No.01/SP/BTS/IV/2026 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tertanggal 04 April 2026 (vide Bukti P-6), namun Para Teradu tidak memberikan jawaban terhadap surat a quo. Selain itu, Pengadu juga telah mengajukan Notifikasi Gugatan Warga Negara / Citizen Law Suit (CLS) No.01/SP-CLS/BTS/IV/2026, kepada KPU Repubik Indonesia, KPU DKI Jakarta, KPU Kota Surakarta, Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Wali Kota Surakarta, Perihal Notifikasi Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) Untuk Autentifikasi Arsip Negara Dalam Proses Pemilu tertanggal 15 April 2026 (vide Bukti P-14). Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa pada Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) in casu Para Teradu telah melakukan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berkaitan dengan arsip melalui PKPU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip, dan menerbitan surat Keputusan Ketua KPU Nomor 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Hal ini dijelaskan oleh Teradu I bahwa PKPU Nomor 17 Tahun 2023 dan surat Keputusan Ketua KPU Nomor 1378 Tahun 2023 adalah upaya perbaikan terhadap tata kelola kearsipan. Dalam PKPU dan surat Keputusan a quo, memuat indikator mengenai kebenaran data, informasi gelar, serta legalisasi dokumen oleh lembaga yang berwenang. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pembenahan pengaturan mengenai dokumen dan pengarsipan di lingkungan KPU. Kemudian Teradu I juga menjelaskan bahwa KPU RI juga menjalin kerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU), guna memperoleh pendampingan mengenai pengelolaan, retensi, dan penyerahan arsip. Bahwa berkenaan dengan arsip yang tidak berada dalam penguasaan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); tidak diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi DKI Jakarta; dan tidak berada dalam penguasaan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kota Surakarta, Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa berdasarkan PKPU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip, jenis arsip dibagi menjadi 2 (dua) yaitu arsip fasilitatif dan arsip substantif sedangkan jangka waktu penyimpanan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu aktif dan inaktif serta pada keterangan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu musnah dan permanen. Terhadap arsip yang telah memasuki masa retensi inaktif sesuai Jadwal Retensi Arsip, Unit Pengolah melakukan pemindahan arsip kepada Unit Kearsipan sesuai mekanisme yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1037 Tahun 2024. Pemindahan tersebut dilaksanakan sesuai mekanisme penyelenggaraan kearsipan yang didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari siklus pengelolaan arsip. Selanjutnya Unit Kearsipan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan arsip inaktif, penyusutan arsip, pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga, serta mempersiapkan penyerahan arsip permanen kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa klasifikasi arsip yang dipersoalkan Pengadu berkenaan dengan dokumen pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan arsip substantif yang jenisnya telah diatur secara khusus dalam Lampiran PKPU Nomor 17 Tahun 2023. Bahwa terhadap jenis arsip tersebut, PKPU Nomor 17 Tahun 2023 menetapkan masa retensi arsip aktif selama 3 (tiga) tahun dan arsip inaktif selama 2 (dua) tahun, dengan nasib akhir sebagai arsip permanen. Sehingga keberadaan dan penguasaan fisik arsip mengikuti tahapan retensi dan mekanisme pengelolaan arsip yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dokumen yang termasuk sebagai arsip substantif dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah dokumen yang jenisnya telah ditentukan dalam Lampiran PKPU Nomor 17 Tahun 2023. Sehingga dokumen lain di luar jenis arsip yang telah ditetapkan dalam Jadwal Retensi Arsip tersebut tidak serta- merta dapat dikategorikan sebagai arsip yang wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan. Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Pihak Terkait ANRI yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, pengelolaan arsip dibedakan menjadi arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis merupakan arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan arsip statis merupakan arsip yang memiliki nilai kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan dinyatakan permanen setelah melalui proses penilaian dan verifikasi. Ketika ijazah digunakan sebagai persyaratan dalam proses pendaftaran calon kepala daerah maupun calon presiden dan wakil presiden, kemudian diserahkan dan diterima oleh KPU, dokumen tersebut menjadi bagian dari arsip yang dikelola oleh KPU sebagai pencipta arsip. Setelah dokumen diterima, tanggung jawab pengelolaannya berada pada pencipta arsip. Pencipta arsip mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan. Dalam tahap pemeliharaan, arsip aktif dilakukan pemberkasan dan penyimpanan pada unit atau tempat penyimpanan arsip aktif sesuai dengan ketentuan kearsipan. Dengan demikian, pengelolaan arsip dinamis, termasuk dokumen ijazah yang diterima dalam rangka penyelenggaraan pemilu, pada prinsipnya merupakan tanggung jawab KPU sebagai pencipta arsip dan kewajiban untuk menyerahkan arsip sesuai dengan retensi yang ditentukan oleh pencipta. Dalam keterangangannya Pihak Terkait ANRI juga menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan ANRI secara umum KPU in casu Para Teradu telah melakukan pengelolaan arsip sesuai kaidah kearsipan. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai, bahwa terkait dengan panataan arsip Para Teradu sudah berupaya melakukan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berkaitan dengan arsip melalui PKPU Nomor 17 Tahun 2023. Berdasarkan PKPU a quo, Para Teradu telah berupaya melakukan perbaikan terhadap tata kelola kearsipan dengan memperpanjang MoU dengan ANRI guna memperoleh pendampingan mengenai pengelolaan, retensi, dan penyerahan arsip. Dengan demikian, Para Teradu sudah bertindak profesional dan akuntabel dalam memperbaiki kearsipan pada lembaga KPU. Oleh karena itu, terkait dengan keberadaan suatu arsip pada waktu tertentu tidak dapat dinilai hanya dari arsip tersebut berada di ANRI atau lembaga kearsipan daerah. Pengelolaan dan penguasaan arsip mengikuti tahapan retensi, pemindahan, penyusutan, dan penyerahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterangan ANRI juga menegaskan bahwa secara umum KPU telah mengelola arsip sesuai dengan kaidah kearsipan. Selanjutnya, berkenaan dengan permohonan informasi yang diajukan Pengadu, bahwa pada awalnya Para Teradu tidak memberikan seluruh informasi karena menganggap sebagian informasi merupakan informasi yang dikecualikan. Namun setelah Komisi Informasi Pusat memutuskan bahwa informasi tersebut dapat dibuka, Para Teradu memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pengadu. Fakta tersebut membuktikan bahwa Para Teradu tidak dengan sengaja menghambat atau mengabaikan putusan Komisi Informasi Pusat. Tindakan Para Teradu yang tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pengadu semata-mata menjalankan peraturan perundang-undangan karena dokumen yang diminta oleh Pengadu merupakan informasi yang dikecualikan. Sehingga tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Justru akan menjadi tindakan yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu apabila dokumen tersebut diberikan sebelum terbitnya putusan Komisi Infomasi Pusat. Hal itu membuktikan bahwa Para Teradu sudah bertindak profesional dan akuntabel sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, DKPP berpendapat dalil Pengadu pada angka [4.1.2] tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Meskipun demikian, DKPP perlu menegaskan bahwa Para Teradu perlu memastikan setiap arsip tercatat, tersimpan, terpelihara, dan dapat ditelusuri sesuai dengan tahapan retensi dan ketentuan kearsipan. Arsip Pemilu bukan sekadar dokumen administratif. Senada dengan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pengadu bahwa arsip bukan kertas tanpa jiwa, bukan pula kertas tanpa kekuasaan konstitusional. Di dalam arsip terdapat jejak kewenangan negara, proses pengambilan keputusan, serta pertanggungjawaban penyelenggara negara kepada rakyat. Karena itu, menjaga arsip pada hakikatnya bukan hanya menjaga dokumen, melainkan menjaga memori kelembagaan, menjaga kepastian hukum, dan menjaga kepercayaan publik. Kesemuanya itu harus dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu menjaga etika kita dalam bernegara. Oleh karena itu ke depan, KPU bersama ANRI membangun semacam digital chain of custody dokumen pencalonan atau rekam jejak dokumentasi kronologis yang mencatat pengumpulan, penanganan, perpindahan, akses, hingga penyimpanan bukti digital. Prosedur ini memastikan keaslian dan integritas data tidak berubah atau dimanipulasi sejak pertama kali ditemukan hingga dokumen pencalonan tersebut dikeluarkan sebagai arsip dokumen ketika ada permintaa informasi. Seperti dalam sistem perbankan yang mampu mencatat transaksi seribu rupiah bertahun- tahun. Oleh karena itu maka seharusnya Negara in casu Lembaga Negara yang memiliki arsip negara juga sanggup mencatat perjalanan dokumen calon presidennya. Adapun terhadap surat Pengadu tanggal 4 April 2026 yang tidak mendapat jawaban, DKPP menilai Para Teradu seharusnya memberikan respons sebagai bentuk pelayanan dan akuntabilitas kepada masyarakat. DKPP mengingatkan Para Teradu agar senantiasa memberikan tanggapan yang patut dan proporsional terhadap setiap surat dan permohonan masyarakat, serta memastikan pengelolaan arsip berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. [4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan Saksi, memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu, Para Teradu, dan Pihak Terkait Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; dan [5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VI, tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Mochammad Afifuddin selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum, Teradu II Yulianto Sudrajat, Teradu III August Mellaz, Teradu IV Betty Epsilon Idroos, Teradu V Idham Holik, dan Teradu VI Parsadaan Harahap masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (Lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota; J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam oleh Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota; J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah masing-masing sebagai Anggota. KETUA Ttd Heddy Lugito ANGGOTA Ttd Ttd J. Kristiadi Ratna Dewi Pettalolo Ttd I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN, Haq Abdul Gani