Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 73/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 111/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 73/DKPP-PKE- VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

[1.1] PENGADU 1. Nama : Rais Susanto Nango Pekerjaan : Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat Provinsi Gorontalo Alamat : Jl. Jendral Sudirman, No. 111, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu I; 2. Nama : Anton Abdullah S.Pd Pekerjaan : Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Rakyat Anti Korupsi Alamat : Jl. Sarini Abdullah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Pengadu II; 3. Nama : Suhendra Towapo Pekerjaan : Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Masyarakat Peduli Demokrasi Alamat : Jl. Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Pengadu III;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Amir Dj Koem Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Boalemo Alamat : Jl. Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Jan F. Tuna Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Boalemo Alamat : Jl. Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Noldi Biya Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Boalemo Alamat : Jl. Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Herman Barter Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Boalemo Alamat : Jl. Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Asri Djibu Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Boalemo Alamat : Jl. Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan para Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan para Saksi; Mendengar keterangan pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 14 Maret 2017 telah mengajukan pengaduan dengan menguraikan pokok-pokok aduan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016, Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo telah melakukan penarikan legalisir ijazah Paket C Darwis Moridu, Nomor 420/795/DISPENDIK/X/2016, yang merupakan Calon Bupati Boalemo 2017- 2022. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014, Pasal 2 ayat (5) “ Bahwa pengesahan fotokopi ijazah Paket C dan Surat Pengganti ijazah Paket C yang dikeluarkan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan” ; 2. Bahwa legalisir ijazah Paket C yang digunakan oleh Darwis Moridu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Bab II Pasal 11 ayat (5), dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016; 3. Bahwa Darwis Moridu terlibat dalam tindak pidana penganiayaan yang menewaskan Awis bin Idrus. Seharusnya Darwis Moridu tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Boalemo karena tindakannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Para Teradu tidak melakukan verifikasi SKCK yang dikeluarkan oleh Polres Boalemo; 4. Bahwa para Teradu tidak mengindahkan Surat Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Boalemo untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap Darwis Moridu yang diduga bermasalah dan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Boalemo; 5. Bahwa para Teradu telah menerima transfer uang sejumlah Rp. 2000.000 untuk meloloskan salah satu pasangan calon perorangan. Para Teradu tidak melakukan verifikasi KTP dukungan calon yang merupakan persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan/independent. [2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memberhentikan para Teradu dalam jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boalemo; [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: BUKTI KETERANGAN P-1 Fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas, Darwis Moridu, tertanggal 15 Mei 2015; P-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016; P-3 Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Boalemo Nomor 420/795/DISPENDIK/X/2016, perihal Penarikan Legalisir Ijazah, tertanggal 20 Oktober 2016; P-4 Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Boalemo Nomor 54/PANWASLIH- KAB/BLM/IX/2016, perihal Penerusan Laporan/Tanggapan Masyarakat, tertanggal 30 September 2016; P-5 Fotokopi Tanda Terima Berkas Nomor 01/SENGKETA/PANWASLU/PILBUP- WABUP/X/2016, tertanggal 26 Oktober 2016; P-6 Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Police Record Nomor SKCK/YANMAS/880/IX/2016/Dit Intelkam, tertanggal 19 September 2016; P-7 Fotokopi Rekening Koran; Selain itu, Pengadu juga mengajukan saksi yaitu Ronald Kaligi, Sumarni Karim, Ilyas Dukalang, Muhammad Ronal, Abdul Waris, Yusdi Manto, Yurizal Abdurrahman, pada persidangan tanggal 5 Mei 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Abdul Waris (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo)  Saksi menerangkan tidak berada di luar daerah pada saat proses penandatanganan legalisir ijazah Darwis Moridu. Saksi menerangkan baru mengetahui penandatangan legalisir ijazah harus dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan setelah terjadi demonstrasi.  Saksi menerangkan setelah mengetahui hal tersebut langsung memanggil Sekretaris Dinas dan mempertanyakan mengenai perihal yang menjadi tuntutan massa pada waktu itu.  Saksi juga mempertanyakan kepada Sekretaris Dinas terkait penandatanganan legalisir ijazah Darwis Moridu. Sekretaris membenarkan bahwa ia yang menandatangani legalisir ijazah tersebut.  Saksi memberikan penjelasan kepada Sekretaris Dinas bahwa dulu hal tersebut diperbolehkan, tetapi saat ini tidak.  Saksi menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 ijazah Paket C harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan.  Saksi menerangkan tidak memberikan kuasa kepada Sekretaris Dinas terkait penandatangan legalisir ijazah Darwis Moridu. Yusdi Manto (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo)  Saksi menerangkan tidak mengetahui mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014.  Saksi tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan melanggar peraturan. Saksi menerangkan sepanjang yang diketahui bahwa ia yang selalu menandatangani legalisir.  Saksi menerangkan tidak berada ditempat ketika para Teradu datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo. Pada saat itu hanya Herlina yang berada di Kantor.  Saksi membenarkan dirinya yang menandatangani legalisir tetapi tidak ingat waktunya. Ilyas Dukalang  Saksi menerangkan 4 (empat) kali turun ke KPU Kabupaten Boalemo dan Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo bersama demonstran. Saksi mempertanyakan mengenai permasalahan legalisir ijazah Paket C Darwis Moridu.  Saksi memperlihatikan Peraturan Menteri Pendidikan kepada Kepala Dinas. Hal ini bertujuan agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.  Saksi menerangkan tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh para Teradu sampai dengan saat penetapan Pasangan Calon pada tanggal 24 Oktober 2016.  Saksi menerangkan administrasi persyaratan Darwis Moridu selaku Calon Bupati Kabupaten Boalemo 2017-2022 cacat prosedur.  Saksi menerangkan para Teradu tidak pernah menyampaikan surat perihal perbaikan berkas kepada Darwis Moridu.  Saksi menerangkan sudah menyampaikan surat kepada Panwaslih Kabupaten Boalemo untuk menindaklanjuti hal tersebut. Saksi menganggap tidak ada itikad baik dari para Teradu.  Saksi menerangkan menyampaikan 2 (dua) surat kepada KPU Kabupaten Boalemo yaitu permasalahan riwayat pendidikan Darwis Moridu dan legalisir ijazah.  Saksi menerangkan para Teradu melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo hanya terkait permasalahan keabsahan ijazah. Padahal yang menjadi pertanyaan bukan terkait ijazah. Saksi menerangkan ijazah Darwis Moridu adalah sah.  Saksi menerangkan surat tanggal 17 Oktober 2016 ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo. Surat tersebut dimaksudkan agar Kepala Dinas mengeluarkan pencabutan legalisir ijazah Darwis Moridu. Ronald Kaligi  Saksi menerangkan persoalan Darwis Moridu sudah pernah dilaporkan ke Panwaslih Kabupaten Boalemo. Saksi menerangkan Yurizal Abdurrahman selaku anggota PPS Tangkobu sudah divonis 3 tahun. Saksi menerangkan dalam persidangan terungkap hubungan antara Yurizal Abdurrahman, Yunus Pardude, dan Herman Batter.  Saksi menerangkan pertemuan tersebut bermula di toko milik Sumarni. Pada fakta persidangan pembicaraan tersebut bertujuan untuk meloloskan pasangan UNGGUL. Yunus Pardude mencoba mempengaruhi Yurizal Abdurrahman agar tidak melakukan verifikasi faktual syarat dukungan. Yurizal Abdurrahman  Saksi menerangkan pada tanggal 22. Saksi bertemu Yunus Pardude di tempat Sumarni. Saksi mengetahui Yunus Pardude mentransfer uang sejumlah 2 juta.  Saksi menerangkan Yunus Pardude adalah Azis. Saksi menanyakan kepada Yunus Pardude “ apakah anggota KPU?” Yunus hanya menyatakan tenang saja.  Saksi menerangkan tidak mengetahui pembicaraan selebihnya yang dilakukan oleh Yunus Pardude. Sumarni Karim  Saksi merupakan agen BRI Link. Saksi menerangkan siapapun mentransfer diterima. Saksi mengenal Yunus Pardude sebagai tetangga. Saksi tidak mengetahui tujuan Yunus Pardude menstransfer uang kepada Herman Batter.  Saksi tidak mengenal Herman Batter. Saksi hanya pernah mendengar Herman Batter seorang anggota KPU Kabupaten Boalemo.  Saksi melihat Yusrizal berbicara dengan Yunus Pardude. Saksi membenarkan Yunus Pardude mentransfer uang 2 juta.  Saksi menerangkan sudah pernah dipanggil Panwas Kecamatan Paguyaman untuk diklarifikasi. Saksi mencoba ke Bank, tetapi pihak Bank tidak bisa memberikan rekening koran tersebut.  Saksi menerangkan karena ada surat dari Panwas Kecamatan Paguyaman, kemudian oleh BRI diarahkan ke Kantor Cabang di Paguyaman. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU [2.4] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP pada 21 April 2017 dan 5 Mei 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap penarikan legalisir ijazah Paket C Darwis Moridu yang dilakukan oleh Diknas Kabupaten Boalemo, tertanggal 20 Oktober 2016, tidak mempengaruhi sah atau tidak legalisir ijazah Paket C Darwis Moridu, karena tindakan penarikan tersebut dilakukan setelah melewati masa tahapan penelitian perbaikan syarat calon yang dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 11 Oktober 2016. Sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, dan Keputusan KPU Kabupaten Boalemo/Pilbup/0274.436540/V/2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, dan ijazah Paket C Darwis Moridu telah melalui proses tahapan verifikasi dan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat. Para Teradu telah melakukan klarifikasi faktual ke Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boalemo dan ke Pusal Kegiatan Belajar Melati (PKM Melati) Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. Para Teradu tidak memiliki kapasitas untuk mempermasalahkan pejabat yang menandatangani legalisir fotokopi ijazah Paket C Darwis Moridu; 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 “ Fotocopy ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c” . Ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 “ fotocopy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c” . Sebagaimana ketentuan tersebut, tidak ada satu pun yang menyebutkan yang harus melegalisasi adalah Kepala Dinas atau pejabat tertentu, sehingga para Teradu hanya memastikan legalisasi dilakukan oleh instansi yang berwenang; 3. Bahwa terhadap penarikan legalisir ijazah Paket C dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Darwis Moridu yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo tanggal 20 Oktober 2016 tidak mempengaruhi sah atau tidaknya legalisir ijazah Paket C Darwis Moridu. Tindakan penarikan tersebut dilakukan di luar tahapan dan ijazah Paket C Darwis Moridu telah melalui proses tahapan verifikasi dan klarifikasi; 4. Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boalemo dan Pusat Kegiatan Belajar Melati (PKM Melati) Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo menyatakan ijazah Paket C Darwis Moridu adalah sah. Hal ini berdasarkan Berita Acara Nomor 35b/BA/KPU Kab. Boalemo/027.436540/IX/2016 dan Berita Acara Nomor 35a/BA/KPU Kab. Boalemo/027.436540/IX/2016. Para Teradu berpendapat ijazah tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Jo Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pencalonan Pemilihan Gubernur, sehingga terhadap ijazah Paket C Darwis Moridu telah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dalam tahapan perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon serta tanggapan masyarakat pada 29 September 2016 sampai dengan 1 Oktober 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat. 5. Bahwa pengaduan Pengadu sebelumnya juga telah melalui proses sengketa di Panwaslih Kabupaten Boalemo, PT TUN Nomor 17/G/Pilkada/2016/PT TUN.MKS Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 571/K/TUN/Pilkada/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan tindakan para Teradu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Bahwa mengenai berkas syarat Calon Darwis Moridu yaitu SKCK Nomor SKCK/YANMAS/880/IX/2016/Dit intelkam yang di dalamnya memuat pernah terlibat dalam kegiatan kriminal seperti yang tercantum pada Pasal 351 ayat (1) KUHP. Perlu dijelaskan bahwa dalam ketentuan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 huruf i menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela adalah judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzinah, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, sehingga tindakan para Teradu telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan; 7. Bahwa para Teradu telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih Kabupaten Boalemo Nomor 54/Panwaslih-KAB/BLM/IX/2016 tanggal 30 September 2016 dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi ijazah Paket C ke instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo; 8. Bahwa tidak benar pengaduan Pengadu yang menyatakan para Teradu telah menerima transfer sejumlah Rp. 2.000.000 untuk meloloskan salah satu pasangan calon perseorangan. Para Teradu menerangkan tidak ada satu pun bukti yang membuktikan hal tersebut. Para Teradu telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan pernyataan dukungan. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 20/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/V/2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 yang menjelaskan sebagai berikut: a. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran dilaksanakan pada tanggal 6-10 Agustus 2016. b. Penelitian Administrasi dan Analisis Dukungan Ganda dilaksanakan pada tanggal 7-20 Agustus 2016. c. Penelitian Faktual di tingkat desa dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2016 - 6 September 2016. Penelitian Hasil Perbaikan: a. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran dilaksanakan pada tanggal 29 September 2016 - 3 Oktober 2016. b. Penelitian Administrasi dan Analisis Dukungan Ganda dilaksanakan pada tanggal 29 September 2016 - 9 Oktober 2016. c. Penelitian Faktual di tingkat desa dilaksanakan pada tanggal 12-17 Oktober 2016. [2.5] PETITUM Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menolak pokok Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil- adilnya. [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: BUKTI KETERANGAN T-1 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 35a/BA/KPU Kab.Boalemo/027.436540/IX/2016, tertanggal 30 September 2016; T-2 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 35b/BA/KPU Kab.Boalemo/027.436540/IX/2016, tertanggal 30 September 2016; T-3 Fotokopi Ijazah Paket C Darwis Moridu; T-4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; T-5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; T-6 Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/880/IX/2016/Dit Intelkam, tertanggal 19 September 2016; T-7 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor 54/PANWASLIH-KAB/BLM/IX/2016, perihal Penerusan Laporan/Tanggapan Masyarakat, tertanggal 30 September 2016; T-8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; T-9 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 20/Kpts/KPU Kab.Boalemo/Pilbup/027.436540/IX/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 01/Kpts/KPU Kab.Boalemo/Pilbup/027.436540/V/2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, tertanggal 14 September 2016; T-10 Fotokopi Berita Acara Nomor 21/BA/KPU Kab. Boalemo/027.436540/VIII/2016, Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo, tertanggal 15 Agustus 2016; T-11 Fotokopi Berita Acara Nomor 22/BA/KPU Kab.Boalemo/027.436540/VIII/2016, Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo, tertanggal 17 Agustus 2016; T-12 Fotokopi Berita Acara Nomor 37/BA/KPU Kab. Boalemo/027.436540/X/2016, Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo, tertanggal 5 Oktober 2016; T-13 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016; T-14 Fotokopi Putusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Putusan Sengketa Nomor Permohonan 001/PS/GO.01/X/2016; T-15 Fotokopi Putusan Nomor 17/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS; T-17 Fotokopi Putusan Nomor 571 K/TUN/PILKADA/2016; T-18 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017. Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan saksi yaitu Sukarman Rahim selaku mantan Ketua Panwaslih Kabupaten Boalemo periode 2016-2017 pada tanggal 21 April 2017 dan 5 Mei 2017, sebagai berikut: Sukarman Rahim  Saksi menerangkan perkara penerimaan transfer kepada Herman Batter sudah menjadi temuan Panwaslih Kabupaten Boalemo. Panwaslih Kabupaten Boalemo sudah menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi kepada Herman Batter dan Aziz. Hasil klarifikasi memang tidak ada kepentingan untuk meloloskan pasangan calon tertentu.  Saksi menerangkan tidak ada relevansi transfer uang dengan diloloskan pasangan calon. Berdasarkan pernyataan Herman Batter hal tersebut merupakan persoalan pribadi dalam hal pinjam meminjam. Sama seperti pernyataan Aziz, uang tersebut dipinjam untuk membeli handphone, sehingga tidak ada relevansinya dengan pokok pengaduan Pengadu.  Saksi menerangkan berdasarkan klarifikasi, Azis meminjam uang tersebut untuk membeli handphone ketika di Jakarta, karena kebetulan Azis kekurangan uang. 1,5 juta sebenarnya, tetapi karena Azis memiliki uang lebih, pada saat pengembalian dikembalikan 2 juta.  Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016. Saksi berkesimpulan hal tersebut bukan merupakan bentuk pelanggaran pemilu.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur Tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “ DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri” .  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP” . [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “ Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP” .  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “ Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih” . [3.1.4] Bahwa para Pengadu adalah masyarakat yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh para Teradu. Pengadu yang mengadukan perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian para Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan a quo. Dalam hal ini para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang aduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boalemo diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakannya sebagai berikut: [4.1.1] Bahwa para Teradu telah meloloskan Darwis Moridu selaku Calon Bupati Boalemo 2017-2022. Padahal pada tanggal 20 Oktober 2016 Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo telah melakukan penarikan legalisir ijazah Paket C Darwis Moridu, Nomor 420/795/DISPENDIK/X/2016; [4.1.2] Bahwa Darwis Moridu terlibat dalam tindak pidana penganiayaan yang menewaskan Awis bin Idrus. Tindakan Darwis Moridu bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Para Teradu tidak melakukan verifikasi SKCK yang dikeluarkan oleh Polres Boalemo; [4.1.3] Bahwa para Teradu tidak mengindahkan Surat Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Boalemo untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap Darwis Moridu yang diduga bermasalah dan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Boalemo; [4.1.4] Bahwa para Teradu telah menerima transfer uang sejumlah Rp. 2000.000 untuk meloloskan salah satu pasangan calon perorangan. Para Teradu tidak melakukan verifikasi KTP dukungan calon yang merupakan persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan/independent. [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan para Pengadu; [4.2.1] Para Teradu menerangkan bahwa penarikan legalisir ijazah Paket C Darwis Moridu yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo, tertanggal 20 Oktober 2016, sudah melewati masa perbaikan syarat calon yaitu tanggal 5-11 Oktober 2016, sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi sah atau tidak legalisir ijazah Paket C Darwis Moridu. Para Teradu menerangkan ijazah Paket C Darwis Moridu telah melalui proses tahapan verifikasi dan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat. Para Teradu telah melakukan klarifikasi faktual ke Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boalemo dan ke Pusat Kegiatan Belajar Melati (PKM Melati) Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. Hasilnya Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boalemo dan Pusat Kegiatan Belajar Melati (PKM Melati) Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo menyatakan ijazah Paket C Darwis Moridu adalah sah. Hal ini berdasarkan Berita Acara Nomor 35b/BA/KPU Kab. Boalemo/027.436540/IX/2016 dan Berita Acara Nomor 35a/BA/KPU Kab. Boalemo/027.436540/IX/2016. Para Teradu menerangkan bahwa permasalahan legalisir ijazah Darwis Moridu juga telah melalui proses sengketa di Panwaslih Kabupaten Boalemo, PT TUN Nomor 17/G/Pilkada/2016/PT TUN.MKS Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 571/K/TUN/Pilkada/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan tindakan para Teradu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; [4.2.2] Para Teradu menerangkan bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 huruf i menjelaskan yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela adalah judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzinah, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, sehingga tindakan para Teradu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; [4.2.3] Bahwa para Teradu telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih Kabupaten Boalemo Nomor 54/Panwaslih-KAB/BLM/IX/2016 tanggal 30 September 2016 dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi ijazah Paket C ke instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo; [4.2.4] Bahwa tidak benar pengaduan Pengadu yang menyatakan para Teradu telah menerima transfer sejumlah Rp. 2.000.000 untuk meloloskan salah satu pasangan calon perseorangan. Para Teradu menerangkan tidak ada satu pun bukti yang membuktikan hal tersebut. Para Teradu telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan pernyataan dukungan. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 20/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/V/2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017. [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat: [4.3.1] Bahwa para Teradu sudah bertindak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Para Teradu telah menindaklanjuti Surat Panwaslih Nomor 54/PANWASLIH-KAB/BLM/2016 dengan langsung melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo pada 30 September 2016. Herlina Kasim selaku Kasie Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo menyatakan bahwa Ijazah dan Fotokopi ijazah Darwis Moridu yang terlegalisir memang sah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo. Klafikasi juga dilakukan para Teradu ke PKBM Citra Melati Kecamatan Botumoito. Sarco Muhamad selaku penilik kesetaraan dan keabsahan Cabang Dinas Kecamatan Botumoito menyatakan bahwa Darwis Moridu memang benar telah mengikuti proses belajar di PKBM Citra Melati dan ijazah yang bersangkutan adalah sah. Permasalahan legalisir ijazah Darwis Moridu telah melalui proses sengketa di Panwaslih Kabupaten Boalemo, PT TUN Nomor 17/G/Pilkada/2016/PT TUN.MKS Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 571/K/TUN/Pilkada/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan tindakan para Teradu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, DKPP berpendapat bahwa para Teradu telah bertindak sesuai dengan hukum dan etika. Tindakan para Teradu melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo untuk membuktikan keabsahan dan keaslian legalisir foto copy ijazah Paket C Darwis Moridu merupakan tindakan tepat memeroleh kebenaran guna menepis syakwasanka para pihak akan ketidakmandirian para Teradu yang dapat menurunkan kepercayaan dan kehormatan penyelenggara pemilu. Legalisir pada prinsipnya ditujukan untuk mengesahkan dan menyatakan foto copy suatu dokumen sesuai dengan aslinya. Berdasarkan hasil klarifikasi faktual yang dilakukan oleh para Teradu kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo, ditemukan fakta foto copy ijazah Paket C Darwis Moridu sesuai dengan ijazah aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu dapat diterima; [4.3.2] Bahwa mengenai berkas syarat Calon Darwis Moridu yaitu SKCK Nomor SKCK/YANMAS/880/IX/2016/Dit intelkam yang di dalamnya memuat pernah terlibat dalam kegiatan kriminal seperti yang tercantum pada Pasal 351 ayat (1) KUHP, perlu dijelaskan bahwa bentuk kegiatan kriminal Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah penganiayaan sedangkan dalam ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 huruf i juncto Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) huruf h “ tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian”. Pengertian perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzinah, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Selain itu belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait tindakan kriminal yang didugakan kepada Darwis Moridu. Tindakan Para Teradu mengesahkan Darwis Moridu sebagai calon Bupati, menurut DKPP beralasan berdasarkan hukum dan etika. Terkait hal tersebut, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Pengadu meyakinkan DKPP; [4.3.3] Bahwa transfer uang sejumlah Rp. 2.000.000-, yang diterima oleh Teradu IV dari Yunus Pardude tidak berkaitan dengan upaya untuk meloloskan salah satu pasangan calon perseorangan. Transfer uang yang dilakukan Yunus Pardude kepada Teradu IV untuk membayar utang kepada Teradu IV yang telah meminjamkan uang untuk menutupi kekurangan dana saat hendak membeli handphone di Jakarta. Sesuai penjelasan Teradu IV yang diperkuat dengan kesaksian Sukarman Rahim mantan anggota Panwaslih Kabupaten Boalemo periode 2016-2017 menerangkan bahwa permasalahan tersebut sudah pernah dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Boalemo. Berdasarkan hasil kajian laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran. Hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 03/09/BA/PANWASLIH.KAB/BLM/I/2017, tertanggal 31 Januari 2017. Sebagaimana diketahui berdasarkan kajian laporan Nomor 02/TM/PILBUP-WABUP/I/2017, Yunus Pardude bukanlah tim pemenangan melainkan hanya sebatas simpatisan yang bergabung dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 setelah penetapan Pasangan Calon. Sumarni dan Yurizal Abdurrahman selaku Saksi yang dihadirkan Pengadu juga tidak dapat memberi keterangan lengkap maksud Yunus Pardude mengirimkan uang sebanyak Rp 2.000.000 kepada Teradu IV Herman Batter. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan para Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP. Trasfer uang sebanyak Rp 2.000.000-, yang diterima Teradu IV tidak berhubungan dengan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu. Teradu IV tidak terbukti melanggar Pasal 5 huruf a asas kemandirian dan huruf b asas jujur Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. [4.4] Menimbang dalil para Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan para Saksi, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan para Pengadu; [5.2]Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] DKPP harus merehabilitasi nama baik para Teradu.

1. Menolak pengaduan para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Amir Dj Koem sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Boalemo, Teradu II Jan F. Tuna, Teradu III Noldi Biya, Teradu IV Herman Barter, Teradu V Asri Djibu masing-masing sebagai Anggota KPU Kabupaten Boalemo; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh para Pengadu dan para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si