III. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU
[2.1] Menimbang Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boalemo yang pada
pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
a. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 KPU Kabupaten Boalemo telah menerima
dan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon
Anggota DPRD kabupaten Boalemo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari
Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo di 3 (tiga) daerah pemilihan
dan dilanjutkan dengan verifikasi kelengkapan dokumen syarat calon;
b. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, KPU Kabupaten Boalemo telah
melakukan verifikasi penelitian terhadap perbaikan daftar calon dan syarat
calon anggota legislatif kabupaten Boalemo dari PKB. Sebagaimana jadwal
dan tahapan masa waktu verifikasi penelitian terhadap perbaikan daftar
calon dan syarat calon dari tanggal 1 Agustus s.d 7 Agustus 2018;
c. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 KPU Kabupaten Boalemo melalui
formulir Model BA. HP tentang Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Boalemo
Nomor 41/PK-01-BA/7502/KPU-Kab/VIII/2018 tentang verifikasi hasil
perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota
legislatif Kabupaten Boalemo pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo yang menyatakan ada dan
Memenuhi Syarat (MS);
d. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 KPU Kabupaten Boalemo
melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)
anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Kabupaten Boalemo di 3 (tiga) daerah pemilihan sebagaimana Berita Acara
Nomor 53/PK.01-BA/7502/KPU-Kab/VIII/2018;
e. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018 s.d 28 Agustus 2018 adalah tahapan,
Program dan Jadwal Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas
masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementasa
(DCS) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dilanjutkan
dengan penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 29 Agustus s.d 31
Agustus 2018;
f. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 KPU Kabupaten Boalemo melayangkan
surat Nomor 131/PL.01.4-SD/7502 kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Kabupaten Boalemo perihal permintaan klarifikasi namun dalam surat
dimaksud tidak menjelaskan secara detail tentang pokok masalah yang
menjadi klarifikasi atas tanggapan masyarakat;
g. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 KPU Kabupaten Boalemo
mengumumkan Daftar Calon tetap anggota DPRD Kabupaten dari PKB di 3
(tiga) daerah pemilihan;
h. Bahwa dengan pengumuman KPU Kabupaten Boalemo atas Daftar Calon
Tetap DPRD Kabupaten dari PKB di 3 (tiga) daerah pemilihan maka seluruh
calon anggota DPRD dari PKB dinyatakan Memenuhi Syarat atas
kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon sebagaimana
dipersyaratkan untuk itu;
i. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 Polres Boalemo melalui Kepala Satuan
Reskrim Polres Boalemo menerbitkan Surat Nomor b/73.a/X/2018/Reskrim
perihal pemberitahuan peralihan status tersangka kepada calon anggota
DPRD Kabupaten Boalemo dari PKB Kabupaten Boalemo diantaranya:
1. Abd Gawi Djafar Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Daerah
Pemilihan 1 (satu) Tilamuta-Botumoito-Mananggu;
2. Rustam Bokings calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo Daerah
pemilihan 1 (satu) Tilamuta-Botumoito-Mananggu;
Dan Peralihan status dimaksud kepada calon anggota DPRD Kabupaten
Boalemo dari PKB Kabupaten Boalemo ditindaklanjuti dengan pemanggilan
yang bersangkutan untuk menghadap dan menemui penyidik untuk dimintai
keterangannya sebagai tersangka sehubungan dengan tindak pidana pemilihan
umum sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 520 jo 254 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hingga dalam
pemantauan bahwa penanganan dimaksud atas tindak pidana pemilihan
umum dimaksud saat ini telah menjalani proses persidangan di Pengadilan
Negeri Tilamuta.
[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti P-1 : Surat tanggal 31 Juli 2018 tentang tanda terima penerimaan;
Bukti P-2 : Surat tanggal 7 Agustus 2018 BA Nomor 41/PK.01-
BA/7502/KPU.Kab/VII/2018;
Bukti P-3 : Surat tertanggal 11 Agustus 2018 BA Nomor 53/PK.01-
BA/7502/KPU.Kab/VIII/2018;
Bukti P-4 : Surat tertanggal 26 Agustus 2018 Nomor 131/PL.01.4-
SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018
Bukti P-5 : Pengumuman tanggal 20 September 2018 tentang DCT;
Bukti P-6 : Surat tertanggal 9 Oktober perihal Peralihan status oleh Reskrim
Polres Boalemo dan surat tanggal 12 Oktober 2018
[2.3] PETITUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP
berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara
Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada para Teradu; atau jika
Majelis Pemeriksa berpendapat lain, maka dimohon putusan diambil dengan
seadil-adilnya.
PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU
[2.4] Menimbang bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan
penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut:
Bahwa sebagai bahan pertimbangan Ketua dan Anggota Majelis yang memeriksa
dan mengadili, maka dengan ini kami sampaikan kronologis Pengajuan Daftar
Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kabupaten Boalemo sebagai berikut:
1. Pengumuman Pengajuan Daftar Calon sebagaimana Peraturan KPU
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 1 s/d 3 Juli 2018. (Bukti T.1)
Bahwa KPU Kabupaten Boalemo telah melaksanakan Pengumuman
Pengajuan Daftar Calon sebagaimana tercantum dalam Surat KPU
Kabupaten Boalemo Nomor : 64/PL.01.4-PU/KPU-
Kab.027.436540/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018. (Bukti T.2)
2. Pengajuan Daftar Calon sebagaimana Peraturan KPU Nomor 5 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019 tanggal 4 s/d 17 Juli 2018. Bahwa Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo mengajukan
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada Pukul 23.30 Wita
tanggal 17 Juli 2018 atau pada hari terakhir batas pengajuan bakal
calon oleh Partai Politik (Bukti T.3)
3. Verifikasi Administrasi Daftar Calon sebagaimana Peraturan KPU
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 5 s/d 18 Juli 2018. Bahwa pada
tanggal 5 s/d 18 Juli 2018 KPU Kabupaten Boalemo melakukan
penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan Dokumen Pengajuan
Bakal Calon dan Syarat Calon, dimana dari hasil penelitian yang
dilakukan oleh KPU Kabupaten Boalemo ditemukan bahwa Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) Kabupaten Boalemo belum melengkapi semua Dokumen Syarat
Calon yang diajukan pada Masa Pengajuan Calon.
4. Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon
dan Bakal Calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana
Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 19 s/d
21 Juli 2018. Bahwa Pada tanggal 21 Juli 2018 KPU Kabupaten
Boalemo menyampaikan Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Daftar Calon dan Bakal Calon yang tertuang dalam Lampiran Formulir
BA.HP-DPRD Kabupaten (Bukti T.4) kepada seluruh Partai Politik
termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo dimana
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo dinyatakan wajib
melengkapi semua Dokumen Syarat Calon yang diajukan.
Hal ini sebagaimana Pasal 18 ayat (14) Peraturan KPU Nomor 20
Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota “Dalam hal berdasarkan hasil
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terdapat dokumen
persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum
memenuhi syarat, Partai Politik dapat melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen pada masa perbaikan. (Bukti T.5)
5. Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota serta Pengajuan
Bakal Calon Pengganti sebagaimana Peraturan KPU Nomor 5 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019 tanggal 22 s/d 31 Juli 2018. Bahwa Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo memasukan Dokumen
Perbaikan Syarat Calon pada hari terakhir batas pemasukan dokumen
tanggal 31 Juli 2018 pukul 23.14 Wita dan juga melakukan penggantian
sebanyak 4 (empat) orang bakal calon yang terdiri dari :
a. (Dapil Boalemo 1) :
1) Alkam Narda (Nomor Urut 1) diganti dengan Abd.Gawi Djafar,
2) Rahman Ibrahim (Nomor Urut. 4) diganti dengan Haris Bano,
3) Asnawati Basir (Nomor Urut 5) diganti dengan Suharni Djabani.
b. (Dapil Boalemo 2) :
1) Raflin Hamzah (Nomor Urut 2) diganti dengan Majid Rahman
selanjutnya KPU Kabupaten Boalemo memberikan Tanda Terima
Penerimaan Dokumen Perbaikan Syarat Calon (Bukti T.6)
Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota pada pasal :
Pasal 19 ayat (1) : Partai Politik menyampaikan perbaikan
dokumen persyaratan pengajuan bakal calon
dan/atau dokumen syarat bakal calon Anggota
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa
perbaikan.
Pasal 19 Ayat (2) : Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan
bakal calon atau dokumen syarat bakal calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), hanya dilakukan terhadap dokumen
yang dinyatakan belum lengkap dan/atau
belum memenuhi syarat berdasarkan hasil
verifikasi.
6. Verifikasi terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon
sebagaimana Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program,
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 1
s/d 7 Agustus 2018. Bahwa KPU Kabupaten Boalemo telah melakukan
Penelitian Terhadap Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan
Syarat Calon yang diajukan oleh Partai Politik.
7. Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)
sebagaimana Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program,
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 8
s/d 12 Agustus 2018. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 KPU
Kabupaten Boalemo melaksanakan Rapat Pleno terhadap Hasil
Penelitian Keabsahan yang dituangkan kedalam Berita Acara Hasil
Penelitian Perbaikan (Formulir Model BA.HP Perbaikan) Nomor :
41/PK.01-BA/7502/KPU.Kab/VII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 beserta
Lampirannya (Bukti T.7) sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 7 ayat (1) huruf (i), Pasal 8
ayat (1) huruf d dan Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-
Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan
Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Bukti
T.8) Rapat Pleno Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada Pemilu Tahun
2019, menetapkan Jumlah Bakal Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) Kabupaten Boalemo yang ditetapkan Memenuhi Syarat sebanyak
10 (sepuluh) orang termasuk 5 (Lima) orang bakal calon yang
memasukan Surat Keterangan Sehat Jasmani yang berbentuk Scan.
Hal ini karena berdasarkan beberapa pertimbangan :
a. Terhadap dokumen yang dimasukan pada masa perbaikan tidak
dapat dilakukan klarifikasi, karena masa klarifikasi terhadap
dokumen yang diragukan hanya dapat dilakukan pada tanggal 5
s/d 18 Juli 2018 sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 5
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sedangkan
Terhadap Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen yang diajukan
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo bahwa
dimana terdapat 5 (lima) orang Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Boalemo yang memasukan Surat Keterangan Sehat
Jasmani dalam bentuk scan adalah Calon Pengganti dan
memasukan dokumen pada masa Perbaikan Daftar Calon yakni
tanggal 31 Juli 2018 atau pada hari terakhir batas Perbaikan
Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota serta Pengajuan Bakal
Calon Pengganti;
b. Bahwa KPU Kabupaten Boalemo bukanlah merupakan lembaga
yang berwenang dalam menentukan keaslian suatu dokumen;
c. Tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Surat Keterangan
Sehat Jasmani, Rohani dan Penyalahgunaan Narkotika tersebut
harus ditandatangani asli oleh dokter pemeriksa dan cap basah
dari instansi yang berwenang. Sebagaimana ketentuan Peraturan
KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 8 ayat (1) huruf d “Surat Keterangan Sehat Jasmani dan
Rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah yang
Memenuhi Syarat, serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif;
d. Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018
tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota “pada tabel 6.
Nomor 10 yaitu :
1. Substansi hasil pemeriksaan kesehatan : Bakal calon wajib
menyampaikan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani
yang diterbitkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah
yang Memenuhi Syarat sebagaimana terlampir pada Surat KPU
Republik Indonesia Nomor : 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018
tanggal 30 Juni 2018 perihal Penjelasan Surat KPU Republik
Indonesia Nomor : 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 26
Juni 2018 (Bukti T.9) sedangkan surat keterangan bebas
narkotika wajib diterbitkan oleh BNN Provinsi, BNN
Kabupaten/Kota atau Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi
syarat.
2. Instansi yang mengeluarkan hasil pemeriksaan kesehatan :
Dalam hal terdapat bakal calon yang melampirkan Surat
Keterangan Sehat Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan
Narkotika selain dari rumah sakit yang ada di dalam Daftar
Rumah Sakit yang Memenuhi Syarat sebagaimana tercantum
dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni
2018, maka surat keterangan tersebut dapat digunakan
sepanjang menunjukkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani,
Rohani, dan Bebas Narkotika sebagaimana tercantum dalam
Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018. (Bukti
T.10)
e. Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018
tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan
Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota pada Bab II huruf A point 3 bahwa Proses
melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa
perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, memedomani
beberapa ketentuan khusus sebagai berikut : huruf b point (1)
Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani, dan Bebas
Penyalahgunaan Narkotika (Bukti T.11).
f. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal
Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada point 2 Surat
Keterangan Sehat Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan
Narkotika (Bukti T.12) terdiri dari :
1. Dalam hal terdapat dokumen bakal calon berupa Surat
Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dan Bebas
Penyalahgunaan Narkotika dan tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 627/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2018 tanggal 30 Juni
2018 dan Surat Surat Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor: 633/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2018 tanggal 1
Juli 2018, maka dengan pertimbangan bahwa penerbitan surat
keterangan sehat merupakan wewenang dari dokter, rumah
sakit pemerintah atau puskesmas, surat keterangan sehat yang
diterbitkan oleh dokter, rumah sakit pemerintah dan
puskesmas dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sepanjang dalam
surat keterangan tersebut dicantumkan secara tegas bahwa
bakal calon dinyatakan sehat jasmani, sehat rohani dan bebas
penyalahgunaan narkoba.
2. Dalam hal KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota telah menyatakan BMS bagi bakal calon yang
melampirkan Surat Keterangan Sehat yang tidak sesuai dengan
Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:
742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 pada
Huruf a, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota memberitahukan kepada Partai Politik bahwa
Surat Keterangan Sehat tersebut dinyatakan MS dan tidak perlu
melakukan perbaikan dokumen.
8. Masukan dan Tanggapan Masyarakat sebagaimana Peraturan KPU
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa tanggapan masyarakat terhadapo
Daftar Calon sementara (DCS) dapat dilakukan pada tanggal 12 s/d 21
Agustus 2018. Bahwa Pada tanggal 20 Agustus 2018 terdapat Masukan
Dan Tanggapan Masyarakat(Bukti T.13) terhadap Daftar Calon
Sementara (DCS) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo
tentang Keabsahan Surat Keterangan Sehat Jasmani dari 5 (lima) orang
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo terdiri dari : Abd Gawi Djafar, Rustam
Bokings, Djumlian B. Onto, Suharni Djabani dan Siti Rohmah.
9. Penyampaian Surat ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berkenaan
dengan Tanggapan Masyarakat.
a. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 KPU Kabupaten Boalemo
meminta klarifikasi kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Kabupaten Boalemo atas masukan dan/atau tanggapan dari
masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo melalui Surat KPU
Kabupaten Boalemo Nomor: 131/PL.01.4-SD/7502/KPU
Kab/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018 (Bukti T.14) tentang
permintaan klarifikasi atas masukan dan/atau tanggapan dari
masyarakat.
b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 KPU Kabupaten
Boalemo mendatangi Kantor Sekretariat Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) Kabupaten Boalemo dan bertemu langsung dengan Abd. Gawi
Djafar selaku Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten
Boalemo yang menyatakan bahwa seluruh Calon Anggota DPRD
Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten
Boalemo telah memenuhi semua persyaratan calon sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku (Bukti T.15) hal ini
sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pasal 24 ayat (1) “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik
atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap Daftar
Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya
masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat”
c. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 KPU Kabupaten Boalemo
menyampaikan Surat pemberitahuan kepada Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo melalui Surat Nomor : 135 /
PL.01.4-SD / 7502 / KPU-Kab / VIII / 2018 tentang batas akhir
penyampaian klarifikasi (Bukti T.16) sebagaimana ketentuan PKPU
Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 24 Ayat (3)
”Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil
klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis
kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
paling lama 3 (tiga) Hari setelah permintaan klarifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1);
10. Jawaban Partai Politik Atas Tanggapan Masyarakat.
Bahwa Pada tanggal 31 Agustus 2018 Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) Kabupaten Boalemo menyampaikan klarifikasi melalui Surat
Nomor : 03-DPC/PKB-Kab.Boalemo/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus
2018 yang menyatakan bahwa seluruh Calon Anggota DPRD
Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten
Boalemo telah memenuhi semua persyaratan calon sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku (Bukti T.17). Hal ini sesuai
ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pasal 24 Ayat (3) “Pimpinan Partai Politik sesuai
tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari setelah
permintaan klarifikasi.
11. Permintaan Data Indeks Kerawanan Pemilu serta Pemberitahuan
Kunjungan Ke KPU kabupaten Boalemo oleh Bawaslu Kabupaten
Boalemo.
a. Bahwa Pada tanggal 27 Agustus 2018 terdapat Surat dari Bawaslu
Kabupaten Boalemo Nomor : 002/K.GO.01/ PM.00.01/VIII/2018
tertanggal 26 Agustus 2018 tentang Permintaan data indeks
kerawanan pemilu serta pemberitahuan kunjungan ke KPU
Kabupaten Boalemo. (Bukti T.18) Terkait dengan surat Bawaslu
Kabupaten Boalemo tersebut, KPU Kabupaten Boalemo
menyampaikan data dimaksud dengan Surat KPU Kabupaten
Boalemo Nomor : 134/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018
tanggal 29 Agustus 2018 tentang penyampaian data (Bukti T.19).
Hal yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Boalemo diantaranya
adalah terdapat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo yang
memasukan Surat Keterangan Sehat Jasmani dalam bentuk scan
sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari : Abd Gawi Djafar, Rustam
Bokings, Djumlian B. Onto, Suharni Djabani, dan Siti Rohmah
b. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Komisioner
Bawaslu Kabupaten Boalemo melakukan kunjungan ke Kantor KPU
Kabupaten Boalemo dan memberikan petunjuk untuk tidak
melampaui kewenangan dalam hal memutuskan Status Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Bakal Calon dari Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo yang memasukan
Surat Keterangan Sehat Jasmani dalam bentuk Scan
c. Bahwa Pada tanggal 30 Agustus 2018 Bawaslu Kabupaten Boalemo
mengirimkan Surat Nomor : 001/K.GO.01/PM.00.02/VIII/2018 ke
KPU Kabupaten Boalemo yang merekomendasikan kepada KPU
Kabupaten Boalemo agar melaksanakan sesuai dengan mekanisme
dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (Bukti T.20).
12. Penyampaian Surat ke Bawaslu Kabupaten Boalemo berkenaan
dengan Tanggapan Masyarakat.
Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 KPU Kabupaten Boalemo
memberitahukan sekaligus meminta petunjuk dan arahan kepada
Bawaslu Kabupaten Boalemo melalui Surat Nomor : 141/PL.01.4-
SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018 (Bukti T.21) tentang adanya masukan
dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap Daftar Calon
Sementara (DCS) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo
yang memasukan Surat Keterangan Sehat Jasmani dalam bentuk scan
sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari : Abd Gawi Djafar, Rustam
Bokings, Djumlian B. Onto, Suharni Djabani, dan Siti Rohmah.
13. Jawaban Bawaslu Kabupaten Boalemo Atas Tanggapan Masyarakat.
a. Bahwa pada tanggal 01 September 2018 Bawaslu Kabupaten
Boalemo merekomendasikan melalui Surat Nomor : 002/
K.GO.01/PM.00.02/ VIII/2018 tanggal 01 September 2018 untuk
tetap merujuk pada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten
BoalemoNomor : 001/K.GO.01/ PM.00.02/VIII/2018 tertanggal 30
Agustus 2018 yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten
Boalemo agar melaksanakan sesuai dengan mekanisme dan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boalemo melalui
surat Nomor : 001/K.GO.01/ PM.00.02/VIII/2018 tertanggal 30
Agustus 2018 dan Surat Nomor : 002/ K.GO.01/PM.00.02/
VIII/2018 tertanggal 01 September 2018, maka pada tanggal 3
September 2018 KPU Kabupaten Boalemo melakukan rapat
atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap
Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Kabupaten Boalemo terkait langkah-langkah yang harus ditempuh
sebagaimana ketentuan Peraturan yang berlaku.
c. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boalemo dan
klarifikasi dari Pimpinan Partai kebangkitan Bangsa (PKB)
Kabupaten Boalemo, maka KPU Kabupaten Boalemo melakukan
koordinasi dengan Polres Boalemo sebagaimana ketentuan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 254
“Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen
atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi
bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk
menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan” dan sesuai PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pasal 30 Ayat (1) “Dalam hal ditemukan dugaan
telah terjadi pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen
palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi
dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatan untuk
menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.
d. Bahwa Pada tanggal 3 September 2018 KPU Kabupaten Boalemo
mengirimkan Surat ke Polres Boalemo melalui Surat KPUKabupaten
Boalemo Nomor 146/PL.01.4.SD/7502/KAB.Kab/IX/2018 Tanggal
03 September 2018 tentang Pemberitahuan Koordinasi terkait atas
masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap Daftar
Calon Sementara (DCS) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Kabupaten Boalemo.
e. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Boalemo memberitahukan hasil
koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boalemo dengan
Pihak Polres Boalemo kepada Bawaslu Kabupaten Boalemo melalui
SuratNomor :147/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 5
September 2018. Hal ini sesuai ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Pasal 30 Ayat (2) “Koordinasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
14. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana Peraturan KPU
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor
7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 14 s/d 20
September 2018.Bahwa KPU Kabupaten Boalemo melaksanakan
Rapat Pleno Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
berdasarkan Berita Acara Nomor : 67/PK.01-
BA/7502/KPU.Kab/IX/2018 pada tanggal 20 September 2018 (Bukti
T.22) dan menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
Boalemo pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) Kabupaten Boalemo yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap
(DCT) sebanyak 10 (sepuluh) orang sebagaimana tertuang dalam
Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor : 12/HK.03.1-
Kpt/7502.KPU.Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 dari Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo (Bukti T.23)
15. Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT).
a. Setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD
Kabupaten Boalemo, KPU Kabupaten Boalemo dilaporkan oleh
Bawaslu Kabupaten Boalemo telah melakukan Pelanggaran
Administrasi Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo yang
dicatat dalam Buku Register Nomor :
03/TM/PL/ADM/Prov/29.00/X/2018.
b. Dan pada tanggal 13 November 2018 Majelis Sidang Bawaslu
Provinsi Gorontalo membacakan Putusan atas perkara Nomor :
03/TM/PL/ADM/Prov/29.00/X/2018 (Bukti T.24) yang terdiri dari
:
b.1 memerintahkan kepada KPU Kabupaten Boalemo untuk
melakukan perbaikan terhadap Keputusan KPU Kabupaten
Boalemo terkait dengan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Pemilu Tahun 2019,
khususnya yang didaftarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) Kabupaten Boalemo Daerah Pemilihan 1 (Mananggu,
Botumoito,Tilamuta) karena Tidak Memenuhi Syarat sebagai
Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Pemilu Tahun 2019
atas nama : Abd Gawi Djafar, Rustam Bokings, Djumlian B.
Onto dan Suharni Djabani
b.2 memerintahkan kepada KPU Kabupaten Boalemo untuk
menjalankan putusan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
putusan ini dibacakan.
b.3 KPU Kabupaten Boalemo menjalankan putusan Bawaslu
Provinsi Gorontalo pada tanggal 15 November 2018 dengan
menerbitkan Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Boalemo
Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/7502/KPU.Kab/XI/2018 tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boalemo Nomor : 12/HK.03.1-
Kpt/7502/KPU.Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon
Tetap Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. (Lampiran SK
Perubahan Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/7502/KPU.Kab/XI/2018)
dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo
(Bukti T.25)
Tanggapan teradu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu :
1. Bahwa Teradu 1, Teradu 2, dan Teradu 3, dalam hal ini Ketua dan
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo menolak dengan
tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan sebagaimana tertuang
dalam materi pengaduan;
2. Bahwa KPU Kabupaten Boalemo telah melaksanakan Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang
kemudian dijabarkan secara teknis dalam Peraturan KPU Nomor 5
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sah dan
mengikat;
3. KPU Kabupaten Boalemo dalam melaksanakan setiap Tahapan Pemilu
Tahun 2019 khususnya Tahapan Pencalonan selalu melibatkan Pihak
Bawaslu Kabupaten Boalemo dan Partai Politik Se-Kabupaten Boalemo.
Dan pada pelaksanaannya KPU Kabupaten Boalemo tidak pernah
melakukan pelanggaran pemilu;
4. Bahwa untuk mendalilkan sebagaimana poin diatas, pihak Teradu yang
diwakili oleh Teradu 1 secara resmi melayangkan surat sebanyak 2
(dua) kali kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten
Boalemo yakni :
a. Pertama pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan Nomor Surat :
134/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018 terkait perihal
penyampaian data;
b. Kedua pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan Nomor Surat :
141/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018 terkait perihal
Pemberitahuan adanya tanggapan masyarakat.
5. Bahwa sebagaimana balasan Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
Kabupaten Boalemo Nomor : 001/K.GO.01/PM.00.02/VIII/2018 tanggal
30 Agustus 2018 terkait perihal Rekomendasi oleh Badan Pengawas
Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Boalemo lebih menitik beratkan pada
ketentuan yang berlaku dan tidak mencampuri dan atau masuk pada
fungsi dan domain Pihak Lembaga lain yang pada pokoknya pihak
Teradu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum hanya sebagai
administrasi bukan untuk melakukan Justice sah atau tidak sah-nya
dokumen syarat calon yang diajukan oleh Calon Legislatif Kabupaten
Boalemo melalui Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dalam hal ini
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo, Dokumen syarat
calon dimaksud pula diterbitkan oleh instansi oleh Instansi lain
sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada
Instansi dimaksud dan Balasan Surat Nomor:
002/K.GO.01/PM.00.02/VIII/2018 tanggal 1 September 2018 perihal
merekomendasi kepada KPU Kabupaten Boalemo untuk tetap merujuk
pada Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boalemo Nomor:
001/K.GO.01/PM.00.02/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
6. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019, dimana pada hal dimaksud telah dibuka ruang bagi
masyarakat untuk memberikan tanggapan secara resmi dan oleh
Teradu hal ini diteruskan kepada Partai Politik untuk
menanggapi/klarifikasi atas tanggapan masyarakat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pengadu dalam materi yang
menerangkan tindakan dan kelalaian Teradu 1, Teradu 2, dan Teradu
3, dalam hal ini Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Boalemo, atas verifikasi perbaikan, kelengkapan dan keabsahan
dokumen Syarat Calon Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo
pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Kebangkitan Bangssa
(PKB) Kabupaten Boalemo yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar
Calon Sementara (DCS) dan kemudian menjadi Daftar Calon Tetap
(DCT) Anggota DPRD Kabupaten Boalemo adalah materi pengaduan,
yang kabur, tidak jelas sekaligus eror in persona karena tidak terdapat
hubungan hukum antara Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk men justice sah
atau tidaknya Dokumen Syarat Calon yang diterbitkan oleh Instansi
lain, sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang berlaku pada instansi dimaksud dengan Pihak Teradu sebatas
pemeriksaan administrasi atas kelengkapan dokumen syarat calon yang
dipersyaratkan untuk itu.
8. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pengadu atas Kelengkapan
Dokumen Syarat Calon yang diduga Hasil Scan dan bilamana hal ini
benar adanya, maka seyogyanya ini menjadi temuan Badan Pengawas
Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Boalemo pada saat KPU Kabupaten
Boalemo melaporkan adanya tanggapan masyarakat melalui Surat
KPU Kabupaten Nomor : 134/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018
tanggal 29 Agustus 2018 dan Nomor : 141/PL.01.4-SD/7502/KPU-
Kab/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk dijadikan sebagai
Temuan Pelanggaran Adminstrasi, namun yang terjadi saat itu temuan
pelanggaran administrasi yang oleh Badan Pengawas Pemilu
(BAWASLU) Kabupaten Boalemo dinyatakan, setelah pihak Teradu 1,
Teradu 2, dan Teradu 3 telah melaksanakan pengumuman pada tanggal
21 September s/d 23 september 2018 tentang Penetapan Daftar Calon
Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang salah satunya
adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo di 3 (tiga) Daerah
Pemilihan Kabupaten Boalemo. Sehingga dalil-dalil yang dikemukakan
oleh Pengadu dalam materi Pengaduannya tentang ketidak cermatan,
tidak telitinya serta tidak berlaku adil, Pihak Teradu 1, Teradu 2,
Teradu 3 dalam hal ini Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boalemo adalah pengaduan yang keliru dan salah alamat.
9. Bahwa KPU Kabupaten Boalemo melakukan Perubahan Daftar Calon
Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Boalemo melalui Keputusan KPU
Kabupaten Boalemo Nomor : 16/HK.03.2-Kpt/7502/KPU.Kab/XI/2018
tertanggal 15 November 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap
Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Pada Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019, hal ini semata-mata hanya menjalankan Putusan
Bawaslu Provinsi Gorontalo tertanggal 13 November 2018 yang amar
putusannya sebagai berikut :
a. memerintahkan kepada KPU Kabupaten Boalemo untuk melakukan
perbaikan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Boalemo tertanggal
20 September 2018 Nomor : 12/HK.03.2-
Kpt/7502/KPU.Kab/IX/2018 terkait dengan Penetapan
Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Boalemo
Pemilu Tahun 2019, khususnya yang didaftarkan oleh Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo Daerah Pemilihan 1
(Mananggu, Botumoito,Tilamuta) karena Tidak Memenuhi Syarat
sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo
Pemilu Tahun 2019 atas nama : Abd Gawi Djafar, Rustam Bokings,
Djumlian B. Onto dan Suharni Djabani;
b. memerintahkan kepada KPU Kabupaten Boalemo untuk
menjalankan putusan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan
ini dibacakan.
Sehingga pokok pengaduan oleh Pengadu dalam hal Pelanggaran Kode
Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu dalam hal ini
Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo adalah
pengaduan yang keliru dan salah alamat serta tidak berdasar (obscuur
libel).
[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka para Teradu
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
Bukti T-1 : Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
Bukti T-2 : Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Pemilu Tahun 2019
Nomor : 64/PL.01.4-Pu/KPU-Kab.027.436540/VI/2018 Tanggal
30 Juni 2018
Bukti T-3 : Registrasi Pengajuan Bakal Calon dan Tanda Terima Penerimaan
dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Pemilu Tahun
2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo
(Formulir Model TT.Pd DPRD Kabupaten)
Bukti T-4 : Lampiran Formulir Model BA.HP-DPRD Kabupaten tentang
Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Pada Pemilihan
Umum Tahun 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Kabupaten Boalemo
Bukti T-5 : Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Bukti T-6 : Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Syarat Calon dari
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo
Bukti T-7 : Berita Acara Nomor : 41/PK.01-BA/7502/KPU.kab/VII/2018
tentang Verifikasi Hasil Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan
Dokumen
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Model BA.HP Perbaikan DPRD Kabupaten)
bersama Lampirannya (Lampiran Model BA.HP Perbaikan DPRD
Kabupaten) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Bukti T-8 : Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018
Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Bukti T-9 : Surat KPU RI Nomor : 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tentang
Penjelasan Surat KPU Nomor : 620/PL.01.4-
SD/06/KPU/VI/2018
Bukti T-10 : Surat KPU RI Nomor : 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018
tentang Penjelasan Terhadap Surat KPU RI Nomor 627/PL.01.4-
SD/06/KPU/VI/2018
Bukti T-11 : Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018
Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan
Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar
Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota
Bukti T-12 : Surat KPU RI Nomor : 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018
tentang
Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Bukti T-13 : Surat Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara
(DCS)
Bukti T-14 : Surat KPU Kabupaten Boalemo ke Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) Kabupaten Boalemo Nomor : 131/PL.01.4-SD/7502/KPU-
Kab/VIII/2018 Tentang Permintaan Klarifikasi Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo atas Masukan
dan Tanggapan dari Masyarakat
Bukti T-15 : Dokumentasi Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan dari
Masyarakat di Sekretariat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Kabupaten Boalemo
Bukti T-16 : Surat KPU Kabupaten Boalemo ke Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) Kabupaten Boalemo Nomor : 135/PL.01.4-SD/7502/KPU-
Kab/VIII/2018 Tentang Batas Akhir Penyampaian Klarifikasi
Bukti T-17 : Surat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo
Nomor : 03-DPC/PKB-Kab.Boalemo/VIII/2018 Tanggal 26
Agustus 2018 Tentang Tanggapan Klarifikasi
Bukti T-18 : Surat Bawaslu Kabupaten Boalemo Nomor :
002/K.GO.01/PM.00.02/VIII/2018 Tanggal 26 Agustus 2018
Tentang Rekomendasi
Bukti T-19 : Surat KPU Kabupaten Boalemo ke Bawaslu Kabupaten Boalemo
Nomor : 134/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 29
Aguatus 2018 Tentang Penyampaian Data
Bukti T-20 : Surat Bawaslu Kabupaten Boalemo Nomor :
001/K.GO.01/PM.00.01/VIII/2018 Tanggal 30 Agustus 2018
Tentang Rekomendasi
Bukti T-21 : Surat KPU Kabupaten Boalemo ke Bawaslu Kabupaten Boalemo
Nomor : 141/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 31
Agustus 2018 Tentang Pemberitahuan Tanggapan Masyarakat
Bukti T-22 : Berita Acara Rapat Pleno dengan Agenda Penyusunan dan
Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Boalemo
Pemilu
Tahun 2019 Nomor : 67/PK.01-BA/7502/KPU.Kab/IX/2018
Bukti T-23 : Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor :
12/HK.03.1-Kpt/7502/KPU.Kab/IX/2018
Bukti T-24 : Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor :
03/TM/PL/ADM/Prov/29.00/X/2018
Bukti T-25 : Lampiran Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor
: 16/HK.03.1-Kpt/7502/KPU.Kab/XI/2018
[2.6] PETITUM TERADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai
berikut:
1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik
selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya
Keterangan Pihak Terkait:
Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Boalemo
1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018, 3 (Tiga) orang Komisioner Bawaslu
Kabupaten Boalemo selaku Pihak Terkait, yang dipimpin langsung oleh
Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo didampingi Staf HPP melakukan
kunjungan ke Pihak Teradu KPU Kabupaten Boalemo dalam rangka
melakukan Koordinasi terkait Permintaan Klarifikasi oleh KPU
Kabupaten Boalemo terhadap DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Kabupaten Boalemo atas adanya masukan dan tanggapan masyarakat
terkait Pemenuhan Dokumen Syarat Calon yakni Surat Keterangan Sehat
Jasmani terhadap 5 (Lima) orang Calon Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB).
2. Bahwa pada saat Koordinasi yang dilakukan tersebut, Bawaslu
Kabupaten Boalemo mempertanyakan langkah-langkah apa saja yang
diambil oleh Pihak Teradu KPU Kabupaten Boalemo atas masukan dan
tanggapan masyarakat yang dimaksud tersebut.
3. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Boalemo pada tanggal 30
Agustus 2018 menyurati Pihak Teradu KPU Kabupaten Boalemo dengan
Nomor : 001/K.GO.01/PM.00.02/VIII/2018 perihal Rekomendasi terkait
dengan Surat KPU Kabupaten Boalemo Nomor : 134/PL.01.4-
SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus tentang
Penyampaian Data dan Surat KPU Kabupaten Boalemo Nomor
135/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus
tentang Permintaan Klarifikasi perihal Masukan dan Tanggapan
Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD
Kabupaten Boalemo serta Surat KPU Kabupaten Boalemo Nomor:
136/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018
tentang Permintaan Klarifikasi perihal atas Pengunduran Diri Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Daerah Pemilihan
Boalemo Dapil 3 atas nama Saudari Meifry Emjumlia, S.Tr.Par. yang
dalam Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boalemo tersebut,
menerangkan agar KPU Kabupaten Boalemo melaksanakan sesuai
dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(Bukti PT.1), (Bukti PT.2) dan (Bukti PT.3)
4. Bahwa berdasarkan Surat Rekemondasi yang dikeluarkan oleh Pihak
Terkait Bawaslu Kabupaten Boalemo dengan Nomor:
001/K.GO.01/PM.00.02/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 tersebut,
KPU Kabupaten Boalemo selaku Pihak Teradu pada tanggal 31 Agustus
2018 kembali melayangkan Surat Pemberitahuan Nomor : 141/PL.01.4-
SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018 yang disertai dengan Copian Lampiran
Surat atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat, yang isinya meminta
petunjuk dan arahan kepada Bawalsu Kabupaten terhadap 5 (Lima)
orang Calon Angota DPRD Kabupaten Boalemo yang berasal dari DPC
PKB Kabupaten Boalemo yang ternyata diduga “Tidak sempat atau tidak
mengurus sama sekali Surat Keterangan Sehat Jasmani”. (Bukti PT.4)
5. Bahwa terkait dengan Surat KPU Kabupaten Boalemo dengan Nomor :
141/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 31 Agustus 2018
perihal Pemberitahuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Boalemo selaku
Pihak Terkait kembali melayangkan Surat dengan Nomor :
002/K.GO.01/PM.00.02/VIII/2018 tertanggal 1 September 2018 tentang
Pemberitahuan kepada KPU Kabupaten Boalemo selaku Pihak Teradu
agar tetap merujuk pada Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Boalemo Nomor : 001/K.GO.01/PM.00.02/VIII/2018 tertanggal 30
Agustus 2018. (Bukti PT.5)
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Pihak Teradu KPU Kabupaten
Boalemo Nomor : 147/ PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 5
September 2018 perihal Pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten
Boalemo selaku Pihak Terkait, yang isinya menyampaikan bahwa KPU
Kabupaten Boalemo sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polres
Boalemo. Namun, Pihak Teradu KPU Kabupaten Boalemo dalam Surat
Pemberitahuan tersebut tidak menyebut Substansi atau tidak
menjelaskan secara rinci hasil koordinasi yang dilakukan tersebut
kepada Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Boalemo. (Bukti PT.6)
7. Bahwa berawal dari Informasi Awal ini, Pihak Terkait Bawaslu
Kabupaten Boalemo menindaklanjuti Peristiwa Tanggapan Masyarakat
tersebut dengan cara melakukan Investigasi sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 7
Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
Pemilihan Umum.
8. Bahwa dari hasil Investigasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait Bawaslu
Kabupaten Boalemo, ada Unsur Dugaan Pelanggaran Pemilu yang
dilakukan oleh 5 (Lima) orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo
tersebut yang diduga tidak memasukan Dokumen Syarat Calon berupa
Surat Keterangan Sehat Jasmani Asli di KPU Kabupaten Boalemo.
Sehingga Bawaslu Kabupaten Boalemo selaku Pihak Terkait menjadikan
ini sebagai Temuan Tindak Pidana Pemilu.
9. Bahwa dari hasil Temuan Tindak Pidana Pemilu terhadap 5 (Lima) orang
Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang kita proses tersebut
hingga sampai pada tahap Pembahasan Ketiga, pihak Kepolisian Polres
Boalemo dalam Paparanya menguraikan telah menemukan bukti baru
atas Dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten
Boalemo berupa Dokumen Hasil Ceklist Penerimaan Dokumen Perbaikan
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo tertanggal 6 Agustus
2018 dan Dokumen Formulir Model BA.HP tentang Berita Acara Pleno
KPU Nomor : 41/PK.01-BA/7502/KPU.Kab/VIII/2018 tertanggal 7
Agustus 2018. (Bukti PT.7) dan (Bukti PT.8)
10. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Boalemo dalam menangani
Tindak Pidana Pemilu terhadap 5 (Lima) orang Calon Anggota DPRD
Kabupaten Boalemo yang kita proses tersebut, Bawaslu Kabupaten
Boalemo pasca melakukan Pembahasan Ketiga yang menemukan
Dokumen Hasil Ceklist Penerimaan Dokumen Perbaikan Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Boalemo tertanggal 6 Agustus 2018 dan
Dokumen Formulir Model BA.HP tentang Berita Acara Pleno KPU Nomor :
41/PK.01-BA/7502/KPU.Kab/VIII/2018 tertanggal 7 Agustus 2018 juga
menjadikan Pelanggaran Administrasi KPU sebagai Temuan Dugaan
Pelanggaran Administrasi.
V. PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para
Teradu diduga tidak profesional dan tidak cermat dalam melakukan verifikasi
hasil perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Legislatif dari
PKB Kabupaten Boalemo atas nama Abd. Gawi Djafar dan Rustam Bokings
dengan menyatakan berkas dokumen pendaftaran Memenuhi Syarat dan
ditetapkan kedalam Daftar Calon Sementara (DCS), namun setelah penetapan
yang bersangkutan kedalam Daftar Calon Tetap (DCT), para Teradu melaporkan
kedua Calon Anggota Legislatif tersebut ke pihak kepolisian dengan dugaan
pemalsuan dokumen Syarat Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Boalemo.
Setelah melalui pemeriksaan kepolisian, Calon Anggota Legislatif Abd. Gawi
Djafar dan Rustam Bokings ditetapkan menjadi Tersangka, dijerat dengan Pasal
520 Jo 254 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dugaan pemalsuan
dokumen.
[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu pada pokoknya menolak
seluruh dalil aduan Pengadu. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada hari terakhir
pendaftaran yakni tanggal 17 Juli 2018. Pada tanggal 21 Juli 2018, para Teradu
menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal
calon PKB masih belum lengkap dan harus memperbaikinya pada masa
perbaikan tanggal 22-31 Juli 2018. PKB kembali menyerahkan perbaikan
administrasi daftar calon dan bakal calon pada hari terakhir masa perbaikan.
Dalam dokumen perbaikan, PKB mengganti 4 (empat) orang bakal calon yang
sebelumnya telah didaftarkan dengan nama-nama bakal calon anggota legislatif
yang baru. Pada masa verifikasi perbaikan daftar calon dan syarat calon tanggal
1-7 Agustus 2018, Tim Pokja menemukan adanya 5 (lima) orang bakal calon
legislatif dari PKB menggunakan Surat Sehat Jasmani dalam bentuk scan.
Sehingga Tim Pokja dalam ceklis penerimaan dokumen kelengkapan berkas
dinyatakan ada tapi tidak sah karena hasil scan. Para Teradu dalam
pembahasan Rapat Pleno menyatakan dokumen Surat Sehat Jasmani 5 (lima)
orang bakal calon legislatif dari PKB Memenuhi Syarat (MS). Hal tersebut
didasarkan pada pertimbangan antara lain pertama, para Teradu tidak dapat
mengklarifikasi langsung sesuai perintah peraturan perundang-undangan masa
klarifikasi terhadap dokumen yang diragukan hanya dapat dilakukan pada
tanggal 5 Juli-18 Juli 2018. Kedua, para Teradu bukanlah lembaga yang
berwenang untuk menilai keaslian dokumen. Ketiga, tidak ada ketentuan
perundang-undangan ataupun petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh KPU RI
yang mengatur secara eksplisit menyatakan dokumen surat sehat jasmani harus
ditandatangani asli dan cap basah instansi yang berwenang. Para Teradu
menetapkan 10 (Sepuluh) Bakal Calon Anggota Legislatif dari PKB kedalam
Daftar Calon Sementara (DCS). Pada masa masukan dan tanggapan masyarakat
tanggal 12-21 Agustus 2018, adanya laporan masyarakat yang menduga 5 (lima)
Bakal Calon Anggota Legislatif dari PKB menggunakan Surat Sehat Jasmani
Palsu. Para Teradu menindaklanjuti dengan berkirim surat kepada PKB dengan
Surat Nomor: 131/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 26 Agustus
2018 dan mengklarifikasi langsung ke sekretariat PKB. Dalam Surat Balasan
Nomor: 03-DPC/PKB-Kab.Boalemo/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018, PKB
menyatakan bahwa semua dokumen persyaratan calon legislatif telah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. Atas keraguan tersebut, para Teradu
menyurati Bawaslu Kabupaten Boalemo dengan Surat Nomor: 134/PL.01.4-
SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dan Surat Nomor:
141/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang pada
pokoknya meminta pertimbangan Bawaslu Kabupaten Boalemo terkait laporan
masyarakat terkait kelima Bacaleg PKB tersebut. Bawaslu Kabupaten Boalemo
dalam surat balasannya Nomor: 001/K.GO.01/PM.00.02/VIII/2018 tanggal 30
September 2018 dan Surat Nomor: 002/ K.GO.01/PM.00.02/ VIII/2018 tanggal
1 September 2018 merekomendasikan untuk melaksanakan sesuai dengan
mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Para Teradu
berkordinasi dengan Pihak Kepolisian dengan Surat Nomor
146/PL.01.4.SD/7502/KAB.Kab/IX/2018 tanggal 3 September 2018 dan
melaporkan hasilnya kepada Bawaslu Kabupaten Boalemo. Para Teradu
menetapkan 10 (Sepuluh) Bakal Calon Legislatif dari PKB ke dalam Daftar Calon
Tetap (DCT) dengan Keputusan Nomor: 12/HK.03.1-Kpt/7502.KPU.Kab/IX/2018
tanggal 20 September 2018. Setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
Bawaslu Kabupaten Boalemo melaporkan para Teradu kepada Bawaslu Provinsi
Gorontalo karena diduga telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
Setelah melaksanakan Sidang Sengketa, Bawaslu Provinsi mengeluarkan
Putusan Nomor: 03/TM/PL/ADM/Prov/29.00/X/2018 tanggal 13 November
2018 dengan amar memerintahkan para Teradu untuk melakukan perbaikan
terhadap Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan mencoret Abd
Gawi Djafar, Rustam Bokings, Djumlian B. Onto dan Suharni Djabani dari Calon
Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Pemilu Tahun 2019. Para Teradu telah
melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan mengoreksi
Keputusan Nomor: 12/HK.03.1-Kpt/7502.KPU.Kab/IX/2018 dan menerbitkan
Keputusan Nomor: 16/HK.03.1-Kpt/7502/KPU.Kab/XI/2018 tanggal 15
November 2018.
[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta
yang terungkap dalam sidang pemeriksaan. Para Teradu mengakui, pada tanggal
6 Agustus 2018, Tim Pokja telah menyerahkan formulir ceklis penerimaan
dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo, yang isinya
menyatakan 5 (lima) orang bakal calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari
PKB menggunakan Surat Keterangan Sehat Jasmani dalam bentuk scan,
sehingga status dokumen dinyatakan ada dan tidak sah. Dokumen hasil
verifikasi Pokja tersebut digunakan sebagai bahan pleno dimana Para Teradu
menyatakan tidak bisa melakukan klarifikasi karena berdasarkan jadwal dan
tahapan, kegiatan verifikasi terhadap kelengkapan dan/atau keabsahan
dokumen syarat calon dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 18 Juli 2018.
Tanpa melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang, para Teradu
berkesimpulan surat keterangan kesehatan untuk 5 (lima) orang bakal calon
dinyatakan memenuhi syarat. Para Teradu menyampaikan hasil verifikasi
kelengkapan syarat calon dari PKB disampaikan pada tanggal 21 Juli 2018.
Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018 yakni hari terakhir masa perbaikan, PKB
menyampaikan perbaikan dokumen dan melakukan penggantian calon sebanyak
4 (empat) orang. Para Teradu melakukan penelitian terhadap pemenuhan syarat
calon pengganti dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan dituangkan dalam
Berita Acara Nomor: 41/PK.01-BA/7502/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus
2018. DKPP menilai alasan para Teradu tidak dapat diterima secara hukum dan
etika. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 8 ayat (1) huruf d, dan Pasal
18 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, KPU Kabupaten/Kota
mempunyai kewajiban moral dan hukum untuk memastikan kelengkapan dan
keabsahan dokumen syarat calon dengan cara melakukan klarifikasi kepada
puskesmas atau rumah sakit yang menerbitkan surat keterangan kesehatan
bakal calon. Alasan para Teradu tidak dapat melakukan klarifikasi karena
keterbatasan waktu justru membuktikan para Teradu tidak mampu menyusun
perencanaan kerja dan mengelola waktu secara efektif dan profesional. Lebih
dari itu, tindakan para Teradu menerima penggantian bakal calon sebanyak 4
(empat) orang dari PKB pada masa perbaikan tidak sesuai dengan ketentuan
Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 34 Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 yang intinya
mengatur penggantian bakal calon hanya dapat dilakukan untuk dua kondisi,
yaitu berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap bakal calon
terbukti melakukan tindak pidana atau meninggal dunia. Para Teradu tidak
dapat menjelaskan alasan mengapa pada masa perbaikan para Teradu menerima
penggantian calon dari PKB. Dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta pasca
penetapan DCS, para Teradu menerima tanggapan masyarakat bahwa Bakal
Calon Anggota Legislatif dari PKB menggunakan Surat Keterangan Sehat
Jasmani yang diduga palsu. Para Teradu menindaklanjuti klarifikasi kepada PKB
dengan mengirimkan surat Nomor 131/PL.01.4-SD/7502/KPU-Kab/VIII/2018
tanggal 26 Agustus 2018. Surat tersebut direspon oleh PKB dengan Nomor: 03-
DPC/PKB-Kab.Boalemo/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang menerangkan
bahwa semua dokumen persyaratan calon legislatif telah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Hasil klarifikasi kepada PKB tersebut
digunakan oleh para Teradu untuk menyimpulkan dokumen syarat kesehatan
bakal calon tetap dinyatakan memenuhi syarat. DKPP menilai sikap dan
tindakan para Teradu dalam melaksanakan tugas verifikasi pemenuhan syarat
calon dari PKB hanya sekedar menggugurkan syarat formil mengesampingkan
kepastian keabsahan surat keterangan kesehatan bakal calon. Memperhatikan
kronologis permasalahan pemenuhan syarat kesehatan bakal calon dari PKB
tersebut di atas, seharusnya para Teradu lebih cermat dan hati-hati dalam
mengambil keputusan. Pada tahapan tanggapan masyarakat seharusnya dapat
digunakan secara optimal oleh para Teradu untuk melakukan klarifikasi kepada
puskesmas atau rumah sakit yang pada masa verifikasi tahap pertama urung
dilakukan oleh para Teradu karena alasan keterbatasan waktu. Berdasarkan
keterangan sepihak dari PKB, para Teradu menetapkan Bakal Calon atas nama
Abd. Gawi Djafar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Boalemo
melalui Keputusan Nomor 12/HK.03.1-Kpt/7502.KPU.Kab/IX/2018. Setelah
penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Bawaslu Kabupaten Boalemo melaporkan
para Teradu kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo karena diduga melakukan
Pelanggaran Administrasi Pemilu. Setelah melaksanakan Sidang Sengketa,
Bawaslu Provinsi mengeluarkan Putusan Nomor:
03/TM/PL/ADM/Prov/29.00/X/2018 tanggal 13 November 2018 yang
memerintahkan mencoret Abd Gawi Djafar, Rustam Bokings, Djumlian B. Onto
dan Suharni Djabani dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Boalemo
Pemilu Tahun 2019. Melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo para
Teradu mengoreksi Keputusan Nomor: 12/HK.03.1-Kpt/7502.KPU.Kab/IX/2018
dan menerbitkan Keputusan Nomor: 16/HK.03.1-Kpt/7502/KPU.Kab/XI/2018
tanggal 15 November 2018. DKPP menilai para Teradu tidak menggunakan
kewenangannya untuk melakukan koreksi secara internal sementara ketentuan
peraturan perundang-undangan dan tahapan Pemilu memberikan ruang kepada
para Teradu, antara lain pada tahap tanggapan masyarakat dan koreksi pasca
penetapan DCT sebagaimana dimaksud pada surat edaran KPU yang mengatur
tata cara koreksi DCT. Selain itu, para Teradu tidak secara cermat memahami
ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang pada
pokoknya memberi wewenang kepada para Teradu melakukan tindakan hukum
dalam hal terdapat bakal calon diduga melakukan pemalsuan dokumen KPU
Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian dan disampaikan
kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Tindakan para Teradu
terbukti melanggar prinsip kecermatan, profesional yang mengakibatkan tahapan
Pemilu tidak efektif, tidak memberi kepastian hukum dan menimbulkan
ketidakadilan. Para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a
dan f dan Pasal 17 huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil aduan
Pengadu terbukti, jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP.
[4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan.
