Arsip Putusan DKPP RI

PUTUSAN Nomor 30/DKPP-PKE-VI/2017 Nomor 31/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 18/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 30/DKPP-PKE- VI/2017, dan Pengaduan Nomor 22/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 31/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

1.1 Perkara Nomor 30/DKPP-PKE-VI/2017 [1.1.1] PENGADU Nama : Oktohari Dalanggo Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Alamat : Jl. Sis Al Julfri, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu I; 1.2 Perkara Nomor 31/DKPP-PKE-VI/2017 [1.1.2] PENGADU 1. Nama : Drs. H. Rum Pagau Pekerjaan : Calon Bupati Boalemo Alamat : Dusun Kompase Barat, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo 2. Nama : H. Lahmudin Hambali, S.Sos., M.Si. Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Boalemo Alamat : Dusun IV Talemba, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo -----------------------------------MEMBERIKAN KUASA KEPADA-------------------------------- 1. Nama : Sugih Hartono, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jl. Bangka VII D, No. 20E, Mampang, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. 2. Nama : Kusnadi Anang, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jl. Bangka VII D, No. 20E, Mampang, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. 3. Nama : Hendra R. Saidi Pekerjaan : Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (PAHAM) Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Alamat : Desa Hungayona, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Pengadu II;

Terhadap: [1.2] TERADU 1. Nama : Amir Dj Koem Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Boalemo Alamat : Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama : Jan F. Tuna Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Boalemo Alamat : Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama : Noldi Biya Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Boalemo Alamat : Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama : Herman Barter Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Boalemo Alamat : Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama : Asri Djibu Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Boalemo Alamat : Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu V; [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan para Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan para Pengadu; Memeriksa dan mendengar keterangan para Teradu; Memeriksa dan mendengar keterangan para Saksi; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti-bukti yang diajukan para Pengadu dan para Teradu.

[2.1] Menimbang bahwa para Pengadu pada tanggal 26 Januari 2017 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut: Perkara Nomor 30/DKPP-PKE-VI/2017 1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU KAB.BOALEMO/PILBUB/027.436540/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016, para Teradu telah menetapkan 3 (Tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, sebagai berikut: NO CALON BUPATI DAN CALON WAKIL PARTAI POLITIK/GABUNGAN BUPATI PARTAI POLITIK PENGUSUNG 1. Drs. H. Rum Pagau dan H. Partai Golkar, Partai Demokrat, Lahmuddin Hambali, S.Sos., M.Si. Partai PDI-P, PPP, Partai Gerindra, Partai Hanura, PKS 2. H. Darwis Moridu dan Ir. H. Anas Perseorangan Jusuf 3. Buyung J. Puluhulawa, S.H. Perseorangan 2. Bahwa pada 5 Januari 2017, para Teradu telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 01/Kpts/KPU Kab Boalemo/Pilbub/027.436540/I/2017 Tentang Petunjuk Teknis Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo. Keputusan tersebut berdasarkan rapat koordinasi antara KPU Kabupaten Boalemo, Panwaslih Kabupaten Boalemo, Tim Pemenangan/LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017. Adapun jadwal dimaksud sebagai berikut: NO AGENDA WAKTU PELAKSANAAN 1. Debat Calon Bupati 9 Januari 2017 2. Debat Calon Wakil Bupati 16 Januari 2017 3. Debat Pasangan Calon 23 Januari 2017 3. Bahwa pada 6 Januari 2017, beredar informasi melalui media cetak, media sosial, dan media elektronik, mengenai informasi amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 570 K/TUN/PILKADA/2016, tanggal 4 Januari 2017; 4. Bahwa pada Sabtu, 7 Januari 2017, sesuai dengan Berita Acara No.02/BA/KPU KAB BOALEMO/027.436540/I/2017, para Teradu melaksanakan rapat pleno secara sepihak tanpa melibatkan Panwaslih Kabupaten Boalemo, Tim Pemenangan/LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017. Berita Acara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak merinci secara jelas situasi dan kondisi yang menjadi penyebab pembatalan acara debat. Para Teradu tidak menjelaskan secara pasti mengenai batas waktu pembatalan acara debat tersebut. Hal ini mengindikasikan para Teradu bertindak secara sewenang- wenang (willekeur) dalam mengambil keputusan yang membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo No. 1/Kpts/KPU Kab Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 Tentang Petunjuk Teknis Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo; 5. Bahwa pembatalan acara debat kandidat pada tanggal 9 Januari 2017 diduga dipengaruhi oleh beredarnya Amar Putusan Mahkamah Agung RI No.570 K/TUN/PILKADA/2016, tanggal 4 Januari 2017, sehingga diduga pada hari Minggu, 8 Januari 2017, para Teradu pro aktif berangkat ke Jakarta untuk mengecek secara langsung amar putusan tersebut. Seyogyanya para Teradu menunggu salinan putusan yang dikirimkan oleh PT TUN Makassar; 6. Bahwa pada 11 Januari 2017, sekitar jam 05.30 WITA, para Teradu tiba di Gorontalo dan diduga pada jam 08.00 WITA telah melaksanakan rapat pleno untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung RI No. 50 K/TUN/PILKADA/2016, tanggal 4 Januari 2017. Berdasarkan rapat pleno tersebut, para Teradu kemudian menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 02/Kpts/KPU KAB BOALEMO/PILBUP/027.436540/I/2017, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017, tanggal 11 Januari 2017. 7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo No.02/Kpts/KPU KAB BOALEMO/PILBUP/027.436540/I/2017, para Teradu menetapkan H. Darwis Moridu dan Ir. H. Anas Jusuf, Uwes Amir Abu Bakar, S.H., dan Buyung J. Puluhulawa, S.H., sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017-2022, serta membatalkan Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmuddin Hambali, S.Sos., M.Si., sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017-2022; 8. Bahwa pada pelaksanaan rapat pleno tersebut, para Teradu tidak menunjukkan sikap kooperatif dan terkesan menutup diri. Para Teradu tidak melakukan koordinasi dengan Panwaslih Kabupaten Boalemo dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Boalemo. [2.2] PETITUM PENGADU I Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu I memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil- adilnya. [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu I mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: BUKTI KETERANGAN P-I Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/0274.436540/X/2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016; P-2 Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 11/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/VIII/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 01/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/V/2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017; P-3 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 08/KPU Kab. Boalemo/027.436540/I/2017, perihal Pengantar, tertanggal 7 Januari 2017; P-4 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/BA/KPU Kab. Boalemo/027.436540/I/2017, tertanggal 7 Januari 2017; P-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 01/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 Tentang Petunjuk Teknis Debat Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, tertanggal 5 Januari 2017; P-6 Fotokopi Surat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi, tertanggal 23 Desember 2016; P-7 Fotokopi Surat Pengantar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor W4.TUN/1407/AT.01.06/XII/2016, tertanggal 23 Desember 2016. [2.4] Perkara Nomor 31/DKPP-PKE-VI/2017 1. Bahwa pada 11 Januari 2016, para Teradu telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017, tertanggal 11 Januari 2017 yang membatalkan keikutsertaan Pasangan Calon Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmudin Hambali, S.Sos., M.Si., (PAHAM) sebagai peserta Pilkada Boalemo 2017. Pembatalan tersebut berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 570K/TUN/PILKADA/2016 yang merupakan hasil dari proses kasasi Putusan PT TUN Makassar Nomor 16/G/Pilkada/2016/PT TUN. MKS. Para Teradu merupakan pihak Tergugat dalam perkara tersebut; 2. Bahwa pada 23 Desember 2016, para Teradu telah menerima pemberitahuan pencabutan kasasi dari PT TUN Makassar. Hal ini berdasarkan Surat Pengantar PT TUN Makassar Nomor W4.TUN/1407/AT.01.06/XII/2016, tertanggal 23 Desember 2016, sehingga Putusan PT TUN Makassar Nomor 16/G/Pilkada/2016/PT TUN.MKS yang menolak gugatan dari Pasangan Calon Darwis Moridu dan Ir. Anas Jusuf sudah berkekuatan hukum tetap; 3. Bahwa para Teradu tidak pernah memberitahukan kepada Pengadu selaku pihak yang berkepentingan mengenai adanya pencabutan perkara tersebut dan tidak berlaku adil dengan tidak bertanya dan berkeberatan atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016, yang sebenarnya telah dicabut permohonan kasasinya. Teradu juga telah menerima pemberitahuan pencabutan kasasi tersebut; 4. Bahwa seharusnya para Teradu sebagai pihak yang dimenangkan atas pencabutan perkara tersebut, seharusnya tidak serta merta melaksanakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 karena para Teradu telah menerima pemberitahuan pencabutan perkara kasasi tersebut; 5. Bahwa tindakan para Teradu yang membatalkan keikutsertaan Pengadu dalam Pilkada Boalemo merupakan tindakan yang memihak dan tidak netral, karena meskipun para Teradu mengetahui adanya pencabutan perkara kasasi, tetapi hal tersebut tidak pernah disampaikan kepada pihak terkait. Para Teradu langsung melakukan pencabutan atas Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/0274.436540/X/2016, tertanggal 24 Oktober 2016; 6. Bahwa para Teradu tidak pernah memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk memberikan keterangan atas tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh Pasangan Darwis Moridu dan Ir. Anas Jusuf dalam gugatannya terhadap para Teradu. Tindakan para Teradu telah melanggar Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 10 huruf a, b, dan i. [2.5] PETITUM PENGADU II Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu II memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil- adilnya. [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: BUKTI KETERANGAN P-1 Fotokopi Surat Pengantar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor W4.TUN/1407/AT.01.06/XII/2016, tertanggal 23 Desember 2016; P-2 Fotokopi Surat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi, tertanggal 23 Desember 2016; P-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/0274.436540/X/2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016; P-4 Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 170/DPRD/18/I/2017, perihal Rekomendasi, tertanggal 16 Januari 2017; P-5 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 10/KPU- Kab.027.436540/I/2017, perihal Pengantar, tertanggal 11 Januari 2017; P-6 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017, tertanggal 11 Januari 2017; P-7 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor Berita Acara 02/BA/KPU Kab. Boalemo/027.436540/I/2017, tertanggal 11 Januari 2017; P-8 Fotokopi Surat Nomor 3/P.PTS/I/2017/02/P/PAP/2017, perihal Pengiriman Putusan Perkara Pelanggaran Administrasi Pemilihan Reg. No. 02/P/PAP/2017, tertanggal 23 Januari 2017; P-9 Fotokopi Putusan Nomor 02 P/PAP/2017, tertanggal 23 Januari 2017; P-10 Fotokopi Surat Nomor 37/Tim Kampanye/PAHAM-BLM/I/2017, Perihal Penyampaian Upaya Hukum Luar Biasa Berupa Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzen) Atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 570K/TUN/PILKADA/2016 Tanggal 4 Januari 2017; P-11 Fotokopi Surat Nomor 02/PR/I/02 P/PAP/2017, perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 16 Januari 2017; Selain itu, Pengadu II juga mengajukan saksi yaitu Rona dan Iles pada persidangan tanggal 29 Maret 2017 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Rona  Saksi merupakan kuasa hukum Pengadu pada saat di Mahkamah Agung. Saksi menerangkan sebelum 4 Januari 2017, tidak pernah menerima pemberitahuan atau pembatalan pihak penggugat.  Saksi menerangkan pernah mengajukan intervensi tetapi ditolak oleh Panitera dan disarankan untuk berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Boalemo.  Saksi menginginkan para Teradu terbuka dan menyampaikan dokumen terkait permasalahan tersebut. Saksi menerangkan pada tanggal 23 Desember tidak pernah berhubungan dengan KPU Kabupaten Boalemo. Saksi menerangkan telah mengajukan keberatan kepada Panwaslih Kabupaten Boalemo.  Saksi menerangkan Panwaslih mengetahui mengenai pembatalan kasasi. Iles  Saksi menerangkan tidak ada pemberitahuan pencabutan perkara Kasasi secara lisan maupun tertulis. PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.7] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan pada 10 Maret 2017 dan 29 Maret 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: JAWABAN PERKARA NOMOR 30/DKPP-PKE-VI/2017 1. Bahwa para Teradu telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 24/kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta Pemiihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017; 2. Bahwa dalam hal kampanye Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati salah satu metodenya adalah debat terbuka. Frekuensi pelaksanaan debat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali selama masa kampanye. Penentuannya berdasarkan pada kondisi dan pertimbangan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana Keputusan KPU No. 123/Kpts/KPU/Tahun/2016 tentang Pedoman teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo ketentuan Pasal 22 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelaksanaan debat perlu diagendakan dan dibuat petunjuk pelaksanaan secara teknis sehingga para Teradu menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo No. 01/Kpts/KPU Kab.Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 tentang Petunjuk Teknis Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, tertanggal 5 Januari 2017; 4. Bahwa Darwis Moridu dan Drs. H. Rum Pagau masing-masing mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara atas diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 24/kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017; 5. Bahwa pada masa persiapan debat, tanggal 5 Januari 2017 telah beredar kabar di masyarakat Kabupaten Boalemo bahwa Mahkamah Agung telah membacakan Putusan Kasasi terkait gugatan Darwis Moridu dan Drs. H. Rum Pagau. Pada saat itu ketika rapat persiapan pelaksanaan debat, Teradu juga memperoleh informasi bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tentang Sengketa TUN Kabupaten Boalemo telah termuat di website Mahkamah Agung; 6. Bahwa untuk memastikan hal tersebut pada hari Jumat, 6 Januari 2017, Teradu melakukan komunikasi melalui telepon dengan Panitera PTTUN Makassar. Panitera membenarkan mengenai terbitnya Putusan Mahkamah Agung, salinan Putusan tersebut akan disampaikan kepada Teradu; 7. Bahwa gugatan Darwis Moridu dikabulkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 570K/TUN/PILKADA/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan gugatan Drs. H. Rum Pagau ditolak oleh Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 571K/TUN/PILKADA/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap; 8. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 januari 2017 sekitar jam 15.00 WITA, Teradu melaksanakan rapat internal membahas pelaksanaan debat setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung tentang sengketa TUN Pemilihan. Teradu bersepakat untuk berkoordinasi dengan Jefrey Yuniardi, S.Ik., M.H., selaku Kapolres Kabupaten Boalemo. Kapolres menyarankan untuk menunda pelaksanaan debat demi adanya kepastian hukum. Teradu juga berkoordinasi melalui telepon dengan Hendra R. Saidi selaku LO Pasangan PAHAM, Rahmat Dai selaku LO Pasangan DAMAI, Sahrudin Bakue selaku LO Pasangan UNGGUL, serta Panwaslih Kabupaten Boalemo; 9. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2017, jam 17.30 WITA Teradu melaksanakan rapat pleno penundaan pelaksanaan debat berdasarkan hasil koordinasi dengan beberapa pihak sebagaimana Berita Acara Nomor 02/BA/KPU Kab.Boalemo/027.436540/I/2017 yang memutuskan bahwa debat antar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo tanggal 9 Januari 2017 belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 01/Kpts/KPU Kab.Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 tentang Petunjuk Teknis Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017. Pertimbangannya karena kondisi belum memungkinkan untuk dilaksanakan debat dan akan dijadwalkan kemudian; 10. Bahwa Teradu telah menyampaikan Berita Acara Nomor 02/BA/KPU Kab. Boalemo/027.436540/I/2017 tanggal 7 Januari 2017 tentang Penundaan pelaksanaan debat antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 kepada Ketua Tim Pemenangan/LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017, Panwaslih, dan Polres Boalemo; 11. Bahwa Teradu telah menyampaikan kepada Plt. Bupati Kabupaten Boalemo tentang penundaan pelaksanaan debat antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017. JAWABAN PERKARA NOMOR 31/DKPP-PKE-VI/2017 1. Bahwa Teradu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/I/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 tertanggal 11 Januari 2017 berdasarkan pada Putusan Mahkamah Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap; 2. Bahwa Teradu dalam menerbitkan keputusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (11) dan ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; 3. Bahwa tindakan Teradu tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap; 4. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 154 ayat (12) “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa dalam perkara a quo Teradu wajib menindaklanjuti semua keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara. Apabila setelah tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 154 ayat (12) ternyata terbit Putusan dari Pengadilan lain, maka KPU Kabupaten Boalemo tidak berkewajiban menindaklanjuti Putusan tersebut; 5. Bahwa dalil pengaduan Pengadu yang menyatakan tidak dimintai klarifikasi/keterangan atas keabsahan/kebenaran terkait tuduhan melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sebagai pihak yang menjalani langsung dan paling mengetahui duduk perkara maupun latar belakang peristiwa hukum yang dituduhkan merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum karena Teradu tidak memiliki kewajiban hukum untuk meminta keterangan kepada Pengadu yang bukan merupakan pihak dalam sengketa tata usaha pemilihan Perkara Nomor 16/G/Pilkada/2016/PTTUN.Mks; 6. Bahwa adanya pencabutan memori kasasi setelah Teradu menyampaikan jawaban memori kasasi ke Mahkamah Agung. [2.8] PETITUM TERADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima jawaban Teradu untuk seluruhnya; 2. Menolak aduan para Pengadu untuk seluruhnya; [2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Teradu mengajukan bukti- bukti sebagai berikut: BUKTI KETERANGAN T-1 Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 570K/TUN/PILKADA/2016 Jo. Nomor 17/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS; T-2 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/BA/KPU Kab. Boalemo/027.436540/I/2017, tertanggal 7 Januari 2017; T-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017, tertanggal 11 Januari 2017; T-4 Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570K/TUN/PILKADA/2016; T-5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; T-6 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 08/KPU Kab. Boalemo/027.436540/I/2017, perihal Pengantar, tertanggal 7 Januari 2017; T-7 Fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan [2.10] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Boalemo pada tanggal 29 Maret 2017, sebagai berikut: PANWASLIH KABUPATEN BOALEMO  Pihak Terkait menerangkan telah menerima surat pemberitahuan dari Teradu terkait penundaan pelaksanaan debat kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo.  Pihak Terkait menerangkan pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2017 dilakukan rapat FORKOPIMDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah). Dalam rapat tersebut, Pengadu I dan peserta rapat lainnya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Boalemo untuk mengklarifikasi kebenaran pencoretan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 ke Mahkamah Agung.  Pihak Terkait menerangkan seharusnya jadwal debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo adalah tanggal 9 Januari 2017. Namun hal tersebut ditunda. Pihak Terkait mendampingi Teradu ke Mahkamah Agung untuk mengklarifikasi kebenaran Putusan Mahkamah Agung Nomor 570K/TUN/PILKADA/2016.  Pihak Terkait menerangkan Teradu I sudah memberikan pernyataan terkait penundaan debat publik antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo dan tindaklanjut mengenai hal itu. Sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Klarifikasi dugaan pelanggaran penundaan debat publik antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo.  Pihak Terkait menerangkan dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa kampanye dapat dilaksanakan melalui debat publik/debat terbuka antar pasangan calon.  Pihak Terkait menerangkan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang ditindak lanjuti dengan Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 20/Kpts/KPU Kab.Boalemo/027.436540/IX/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kab.Boalemo Nomor 01/Kpts/KPU Kab.Boalemo/Pilbup/027.436540/V/2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Boalemo diselenggarakan pada 28 Oktober 2017 s.d. 11 Februari 2017;  Pihak Terkait menerangkan debat publik/debat terbuka antar pasangan calon bukan merupakan penundaan tahapan kampanye sebab pelaksanaan debat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sehingga hal tersebut merupakan bagian dalam tahapan kampanye.  Pihak Terkait menerangkan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, jam 08.00 WITA, Teradu telah melaksanakan rapat pleno sebagai tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570K/TUN/PILKADA/2016, tanggal 4 Januari 2017. Sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 02/BA/KPU.Kab.Boalemo/027.436540/I/2017.  Pihak Terkait menerangkan rapat pleno tersebut menghasilkan Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 02/Kpts/KPU.Boalemo/pilbup/027.436540/I/2017, tanggal 11 Januari 2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017, yang pada intinya pada dictum kedua surat keputusan tersebut menyatakan bahwa Calon Bupati Drs. H. Rum Pagau dengan Calon Wakil Bupati H. Lahmudin Hambali, S.Sos., M.Si., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 570K/TUN/PILKADA/2016.  Pihak Terkait menerangkan telah menerima berita acara rapat pleno dan tembusan surat keputusan KPU Kabupaten Boalemo pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2017, jam 20.30 WITA.

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:  Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP mempunyai wewenang untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan para Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:  Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.1.4] Bahwa para Pengadu adalah Tim Kampanye dan Masyarakat yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh para Teradu. Pengadu yang mengadukan perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan a quo. Dalam hal ini Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

[4.1] Menimbang aduan para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boalemo diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu: [4.1.1] Pengadu I mendalilkan bahwa para Teradu Para Teradu pada 7 Januari 2017 melakukan rapat pleno penundaan acara debat kandidat tanpa melibatkan Panwaslih Kabupaten Boalemo, Tim Pemenangan/LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017. Pertimbangan pembatalan acara debat kandidat sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Nomor 02/BA/KPU KAB BOALEMO/027.436540/I/2017 tidak memiliki dasar yang jelas mengenai alasan pembatalan acara tersebut. Para Teradu secara sewenang-wenang mengambil keputusan yang membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 1/Kpts/KPU Kab Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 Tentang Petunjuk Teknis Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo. Para Teradu tidak melakukan koordinasi dengan Panwaslih Kabupaten Boalemo dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Boalemo serta terkesan menutup diri dalam melaksanakan rapat pleno tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016, tanggal 4 Januari 2017; [4.1.2] Pengadu II mendalilkan bahwa Para Teradu mencabut Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/0274.436540/X/2016, tertanggal 24 Oktober 2016 dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017, tertanggal 11 Januari 2017 yang membatalkan kepesertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmudin Hambali, S.Sos., M.Si., (PAHAM) sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017. Para Teradu tidak pernah memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk memberikan keterangan atas tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh Pasangan Darwis Moridu dan Ir. Anas Jusuf dalam gugatannya terhadap para Teradu. Tindakan para Teradu telah melanggar Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 10 huruf a, b, dan I; [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan para Pengadu; [4.2.1] Sepanjang dalil pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu I, para Teradu menerangkan bahwa pada 5 Januari 2017 telah beredar kabar di masyarakat Kabupaten Boalemo bahwa Mahkamah Agung telah membacakan Putusan Kasasi terkait gugatan Darwis Moridu dan Drs. H. Rum Pagau. Para Teradu juga memperoleh informasi bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tentang Sengketa TUN Kabupaten Boalemo telah termuat di website Mahkamah Agung. Sebagai upaya untuk memastikan hal tersebut pada hari Jumat, 6 Januari 2017, para Teradu melakukan komunikasi melalui telepon dengan Panitera PTTUN Makassar yang membenarkan mengenai terbitnya Putusan Mahkamah Agung dan salinan Putusan akan disampaikan kepada para Teradu. Para Teradu menerangkan bahwa gugatan Darwis Moridu dikabulkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 570K/TUN/PILKADA/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan gugatan Drs. H. Rum Pagau ditolak oleh Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 571K/TUN/PILKADA/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap. Para Teradu telah melakukan rapat internal pada 7 Januari 2017 untuk membahas pelaksanaan debat setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung tentang sengketa TUN Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo tahun 2017. Setelah para Teradu berkoordinasi dengan Jefrey Yuniardi, S.Ik., M.H., selaku Kapolres Kabupaten Boalemo disepakati untuk menunda pelaksanaan debat sampai ada kepastian hukum terkait Putusan Kasasi MA Nomor 570K/TUN/PILKADA/2016. Teradu juga berkoordinasi melalui telepon dengan Hendra R. Saidi selaku LO Pasangan PAHAM, Rahmat Dai selaku LO Pasangan DAMAI, Sahrudin Bakue selaku LO Pasangan UNGGUL, serta Panwaslih Kabupaten Boalemo. Para Teradu telah menyampaikan Berita Acara Nomor 02/BA/KPU Kab. Boalemo/027.436540/I/2017 tanggal 7 Januari 2017 tentang Penundaan pelaksanaan debat antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 kepada Ketua Tim Pemenangan/LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017, Panwaslih Kabupaten Boalemo dan Polres Boalemo. Penundaan pelaksanaan debat antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 juga disampaikan para Teradu kepada Plt Bupati Boalemo; [4.2.1] Sepanjang dalil pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu II, para Teradu menerangkan bahwa pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/0274.436540/X/2016, tertanggal 24 Oktober 2016 dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017, tertanggal 11 Januari 2017 yang membatalkan kepesertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmudin Hambali, S.Sos., M.Si., (PAHAM) sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 adalah tindakan yang wajib dilakukan oleh Para Teradu sebagai tindaklanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap. Tindakan para Teradu dalam menerbitkan keputusan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 154 ayat (11) dan (12) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mewajibkan para Teradu menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lama 7 (tuju) hari serta wajib menindaklanjuti putusan mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara; [4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat: [4.3.1] Bahwa sepanjang dalil aduan Pengadu I, terkait tindakan para Teradu pada 7 Januari 2017 melakukan rapat pleno penundaan acara debat kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017, menurut DKPP memiliki alasan etik di tengah simpan siurnya informasi mengenai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 570K/TUN/PILKADA/2016 yang membatalkan Drs. H. Rum Pagau sebagai calon Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017. Tindakan tersebut untuk memberi kepastian hukum bagi semua pihak baik pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun masyarakat luas agar terselenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Sebelum menunda pelaksanaan debat, para Teradu telah melakukan rapat internal untuk membahas pelaksanaan debat setelah Putusan Kasasi Mahkamah Agung dibacakan. Penundaan debat, juga telah dikoordinasikan para Teradu disertai penyampaian Berita Acara Nomor 02/BA/KPU Kab. Boalemo/027.436540/I/2017 tanggal 7 Januari 2017 tentang Penundaan pelaksanaan kepada Kepolisian, Panwaslih Kabupaten Boalemo, dan LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo serta Plt. Bupati Kabupaten Boalemo. Dalam sidang pemeriksaan pertama pada tanggal 10 Maret 2017 di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Pengadu I tidak sempat hadir dengan alasan sedang reses yang disampaikan melalui Surat Nomor 170/DPRD/73/III/2017, tertanggal 8 Maret 2017. Pada sidang pemeriksaan kedua tanggal 29 Maret 2017, Pengadu I kembali tidak hadir tanpa alasan yang jelas meskipun DKPP telah menyampaikan surat panggilan secara patut kepada Pengadu I. Pengadu I tidak menggunakan hak dan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk membuktikan dalil aduan dalam sidang DKPP. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu I tidak terbukti dan jawaban para Teradu dapat diterima; [4.3.2] Sepanjang dalil pengaduan Pengadu II, mengenai tindakan para Teradu mencabut Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/0274.436540/X/2016, dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 02/Kpts/KPU Kab.Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017, yang membatalkan kepesertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmudin Hambali, S.Sos., M.Si., (PAHAM) sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, menurut DKPP merupakan tindakan tepat menurut hukum dan etika. Tindakan tersebut sebagai tindaklanjut Putusan Kasasi Mahkama Agung Nomor 570K/TUN/PILKADA/2016 yang secara eksplisit diperintahkan dalam Pasal 154 ayat (11) dan (12) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mewajibkan para Teradu menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari serta wajib menindaklanjuti putusan mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Dalil aduan Pengadu II bahwa para Teradu tidak pernah memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk memberikan keterangan terkait tuduhan Pasangan Darwis Moridu dan Ir. Anas Jusuf dalam gugatannya kepada para Teradu di PT TUN Makassar hingga Kasasi di MA, menurut DKPP tidak beralasan sebab hal tersebut tidak berada dalam kewenangan para Teradu. Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadu memiliki hak dan kesempatan atas perakarsa sendiri mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara sebagai pihak yang membela haknya atau bergabung dengan salah satu pihak. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan alasan para Teradu meyakinkan DKPP; [4.4] Menimbang dalil para Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, jawaban dan keterangan para Teradu, memeriksa dan mendengarkan keterangan para Saksi, mendengar keterangan Terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan para Pengadu; [5.2]Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] DKPP harus merehabilitasi nama baik para Teradu.

1. Menolak pengaduan para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Amir Dj Koem sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Boalemo, Teradu II Jan F. Tuna, Teradu III Noldi Biya, Teradu IV Herman Barter, Teradu V Asri Djibu masing-masing sebagai Anggota KPU Kabupaten Boalemo; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan para Teradu. KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd Ttd Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. Ttd Ttd Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ttd Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H. Ida Budhiati, S.H., M.H. Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN Dr. Osbin Samosir, M.Si